Draft - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/4-3-2-1-rpermen-kp.pdf · Draft PERATURAN MENTERI...
Transcript of Draft - jdih.kkp.go.idjdih.kkp.go.id/peraturan/4-3-2-1-rpermen-kp.pdf · Draft PERATURAN MENTERI...
Draft
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER........./PERMEN-KP/2015
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperkuat daya saing calon
tenaga kerja dan tenaga kerja Indonesia sektor Kelautan dan Perikanan di pasar global maka perlu penguasaan kompetensi yang dibuktikan dengan
sertifikat kompetensi ;
b. bahwa untuk memperoleh sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan serta mempermudah bagi penyelenggara dan peserta
dalam permohonan uji kompetensi ;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang
Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sektor Kelautan dan Perikanan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004
tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Perikanan;
- 2 -
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi, Kementerian
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 56 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 126);
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor.23/PERMEN-KP/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan
Perikanan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
a. Tempat Uji Kompetensi (TUK), merupakan tempat kerja dan atau lembaga yang dapat memberikan fasilitas pelaksanaan uji kompetensi, yang telah diverifikasi oleh LSP berlisensi.
b. Uji kompetensi, adalah tatacara yang merupakan bagian dari asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan satu atau
beberapa cara seperti tertulis, lisan, praktek, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
c. Sertifikasi Kompetensi Kerja, adalah proses pemberian sertifikat yang
dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi kerja nasional Indonesia dan/atau internasional.
d. Kompetensi Kerja, adalah kemampuan kerja setiap individu yang
mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
e. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan
tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
f. Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP), adalah Lembaga pelaksana kegiatan
sertifikasi profesi yang mendapatkan lisensi dari BNSP. g. Peserta Uji Kompetensi,adalah pemohon yang memenuhi persyaratan
yang ditetapkan untuk dapat ikut serta dalam proses sertifikasi.
- 3 -
h. Penguji kompetensi atau asesor kompetensi, adalah orang yang mempunyai kompetensi dan mendapatkan penugasan resmi untuk
melakukan dan memberikan penilaian dalam uji kompetensi yang memerlukan pertimbangan atau pembenaran secara profesional.
i. Pemohon sertifikasi adalah orang yang telah mendaftar untuk diterima
dan mengikuti proses sertifikasi. j. Skema sertifikasi adalah Paket kompetensi dan persyaratan spesifik
yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
k. Klaster adalah sekumpulan unit kompetensi yang employable yang
dikemas sebagai skema sertifikasi.
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2
(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan uji kompetensi sektor kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh TUK
lingkup LSP pihak ketiga, LSP pihak kedua, dan LSP pihak kesatu.
Catatan:
Apa yang dimaksud dengan TUK lingkup LSP pihak ketiga, LSP pihak
kedua, dan LSP pihak kesatu
(2) Peraturan Menteri ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
a. memberikan pedoman untuk tertib administrasi pelaksanaan uji kompetensi sektor kelautan dan perikanan;
b. mengakselerasi pencapaian sertifikasi SDM kelauan dan
perikanan; dan
c. mengkoordinasi pelaksanaan uji kompetensi pada Tempat Uji
Kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan
Catatan:
Bagaimana dengan pelaksanaan uji kompetensi LSP pihak kedua, dan LSP
pihak kesatu
BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan uji kompetensi sektor kelautan dan perikanan meliputi:
- 4 -
Catatan:
Ruang Lingkup Peraturan Menteri?
a. Acuan dasar dan komponen pelaksanaan uji kompetensi
Catatan: Pengaturan acuan dasar dalam batang tubuh belum ada
Catatan: Dalam batang tubuh ada pengaturan materi uji kompetensi
Catatan: Dalam batang tubuh ada pengaturan biaya uji kompetensi
Catatan:
dalam batang tubuh ada pengaturan koordinasi pelaksanaan uji
b. Prosedur pelaksanaan uji kompetensi;
c. Pelaksanaan uji kompetensi;
d. Pengendalian uji kompetensi
Pasal 4
Catatan:
Pengaturan acuan dasar seperti apa, mengingat di ruang lingkup ada acuan
dasar
Komponen pelaksanaan uji kompetensi yaitu :
1. Standar Kompetensi Kerja Khusus/Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/Standar Kompetensi Internasional sebagai acuan uji kompetensi.
Catatan:
Materi uji kompetensi apakah merupakan bagian dari komponen
pelaksanaan uji kompetensi?
2. Perangkat uji
3. Panitia uji kompetensi
4. Asesor kompetensi
BAB IV
MATERI UJI KOMPETENSI
Pasal 5
- 5 -
(1) Materi uji kompetensi (MUK) yang digunakan dalam pelaksanaan uji kompetensi harus disusun dengan mengacu pada SKKNI, SK3, SKI dan
Pedoman BNSP.
(2) Untuk kebutuhan uji kompetensi, MUK dipersiapkan oleh tim asesor.
(3) Materi uji kompetensi dapat diperbaharui dan dikembangkan secara
berkala.
BAB V
BIAYA UJI KOMPETENSI
Pasal 6
(1) Biaya uji kompetensi dapat bersumber dari peserta, perusahaan, pemerintah, sponsor serta sumber-sumber dana lainnya.
(2) Komponen biaya uji kompetensi terdiri dari biaya langsung (tetap), serta biaya tidak langsung.
(3) Biaya langsung meliputi :
a. Bahan uji kompetensi;
b. Biaya penggunaan sarana;
c. Fasilitas dan peralatan uji kompetensi;
d. Biaya asesor uji kompetensi; dan
e. Blanko sertifikat.
(4) Biaya tidak langsung maksimal 15% dari biaya langsung.
Catatan:
Biaya tidak langsung meliputi apa saja?
BAB VI
KOORDINASI PELAKSANAAN UJI
Pasal 7
(1) Uji kompetensi pada sektor Kelautan dan Perikanan dilaksanakan di
Tempat Uji Kompetensi pada unit pelaksana teknis; Unit pelatihan mandiri; Industri; Asosiasi; Perguruan Tinggi yang telah di verifikasi dan ditetapkan oleh Asesor Lisensi sektor KP.
Catatan:
Dalam batang tubuh uji kompetensi dilaksanakan oleh TUK lingkup LSP
pihak ketiga, LSP pihak kedua, dan LSP pihak kesatu
- 6 -
(2) Koordinasi kelembagaan terintegrasi dilakukan antara TUK Sektor KP, LSP-1, LSP-KP, LSP Kelautan, BPSDMP KP, dan BNSP.
BAB VII
PROSEDUR PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
Pasal 8
(1) Prosedur pelaksanaan uji kompetensi dilaksanakan melalui Lembaga Sertifikasi Profesi;
(2) Skema alur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III Peraturan ini.
Catatan: Prosedur perlu diuraikan dalam batang tubuh
BAB VIII
PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI
Pasal 9
(1) Pelaksanaan Uji kompetensi harus mengikuti rambu-rambu sebagai berikut: a. Uji kompetensi dilaksanakan dengan prosedur, proses serta
lingkungan yang dikenal oleh peserta uji. Uji kompetensi dilaksanakan apabila peserta memiliki keyakinan bahwa dirinya
sudah kompeten, dengan menunjukkan bukti-bukti kompetensi yang dapat berupa sertifikat pendidikan/pelatihan, portofolio pengalaman kerja, hasil-hasil kerjanya dan lain-lain.
Catatan: Apa yang dimaksud dengan lingkungan yang dikenal
b. Uji kompetensi dilaksanakan melalui proses partisipatif dengan memperhatikan kondisi dan potensi peserta.
c. Keputusan asesmen kompetensi mengacu kepada standar
kompetensi yang dipersyaratkan dan persyaratan/acuan (benchmark) ditempat kerja asesi seperti SOP, spesifikasi
produk/jasa, regulasi teknis, dan lain-lain. Bagi asesi yang belum teridentifikasi tempat kerjanya, maka acuan yang dapat digunakan adalah standar proses, produk/jasa, sistem, kurikulum yang
mampu telusur terhadap standar nasional atau internasional. d. Asesor kompetensi dalam melaksanakan asesmen harus mengikuti
skema sertifikasi dan SOP asesmen dari LSP yang menugaskan.
e. Bukti-bukti yang dikumpulkan oleh peserta dalam proses asesmen kompetensi, sebagian didasarkan atas bukti-bukti yang
dikumpulkan pada saat mereka bekerja. f. Metode uji kompetensi yang digunakan harus sesuai dengan
persyaratan kompetensi yang diujikan dengan mempertimbangkan
- 7 -
bukti- bukti yang ada serta kondisi asesi.
