DRAF 4 10-6-2017 - bp2d.jabarprov.go.idbp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/... · Mengingat...
Transcript of DRAF 4 10-6-2017 - bp2d.jabarprov.go.idbp2d.jabarprov.go.id/storage/app/media/PDF/... · Mengingat...
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : … TAHUN ….
TENTANG
KEKAYAAN INTELEKTUAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,
Menimbang : a. bahwa Jawa Barat memiliki berbagai hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional yang harus dilestarikan, dilindungi, dibina, dan dikembangkan;
b. bahwa dalam upaya melindungi hasil kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a dari pengakuan oleh pihak lain, perlu dilakukan upaya strategis melalui penetapan peraturan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat tentang Kekayaan Intelektual;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai
DRAF – 4 10-6-2017
Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4044);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4046);
8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5922);
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016
Tentang Merek Dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5953);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2004 tentang Penamaan, Pendaftaran dan Penggunaan Varietas Tanaman untuk Pembuatan Varietas Turunan Esensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 30);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004 tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 31;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2004 tentang Sarana Produksi Berteknologi Tinggi untuk Cakram Optik (Optical Disc) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4425);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4465);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Kegiatan Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4497);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pembentukan
Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 117);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEKAYAAN INTELEKTUAL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Definisi
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah
Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa
Barat yang terkait dengan tugas dan fungsi perlindungan Kekayaan
Intelektual.
7. Perlindungan adalah segala bentuk upaya melindungi kekayaan intelektual
meliputi HKI dan hak terkait, serta kebudayaan Daerah dari pemanfaatan
secara komersial.
8. Pemanfaatan adalah pendayagunaan HKI, hak terkait, dan kebudayaan
Daerah baik secara komersial maupun non komersial.
9. Kekayaan Intelektual adalah kekayaan yang timbul atau lahir karena
kemampuan intelektual manusia melalui daya cipta, rasa, dan karsanya
yang dapat berupa karya di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan
sastra.
10. Hak Kekayaan Intelektual yang selanjutnya disebut HKI adalah hak
eksklusif yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada
seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya, meliputi hak cipta,
paten, merek, desain industri, rahasia dagang, varietas tanaman, dan
desain tata letak sirkuit terpadu.
11. Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) adalah kebudayaan karya
intelektual dalam bidang seni, termasuk ekspresi sastra yang mengandung
unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan,
dan dipelihara oleh kustodiannya.
12. Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pejabat
PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah dan/atau Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya
meliputi perlindungan Hak Kekayaan Intelektual produk masyarakat dan
kebudayaan Daerah.
13. Penyidik Polri adalah Penyidik Kepolisian Republik Indonesia.
14. Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, dan/atau perekayasaan
yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu
pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu
pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses
produksi.
15. Alih teknologi adalah pengalihan kemampuan memanfaatkan dan
menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi antar lembaga, badan, atau
orang, baik yang berada di lingkungan dalam negeri maupun yang berasal
dari luar negeri ke dalam negeri dan sebaliknya.
16. Lembaga penelitian dan pengembangan yang selanjutnya disebut lembaga
litbang adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau
pengembangan.
17. Badan usaha adalah badan atau lembaga berbadan hukum yang
melakukan kegiatan usaha sesuai dengan peraturan perundangundangan.
18. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis
berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam
bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
19. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri
atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.
20. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni,
dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi,
kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk
nyata.
21. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak
yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara
sah.
22. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan
hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga
Penyiaran.
23. Program Komputer adalah seperangkat instruksi yang diekspresikan dalam
bentuk bahasa, kode, skema, atau dalam bentuk apapun yang ditujukan
agarkomputer bekerja melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai
hasi.l tertentu.
24. Potret adalah karya fotografi dengan objek manusia.
25. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan
dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau non elektronik
atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca,
didengar, atau dilihat orang lain.
26. Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu
salinan Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam
bentuk apapun, secara permanen atau sementara.
27. Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar
atau keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau
dikomunikasikan melalui perangkat apapun.
28. Fonogram adalah Fiksasi suara pertunjukan atau suara lainnya, atau
representasi suara, yang tidak termasuk bentuk Fiksasi yang tergabung
dalam sinematografi atau Ciptaan audiovisual lainnya.
