Dody Firmanda 2012 - Clinical Pathways RSUD Sampang Jawa Timur
Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
-
Upload
dody-firmanda -
Category
Documents
-
view
225 -
download
0
Transcript of Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
1/95
1
Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
Komisi III AkreditasiKolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia
Prof Sofyan Ismael
Dody Firmanda
Hendriani Selina
Pendahuluan
Mulai tanggal 1 Januari 2010 berlaku implementasi modus keempat dalam eraliberalisasi perdaganan jasa bidang kesehatan untuk negara kawasan Asia
Tenggara sesuai dengan perjanjian kerjasama ASEAN Mutual RecognitionArrangement on Medical Practitioners (MRA-MP). Ada 4 tujuan dalam MRA-MP yakni:
1. mengatur mobilitas praktisi dokter di wilayah ASEAN;2. meningkatkan dan mengembangkan kerja sama pertukaran informasi
antar profesi medis;
3. meningkatkan mutu kualifikasi dan standar layanan dan;
4. kerjasama pendidikan dan pelatihan profesi medis
Pada tanggal 20 November 2008 The Joint Commission Amerika Serikat
meluncurkan Health care at the crossroads: Guiding principles for thedevelopment of the hospital of the future1 berdasarkan hasil rekomendasipertemuan tanggal 26-27 April 2007 di Lake Buena Vista Florida tentang
What does the future hold for hospital care across the globe? The Hospital
of the future.2
Sebelumnya WHO Regional Eropa telah melakukan uji coba suatu instrumen yang akan digunakan untuk menilai kinerja mutu (performamce) rumah sakit
oleh WHO regional Eropa yang dinamakan Performance Assessment Tools for
Disampaikan pada Acara Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA diselenggarakan oleh Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak Indonesia di Hotel Arya Duta, Jakarta 31 Oktober 1 November 2010 .1 The Joint Commission - Health care at the crossroads: Guiding principles for the development of
the hospital of the future, November 20, 2008.2 The Joint Commission and The Joint Commission Resources - What does the future hold for
hospital care across the globe? The Hospital of the future. Florida, April 26-27, 2007.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
2/95
2
Hospital (PATH).3,4,5,6 Kedua instrumen tersebut kemungkinan besar akanditerapkan oleh seluruh rumah sakit di dunia sebagaimana halnya program
WHO World Alliance for Patient Safety Move Program sebagai world classhospitals benchmarking.
Sedangkan sampai saat ini definisi akan World Class yang ada hanya dari UKPrime Minister Cabinet of Office yang mencanangkan Program World ClassServices dikatakan sebagai World Class bila memenuhi tiga syarat kriteriaberikut: 7
1. Kinerjanya (performance) telah melampaui standar nasional danregional;
2. Melakukan benchmarking dan3. Melakukan peningkatan mutu berkelanjutan (continuous quality
improvement)
Ketiga hal di atas dapat dicapai melalui tahapan self-assessment dan
akreditasi.8
3 WHO Regional Office for Europe. Measuring hospital performance to improve the quality of care inEurope: a need for clarifying the concepts and defining the dimensions. January 2003
4 WHO Regional Office for Europe. How can hospital performance can be measured and monitored.August 2003.
5 WHO Regional Office for Europe. PATH (Performance Assessment Tools for Quality Improvement
in Hospitals). 2007.6 WHO Regional Office for Europe. Assuring the quality of care in the European Union. 20087 UK Cabinet Office. Excellence and fairness achieving world class. London, 2008.8 WHO and WFME. WHO/WFME guidelines for accreditation of basic medical education. Geneva/
Copenhagen, 2005.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
3/95
3
MATERI 1:
Sistem Akreditasi IPDSA
Secara ringkas Sistem Akreditasi IPDSA terdiri dari 7 komponen
sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 1 dibawah.
Gambar 1. Tujuh komponen dari Sistem Akreditasi
Dimana dalam implementasinya dilakukan secara secara integrasi sebagaimanadiuraikan sebagai berikut:
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
4/95
4
Manajemen Mutu (Quality Management) IPDSA
Manajemen Mutu (Quality Management) adalah seluruh aktivitas kegiatanfungsi manajemen dari kebijakan, tugas dan tanggung jawab yang dituangkandalam bentuk perencanaan mutu (quality planning), kendali mutu (quality
control), jaminan mutu (quality assurance) dan peningkatan mutu (qualityimprovement)dalam satu sistem mutu.
Quality Management is defined as all activities of the overall
management that determine the quality policy, objectives and
responsibilities, and implement them by such as quality planning, quality
control, quality assurance and quality improvement within the quality
system.
Mutu/Kualitas dapat ditinjau dari berbagai perspektif baik itu dariperspekstif peserta didik dan penyandang dana, tenaga didik dan manajer
pendidikan dari institusi pendidikan dokter spesialis anak maupun pembuat
dan pelaksana kebijakan institusi pendikan dokter spesialis anak di tingkatdepartemen/bagaian/UPF/SMF, fakultas/rumah sakit, nasional (kolegium.MKKI, KKI) dan regional. (Quality is different things to different people
based on their belief and norms).9
Seiring dengan perkembangan era globalisasi, terbukanya arus informasi dansemakin meningkatnya tuntutan pengguna jasa layanan kesehatan akan mutu,
keselamatan serta biaya. Maka prinsip prinsip good corporate governance(dalam hal ini mencakup faculty/hospital/departmental governance dan
clinical governance) yakni transparency, responsiveness dan accountable
akan semakin menonjol serta mengedepankan akan efesiensi dan efektifitassuatu layanan.
