18 Jumat, 3 Mei 2019

�DRAF SE OJK PAYDI

Opsi Baru Asuransi UmumBisnis, JAKARTA — Syarat minimum masa pertanggungan 5 tahun pada polis produk

asuransi yang dikaitkan dengan investasi atau unit-linked dinilai memberikan opsi baru bagi

pelaku asuransi umum.

Oktaviano DB Hanaoktaviano.donald@bisnis.com

Syarat itu tertuang dalam draf Surat Edaran tentang Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI) yang sedang disiapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Presiden Direktur PT Asuransi Bintang Tbk. HSM Widodo meni-lai bahwa syarat minimum jangka pertanggungan polis itu merupakan sebuah terobosan. Pasalnya, asuransi kerugian secara umum menawarkan produk dengan jangka pertanggung-an jangka pendek, terutama dengan rentang setahun.

Menurutnya, dengan kontrak mini-mum 5 tahun maka biaya akuisisi pun dapat ditangguhkan selama 5 tahun.

“Sebuah breakthrough untuk asuran-si umum yang biasanya hanya asyik di premi-premi tahunan,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (5/1).

Widodo pun menilai bagian draf itu juga memuat poin penting bagi PAYDI asuransi umum. Ayat 2, ba-gian II, menyebutkan bahwa risiko kematian bagi perusahaan asuransi umum sebagaimana menjadi syarat minimum manfaat perlindungan yang

disebutkan di atas merupakan risiko kematian akibat kecelakaan diri.

Dia menjelaskan, berbeda dengan asuransi jiwa, tarif bagi PAYDI yang syarat perlindungan kematian hanya akibat kecelakaan diri, tidak bergan-tung pada usia. Dengan begitu, se-but dia, beban asuransi atau cost of insurance untuk para peserta yang sudah berusia lanjut tidak tinggi.

“Karena fi tur ini, besaran minimum premi tahunan bisa jauh lebih ren-dah dibandingkan dengan asuransi jiwa karena cost of insurance yang harus dibiayai dari dana investasi jauh lebih kecil.”

Para pelaku asuransi umum me-nyambut baik terbitnya draf SE OJK tentang PAYDI.

Vice President PT Asuransi Ca-krawala Proteksi Indonesia Nicolaus Prawiro mengatakan bahwa SE tersebut sebenarnya sudah lama dinantikan oleh industri, khususnya asuransi umum.

“Ini adalah inovasi yang sangat kreatif dari OJK untuk membantu menambah produk asuransi umum,” ujarnya.

Widodo juga menyambut baik hadirnya beleid tersebut. Dia pun menilai regulasi tersebut berkualitas. Dia mencontohkan adanya persyarat-an bagi asuransi dalam melakukan simulasi sistem administrasi penge-lolaan PAYDI.

“Kami sangat menyambut baik sekali draf ini. Saya bahkan sangat menghargai kualitas peraturan yang ada pada draf ini.”

Menurutnya, regulasi ini memang perlu diatur dengan tepat sesuai de-ngan kompleksitas PAYDI.

Widodo mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan simulasi pengelo-

laan untuk periode simulasi 5 tahun dengan seluruh transaksi seperti top up, fund switching, partial surrender, fund transfer, klaim, dan lain seba-gainya. Transaksi tersebut, jelas dia, harus juga melibatkan pihak fund manager dan juga bank kustodian.

“PAYDI dari sisi unitized admi-nistration-nya dan segala prosedur pendukungnya bukanlah yang patut disepelekan,” katanya.

Widodo juga mengapresiasi aturan saluran pemasaran PAYDI, khususnya pada Pasal VI, Ayat C. Regulasi itu, jelasnya, sudah mengakomodasi jalur-jalur distribusi dengan media elektronik.

Terpisah, Direktur Utama PT Asu-ransi Wahana Tata (Aswata) Christian Wanandi juga menilai draf regulasi itu sejauh ini sudah tepat.

Sementara itu, Asosiasi Asuran-si Umum Indonesia (AAUI) tengah menyiapkan sejumlah tanggapan terhadap terhadap draf rancangan SE OJK tersebut.

Direktur Eksekutif AAUI Dody Ac-hmad Sudiyar Dalimunthe mengata-kan, saat ini asosiasi dan perusahaan anggota masih mempelajari rancangan SE OJK tersebut.