29. Penyiaran adalah pentransmisian suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait
tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh
dari tempat transmisi berasal.
30. Komunikasi kepada pubiik yang selanjutnya disebut Komunikasi adalah
pentransmisian suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram melalui kabel
atau media Iainnya selain Penyiaran sehingga dapat diterima oleh publik,
termasuk penyediaan suatu Ciptaan, pertunjukan, atau Fonogram agar
dapat diakses public dari tempat dan waktu yang dipilihnya.
31. Pendistribusian adalah penjualan, pengedaran, dan/ataupenyebaran
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait.
32. Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau
Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi
atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu.
33. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar,
logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua)
dimensi dan/atau 3 {tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2
(dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan Zatau jasa
yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan
perdagangan barang darr/atau jasa.
34. Merek Dagang adalah Merek yang digunakan pada barang yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sarna
atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
35. Merek Jasa adalah Merek yang digunakan pacta jasa yang diperdagangkan
oleh seseorang atau beberapa orang secara bersarna-sarna atau badan
hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
36. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang danjatau jasa
dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu
barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh
beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk
membedakan dengan barang danjatau jasa sejenis lainnya.
37. Indikasi Geografis adalah suatu tanda yang menunjukkan daerah asal
suatu barang danjatau produk yang karena faktor lingkungan geografis
termasuk faktor alarn, faktor manusia atau kornbinasi dari kedua faktor
tersebut memberikan reputasi, kualitas, dan karakteristik tertentu pada
barang danjatau produk yang dihasilkan.
38. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor
atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu
melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan
kepada pihak lain untuk melaksanakannya.
39. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan
pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau
proses, ataupenyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
40. Inventor adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama
melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan
Invensi.
41. Pemegang Paten adalah Inventor sebagai pemilik paten, pihak yang
menerima hak atas paten tersebut dari pemilik Paten, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak atas Paten tersebut yang terdaftar dalam daftar
umum Paten.
42. Royalti adalah imbalan yang diberikan untuk penggunaan hak atas Paten.
43. Imbalan adalah kompensasi yang diterima oleh pihak yang berhak
memperoleh Paten atas suatu Invensi yang dihasilkan, dalam hubungan
kerja atau Invensi yang dihasilkan baik oleh karyawan maupun pekerja
yang menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia
dalampekerjaannya sekalipun perjanjian tersebut tidak mengharuskannya
untuk menghasilkan Invensi atau Pemegang Paten atas Invensi yang
dihasilkan oleh Inventor dalam hubungan dinas atau pemegang paten dari
Penerima Lisensi-wajib atau pemegang paten atas Paten yang dilaksanakan
oleh pemerintah.
44. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten, baik yang bersifat
eksklusif maupun non-eksklusif, kepada penerima lisensi berdasarkan
perjanjian tertulis untuk menggunakan Paten yang masih dilindungi
dalamjangka waktu dan syarat tertentu.
45. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan
keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
46. Pengembangan adalah kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang
bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah
terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat, dan aplikasi
ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada, atau menghasilkan
teknologi baru.
47. Teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang
dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu
pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan,
kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia.
48. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun,
dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan
tertentu yang dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat
kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk menerangkan pembuktian
gejala alam dan/atau gejala kemasyarakatan tertentu.
49. Perlindungan Varietas Tanaman yang selanjutnya disingkat PVT, adalah
perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili
oleh Pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor PVT, terhadap
Varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman melalui kegiatan
pemuliaan.
50. Varietas Tanaman, yang selanjutnya disebut Varietas, adalah sekelompok
tanaman dari suatu jenis atau spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman,
pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah, biji, dan ekspresi karakteristik
genotipe atau kombinasi genotipe yang dapat membedakan dari jenis atau
spesies yang sama oleh sekurangkurangnya satu sifat yang menentukan
dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.
51. Varietas Asal adalah Varietas yang digunakan sebagai bahan dasar untuk
pembuatan Varietas Turunan Esensial yang meliputi varietas yang
mendapat PVT dan Varietas yang tidak mendapat PVT tetapi telah diberi
nama dan didaftar oleh Pemerintah.