Istilah efesiensi sangat berhubungan erat antara inputs dan proses,sedangkan efektifitas berhubungan dengan proses dan hasil. Sedangkanistilah, definisi dan dimensi akan efisiensi juga belum ada kesepakatan yang jelas dan eksplisit tergantung dari berbagai perspektif. Efisiensi dapat
digolongkan kepada efisiensi tehnik (technical efficiency), efisiensi
produksi/hasil (productive efficiency) dan efisiensi alokatif
(allocative/societal efficiency) termasuk didalamnya bidang market dan
9 Adams C, Neely A. The performance prism to boost success. Measuring Health Business Excellence 2000;
4(3):19-23.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
5/95
5
kesehatan. Oleh karena itu saat ini dibutuhkan tidak hanya doing thingsright, akan tetapi juga diperlukan prinsip manajemen doing the right things
(dikenal sebagai increasing effectiveness) sehingga kombinasi keduanyadisebut sebagai prinsip manajemen layanan modern doing the right thingsright. (Gambar 2 dan 3). 10,11,12,
Gambar 3. Ruang lingkup kualifikasi penguasaan materi bagi pemimpin institusi
pendidikan dokter spesialis anak dan manajer mutu pendidikan (qualitymanager) 11-12
10 Firmanda D. Key to success of quality care programs: empowering medical professional. Global
Health Journal 2000; 1(1) http://www.interloq.com/a26.htm11 Firmanda D. The pursuit of excellence in quality care: a review of its meaning, elements, and
implementation. Global Health Journal2000;1(2) http://www.interloq.com/a39vlis2.htm12 Firmanda D. Total quality management in health care (Part One). Indones J Cardiol Pediatr 1999;
1(1):43-9.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
6/95
6
Gambar 3. Evolusi prinsip manajemen layanan kesehatan dan pendidikan.13-15
Perkembangan akan mutu itu sendiri dari cara inspection, quality control,
quality assurance sampai ke total quality sangat bervariasi sesuai denganperkembangan ilmu. Jepang menggunakan istilah quality control untuk
seluruhnya, sedangkan di Amerika memakai istilah continuous quality
improvement untuk total quality dan Inggris memakai istilah qualityassurance untuk quality assurance, continuous quality improvement maupununtuk total quality dan tidak membedakannya. (Lihat Gambar 4).
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
7/95
7
Gambar 4. Skema sederhana perkembangan mutu.
Evolusi perkembangan mutu itu sendiri berasal dari bidang industri pada awalakhir abad ke sembilan belas dan awal abad ke dua puluh di masa perang dunia
pertama. Pada waktu itu industri senjata menerapkan kaidah inspectiondalam menjaga kualitas produksi amunisi dan senjata. Kemudian Shewartmengembangkan dan mengadopsi serta menerapkan kaidah statistik sebagai
quality control serta memperkenalkan pendekatan siklus P-D-S-A (Plan, Do,Study dan Act) yang mana hal ini kemudian dikembangkan oleh muridnya
Deming sebagai P-D-C-A (Plan, Do, Check dan Action). Kaidah PDCA inimenjadi cikal bakal yang kemudian dikenal sebagai generic form of quality
system dalam quality assurance dari BSI 5751 (British Standards ofInstitute) yang kemudian menjadi seri EN/ISO 9000 dan 14 000. (LihatGambar 5).
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
8/95
8
Gambar 5. Contoh dari model Quality Assurance versi ISO 9001:2008
Tatkala Deming diperbantukan ke Jepang dalam upaya memperbaiki dan
mengembangkan industri, beliau mengembangkan dengan memadukan unsur
budaya Jepang kaizendan filosofi Sun Tzu dalam hal benchmarkingmaupun
manajemen dan dikenal sebagai total quality.13 Sedangkan Total Quality
Management/Service (TQM/S) adalah suatu cara pendekatan organisasidalam upaya meningkatkan efektifitas, efisiensi dan responsif organisasi
secara melibatkan seluruh staf/karyawan dalam segala proses aktifitaspeningkatan mutu dalam rangka memenuhi kebutuhan/tuntutan konsumen
pengguna jasa organisasi organisasi tersebut. (Process driven dan customer-focused oriented). Ini merupakan suatu tingkat tertinggi dalam upaya
organisasi tersebut untuk mencapai tingkat dunia (World Class Quality).14
Secara ringkas ada 5 struktur komponen utama dalam Total Quality
13 Moss F, Palmberg M, Plsek P, Schellekens W. Quality improvement around the world: how much welearn from each other. Qual Health Care 2000;8:63-6.
14 Firmanda D. Total Quality Management in Healthcare (Part One). Indones J Cardiol Pediatr1999;1(1):43-9.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
9/95
9
Management (TQM) yakni understanding the customer, understanding thehospitals business, quality systems, continuous quality improvement dan
quality tools. (Lihat Gambar 6).
