DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc

8/20/2019 DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc

1/36

KEPALA DESA TANJUNGSARI

PERATURAN DESA TANJUNGSARI

KECAMATAN SALOPA KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KAWASAN WISATA

CURUG CIMANINTIN TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


Menimbang : a. bahwa kawasan wisata Curug Cimanintin

merupakan potensi wisata alam yang perlu

ditumbuh kembangkan menjadi sebuah

kawasan wisata yang menarik untukdikunjungi oleh pengunjung/wisatawan ;

b. bahwa perencanaan pengembangan dan

penataan kawasan wisata tersebut harus

berlandaskan pada manajemen pengelolaan

yang baik dan terencana serta mengacu kepada

RPJM Desa dan RKP Desa Tanjungsari Tahun

20016 ;

c. bahwa perencanaan dan pengelolaan kawasan

wiata tersebut di atas harus memperhatikan

dan memepertimbangkan beberapa aspek,baik

ekonomi,sosial, moral serta lingkungan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan

sebagaimana hurup a,b dan c di atas perlu

menetapkan Peraturan Desa Tanjungsari

tentang Rencana Pengelolaan dan Penataan

Kawasan Wisata Curug Cimanintin

Mengingat :

1.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4235);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004


2/36

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Berita Negara Republik Indonesia Nomor

4221);


tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

125, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang

Perubahan Kedua atas Undang – Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4844 );


tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);


tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5234);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5495);


Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 11,Tambahan


4966);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan


5539);


tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor


3/36

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

112,Tambahan Lembaran Negara Republik



tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan

Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 132,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3776;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111

Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis

Peraturan di Desa;


Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2093);


Tahun 2014 tentang Pedoman PembangunanDesa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah

Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal

Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 158);


Tertinggal, dan Transmigrasi Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang

Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme

Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 159);


Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun

2015 Tentang Penetapan Prioritas PenggunaanDana Desa Tahun 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor KEP-012/MKP/IV/2001 tentang

Pedoman Umum PerizinanUsaha Pariwisata;

Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata

Nomor 18/KM.001/MKP/2011 tentang

Pedoman Umum PNPM Mandiri Pariwisata

melalui Desa Wisata;

Keputusan Menteri Kehutanan Republik

Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang

Kolaborasi Pengelolaan Kawasan Suaka Alam

dan Kawasan Pelestarian Alam;

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9


4/36

21.

22.

23.

23.

24.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa

barat 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi

Jawa Barat Nomor 8 Seri E, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

45);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor

25 Tahun 2013 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Provinsi Jawa Barat 2013-2018 ;

Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

nomor 11 Tahun 2005 tentang tata cara dan

teknik penyusunan Produk Hukum Daerah

Kabupaten Tasikmalaya;

Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa ( RPJM Desa ) Tanjungsari

Tahun 2015 – 2021;


5/36

32.

Dengan Kesepakatan BersamaBADAN PERMUSYAWARATAN DESA TANJUNGSARI

dan


MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA (RKP Desa) TAHUN 2016

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.

2.Provinsi adalah Propinsi Jawa Barat.

3.Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat

Daerah sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

5.Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.

6.Camat adalah Pimpinan Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) Kecamatan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya.

7.Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai

Satuan Kerja Perangkat Daerah.

8.Desa adalah dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa,

adalah kesatuan masyarakat hukum yang

memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,


6/36

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau

hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9.Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

atau yang disebut dengan nama lain adalah

musyawarah antara Badan Permusyawaratan

Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat

yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa

untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan,

dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai

oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa,

swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten/Kota.

10.Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di

Kecamatan yang selanjutnya disingkat

Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan

adalah forum musyawarahstakeholders Tingkat

Kecamatan untuk mendapatkan masukan

prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati

kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan

tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana

Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah

Kabupaten.

11.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk

jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visidan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan

pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan

Desa, pembinaan kemasyarakatan,

pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan

pembangunan Desa;

12.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang

selanjutnya disebut RKP Desa merupakan

penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu

1 (satu) tahun yang memuat rencana

penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan


7/36

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

Desa.

13.Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran

RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa

untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan

diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota melalui mekanisme

perencanaan pembangunan Daerah.

14.Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang

menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik

mengenai sumber daya manusia, sumber daya

alam, maupun sumber daya lainnya, serta

dengan mempertimbangkan, antara lain,

keadilan gender, pelindungan terhadap anak,pemberdayaan keluarga, keadilan bagi

masyarakat miskin, warga disabilitas dan

marginal, pelestarian lingkungan hidup,

pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber

daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta

kearifan lokal.

15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang

selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencanakeuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang

dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah

Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang

ditetapkan dengan Peraturan Desa.

16.Dana Desa adalah dana yang bersumber dari

anggaran pendapatan dan belanja negara yang

diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui

anggaran pendapatan dan belanja daerah

kabupaten/kota dan digunakan untuk

membiayai penyelenggaraan pemerintahan,

pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan

masyarakat.