52. Varietas Turunan Esensial adalah varietas hasil perakitan dari Varietas
Asal dengan menggunakan seleksi tertentu sedemikian rupa sehingga
Varietas tersebut mempertahankan ekspresi sifat-sifat Esensial dari
Varietas Asalnya tetapi dapat dibedakan secara jelas dengan Varietas
Asalnya dari sifat-sifat yang timbul dari tindakan penurunan itu sendiri.
53. Varietas Lokal adalah Varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara
turun temurun oleh petani, serta menjadi milik masyarakat dan dikuasai
oleh negara.
Bagian Kedua
Tujuan
Pasal 2
Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :
a. meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual
masyarakat Jawa Barat;
b. meningkatkan produktivitas, kreativitas dan inovasi kekayaan intelektual
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
c. memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Jawa Barat atas kekayaan
intelektual yang dihasilkan.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
Pengelolaan atas Kekayaan Intelektual yang dihasilkan masyarakat dan
pemerintah Jawa Barat berdasarkan kewenangan yang diberikan peraturan
perundang-undangan.
BAB III
PERLINDUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 4
Kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini
meliputi :
a. Hak Cipta dan Ekspresi Budaya Tradisional;
b. Paten;
c. Merek dan Indikasi Geografis;dan
d. Varietas Asal untuk Pembuatan Varietas Esensial.
BAB IV
HAK CIPTA DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL
Bagian Kesatu
Paragraf 1
Hak Pemerintah Daerah atas Hak Cipta
Pasal 5
Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dihasilkan oleh
suatu kegiatan yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari
Pemerintah Daerah, kecuali dinyatakan lain dalam perjanjian.
Paragraf 2
Hak Pemerintah Daerah atas Hak Cipta
Pasal 6
(1) Pemerintah Daerah menginventarisasi Hak Cipta yang merupakan Ciptaan
yang berasal dari Ciptaan yang diturunkan dari Budaya masyarakat Jawa
Barat.
(2) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemrosesan perlindungan Hak Cipta atas
Ciptaan sebagaima dimaksud pada ayat (1) bilamana Ciptaan tersebut:
a. tidak diketahui Penciptanya;
b. tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum dilakukan
Pengumuman.
c. tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau
samaran Penciptanya yang diumumkan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan Pencipta.
d. dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan
pihak yang melakukan Pengumuman.
(3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemrosesan perlindungan Hak Cipta atas
Ciptaan sebagaima dimaksud pada ayat (1) yang diusulkan masyarakat
Jawa Barat.
(4) Tata cara fasilitasi pemrosesan perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan
sebagaima dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan dengan Peraturan
Gubernur.
(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak
berlaku jika Pencipta dan/atau pihak yang melakukan Pengumuman dapat
membuktikan kepemilikan atas Ciptaan tersebut.
Paragraf 2
Perlindungan Hak Cipta
Pasal 7
(1) Fasilitasi perlindungan Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (1) diberikan terhadap karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan
sastra.
(2) Karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dilindungi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya:
b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;
d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; karya
arsitektur;
g. peta;
h. karya seni batik atau seni motif lain;
i. karya fotografi;
j. Potret;
k. karya sinematograh;
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
m. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi
ekspresi budaya tradisional;
n. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer maupun media lainnya;
o. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;
p. permainan video; dan
q. Program Komputer.
(2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk
pelindungan terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan
Pengumuman tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang
memungkinkan Penggandaan Ciptaan tersebut.
Bagian Kedua
Ekspresi Budaya Tradisional Dan Ciptaan Yang Dilindungi
Paragraf 1
Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya
Tidak Diketahui
Pasal 8
(1) Pemerintah Daerah menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi
budaya tradisional Jawa Barat.
(2) Pemerintah Daerah memegang Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional
yang Penciptaanya sebagian atau seluruhnya pembiayaannya berasal dari
pemerintah Daerah.
(3) Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat
pengembannya.
