Dokumen Pengadaan IRMS

7/28/2019 Dokumen Pengadaan IRMS

1/361

D O K U M E N P E M I L I H A N

Nomor : 07.Pan/PRT.J LN/IRMS/APBD/2013Tanggal :15 Maret 2013

untukPengadaan

Inspeksi Kondisi Jalan/IRMS di Provinsi DIY

Panitia Pengadaan Jasa KonsultansiDinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi

Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta

Tahun Anggaran : 2013

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

J alan Bumijo Nomor 5 Telepon (0274) 587997, 589091, 589074, 562947Y O G Y A K A R T A 55231


2/361


3/361

BAB I - 1

Dokumen Pemilihan

DPUP & ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB I. BENTUK UNDANGAN

A. BENTUK UNDANGAN PENGAMBILAN DOKUMEN PEMILIHAN UNTUK SELEKSIUMUM METODE PEMASUKAN SATU SAMPUL/DUA SAMPUL

( Tidak ada Undangan Pengambilan Dokumen Pemilihan)

B. BENTUK UNDANGAN PEMBUKAAN DOKUMEN PENAWARAN HARGA(SAMPUL II) UNTUK SELEKSI UMUM METODE PEMASUKAN SATU

SAMPUL/DUA SAMPUL

( Tidak ada Undangan Pembukaan Sampul II)


4/361

BAB II - 1

Dokumen Pemilihan

DPUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta

BAB II. INSTRUKSI KEPADA PESERTA (IKP)

A. UmumIKP ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah dengan PeraturanPresiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjuk teknisnya, yang berisi instruksi dan/atauinformasi yang diperlukan oleh peserta untuk menyiapkan penawarannya serta ketentuanteknis operasional pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Dalam IKP ini dipergunakan istilah dan singkatan sebagai berikut:

- Jasa Konsultansi : adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahliantertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakanadanya olah pikir (brainware);

- KAK : Kerangka Acuan Kerja;

- HPS : Harga Perkiraan Sendiri;

- Kemitraan/ : adalah kerjasama usaha antar penyedia yang masing-masing

Kerja Sama pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang

Operasional (KSO) jelas berdasarkan perjanjian tertulis;

- Panitia Pengadaan : Panitia yang berfungsi untuk melaksanakan pemilihan penyediaJasa Konsultansi;

- LDP : Lembar Data Pemilihan

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pekerjaan

- SPPBJ : Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa- SPMK : Surat Perintah Mulai Kerja

- LPSE : Layanan Pengadaan Secara Elektronik adalah unit kerja K/L/D/Iyang dibentuk untuk menyelenggarakan sistem pelayananPengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

- Aplikasi SPSE : Aplikasi perangkat lunak Sistem Pengadaan Secara Elektronik(SPSE) berbasis webyang terpasang di server LPSE yang dapatdiakses melalui website LPSE

- E-Seleksi : Proses seleksi umum/sederhana dengan tahapan sesuai Perpres54/2010 dan perubahannya serta petunjuk teknisnya yangdisesuaikan dengan teknis operasional pengadaan secara

elektronik sebagaimana diatur dalam Perka 18/2012. SemuaIstilah seleksi pada dokumen ini merujuk pada pengertian e-seleksi.

1.LingkupPekerjaan

1.1 Peserta menyampaikan penawaran atas paket pekerjaan jasakonsultansi barang sebagaimana tercantum dalam LDP.

1.2 Nama paket dan lingkup pekerjaan sebagaimana tercantum dalamLDP.

1.3 Peserta yang ditunjuk berkewajiban untuk menyelesaikanpekerjaan dalam jangka waktu yang tercantum dalam LDP,berdasarkan syarat umum dan syarat khusus kontrak dengan mutusesuai Kerangka Acuan Kerja dan biaya sesuai kontrak.


5/361

BAB II - 2

Dokumen Pemilihan


2.Sumber Dana 2.1 Pengadaan ini dibiayai dari sumber pendanaan yang tercantumdalam LDP.

3.PesertaPemilihan

3.1 Pemilihan penyedia jasa konsultansi ini dapat diikuti oleh semuapenyedia yang terdaftar di LPSE.

3.2 Peserta kemitraan/KSO dilarang untuk mengubah Perjanjian KerjaSama Operasi/kemitraan.

4.LaranganKorupsi, Kolusi,dan Nepotisme(KKN) sertaPenipuan

4.1 Peserta dan pihak yang terkait dengan pengadaan ini berkewajibanuntuk mematuhi etika pengadaan dengan tidak melakukantindakan sebagai berikut:a. berusaha mempengaruhi anggota Panitia Pengadaan dalam

bentuk dan cara apapun, untuk memenuhi keinginan pesertayang bertentangan dengan Dokumen Pemilihan, dan/atau

peraturan perundang-undangan;

b. melakukan persekongkolan dengan peserta lain untukmengatur hasil pemilihan, sehingga mengurangi / menghambat/ memperkecil/ meniadakan persaingan yang sehat dan/ataumerugikan pihak lain;

c. membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atauketerangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratandalam Dokumen Pemilihan.

4.2 Peserta yang terbukti melakukan tindakan sebagaimana dimaksuddalam angka 4.1 di atas dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut:a. sanksi administratif, seperti digugurkan dari proses pemilihan,

atau pembatalan penetapan pemenang;

b. sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam;c. gugatan secara perdata; dan/ataud. pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang.

5. LaranganPertentanganKepentingan

5.1 Para pihak dalam melaksanakan tugas, fungsi dan perannya,dilarang menghindari dan mencegah pertentangan kepentingan parapihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.

5.2 Pertentangan kepentingan sebagaimana dimaksud pada angka 5.1antara lain meliputi:

a.dalam suatu badan usaha, anggota direksi, atau dewankomisaris merangkap sebagai anggota direksi atau dewankomisaris pada badan usaha lainnya yang menjadi peserta padaseleksi yang sama;

b.dalam Pekerjaan Konstruksi, konsultan perencana/pengawasbertindak sebagai pelaksana Pekerjaan Konstruksi yangdirencanakannya/diawasinya, kecuali dalam pelaksanaanKontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi;

c. konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai KonsultanPerencana dan/atau Konsultan Pengawas;

d.pengurus koperasi pegawai dalam suatu K/L/D/I atau anakperusahaan pada BUMN/BUMD yang mengikuti Pengadaan danbersaing dengan perusahaan lainnya, merangkap sebagaianggota Panitia Pengadaan atau pejabat yang berwenang


6/361

BAB II - 3

Dokumen Pemilihan


menetapkan pemenang Seleksi;e.PPK dan/atau anggota Panitia Pengadaan, baik langsung

maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankanperusahaan peserta;

f. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baiklangsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama yaitulebih dari 50% (lima puluh perseratus) pemegang saham.

53.Pegawai K/L/D/I dilarang menjadi peserta kecuali cuti di luartanggungan K/L/D/I.

6. Pendayagunaan Produksi

Dalam Negeri

6.1 Peserta berkewajiban untuk menyampaikan penawaran yangmengutamakan jasa konsultansi yang dilaksanakan di Indonesia

oleh tenaga ahli dalam negeri.

6.2 Dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konsultansi dimungkinkanmenggunakan komponen berupa tenaga ahli dan perangkat lunak

yang tidak berasal dari dalam negeri (impor) dengan ketentuan:

a. penggunaan tenaga ahli asing dilakukan semata-mata untukmencukupi kebutuhan jenis keahlian yang belum dapatdiperoleh di Indonesia, disusun berdasarkan keperluan yangnyata, dan diusahakan secara terencana untuk semaksimal

mungkin terjadinya alih pengalaman/keahlian dari tenaga ahliasing tersebut ke tenaga Indonesia;

b. komponen berupa perangkat lunak yang diproduksi di dalamnegeri belum memenuhi persyaratan.

c. semaksimal mungkin menggunakan jasa pelayanan yang ada di

dalam negeri, seperti jasa asuransi, angkutan, ekspedisi,perbankan, dan pemeliharaan

7. SatuPenawaran

Tiap Peserta

Setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggotakemitraan/KSO hanya boleh memasukkan satu penawaran untuk satu

paket pekerjaan.

B. Dokumen Pemilihan

8. Isi DokumenPemilihan

8.1 Dokumen Pemilihan terdiri dari:a.Undanganb. Instruksi Kepada Peserta;c. Lembar Data Pemilihan;d.Syarat-Syarat Umum Kontrak;e.Syarat-Syarat Khusus Kontrak;f. Bentuk Surat Perjanjian;g.Kerangka Acuan Kerja (KAK);h.Daftar Kuantitas sebagaimana dijelaskan dalam LDP;i. Bentuk Dokumen Penawaran:

1) Surat Penawaran Administrasi dan Teknis (file I) dan SuratPenawaran Harga (file 2);

2) Dokumen Penawaran Teknis; dan3) Dokumen Penawaran Biaya

j.Tata cara evaluasi penawarank.Bentuk Dokumen Lain :


7/361

BAB II - 4

Dokumen Pemilihan


1) SPPBJ,2) SPMK,

3) Jaminan Sanggahan Banding

8.2 Peserta berkewajiban memeriksa keseluruhan isi DokumenPemilihan ini. Kelalaian menyampaikan Dokumen Penawaran yangtidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam DokumenPemilihan ini sepenuhnya merupakan resiko peserta.

9. BahasaDokumenPemilihan

Dokumen Pemilihan beserta seluruh korespondensi tertulis dalam proses

pemilihan menggunakan Bahasa Indonesia.

10.PemberianPenjelasan

(aanwijzing)

10.1Pemberian penjelasan dilakukan secara online melalui aplikasi SPSEsesuai jadwal dalam aplikasi SPSE.

10.2Ketidakikutsertaan peserta pada saat pemberian penjelasan tidakdapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.

10.3Apabila diperlukan Panitia Pengadaan dapat memberikan informasiyang dianggap penting terkait dengan dokumen pemilihan.

10.4Apabila dipandang perlu Panitia Pengadaan melalui tim atau tenagaahli pemberi penjelasan teknis yang ditunjuk dapat memberikanpenjelasan lanjutan dengan cara melakukan peninjauan lapangan.Biaya peninjauan lapangan ditanggung oleh peserta.

10.5Apabila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikanpenjelasan (ulang).

10.6 Kumpulan tanya jawab pada saat pemberian penjelasan dalamaplikasi SPSE merupakan Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP)

10.7 Jika dilaksanakan peninjauan lapangan dapat dibuat Berita AcaraPemberian Penjelasan Lanjutan dan diunggah melalui aplikasi SPSE.

11.PerubahanDokumenPemilihan

11.1Apabila pada saat pemberian penjelasan terdapat hal-hal/ketentuanbaru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka PanitiaPengadaan menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihanyang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.

11.2 Perubahan rancangan kontrak, KAK, spesifikasi teknis, gambardan/atau nailai total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPKsebelum dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan.