17.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD,

adalah dana perimbangan yang diterima

kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah

dikurangi Dana Alokasi Khusus.

18.Profil Desa adalah gambaran menyeluruh

mengenai karakter desa yang meliputi data dasar

keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya


8/36

manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana,

serta perkembangan kemajuan dan

permasalahan yang dihadapi di desa.

19.Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa

yang diinginkan.

20.Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yangharus dilaksanakan sehingga Visi dapat

terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Desa Tanjungsari Tahun 2016

disusun dengan sistematika sebagai berikut :

a. BAB I : PENDAHULUAN

a.Latar Belakang

b.Dasar Hukum

c.Tujuan dan Manfaat

d.Proses Penyusunane. Sistematika

b. BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN

DESA

a. Visi dan Misi

b. Gambaran Sosial Budaya


9/36

c. Gambaran Ekonomi

d. Gambanan Infrastruktur Desa

c. BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN

a.Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan

pada RKP Desa Tahun 2015

b.Identifikasi masalah berdasarkan

RPJM Desa.

c. Identifikasi Masalah Berdasarkan

Analisa Keadaan Darurat antara lain:

bencana alam, krisis politik, krisis

ekonomi dan atau kerusahan sosial

yang berkepanjangan

d.Identifikasi Masalah berdasarkan

Prioritas Kebijakan Pembangunan

Daerahd. BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

a.Rencan Program dan Kegiatan

Pembangunan Desa

b.Usulan Program dan Kegiatan Supra

Desa

c. Kebijakan Keuangan Desa

e. BAB V : PENUTUP

f.LAMPIRA

N

: 1.Berita acara penyusunan RKP Desa

melalui Musyawarah Desa

2.Pagu indikatif Desa

3.Program dan Kegiatan pembangunan

yang masuk ke Desa

4.Rancangan RKP Desa

5.Lampiran rancangan RKP (5-8)

- Proposal Teknis

- Gambar Rencana Prasarana

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) - Pemeriksaan proposal Teknis RAB

6. Daftar usulan RKP Desa

7. Berita acara tentang hasil penyusunan

rancangan RKP Desa

8. Berita acara Rancangan RKP Desa

melalui Musrenbang Desa

(2) Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2016

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa

ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak

terpisahkan dari Peraturan Desa ini.


10/36

Pasal 3

Rencana Kerja Pembangunan Desa Tahun 2016 merupakan

landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga

Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan

pembangunan Desa Tahun 2016.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan

akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan

menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana

Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA),

serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan

dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

a.terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis

politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang

berkepanjangan; atau

b.terdapat perubahan mendasar atas kebijakan

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau

Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa dan

selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 7

Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APB Desa

Tahun Anggaran 2016.

Pasal 8

(1) Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini,

sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih

lanjut oleh Kepala Desa.

(2) Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Desa.


11/36

Ditetapkan di Tanjungsari

pada tanggal

08-12-2015


SOPYAN SAORI

LAMPIRAN I :

PERATURAN DESA TANJUNGSARI

NOMOR 2 TAHUN 201

TENTANG RENCANA KERJA

PEMERINTAH DESA TAHUN 2016


12/36

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPD Desa )TAHUN 2016

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut

dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang

untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asalusul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam

sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan

pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa

berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan

asal – usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk

dalam sistem Pemerintah Nasional dan berada di Kabupaten/Kota,

maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang

matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta

demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan

Pemerintah Nomor 43/47 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan

pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib

penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum,

keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi,

kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan

pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan,

dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan

sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan

Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya

dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa, yakni”terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera

tanpa harus kehilangan jati diri.”


13/36

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6

Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun

perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya

dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP

Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1

(satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan

Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan

pemberdayaan masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan

pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan supra desa dan

atau hal-hal yang karena keadaan darurat/ bencana alam serta

adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau

Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP

Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat

reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desadengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat

gotong-royong. RKP Desa merupakan satu-satunya dokumen

perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman

atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Desa

selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran

bersangkutan.

Rancangan RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa, dibahas

dan disepakati oleh Pemerintah Desa, BPD dan masyarakat dalam

Musrenbang Desa, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan

Desa. Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa selanjutnya

diundangkan dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

B. LANDASAN HUKUM

1.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4235);2.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentangPerubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 ,Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844 );

4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan


14/36

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor

126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);

5.Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik


6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara


7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5495);8.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13

Tahun 1950;

9.Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata

Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor

129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4578);


Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia




Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan DaerahKabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia



13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);


Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa(Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara


15.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana


15/36

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik


16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014

tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;


tentang Pedoman Pembangunan Desa;


tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);


tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik


20.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,

dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul

dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik



dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015

Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan

Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik



dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan

Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

23.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) Provinsi Jawa barat 2005-2025 (Lembaran Daerah

Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45);

24.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah DaerahProvinsi Jawa Barat 2013-2018 ();

25.Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 11 Tahun

2005 tentang tata cara dan teknik penyusunan Produk

Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya nomor 20

Tahun 2000 tentang Struktur Organisasi dan Tata Cara Kerja

Pemerintah Desa!

27. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 18

Tahun 2008 tentang Kecamatan di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Tasikmalaya;

28. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 7

Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2005-2025;


16/36

29. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya No 13 Tahun

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2011-2015;

30. Peraturan Desa Tanjungsari Nomor 1 Tahun 2015

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa

( RPJM Desa ) Tanjungsari Tahun 2015 – 2021;

C. TUJUAN & MANFAAT

1.TUJUAN

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Desa secara partisipatif

adalah sebagai berikut :

a. Menjabarkan RPJM Desa dalam perencanaan untuk

periode 1(satu) tahun;

b. Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;

c. Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;

d. Menetapkan kerangka pendanaan.

e. Agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan

tahunan yang berkekuatan hukum tetap.

f. Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan

pembangunan di desa.

g. Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

2.MANFAAT

a. Mengatasi permasalahan kemiskinan di desa, b. Sebagai pedoman dan acuan pembangunan desa;

c. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa;

d. Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat

dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa;

e. Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong

masyarakat.

f. Lebih menjamin kesinambungan pembangunan di

tingkat desa dan antar Desa;

D. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2016Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tanjungsari

Kecamatan Salopa Tahun 2016 ini telah melalui proses yang

melibatkan berbagai perwakilan stakeholders, antara lain dari

unsur Pemdes, BPD, Lembaga kemasyarakatn Desa, tokoh

masyarakat, perwakilan perempuan, Kelompok Ekonomi, Warga

Miskin, Anak, um difabel. Keterlibatan tersebut dimulai sejak

dilaksanakannya Lokakarya sampai pelaksanaan Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa. Adapun prinsip penyusunan

Rencana Kerja Pemerintah Desa adalah sebagai berikut:1. Proses perencanaan dilakukan melalui pendekatan

participatory,

2. Prioritas dan Sinergitas

3. Mempertimbangkan kemampuan fiskal desa


17/36

E. SISTIMATIKA

Sistematika penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa

Tanjungsari Kecamatan Salopa Kabupaten TasikmalayaTahun

2016 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUANa. Latar Belakang

b. Dasar Hukum

c. Tujuan dan Manfaat

d. Proses Penyusunan

e. Sistematika

BAB II : GAMBARAN UMUM DESA

e. Visi dan Misi

f. Gambaran Sosial Budaya

g. Gambaran Ekonomi

h. Gambanan Infrastruktur Desa

BAB III : PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN

KEGIATAN

e. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada

RKP Desa Tahun 2015

f. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM

Desa.

g.Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa

Keadaan Darurat antara lain: bencana

alam, krisis politik, krisis ekonomi dan ataukerusahan sosial yang berkepanjangan

h.Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas

Kebijakan Pembangunan Daerah

BAB IV :

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

PEMBANGUNAN DESA

d.Rencana Program dan Kegiatan

Pembangunan Desa

e. Usulan Program dan Kegiatan Supra Desa

f. Kebijakan Keuangan Desa

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN : 1.Berita acara penyusunan RKP Desa

melalui Musyawarah Desa


3.Program dan Kegiatan pembangunan

yang masuk ke Desa

4.Rancangan RKP Desa

5.Lampiran rancangan RKP (5-8)

- Proposal Teknis



18/36

- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Pemeriksaan proposal Teknis RAB


7. Berita acara tentang hasil

penyusunan rancangan RKP Desa

8. Berita acara Rancangan RKP Desa

melalui Musrenbang Desa

BAB II

GAMBARAN UMUM DESA

a. Visi dan Misi

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan

masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan

kebutuhan desa. Penyusunan Visi Desa Tanjungsari ini

dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-

pihak yang berkepentingan di Desa Tanjungsari seperti

pemerintah Desa, BPD, Tokoh Masyarakat, tokoh agama,

lembaga masyarakat desa dan masyarakat desa pada umumnya.

Pertimbangan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja

wilayah pembangunan di Kecamatan. Maka berdasarkan

pertimbangan diatas Visi Desa Tanjungsari adalah :

“Terwujudnya Desa Tanjungsari sebagai Desa yang religius

Islami, mandiri, terunggul dan terdepan dalam pembangunan

Infrastruktur, Kesehatan, Pendidikan, Pertanian, ekonomi,


19/36

sosial dan budaya di Kabupaten Tasikmalaya pada tahun

2021“.

Selain Penyusunan Visi juga telah ditetapkan misi-misi yang

memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh Desa

agar tercapainya visi desa tersebut. Visi berada di atas Misi,

pernyataan Visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dapat

di operasionalkan/dikerjakan. Sebagaimana penyusunan Visi,

misipun dalam penyusunannya menggunakan pendekatan

partisipatif dan pertimbangan potensi dan kebutuhan Desa

Tanjungsari, sebagaiman proses yang dilakukan maka misi Desa

Tanjungsari adalah :

1.Meningkatkan Iman dan Taqwa kepada Tuhan Yang Maha

Esa; dan berahlakul karimah

2.Menguatkan Kelembagaan ,Keagamaan

3.Meningkatkan sarana dan prasarana umum dan pendidikan;

4.Meningkatkan aktivitas Sektor Pertanian dan Kesehatan

5.Mendorong pertumbuhan Ekonomi

6.Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Desa

7.Mewujudkan Kepemerintahan yang baik dan bersih

8.Menumbuh kembangkan kebersamaan dalam Pembangunan

9.Menumbuh kembangkan Generasi yang Mandiri dan

Berprestasi.