Paragraf 2
Salinan Ciptaan atau Bagian Ciptaan
Pasal 9
(1) Perpustakaan daerah atau lembaga arsip daerah yang tidak bertujuan
komersial dapat membuat 1 (satu) salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan
tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
(2) Salinan Ciptaan atau bagian Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan cara:
a. Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan
Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi permintaan
seseorang dengan syarat:
1. perpustakaan daerah atau lembaga arsip daerah menjamin bahwa
salinan tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan
atau penelitian;
2. Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika dilakukan
secara berulang, penggandaan tersebut harus merupakan kejadian
yang tidak saling berhubungan; dan
3. tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif
kepada perpustakaan daerah atau lembaga arsip daerah
sehubungan dengan bagian yang digandakan.
b. Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian
salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal saiinan
hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakan
daerah atau lembaga arsip daerah lain dengan syarat:
1. perpustakan daerah atau lembaga arsip daerah tidak mungkin
memperoleh salinan dalam kondisi wajar; atau
2. pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika
dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.
e. Pembuatan salinan dimaksudkan unluk Komunikasi atau pertukaran
informasi antar perpustakaan, antar lembaga arsip, serta antara
perpustakaan dan lembaga arsip.
Paragraf 3
Kerjasama dan Koordinasi Pengawasan
Pasal 10
(1) Pemerintah Daerah melakukan kerjasama dan koordinasi pengawasan
untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui sarana
berbasis teknologi informasi.
(2) Kerjasama dan koordinasi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dalam rangka:
a. pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
b. kerja sama dan koordinasi dalam pencegahan pembuatan dan
penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; dan
c. pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan
media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat
pertunjukan.
Paragraf 5
Sarana dan Prasarana Kota Kreatif
Pasal 11
Untuk pengembangan ekonomi kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan
Hak Kekayaan Intelektual, Pemerintah Daerah wajib menyediakan sarana dan
prasarana kota kreatif.
BAB V
PATEN
Bagian Kesatu
Pemegang Paten
Pasal 12
(1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan
oleh Inventor:
a. dalam hubungan dinas dengan instansi pemerintah daerah, kecuali
diperjanjikan lain.
b. bilamana dalam hubungan kerja Pemerintah Daerah merupakan pihak
yang memberikan pekerjaan, kecuali diperjanjikan lain.
(2) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten atas Invensi yang dihasilkan,
baik oleh karyawan maupun pekerja instansi pemerintah daerah yang
menggunakan data dan/atau sarana yang tersedia dalam pekerjaannya.
(3) Pemerintah Daerah sebagai Inventor, berhak mendapatkan Imbalan atas
Paten yang dihasilkannya dari sumber penerimaan negara bukan pajak,
setelah Paten dikomersialkan.
(4) Dalam Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten tidak dapat
melaksanakan Patennya, Inventor atas persetujuan Pemegang Paten dapat
melaksanakan paten dengan pihak ketiga.
Bagian Kedua
Royalti
Pasal 13
Terhadap pelaksanaan Paten sebagaimana dimaksud ayat (4), Pemerintah
Daerah sebagai Inventor memperoleh Royalti dari pihak ketiga yang
mendapatkan manfaat ekonomi dari komersialisasi Paten tersebut.
Bagian Ketiga
Lisensi
Pasal 14
(1) Pemerintah Daerah sebagai Pemegang Paten berhak memberikan Lisensi
kepada pihak lain berdasarkan perjanjian Lisensi baik eksklusif maupun
non-eksklusif.
(2) Perjanjian Lisensi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mencakup semua
atau sebagian perbuatan untuk melarang pihak lain yang tanpa
persetujuannya:
a. dalam hal Paten-produk: membuat, menggunakan, menjual,
mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk
dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi Paten;
b. dalam hal Paten-proses: menggunakan proses produksi yang diberi
Paten untuk membuat barang atau tindakan lainnya sebagaimana
dimaksud dalam huruf a.
(3) Larangan menggunakan proses produksi yang diberi Paten sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya berlaku terhadap impor produk
yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan proses yang diberi
pelindungan Paten.
(4) Dalam hal untuk kepentingan pendidikan, penelitian, percobaan, atau
analisis, larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat
dikecualikan sepanjang tidak merugikan kepentingan yang wajar dari
Pemegang Paten dan tidak bersifat komersial.