Asosiasi, lanjutnya, mengapresiasi langkah otoritas untuk menyusun petunjuk teknis terkait implementasi pemasaran produk tersebut, terutama bagi sektor asuransi umum.

“Setidaknya OJK sudah menyiapkan petunjuk pelaksanaan PAYDI yang selama ini menjadi hambatan bagi pengajuan PAYDI ke OJK,” ungkapnya kepada Bisnis, Kamis (5/2).

IDENTIFIKASI PROBLEMDody menjelaskan, AAUI sedang

mengidentifikasi poin-poin dalam rancangan SE OJK itu yang berpe-luang menimbulkan kendala pada pelaksanaannya.

Pasalnya, jelas dia, pengelolaan dana produk tersebut sangat berbe-da dengan produk yang selama ini dipasarkan asuransi umum. Padahal, PAYDI diharapkan dapat lebih menarik minat masyarakat untuk berasuransi.

“Masih banyak orang yang selalu bertanya, kalau enggak ada klaim

apakah premi bisa kembali?”Seperti diketahui, OJK mempubli-

kasikan draf rancangan SE tersebut pada bulan lalu untuk meminta tang-gapan dari publik. Otoritas membuka kesempatan bagi masyarakat untuk menanggapi beleid tersebut hingga 17 Mei 2019.

Adapun, rancangan beleid itu me-muat kriteria perusahaan yang dapat memasarkan PAYDI, a.l. harus me-miliki aktuaris perusahaan dengan kualifi kasi fellow yang diakui persatuan aktuaris di Indonesia, memiliki tenaga ahli bidang investasi yang telah lulus ujian sebagai wakil manajer investasi dan berpengalaman di bidang penge-lolaan investasi minimal 3 tahun.

Selain itu, perusahaan yang me-masarkan PAYDI harus memenuhi ketentuan modal sendiri paling se-dikit Rp250 miliar untuk perusahaan asuransi dan minimum Rp150 miliar untuk perusahaan asuransi syariah atau unit syariah pada perusahaan.

Erwin Noekman, pemerhati industri asuransi syariah, menilai pembatasan itu perlu diterapkan lantaran PAYDI merupakan produk asuransi yang memerlukan sumber daya khusus.

“Memang diperlukan keahlian khu-sus untuk itu, terpisah dari tenaga ahli asuransi yang memang mempu-nyai keahlian di bidang pengelolaan risiko dan tenaga ahli investasi yang memang ahli di bidang pengelolaan fi nansial,” ujarnya.

Di samping itu, lanjut Erwin, syarat modal minimum itu diperlukan guna memastikan keamanan pengelolaan dana masyarakat.

Penerapan mengenai aturan per-modalan minimum, kata dia, diha-rapkan terpisah antara modal untuk usaha asuransi dan modal untuk pengelolaan dana masyarakat.

Harapan serupa dianggapnya perlu untuk instrumen investasi. Pembedaan antara instrumen konvensional dan syariah juga perlu diatur.

“Perusahaan asuransi syariah yang ingin memasarkan PAYDI tentunya harus mampu menjaga kesesuaian syariah dan sesuai dengan akad yang disepakati sejak awal.”

�KOMPOSISI BISNIS

Asei Ekspansi Lini Keuangan

Bisnis, JAKARTA — PT Asuransi Asei Indonesia menargetkan komposisi lini bisnis keuangan mampu mencapai kisaran 60% pada tahun ini.

Head Group Corporate Secretary PT Asuransi Asei Indonesia Tranggana Nadir mengatakan, pihaknya memang memiliki keahlian di lini bisnis tersebut. Asuransi Asei memiliki infrastruktur dan kapasitas sumber daya manusia yang mumpuni di asuransi keuangan.

Hingga akhir tahun lalu, bisnis anak usaha dari PT Reasuransi Indonesia (Persero) atau Indonesia Re ini baru mencapai 50% di asuransi keuangan. Selebihnya bersumber dari lini asuransi umum lainnya, mulai dari asuransi properti, marine cargo, dan juga migas.

Oleh karena itu, jelas dia, pihaknya ingin mema-cu kontribusi lini bisnis tersebut pada tahun ini.

“Tahun ini kami targetkan 60% [bisnis] di asu-ransi keuangan dan 40% asuransi umum. Ke depan mungkin akan 70% di asuransi keuangan,” ujarnya, Kamis (5/2).