10.Mengembangkan Kerja sama desa antar Dusun dan pihak

lain yang saling menguntungkan

11. Peningkatan Pengentasan Kemiskinan

b. Gambaran Umum Sosial Budaya

1. Demografi

Gambaran umum demografis kami lampirkan dalam bentuk tabel,

adapun mengenai gambaran umum demografis Desa Tanjungsari

tertuang pada tabel 1.2 dibawah ini :

Tabel 1.1

Banyaknya Penduduk Desa Tanjungsari

Menurut Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2015

No Kelompok

Umur

Laki-laki Perempuan Jumlah


20/36

1 0-4 289 311 600

2 5-12 316 350 666

3 13-15 243 266 509

4 16-19 235 263 498

5 20-24 229 256 485

6 25-29 217 252 469

7 30-34 205 244 449

8 35-39 234 258 492

9 40-44 230 241 471

10 45-49 207 224 431

11 50-54 183 215 398

12 55-59 179 178 357

13 60-64 150 163 313

14 65-69 103 115 218

15 70-74 85 85 170

16 >75 57 63 120

Jumlah 3.162 3.484 6.646

Adapun mengenai perubahan jumlah penduduk pada tahun 2015

tercatat:

- Lahir : 25 orang

- Mati : 8 orang- Pindah : 8 orang

- Datang : 8 orang

2.1.3. Keadaan Sosial

Jumlah Penduduk, pertumbuhan penduduk, distribusi penduduk

menurut umur dan jenis kelamin serta pengelompokan umur

berdasarkan usia sekolah merupakan beberapa statistik

penting yang diperlukan dalam peredaran pembangunan.

Secara umum hal ini berkaitan dengan kepentingan

penyusunan perencanaan dalam upaya meningkatkan

kesejahteraan rakyat serta rencana intervensi program dalam

berbagai sektor seperti perencanaan tingkat kebutuhan

pangan, kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan,

kesehatan, dan infrastruktur wilayah.

Penduduk Desa Tanjungsari rata-rata mengalami

peningkatan menjadi 6646 jiwa pada akhir tahun 2015.


21/36

Pertumbuhan penduduk sebesar 5,8 % tersebut masih lebih

kecil dari rata-rata pertumbuhan penduduk Kabupaten

Tasikmalaya. Sejalan dengan pencepatan pembangunan ibu

kota diperkirakan pertumbuhan penduduk Desa Tanjungsari

akan lebih meningkat, sehubungan degan pertumbuhan

kawasan ibu kota kabupaten yang menjadi daya tarik

terjadinya urbanisas.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu komponen

utama yang mempengaruhi indeks pendidikan suatu daerah

yang besarannya tergantung pada tingkat partisifasi penduduk

usia sekolah pada setiap jenjang baik partisipasi kasar maupun

partisifasi murni menurut jenis kelamin laki-laki dan

perempuan. Dalam menyusun program dan tolak ukur kinerja

sektor pendidikan memerlukan basis data penduduk menurut

kelompok umur usia 0-24 tahun menurut jenis kelamin serta

penduduk usia 7 tahun.

Penduduk Desa Tanjungsari menurut kelompok umur,

proporsi terbesar berada pada kelompok umur 5-12 tahun

yaitu sebesar 666 orang, yang terdiri dari 316 orang laki-laki

dan 350 orang perempuan pada tahun 2015. Kemudian

kelompok umur 13 tahun keatas sebesar 5.980 orang, yang

terdiri dari 2.846 orang laki-laki dan 3.134 orang perempuan.

2.1.3.1. Kesehatan

Secara umum capaian derajat kesehatan di Desa

Tanjungsari sudah makin meningkat walaupun pencapaiannya

tidak sesuai dengan yang diharapkan. Namun demikian disadari

sampai tahun ini masih dihadapkan pada beberapa masalah

dalam bidang kesehatan maupun bidang lainnya yang erat

hubungannya dengan kesehatan. Untuk memenuhi derajat

kesehatan masyarakat yang ideal, desa Tanjungsari mengacu

kepada Visi Dinas Kabupaten Tasikmalaya yaitu “terwujudnya

Kabupaten Tasikmalaya religius islami mandiri unggul di bidang


22/36

agri bisnis dan berbasis kan pedesaan pada tahun 2016”,

dalam artian pada tahun 2016 melalui peningkatan sumber daya

manusia yang beriman dan ber takwa serta ber akhlakul karimah,

penyehatan lingkungan dan peran serta masyarakat untuk

berprilaku hidup bersih dan sehat.