11.3 Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak

dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan maka ketentuan

baru atau perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuanyang berlaku adalah yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan


8/361

BAB II - 5

Dokumen Pemilihan


yang awal.

11.4 Setelah Pemberian Penjelasan dan sebelum batas akhir waktupemasukan penawaran, Panitia Pengadaan dapat menetapkanAdendum Dokumen Pemilihan, berdasarkan informasi baru yang

mempengaruhi substansi Dokumen Pemilihan.

11.5 Setiap Adendum yang ditetapkan merupakan bagian yang tidakterpisahkan dari Dokumen Pemilihan.

11.6 Panitia Pengadaan dapat mengumumkan Adendum DokumenPemilihan dengan cara mengunggah (upload) file adendum

dokumen Pemilihan melalui aplikasi SPSE paling lambat 2 (dua) harisebelum batas akhir pemasukan penawaran. Apabila PanitiaPengadaan akan mengunggah (upload) file Adendum DokumenPemilihan kurang dari 2 (dua) hari sebelum batas akhir pemasukan

penawaran, maka Panitia Pengadaan wajib mengundurkan batasakhir pemasukan penawaran.

11.7 Peserta dapat mengunduh (download) Adendum DokumenPemilihan yang diunggah (upload) Panitia Pengadaan padaaplikasi SPSE (apabila ada).

12TambahandanPerubahanWaktuPemasukan

DokumenPenawaran

Apabila adendum dokumen pengadaan mengakibatkan kebutuhanpenambahan waktu penyiapan dokumen penawaran maka Panitia

Pengadaan memperpanjang batas akhir pemasukan penawaran.

C. Penyiapan Penawaran

13Biaya dalamPenyiapanPenawaran

13.1 Peserta menanggung semua biaya dalam penyiapan danpenyampaian penawaran.

13.2 Panitia Pengadaan tidak bertanggungjawab atas kerugian apapunyang ditanggung oleh peserta.

14 BahasaPenawaran

14.1 Semua Dokumen Penawaran harus menggunakan BahasaIndonesia.

14.2 Dokumen penunjang yang terkait dengan Dokumen Penawarandapat menggunakan Bahasa Indonesia atau bahasa asing.

14.3 Dokumen penunjang yang berbahasa asing perlu disertaipenjelasan dalam Bahasa Indonesia. Dalam hal terjadi perbedaanpenafsiran, maka yang berlaku adalah penjelasan dalam Bahasa

Indonesia.


9/361

BAB II - 6

Dokumen Pemilihan


15 DokumenPenawaran 15.1 Dokumen Penawaran meliputi :

a.Penawaran Administrasi dan Teknis (file I); danb.Penawaran biaya (file II).

15.1.A) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis yangdisampaikan pada file I meliputi:a. surat penawaran yang didalamnya mencantumkan;

1) tanggal;dan2) masa berlaku penawaran;

b.surat perjanjian Kemitraan/Kerja Sama Operasi (apabilapeserta berbentuk Kemitraan/KSO)];

c. dokumen penawaran teknis yang terdiri dari:1) data pengalaman perusahaan, terdiri dari :

a) data organisasi perusahaan (apabila adaperubahan setelah pengumuman hasil kualifikasi),

b)daftar pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh)tahun terakhir (apabila ada perubahan setelahpengumuman hasil kualifikasi),

c) uraian pengalaman kerja sejenis 10 (sepuluh)tahun terakhir, diuraikan secara jelas denganmencantumkan informasi : nama pekerjaan yang

dilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberitugas, nilai, dan waktu pelaksanaan(menyebutkan bulan dan tahun),

d)uraian data pekerjaan yang sedang dilaksanakandiuraikan secara jelas dengan mencantumkan

informasi : nama pekerjaan yang dilaksanakan,lingkup dan data pekerjaan yang dilaksanakansecara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai, danwaktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dantahun).

2)pendekatan dan metodologi, terdiri dari :a) tanggapan dan saran terhadap Kerangka Acuan

Kerja,b)uraian pendekatan, metodologi dan program kerja,c)jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sampai

dengan serah terima pekerjaan,

d)komposisi tim dan penugasan,e)jadwal penugasan tenaga ahli,

3)kualifikasi tenaga ahli, terdiri dari :a)Daftar Riwayat Hidup personil yang diusulkan,b)surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan

15.1.B)Penawaran Biaya yang disampaikan pada file II terdiri dari:a. surat penawaran biaya yang didalamnya tercantum masa

berlaku penawaran dan total biaya penawaran (dalamangka dan huruf);

b. rekapitulasi penawaran biaya;c. rincian Biaya Langsung Personil (remuneration);


10/361

BAB II - 7

Dokumen Pemilihan


d. rincian Biaya Langsung Non-Personil (direct reimburseablecost);

16 BiayaPenawaran

16.1 Peserta mencantumkan harga satuan dan biaya total untuk tiapmata pembayaran/pekerjaan dalam Rincian Biaya Langsung

Personil dan Non-Personil. Jika harga satuan ditulis nol atau tidakdicantumkan maka kegiatan dalam mata pembayaran tersebutdianggap telah termasuk dalam harga satuan kegiatan yang laindan kegiatan tersebut tetap harus dilaksanakan.

16.2 Biaya overhead, asuransi dan keuntungan serta semua pajak, bea,retribusi, dan pungutan lain yang sah harus dibayar oleh penyediauntuk pelaksanaan paket pekerjaan jasa konsultansi inidiperhitungkan dalam total biaya penawaran.

17 Mata UangPenawarandan CaraPembayaran

17.1 Semua biaya dalam penawaran harus dalam bentuk mata uangyang ditetapkan dalam LDP.

17.2 Pembayaran atas prestasi pekerjaan jasa konsultansi ini dilakukansesuai dengan cara yang ditetapkan dalam LDP dan diuraikan dalamSyarat-Syarat Umum/Khusus Kontrak.

18 Masa BerlakuPenawaran

dan JangkaWaktuPelaksanaan

18.1 Masa berlakunya penawaran sesuai dengan ketentuan dalam LDP.18.2 Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak

melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam LDP.

D. Pemasukan Dokumen Penawaran

19 PenyampulandanPenandaanSampulPenawaran

19.1 Penyampulan penawaran dengan menggunakan metode 2 (dua)file :a. Penawaran yang disampaikan oleh peserta terdiri dari 2 (dua)

File yang memuat Penawaran Administrasi dan Teknis (File I)dan Penawaran Biaya (File II).

b. File I dan file II masing-masing disandikan dengan AplikasiPengaman Dokumen (APENDO).

19.2 Peserta mengirimkan file I dan file II yang telahdisandikan/dienkripsi) melalui aplikasi SPSE.

20 PenyampaianDokumenPenawaran

20.1 Penyampaian penawaran dengan menggunakan metode 2 (dua)file :a. File penawaran administrasi dan teknis (file I) dienkripsi

menggunakan Apendo, selanjutnya peserta melakukanenkripsi terhadap file penawaran biaya (file II) menggunakanApendo.

b. Peserta pertama-tama mengunggah (upload) file I berupafile penawaran administrasi dan teknis yang telah terenkripsi(*.rhs) melalui aplikasi SPSE, kemudian setelah file I berhasilterkirim peserta melanjutkan dengan mengunggah (upload)file II berupa file penawaran biaya yang telah terenkripsi

(*.rhs) melalui aplikasi SPSE sesuai jadwal yang telahditetapkan.


11/361

BAB II - 8

Dokumen Pemilihan


c. File I dan File II yang telah dienkripsi diunggah (upload)melalui tempat/fasilitas yang telah tersedia pada aplikasi

SPSE.d. Peserta dapat mengunggah file penawaran (file I dan file II)

secara berulang sebelum batas akhir waktu pemasukan

Dokumen Penawaran. File penawaran terakhir akanmenggantikan file penawaran yang telah terkirim

sebelumnya.

21 Batas AkhirWaktuPemasukanPenawaran

21.1 Penawaran harus disampaikan secara elektronik melalui aplikasiSPSE kepada Panitia Pengadaan paling lambat pada waktu yangditentukan oleh Panitia Pengadaan.

21.2 Tidak diperkenankan mengubah waktu batas akhir pemasukanpenawaran kecuali keadaan kahar atau terjadi gangguan teknis.Apabila terpaksa dilakukan perubahan waktu batas akhir

pemasukan penawaran maka Panitia Pengadaan harus

menginputkan alasan yang sebenarnya dan dapatdipertanggungjawabkan pada aplikasi SPSE.

21.3 Aplikasi SPSE menolak setiap file penawaran yang dikirimkansetelah batas akhir waktu pemasukan penawaran

.Pembukaan, Evaluasi Penawaran dan Pengumuman Peringkat Teknis

22 PembukaanPenawaran

22.1 Pada tahap pembukaan penawaran, Panitia Pengadaan mengunduhdan melakukan dekripsi file penawaran dengan menggunakanAPENDO sesuai waktu yang telah di tetapkan.

22.2 Terhadap file penawaran yang tidak dapat dibuka (didekripsi),Panitia Pengadaan menyampaikan file penawaran tersebut kepadaLPSE untuk mendapat keterangan bahwa file yang bersangkutantidak dapat dibuka dan bila dianggap perlu LPSE dapatmenyampaikan file penawaran tersebut kepada LKPP.

22.3 Berdasarkan keterangan dari LPSE atau LKPP, apabila filepenawaran tidak dapat dibuka/didekripsi maka Panitia Pengadaan

dapat menetapkan bahwa file penawaran tersebut tidak memenuhisyarat sebagai penawaran dan penyedia barang/jasa yangmengirimkan file penawaran tersebut dianggap tidak memasukkanpenawaran. Apabila dapat dibuka, maka Panitia Pengadaan akanmelanjutkan proses atas penawaran yang bersangkutan.

22.4 Penawaran masuk adalah dokumen penawaran yang berhasildibuka dan sekurang-kurangnya memuat surat penawaran, jangkawaktu pelaksanaan, usulan teknis, dan harga.

22.5 Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta makaseleksi dinyatakan gagal.

22.6 Panitia Pengadaan tidak boleh menggugurkan penawaran padawaktu pembukaan penawaran, kecuali untuk file penawaran yang

sudah dipastikan tidak dapat dibuka berdasarkan keterangan LPSE


12/361

BAB II - 9

Dokumen Pemilihan


23 EvaluasiPenawaran

23.1 Evaluasi Penawaran23.1.A) Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yang

disebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan

23.1.B) Penawaran dievaluasi dengan cara memeriksa danmembandingkan Dokumen Penawaran terhadappemenuhan persyaratan yang diurut mulai dari tahapanpenilaian persyaratan dan administrasi, persyaratan teknis

23.1.C) Metode evaluasi, kriteria, dan tata cara selain yangdisebutkan dalam IKP tidak diperbolehkan

23.1.D)Panitia Pengadaan melakukan evaluasi penawaran file Iyang meliputi:a. evaluasi administrasi; danb. evaluasi teknis

23.1.E) Panitia Pengadaan menetapkan peringkat teknis padaaplikasi SPSE dan menayangkannya pada aplikasi SPSEmelalui menu pengumuman atau menu upload informasilainnya pada aplikasi SPSE.