(2) Uji kompetensi harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut:
a. Valid, artinya : menilai apa yang seharusnya dinilai, bukti-bukti
yang dikumpulkan harus mencukupi serta terkini dan asli. b. Reliabel, artinya : penilaian bersifat konsisten, dapat menghasilkan
kesimpulan yang sama walaupun dilakukan pada waktu, tempat dan asesor yang berbeda.
c. Fleksibel, artinya : penilaian dilakukan dengan metoda yang
disesuikan dengan kondisi peserta uji serta kondisi tempat asesmen kompetensi.
d. Adil, artinya : dalam penilaian tidak boleh ada diskriminasi
terhadap peserta, dimana peserta harus diperlakukan sama sesuai dengan prosedur yang ada dengan tidak melihat dari kelompok
mana dia berasal.
(3) Pelaksanaan Asesmen. LSP yang ada pada sektor Kelautan dan Perikanan harus menetapkan SOP melaksanakan asesmen sesuai dengan langkah-langkah berikut:
a. Menetapkan dan memelihara lingkungan asesmen, mencakupi: i. Interpretasi rencana asesmen, kebijakan dan prosedur sistem
asesmen serta persyaratan organisasi/hukum/etika pelaksanaan asesmen mengkonfirmasikan dengan orang yang relevan.
ii. Akses dan iterpretasi acuan pembanding asesmen yang relevan dan perangkat asesmen yang direncanakan.
iii. Penjelasan dan klarifikasi rincian mengenai rencana asesmen dan proses asesmen kepada asesi, termasuk kesempatan untuk melakukan penyesuaian yang beralasan, asesmen ulang
dan banding. iv. Jika relevan, usulan perubahan terhadap proses asesmen
dirundingkan dan disepakati dengan asesi.
b. Mengumpulkan bukti yang berkualitas, mencakupi :
i. Mengikuti dan menggunakan metode dan perangkat asesmen dalam rencana asesmen dan mendokumentasikan bukti dalam format yang sesuai.
ii. Prinsip-prinsip asesmen dan aturan-aturan bukti diterapkan dalam pengumpulan bukti yang berkualitas.
iii. Kesempatan untuk pengumpulan bukti pada saat bekerja secara nyata atau dalam aktifitas kerja yang disimulasikan ditentukan bersama asesi dan personel yang terkait
iv. Kesempatan untuk aktifitas-aktifitas asesmen terpadu diidentifikasi dan bila perlu perangkat asesmen dimodifikasi
v. Kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang teridentifikasi
dan persyaratan organisasi/hukum/etika untuk asesmen dibahas.
- 8 -
c. Mendukung dan memastikan kompetensi asesi, mencakup :
i. Asesi dibimbing dalam pengumpulan bukti guna pencapaian pengakuan kompetensi terkini.
ii. Komunikasi yang sesuai dan keterampilan interpersonal
digunakan untuk mengembangkan hubungan yang profesional dengan asesi, yakni hubungan yang merefleksikan kepekaan
terhadap perbedaan individu dan memungkinkan terjadinya umpan balik dua arah.
iii. Bila diperlukan, keputusan-keputusan mengenai penyesuaian
yang beralasan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik asesi dibuat bersama asesi.
iv. Penyesuaian-penyesuaian yang beralasan dibuat sedemikian
sehingga dapat mempertahankan integritas standar kompetensi yang relevan dan memungkinkan prinsip-prinsip
asesmen dan aturan bukti dapat diterapkan secara berimbang. v. Bila ada, dukungan spesialis sesuai rencana asesmen diakses. vi. Risiko kesehatan dan keselamatan kerja apa pun terhadap
orang atau peralatan ditanggulangi dengan segera.
d. Membuat keputusan asesmen, mencakup :
i. Keterbatasan perolehan dan evaluasi bukti yang berkualitas diidentifikasi dan bila perlu diminta arahan dari orang yang
relevan. ii. Bukti yang telah terkumpul diperiksa dan dievaluasi untuk
memastikan bahwa bukti tersebut dapat merefleksikan bukti
yang diperlukan dalam memperlihatkan kompetensi dan: (a) mencakup seluruh bagian komponen standar kompetensi
yang dijadikan acuan pembanding asesmen dan dimensi kompetensi;
(b) memperhatikan dokumentasi terkait lainnya;
(c) memenuhi aturan bukti. iii. Pertimbangan berdasarkan prinsip asesmen dan aturan bukti
digunakan untuk memutuskan pencapaian kompetensi yang
telah didemonstrasikan asesi berdasarkan bukti yang dikumpulkan.
iv. Dalam membuat keputusan asesmen, kebijakan dan prosedur sistem asesmen yang relevan dan pertimbangan-pertimbangan organisasi/hukum/etika digunakan.
BAB IX
PENGENDALIAN UJI KOMPETENSI
Pasal 10
(1) Pengendalian terhadap pelaksanaan uji kompetensi dilakukan oleh bidang manajemen mutu LSP terhadap TUK sebagai pelaksana uji kompetensi dengan memberikan jaminan kualitas atas output yang
dihasilkan dari pelaksanaan uji kompetensi sesuai pedoman.
- 9 -
(2) Pengendalian harus dilaksanakan melalui proses monitoring secara periodik, tindakan koreksi dan verifikasi tindakan koreksi, serta
rekaman.
(3) Pengendalian pelaksanaan uji kompetensi harus didokumentasikan dalam sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan pedoman BNSP 201.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …………………… 2015
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,
SUSI PDJIASTUTI
Diundangkan di Jakarta pada tanggal ……………
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
YASONNA H. LAOLY
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR …..
- 10 -
LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN
PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR....../PERMEN-KP/2015 TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Penjelasan prosedur uji kompetensi :
- 11 -
1) Informasi/Pertimbangan Mengikuti UJK
Pada langkah ini peserta mendapatkan informasi mengenai proses UJK, baik secara tertulis (brosur, leaflet, dll) maupun penjelasan secara langsung. Peserta mempelajari dan mempertimbangkan
apakah latar belakang pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan untuk
mengikuti proses UJK pada unit-unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Informasi serta penjelasan mengenai proses UJK diberikan oleh
asesor kompetensi, staf LSP atau TUK (Tempat Uji Kompetensi). Catatan: Apakah pemerintah tidak bisa memberikan informasi serta
penjelasan?
2) Permintaan dan Pendaftaran untuk diproses.
Pada langkah ini peserta mengajukan permintaan untuk mengikuti proses UJK dengan mengisi formulir pendaftaran. LSP
menjelaskan mengenai persyaratan dan proses UJK yang harus diikuti oleh peserta serta standar kompetensi yang dapat diujikan. LSP harus memastikan bahwa fasilitas dan sumber-sumber daya
yang dibutuhkan untuk mendukung proses uji kompetensi sudah tersedia sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh TUK.
Berdasarkan keputusan peserta untuk mengikuti proses UJK, peserta menerima formulir aplikasi serta bimbingan dan dukungan dari asesor untuk mengikuti proses selanjutnya.
3) Pengajuan Aplikasi
Proses uji kompetensi dimulai dengan mengisi formulir aplikasi UJK yang disediakan. Pada proses ini peserta diminta untuk secara sistematis menuliskan seluruh data pembelajaran serta
pengalaman kerja yang dimilikinya sesuai dengan unit-unit kompetensi yang ingin diakui. Personil yang terlibat dalam proses ini mengarahkan dan
meyakinkan peserta bahwa seluruh pembelajaran serta pengalaman yang dimilikinya sudah dicantumkan pada form
aplikasi. Dalam implementasinya proses ini memerlukan pengembangan form UJK yang sesuai, serta penetapan mekanisme pendukung
untuk mendorong dan memfasilitasi peserta dalam mengikuti proses UJK.