Gambar 6. Komponen Total Quality Management(TQM)
Untuk dapat menguasai TQM harus menguasai akan kaidah/tehnik dari
perkembangan mutu itu sendiri dari inspection, quality control dengan sevenbasic statistics process control/ SPC, dan quality assurance dengan ketiga
kompenen utamanya yang terdiri setting standards, checking the standards(audit and accreditation)dan continuous quality improvement (CQI).
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
10/95
10
Quality Assurance (QA)
Quality Assurance (QA) adalah tahap ke tiga dan yang paling penting dalamperkembangan mutu suatu institusi/organisasi menuju tingkat yang lebih luasdan tinggi (total quality).
Program quality assurance terdiri dari15,16:
1. Standarisasi meliputi kriteria yang terukur (measurable) danindikator satuan waktu (time-frame).
2. Akreditasi dilakukan setelah yang akan dinilai melaksanakan peniliandiri (self-assessment)maksimal 2 (dua) kali terlebih dahulu.
3. Kegiatan mutu berkesinambungan (continuous quality improvement)dengan mempergunakan kaidah mutu (Plan-Do-Check-Action) dalam
rangka mempertahankan dan atau meningkatkan mutu.
1. Standar
Standar dibuat berdasarkan kebijakan (policy), tujuan (aims) dan objektif yang telah disepakati bersama dalam institusi tersebut untuk dijadikan
kriteria yang dapat ditinjau dari segi input/struktur, proses dan
output/outcomesebagaimana dapat pada Gambar 7 di bawah.
Untuk bidang kesehatan Donabedian17 dengan structure, process dan
outcome pada awal tahun 80an memperkenalkan tentang cara penilaian untukstandar, kriteria dan indikator. Selang beberapa tahun kemudian Maxwell
mengembangkan six dimensions of quality. Tehnik Donabedian dan Maxwellini lebih menitikberatkan tentang hal membuat standar dan penilaiannya
(akreditasi) yang merupakan 2 dari 3 komponen quality assurance.18, 19
15 Nabitz U, Klazinga N, Walburg J. The EFQM excellence model: European and Dutch experiences
with the EFQM approach in health care. Int J Qual Health Care2000;12(3): 191-201.16 Shaw CD. External quality mechanisms for health care: summary of the ExPERT project on visitatie,
accreditation, EFQM and ISO assessment in European countries. Int J Qual Health Care000;12(3):169-75.
17 Donabedian A. The quality of care: how can it be assessed ? JAMA 1988; 260:1743-8.18 Firmanda D. Total quality management in health care (Part One). Indones J Cardiol Pediatr 1999;
1(1):43-9.19 Firmanda D. The pursuit of excellence in quality care: a review of its meaning, elements, and
implementation. Global Health Journal2000;1(2) http://www.interloq.com/a39vlis2.htm
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
11/95
11
Gambar 7. Hubungan antara tujuan dan objekif suatu organisasi/ institusi
dalam hal standar, kriteria dan indikator mutu berdasarkan pendekatantehnik Donabedian dan Maxwell.
Ada beberapa tehnik/cara dalam membuat standar tersebut: cara
Donabedian atau Maxwell atau bahkan kombinasi antar keduanya (cara Don-Max) sebagaimana contoh berikut (Gambar 8):
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
12/95
12
Gambar 8. Contoh Implementasi Hubungan Tehnik Donabedian dan Maxwelldalam hal standar, kriteria dan indikator mutu.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
13/95
13
Aspek legalitas Akreditasi di Indonesia
Bila kita kaji akan pengembangan akreditasi untuk institusi perguruan tinggisesuai perundangan dan peraturan yang belaku adalah:
1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Pasal 60 dan 61)2. Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
(Pasal 47).3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar
Pendidikan Nasional (Pasal 86, 87 dan 88).4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 28 tahun 2005
tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Secara lengkap pasal-pasal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional adalah sebagai berikut:
Pasal 60:(1) Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan
satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal
setiap jenjang dan jenis pendidikan.
(2) Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan dilakukan olehpemerintah dan/atau lembaga mandiri yang berwenang sebagaibentuk akuntabilitas publik.
(3) Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka.(4) Ketentuan mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.
Pasal 61:
(1) Sertifikasi berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.(2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadapprestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan
setelah lulus ujian yang dislenggrakan oleh satuan pendidikan yangterakreditasi
(3) Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara dan lembagapelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagaipengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
14/95
14
tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan olehsatuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
(4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan PeraturanPemerintah.
Sdangkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang
Guru dan Dosen adalah sebagai berikut:
Pasal 47:(1) Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal
45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:a. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya
2 (dua) tahun;b. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; danc. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan padaperguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
(2) Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk
menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai
dengan kebutuhan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosensebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi
yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diaturdengan Peraturan Pemerintah.
Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005
tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasiadalah sebagai berikut :
Pasal 86:(1) Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan
pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuanpendidikan.
(2) Kewenangan akreditasi sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) dapatpula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan olehPemerintah untuk melakukan akreditasi.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
15/95
15
(3) Akreditasi sebagimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagaibentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil,
transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dankriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.
Pasal 87:(1) Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86
ayat (1) dilakukan oleh :a. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalurformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
b. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadapprogram dan/atau satuan pendidian jenjang pendidikan Tinggi;
danc. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF)
terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal
(2) Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana duimaksud pada ayat(1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentukoleh Gubernur.