23.1.F) Panitia Pengadaan melakukan pembukaan penawaranfile II:

23.1.F).1) Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidaklulus evaluasi administrasi dan teknis, tidak dibuka

23.1.F).2) Panitia tidak boleh menggugurkan penawaran padawaktu pembukaan Dokumen Penawaran file II,kecuali penawaran file II tersebut berdasarkan

keterangan dari LPSE atau LKPP tidak dapat dibuka(didekripsi)

23.1.F).3) [Untuk seleksi yang menggunakan evaluasi kualitasdan biaya, pagu anggaran, biaya terendah, seleksisederhana Metode Biaya Terendah/Pagu Anggaran,Setelah penawaran file II dibuka, Panitia Pengadaanmelakukan evaluasi biaya dengan ketentuansebagaimana butir 23.9]

23.2 Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:a.Panitia Pengadaan dilarang menambah, mengurangi,

mengganti, dan/atau mengubah kriteria dan persyaratan yangtelah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan ini;b.Panitia Pengadaan dan/atau peserta dilarang menambah,

mengurangi, mengganti, dan/atau mengubah isi DokumenPenawaran;

c. penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yangsesuai dengan ketentuan, syarat-syarat, dan ruang lingkupserta kualifikasi tenaga ahli yang ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifatpenting/pokok atau penawaran bersyarat;

d.penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaranbersyarat adalah:1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang

mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja


13/361

BAB II - 10

Dokumen Pemilihan


pekerjaan; dan/atau2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di

luar ketentuan Dokumen Pemilihan yang akanmenimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidakadil diantara peserta yang memenuhi syarat.

e.Panitia Pengadaan dilarang menggugurkan penawaran denganalasan:1) Ketidakikutsertaan dalam pemberian penjelasan; dan/atau2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya kesalahan

pengetikan, penyebutan sebagian nama atau keterangan,surat penawaran tidak berkop perusahaan.

f. para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensikepada Panitia Pengadaan selama proses evaluasi;

g.apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persainganusaha yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama

(kolusi/persekongkolan) antara peserta, panitia dan/atau PPK,dengan tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan

peserta lain yang terlibat dimasukkan ke dalam DaftarHitam;

2) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkanpeserta lainnya yang tidak terlibat; dan

3) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud padaangka 2), maka seleksi dinyatakan gagal.

23.3 Evaluasi Administrasi:a.evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap

hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;b. Evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap

hal-hal yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi.c. Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi,

apabila:

1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkanDokumen Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;

2) surat penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut :a) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak

kurang dari waktu sebagaimana tercantum dalam LDP;

dan

b) bertanggal.3) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat

menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnyayang diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat

prakualifikasi dan tidak perlu dilampirkan pada dokumenpenawaran;

4) Panitia Pengadaan dapat melakukan klarifikasi terhadaphal-hal yang kurang jelas dan meragukan;

5) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yangmemenuhi persyaratan administrasi, maka evaluasi tetapdilanjutkan dengan evaluasi teknis;

6) Apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratanadministrasi, maka seleksi dinyatakan gagal.


14/361

BAB II - 11

Dokumen Pemilihan


23.4 Evaluasi Teknis:a.Evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi

persyaratan administrasi.b.Unsur-unsur yang dievaluasi harus sesuai dengan yang

ditetapkan sebagaimana tercantum dalam LDP.c. Evaluasi penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan

nilai angka tertentu pada setiap kriteria yang dinilai dan bobotyang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, kemudianmembandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta,dengan ketentuan:1) unsur-unsur pokok yang dinilai adalah:

a) pengalaman perusahaan (bobot nilai antara 10 % s.d20 %),

b) pendekatan dan metodologi (bobot nilai antara 20 %s.d 40 %),

c)

kualifikasi tenaga ahli (bobot nilai antara 50 % s.d 70%);2) penilaian dilakukan sesuai pembobotan dari masing-masing

unsur sebagaimana tercantum dalam LDP;3) bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh Panitia

Pengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan

dilaksanakan;d.Penilaian terhadap Pengalaman Perusahaan dilakukan atas:

1) pengalaman perusahaan peserta dalam melaksanakanpekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang dipersyaratkandalam KAK untuk 10 (sepuluh) tahun terakhir;

2) pengalaman kerja di lokasi kegiatan mendapat tambahannilai;

3) pengalaman tersebut diuraikan secara jelas denganmencantumkan informasi: nama pekerjaan yangdilaksanakan, lingkup dan data pekerjaan yangdilaksanakan secara singkat, lokasi, pemberi tugas, nilai,

dan waktu pelaksanaan (menyebutkan bulan dan tahun);4) penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang

sedang dilaksanakan oleh peserta, disamping untukmengukur pengalaman juga dapat dipergunakan untukmengukur kemampuan/kapasitas peserta yang

bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya;

5) pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi denganreferensi/kontrak sebelumnya, yang menunjukkan kinerjaperusahaan peserta yang bersangkutan selama 10(sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan

kebenarannya dengan menghubungi penerbitreferensi/PPK/ pemilik pekerjaan;

6) sub unsur Pengalaman Perusahaan yang dinilai adalah:a) pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis (bobot 4-

8%);

b) pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan (bobot2-5%);

c) pengalaman manajerial dan fasilitas utama (bobot 2-5%);


15/361

BAB II - 12

Dokumen Pemilihan


d) kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlahtenaga ahli tetap (bobot 2-5%);

e) Jumlah bobot sub unsur Pengalaman Perusahaan 10-20%.

7) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh PanitiaPengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan sebagaimana tercantum dalam

LDP.e.Penilaian terhadap Pendekatan dan Metodologi dilakukan atas:

1) pemahaman perusahaan peserta atas lingkuppekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK,pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan

hasil kerja;2) sub unsur Pendekatan dan Metodologi yang dinilai adalah:

a) pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalamKAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap

tujuan kegiatan, lingkup serta jasa konsultansi yangdiperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikandalam KAK), dan pengenalan lapangan;

b) kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi:ketepatan menganalisa masalah dan langkahpemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu

kepada persyaratan KAK, konsistensi antarametodologi dengan rencana kerja, tanggapanterhadap KAK khususnya mengenai data yangtersedia, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan,laporan-laporan yang disyaratkan, program kerja,jadwal pekerjaan, jadwal penugasan, organisasi, dan

kebutuhan fasilitas penunjang;c) hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi antara lain:

analisis, gambar-gambar kerja, spesifikasi teknis,perhitungan teknis, dan laporan-laporan;

d) peserta yang mengajukan gagasan baru yangmeningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalamKAK diberikan nilai lebih;

3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh PanitiaPengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.

f. Kualifikasi Tenaga Ahli, penilaian dilakukan atas:1) tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan

dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, sertajumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK;

2) sub unsur Kualifikasi Tenaga Ahli yang dinilai adalah:a) tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi

negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulusujian negara atau yang telah diakreditasi, atauperguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,dibuktikan dengan salinan ijazah;

b) pengalaman kerja profesional seperti yang disyaratkandalam KAK, didukung dengan referensi/kontrak

sebelumnya. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagaipemimpin/wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (team


16/361

BAB II - 13

Dokumen Pemilihan


leader/co team leader) dinilai pula pengalamansebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Ketentuan

penghitungan pengalaman kerja profesional dilakukansebagai rikut :(1) tidak boleh terjadi tumpang tindih (overlap), bila

terjadi overlap yang dihitung hanya salah satu,(2) apabila terdapat perhitungan bulan menurut

Panitia Pengadaan lebih kecil dari yang tertulisdalam penawaran, maka yang diambil adalahperhitungan Panitia Pengadaan. Apabilaperhitungan Panitia Pengadaan lebih besardibandingkan dengan yang tertulis dalam

penawaran, maka yang diambil adalah yangtertulis dalam penawaran,

(3) apabila jangka waktu pengalaman kerjaprofesional ditulis secara lengkap tanggal, bulan,

dan tahunnya, maka pengalaman kerja akandihitung secara penuh (kecuali bila terjadi overlap,maka bulan yang overlap dihitung satu kali),

(4) apabila jangka waktu pengalaman kerjaprofesional ditulis bulan dan tahunnya saja (tanpatanggal), maka pengalaman kerja yang dihitung

adalah total bulannya dikurangi 1 (satu) bulan,(5) apabila jangka waktu pengalaman kerja

profesional ditulis tahunnya saja (tanpa tanggaldan bulan), maka pengalaman kerja yang dihitunghanya 25 % dari total bulannya,

(6) kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisipengalaman kerja profesional dibandingkandengan yang dipersyaratkan dalam KAK, dinilaidengan kriteria sebagai berikut:(a) lingkup pekerjaan :

i. sesuaiii. menunjang/terkait

(b) posisi :i. sesuaiii. tidak sesuai

(c) nilai masing-masing kriteria ditetapkan olehPanitia Pengadaan berdasarkan jenis

pekerjaan yang akan dilaksanakan sesuaidengan yang tercantum dalam LDP.

(7) bulan kerja profesional yang didapatkan dariangka (3), (4), dan (5) dikalikan dengan nilai

kesesuaian lingkup pekerjaan dan posisi yangdidapatkan dari angka (6),

(8) total seluruh bulan kerja profesional dibagidengan angka 12 sehingga didapatkan jangkawaktu pengalaman kerja profesional seorang

tenaga ahli.(9) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional

tenaga ahli dicantumkan dalam LDPc) sertifikat keahlian/profesi yang dikeluarkan oleh pihak


17/361

BAB II - 14

Dokumen Pemilihan


yang berwenang mengeluarkan, sesuai dengankeahlian/profesi yang disyaratkan dalam KAK;

d) apabila sertifikat keahlian/profesi dipersyaratkan,tenaga ahli yang tidak memiliki sertifikatkeahlian/profesi, tidak diberi nilai;

e) lain-lain : penguasaan bahasa Inggris, bahasaIndonesia (bagi konsultan Asing), bahasa setempat,aspek pengenalan (familiarity) atas tata-cara, aturan,situasi, dan kondisi (custom) setempat. Personil yangmenguasai/memahami aspek-aspek tersebut di atasdiberikan nilai secara proporsional;

3) bobot masing-masing sub unsur ditetapkan oleh PanitiaPengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akandilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.

4) Tingkat pendidikan tenaga ahli yang kurang dari tingkatpendidikan yang dipersyaratkan dalam KAK diberi nilai 0

(nol).5) Kualifikasi dari tenaga ahli yang melebihi dari kualifikasiyang dipersyaratkan dalam KAK tidak mendapat tambahannilai.

g.Hasil evaluasi teknis harus melewati ambang batas nilai teknis(passing grade) seperti yang tercantum dalam LDP.

h.apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulusevaluasi teknis, maka proses seleksi tetap dilanjutkan; dan

i. Apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis makaseleksi dinyatakan gagal.