Pada langkah ini, penyelenggara uji mulai mengidentifikasi calon asesor yang akan melaksanakan uji kompetensi, orang-orang yang mungkin terlibat dalam proses uji, seperti rekan sekerja, trainer,
supervisor serta sumber-sumber penilaian lainnya seperti peralatan, mesin-mesin, ruangan serta fasilitas lain yang dibutuhkan.
- 12 -
4) Pemeriksaan Kelengkapan Aplikasi (Pra-Penilaian)
Pada proses pemeriksaan kelengkapan aplikasi peserta atau pra-penilaian (pre assessment), difokuskan kepada kesesuaian dan kecukupan antara bukti-bukti atau data-data hasil pembelajaran
(pendidikan/pelatihan, pengalaman kerja) yang dicantumkan pada formulir aplikasi dengan bukti-bukti pendukung yang dipersiapkan
oleh peserta. Dari hasil pemeriksaan bukti - bukti pendukung serta pra-penilaian terhadap peserta, asesor memberikan rekomendasi
terhadap kesiapan serta kelayakan peserta apakah dapat mengikuti proses selanjutnya atau harus terlebih dahulu
melengkapi bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan.
5) Uji Kompetensi
Pada langkah ini menggambarkan proses yang diperlukan untuk menilai peserta serta merekomendasikan apakah peserta sudah kompeten atau belum kompeten.
Fokus pada tahap ini adalah menetapkan :
- Lingkungan (fasilitas, sumber-sumber) yang mendukung peserta untuk menunjukkan kemampuannya.
- Struktur penilaian yang dapat mengidentifikasi dan memproses pembelajaran serta pengalaman sebelumnya untuk membuat keputusan yang jelas.
Metoda utama yang digunakan berupa interview (wawancara) yang bertujuan untuk :
- Menyediakan lingkungan pendukung yang sesuai, agar
peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya.
- Mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan.
- Menyediakan tenaga ahli pada subyek UJK (apabila
diperlukan) sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.
Selain wawancara, metoda-metoda penilaian yang dapat
digunakan adalah demonstrasi, observasi, tes tertulis, portofolio serta metoda lain yang relevan.
Berikut ini penjelasan langkah-langkah uji kompetensi :
- Langkah ke satu :
Menetapkan standar kompetensi yang akan diujikan.
Pada langkah ini, peserta uji dibimbing untuk
mengidentifikasi unit unit standar kompetensi yang akan dinilai berdasarkan permintaan serta kebutuhan peserta,
dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan,
- 13 -
pelatihan serta pengalaman kerja yang dimilikinya serta kualifikasi yang akan diambil.
Dari hasil identifikasi diatas dapat ditentukan pula apakah penilaian akan dilakukan untuk satu kompetensi atau pada sekelompok kompetensi (clusters).
Jadi hasil pada langkah satu ini adalah menetapkan standar-standar kompetensi yang siap untuk dinilai sesuai dengan
kondisi peserta, dengan didukung oleh kesiapan TUK dan team asesor untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penilaian.
- Langkah ke dua :
Mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan.
Pada langkah ini, peserta dibimbing untuk betul-betul
memahami isi serta hal-hal lain yang tercakup dalam standar unit kompetensi yang akan dinilai.
Item-item yang harus diperhatikan dan dipelajari secara mendalam pada setiap unit standar kompetensi meliputi :
- Nomor dan judul unit kompetensi
- Deskripsi unit kompetensi
- Elemen kompetensi
- Kriteria unjuk kerja
- Batasan variabel
- Panduan Penilaian
- Kompetensi Kunci Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian terutama
peserta uji, disarankan untuk mempelajari pedoman belajar (learning guide/ package) atau modul pelatihan yang
dikeluarkan oleh LDP. Hal ini diperlukan karena selain terdapat informasi singkat mengenai konsep dan sistim pelatihan dan penilaian berbasis
kompetensi, dalam pedoman belajar juga terdapat bagian-bagian yang berisi item-item soal/latihan yang mengarah
kepada materi penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta terhadap kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- Langkah ke tiga :
Merencanakan uji kompetensi/penilaian.
Pada langkah ini, sub-sub langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Menentukan dengan jelas bukti-bukti yang dipersyaratkan
Menentukan metoda-metoda uji/penilaian
Mengembangkan perlengkapan uji/penilaian yang sesuai
Merencanakan aktifitas uji/penilaian
Menetapkan fasilitas uji dan sumber daya yang dibutuhkan
- 14 -
Menetapkan jadwal uji kompetensi
- Langkah ke empat :
Melaksanakan Penilaian Mandiri.
Sebelum masuk kedalam proses uji kompetensi, disarankan untuk melaksanakan penilaian secara mandiri (Self assessment). Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan
kesempatan kepada peserta dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terhadap standar unjuk kerja
yang dipersyaratkan.
Pada langkah ini peserta diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang ada secara obyektif, sehingga kesiapan peserta
dapat diidentifikasi secara dini sebelum masuk kedalam proses uji. Apabila peserta menilai dirinya belum siap sepenuhnya,
maka peserta disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti pelatihan berbasis kompetensi yang diperlukan.
Manfaat penting dari langkah penilaian secara mandiri ini
adalah mendorong peserta untuk belajar secara mandiri serta pelaksanaan uji kompetensi menjadi lebih efektif dan efisien.
Hal ini dimungkinkan karena peserta betul-betul sudah siap sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya uji ulang.
- Langkah ke lima :
Melaksanakan Konsultasi Pra Uji/Penilaian.
Pada langkah ini asesor melaksanakan konsultasi dengan
peserta uji yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
Penjelasan dan diskusi proses dan hasil uji kompetensi
Penjelasan dan pembahasan tujuan dan konteks uji kompetensi
Pembahasan standar kompetensi yang akan diujikan
Pembahasan hasil penilaian mandiri
Penjelasan, diskusi dan kesepakatan perencanaan penilaian
termasuk jadwal uji
Penjelasan tata tertib uji kompetensi, aturan dan etika di
tempat kerja (TUK) serta hal-hal yang terkait dengan keselamatan kerja.
- Langkah ke enam :
Melaksanakan Uji Kompetensi
Pada langkah melaksanakan uji kompetensi ini, sub-sub langkah yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Mengatur pelaksanaan kegiatan uji kompetensi
Mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan
- 15 -
Melaksanakan proses pengumpulan bukti
Mencatat setiap pencapaian kinerja yang dipersyaratkan
Memutuskan setiap pencapaian terhadap KUK (Kriteria
Unjuk kerja) apakah kompeten atau belum kompeten
Memberikan informasi keputusan kepada peserta uji
Menandatangani pelaksanaan uji kompetensi
Memberikan dan meminta umpan balik (feedback)
pelaksanaan dan hasil uji kompetensi terhadap peserta
Membuat Laporan pelaksanaan uji kompetensi
- Langkah ke tujuh :
Mengkaji-ulang Uji Kompetensi
Langkah ini dilakukan setelah menyelesaikan uji kompetensi,
yaitu dengan melakukan kaji ulang terhadap keseluruhan proses serta membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam melaksanakan kaji ulang, gunakan prinsip-prinsip uji
kompetensi untuk mempertimbangkan apakah uji kompetensi sudah Valid, reliabel, fleksibel, adil, efisien dan efektif serta
sejalan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam mengkaji ulang materi dan aktifitas uji kompetensi, fokuskan kepada :
Peserta, mengenai tingkat kesulitan materi penilaian, kejelasan materi penilaian serta hasil uji kompetensi yang menyangkut tingkat kesuksesan yang dicapai oleh
peserta. Dokumentasi, apakah banyak perubahan atau desain uji
kompetensi kurang baik serta lakukan perubahan serta perbaikan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi.