(3) Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreiditasisebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
(5) Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud padaayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.
Pasal 88:
(1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2)dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari
Menteri.(2) Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:
a. berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.b. memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi
pendidikan.(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
16/95
16
Sampai saat ini Badan Akreditasi Nasional (BAN) belum penah melakukanakreditasi institusi pendidikan dokter spesialis, dan bahkan belummempunyai standar penilaian akreditasi (elemen dan deskriptornya) untuk
institusi pendidikan dokter spesialis.
Badan Akreditasi Nasional (BAN)20,21,22,23,24,25
Sampai saat ini Badan Akreditasi Nasional (BAN) belum penah melakukan
akreditasi institusi pendidikan dokter spesialis, dan bahkan belum
mempunyai standar penilaian akreditasi (elemen dan deskriptornya) untukinstitusi pendidikan dokter spesialis meskipun telah ada yamg namanya
Standar Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi yang terdiri atas 15 standarseperti berikut:
Standar 1. Kepemimpinan
Standar 2. KemahasiswaanStandar 3. Sumber daya manusiaStandar 4. Kurikulum
Standar 5. Prasarana dan Sarana
Standar 6. PendanaanStandar 7. Tata pamong (governance)Standar 8. Sistem pengelolaan
Standar 9. Sistem pembelajaranStandar 10. Suasana akademik
Standar 11. Sistem informasiStandar 12. Sistem jaminan mutu
Standar 13. LulusanStandar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
Standar 15. Program studi
20 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku I Naskah Akademik, Jakarta 2008.21 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku II Standar danProsedur, Jakarta 2008.22 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku III Pedoman Penyusunan Portofolio, Jakarta
2008.23 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku IV Pedoman Asesmen Lapang, Jakarta 2008.24 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku V Pedoman Penilaian Portofolio, Jakarta 2008.25 Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Buku VI Matriks Penilaian Portofolio Akreditasi
Institusi, Jakarta 2008.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
17/95
17
Deskripsi masing-masing stadar beserta rincian elemen-elemen yang dinilaiitu adalah sebagai berikut.
Standar 1. Kepemimpinan
1.1. Deskripsi Standar Kepemimpinan
Kepemimpinan perguruan tinggi merupakan aspek yang dinilai
berdasarkan merit dalam bidang akademik. Kepemimpinan yang baikditingkat institusi harus dapat menumbuhkan kepemimpinan yangbaik pula pada unit-unit di bawahnya. Sebagai suatu aspek yang
bersifat komprehensif maka kepemimpinan institusi yang baik dinilaidari kemampuan menumbuhkan konsensus dan pemahaman di setiap
unit dalam institusi sehingga semua upaya dan langkah pengembangandidasari oleh visi dan misi institusi, kesadaran terhadap mutu sertamengacu pada harapan-harapan pemangku kepentingan
(stakeholders). Keberhasilan pengembangan kepemimpinan yang baikdidalam suatu institusi juga direfleksikan dari tumbuhnya suatu
suasana akademik yang menjamin kebebasan akademik, komunikasi,
koordinasi, dan interaksi yang efektif serta mengimplementasikanpraktek-praktek baik (good practices) yang berkembang dalam
institusi.
1.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi menerapkan mekanisme pemilihan pemimpin yang
berdasarkan kepatutan dan kepantasan
b. Perguruan tinggi melaksanakan rencana strategis perguruan tinggi yang mencakup visi, misi, tujuan, dan strategi, yang tercermindalam bentuk program-program yang terintegrasi pada semua unitkerja.
c. Perguruan tinggi melakukan sosialissasi tentang rencana strategisyang telah dikembangkan kepada komunitas institusi.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem monitoring dan evaluasi yang
efektif
Standar 2. Kemahasiswaan
2.1. Deskripsi Standar KemahasiswaanMahasiswa adalah kelompok internal stakeholder yang harusmendapatkan manfaat dari proses pendidikan yang dilakukan oleh
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
18/95
18
lembaga pendidikan. Mahasiswa juga merupakan bagian generasimuda bangsa yang membutuhkan pengembangan fisik dan kepribadian
sebagai calon-calon SDM atau pemimpin yang berkualitas dimasadatang.Perguruan tinggi harus memfasilitasi mahasiswa agar bisa
mengembangkan segala potensi yang dimiliki melalui berbagaikegiatan. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus mampu menyiapkan
layanan yang berkualitas untuk pengembangan minat dan bakat dalambidang seni budaya, olah raga, kepekaan sosial dan kemasyarakatan,
pelestarian lingkungan hidup serta kreativitas lainnya. Perguruantinggi juga harus mampu mengembangkan nilai-nilai profesionalisme
agar mahasiswa dapat beradaptasi secara cepat saat memasuki duniaprofesi.
2.2. Elemen Penilaiana. Perguruan tinggi memilki unit-unit pelayanan mahasiswa yang
dapat dimanfaatkan untuk membina dan mengembangkanpenalaran, minat, bakat, seni, dan kesejahteraan
b. Perguruan tinggi menyediakan unit-unit layanan yang
dimanfaatkan oleh mahasiswa.
c. Perguruan tinggi memilki kode etik mahasiswa dan melakukansosialisasi.d. Perguruan tinggi meningkatkan partisipasi dan prestasi
mahasiswa dalam kegiatan ilmiah mahasiswa dan dalam bidangminat dan bakat di tingkat lokal/ nasional/ regional/ global.
e. Partisipasi dan prestasi mahasiswa1) Prestasi dalam kegiatan ilmiah nasional atau internasional
(selama 3 tahun terakhir)2) Prestasi dalam bidang minat dan bakat (olahraga, seni dan
lain-lain) ditingkat nasional atau internasional (selama 3tahun terakhir)f. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan mahasiswa terhadap
layanan aktivitas kemahasiswaan.