Tranggana mengatakan, secara historis memang Asuransi Asei memiliki pengalaman di bidang asuransi ekspor dan asuransi kredit. Pihaknya pun sudah memiliki jaringan pemasaran dengan menggandeng lembaga jasa keuangan.

Untuk mendorong ekspansi itu, jelas dia, Asuransi Asei juga bakal mendorong pemanfaatan teknologi informasi.

“Asei itu kan warnanya asuransi keuangan dan kami sudah banyak sekali kerja sama dengan per-bankan dan nonbank. Jadi, 70% [bisnis] di asuransi keuangan bukan mustahil tidak tercapai.”

Perseroan optimistis merealisasikan target perole-han premi 2019 lantaran mampu mencapai kinerja positif pada triwulan pertama.

Pada 2019, Asei menargetkan perolehan premi mampu mencapai kisaran Rp500 miliar. Pada 3 bulan pertama tahun ini, bisnis anak usaha dari Indonesia Re ini mampu meraup premi sekitar Rp100 miliar. “[Premi] diharapkan lebih dari Rp500 miliar.”

Dia melanjutkan, pihaknya juga optimistis pada tahun ini masih mampu membukukan laba bersih. Asuransi Asei diharapkan bisa meraup laba sekitar Rp6 miliar pada tahun ini.

Berdasarkan laporan keuangan audited, pada 2018 Asuransi Asei membukukan laba bersih senilai Rp3,61 miliar, setelah pada tahun sebelumnya rugi Rp172,57 miliar.

Pada periode itu, perseroan membukukan premi senilai Rp358,32 miliar atau menurun 6,67% (year -on-year/yoy). Kendati begitu, jumlah pendapatan perseroan tumbuh 63,73% (yoy) menjadi Rp51,78 miliar.

ALIH KEPEGAWAIANDi sisi lain, Asei pun menegaskan telah meram-

pungkan proses alih kepegawaian pascapembentukan Indonesia Re.

Dia mengatakan, setelah terbentuknya Indonesia Re pada 2015, sebanyak 187 karyawan ditugaskan di Asuransi Asei. Perusahaan asuransi kerugian ini merupakan anak usaha Indonesia Re, yang diga-dang-gadang sebagai perusahaan reasuransi nasional (PRN) dan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Dari jumlah pegawai yang ditugaskan itu, jelas dia, 112 di antaranya memilih opsi untuk tidak melanjutkan karir di Asuransi Asei dengan berbagai pertimbangan.

“Asei telah membayarkan hak-hak pegawai yang mengakhiri hubungan kerja dimaksud sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,” ungkapnya.

Trenggana menjelaskan bahwa pihaknya sejak 2016 sudah mempersiapkan proses penyelesaian status kepegawaian tersebut. Sejak itu, Asuransi Asei sudah menawarkan opsi kepada para pegawai, baik untuk melanjutkan karir sebagai karyawan atau pun mengakhiri hubungan kerja. (Oktaviano D.B. Hana)

�INSPIRASI PEREMPUAN INDONESIA

Bisnis/Dedi Gunawan

�Asuransi kerugian secara umum menawar-kan produk dengan jangka pertanggungan jangka pendek, terutama dengan rentang setahun.

�Dengan kontrak mi-nimum 5 tahun, biaya akuisisi pun dapat ditang-guhkan selama 5 tahun.

Presiden Direktur PT AIA Financial Ben Ng (tengah), didampingi Head of Financial Desy Natalia Widjaja (kiri), berbincang dengan Pekerja Seni dan Aktris Indonesia Dian Sastrowardoyo di sela-sela AIA With Her sebagai bentuk dukungan terhadap kesetaraan gender sekaligus mera-yakan Hari Kartini di Jakarta, Selasa (30/4). Kegiatan itu bertujuan mengins-pirasi dan memo-tivasi perempuan Indonesia dalam mengembangkan potensi dan mewu-judkan cita-cita mereka.

Bisnis/Dedi Gunawan

Co Founder and President Bukalapak Fajrin Rasyid (dari kiri), berbincang dengan Deputi Direktur Pengawasan Asuransi Otoritas Jasa Keuangan I Wayan Wijana dan Country Manager dan Direktur Utama Allianz Life Indonesia Joos Louwerier saat peluncuran produk asuransi BukaProteksiDiri di Jakarta, Kamis (2/5).