6) Rekomendasi
Pada proses ini asesor menyampaikan rekomendasi kepada
penyelenggara uji mengenai keputusan uji kompetensi terhadap peserta berdasarkan hasil uji kompetensi yang sudah dilaksanakan.
Penyampaian rekomendasi keputusan uji kompetensi harus disertai dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan bagi tim asesor untuk
mengambil keputusan akhir.
7) Keputusan dan Pemberitahuan
a. Keputusan
Pada proses ini dibuat keputusan uji kompetensi terhadap hasil
yang dicapai peserta berdasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh asesor dengan menilai seluruh proses uji
kompetensi yang sudah dilakukan. Keputusan hasil uji
- 16 -
kompetensi ditetapkan oleh tim asesor yang dibentuk oleh penyelenggara uji. Penyelenggara uji yang dimaksud adalah LSP
atau BNSP.
Ada dua alternatif keputusan penilaian, yaitu :
- Memberikan pengakuan (kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta sudah memenuhi seluruh bukti yang diperyaratkan serta dinyatakan
kompeten.
- Menolak pengakuan (belum kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta belum dapat memenuhi
bukti-
bukti yang dipersyaratkan dan dinyatakan belum kompeten.
Apabila tim asesor menemui kesulitan untuk memutuskan hasil akhir uji kompetensi, karena bukti-bukti yang ada belum
mencukupi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sebagai jalan keluar tim asesor dapat merekomendasikan dilaksanakannya penilaian lanjut.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penilaian lanjut adalah :
- Menyeleksi metoda penilaian, langkah ini ditujukan untuk
menentukan metoda penilaian yang paling sesuai dalam memeriksa pengetahuan atau keterampilan yang spesifik.
- Melaksanakan pengkajian ulang (review), langkah ini
ditujukan terhadap proses yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan metode yang sudah dipilih.
Dalam implementasi penilaian lanjut, diperlukan :
- tim panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang dinilai.
- penetapan kriteria yang jelas untuk menetapkan apakah pengakuan diterima atau ditolak.
b. Pemberitahuan
Setelah tim asesor membuat keputusan penilaian, hasil ini diberitahukan kepada peserta disertai dengan alasan dan penjelasan yang memadai mengenai alasan keputusan tersebut
serta langkah selanjutnya yang perlu dilakukan peserta.
8) Proses Banding
Pada proses ini, diberikan kesempatan kepada peserta uji yang
tidak puas terhadap keputusan penilaian dengan cara mengajukan banding kepada tim asesor untuk mengadakan peninjauan kembali
terhadap keputusan yang sudah dibuat.
Pada implementasi proses banding, perlu dipersiapkan :
- 17 -
- Pembentukan team panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan.
- Penetapan kriteria yang jelas untuk menentukan apakah
pengakuan diterima atau ditolak.
Penilaian lanjut dapat juga digunakan dalam memproses pengajuan banding.
9) Pencatatan Penilaian
Pada langkah ini penyelenggara uji kompetensi melaksanakan pencatatan terhadap setiap hasil dan proses uji kompetensi peserta
untuk didokumentasikan sebagai data penilaian serta dijaga kerahasiaannya.
LAMPIRAN PERATURAN MENTERI
KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR. /PERMEN-KP/2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka mengantisipasi persaingan ekonomi global yang menuntut calon tenaga kerja dan tenaga kerja berkualitas dan profesional pada bidang
Kelautan dan Perikanan. Dalam kondisi tersebut menuntut tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi. Untuk memperkuat daya saing SDM di bidang kelautan dan
perikanan, diperlukan adanya komitmen dari berbagai pihak berkepentingan untuk bersama-sama memperkuat SDM kelautan dan perikanan melalui
pengembangan SDM berbasis kompetensi.
Sertifikat Profesi merupakan bentuk pengakuan secara formal terhadap
kompetensi kerja yang dikuasai oleh lulusan pelatihan atau tenaga kerja yang berpengalaman. Standar kompetensi mencerminkan kemampuan yang dilandasi
oleh pengetahuan, keterampilan dan dukungan sikap kerja. Sertifikat kompetensi di bidang kelautan dan perikanan diberikan kepada tenaga kerja yang didapat melalui proses uji kompetensi sesuai dengan jenjang kualifikasi jabatan profesi,
yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi. Upaya tersebut dapat diwujudkan antara lain dengan meningkatkan
dan/atau mengembangkan kompetensi kerja sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang dilakukan melalui pelatihan kerja, dan
pengembangan karir sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan, yang selanjutnya diuji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP).
Langkah kongkrit pengembangan SDM berbasis kompetensi terdiri dari; (1) tersusunnya Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di bidang KP, (2)
pelaksanaan diklat mengacu pada SKKNI, dan (3) pelaksanaan uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi yang ada pada Sektor KP.
Kementerian Kelautan dan Perikanan c/q BPSDMP KP memiliki tanggung jawab moril dalam mengarahkan dan mengendalikan kegiatan sertifikasi
kompetensi SDM KP mengingat inisiasi pembentukan LSP lingkup KKP baik itu LSP Pihak pertama maupun LSP Pihak ketiga berasal dari Pusat Pelatihan KP.
Sertifikasi kompetensi merupakan proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui proses uji kompetensi, sesuai
dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), Standar Kompetensi Internasional dan/atau Standar Kompetensi Kerja Khusus. Sertifikasi Kompetensi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan dan penghargaan
- 2 -
kompetensi, serta jaminan dan pemeliharaan mutu kompetensi. Untuk mewujudkan sistem sertifikasi kompetensi yang berkualitas di lingkungan LSP Pihak Pertama Lembaga Diklat UPT BPSDMP KP, maka diperlukan Pedoman
Pelaksanaan uji kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
B. Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pelaksanaan Uji Kompetensi Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Penyelenggara Uji Kompetensi dalam
menyelenggarakan sertifikasi sumber daya manusia pada sektor kelautan dan perikanan.
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi serta penjaminan mutu pelaksanaan uji
kompetensi di TUK.
Ruang lingkup pedoman pelaksanaan ini meliputi: 1. Kepesertaan (Hak, Kewajiban dan Sanksi Pemegang Sertifikat dan
Pemelihara Sertifikat)
2. Asesor 3. Sarana Prasarana 4. Materi Uji Kompetensi
5. Prosedur Uji Kompetensi 6. Pembiayaan
7. Monitoring dan Evaluasi 8. Pelaporan 9. Administrasi Perangkat Uji Kompetensi
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Kompetensi Kerja, adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat SKKNI adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan/atau keahlian, serta sikap kerja
yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perudang-undangan.
3. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji Kompetensi dengan mengacu kepada standar Kompetensi kerja.
4. Sistem Sertifikasi adalah rangkaian prosedur dan sumberdaya untuk melakukan proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasinya dalam
rangka menerbitkan sertifikasi termasuk pemeliharaannya. 5. Sertifikasi kompetensi, adalah tatacara yang merupakan bagian dari
asesmen untuk mengukur kompetensi peserta sertifikasi menggunakan
satu atau beberapa cara seperti tertulis, lisan, observasi demonstrasi, dan pengamatan, sebagaimana ditetapkan dalam skema sertifikasi.
6. Skema sertifikasi adalah Paket kompetensi dan persyaratan spesifik
yang berkaitan dengan kategori jabatan atau keterampilan tertentu dari seseorang.
- 3 -
7. Lembaga Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disingkat LSP adalah Lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP).
8. LSP pihak kesatu lembaga pendidikan dan /atau pelatihan adalah LSP yang didirikan oleh lembaga pendidikan dan atau pelatihan dengan
tujuan utama melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja terhadap peserta pendidikan/pelatihan berbasis kompetensi dan/atau sumber daya manusia dari jejaring kerja lembaga induknya, sesuai ruang
lingkupnya dan telah diberikan lisensi oleh BNSP. 9. LSP Pihak ketiga adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi yang
didirikan oleh asosiasi profesi,industri dan pemerintah untuk
mensertifikasi SDM di sektor Kelautan dan Perikanan yang telah diakreditasi oleh dan mendapatkan lisensi dari BNSP.