Standar 3. Sumberdaya Manusia
3.1. Deskripsi Standar Sumberdaya ManusiaSumberdaya manusia perguruan tinggi adalah dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung yang
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
19/95
19
bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhanprogram tri darma perguruan tinggi.
Perguruan tinggi harus dapat mengelola dan menempatkansumberdaya manusia sebagai komponen utama untuk mensukseskanprogram perguruan tinggi dalam rangka mencapai visi dan misinya.
Perguruan tinggi harus mempunyai sistem pengelolaan sumberdayamanusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan
pengembangan.
3.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sumberdaya
manusia yang mencakup sub-sub sistem perencanaan, rekrutmendan seleksi, orientasi dan penempatan pegawai, pengembangan
karir, penghargaan dan sanksi, remunerasi, pemberhentianpegawai, yang transparan dan akuntabel berbasis pada
meritokrasi, keadilan, dan kesejahteraan.
b. Kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen
1) Rasio dosen tetap dan mahasiswa
2) Dosen tetap berpendidikan minimal magister
3) Dosen tetap bergelar doktor untuk universitas, institut dansekolah tinggi, sedangkan untuk politeknik dan akademi,
dosen tetap bersertifikasi keahlian sesuai bidangnya
4) Untuk universitas, institut dan sekolah tinggi, jumlah guru
besar tetap, sedangkan untuk politeknik dan akademi, jumlah
lektor kepala
c. Perguruan tinggi melakukan survei kepuasan dosen, pustakawan,
laboran, teknisi, tenaga administrasi, dan tenaga pendukung
terhadap sistem pengelolaan sumberdaya manusia.
d. Perguruan tinggi memiliki Kode Etik dosen dan tenaga
kependidikan.
e. Perguruan tinggi memiliki tenaga kependidikan yang
bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis, dan
pustakawan.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
20/95
20
Standar 4. Kurikulum
4.1. Deskripsi Standar Kurikulum
Kurikulum merupakan rancangan seluruh kegiatan pembelajaranmahasiswa sebagai rujukan program studi dalam merencanakan,melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya
untuk mencapai tujuan program studi. Kegiatan pembelajaranmahasiswa adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswadari kegiatan perkuliahan (tatap muka atau jarak jauh), praktikum
atau praktek, seminar, dan tugas-tugas perkuliahan lainnya.
Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakekatkeilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan
terhadap bidang ilmu yang dicakup oleh suatu program studi denganmemperhatikan dan mengikuti perkembangan Ipteks. Oleh karena
itu, kurikulum harus selalu dikembangkan atau dimutakhirkan secara
periodik untuk menyesuaikannya dengan perkembangan Ipteks dankebutuhan pemangku kepentingan.
Kurikulum merupakan acuan dasar pembentukan dan penjaminantercapainya komptensi lulusan dalam setiap program akademik padatingkat program studi. Dalam hal kebutuhan yang dianggap perlumaka perguruan tinggi dapat menetapkan penyertaan komponen
kurikulum tertentu menjadi bagian dari struktur kurikulum yangdisusun oleh masing-masing program studi. Perguruan tinggi harusmampu menciptakan sistem tata pamong yang dapat mendorongpemutakhiran kurikulum ditingkat program studi sesuai dengan
perkembangan Ipteks yang dinamis. Sistem penjaminan mutu ditingkat perguruan tinggi harus pula mengikutsertakan pemantauan
pelaksanaan serta evaluasi hasil-hasil yang dicapai sebagai cerminan
dari adanya peningkatan mutu berkelanjutan dalam penyelenggaraan
program-program akademik perguruan tinggi tersebut.
Peranan institusi perguruan tinggi yang menaungi program studitersebut adalah memfasilitasi dan memberdayakan program studi
dalam mengembangkan kurikulum yang mengikuti perkembanganIpteks dan kebutuhan pemangku kepentingan.
4.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, peraturan, pedoman atau
buku panduan yang memfasilitasi program studi untuk melakukan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
21/95
21
perencanaan, pengembangan, dan pemutakhiran kurikulum secaraberkala dan berkesinambungan.
b. Perguruan tinggi memiliki komitmenn untuk mengalokasikananggaran dan mempersiapkan sumberdaya yang dapat digunakan
oleh program studi untuk merencanakan melaksanakan,mengembangkan, memutakhirkan kurikulum.
c. Perguruan tinggi memiliki bukti berupa data dan laporan yang
menunjukkan bahwa program studi telah merencanakan,melaksanakan, mengembangkan, dan memutakhirkan kurikulum.