(5) Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu Lisensi diberikan dan
berlaku di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB VI
PENAMAAN, PENDAFTARAN DAN PENGGUNAAN VARIETAS ASAL UNTUK
PEMBUATAN VARIETAS TURUNAN ESENSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 15
(1) Gubernur yang daerahnya meliputi tempat di mana suatu Varietas Lokal
berada dan Kantor PVT memiliki wewenang untuk atas nama dan
kepentingan masyarakat pemilik suatu Varietas Lokal memberikan
persetujuan kepada orang atau badan hukum yang akan menggunakan
Varietas Lokal tersebut sebagai Varietas Asal dalam pembuatan Varietas
Turunan Esensial dalam bentuk perjanjian tertulis.
(2) Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan
masyarakat pemilik Varietas Lokal di wilayahnya memberikan nama
Varietas Lokal berdasarkan persyaratan penamaan.
(3) Gubernur mendaftarkan Varietas Lokal yang telah diberi nama kepada
Kantor PVT dan memberikan tanggapan saran perbaikan nama Varietas
Lokal dari Kantor PVT.
(4) Gubernur dengan orang atau badan hukum wajib membuat perjanjian
penggunaan suatu Varietas Lokal sebagai Varietas Asal untuk pembuatan
Varietas Turunan Esensial.
(5) Gubernur yang mewakili kepentingan masyarakat pemilik Varietas Lokal
melaksanakan penggunaan imbalan.
Bagian Kedua
Persyaratan Penamaan Varietas Lokal
Pasal 16
Persyaratan penamaan Varietas Lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 15
ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a. mencerminkan identitas Varietas Lokal yang bersangkutan;
b. tidak menimbulkan kerancuan karakteristik, nilai atau identitas suatu
c. Varietas Lokal;
d. tidak telah digunakan untuk nama Varietas yang sudah ada;
e. tidak menggunakan nama orang terkenal;
f. tidak menggunakan nama alam;
g. tidak menggunakan lambang negara; dan/atau
h. tidak menggunakan merek dagang untuk barang dan jasa yang dihasilkan
dari bahan propagasi seperti benih atau bibit, atau bahan yang dihasilkan
dari Varietas lain, jasa transportasi atau penyewaan tanaman.
BAB VII
MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS
Bagian Kesatu
Pemohon Indikasi Geografis
Pasal 17
(3) Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai Pemohon Indikasi Geografis
untuk didaftar oleh Menteri dan memperoleh perlindungan.
(4) Pemerintah Daerah dapat mewakili masyarakat sebagai Pemohon Indikasi
Geografis.
(5) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah masyarakat di
kawasan geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan/atau
produk berupa:
a. sumber daya alam;
b. barang kerajinan tangan; atau
c. hasil industri.
Bagian Kedua
Pembinaan Indikasi Geografis
Pasal 18
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Indikasi Geografis sesuai
dengan kewenangannya.
(2) Pernbinaan sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) rneliputi:
a. persiapan untuk pemenuhan persyaratan Perrnohonan Indikasi
Geografis;
b. Permohonan pendaftaran Indikasi Geografis;
c. pernanfaatan dan kornersialisasi Indikasi Geografis;
d. sosialisasi dan pemaharnan atas pelindungan Indikasi Geografis;
e. pemetaan dan inventarisasi potensi produk Indikasi Geografis;
f. pelatihan dan pendarnpingan;
g. pernantauan, evaluasi, dan pembinaan;
h. pelindungan hukum; dan
i. fasilitasi pengernbangan, pengolahan, dan pernasaran barang dan/
atau produk Indikasi Geografis.
Bagian Ketiga
Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis
Pasal 19
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan Indikasi
Geografis sesuai dengan kewenangannya.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2) dilakukan untuk:
a. menjarnin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang
menjadi dasar diterbitkannya
b. Indikasi Geografis; dan
c. mencegah penggunaan Indikasi Geografis secara tidak sah.
(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
pula dilakukan oleh masyarakat.
Bagian Keempat
Pendaftaran Merk Kolektif
Pasal 20
Pemerintah Daerah mendaftarkan Merek Kolektif yang diperuntukkan bagi
pengembangan/pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai
Pemohon perlindungan Indikasi Geografis kepada Menteri.