10. Tempat Uji Kompetensi disingkat TUK adalah tempat kerja atau tempat lainnya yang memenuhi persyaratan untuk digunakan sebagai tempat pelaksanaan uji kompetensi yang telah diverifikasi dan
memperoleh lisensi dari LSP. 11. TUK Mandiri adalah TUK bukan di tempat kerja yang dimiliki oleh
lembaga Diklat atau industri yang bermitra dengan LSP untuk digunakan sebagai tempat uji kompetensi secara berkelanjutan. Kemitraan tersebut utamanya mencakup kesediaan untuk memelihara
peralatan teknis dan kondisi sertifikasi di TUK terhadap persyaratan yang ditetapkan. Disamping itu TUK mandiri dapat membantu mempromosikan dan memasarkan kegiatan sertifikasi kompetensi dari
LSP. 12. TUK sewaktu adalah TUK bukan di tempat kerja yang digunakan
sebagai tempat uji secara insidentil. 13. Asesor Kompetensi adalah seseorang atau sekelompok orang yang
mempunyai Kompetensi yang relevan dan memenuhi persyaratan untuk
melaksanakan dan/atau menilai kompetensi peserta Uji Kompetensi, yang akan diangkat/ditugaskan oleh LSP dalam jangka waktu tertentu.
14. Asesi adalah seseorang yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti uji Kompetensi.
15. Penjaminan mutu adalah proses yang memastikan terlaksananya
kegiatan uji kompetensi sesuai dengan prosedur.
- 4 -
BAB II PROSEDUR UJI KOMPETENSI
- 5 -
Penjelasan prosedur uji kompetensi :
1) Informasi/Pertimbangan Mengikuti UJK
Pada langkah ini peserta mendapatkan informasi mengenai proses UJK, baik secara tertulis (brosur, leaflet, dll) maupun penjelasan
secara langsung. Peserta mempelajari dan mempertimbangkan apakah latar belakang pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja yang dimilikinya sudah memenuhi persyaratan untuk
mengikuti proses UJK pada unit-unit kompetensi atau kualifikasi tertentu.
Informasi serta penjelasan mengenai proses UJK diberikan oleh
asesor kompetensi, staf LSP atau TUK (Tempat Uji Kompetensi).
2) Permintaan dan Pendaftaran untuk diproses.
Pada langkah ini peserta mengajukan permintaan untuk mengikuti proses UJK dengan mengisi formulir pendaftaran. LSP menjelaskan mengenai persyaratan dan proses UJK yang harus diikuti oleh
peserta serta standar kompetensi yang dapat diujikan.
LSP harus memastikan bahwa fasilitas dan sumber-sumber daya
yang dibutuhkan untuk mendukung proses uji kompetensi sudah tersedia sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh TUK.
Berdasarkan keputusan peserta untuk mengikuti proses UJK,
peserta menerima formulir aplikasi serta bimbingan dan dukungan dari asesor untuk mengikuti proses selanjutnya.
3) Pengajuan Aplikasi
Proses uji kompetensi dimulai dengan mengisi formulir aplikasi UJK yang disediakan. Pada proses ini peserta diminta untuk secara
sistematis menuliskan seluruh data pembelajaran serta pengalaman kerja yang dimilikinya sesuai dengan unit-unit kompetensi yang ingin diakui.
Personil yang terlibat dalam proses ini mengarahkan dan meyakinkan peserta bahwa seluruh pembelajaran serta pengalaman
yang dimilikinya sudah dicantumkan pada form aplikasi.
Dalam implementasinya proses ini memerlukan pengembangan form UJK yang sesuai, serta penetapan mekanisme pendukung untuk
mendorong dan memfasilitasi peserta dalam mengikuti proses UJK.
Pada langkah ini, penyelenggara uji mulai mengidentifikasi calon asesor yang akan melaksanakan uji kompetensi, orang-orang yang
mungkin terlibat dalam proses uji, seperti rekan sekerja, trainer, supervisor serta sumber-sumber penilaian lainnya seperti peralatan,
mesin-mesin, ruangan serta fasilitas lain yang dibutuhkan.
4) Pemeriksaan Kelengkapan Aplikasi (Pra-Penilaian)
Pada proses pemeriksaan kelengkapan aplikasi peserta atau pra-
penilaian (pre assessment), difokuskan kepada kesesuaian dan kecukupan antara bukti-bukti atau data-data hasil pembelajaran
(pendidikan/pelatihan, pengalaman kerja) yang dicantumkan pada formulir aplikasi dengan bukti-bukti pendukung yang dipersiapkan oleh peserta.
- 6 -
Dari hasil pemeriksaan bukti - bukti pendukung serta pra-penilaian terhadap peserta, asesor memberikan rekomendasi terhadap kesiapan serta kelayakan peserta apakah dapat mengikuti proses selanjutnya
atau harus terlebih dahulu melengkapi bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan.
5) Uji Kompetensi
Pada langkah ini menggambarkan proses yang diperlukan untuk menilai peserta serta merekomendasikan apakah peserta sudah
kompeten atau belum kompeten.
Fokus pada tahap ini adalah menetapkan :
- Lingkungan (fasilitas, sumber-sumber) yang mendukung
peserta untuk menunjukkan kemampuannya
- Struktur penilaian yang dapat mengidentifikasi dan memproses pembelajaran serta pengalaman sebelumnya
untuk membuat keputusan yang jelas
Metoda utama yang digunakan berupa interview (wawancara) yang bertujuan untuk :
- Menyediakan lingkungan pendukung yang sesuai, agar peserta dapat menunjukkan kemampuan terbaiknya.
- Mengumpulkan informasi yang cukup untuk membuat keputusan
- Menyediakan tenaga ahli pada subyek UJK (apabila diperlukan) sehingga dapat membuat keputusan yang tepat.
Selain wawancara, metoda-metoda penilaian yang dapat digunakan adalah demonstrasi, observasi, tes tertulis, portofolio serta metoda lain yang relevan.
Berikut ini penjelasan langkah-langkah uji kompetensi :
- Langkah ke satu :
Menetapkan standar kompetensi yang akan diujikan.
Pada langkah ini, peserta uji dibimbing untuk mengidentifikasi
unit unit standar kompetensi yang akan dinilai berdasarkan permintaan serta kebutuhan peserta, dengan mempertimbangkan latar belakang pendidikan, pelatihan serta pengalaman kerja yang
dimilikinya serta kualifikasi yang akan diambil.
Dari hasil identifikasi diatas dapat ditentukan pula apakah
penilaian akan dilakukan untuk satu kompetensi atau pada sekelompok kompetensi (clusters).
Jadi hasil pada langkah satu ini adalah menetapkan standar-
standar kompetensi yang siap untuk dinilai sesuai dengan kondisi peserta, dengan didukung oleh kesiapan TUK dan team asesor
untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan penilaian.
- 7 -
- Langkah ke dua :
Mempelajari standar kompetensi yang akan diujikan.
Pada langkah ini, peserta dibimbing untuk betul-betul memahami
isi serta hal-hal lain yang tercakup dalam standar unit kompetensi yang akan dinilai.
Item-item yang harus diperhatikan dan dipelajari secara mendalam pada setiap unit standar kompetensi meliputi :
- Nomor dan judul unit kompetensi
- Deskripsi unit kompetensi
- Elemen kompetensi
- Kriteria unjuk kerja
- Batasan variabel
- Panduan Penilaian
- Kompetensi Kunci
Pihak-pihak yang terlibat dalam proses penilaian terutama peserta
uji, disarankan untuk mempelajari pedoman belajar (learning guide/ package) atau modul pelatihan yang dikeluarkan oleh LDP.
Hal ini diperlukan karena selain terdapat informasi singkat mengenai konsep dan sistim pelatihan dan penilaian berbasis kompetensi, dalam pedoman belajar juga terdapat bagian-bagian
yang berisi item-item soal/latihan yang mengarah kepada materi penilaian yang bertujuan untuk mengukur pencapaian peserta
terhadap kriteria unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- Langkah ke tiga :
Merencanakan uji kompetensi/penilaian.