Urusan yang dilaksanakan pemerintah desa Tanjungsari

dalam bidang kesehatan difokuskan pada peningkatan sarana dan

prasarana kesehatan diantaranya pembangunan Puskesmas

Pembantu, pembangunan Posyandu disetiap kedusunan beserta

pengadaan mebeleir, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan

yang layak terutama bagi masyarakat miskin tanpa membebankan

biaya melalui program JAMKESMAS DAN JAMJESDA NON

QUOTA.

Perkembangan kondisi kesehatan masyarakat di Desa

Tanjungsari dapat ditunjukan melalui beberapa indicator pada

tabel 1.3 di bawah ini :

Table 1.2

Perkembangan Kondisi Kesehatan Masyarakat Desa

Tanjungsari

No Indicator Satuan 2014 2015

1 Meningkatkan Persalinan

dengan Tenaga Kesehatan

(NAKES)

orang 5 5

5 Meningkatkan;

- Posyandu

-

Pustu

Buah

7

1

7

16 Adanya petugas kesehatn

didesa;

- Perawat

- Bidan

orang

1

2

1

1

Adapun tempat pelayanan kesehatan yang terdapat di Desa

Tanjungsari adalah Puskesmas Pembantu dan Posyandu

sebanyak 7 unit besarta sasarannya.

2.1.3.2. Pendidikan


23/36

Indeks pendidikan sangat ditentukan oleh beberapa

indikator dilapangan, seperti wajar DIKNAS 9 tahun, keberadaan

sarana dan prasarana pendidikan, minat belajar masyarakat,

menurunnya angka yang tidak sekolah atau putus sekolah dan

keadaan penunjang pendidikan lainnya.

Saat ini rata-rata penduduk Desa Tanjungsari hanya

sampai memanfaatkan pendidikan SD atau rata-rata lama

sekolah 6,75 tahun lebih baik dibandingkan kondisi pada tahun

sebelumnya yang rat-rat tidak lulus SD. Pada tingkat SD/Mi

angka partisifasi murni telah mendekati 100%, hal ini berarti

semua anak usia 7-12 tahun berada disekolah. Pada tingkat

SMP/MTS anak usia 13-15 tahun yang berada disekolah baru

mencapai sekitar 50%, hal ini akan menjadi pekerjan pemerintah

desa dalam memutuskan wajib belajar 9 tahun. Sedangkan untuk

tingkat SMA/MA baru sekitar 10% anak usia 16-18 tahun

melanjutkan ke tingkat SMA atau yang sederajatnya.

Kondisi Pendidikan di desa Tanjungsari dapat dilihat

pada beberapa indikator sebagaimana tercantum pada tabel

berikut ini :

Tabel 1.3

Kondisi Pendidikan Desa Tanjungsari Tahun 2015

INDIKATOR SATUAN

REALISASI

Tahu

n2012

Tahun

2013

Tahu

n2014

Tahu

n2015

1 Jumlah

Rombongan

Belajar:

- TKA/RA

- SD

- MI

- SLTP

-

SLTA

Buah

-

3

2

2

-

2

3

2

2

-

3

3

2

3

-

5

3

2

3

1

2 Ruang kelas

- TKA/RA

- SD

Ruang

5

18

6

18

7

18

8

18


24/36

- MI

- SLTP

12

6

12

6

12

9

12

9

3 Jumlah Guru:

- TKA/RA

-

SD- MI

- SLTP

Orang

10

86

6

13

88

6

20

108

9

32

128

9

4 Jumlah Murid:

- TKA/RA

- SD

- MI

- SLTP

Orang

243

418

182

185

251

421

220

180

276

416

231

200

332

432

251

250

2.1.3.3. Agama

Didesa Tanjungsari dikenal dengan kehidupan

masyarakat yang religius, hal ini dapat dilihat banyaknya Mesjid

dan Majelis Talim sarta Lembaga Pendidikan Agama Islam.

Tabel 1.4

Rekafitulasi Data Mesjid dan Madrasah Diniyah

Desa Tanjungsari Tahun 2015

N

oKepunduhan

Jumlah Mesjid Jumla

h Jumlah santri

Besa

r

keci

l

jumla

hMDA

Laki-

laki

perempua

n

1 Nangerang 1 6 7 3 21 15

2 Silenjang 2 8 10 4 19 16

3 Cikasungka 2 9 11 4 17 13

4 Jayamukti 2 7 9 3 20 16

5 Cibadak 3 4 7 3 17 13

6 Cipariuk 1 5 6 1 18 147 Mekarsari 1 6 7 2 23 19

8 Suniabana 2 7 9 2 25 21

Jumlah 14 52 66 21 160 127

2.1.4. Keadaan Ekonomi

Pendukung terbesar struktur Perekonomian Desa

Tanjungsari adalah sektor Pertanian, sehingga perlu

dikemukakan komoditas-komoditas yang mendukung sektor

pertanian dan perkembangannya agar kedepan lebih dapat


25/36

memperkuat perekonomian desa Tanjungsari menuju ke arah

yang lebih matang.