�PEMASARAN PRODUK ASURANSI JIWA

Allianz Life Gandeng Bukalapak

Bisnis, JAKARTA — Pemasaran asuransi jiwa melalui marketpla-ce digital dinilai dapat mendorong penjualan produk dan memperluas segmen nasabah.

Country Manager dan Direktur Utama PT Asuransi Allianz Life Indonesia Joos Louwerier menje-laskan, pihaknya mengembangkan jalur pemasaran melalui marketplace digital. Hal tersebut dinilai sebagai transformasi yang potensial untuk digarap.

Allianz Life menggandeng perusa-haan marketplace Bukalapak untuk menjual asuransi jiwa melalui pro-duk BukaProteksiDiri. Joos melihat kerja sama tersebut sebagai langkah strategis untuk mengembangkan lini digital.

Dia menjelaskan, saat ini penda-patan premi Allianz Life dari kanal digital masih lebih rendah diban-dingkan dengan kanal konvensional lain. Namun demikian, dia optimistis penjualan melalui marketplace akan tumbuh signifi kan dan mendorong penjualan kanal digital.

“Meskipun jumlahnya kecil di-bandingkan dengan konvensional tetapi potensial untuk tumbuh. Kami menyasar segmen kelas me-nengah [melalui kanal marketpla-ce] dan segmen tersebut tumbuh pesat,” ujar Joos kepada Bisnis, Kamis (2/5).

Chief of Partnership Distribution Offi cer Allianz Life Bianto Surodjo menilai pasar marketplace yang terdiri dari berbagai segmen dapat digarap oleh asuransi jiwa yang selama ini cenderung menyasar segmen mene-ngah ke atas.

Bianto menjelaskan, penjualan produk melalui marketplace meng-gunakan pendekatan dari produk yang ditawarkan kepada pelanggan.

Oleh karena itu, menurutnya, fokus Allianz bukan untuk menambah mitra marketplace, tetapi menyedi-akan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

Dia menjelaskan, langkah tersebut akan membawa pengaruh jangka panjang karena pasar yang digarap sangat besar. Dia optimistis, dengan produk yang tepat, volume penjualan akan meningkat.

Co-Founder dan Presiden Buka-lapak Fajrin Rasyid menjelaskan, perusahaannya yang semula menjual barang fi sik, kini turut mendorong penjualan produk keuangan.

Dia menyampaikan, penjualan produk asuransi melalui market-place dapat menyentuh kalangan masyarakat yang belum memahami produk asuransi. Pengguna Buka-lapak yang berkisar 50 juta orang, lanjutnya, dapat menjadi segmen yang tepat untuk pasar asuransi jiwa. (Wibi Pangestu Pratama)

A S U R A N S I & P E M B I AYA A N

As advertised in Bisnis Indonesia (page 18) on Friday, May 3, 2019

INVITATION

OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT MITRA PINASTHIKA MUSTIKA TBK

The Board of Directors of PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk (the “Company”) hereby invites the Shareholders of the Company to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting”) which will be held on:

Date : Monday, May 27, 2019 Time : 2.00 pm West Indonesia Time – closing Venue : Lippo Kuningan, 26th Floor Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12,

Karet Kuningan, South Jakarta 12940 With the following Agenda: 1. The Annual Report and the Consolidated Financial Statements

for the Financial Year of 2018 as well as the granted, release and discharge (acquit et de charge) to the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for the management and supervision actions during the Financial Year 2018 Explanation: - This Agenda is in compliance with the provisions of Article 9

paragraph (4) sub (a) and (b), Article 9 paragraph (5) and Article 20 paragraph (5) of the Company's Articles of Association jo. Article 69 paragraph (1) of Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (the “Company Law”);

- The Company's Annual Report for the Financial Year 2018, including the Annual Consolidated Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Report, will be presented by the Board of Directors and the Board of Commissioners in this Agenda to obtain the approval and/or ratification from the Meeting.

2. The determination of the utilization of the Company's Net

profit for the Financial Year 2018 Explanation: - The Board of Directors is going to propose the utilization of the

Company's Net Profit for the Financial Year 2018 to be determined by the Meeting in order to comply with the provisions of Article 9 paragraph (4) sub (c), Article 20 paragraph (5) and Article 21 paragraph (1) of the Company's Articles of Association jo. Article 70 and Article 71 of the Company Law.