23.6 Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita AcaraHasil Evaluasi penawaran file I yang paling sedikit memuat:a.nama seluruh peserta;b.hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk

alasan ketidaklulusan peserta;c. nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari nilai tertinggi;d.ambang batas nilai teknis;e.jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan

evaluasi;f. tanggal dibuatnya Berita Acara;g.keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai

pelaksanaan seleksi;

h.pernyataan bahwa seleksi gagal apabila tidak ada penawaranyang memenuhi syarat

23.7 Panitia Pengadaan menetapkan dan menayangkannya padaaplikasi SPSE melalui menu pengumuman atau menu uploadinformasi lainnya pada aplikasi SPSE. Kemudian Panitia Pengadaandan melanjutkan pembukaan penawaran file 2 (dua)

23.8 Dokumen penawaran file II milik peserta yang tidak lulus evaluasiadministrasi dan teknis, tidak dibuka

23.9 Evaluasi Biaya/evaluasi penawaran file II23.9.A) sebelum evaluasi biaya dilakukan koreksi aritmatik dengan

ketentuan :


18/361

BAB II - 15

Dokumen Pemilihan


1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalamRincian Anggaran dan Biaya (RAB) disesuaikan dengan

yang tercantum dalam Dokumen Penawaran Teknis.2) kesalahan hasil pengalian antara volume dengan harga

satuan, harus dilakukan pembetulan, dengan ketentuan

harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak bolehdiubah;

3) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggapsudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain,dan harga satuan pada surat penawaran tetap dibiarkankosong;

4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam RincianAnggaran dan Biaya (RAB) disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalam Dokumen PenawaranTeknis dan harga satuan pekerjaan dianggap nol;

5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaransehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi ataulebih rendah dari urutan peringkat semula;

6) penawaran setelah koreksi aritmatik yang melebihi nilaitotal HPS tidak dinyatakan gugur

23.9.B)Total penawaran biaya terkoreksi yang melebihi paguanggaran tidak menggugurkan penawaran sebelum dilakukannegosiasi biaya.

23.9.C)Unsur-unsur yang perlu diteliti dan dinilai dalam evaluasipenawaran biaya pada Kontrak Harga Satuan dilakukanterhadap:

a.kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil(remuneration);

b.kewajaran penugasan tenaga ahli (man month) sesuaiPenawaran Teknis;

c. kewajaran penugasan tenaga pendukung (man month);d.kewajaran biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-

Personil (direct reimbursable cost).

23.9.D)Panitia Pengadaan melakukan perhitungan kombinasi teknisdan biaya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a.menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknisdan nilai penawaran biaya terkoreksi dengan caraperhitungan sebagai berikut :NILAI AKHIR = {Nilai/skor Penawaran Teknis x BobotPenawaran Teknis} + {Nilai/skor Penawaran Biaya

Terkoreksi x Bobot Penawaran Biaya}.catatan:pembobotan nilai/skor teknis dan biaya sesuai denganbobot yang telah ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.Pada saat menyusun Dokumen Pemilihan, acuan yang

digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentangsebagai berikut:

- bobot penawaran teknis sebesar 0,60 sampai 0,80;- bobot penawaran biaya sebesar 0,20 sampai 0,40.


19/361

BAB II - 16

Dokumen Pemilihan


b.bobot masing-masing unsur ditetapkan oleh PanitiaPengadaan berdasarkan jenis pekerjaan yang akan

dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam LDP.c. nilai penawaran biaya terendah diberikan nilai/skor

tertinggi, sementara itu untuk nilai penawaran biaya yang

lain secara proporsional. Rumus yang digunakan adalahsebagai berikut:

NBt = (PBt / PBt) x 100NBn = (PBt / PBn) x 100dimana :NBt = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biaya

terendah;

NBn = nilai/skor untuk peserta dengan penawaran biayayang di atasnya;

PBt = penawaran biaya terendah;PBn = penawaran biaya di atasnya.

23.9.E)Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih peserta mendapatkan nilaigabungan penawaran teknis dan penawaran biaya yangsama, maka penentuan peringkat peserta didasarkan padaperolehan nilai teknis yang lebih tinggi, dan hal ini dicatatdalam Berita Acara Hasil Evaluasi Penawaran Biaya dan

Perhitungan Kombinasi Teknis dan Biaya.

23.9.F) Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani BeritaAcara Hasil Evaluasi dengan ketentuan:1) Panitia Pengadaan membuat dan menandatangani Berita

Acara Hasil Evaluasi Sampul II yang sekurang-kurangnyamemuat:a.nama dan alamat peserta;b.kelengkapan isi sampul II;c. besaran usulan biaya dan biaya terkoreksi;d.nilai/skor penawaran:

1) teknis; dan2) biaya.

e.nilai/skor gabungan penawaran teknis dan penawaranbiaya;

f. kesimpulan tentang kewajaran:1)biaya pada Rincian Biaya Langsung Personil

(remuneration);2)penugasan tenaga ahli;3)penugasan tenaga pendukung; dan4)biaya pada Rincian Biaya Langsung Non-Personil

(direct reimbursable cost).g.keterangan lain yang dianggap perlu;h. tanggal dibuatnya berita acara.

23.9.G)Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan sampul II,maka penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan

jelas dalam Berita Acara23.9.H)Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran Biaya


20/361

BAB II - 17

Dokumen Pemilihan


23.9.I) Untuk metode evaluasi kualitas dan biaya, setelah melakukanevaluasi biaya Panitia Pengadaan menetapkan dan

mengumumkan pemenang.

24 EvaluasiPenawaran

Panitia Pengadaan melakukan penetapan pemenang melalui aplikasi

SPSE.setelah melalui pembahasan internal seluruh anggota PanitiaPengadaan, atau setelah ditetapkan PA secara offline untuk nilai

paket di atas Rp. 10.000.0000.000,00 (Sepuluh miliar rupiah). PanitiaPengadaan dapat menetapkan pemenang lebih dari 1 (satu)penyedia sesuai ketentuan yang terdapat dalam pada informasipaket dalam aplikasi SPSE.

25 PengumumanPemenang

Panitia Pengadaan mengumumkan pemenang melalui aplikasi SPSE, diwebsite sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumumanresmi untuk masyarakat.

26 Sanggahan 26.1 Peserta yang memasukkan penawaran dapat menyampaikansanggahan secara elektronik melalui aplikasi SPSE atas penetapan

pemenang kepada Panitia Pengadaan dalam waktu yang telah

ditetapkan dengan disertai bukti terjadinya penyimpangan dan

dapat ditembuskan secara offline (di luar aplikasi SPSE) kepada

PPK, PA/KPA dan APIP sebagaimana tercantum dalam LDP.

26.2 Sanggahan diajukan oleh peserta apabila terjadi penyimpangan

prosedur meliputi:

a.penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diaturdalam Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubahdengan Peraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 besertapetunjuk teknisnya dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen

Pemilihan;b. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan

usaha yang sehat; dan/atauc. penyalahgunaan wewenang oleh Panitia Pengadaan dan/atau

pejabat yang berwenang lainnya.

26.3 Panitia Pengadaan wajib memberikan jawaban secara elektronik

atas semua sanggahan paling lambat 5 (lima) hari kalender

setelah menerima surat sanggahan.

26.4 Apabila sanggahan dinyatakan benar maka Panitia Pengadaan

menyatakan gagal.

26.5 Sanggahan yang disampaikan tidak melalui aplikasi SPSE (offline)

bukan dikarenakan adanya keadaan kahar atau gangguan teknis,

disampaikan kepada PA/KPA, PPK atau bukan kepada Panitia

Pengadaan atau disampaikan diluar masa sanggah, dianggap

sebagai pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.


21/361

BAB II - 18

Dokumen Pemilihan


27 SanggahanBanding

7.1 Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Panitia

Pengadaan, dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis

kepada [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan

Institusi/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahanbanding] sebagaimana tercantum dalam LDP, paling lambat

5 (lima) hari kalender setelah menerima jawaban sanggahan,

dengan tembusan kepada PPK, Panitia Pengadaan, dan APIP

sebagaimana tercantum dalam LDP.

7.2 [Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan

Institusi/Pejabat yang menerima penugasan menjawab sanggahan

banding] sebagaimana tercantum dalam LDP wajib memberikan

jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding paling

lambat 15 (lima belas) hari kalender setelah surat sanggahanbanding diterima.

7.3 Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus

memberikan Jaminan Sanggahan Banding sebagaimana tercantum

dalam LDP (sebesar 1% (satu perseratus) dari nilai total HPS)

dengan masa berlaku 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal

pengajuan sanggahan banding.

7.4 Penerima Jaminan Sanggahan Banding adalah Panitia Pengadaan.

7.5 Dalam hal substansi sanggahan banding pada seleksi dinyatakan

dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan

disetorkan ke kas Daerah, kecuali jawaban Sanggahan Banding

melampaui batas akhir menjawab sanggahan banding.

7.6 Sanggahan banding menghentikan proses seleksi.

7.7 Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada

[Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan

Institusi/Pejabat yang menerima penugasan wewenang menjawab

sanggahan banding] sebagaimana tercantum dalam LDP ataudisampaikan diluar masa sanggah banding, dianggap sebagai

pengaduan dan tetap harus ditindaklanjuti.

7.8 Pimpinan Kementerian/Lembaga/Institusi] dapat menugaskan

kepada Pejabat Eselon I atau Pejabat Eselon II untuk menjawab

sanggahan banding.

7.9 Kepala Daerah dapat menugaskan kepada Sekretaris Daerah atau

PA untuk menjawab sanggahan banding.


22/361

BAB II - 19

Dokumen Pemilihan


7.10 Penugasan yang dimaksud pada angka 27.8 dan angka 27.9 tidak

diberlakukan jika Pejabat dimaksud merangkap sebagai PPK atau

Panitia Pengadaan untuk paket kegiatan yang disanggah

28 UndanganKlarifikasi danNegosiasiTeknis danBiaya

28.1 Panitia Pengadaan menyampaikan undangan kepada peserta yangditetapkan sebagai pemenang untuk menghadiri acara klarifikasidan negosiasi teknis dan biaya segera setelah masa sanggahterhadap pengumuman pemenang berakhir (apabila tidak adasanggah) atau setelah sanggah dijawab.

28.2 undangan mencantumkan tempat, hari, tanggal, dan waktuklarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya.

29 Klarifikasidan/atau

Negosiasi

Teknis danBiaya &KlarifikasiNegosiasi

Teknis

29.1 Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan oleh PanitiaPengadaan dengan:

1)direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi;2)

penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang nama penerima kuasanya tercantumdalam akte pendirian atau perubahan/anggaran dasar;

3)Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam aktapendirian/anggaran dsar, sepanjang pihak lain tersebutadalah pengurus/karyawan perusahaan/karyawan koperasiyang berstatus sebbagai tenaga kerja tetap dan mendapatkuasa atau pendelegasian wewenang yang sah dari direktur

utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi berdasarkanakta pendirian/ anggaran dasar;

4)kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusatyang dibuktikan dengan dokumen otentik pada saatpembuktian kualifikasi; atau

5) pejabat yang menurut Perjanjian Kemitraan/Kerja SamaOperasi (KSO) berhak mewakili kemitraan/ KSO.

Klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya dilakukan untuk:1)meyakinkan kejelasan teknis dan biaya, dengan

memperhatikan kesesuaian antara bobot pekerjaan dengan

tenaga ahli dan/atau tenaga pendukung yang ditugaskan,guna pencapaian hasil kerja yang optimal;

2)memperoleh kesepakatan biaya yang efisien dan efektifdengan tetap mempertahankan hasil yang ingin dicapai sesuaidengan penawaran teknis yang diajukan peserta.

Aspek-aspek teknis yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:1)lingkup dan sasaran jasa konsultansi;2)cara penanganan pekerjaan dan rencana kerja;3)kualifikasi tenaga ahli;4)organisasi pelaksanaan;5)program alih pengetahuan;6)jadwal pelaksanaan pekerjaan;7)jadwal penugasan personil.


23/361

BAB II - 20

Dokumen Pemilihan


29.2 Aspek-aspek biaya yang perlu diklarifikasi dan dinegosiasiterutama:

1)kesesuaian rencana kerja dengan jenis pengeluaran biaya;2)volume kegiatan dan jenis pengeluaran; dan3)biaya satuan dibandingkan dengan biaya yang berlaku dipasaran.

29.3 Klarifikasi dan negosiasi terhadap unit biaya personil dilakukanberdasarkan daftar gaji yang telah diaudit dan/atau bukti setorpajak penghasilan tenaga ahli konsultan yang bersangkutan,dengan ketentuan:

1)biaya satuan dari biaya langsung personil, maksimum 4,0(empat koma nol) kali gaji dasar yang diterima oleh tenagaahli tetap dan/atau maksimum 2,5 (dua koma lima) kalipenghasilan yang diterima oleh tenaga ahli tidak tetap

berdasarkan perhitungan dari daftar gaji yang telah diauditdan/atau bukti setor pajak penghasilan tenaga ahli konsultanyang bersangkutan;

2)unit biaya personil dihitung berdasarkan satuan waktu yangdihitung berdasarkan tingkat kehadiran dengan ketentuansebagaimana tercantum dalam LDP

29.4 Klarifikasi dan negosiasi terhadap biaya tenaga pendukung(tenaga teknik dan penunjang/administrasi), seperti: tenagasurvey, sekretaris, atau manajer kantor, dilakukan berdasarkanharga pasar tenaga pendukung tersebut.

29.5 Negosiasi biaya dilakukan terhadap total penawaran biayaterkoreksi yang melebihi pagu anggaran, agar didapatkan totalpenawaran biaya hasil negosiasi yang tidak melampaui HPS,tanpa mengurangi kualitas penawaran teknis.

29.6 Harga satuan yang dapat dinegosiasikan yaitu Biaya LangsungNon-Personil yang dapat diganti (direct reimbursable cost)dan/atau Biaya Langsung Personil (remuneration) yang dinilaitidak wajar berdasarkan ketentuan pada angka 29.3).

29.7 Apabila hasil evaluasi Sampul II serta klarifikasi dan negosiasiteknis dan biaya tidak ditemukan hal-hal yang tidak wajar, makatotal penawaran biaya dapat diterima sepanjang tidak melebihipagu anggaran.

29.8 Apabila klarifikasi dan negosiasi dengan pemenang seleksitidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia Pengadaanmelanjutkan dengan mengundang pemenang cadangan

pertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1 dan seterusnya

29.9 Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan peserta yangmemiliki peringkat teknis kedua dan lulus ambang batasnilai teknis tidak menghasilkan kesepakatan, maka Panitia


24/361

BAB II - 21

Dokumen Pemilihan


Pengadaan melanjutkan dengan mengundang peserta yangmemiliki peringkat teknis ketiga dan lulus ambang batasnilai teknis (apabila ada), untuk menghadiri acara pembukaanSampul II, yang selanjutnya dilakukan proses klarifikasi dannegosiasi

Apabila dalam klarifikasi dan negosiasi dengan pemenangcadangan pertama tidak menghasilkan kesepakatan, makaPanitia Pengadaan melanjutkan dengan mengundangpemenang cadangan kedua (apabila ada), untuk menghadiriacara pembukaan Sampul II, yang selanjutnya dilakukan prosesklarifikasi dan negosiasi sebagaimana di atur pada angka 29.1

dan seterusnya

29.10Panitia Pengadaan membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi danNegosiasi.

29.11Apabila terjadi keterlambatan jadwal sampai dengan tahapanKlarifikasi Dan Negosiasi Teknis dan Biaya, dan akanmengakibatkan surat penawaran habis masa berlakunya, makadilakukan konfirmasi kepada pemenang cadangan pertama dankedua (apabila ada), untuk memperpanjang masa berlaku surat

penawaran secara tertulis sampai dengan perkiraan jadwalpenandatanganan kontrak.

29.12 Pemenang cadangan pertama dan kedua (apabila ada) yangtidak bersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran,dianggap mengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi.

29.13Pemenang cadangan pertama dan kedua (apabila ada) yang tidakbersedia memperpanjang masa berlaku surat penawaran, dianggapmengundurkan diri dan tidak dikenakan sanksi

30 PembuatanBerita AcaraHasil Seleksi(BAHS)

30.1 BAHS merupakan kesimpulan hasil seleksi yang dibuat oleh PanitiaPengadaan dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota Panitia Pengadaan, dan hasilpemindaian BAHS diunggah (upload) pada aplikasi SPSE oleh

Panitia Pengadaan.

30.2 BAHS harus memuat sekurang-kurangnya:a. nama seluruh peserta Seleksi yang ikut prakualifikasi;b. nama peserta Seleksi yang masuk Daftar Pendek;c. hasil evaluasi penawaran administrasi dan nilai evaluasi

teknis;d. biaya penawaran dan biaya penawaran terkoreksi dari peserta

seleksi yang lulus ambang batas nilai teknis (passing grade);e. hasil klarifikasi dan negosiasi;f. pagu anggaran dan HPS;g. metode evaluasi yang digunakan;h. unsur-unsur yang dievaluasi;i. rumus yang dipergunakan;


25/361

BAB II - 22

Dokumen Pemilihan


j. keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenaihal ikhwal pelaksanaan Seleksi;

k. jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapanevaluasi;dan

l. tanggal dibuatnya Berita Acara.G. Penunjukan Pemenang Seleksi

31 PenunjukanPenyedia JasaKonsultansi

31.1 Panitia Pengadaan menyampaikan Berita Acara Hasil Seleksi (BAHS)kepada PPK dengan tembusan kepada Panitia Pengadaan sebagaidasar untuk menerbitkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa(SPPBJ).

31.2 PPK menerbitkan SPPBJ, bila sependapat dengan PanitiaPengadaan, kepada peserta seleksi dengan peringkat teknis terbaikyang telah mencapai kesepakatan dengan Panitia Pengadaan dalam

acara klarifikasi dan negosiasi teknis dan biaya untuk melaksanakanpekerjaan.

31.3 PPK menginputkan data SPPBJ dan mengunggah hasil pemindaianSPPBJ yang telah diterbitkan pada aplikasi SPSE dan mengirimkanSPPBJ tersebut melalui aplikasi SPSE kepada Penyedia yang

ditunjuk.

31.4 Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran suratperjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.

31.5Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, PPK memintaPanitia Pengadaan untuk mengundang pemenang cadanganpertama (apabila ada) untuk melakukan proses klarifikasi dannegosiasi sesuai dengan biaya penawaran terkoreksinya, denganketentuan masa berlaku surat penawaran peserta tersebut masihberlaku atau sudah diperpanjang masa berlakunya.

31.6Apabila pemenang cadangan pertama yang akan ditunjuk sebagaiPenyedia juga mengundurkan diri, PPK meminta kepada PanitiaPengadaan untuk mengundang pemenang cadangan kedua (apabila

ada) untuk melakukan proses klarifikasi dan negosiasi sesuai

dengan biaya penawaran terkoreksinya, dengan ketentuan masaberlaku penawarannya masih berlaku

31.7Apabila pemenang dan 2 (dua) pemenang cadangan yang akanditunjuk sebagai penyedia mengundurkan diri, seleksi sinyatakangagal oleh PA/KPA setelah mendapatkan laporan dari PPK

31.8 Bagi calon penyedia yang mengundurkan diri dengan alasan yangtidak dapat diterima, dikenakan sanksi berupa dimasukkan dalam

Daftar Hitam.


26/361

BAB II - 23

Dokumen Pemilihan


31.9 Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerjasetelah SPPBJ.

32BAHP, BeritaAcara Lainnya,dan

KerahasiaanProses

32.1

Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam BAHP atau BeritaAcara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihanpenyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir atau

difasilitasi aplikasi SPSE32.2 Berita Acara Tambahan lainnya sebagaimana dimaksud pada

angka 32.1 diunggah (upload) oleh Panitia Pengadaanmenggunakan menu upload informasi lainnya pada aplikasi SPSE

32.3 Panitia Pengadaan menuangkan ke dalam BAHP atau BeriataAcara tambahan lainnya segala hal terkait proses pemilihanpenyedia secara elektronik yang tidak dapat diakomodir ataudifasilitasi aplikasi SPSE

H. Seleksi Gagal

33 Seleksi Gagal 33.1 Panitia Pengadaan menyatakan seleksi gagal, apabila:a.jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi

kurang dari 5 (lima) peserta;b.seluruh peserta yang masuk sebagai Calon Daftar Pendek tidak

hadir dalam pembuktian kualifikasi;c.jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran

kurang dari 3 (tiga), jika sebelumnya belum pernah dilakukan

prakualifikasi ulang;

d.apabila dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasiterjadi persaingan usaha yang tidak sehat;e. tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;f. sanggahan dari peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi

terhadap hasil prakualifikasi dinyatakan benar;g.sanggahan dari peserta yang memasukkan penawaran

terhadap hasil Seleksi dari peserta ternyata benar;h.calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan pemenang

cadangan 2, tidak hadir dalam klarifikasi dan negosiasi denganalasan yang tidak dapat diterima; atau

i. tidak ada peserta yang menyetujui/ menyepakati hasilnegosiasi teknis.

33.2 PA/KPA menyatakan seleksi gagal, apabila:a.PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia

menandatangani SPPBJ karena pelaksanaan seleksi melanggarPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah yang terakhir diubah denganPeraturan Presiden No. 70 Tahun 2012 beserta petunjukteknisnya;

b.pengaduan masyarakat atas terjadinya penyimpanganketentuan dan prosedur dalam pelaksanaan seleksi yang

melibatkan Panitia Pengadaan dan/atau PPK, ternyata benar;c. calon pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2

mengundurkan diri;


27/361


28/361

BAB II - 25

Dokumen Pemilihan


melewati batas tahun anggaran.33.3 Dalam hal kontrak tahun tunggal, perubahan waktu pelaksanaan

pekerjaan melewati batas tahun anggaran, penandatanganankontrak dilakukan setelah mendapat persetujuan kontrak tahunjamak.