2.1.4.1. Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

A. Padi

Lahan sawah di Desa Tanjungsari seluas 2.700. Ha, terdiri

dari 44,5% Pengairan teknis, 32,21% pengairan setengah

teknis,0% Pengairan sederhana, tadah Hujan 23,64%

Tabel 1.5

Lahan Sawah di Desa Tanjungsari

Jenis Lahan Luas (Ha) %

Pengairan Teknis -

Pengairan setengah

teknis

105,08

Pengairan sederhana 48,64-

Tadah hujan 24,83

Jumlah 1.771,04 100%

Dari luas lahan sekitar 178,55 Ha dengan produksi yang

semakin meningkat dari tahun ketahun hal ini berkaitan

dengan penggunan pupuk organik yang mulai dikembangkan

oleh masyarakat petani yang dapat meningkatkan produktivitas

tanaman padi.

B. Palawija

Tiga komoditi palawija yang dikembangkan di desa

Tanjungsari adalah ketela pohon, jagung,cabai,umbi

jalar,kangkung, dan kacang tanah.

C. Sayuran

Komoditas sayuran yang dikembangkan di Desa Tanjungsari

antara lain Cabe, Kacang panjang dan Mentimun

D. Buah-buahan


26/36

Komoditi buah-buahan yang ada di desa Tanjungsari dan

dikembangkan adalah Manggis, Duku, durian, pisang,

Mangis adalah salah satu buah-buahan dari desa

Tanjungsari yang telah dikenal di daerah lain bahkan diluar

negeri.

2.1.4.2. Perternakan dan Hasil Hutan

Perkembangan produksi komoditas perkebunan yang ada

di Desa Tanjungsari diantanya : Cengkih,kelapa, aren dan kopi

A.Kehutanan

Produksi kayu rakyat sebagai salah satu produk komoditi

hasil hutan yang mengalami peningkatan dari tahun

ketahun. Komoditi yang paling banyak dihasilkan adalah

kayu albasiah hampir disetiap hari para pengusaha kayu

mengangkut kayu dari hutan milik rakyat

B. Peternakan

Usaha ternak yang ada di desa Tanjungsari terbagi menjadi

2( dua) kategori yaitu :

Usaha ternak kecil meliputi domba dan kambing dan asaha

ternak unggas meliputu ayam Itik angsa dll.

Budidaya peternakan domba dan kambing hampir disetiap

wilayah desa Tanjungsari sifatnya masih perseorangan.

Budidaya ternak Kerbau dan Sapi hamper disetiap Dusun

dan bersipat masih perorangan.

Tabel 1.6

Populasi Ternak kecil dan Unggas

Komoditi Satuan Populasi

2011 2012 2013 2014 2015

Domba ekor 180 210 240 260 360

Kambing ekor 230 250 210 200 400

Ayam

ras/Pedaging

ekor 6000 6.000 5.000 5.000 4.000

Ayam Bukan

ras

ekor 1.500 1.800 500 500 1.000

Itik ekor 300 200 300 100 200

Kebau ekor 121 130 142 150 131


27/36

Sapi ekor 111 102 90 100 75

C. Perikanan

Potensi perikanan yang ada di Desa Tanjungsari adalah

Potensi perikanan darat terutama kolam yang telah

dimanfaatkan oleh masyarakat hampir 80%

2.1.4.3. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Koperasi merupakan Guru perekonomian Rakyat

Indonesia Maka Pelaksanan urusan koperasi dan usaha kecil

menengah merupakan salah satu periotas program

pembangunan di Desa Tanjungsari. Koperasi dan Usaha Kecil

merupakan sektor riel yang berada di desa. Oleh karena itu

program prioritas adalah fasilitas dan pengembangan usaha

jasa peningkatan usaha kecil dan koperasi serta pengembagan

kelembagan koperasi dan usaha kecil diantaraya:

- SPP secara umum dikelola oleh UPK BKM

- SPP Khusus perempuan) dikelola oleh TPK

2.2. Kondisi Pemerintahan Desa

2.2.1. Pembagian wilayah desa

Secara administratif Desa Tanjungsari terbagi menjadi 8

wilayah kepunduhan atau sebutan lainnya meliputi 42 RT

dengan batas-batas wilayah sebagi berikut:

- Sebelah Utara : Desa Tanjungsari

- Sebelah Timur : Desa Jayasari

- Sebelah Selatan : Desa Sindangasih

- Sebelah Barat : Desa Mandalahayu

Untuk lebih jelasnya mengenai pembagian wilayah desa

Tanjungsari dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1.7


28/36

NoNama

Kepunduhan

Nama Kepala

Kepunduhan

Jumlah

Pendudu

k*)

Luas

Wilayah

(Ha)

1 Nangerang Obing 624 312,5

2 Silenjang Hadrudin 1021 300,0

3 Cikasungka Memon 820 300,6

4 Jayamukti Jenal Mustopa 758 310,4

5 Cibadak Aa Satriana 1213 405,5

6 Cipariuk Muhtar Gojali 759 410,5

7 Makarsari Dedi 882 320,0

8 Suniabana Kiman 569 340,5

Jumlah 6.646 2.700.