Standar 5. Sarana dan Prasarana
5.1. Deskripsi Standar Sarana dan PrasaranaSarana dan prasarana adalah unsur penunjang dalam pelaksanaan tri
dharma perguruan tinggi, yang mencakup bangunan, perabotan,
peralatan (perangkat keras dan lunak), dan sistem pengamanan asetdan kampus. Sesuai dengan visi, misi atau mandatnya maka suatu
perguruan tinggi membutuhkan pengembangan suatu sistempengelolaan yang mencakup perencanaan, pengadaan, pendataan,pemanfaatan, pemeliharaan, penghapusan, serta pemutahiran semua
sarana dan prasarana. Perguruan tinggi harus memiliki panduan
khusus mengenai kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, termasuk sistem klasifikasi, inventarisasi daninformasi keberadaannya. Perguruan tinggi harus memiliki sistem
pengelolaan yang menjamin adanya akses yang lebih luas terutamabagi mahasiswa dan dosen melalui penerapan model-model resourcesharing. Bentuk kepemilikan lain seperti sewa, pinjam atau hibah
harus dinyatakan dalam surat kesepakatan antara perguruan tinggi
dan pihak terkait dengan kepastian hukum yang jelas.
5.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki sistem pengelolaan sarana dan
prasarana yang efektif dan efisien dengan memanfaatkanteknologi informasi, mencakup sistem inventarisasi yang lengkap.Sistem pengelolaan tersebut mencakup pula pola pelaporan
secara berkala dari unit pelaksana kepada pihak manajemen
serta dapat dipergunakan sebagai informasi bagi para pengguna
(mahasiswa dan dosen).
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
22/95
22
b. Perguruan tinggi memiliki kebijakan, pedoman, panduan, danperaturan yang jelas tentang keamanan dan keselamatan
penggunaan sarana dan prasarana di tingkat institusi. Buktipelaksanaan dari kebijakan tersebut harus dapat dilacak dariperaturan yang lebih rinci dan aplikatif serta laporan berkala di
tingkat laboratorium/studio/perpustakaan dan tempat-tempatlain di mana kegiatan dilaksanakan.
c. Perguruan tinggi mempunyai dokumen kepemilikan, hibah, sewa,atau pinjam melalui kesepakatan atau perjanjian sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku antara perguruan tinggi dan pihak
terkait.
Standar 6. Pendanaan
6.1. Deskripsi Standar Pendanaan
Perguruan tinggi harus mampu menjamin pendanaan yang memadaiuntuk penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi serta
peningkatan mutunya secara berkelanjutan. Usaha-usaha
penggalangan dana oleh suatu perguruan tinggi harus mengacu padavisi dan misi perguruan tinggi tersebut, karakter perguruan tinggi
sebagai badan hukum nirlaba serta tidak bertentangan denganketentuan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas serta
transparansi harus pula menjiwai sistem-sistem pengelolaan dana
yang diberlakukan, tanpa meninggalkan kaidah-kaidah akuntansi yang benar termasuk sistem audit internal atau publik yangditetapkan oleh pengelola perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang
baik harus dapat menunjukkan sistem pengelolaan keuangan yangsehat, transparan, dan akuntabel. Pelaporan periodik yang akuntabel
dan transparan harus dapat menjamin terselenggaranya program
akademik yang bermutu secara berkelanjutan, minimum selama limatahun ke depan.
6.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki laporan audit keuangan yang memuatkeandalan sumber pendanaan dan pemanfaatannya.
b. Perguruan tinggi memiliki bukti mengenai proporsi dana yangdialokasikan untuk pengembangan program akademik
dibandingkan dengan investasi pada aspek fisik, sarana dan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
23/95
23
prasarana.
c. Perguruan tinggi harus mempunyai sistem montoring dan evaluasi
pendanaan secara internal yang akuntabel dengan terhadapsemua unit kerja dengan persetujuan dari pimpinan yang
berwenang.
d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme penetapan biaya pendidikan yang dibebankan kepada mahasiswa serta laporan proses
pengambilan keputusan.
e. Perguruan tinggi mampu memperoleh dukungan dana untuk
program akademik dari luar institusi.
Standar 7. Tatapamong
7.1. Deskripsi Standar TatapamongTatapamong (governance) mencakup sistem, struktur organisasi dan
mekanisme yang menjamin pengelolaan institusi dengan transparan
dan akuntabel. Tatapamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai
moral, etik, integritas yang dianut serta norma-norma akademik.Perguruan tinggi dapat membentuk lembaga-lembaga tertentu yangdianggap penting untuk menciptakan suatu tata pamong yang baik,
seperti adanya dewan penyantun, senat akademik atau senatperguruan tinggi, majelis guru besar serta lembaga-lembaga lain
pada tataran pelaksana (eksekutif). Dalam hubungannya dengan
lingkungan eksternal maka tatapamong yang baik harus dapatmenciptakan hubungan saling menghormati antara Institusi denganlembaga-lembaga pemerintah, kelompok-kelompok masyarakat sertainstitusi lain.