Pada langkah ini, sub-sub langkah yang perlu dilaksanakan
adalah sebagai berikut :
Menentukan dengan jelas bukti-bukti yang dipersyaratkan
Menentukan metoda-metoda uji/penilaian
Mengembangkan perlengkapan uji/penilaian yang sesuai
Merencanakan aktifitas uji/penilaian
Menetapkan fasilitas uji dan sumber daya yang dibutuhkan
Menetapkan jadwal uji kompetensi
- Langkah ke empat :
Melaksanakan Penilaian Mandiri.
Sebelum masuk kedalam proses uji kompetensi, disarankan untuk melaksanakan penilaian secara mandiri (Self assessment). Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta dalam mengukur pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terhadap standar unjuk kerja yang dipersyaratkan.
- 8 -
Pada langkah ini peserta diminta untuk mengisi daftar pertanyaan yang ada secara obyektif, sehingga kesiapan peserta dapat diidentifikasi secara dini sebelum masuk kedalam proses uji.
Apabila peserta menilai dirinya belum siap sepenuhnya, maka peserta disarankan untuk mempersiapkan diri dengan mengikuti
pelatihan berbasis kompetensi yang diperlukan.
Manfaat penting dari langkah penilaian secara mandiri ini adalah mendorong peserta untuk belajar secara mandiri serta
pelaksanaan uji kompetensi menjadi lebih efektif dan efisien. Hal ini dimungkinkan karena peserta betul-betul sudah siap sehingga mengurangi kemungkinan terjadinya uji ulang.
- Langkah ke lima :
Melaksanakan Konsultasi Pra Uji/Penilaian.
Pada langkah ini asesor melaksanakan konsultasi dengan peserta uji yang meliputi hal-hal sebagai berikut :
Penjelasan dan diskusi proses dan hasil uji kompetensi
Penjelasan dan pembahasan tujuan dan konteks uji
kompetensi
Pembahasan standar kompetensi yang akan diujikan
Pembahasan hasil penilaian mandiri
Penjelasan, diskusi dan kesepakatan perencanaan penilaian termasuk jadwal uji
Penjelasan tata tertib uji kompetensi, aturan dan etika di tempat kerja (TUK) serta hal-hal yang terkait dengan
keselamatan kerja.
- Langkah ke enam :
Melaksanakan Uji Kompetensi
Pada langkah melaksanakan uji kompetensi ini, sub-sub langkah
yang perlu dilaksanakan adalah sebagai berikut :
Mengatur pelaksanaan kegiatan uji kompetensi
Mempersiapkan fasilitas dan sumber daya yang dibutuhkan
Melaksanakan proses pengumpulan bukti
Mencatat setiap pencapaian kinerja yang dipersyaratkan
Memutuskan setiap pencapaian terhadap KUK (Kriteria Unjuk kerja) apakah kompeten atau belum kompeten
Memberikan informasi keputusan kepada peserta uji
Menandatangani pelaksanaan uji kompetensi
Memberikan dan meminta umpan balik (feedback)
pelaksanaan dan hasil uji kompetensi terhadap peserta
Membuat Laporan pelaksanaan uji kompetensi
- 9 -
- Langkah ke tujuh :
Mengkaji-ulang Uji Kompetensi
Langkah ini dilakukan setelah menyelesaikan uji kompetensi, yaitu dengan melakukan kaji ulang terhadap keseluruhan proses
serta membuat rekomendasi perbaikan yang diperlukan. Dalam melaksanakan kaji ulang, gunakan prinsip-prinsip uji kompetensi untuk mempertimbangkan apakah uji kompetensi sudah Valid,
reliabel, fleksibel, adil, efisien dan efektif serta sejalan dengan persyaratan kesehatan dan keselamatan kerja.
Dalam mengkaji ulang materi dan aktifitas uji kompetensi,
fokuskan kepada :
Peserta, mengenai tingkat kesulitan materi penilaian, kejelasan
materi penilaian serta hasil uji kompetensi yang menyangkut tingkat kesuksesan yang dicapai oleh peserta.
Dokumentasi, apakah banyak perubahan atau desain uji
kompetensi kurang baik serta lakukan perubahan serta perbaikan terhadap masalah yang sudah diidentifikasi.
6) Rekomendasi
Pada proses ini asesor menyampaikan rekomendasi kepada
penyelenggara uji mengenai keputusan uji kompetensi terhadap peserta berdasarkan hasil uji kompetensi yang sudah dilaksanakan.
Penyampaian rekomendasi keputusan uji kompetensi harus disertai
dengan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sebagai bahan penilaian dan pertimbangan bagi tim asesor untuk mengambil
keputusan akhir.
7) Keputusan dan Pemberitahuan
a. Keputusan
Pada proses ini dibuat keputusan uji kompetensi terhadap hasil
yang dicapai peserta berdasarkan pada rekomendasi yang dibuat oleh asesor dengan menilai seluruh proses uji kompetensi yang sudah dilakukan. Keputusan hasil uji kompetensi ditetapkan oleh
tim asesor yang dibentuk oleh penyelenggara uji. Penyelenggara uji yang dimaksud adalah LSP atau BNSP.
Ada dua alternatif keputusan penilaian, yaitu :
- Memberikan pengakuan (kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta sudah memenuhi seluruh
bukti yang diperyaratkan serta dinyatakan kompeten.
- Menolak pengakuan (belum kompeten)
Keputusan ini menilai bahwa peserta belum dapat memenuhi
bukti-
bukti yang dipersyaratkan dan dinyatakan belum kompeten.
(Contoh form keputusan uji kompetensi – Lampiran 10)
- 10 -
Apabila tim asesor menemui kesulitan untuk memutuskan hasil akhir uji kompetensi, karena bukti-bukti yang ada belum mencukupi untuk dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan.
Sebagai jalan keluar tim asesor dapat merekomendasikan dilaksanakannya penilaian lanjut.
Langkah-langkah yang diperlukan dalam proses penilaian lanjut adalah :
- Menyeleksi metoda penilaian, langkah ini ditujukan untuk menentukan metoda penilaian yang paling sesuai dalam
memeriksa pengetahuan atau keterampilan yang spesifik.
- Melaksanakan pengkajian ulang (review), langkah ini ditujukan terhadap proses yang digunakan untuk
mendapatkan informasi yang diperlukan dengan menggunakan metode yang sudah dipilih.
Dalam implementasi penilaian lanjut, diperlukan :
- tim panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang dinilai.
- penetapan kriteria yang jelas untuk menetapkan apakah
pengakuan diterima atau ditolak.
b. Pemberitahuan
Setelah tim asesor membuat keputusan penilaian, hasil ini diberitahukan kepada peserta disertai dengan alasan dan
penjelasan yang memadai mengenai alasan keputusan tersebut serta langkah selanjutnya yang perlu dilakukan peserta.
8) Proses Banding
Pada proses ini, diberikan kesempatan kepada peserta uji yang tidak puas terhadap keputusan penilaian dengan cara mengajukan banding
kepada tim asesor untuk mengadakan peninjauan kembali terhadap keputusan yang sudah dibuat.
Pada implementasi proses banding, perlu dipersiapkan :
- Pembentukan team panel (asesor, tenaga ahli) yang sesuai dengan unit kompetensi yang diujikan.
- Penetapan kriteria yang jelas untuk menentukan apakah
pengakuan diterima atau ditolak.
Penilaian lanjut dapat juga digunakan dalam memproses pengajuan banding.
9) Pencatatan Penilaian
Pada langkah ini penyelenggara uji kompetensi melaksanakan pencatatan terhadap setiap hasil dan proses uji kompetensi peserta untuk didokumentasikan sebagai data penilaian serta dijaga
kerahasiaannya.
