Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
description
Transcript of Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D. Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
KESIAPAN PROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN DALAM MENYAMBUT JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
2014 : PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN
Dra. Maura Linda Sitanggang, Apt., Ph.D.Direktur Jenderal Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
RAPAT KONSULTASI NASIONALPROGRAM KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN
TAHUN 2012
Bandung, 13 Maret 2012
SISTEMATIKA PRESENTASI
I. PENDAHULUAN
II. PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL 2014
III. PERAN SEKTOR KEFARMASIAN DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
IV. PEMANTAPAN PERAN DINAS KESEHATAN
V. PENUTUP
JAMINAN AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN
PRIORITAS PROGRAM KESEHATAN TAHUN 2012
PENINGKATAN UPAYA PROMOTIF-PREVENTIF
PENCEGAHAN & PENGENDALIAN PENY.MENULAR & TIDAK MENULAR
DUKUNGAN UNIVERSAL COVERAGE
PENURUNAN ANGKA KEMATIAN IBU (AKI)
UPAYA PERBAIKAN GIZI
SAINTIFIKASI JAMU
HARMONISASI PERENCANAAN DENGAN MP3EI
REFORMASI BIROKRASI
INTENSIFIKASI TEKNOLOGI INFORMASI
PENINGKATAN TANGGAP-RESPON CEPAT
ARAH KEBIJAKAN KEMENTERIAN
VISI :MASYARAKAT SEHAT YANG MANDIRI
DAN BERKEADILAN
M I S I :
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, 2010 - 2014
PENCAPAIAN TARGET MDGs KESEHATAN
DERAJAT KESEHATAN MASYARAKA
T YG SETINGGI-TINGGINYA
AKSES TERHADAP OBAT-OBATAN ESENSIAL
PRINSIP-PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN
KEWENANGAN PUSATDilaksanakan sendiri oleh Pusat/instansi vertikal Pusat di daerah
DESENTRALISASIDiserahkan kepada Daerah
TUGAS PEMBANTUANDitugaskan kepada daerah Provinsi/Kabupaten/Kota atau Desa
DEKONSENTRASIDilimpahkan kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat
Sumber : Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemkeu, 2008
PERLUASAN CAKUPAN KEPESERTAAN JAMINAN KESEHATAN SEMESTA
Sumber : Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat, 2010
UNIVERSAL COVERAGE
PREDIKSI KONSUMSI OBATUNTUK UNIVERSAL COVERAGE
93,4
201,18
245,32,05
4,82
5,88
0
50
100
150
200
250
300
2010 2012 2014
Tahun
Pen
du
du
k (j
uta
)
0
1
2
3
4
5
6
7
Keb
utu
han
Ob
at (
Tri
liu
n)
Penduduk
Obat
POTENSI PERMASALAHAN
Kesiapan Pemberi Pelayanan ( Supply side )
Bumerang ! Keseimbangan demand side dan Supply side.Khususnya kecukupan TT RS, obat, vaksin, alat kesehatan, dan perbekkes
Pemerataan Pemberi Pelayanan? Paket Manfaat Standar Pelayanan Medik Sistem DSM Daftar dan Harga Tertinggi obat dan perbekes Kendali Mutu dan Kendali Biaya
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014
I : AKSESILIBITAS OBAT (Ketersediaan dan Pemerataan)
2012 :- Estimasi kebutuhan dan pemenuhan- Sistem DSM• e-Report PBF dan E-Logistic - Kapasitas IF nasional• PQ BUMN• Kapasitas IF • Vaksin • Pusat ekstrak
2013 :- Sistem DSM • COE• Insfar• E-informasi perbekes- Kapasitas IF Nasional:• PQ BUMN• Kapasitas IF • Vaksin • Prod ekstrak
2014 :- Sistem DSM • Monev- Kapasitas IF Nasional• Kapasitas IF • Vaksin • Prod ekstrak
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014
II : KETERJANGKAUAN OBAT
2012 :-Penetapan biaya obat•Studi sistem penetapan•Kajian komponen harga obat•Penetapan harga obat•Kebijakan orphan dan obat inovasi-HTA (Alkes) •Kebijakan nasional Alkes
2013 :-Penetapan biaya obat•Komnas penetapan harga obat•Penetapan harga obat (e-catalog)•Bang software INA-CBGs Med-HTA (Alkes) •Estimasi kebutuhan•Penyusunan standar Alkes•Portal e-Information
2014 :-Penetapan biaya obat•Penetapan harga obat•Monev-HTA (Alkes) •Portal e-Information (Monev)
ROADMAP AKSES OBAT UNTUK MENCAPAI UNIVERSAL COVERAGE ON MEDICINES 2012 - 2014
III : PENGGUNAAN OBAT RASIONAL
2012 :-Revitalisasi dan Reposisi obat generik•Permenkes wajib menggunakan OG •Sosialisasi OG- Fornas•Penyusunan formularium nasional
2013-Revitalisasi dan Reposisi obat generik•Sosialisasi OG-Fornas•Penetapan formularium nasional•Monev fornas
2014 :-Revitalisasi obat generik•Sosialisasi OG-Fornas•Penerapan formularium nasional-Monev akses obat nasional
PERAN DINAS KESEHATAN
Penyediaan obat pelayanan kesehatan dasar dan obat-obat lainnya sesuai skala wilayah
Fasilitator pelaksanaan kebijakan pengembangan industri farmasi nasional
Advokasi penggunaan obat generik di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota
Pelaksana kebijakan Pusat di tingkat Provinsi
Pelaksana kegiatan pendukung guna pencapaian indikator Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
PARADIGMA BARU PERAN PEMERINTAH
GOOD GOVERNMENT PRACTICES
Sebagai regulator yang visioner Public excellent services Berorientasi pada efisiensi dan efektivitas Prosedur yang mendukung pengembangan produk
dan produsen
GLOBALISASIPELAYANAN
PRIMA
TUPOKSI Sed. FarmasiAman , Bermutu,
Bermanfaat
KEBIJAKAN
FAKTOR PENDUKUNG•Koordinasi dgn Dinkes Prop / Kab Kota•Kerja sama lintas sektor•Kerja sama dg Asosiasi
Direktorat Jenderal Bina kefarmasian dan Alat
Kesehatan
Guna Mendukung Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Semesta :
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan harus dapat meningkatkan kinerjanya, terutama dalam penyusunan dan implementasi kebijakan terkait penyediaan akses terhadap obat
Peningkatan kinerja Program tidak hanya menjadi tanggung jawab satker Pusat, tetapi juga satker di daerah dan Kab/Kota
Diperlukan koordinasi yang intensif antara pelaksana Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Pusat-Provinsi-Kab/Kota