7.2. Elemen Penilaiana. Perguruan tinggi telah memiliki unit tatapamong dalam bentuk
dan struktur yang sesuai dengan kebutuhan institusi sertaperaturan yang berlaku lengkap dengan fungsi dan wewenangyang jelas.
b. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis yang mencakup visi,misi, tujuan, dan strategi yang dirumuskan melalui pendekatan
yang sistemik dan sistematik dengan mengintegrasikankepentingan seluruh stakeholders, dipublikasikan dengan baik
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
24/95
24
sehingga semua sivitas akademika dapat dengan mudah meng-aksesnya.
c. Perguruan tinggi mengembangkan SOP yang memberikangambaran jelas tentang mekanisme untuk melakukan
perencanaan, pengembangan serta implementasi kebijakan-kebijakan perguruan tinggi bagi setiap unit tatapamong.
d. Perguruan tinggi secara bertanggung jawab menyebarluaskan
hasil kinerjanya secara berkala kepada stakeholders sebagaibentuk akuntabilitas publik
Standar 8. Sistem Pengelolaan
8.1. Deskripsi Standar Sistem PengelolaanUntuk mengelola program reguler maupun program-programpengembangan, perguruan tinggi memerlukan sistem pengelolaan
dari tingkat institusi sampai tingkat fakultas/jurusan/programstudi mencakup pembagian fungsi dan wewenang yang jelas dansistematis dalam alur kerja, SOP serta tanggung jawab setiap unit
tatapamong. Perguruan tinggi harus pula memiliki unit kerja yang
melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap
kinerja unit-unit tatpamong perguruan tinggi. Suatu sistempengelolaan yang baik harus memiliki prasarana dan sarana agarunit-unit tersebut dapat melakukan layanan yang efektif dan
efisien. Hasil monitoring dan evaluasi harus dipublikasikan kepadaseluruh stakeholders untuk menjamin transparansi dan
akuntabilitas.
8.2. Elemen Penilaiana. Perguruan tinggi memiliki rancangan dan analisa jabatan, job
description, prosedur kerja, program peningkatan kompetensimanajerial yang sistematis untuk menggambarkan terjadinyaproses pengelolaan yang efektif dan efisien di setiap unit-unit
kerja.
b. Perguruan tinggi memiliki proses manajemen yang memungkinkan
unit-unit kerja menjalankan seluruh fungsi-fungsi manajemen.
c. Perguruan tinggi memiliki kriteria dan instrumen penilaian sertamenggunakannya untuk mengukur kinerja setiap unit kerja.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
25/95
25
Standar 9. Sistem Pembelajaran
9.1. Deskripsi Standar Sistem PembelajaranPerguruan tinggi harus mengembangkan sistem dan prosespembelajaran yang mencerminkan strategi untuk mencapai tujuan.
melaksanakan misi dan mewujudkan visinya. Sistem pembelajarantersebut harus dengan mudah dapat ditemukan didalam pedoman
akademik sebagai acuan bagi semua unit pelaksana pembelajarandan memuat kebijakan, peraturan, kode etik, norma dan nilai-nilai
akademik. Perguruan tinggi harus senantiasa melakukan pengkajiandan pengembangan sistem pembelajaran yang menjamin terjadinya
pemutahiran semua komponen-komponennya. Dalam menjamin prosesdan mutu pembelajaran, perguruan tinggi harus melakukan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan sistem pembelajaran secaraberkala. Perguruan tinggi juga harus menyediakan fasilitas, saranadan prasarana pembelajaran yang dapat diakses serta dimanfaatkan
untuk mendukung interaksi akademik antara mahasiswa, dosen,pakar, dan nara sumber lainnya dalam kegiatan-kegiatanpembelajran.
9.2. Elemen Penilaiana. Perguruan tinggi mengembangkan sistem pembelajaran sesuai
dengan visi, misi dan tujuan institusi serta dipublikasikan di
dalam pedoman akademik serta dijadikan acuan oleh semua unitpelaksana pembelajaran.
b. Perguruan tinggi memiliki unit atau lembaga yang mempunyaifungsi mengkaji dan mengembangkan sistem dan mutu
pembelajaran yang hasilnya dimanfaatkan oleh institusi.
c. Perguruan tinggi menyediakan sarana dan prasaranapembelajaran yang terpusat dan dapat diakses sertadimanfaatkan untuk mendukung interaksi akademik antara
mahasiswa, dosen, pakar, dan nara sumber lainnya dalamkegiatan-kegiatan pembelajaran.
d. Kondisi fisik dan layanan perpustakaan di tingkat institusimemperhatikan aspek-aspek berikut: ukuran ruangan yang
memadai, kondisi ruangan yang memenuhi syarat keamanan (alat
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
26/95
26
pemadam kebakaran), kesehatan dan kenyamanan (suhu,pencahayaan, sirkulasi udara), d.peralatan bantu bagi pengunjung
(mesin photo-copy, alat pencari katalog buku), jenis dan bahanputaka lengkap (buku teks bahasa Indonesia dan bahasa asing, jurnal luar dan dalam negeri, e-journals, bahan audio video),
layanan antar perpustakaan, layanan e-library denganperputakaan di fakultas/jurusan/prodi, rasio buku dengan
jumlah mahasiswa memadai (1:10 sampai 1:20), rasio buku teksterbitan 5 tahun terakhir dibandingkan dengan total jumlah
buku, waktu layanan perpustakaan menacapai 8 10 jam sehari,program pemeliharaan perpustakaan secara berkala (fumigasi,
kebersihan), dan ruang diskusi untuk kelompok belajarmahasiswa.
e. Memiliki ruang diskusi untuk kelompok belajar mahasiswa.
f. Sistem Pembelajaran menjamin terselenggaranya prosespembelajaran yang objektif, adil dan akuntabel dicerminkan dariadanya evaluasi mahasiswa terhadap proses pembelajaran secara
berkala dan hasilnya ditindaklanjuti.