- 11 -
BAB III ASESOR
A. Persyaratan asesor kompetensi
Asesor kompetensi harus memenuhi kriteria :
1. Memiliki sertifikat asesor kompetensi yang diterbitkan oleh BNSP dan
masih berlaku;
2. Asesor melaksanakan asessmen berdasarkan surat tugas dari Ketua LSP
P1 atau Direktur LSP P3;
3. Ruang lingkup kompetensi teknis asesor telah diregistrasi sesuai dengan
bidang nya oleh LSP;
4. Asesor Kompetensi/Lead Asesor/Master Asesor harus mempersiapkan
mekanisme pelaksanaan asesmen.
5. Memiliki pengalaman teknis di bidang Kelautan dan Perikanan.
Hak dan Kewajiban Asesor:
Kewajiban Asesor:
1. Merencanakan, Mengorganisasikan, Asesmen (MMA);
2. Mengembangkan Perangkat Asesmen (MPA);
3. Mempersiapkan Materi Uji Kompetensi (MUK);
4. Melaksanakan Asesmen (MAK);
5. Memutuskan hasil asesmen secara independen;
Hak Asesor:
1. Memperoleh surat tugas melaksanakan asesmen;
2. Memperoleh sarana dan bahan uji sesuai kriteria;
3. Seluruh asesor sektor KP memperoleh kesempatan untuk melaksanakan
uji kompetensi;
4. Memperoleh kompensasi sesuai ketentuan yang berlaku
A. Lembaga Pelaksana
1. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kesatu (LSP-P1) Lembaga Pendidikan
Kelautan dan Perikanan maupun Lembaga Pelatihan Kelautan dan Perikanan yang telah memperoleh lisensi dari BNSP yang mempunyai tugas
melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi peserta didik/latih di Tempat Uji Kompetensi yang telah disyahkan oleh LSP terkait.
2. Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Ketiga (LSP-P3) yang dalam hal ini adalah
LSP KP dan LSP Kelautan yang telah memperoleh lisensi dari BNSP yang mempunyai tugas melaksanakan Sertifikasi Kompetensi bagi calon/tenaga
kerja dari industri di Tempat Uji Kompetensi yang telah di lisensi oleh LSP terkait.
3. Seluruh LSP yang ada di sektor Kelautan dan Perikanan harus
mendayagunakan seluruh asesor kompetensi sektor KP secara adil dan merata.
- 12 -
Hak dan Kewajiban LSP-P1 Lembaga Pendidikan atau Pelatihan KP:
Kewajiban:
1. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan yang telah ditetapkan sebagai
LSP-1 oleh BNSP. membuat perencanaan pelaksanaan sertifikasi dalam
satu tahun anggaran berjalan, meliputi calon asesi, waktu dan lokasi
pelaksanaan uji, materi uji, serta calon asesor (sesuai format terlampir);
2. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan mengoordinasikan pelaksanaan
sertifikasi dengan pihak LSP;
3. Melaporkan rencana dan hasil pelaksanaan sertifikasi setiap bulan
kepada Kapuslat/Kapusdik KP selaku Ketua Dewan Pengarah LSP P1
dan LSP P3;
4. Menyediakan biaya untuk pelaksanaan sertifikasi purnawidya pelatihan
dan Alumni pendidikan;
5. Memfasilitasi penerbitan sertifikat kompetensi berkoordinasi dengan
Pusat Pelatihan KP;
6. Satuan Pendidikan dan Satuan Pelatihan mengoptimalkan pemanfaatan
asesor kompetensi sektor kp dan mengusulkan calon asesor untuk
dapat disetujui dan ditetapkan oleh kepala pusat pendidikan dan
pelatihan selaku ketua dewan pengarah;
Hak:
1. Memperoleh anggaran sertifikasi dari APBN, APBD dan sumber lain yang
sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. Memperoleh akses peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketenagaan
LSP P1;
3. Membangun jejaring kerjasama dengan Balai Pelatihan Kerja maupun
industri KP dalam rangka pengembangan system sertifikasi.
- 13 -
BAB IV
PEMBIAYAAN
Pembiayaan terhadap sarana prasarana yang dimiliki oleh Lembaga Pendidikan dan Pelatihan KP c/q Balai Diklat KP dan satuan pendidikan KP yang dimanfaatkan untuk uji kompetensi, mengacu kepada peraturan pemerintah
terkait PNBP.
Dalam pemanfaatan sarana prasarana milik pemerintah untuk keperluan uji kompetensi diadakan perjanjian sewa menyewa sarana prasarana antara satker dengan TUK.
Komponen biaya uji kompetensi terdiri dari beban biaya langsung (tetap) serta beban biaya tidak langsung (tidak tetap), dengan perincian sebagai berikut :
- Komponen Biaya langsung: 1. Bahan uji kompetensi;
2. Biaya penggunaan sarana, fasilitas dan peralatan uji kompetensi; (biaya sarpras sesuai peraturan)
3. Biaya Asesor uji kompetensi;
- Biaya tidak langsung: 1. Administrasi persuratan uji kompetensi (Kesekretariatan).
2. Biaya lainnya. Pembiayaan untuk uji kompetensi dapat berasal dari:
a. Pemerintah (APBN); b. Pemerintah Daerah (APBD); c. Swadaya;
d. Swadaya Industri; dan/atau e. sumber lainnya yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.
- 14 -
BAB V
KEPESERTAAN
A. Persyaratan peserta
Peserta Uji Kompetensi: terbuka bagi siapa saja yang membutuhkan sertifikasi kompetensi dan memenuhi
persyaratan sebagai peserta uji. Peserta uji kompetensi yang dibiayai oleh LSP-1 harus memenuhi syarat :
1. Peserta latih yang telah mengikuti pelatihan (purnawidya) pada Balai Pelatihan kelautan dan perikanan serta alumni satuan pendidikan KP;
2. Peserta uji kompetensi diusulkan oleh LSP Balai Diklat + LSP satker pendidikan dan mendapat persetujuan Kepala Pusat Pelatihan KP/pusat pendidikan kp sebagai Ketua Dewan Pengarah;
Peserta uji kompetensi yang dibiayai oleh Pemerintah melalui LSP-3 harus memenuhi syarat :
1. Calon tenaga kerja/tenaga kerja atau pelaku utama/usaha di bidang Kelautan dan Perikanan yang telah berpengalaman dibidang Kelautan
dan Perikanan dengan pengalaman minimal 2 tahun sesuai dengan bidang kompetensiya.
B. Prosedur pengusulan calon peserta
Prosedur pengusulan calon peserta diatur tersendiri dalam SOP LSP terkait
sesuai dengan ruang lingkup Skema Sertifikasi yang mengacu pada
SKKNI/SK3/Standar kompetensi Internasional di bidang Kelautan dan
Perikanan.
- 15 -
BAB VI
TEMPAT UJI KOMPETENSI
A. STATUS LEMBAGA
LSP yang akan mengadakan uji kompetensi haruslah sudah
mendapatkan lisensi dari pihak BNSP.
Dalam rangka pembinaan SDM di lingkungan Kelautan dan Perikanan,
maka Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan
Masyarakat Kelautan dan Perikanan mendapat mandat untuk melakukan
pembinaan kelembagaan kepada LSP terkait sektor KP dan juga
bertanggung jawab serta dapat melaksanakan Sertifikasi Kompetensi
B. TEMPAT UJI KOMPETENSI
1. Tempat Uji Kompetensi yang digunakan adalah merupakan jenis TUK
Mandiri, LSP P1 Lembaga dan satuan pendidikan.
2. TUK mandiri dan TUK sewaktu LSP Pihak Ketiga.
3. TUK harus menyediakan fasilitas/sarana prasarana yang memenuhi
persyaratan dan telah mendapatkan lisensi dari LSP induknya yang
selanjutnya telah dilakukan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai
tempat uji kompetensi dan dituangkan dalam keputusan tertulis.
4. TUK dilakukan surveilan setiap periode sesuai dengan pedoman BNSP.
5. TUK harus melaksanakan/menetapkan urutan praktek kerja sesuai
Panduan Mutu TUK.