33.4 PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputisubstansi, bahasa, redaksional, angka dan huruf sertamembubuhkan paraf pada setiap lembar Dokumen Kontrak.

33.5 Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalamSurat Perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan

ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, makaberlaku urutan sebagai berikut:a.adendum Surat Perjanjian (apabila ada);b.pokok perjanjian;c.

Berita Acara Hasil Klarifikasi dan Negosiasi;d.surat penawaran, beserta rincian penawaran biaya;

e.syarat-syarat khusus Kontrak;f.syarat-syarat umum Kontrak;g.Kerangka Acuan Kerja;h.daftar kuantitas (apabila ada);i.dokumen lainnya, seperti : SPPBJ, BAHS, gambar-gambar, BAHP.

33.6 Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:a.sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:

1) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai padabagian yang ditandatangani oleh penyedia; dan

2) Kontrak asli kedua untuk penyedia dibubuhi materai padabagian yang ditandatangani oleh PPK.

b. rangkap kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabiladiperlukan.

33.7 Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai di atasRp 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelahdraft kontrak memperoleh pendapat ahli hukum kontrak.

33.8 Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas namapenyedia adalah direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus

koperasi yang disebutkan namanya dalam akta pendirian/anggarandasar, yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

33.9 Pihak lain yang bukan direktur utama/pimpinan perusahaan/pengurus koperasi yang namanya tidak tercantum dalam aktapendirian/anggaran dasar, dapat menandatangani Kontrak,sepanjang pihak tersebut adalah pengurus/ karyawanperusahaan/karyawan koperasi yang berstatus sebagai tenaga kerja

tetap dan mendapat kuasa atau pendelegasian wewenang yang sahdari direktur utama/pimpinan perusahaan/ pengurus koperasi atau

pihak yang sah berdasarkan akta pendirian/anggaran dasar.


29/361

BAB II - 26

Dokumen Pemilihan


33.10 PPK menginputkan data kontrak dan mengunggah hasilpemindaian dokumen kontrak yang telah ditandatangani padaaplikasi SPSE


30/361

Dokumen Pemilihan

DPUP-ESDMDaerah Istimewa YogyakartaBAB III - 1

BAB III. LEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP)

A. Lingkup

Pekerjaan

1. Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi pada DPUP-ESDM Daerah Istimewa

Yogyakarta.2. Alamat Panitia Pengadaan : Jalan Gowongan Kidul No 61 Yogyakarta.

3. Alamat website : www.dpupesdm.jogjaprov.go.id4. Alamat website LPSE : http://eproc.jogjakarta.go.id5. Nama pekerjaan : Inspeksi Kondisi Jalan/IRMS di Provinsi DIY

6. Uraian singkat pekerjaan: Pekerjaan Perencanaan ini adalah penyediaan JasaKonsultan perencanaan untuk membantu DPUP-ESDM Daerah IstimewaYogyakarta, yang dalam penugasan pada pekerjaan perencanaan nantinya akanbertindak sebagai Wakil Direksi Teknis baik di kantor maupun di lapangan,dalam pelaksanaan pekerjaan perencanaan, sehingga akan didapatkan hasil

pekerjaan yang sesuai spesifikasi dan dana yang tersedia.

7. Jangka waktu penyelesaian pekerjaan : 150 (Seratus lima puluh) hari kalender.

B. SumberDana

Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Tahun Anggaran 2013

C. Pemberian

Penjelasan

Sebagaimana yang tercantum dalam aplikasi SPSE

D. Mata UangPenawarandan Cara

Pembayaran

1. Bentuk mata uang penawaran : Rupiah (Rp)2. Pembayaran dilakukan dengan cara berdasarkan tahapan penyelesaian

pekerjaan (termin).

E. MasaBerlakuPenawaran

Masa berlaku penawaran selama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal23 April 2013 s/d 23 Juli 2013

F. JadwalPemasukan

DokumenPenawaran


G. Batas AkhirPemasukanPenawaran


H. PembukaanPenawaran



31/361

Dokumen Pemilihan


I. EvaluasiTeknis

Bobot unsur-unsur pokok yang dinilai :1. Unsur Pengalaman Perusahaan : 10%

a. Pengalaman perusahaan peserta harus dilengkapi dengan referensi, yangmenunjukkan kinerja perusahaan peserta yang bersangkutan selama 10

(sepuluh) tahun terakhir dan dapat dibuktikan kebenarannya denganmenghubungi penerbit referensi.b. Apabila tidak dilengkapi referensi maka tidak dinilai.c. Apabila dilengkapi referensi namun terbukti tidak benar, maka penawaran

digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.

d. Sub unsur pengalaman melaksanakan kegiatan sejenis, dengan bobot subunsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yangsesuai. Jumlah paket pengalaman perusahaan yang paling banyak dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali dengan

bobot sub unsur. Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaanNP = Nilai PengalamanJPP = Jumlah Pengalaman Perusahaan

e. Sub unsur pengalaman melaksanakan di lokasi kegiatan, dengan bobot subunsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah paket pengalaman perusahaan pada pekerjaan yang

sesuai pada lokasi kegiatan (Provinsi/Kabupaten/Kota). Jumlah paketpengalaman perusahaan yang paling banyak di lokasi kegiatan tersebut,

dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikalidengan bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaan

NPL = Nilai Pengalaman di LokasiJPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan di Lokasi

f. Sub unsur pengalaman manajerial dan fasilitas utama, dengan bobot subunsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :

i) Pengalaman sebagai lead firm:Dihitungjumlah pengalaman menjadi l ead f i rm . Jumlah yang palingbanyak, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yangdiperoleh dikali dengan 1/2 (satu per dua) bobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:


32/361

Dokumen Pemilihan


UnsurSubBobotxxxTertinggiJPPLF

XJPPLFXNPLF

2

1100

Keterangan:

X = Nama perusahaanNPLF = Nilai Pengalaman sebagai Lead FirmJPPL = Jumlah Pengalaman Perusahaan sebagai Lead Firm

ii)Pengalaman mengelola kontrak:Dihitung nilai kontrak tertinggi dari pekerjaan yang sejenis. Nilaikontrak yang tertinggi, dijadikan pembanding untuk mendapatkan nilai.Nilai yang diperoleh dikali dengan 1/2 (satu per dua) bobot sub unsur.

Rumusan penghitungan sebagai berikut:

UnsurSubBobotxxxTertinggiNK

XNKXNPK

2

1100

Keterangan :X = Nama perusahaanNPK = Nilai Pengalaman KontrakNK = Nilai Kontrak

iii)Nilai pengalaman manajerial dan fasilitas utama = NPLF + NPK

g. Sub unsur kapasitas perusahaan dengan memperhatikan jumlah tenaga ahlitetap, dengan bobot sub unsur 20%, dan ketentuan penilaian sub unsur :Dihitung jumlah tenaga ahli tetap terbanyakuntuk kemudian dijadikanpembanding untuk mendapatkan nilai. Nilai yang diperoleh dikali denganbobot sub unsur.Rumusan penghitungan sebagai berikut:

Keterangan:X = Nama perusahaan

KP = Kapasitas PerusahaanJTAT = Jumlah Tenaga Ahli Tetap

h.Total bobot seluruh sub unsur = 100 %b).NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN = NP + NPL + Nilai Pengalaman

Manajerial dan Fasilitas Utama + KP


33/361

Dokumen Pemilihan


2. Unsur Pendekatan dan Metodologi : 20%a. Sub unsur pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK,

dengan bobot sub unsur 40%, dan ketentuan penilaian sub unsur :1) apabila menyajikan dengan baik sesuai dengan tujuan yang akan

dicapai, diberi nilai : 30 s.d 1002) apabila menyajikan namun dinilai kurang sesuai dengan tujuan yangakan dicapai, diberi nilai : < 30

3) apabila tidak menyajikan, diberi nilai : 04) nilai yang didapatkan X bobot sub unsur pemahaman atas jasa

layanan yang tercantum dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsurpemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK.

b. Sub unsur kualitas metodologi, dengan bobot sub unsur 25%, danketentuan penilaian sub unsur :

1)ketepatan analisa yang disampaikan dan langkah pemecahan yang

diusulkan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 4%2)konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja [sangat baik, baik,cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akandicapai, diberi nilai: 3%

3)apresiasi terhadap inovasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 3%

4)dukungan data yang tersedia terhadap KAK [sangat baik, baik, cukupbaik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai: 3%

5)uraian tugas [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurangsesuaidengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 3%

6)jangka waktu pelaksanaan [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangatkurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 3%

7) program kerja, jadwal pekerjaan, dan jadwal penugasan [sangat baik,baik, cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang

akan dicapai, diberi nilai : 3%8) organisasi [sangat baik, baik, cukup baik, kurang, sangat kurang]sesuai

dengan tujuan yang akan dicapai, diberi nilai : 3%9) apabila peserta tidak menyajikan maka tidak diberikan nilai.10) ketentuan kriteria penilaian :

sangat baik = 100baik = 80cukup baik = 60

kurang = 40sangat kurang = 20

13) Nilai Sub Unsur Kualitas Metodologi = Nilai rata-rata komponen subunsur x Bobot Sub Unsur.

c. Sub unsur hasil kerja (deliverable), dengan bobot sub unsur 25%, danketentuan penilaian sub unsur :

1) penyajian analisis dan gambar-gambar kerja1 [sangat baik, baik, cukup

baik, kurang, sangat kurang]sesuai dengan tujuan yang akan dicapai,diberi nilai : 10%

2) penyajian spesifikasi teknis dan perhitungan teknis2 [sangat baik, baik,cukup baik, kurang, sangat kurang] sesuai dengan tujuan yang akan

1dipersyaratkan untuk konsultan konstruksi


34/361


35/361

Dokumen Pemilihan


c) apabila melampirkan referensi namun terbukti tidak benar, makapenawaran digugurkan dan peserta dikenakan Daftar Hitam.