BAB III

PERUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat desa, bukan

semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga

disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan,

kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi

akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi

permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkatsignifikasinya secara partisipatif. Ketidakcermatan mengidentifikasi

permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung

menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program

pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Identifikasi dan Perumumusan prioritas program dan kegiatan dalam

RKP Desa Tahun 2016 Desa Tanjungsari dilakukan berdasarkan 4

aspek, sebagai berikut :

A.BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN TAHUN

SEBELUMNYA

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan

melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan

yang terdapat dalam RKP Desa dan APB Desa Tahun 2015

dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2016.

Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa prioritas program

dan kegiatan sebagai berikut :

1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a.

b.....

2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan


29/36

a......

b.....

c....

3.Bindang Pimbinaan Masyarakat

a......

b.....

4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a......

b.....

B.BERDASARKAN RPJM Desa

Berdasarkan peraturan Desa Tanjungsari nomor 1 Tahun 2015

tentang RPJM Desa Tanjungsari tahun 2015-2021 prioritas

program dan kegiatan pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1.Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a......

b.....

2.Bidang Pelaksanaan Pembangunan

d......

e.....

f....

3.Bindang Pimbinaan Masyarakat

a...... b.....

4.Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a......

b.....

C.PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Desa sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan daerahdalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan

prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi

Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPD

tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun

berikutnya. Masukan ini mutlak diperlukan agar RKP Desa

benar-benar mendorong terwujudnya visi-misi daerah secara

menyeluruh.

D.BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi

berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik

disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang

apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah

bagi masyarakat. Berdasarkan analisa keadaan darurat program


30/36

dan kegiatan prioritas adalah sebagai berikut :

2. ..................

3. ....................

BAB IVRENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

A.RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA

Prioritas program dan kegiatan pembangunan Desa Tanjungsari

yang tersusun dalam RKP Desa Tahun 2016 sepenuhnya

didasarkan pada perumusan prioritas program dan kegiatan.

Prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan

dilaksanakan pada tahun 2016 nantinya benar-benar berjalan

efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan

melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta

pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara

berkelanjutan.

Rumusan prioritas program dan kegiatan pembangunan desa

Tanjungsari secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

1.PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SKALA DESAPrioritas program pembangunan sekala desa merupakan

program pembangunan yang sepenuhnya mampu

dilaksanakan oleh desa. Kemampuan tersebut dapat diukur

dari ketersediaan anggaran desa, kewenangan desa dan secara


31/36

teknis di lapangan desa mempunyai sumber daya.

Adapun program dan kegiatan pembangunan tersebut

meliputi :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

a...... b.....

2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan

a......

b.....

3. Bindang Pimbinaan Masyarakat

a. ....

b. .....

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. ....

b. .....

2.PRIORITAS PROGRAM PEMBANGUNAN SEKALA

KECAMATAN/KABUPATEN

Prioritas program pembangunan sekala

kecamatan/kabupaten merupakan program dan kegiatan

pembangunan yang merupakan kebutuhan riil masyarakat

desa Tanjungsari tetapi pemerintah desa tidak mampu

melaksanakan. Hal ini disebabkan pertama kegiatan tersebut

secara peraturan perundangan bukan kewenangan desa.Kedua, secara pembiayaan desa tidak mampu membiayai

karena jumlahnya terlalu besar dan yang ketiga, secara

sumber daya di desa tidak tersedia secara mencukupi, baik

SDM maupun prasarana pendukung lainnya.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka prioritas

pembangunan tersebut akan dibawa melalui forum

musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat

kecamatan (Musrenbangcam) oleh delegasi peserta desa

Tanjungsari yang dipilih secara partisipatif pada forum

musrenbangdesa dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa.

Adapun program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Bidang Pengembangan Wilayah :

1.1. Rehabilitasi jembatan yang menghubungkan desa

TANJUNGSARI dengan desa ................

1.2. Pembuatan jalan makadam sepanjang 500 M yang

menghubungkan desa TANJUNGSARI dengan

desa ....................

1.3.Dst.............

2. Bidang Ekonomi:

2.1.Pengadaan traktor untuk kelompok tani ayam

makmur

2.2.Pelatihan desainer batik tulis bagi 15 pengrajin


32/36

batik tradisional

2.3.Dst ............

3. Bidang Sosial & Budaya :

3.1.Pelatihan calon TKI/TKW sebanyak 5 orang

3.2.Pengadaan alat-alat kesehatan untuk polindes,

terutama pengadaan alat persalinan3.3.Bantuan buku – buku mata pelajaran bagi siswa

SD/SMP dari RTM sebanyak 50 anak

3.4.Dst............