6. TUK wajib merencanakan dan mempromosikan kegiatan sertifikasi
sesuai ruang lingkup kerjanya.
- 16 -
BAB VII
MATERI UJI KOMPETENSI
A. Materi Uji Kompetensi
Materi uji kompetensi yang digunakan harus memenuhi syarat:
1. Mengacu pada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/Standar Kompetensi Kerja Khusus maupun Standar Kompetensi Internasional.
2. Penggunaan Materi Uji Kompetensi bersifat setengah terbuka harus
sepengetahuan LSP dan dikoordinasikan oleh Pusat Pelatihan KP setelah dilegalkan oleh BNSP.
3. Materi uji kompetensi dapat dimodifikasi sesuai kebutuhan dan lingkup
kerja yang dibutuhkan dunia usaha dan dunia industri.
B. Ruang lingkup dan Metode Uji Kompetensi
1. Ruang lingkup
Ruang lingkup pelaksanaan uji kompetensi mencakup bidang
penangkapan ikan, pengolahan hasil perikanan, budidaya perikanan,
pengelolaan kawasan konservasi perairan, pengawas mutu perikanan,
perikanan berkelanjutan, wisata bahari, permesinan kapal, mitigasi
bencana dan adaptasi perubah iklim.
2. Metode Uji Kompetensi
Pelaksanaan uji kompetensi dengan mengacu pada standar BNSP
yaitu metode SKKNI Merencanakan, Mengorganisasikan Asesment
(MMA). Dengan cara pengujian secara lisan, tertulis dan observasi
demonstrasi.
- 17 -
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN DAN SANKSI PEMEGANG SERTIFIKAT
DAN PEMELIHARAAN SERTIFIKAT
A. Hak Pemegang Sertifikat
1. Melayani jasa kegiatan di bidang kelautan dan perikanan sesuai kode etik
profesi. 2. Mengajukan perpanjangan sertifikat kompetensi tanpa melalui Konsultasi
Pra Asesmen (KPA).
B. Kewajiban Pemegang Sertifikat
1. Menjunjung tinggi kode etik profesi. 2. Memenuhi ketentuan unit Kompetensi seperti tercantum dalam sertifikat.
3. Menggunakan sertifikat kompetensi sesuai dengan kewenangannya.
C. Sanksi Pemegang Sertifikat
1. Pemegang sertifikat yang melanggar kode etik profesi dapat dicabut sertifikatnya sementara atau permanen oleh LSP Pihak Kesatu, dan atau LSP Pihak Ketiga dengan memperhatikan pertimbangan komisi etika LSP;
2. Sertifikat Kompetensi yang dicabut secara permanen wajib dikembalikan oleh pemegang sertifikat kepada LSP Pihak Kesatu atau LSP Pihak Ketiga.
D. Pemeliharaan Sertifikat Kompetensi
1. Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP dan LSP memiliki masa
berlaku 4 Tahun, dan dapat diperpanjang melalui pelatihan up grading yang diselenggarakan oleh LSP;
2. Sertifikat asesor kompetensi yang dikeluarkan oleh BNSP memiliki masa berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang melalui up grading asesor kompetensi dan up grade / RCC metode uji oleh LSP.
- 18 -
BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
A. Monitoring 1. Proses asesmen dimonitoring oleh Tim dari Instansi Pembina yang ada pada
lingkup KKP. 2. Pendokumentasian pelaksanaan proses monitoring dilaksanakan oleh
manajer mutu LSP baik itu LSP Pihak Pertama maupun LSP Pihak Ketiga.
3. Fokus monitoring pada proses asesmen, segmen peserta, keputusan asesmen.
4. Monitoring dilakukan untuk memberikan jaminan kualitas atas output yang
dihasilkan dari pelaksanaan uji kompetensi sesuai dengan Pedoman BNSP. 5. Monitoring dilaksanakan secara periodik, tindakan koreksi dan verifikasi
tindakan koreksi, serta rekaman monitoring tindakan koreksi dan verifikasi tindakan koreksi.
6. Monitoring pelaksanaan uji kompetensi harus didokumentasikan dalam
sistem manajemen mutu LSP sesuai dengan pedoman BNSP 201 dan 202. 7. Cakupan Monitoring
i. apa yang dimonitor; ii. bagaimana memonitornya, iii. dimana dilakukan,
iv. frekuensi melakukan monitoring, dan v. siapa yang melakukan monitoring.
8. Hal-hal yang dimonitor dalam proses uji kompetensi adalah kriteria
kesesuaian langkah-langkah untuk melaksanakan uji kompetensi dengan pelaksanaan uji kompetensi.
9. Dalam proses monitoring apabila terdapat ketidaksesuaian maka harus segera dilakukan tindakan koreksi untuk menjamin mutu uji kompetensi.
10. Untuk menjamin bahwa tindakan koreksi dilakukan dengan benar dan
ketidaksesuaian tidak akan terulang lagi, maka harus dilakukan verifikasi untuk memastikan bahwa langkah-langkah proses uji kompetensi kembali
normal, antara lain: i. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh metode yang salah,
maka harus dilakukan tindakan perbaikan modifikasi
terhadap metode, dan dilakukan verifikasi dengan revalidasi metode;
ii. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh peralatan yang salah,
maka harus dilakukan tindakan perbaikan alat, dan dilakukan verifikasi dengan rekalibrasi alat;
iii. Bila ketidaksesuaian diakibatkan oleh kesalahan personil (asesor/tenaga yang mempersiapkan uji kompetensi), maka harus dilakukan tindakan retraining, dan dilakukan
verifikasi dengan reases kompetensi tenaga.
11. Tindakan koreksi yang gagal dilakukan, maka proses uji kompetensi harus
dihentikan sementara dan harus segera dilaporkan kepada kepala bagian sertifikasi. Kepala bagian sertifikasi harus mengevaluasi dan memutuskan proses uji kompetensi untuk ditunda atau diteruskan.
- 19 -
B. Evaluasi 1. Bagian manajemen mutu LSP melakukan evaluasi pelaksanaan uji
kompetensi dan mengkaji ulang secara berkala melalui kaji ulang dari data
hasil kaji ulang asesor terhadap pelaksanaan asesmen yang mencakupi prosedur pelaksanaan asesmen, konsistensi keputusan asesmen dan
laporan hasil kaji ulang asesor. 2. Mengidentifikasi ketidaksesuaian untuk dilakukan tindakan koreksi. 3. Hasil evaluasi disampaikan dan didokumentasikan kepada manajemen
mutu LSP untuk digunakan sebagai bahan perbaikan pelaksanaan asesmen selanjutnya.
untuk uji kompetensi dengan pembiayaan dari APBN melalui UPT Dik dan Lat.
- 20 -
BAB XI PELAPORAN
LSP Pihak Kesatu (LSP-P1) Lembaga Diklat KKP dan LSP Pihak Ketiga (LSP-
P3) wajib melaporkan pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi sektor Kelautan dan Perikanan sesuai dengan format yang telah disusun kepada Badan yang menangani SDM KP c/q Kepala Pusat Pelatihan KP selaku Pembina teknis LSP
sektor KP.
Pelaporan hasil uji kompetensi dilengkapi dan diproses sesuai dengan kebijakan dan prosedur sistem uji kompetensi serta persyaratan organisasi/hukum/etika.
Pelaporan kegiatan uji kompetensi dilaporkan setiap akhir bulan berjalan.
- 21 -
BAB VIII PENUTUP
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Petunjuk Pelaksanaan yang sesu ai dengan Skema Sertifikasi pada MUK.
Pedoman Penyelenggaraan Sertifikasi Kompetensi sumberdaya manusia Kelautan dan Perikanan bersifat dinamis yang akan disesuaikan dengan tuntutan
dan kebutuhan dalam perkembangan pembangunan kelautan dan perikanan.
Melalui Sertifikasi Kompetensi diharapkan terwujud sumber daya manusia sektor kelautan dan perikanan yang kompeten dan profesional dalam rangka memenuhi kebutuhan DU/DI, maupun perseorangan sebagai pelaku
utama/usaha.