2) Perhitungan bulan kerja tenaga ahli, yang dihitung berdasarkanketentuan yang tercantum dalam IKP,

3) Lingkup pekerjaan :a) sesuai, diberi nilai : 1b) menunjang, diberi nilai : 0,9c) terkait, diberi nilai : 0,5 s.d 0,8d) lingkup pekerjaan yang :

i. sesuai adalah kegiatan yang jenis pekerjaannya sesuai denganyang ditawarkan dalam pengadaan pemilihan ini

ii. menunjang adalah kegiatan yang jenis pekerjaannya menunjangpekerjaan yang ditawarkan dalam pengadaan pemilihan ini

iii.terkait adalah kegiatan yang jenis pekerjaannya masih terkait

dengan pekerjaan yang ditawarkan dalam pengadaan pemilihan

ini4) Posisi :a) sesuai, diberi nilai : 1b) tidak sesuai, diberi nilai : 0 s.d 0,9

c) posisi yang :i. sesuai adalah posisi yang sesuai sama dengan posisi yang

ditawarkan dalam pengadaan pemilihan iniii. tidak sesuai adalah posisi yang kurang sesuai atau tidak sesuai

dengan posisi yang ditawarkan dalam pengadaan pemilihan ini

periode posisi :a) posisi dilaksanakan dalam periode tiga tahun sebelum tahun

anggaran pekerjaan yang ditawarkan dalam pengadaan pemilihanini, diberi nilai : 1b) posisi dilaksanakan dalam periode tiap tiga tahun tiga tahun

sebelumnya, diberi nilai : 0,9 s.d 0

5) Perhitungan bulan kerja X nilai lingkup pekerjaan X nilai posisi Xperiode posisi = jumlah bulan kerja profesional

6) Nilai total seluruh jumlah bulan kerja profesional dibagi angka 12 =jangka waktu pengalaman kerja profesional

7) Nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional :a) memiliki > 5 tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai :

100

b) memiliki 1 s.d 5 tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai :20 s.d 100

c) memiliki < 1 tahun pengalaman kerja profesional, diberi nilai : 0s.d 20

8) nilai jangka waktu pengalaman kerja profesional yang didapatkan X

bobot sub unsur pengalaman kerja profesional seperti yangdisyaratkan dalam KAK = NILAI BOBOT sub unsur pengalaman kerjaprofesional seperti yang disyaratkan dalam KAK.

c. Sub unsur sertifikat keahlian/profesi, dengan bobot sub unsur 10%, dan

ketentuan penilaian sub unsur :1) memiliki, diberi nilai : 100


36/361

Dokumen Pemilihan


2) tidak memiliki, diberi nilai : 03) nilai yang didapatkan X bobot sub unsur sertifikat keahlian/profesi =

NILAI BOBOT sub unsur sertifikat keahlian/profesi.

d. Total bobot seluruh sub unsur = 100 %.e. Total NILAI BOBOT seluruh sub unsur = NILAI 1 (SATU) ORANG TENAGA

AHLI.

f. Bobot tenaga ahli :1) Team Leader, diberi bobot = 60%2) Highway Engineer, diberi bobot = 40%

h. Nilai 1 (Satu) Orang Tenaga Ahli X bobot tenaga ahli = NILAI BOBOT

tenaga ahlii. Total NILAI BOBOT seluruh tenaga ahli X bobot unsur Kualifikasi TenagaAhli = NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI.

4. Nilai Evaluasi Teknis = NILAI PENGALAMAN PERUSAHAAN + NILAI

PENDEKATAN DAN METODOLOGI + NILAI KUALIFIKASI TENAGA AHLI

J. JadwalTahapan

Pemilihan


K.PembukaanPenawaran


M. EvaluasiBiaya

1. Bobot Penawaran Teknis : 80 %Bobot Penawaran Biaya : 20 %

2. Jangka waktu pelaksanaan Evaluasi Biaya :

3. Penetapkan calon pemenang berdasarkan atas nilai kombinasi atau gabunganterbaik antara nilai teknis dan biaya.

N. Unit BiayaPersonilBerdasarkan

SatuanWaktu

Unit biaya personil berdasarkan satuan waktu dihitung sebagai berikut:1 (satu) bulan : 30 (tiga puluh) hari kerja1 (satu) hari kerja : 8 (delapan) jam kerja

O. Sanggahan,

SanggahanBanding danPengaduan

1. Sanggahan dilakukan pada aplikasi SPSE.

2. Sanggahan Banding ditujukan kepada : Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta3. Tembusan sanggahan Banding ditujukan kepada :

a. PPK : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Bina Marga DPUP-ESDM

Daerah Istimewa Yogyakartab. PA/KPA : Kepala DPUP-ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta


37/361

Dokumen Pemilihan


c. APIP : Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta4. Tembusan sanggahan banding dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline)

ditujukan kepada :

a.PPK : Pejabat Pembuat Komitmen pada Bidang Bina Marga DPUP-ESDMDaerah Istimewa Yogyakartab.Panitia Pengadaan Jasa Konsultansi pada Bidang Bina Marga DPUP-ESDM

Daerah Istimewa Yogyakartac.APIP : Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

5. Pengaduan dapat disampaikan di luar aplikasi SPSE (offline) ditujukan kepadaAPIP : Inspektorat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

P. Jaminan

SanggahanBanding

1. Besarnya jaminan sanggahan banding Rp. 2.354.100,00 (Dua juta tiga ratus

lima puluh empat ribu seratus rupiah) [diisi sebesar 1% (satu perseratus)darinilai total HPS].2. Jaminan sanggahan banding ditujukan kepada Panitia Pengadaan.

3. Jaminan Sanggahan Banding dicairkan dan disetorkan pada Kas Daerah


38/361

Dokumen Pemilihan

DPUP & ESDM Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta BAB IV - 1

BAB IV. KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

URAIAN PENDAHULUAN

1. Latar Belakang aringan jalan sebagai prasarana transportasi memiliki kedudukan yangsangat penting dan strategis dalam rangka mendukung terciptanyaaksesibilitas arus manusia, barang dan jasa secara meluas di seluruhwilayah. Penyelenggaraan jalan merupakan kegiatan yang meliputipengaturan, pembinaan, pembangunan dan pengawasan jalan. Dalamkaitannya dengan tugas Penyelenggaraan J alan, maka permasalahanyang dihadapi selalu berkaitan dengan penentuan strategi dan kebijakanpenanganan jalan, yaitu antara lain dengan mempertahankan danmeningkatkan hasil pembangunan yang telah dicapai, memeliharaaringan jalan yang sudah mantap kondisinya, dan secara terus menerus

menyempurnakan jaringan jalan yang sudah ada dengan program-program pengembangannya.

Oleh karena itu tugas penyelenggaraan jalan selalu dimulai dari prosesperencanaan dan pemrograman yang menuntut ditingkatkannya mutuperencanaan supaya lebih tajam, menyeluruh dan terpadu demiterjaminnya penyediaan jaringan jalan yang semakin mantap baik darisegi mutu maupun keamanan bagi para penggunanya.

Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Energi Sumber Daya MineralDaerah Istimewa Yogyakarta (DPUP & ESDM DIY) sebagai salah satuperangkat Pemerintah Daerah D.I. Yogyakarta yang mempunyaikewenangan dan tanggung jawab atas penyelenggaraan seluruh jaringan

jalan yang ada, perlu adanya database secara lengkap dan mutakhirmengenai jalan yang dapat digunakan untuk menunjang dalamPenyusunan Program Penyelenggaraan J aringan J alan Provinsi, untuk itumaka diperlukan data/informasi yang akurat berdasarkan SistimManajemen J alan atau Interurban Road Management System (IRMS).

Interurban Road Management System (IRMS) adalah salah satusubsistem perangkat lunak terpadu IIRMS ( Indonesian Integrated RoadManagement System), yang digunakan untuk membantu penyelenggaraalan dalam menghimpun data dan merencanakan program penangananalan, disamping juga sebagai alat pemantau kondisi jalan, khususnyauntuk jalan antar kota.

Sejalan dengan itu maka DPUP dan ESDM D.I. Yogyakarta akan

melaksanakan suatu kegiatan survei dan pengumpulan data berdasarkanInterurban Road Management System (IRMS) di D.I. Yogyakarta tersebut.yaitu Pekerjaan Inspeksi Kondisi Jalan/IRMS di DIY pada ProgramInspeksi Kondisi J alan dan J embatan Kegiatan Inspeksi Kondisi J alan diDPUP & ESDM DIY, tahun anggaran 2013.

Selanjutnya agar hasil pekerjaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIY inidapat maksimal dan sesuai dengan yang diharapkan dan memenuhisyarat, maka pekerjaan survei dan pengumpulan data ini akandilaksanakan oleh pihak lain, yaitu oleh Konsultan.

2. Maksud danTujuan

Maksud dari Pekerjaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIY ini adalahuntuk mengumpulkan data/informasi mengenai kondisi dan data fisikseluruh ruas jalan secara akurat, lengkap dan mutahir.

ujuan dari pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan database jaringan


39/361

Dokumen Pemilihan


alan secara lengkap dan mutakhir yang dapat digunakan untukmenunjang dalam Penyusunan Program Penyelenggaraan Jaringan J alan

3. Sasaran Sasaran Kegiatan Pengumpulan Data J alan antara lain adalah :

Menyediakan data/informasi mengenai kondisi dan data fisik seluruhruas jalan secara akurat, lengkap dan mutahir.

Menyiapkan prosedur logis dalam mengevaluasi kondisi seluruh ruasjalan dan penanganannya,

Merupakan suatu proses pengumpulan data fisik dan kondisi ruasjalan

4. Lokasi Kegiatan Lokasi Kegiatan dilaksanakan di yaitu seluruh ruas jalan provinsi diProvinsi DIY wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai padatabel dibawah ini.

5. SumberPendanaan

Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaanAPBD DIY (DanaPendapatan Asli Daerah) Tahun Anggaran 2013.

6. Nama danOrganisasiPejabatPembuatKomitmen

Kepala Bidang Bina Marga DPUP & ESDM DIY selaku Pejabat PembuatKomitmen

DATA PENUNJANG

7. Data Dasar Penyedia jasa harus mencari sendiri data dan informasi yang dibutuhkanselain data dan informasi yang diberikan oleh PPK saat konsultasipelaksanaan pekerjaan, serta harus memeriksa kebenaran data daninformasi yang didapat. Kesalahan informasi yang menyebabkanterjadinya kesalahan dalam pelaksanaan pekerjaan pengawasan teknismenjadi tanggung jawab Penyedia jasa.

8. Standar Teknis Dalam pelaksanaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIY ini konsultanharus mengacu Norma, Standar, Pedoman, Manual, Petunjuk Teknis danPeraturan yang digunakan/dikeluarkan di lingkungan Ditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga DPUP & ESDM

DIY,

9. Studi-StudiTerdahulu

Kumpulan laporan dan data/informasi sebagai hasil studi terdahulu sertafoto dokumentasi yang mungkin telah ada dapat dipakai sebagai datapenunjang kegiatan pengawasan teknis tersebut

10. ReferensiHukum

a) Undang-undang No. 18 Tahun 1999 tentang J asa Konstruksi;b) Peraturan Presiden RI No. 70 tahun 2012 tentang Pedoman

Pelaksanaan Pengadaan barang /J asa Instansi Pemerintah danlampiran..

c) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun2012 tentang Standarisasi Harga Barang Dan J asa (SHBJ ) di

Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta;


40/361

Dokumen Pemilihan


RUANG LINGKUP

11. LingkupKegiatan

a. Lingkup Kegiatan

Kerangka Acuan Kerja dan data yang tersedia pada proses pengadaan

Konsultan Perencanaan selanjutnya merupakan acuan Konsultandalam melaksanakan kegiatan perencanaan teknik.