3. The appointment of the Public Accountant Firm and/or Public

Accountant to audit the Company’s Financial Report for Financial Year 2019 Explanation: - The Agenda is in compliance with the provisions of Article 9

paragraph (4) sub (d) jo. Article 68 paragraphs (1) sub (c) the Company Law jo. Article 36A of the OJK Regulation No.10/POJK.04/2017 regarding the Amendment of OJK Regulation No. 32/POJK.04/2014 regarding the Planning and Convening the General Meeting of Shareholders of the Issuer jo. Article 13 paragraph (1) and paragraph (4) of OJK Regulation No. 13/POJK.03/2017 concerning the Use of the Public Accountant Public and Public Accountant Firm in Financial Services Activities;

- The Board of Commissioners of the Company, upon considering the recommendation from the Audit Committee of the Company, is going to propose a Public Accountant Firm and/or Public Accountant which will perform audit services on the annual financial information (Consolidated Financial Statements) for the Financial Year 2019, for approval on its appointment by the Meeting.

4. The determination of remuneration or honorarium and other

allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of for the year 2019 Explanation: - The Agenda is in compliance with the provisions of Article 14

paragraph (14) and Article 17 paragraph (8) of the Company's Articles of Association jo. Article 96 and Article 113 of the Company Law, whereas the remuneration or honorarium and

other allowances for the members of the Board of Directors and the Board of Commissioners shall be determined and approved by Meeting.

5. The changes on the Company’s Management Explanation: - This Agenda is in relation with the change of the Board of

Commissioners of the Company and the change of the title name of the Independent Director, which shall be approved by the Meeting in order to comply with the provisions of Article 14 paragraph (2) and Article 17 paragraph (2) of the Company's Articles of Association jo. Article 94 paragraph (1) and (3) and Article 111 paragraph (1) and (3 of the Company Law jo. Article 3 paragraph (1) and paragraph (2) and Article 23 of OJK Regulation No. 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and the Board of Commissioners of Issuers of Public Companies.

6. The use of the Company’s Treasury Shares for the

implementation of the Long Term Incentive Program Explanation: - This Agenda is in compliance with the provisions on the transfer

of the Treasury Shares of the Company in OJK Regulation No. 30/POJK.04/2017 regarding the Buyback of the Shares Issued by the Issuer;

- The Board of Directors of the Company will present the proposal on the use of the Company’s Treasury Shares for the implementation of the Long Term Incentive Program, to obtain the approval the Meeting.

Notes: 1. This announcement of Invitation shall be deemed as the official

invitation to all Shareholders of the Company. The Company does not send separate invitation to the Shareholders.

2. The Shareholders who is eligible to attend and/or to be represented in the Meeting are the Shareholders whose names are registered in the Company’s Shareholders Register by 4.15 pm West Indonesia Time on Thursday, May 2, 2019.

3. The Shareholders who is unable to attend the Meeting may be represented by the valid representative by providing Power of Attorney, provided that any members of the Board of Directors, Board of Commissioners and the Company’s employees may become the representative however their vote will not be reckoned in the voting calculation.

4. The form of the Power of Attorney can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary at Lippo Kuningan, 26th floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-12, Karet Kuningan, Soiuth Jakarta 12940. The completed and validly signed Power of Attorney on the stamp duty of IDR 6,000 shall be received by the Company through the Corporate Secretary at least 3 (three) working days prior to the Meeting date.

5. The Material for the Meeting’s Agenda will be available in the Company’s office as of the date of this Invitation until the Meeting date, which can be obtained by filing a written request to the Company’s Corporate Secretary;

6. The Shareholders or their authorized representatives, who will attend the Meeting, shall bring and present their identity card of Kartu Tanda Penduduk or other valid identity and submit the copy of the identity card to the registration desk before entering the Meeting room. For any legal entity Shareholders, it is required to submit copy of the articles of association and its amendments as well as the latest management list. For the Shareholders who are registered in PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, shall submit the Written Confirmation Letter to attend the Meeting (KTUR) to the registration desk before entering the Meeting Room.

7. In order to have a well-organized Meeting, the Shareholders or their authorized representative are expected to be present at the venue of the Meeting at least 30 (thirty) minutes before the commencement of the Meeting.

Jakarta, 3 Mei 2019

PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk The Board of Directors