Dr. Annalisa Y., S.H., M.Hum

Program Magister Ilmu Hukum

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2017

Sejarah

Teknologi Masyarakat

Hukum dituntut untuk mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial (masyarakat). Hal ini dikarenakan fungsi hukum adalah untuk melindungi kepentingan warga masyarakat.

Hukum tidak hanya sekedar bersifat pasif menunggu adanya perubahan, tetapi aktif menciptakan perubahan, dimana peranan hukum dalam pembangunan adalah justru untuk mendirikan infrastruktur bagi tercapainya perubahan politik, perubahan ekonomi dan perubahan sosial dimasyarakat.

Teori Perubahan Sosial

(William F. Ogburn)

Teori Hukum

Perkembangan (Herbert Spencer)

Teori Perubahan Hukum dan

Masyarakat (Emile Durkheim)

Faktor-faktor kondisi teknologi dan ekonomi merupakan dasar /nilai-nilai terjadinya perubahan-perubahan sosial.

Dalam keadaan apapun perkembangan selalu berlangsung secara evolusi dari yang sederhana kearah sesuatu yang ebih kompleks, melalui berbagai tahap diferensiasi yang berkesinambungan.

Pertumbuhan volume dan kepadatan memaksa adanya pembagian kerja, peningkatan pembagian kerja sebagai “daya penggerak kemajuan”, dan yang kesemuanya proses mekanis yang berlangsung terlepas dari kemauan individu.

Arti Luas: Hkm privat materi yang mengatur kepentingan perorangan(Hukum yang diatur dalam Hk Perdata (BW), KUHD dan Peraturan Lain

Arti Sempit : KUHD (Wetboek van Koephandel)

PERJANJIAN SEPIHAK DAN PERJANJIAN TIMBAL BALIK

(Hibah – Jual beli)

PERJANJIAN CUMA-CUMA DAN PERJANJIAN ATAS BEBAN

(pinjam meminjam tanpa bunga – pinjam meminjam atas bunga)

PERJANJIAN KONSENSUIL, PERJANJIAN RIIL DAN PERJANJIAN FORMIL (sewa menyewa, perjanjian penitipan barang, pembebanan jaminan – fidusia).

PERJANJIAN BERNAMA DAN TIDAK BERNAMA

(Perjanjian yg dikenal dlm KUHPerdt dan tidak dikenal dlm KUHPerdt).

Jual beli

Tukar-menukar

Sewa menyewa

Perjanjian melakukan pekerjaan (perburuhan)

Production sharing

Joint Venture

Leasing

Beli sewa

Franchise

Kontrak Konstruksi

Kontrak Rahim,

Perjanjian Bagi Bangunan, dll.

BUKU I --- ORANG (Van Personen)

BUKU II --- BENDA ( Van Zaken)

BUKU III --- PERIKATAN (Van Verbintenissen)

BUKU IV --- PEMBUKTIAN dan KADALUARSA (Van Bewijs end Verjaring)

TENTANG ORANG --- PERKAWINAN

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69 /PUU-XIII/2015 Tentang PengujianUndang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)

Perjanjian Perkawinan dibuat dalam ikatan Perkawinan:

---- pemisahan harta perkawinan.

isi Perjanjian kawin : kebersamaan untung rugi, kebersamaan hasil dan pendapatan, peniadaan terhadap setiap kebersamaan harta kekayaan (pisah harta sama sekali)

JAMINAN:

HAKI : BENDA BERGERAK TIDAK BERWUJUD

(HAK CIPTA DAN PATEN) dialihkan : Jaminan FIDUSIA

Pasal 16 (3) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

“Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”

Perjanjian angkutan aplikasi online

Hak Cipta

UU Hak cipta Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 jo. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Hak cipta digolongkan sebagai benda bergerak.

Pasal 16 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014

“Hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”

Dalam UU No 19 Tahun 2002 tidak diatur mengenai hak cipta sebagai jaminan. Akan tetapi, dalam Pasal 16 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia.

Pemegang hak atas tanah menjual haknya kepada developer untuk bagi bangun.

Hal ini dianggap sebagai cara yang mudah dan murah bagi pemegang hak atas tanah untuk mendapatkan bangunan (baru) tanpa harus mengeluarkan biaya.

Perjanjian dilakukan di hadapan notaris antara pemegang hak atas tanah dengan developer.

Pemegang hak tanah menukar sebagian luas tanahnya untuk membayar bangunan yang dibangunkan oleh developer dan sebaliknya, developer melakukan pembangunan gedung untuk pegang hak atas tanah.

Secara de facto, pemegang hak atas tanah juga dapat meminta sejumlah pembayaran tidak seluruhnya dengan bangunan, tetapi dikombinasikan dengan uang.

Hal ini sesuai dengan kesepakatan (Pasal 1338 KUHPer) yang tertuang dalam akta notaris.

Atas dasar perjanjian bagi bangun, developer berhak atas sebagian tanah yang menjadi hak atas tanah.

Dalam hal ini jual beli antara developer dan pemegang hak atas tanah telah terjadi meskipun harga belum dibayar. (Pasal 1458 KUHPer).

Karena telah terjadi jual beli meskipun belum dibayar, maka pemegang hak atas tanah memberikan kuasa menjual untuk sebagian tanah yang menjadi bagian developer.

Keterangan Contoh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014

Pemesanan tiket secara online (e-ticketing)

Perjanjian Paket Wisata

Pasal 4, PERMEN Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI Usaha Jasa Perjalanan Wisata, meliputi: a. Biro Perjalanan Wisata ( tour operator) b. Agen Perjalanan Wisata (travel agent)

a. Usaha biro perjalanan wisata, meliputi: Usaha penyediaan jasa perencanaan dan

penyelenggaraan pariwisata b. Usaha agen perjalanan wisata, meliputi: Usaha jasa pemesanan sarana dan pengurusan

dokumen perjalanan

Penyelesaian sengketa bisnis secara konvensional (pengadilan) Litigasi/Non Litigasi(ADR) Penyelesaian sengketa bisnis secara modern (online)

Online Dispute Resolution (ODR)

Untuk saat ini yang melaksanakan penyelesaian sengketa secara online adalah negara Amerika, China, India, Singapura, Malaysia. Prospek Indonesia? arbitrase Peluang? Kita telah memiliki UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU ITE, UU Perdagangan sebagai dasar hukum pembentukan ODR. Hal-hal yang perlu di persiapkan agar Indonesia dapat menerapkan ODR : SDM, Infrastruktur, Regulasi

Apa dasar hukumnya?

Dasar Hukum:

Pasal 1338 KUHPer

“semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya”

Asas – asas:

1. Asas Kebebasan Berkontrak

2. Asas Konsensualisme

3. Asas Pacta Sunt Servanda

4. Asas Itikad Baik

5. Asas Kepribadian (Personalitas)

Pasal 1320 KUHPer

syarat sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 syarat:

Syarat Subyektif

• Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

• Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

• Tidak terpenuhinya syarat subyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian dapat dibatalkan.

Syarat Objektif

• Suatu hal tertentu;

• Suatu sebab yang halal.

• Tidak terpenuhinya syarat obyektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi batal demi hukum.

TERIMA KASIH