BAB VIII
ALIH TEKNOLOGI, PENYEBARAN INFORMASI, DAN PENGELOLAAN
Bagian Kesatu
Pemilikan Kekayaan Intelektual Serta Hasil Penelitian dan Pengembangan
Pasal 21
(1) Kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan
yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan oleh
lembaga litbang daerah provinsi yang dibiayai sepenuhnya oleh Pemerintah
Daerah merupakan milik Pemerintah Daerah.
(2) Dalam hal pembiayaan kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud ayat (1) dibiayai sebagian oleh Pemerintah Daerah
dan sebagian oleh pihak lain, kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan yang dihasilkan merupakan milik
Pemerintah Daerah dan pihak lain yang bersangkutan secara bersama.
(3) Pemilikan secara bersama atas kekayaan intelektual serta hasil kegiatan
penelitian dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan melalui perjanjian bersama Pemerintah Daerah dengan pihak
lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
Pasal 22
(1) Pemilikan oleh Pemerintah Daerah atas kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan memberikan kewenangan untuk
menentukan dan mengatur pemanfaatan kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan.
(2) Dalam mengelola kekayaan intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan
pengembangan lembaga litbang daerah provinsi mengupayakan
perlindungan hukum atas pemilikan kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan.
Bagian Ketiga
Alih Teknologi
Pasal 23
(1) Pemerintah Daerah wajib mengusahakan alih teknologi kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, yang
dibiayai sepenuhnya atau sebagian oleh pemerintah daerah kepada badan
usaha, pemerintah, atau masyarakat, sejauh tidak bertentangan dengan
ketertiban umum dan peraturan perundang-undangan.
(2) Apabila sebagian biaya kegiatan penelitian dan pengembangan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dibiayai oleh pihak lain, selain
pemerintah daerah, pengalihan teknologi dilaksanakan berdasarkan
perjanjian yang telah diatur sebelumnya dengan pihak lain tersebut.
Bagian Keempat
Penyebaran Informasi dan Pengelolaan
Pasal 24
Pemerintah Daerah wajib mengusahakan penyebaran informasi hasil-hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan serta kekayaan intelektual yang dimiliki
selama tidak mengurangi kepentingan perlindungan kekayaan intelektual.
Bagian Kelima
Penggunaan Pendapatan
Pasal 25
(1) Perguruan tinggi dan lembaga litbang pemerintah berhak menggunakan
pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi dan/atau
pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan
diri.
(2) Penggunaan pendapatan yang diperolehnya dari hasil alih teknologi
dan/atau pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.
Bagian Keenam
Unit Kerja Pengelolaan Alih Teknologi
Pasal 26
Dalam melaksanakan kewajiban mengusahakan alih teknologi kekayaan
intelektual serta hasil kegiatan penelitian dan pengembangan, Pemerintah
Daerah wajib membentuk unit kerja yang bertanggung jawab dalam
pelaksanaan pengelolaan dan alih teknologi kekayaan intelektual serta hasil
kegiatan penelitian dan pengembangan dilingkungannya.
BAB IX
SISTEM INFORMASI
Pasal 27
(1) Pemerintah Daerah wajib menyusun basis data atau data base mengenai
Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Basis data atau data base Kekayaan Intelektual, sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), harus diumumkan dan mudah diakses.
(3) Basis data atau data base Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan alat bukti kepemilikan HKI.
BAB X
PERAN MASYARAKAT
Pasal 28
(1) Masyarakat berperan dalam perlindungan Kekayaan Intelektual.
(2) Peran masyarakat dalam perlindungan Kekayaan Intelektual dilakukan
dalam bentuk :
a. seleksi transformasi kebudayaan luar;
b. penyediaan informasi dan data;
c. pelestarian;
d. peningkatan kegiatan dan kreativitas;
e. sosialisasi;
f. bimbingan teknis; dan
g. bantuan proses pendaftaran HKI dan hak terkait;
h. Pengawasan.
BAB XI
SENTRA KEKAYAAN INTELEKTUAL
Pasal 29
(1) Pemerintah Daerah wajib membangun Sentra Kekayaan Intelektual
(2) Pembangunan Sentra Kekayaan Intelektual sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan
Daerah.
BAB XII
SOSIALISASI DAN PEMBINAAN
Bagian Kesatu
Sosialisasi
Pasal 30
Pemerintah Daerah melaksanakan sosialisasi perlindungan Kekayaan
Intelektual kepada masyarakat.
Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 31
(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pembinaan HKI dan
hak terkait kepada masyarakat secara berkesinambungan.
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. pendampingan penerapan peraturan perundang-undangan;
b. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. bantuan teknis dan bantuan program; dan
d. pendidikan dan pelatihan.
(2) Penyelenggaraan Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai
kemampuan keuangan Daerah.
BAB XIII
INSENTIF DAN DISINSENTIF
Bagian Kesatu
Pasal 32
(1) Pemerintah Daerah memberikan insentif kepada setiap orang, kelompok,
atau lembaga yang berjasa dalam :
a. melakukan inovasi dan menghasilkan kekayaan intelektual; dan
b. melakukan upaya perlindungan serta fasilitasi HKI, hak terkait, dan
Ekspresi Budaya Tradisional.
(2) Insentif yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diberikan dalam bentuk fasilitasi pendaftaran, program,
penghargaan, dan/atau bantuan, yang pelaksanaannya disesuaikan
dengan kemampuan keuangan Daerah.
Pasal 33
Syarat dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35
diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Gubernur sesuai kewenangan,
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Disinsentif
Pasal 34
Pelaku usaha besar yang melakukan inovasi, menghasilkan kekayaan
intelektual, dan melakukan upaya perlindungan serta fasilitasi HKI, hak terkait,
dan kebudayaan Daerah, tidak diberikan insentif.
Pasal 35
(1) Setiap orang, kelompok atau lembaga yang telah menerima insentif namun
selanjutnya terbukti tidak memenuhi syarat untuk diberikan insentif,
maka insentif yang telah diterima, dapat dihentikan atau ditarik kembali.
(2) Tata cara penghentian dan/atau penarikan kembali insentif sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.
BAB XV
KOORDINASI
Pasal 36
(1) Gubernur melaksanakan koordinasi keterpaduan perlindungan kekayaan
intelektual dengan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan pihak
lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Koordinasi keterpaduan perlindungan kekayaan intelektual sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh OPD
terkait sesuai kewenangan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
BAB XVI
LARANGAN
Pasal 37
Setiap orang dilarang :
a. melakukan pembiaran, penghilangan, dan/atau perusakan benda hasil
ekspresi budaya tradisional dan lanskap budaya;
b. menyediakan informasi dan data palsu terkait dengan ekspresi budaya
tradisional, pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya;
c. membantu pihak lain yang mengklaim ekspresi budaya tradisional,
pengetahuan tradisional, dan lanskap budaya secara tidak sah;
d. memanfaatkan ekspresi budaya tradisional dan pengetahuan tradisional
tanpa memiliki izin akses pemanfaatan dan perjanjian pemanfaatan; dan
e. menggunakan HKI dan hak terkait milik pihak lain secara tidak sah.
BAB XVII
PENEGAKAN PERATURAN DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 38
Penegakan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil (PPNS) dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Bagian Kedua
Penyidikan
Pasal 39
Penyidikan atas tindak pidana HKI dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Ketentuan Pidana
Pasal 40
(1) Setiap orang yang melanggar kepemilikan HKI dan/atau ketentuan Pasal
42, diancam pidana kurungan atau denda sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
Daerah dan disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat.
BAB XVIII
PEMBIAYAAN
Pasal 41
Pembiayaan atas perlindungan kekayaan intelektual dibebankan pada :
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.
BAB XIX
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 42
(1) Gubernur melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pihak asing
yang memanfaatkan ekspresi budaya tradisional dan/atau pengetahuan
tradisional.
(2) Pengawasan dan pengendalian terhadap pemanfaatan ekspresi budaya
tradisional dan/atau pengetahuan tradisional dilakukan melalui forum
koordinasi dan fasilitasi dengan OPD dan instansi terkait.
(3) Tata cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 43
(1) Gubernur melaksanakan pengawasan terhadap perlindungan HKI, hak
terkait, dan kebudayaan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
(1) Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling
lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
(2) Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa
Barat Nomor… Tahun 2012 tentang Perlidungan Kekayaan Intelektual
dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 45
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi
Jawa Barat.
Ditetapkan di Bandung pada tanggal
…………………...
GUBERNUR JAWA BARAT,
ttd
AHMAD HERYAWAN