Lingkup pekerjaan yang harus ditangani konsultan dapatdikelompokkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

a). Survei Lapangan yang meliputi :- Survei Data Titik Referensi (DTR)- Survei Inventarisasi J alan (SIJ )- Survei Kondisi J alan (SKJ )- Survei Kekasaran Permukaan J alan (NAASRA)- Survei Perhitungan Lalu-Lintas (SPL)- Survei Kelendutan J alan (Benkleman Beam)

b). Analisa Data dan Pemasukan Data serta DokumentasiAnalisa dan pemasukan data hasil survei J alan Provinsi denganmenggunakan software piranti lunak Indonesian Integrated RoadManagement System (IIRMS) yang telah dikembangkan olehDirektorat J enderal Bina Marga yang dilakukan di Kantor BidangBina Marga, DPUP dan ESDM DIY.

c). Pelaporan

Konsultan wajib memberikan jasa-jasanya semaksimal mungkin padasetiap tahapan proses pelaksanaan pekerjaan ini, dengan maksud agarhasilnya dapat dipertanggungjawabkan guna pemilihan programpenanganan

b. Metodologi

Metodologi pelaksanaan layanan jasa konsultansi inspeksi kondisi jalanini merupakan kerangka dasar dalam penyusunan program kerjasecara terperinci khususnya dalam teknis pelaksanaan pekerjaaninspeksi kondisi jalan yang didasarkan atas pendekatan umum, teknis,administrasi dan pendekatan professional, sehingga tujuan dan sasaranpekerjaan perencanaan teknik dapat tercapai secara maksimal danmemuaskan

1. Pendekatan UmumPendekatan umum yaitu merupakan proses koordinasi dengan

instansi atau lembaga terkait di semua tingkatan, dengan maksudagar implementasi dan pelaksanaan pekerjaan perencanaan dilapangan dapat berjalan lancar tanpa ada hambatan dankesalahpahaman yang diakibatkan kurangnya koordinasi, informasidan komunikasi dari pihak-pihak yang terkait. Sebelum pekerjaaninspeksi kondisi jalan dilaksanakan, perlu adanya koordinasi danpemberian informasi baik secara formal maupun informal, khususnyaperlu ditekankan kepada personil-personil yang akan melakukaninspeksi kondisi jalan.

2. Pendekatan TeknisPendekatan teknis ini menunjukkan pengetahuan, pemahaman danpenguasaan materi oleh konsultan mengenai aspek teknis yang

terkait dengan pelaksanaan pekerjaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMSdi DIY.


41/361

Dokumen Pemilihan


J adi ukuran dasar dari keberhasilan pelaksanaan pekerjaan antaralain adalah menyangkut ketelitian dan keakuratan data hasil InspeksiKondisi J alan/IRMS di DIY, sehingga nantinya rekomendasipenanganan suatu ruas jalan dapat sesuai dengan kondisi jalantersebut.

3. Pendekatan AdministrasiPendekatan administrasi disini adalah merupakan catatan mengenai

jalannya pelaksanaan pekerjaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIYyang meliputi administrasi teknik dan pelaporan.Pendekatan administrasi yaitu merupakan penerapan prinsipkeadministrasian, seperti sistim pelaporan yang jelas dan berjenjangserta menggunakan format-format standart yang sudah ada dansudah biasa dipakai di lingkungan Ditjen Bina Marga KementerianPekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga DPUP & ESDM DIY, atauformat-format sederhana namun informatif sehingga mudahdimengerti oleh para pelaksana di lapangan maupun penerima

laporan dan sebagainya.4. Pendekatan Professional

Pendekatan professional merupakan pendekatan dari fungsipekerjaan Inspeksi Kondisi J alan itu sendiri, yaitu antara lain adalahpengendalian pelaksanaan kegiatan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS diDIY, yang bertujuan agar pekerjaan dapat dilaksanakan secaracepat, tepat, praktis, efektif dan efisien sehingga sasaran, target dankeberhasilan pekerjaan benar-benar dapat tercapai, selanjutnyapembentukan dan pengaturan organisasi dan tata kerja personiluntuk pelaksanaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIY, sepertiprogram kerja, jumlah personil dan jadual waktu mobilisasi dan lainsebagainya.

Dalam pelaksanaan Inspeksi Kondisi J alan/IRMS di DIY ini konsultanharus mengacu Norma, Standar, Pedoman, Manual, Petunjuk Teknis danPeraturan yang digunakan/dikeluarkan di lingkungan Ditjen Bina MargaKementerian Pekerjaan Umum dan Bidang Bina Marga DPUP & ESDMDIY, yang relevan dengan itemitem pekerjaan yang sesuai dan dapatdiaplikasikan dalam kegiatan survey.

Pelaksanaan survey pengumpulan data jalan, harus berpedoman padaperaturan tata cara survei untuk masing-masing jenis survei, yaitu :

1). Survei Data Titik Referensi (DTR)Dilaksanakan sesuai Buku Panduan Survei Data Titik Referensi

dan Penomoran Ruas Jalan , Departemen Pekerjaan Umum,Direktorat J enderal Prasarana Wilayah (Bina Marga) 1999.

2). Survei Inventarisasi Jalan (SIJ)Dilaksanakan sesuai Buku Panduan Survei Inventarisasi Jalan ,Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat J enderal Prasarana Wilayah(Bina Marga) 12 Agustus 1998.

3). Survei Kondisi Jalan (SKJ)Dilaksanakan sesuai Buku Panduan Survei Kondisi Jalan ,Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat J enderal Prasarana Wilayah(Bina Marga) 28 J uli 1998.

4). Survei Kekasaran Permukaan Jalan dengan Alat Ukur NAASRA

Dilaksanakan sesuai Buku Panduan Survei Kekasaran PermukaanJalan dengan Alat Ukur NAASRA (NAASRA Roughness SurveyManual) , Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat J enderal


42/361

Dokumen Pemilihan


Prasarana Wilayah (Bina Marga) 29 J uli 1998.

5). Survei Perhitungan Lalu Lintas (SPL)Dilaksanakan sesuai Buku Panduan Survei Perhitungan LaluLintas (Cara Manual) , Departemen Pekerjaan Umum, Direktorat

J enderal Prasarana Wilayah (Bina Marga) Agustus 1998.6). Survei Kelendutan Jalan (Benkelman Beam)

Dilaksanakan sesuai Buku Buku Standar SK SNI M-01-1990-FMetode Pengujian Lendutan Perkerasan Lentur dengan AlatBenkelman Beam, Departemen Pekerjaan Umum 3 Pebruari 1990

Kerangka Acuan Kerja ini selanjutnya merupakan acuan Konsultan dalammelaksanakan pekerjaan Inspeksi Kondisi J alan.

Pelaksanaan kegiatan Inspeksi Kondisi J alan/Interurban RoadManagement System (IRMS) tersebut dapat dibagi dalam beberapatahapan proses, yaitu :

a). Tahap Persiapan dan Pengumpulan Data Lapangan;

b). Tahap Survai/Penyelidikan Lapangan;c). Pemasukan Data dan Dokumentas;d). Pelaporan.

Sedangkan rencana pelaksanaan kegiatan survey jalan yaitu :

DTR + SIJ + SKJ + SKN + SPL + BB + Dokumentasi + MD(masukandata)

12. Keluaran Keluaran yang akan dihasilkan didapatkan adalah data fisik dan kondisiseluruh ruas jalan provinsi di seluruh D.I. Yogyakarta yang akurat,lengkap, mutakhir, serta rekomendasi penanganan tiap ruas jalan dalambentuk printout pada suatu sistem manajemen jalan.

13. Peralatan,Material,Personil danFasilitas dariPejabatPembuatKomitmen

DPUP dan ESDM DIY. menyediakan sarana dan prasarana yaitusoftware piranti lunak Indonesian Integrated Management System(IIRMS) untuk analisi data dan pemasukan (inputing) data. Pemasukandata lapangan ke dalam piranti lunak Indonesian IntegratedManagement System (IIRMS) dilakukan di Kantor Bidang Bina Marga,DPUP dan ESDM Daerah Istimewa Yogyakarta, J alan Gowongan KidulNo. 61, Yogyakarta.

a) Akomodasi dan Ruangan KantorSesuai kontrak.

b) Staf Pengawas/Pendamping

Pengguna jasa akan mengangkat petugas atau wakilnya yangbertindak sebagai pengawas atau pendamping (counterpart), atauproject officer (PO) dalam rangka pelaksanaan jasa konsultansi

c) Fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa yang dapat digunakanoleh penyedia jasa.Sesuai kontrak.

.14. Peralatan dan

Material dariPenyedia J asaKonsultansi

Penyedia jasa harus menyediakan dan memelihara semua fasilitas danperalatan yang dipergunakan untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan.Sesuai kontrak..


43/361

Dokumen Pemilihan


15.LingkupKewenanganPenyedia J asa

Konsultan harus bekerja sama sepenuhnya dengan Kepala Bidang BinaMarga DPUP & ESDM DIY selaku Pejabat Pembuat Komitmen, dalammelaksanakan pekerjaan secara professional dan dengan penuhtanggung jawab sesuai kebijakan dan ketentuan serta peraturan yangtelah ditetapkan DPUP & ESDM DIY. Dalam pelaksanaannnya,konsultan harus membentuk tim dan organisasi yang mempunyai tugasdalam jasa pelayanan Pengawasan Teknis

16. J angka WaktuPenyelesaianKegiatan

J angka waktu pelaksanaan kegiatan jasa konsultasi pengawasan teknikini adalah 150 (seratus lima puluh) hari kalender bersamaan denganmasa pelaksanaan pekerjaan fisik konstruksi.

17. Personil Kebutuhan Personil (Orang Bulan) untuk jasa konsultansi perencanaanteknik ini adalah sebagai berikut:

No Posisi J umlah

Orang

Bulan

1 Profesional Staff / Tenaga Ahli 2 orang 10,00

2 Sub Profesional Staff / Teknisi 5 orang 6,15

3 Supporting staff / Penunjang 2 orang 10,00

Personil konsultan yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan iniharus bekerja secara penuh dan mempunyai kualifikasi sebagai berikut :

a. Team Leader (Ahli Muda)

Team Leader (Ahli Muda) disyaratkan seorang Sarjana Teknik NonKeguruan Strata Satu (S1) Jurusan Teknik Sipil lulusan perguruantinggi negeri atau swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulusujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi,berpengalaman secara profesional dalam pekerjaan isnpeksi kondisi

jalan dan/atau jembatan atau dalam perencanaan teknis jalan dan/ataujembatan, serta berpengalaman dalam mengkoordinasikan pekerjaandan pernah menjadi pemimpin tim/profesional staffpada pekerjaan yangserupa/sejenis, sekurang-kurangnya berpengalaman efektif 5 (lima)tahun setelah lulus S1 dan harus mempunyai Sertifikat AhliPerencana Jalan dan atau Jembatan yang

Dokumen Pengadaan IRMS

Documents

Transcript of Dokumen Pengadaan IRMS