B.KEBIJAKAN UMUM KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan

uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan

yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan,

pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan

desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan

keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai

peraturan perundangan, maka harus dikelola secara transparan,

akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin

anggaran.

Agar kebijakan pengelolaan keuangan Desa sesuai amanah

Undang-Undang Nomor 6 tentang Desa dan PeraturanPelaksanaannya, Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, dan

mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil

masyarakat, maka setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama

Badan Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APB Desa )

secara partisipatif dan transparan yang proses penyusunannya

dimulai dengan lokakarya desa, konsultasi publik dan rapat

Musyawarah BPD untuk penetapannya. RAPB Desa didalamnya

memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yangpengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31

Desember. Kebijakan pengelolaan keuangan desa untuk tahun

anggaran 2016 merupakan sistem pengelolaan keuangan yang

baru bagi desa. Sehingga masih harus banyak dilakukan

penyesuaian – penyesuaian secara menyeluruh sampai pada

teknis implementasinya.

1.Pendapatan Desa

Pendapatan Desa sebagaimana meliputi semua penerimaan

uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam

1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali olehdesa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi

realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan

perkiraan peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi

sumber pendapatan asli desa, Bagian Dana Perimbangan,


33/36

Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan

Pemerintah Kabupaten, Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga.

Adapun asumsi Pendapatan Desa Tanjungsari Tahun Anggaran

2016 sebesar Rp. …………….. (dengan huruf), yang berasal

dari :

No Uraian Jumlah

1 Pendapatan Asli Desa Rp…

2 Dana Desa bersumber APBN Rp…

3 Bagi Hasil Pajak Daerah Rp…

3 Bagi Hasil Retribusi Daerah Rp…

4 ADD Rp…

5 Bantuan Keuangan dari

Kabupaten

Rp…

a. Dari Pemerintah Rp…

b. Dari Pemerintah

Propinsi

Rp…

c. Dari Pemerintah

Kabupaten

Rp…

6 Hibah dan Sumbangan Pihak

Ketiga

Rp…

7 Lain-lain Pendapatan Desa

yang sah

Rp…

Jumlah Rp…

2.Belanja Desa

Kebijakan Umum Belanja Desa adalah sebagai berikut :

a. Pagu Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangan

Desa sebesar 70 %

No Bidang Jumlah

1 Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Rp

2 Pelaksanaan pembangunan Desa Rp

3 Pembinaan kemasyarakatan Desa Rp

4 Pemberdayaan masyarakat Rp Jumlah

b. Operasional penyelanggaraan pemerintahan desa sebesar

30%

No Uraian Jumlah

1 Penghasilan tetap dan tunjangan

kepala Desa dan perangkat Desa

Rp

2 Operasional Pemerintah Desa Rp

3 Tunjangan dan Operasional Badan

Permusyawaratan Desa

Rp

4 Insentif rukun tetangga dan rukun

warga

Rp

Jumlah

.


34/36

3.Pembiayaan.

Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua

penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau

pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun

anggaran berikutnya. Namun demikian dalam RKP Desa Tahun 2016 ini, Pemerintah Desa Tanjungsari belum dapat

menyusun kebijakan pembiayaan disebabkan disamping

sistem baru juga belum disusunnya perubahan dan atau

perhitungan APB Desa tahun sebelumnya.

Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari:

a. Penerimaan Pembiayaan; dan

b. Pengeluaran Pembiayaan.

c. Penerimaan Pembiayaan sebagaimana di atas,

mencakup:

d. Sisa lebih perhitungan anggaran (SilPA) tahunsebelumnya;

e. Pencairan Dana Cadangan;

f. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan; dan

g. Penerimaan Pinjaman

h. Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana di atas,

mencakup:

i. Pembentukan Dana Cadangan;

j. Penyertaan Modal Desa; dan

k. Pembayaran Utang


35/36

BAB V

P E N U T U P

Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat desa padadasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi

pemerintahan dan masyarakat desa saling bekerjasama membangun

desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif

mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring

evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di

desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain

akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang

informasi bagi masyarakat tidak memadahi.

Proses penyusunan RKP Desa yang benar-benar partisipatif

dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong

percepatan pembangunan sekala desa menuju kemandirian desa.

Ditetapkan di Tanjungsari

Pada tanggal 08 Desember 2015

Kepala Desa Tanjungsari

SOPYAN SAORI


36/36

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1.Berita acara penyusunan RKP Desa melalui

Musyawarah Desa


3. Program dan Kegiatan pembangunan yang masuk

ke Desa

4. Rancangan RKP Desa

5. Lampiran rancangan RKP (5-8)

- Proposal Teknis


- Rencana Anggaran Biaya (RAB)

- Pemeriksaan proposal Teknis RAB


7. Berita acara tentang hasil penyusunan rancangan

RKP Desa

8. Berita acara Rancangan RKP Desa melalui

Musrenbang Desa

DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc

Documents

Transcript of DRAF RKPDESA TANJUNGSARI TAHUN 2016.doc