Standar 10. Suasana Akademik
10.1. Deskripsi Standar Suasana Akademik
Suasana Akademik adalah kondisi yang dapatmenumbuhkembangkan semangat peningkatan mutu akademik,
interaksi di antara dosen dan mahasiswa, kuantitas dan kualitaskegiatan akademik, mendorong pengembangan profesionalisme,
kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik serta
penghormatan kepada kebenaran dan semangat belajar yang tidakkunjung padam.
Suasana akademik harus dapat diamati dalam berbagai kegiatanakademik yang diprakarsai sendiri oleh dosen maupun mahasiswa.
Prakarsa tersebut didorong dan difasilitasi oleh institusi berupaprogram-program yang kongkrit.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
27/95
27
10.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki kebijakan dan program institusi yangmendorong pengembangan suasana akademik dalam bentukpemberian penghargaan bagi dosen dan mahasiswa.
b. Perguruan tinggi melaksanakan program institusi yang terjadwal
untuk meraih keunggulan akademik di dalam dan di luar kampusyang meningkatkan gairah dan suasana akademik.
1) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupapenyediaan dana oleh institusi, untuk meraih unggulan
akademik didalam dan di luar kampus.2) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupa
penyelenggaraan seminar, lokakarya, simposium,demonstrasi/pameran, dan lomba karya ilmiah dosen dan
mahasiswa.
3) Pelaksanaan program institusi yang terjadwal, berupakeikutsertaan dalam forum ilmiah di tingkat nasional dan
internasional.
Standar 11. Sistem Informasi
11.1. Deskripsi Standar Sistem InfromasiPerguruan tinggi harus memiliki sistem informasi yang disiapkanuntuk mendukung pengelolaan dan peningkatan mutu program
akademik. Sistem informasi dalam suatu perguruan tinggi minimal
terdiri atas pengumpulan data, analisis, penyimpanan, pengambilankembali data (retrieval), presentasi data dan informasi sertakomunikasi dengan pihak berkepentingan yang dibangun secara
terpusat di tingkat perguruan tinggi dan atau terdistribusi padaunit-unit terkait. Data dan informasi yang dikelola oleh perguruan
tinggi dapat meliputi akademik, kemahasiswaan, sumberdaya
manusia, prasarana dan sarana, administrasi dan keuangan serta
data lain yang dianggap perlu untuk kepentingan berbagai pihak.Dalam berbagai hal, perguruan tinggi harus dapat memanfaatkansistem informasi yang dimilikinya untuk memelihara komunikasi dan
koordinasi internal serta kerjasama dengan institusi lain,pemerintah, alumni, perusahan/industri atau masyarakat luas.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
28/95
28
Berkenaan dengan perkembangan teknologi informasi yang sangatcepat maka perguruan tinggi harus mampu melakukan pengelolaan
yang profesional serta pemutahiran terhadap piranti keras danlunak, sumber daya manusia serta organisasi pengelola untukmenjamin pertumbuhan sistem informasi yang telah dibangun
tersebut. Perguruan tinggi juga harus menjamin akses bagimahasiswa, staf dan sivitas akademika lainnya untuk memanfaatkan
keberadaan sistem informasi tersebut melalui peraturan-peraturan yang transparan.
11.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki blue print yang jelas tentangpengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi
termasuk sistem yang mengatur aliran data, otorisasi aksesdata, dan sistem disaster recovery.
b. Perguruan tinggi memiliki sistem pendukung pengambilankeputusan (decision support system) membantu pimpinan dalam
melakukan perencanaan dan analisa evaluasi diri dengan lebihbaik dan pengambilan keputusan yang lebih obyektif.
c. Sistem informasi yang dimiliki berupa basis data dan informasi yang minimal mencakup keuangan perguruan tinggi, aset, sarana
dan prasarana, administrasi akademik, profil mahasiswa danlulusan, dosen dan tenaga pendukung.
d. Perguruan tinggi memiliki sistem informasi yang dimanfaatkanuntuk komunikasi internal dan eksternal kampus serta akses bagi
mahasiswa dan dosen terhadap sumber-sumber informasi ilmiah
e. Perguruan tinggi memiliki kapasitas internet dengan rasio
bandwidthper mahasiswa yang memadai.
Standar 12. Sistem Penjaminan Mutu Internal
12.1. Deskripsi Standar Sistem Penjaminan Mutu InternalUntuk menjaga dan meningkatkan mutu pendidikan perguruan tinggi
secara berkelanjutan, setiap perguruan tinggi harus memilikisistem penjaminan mutu sebagai bagian dari sistem pengelolaan dan
proses pelaksanaan program-program akademik. Sistem penjaminan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
29/95
29
mutu dibentuk ditingkat institusi dan dapat pula dikembangkan ditingkat fakultas/jurusan, sesuai dengan kebutuhan.
Sistem penjaminan mutu internal pada suatu perguruan tinngitercermin pada adanya pengorganisasian, dan manual mutu yangmemuat pernyataan mutu sebagai komitmen institusi, kebijakan
mutu, prosedur mutu instruksi kerja mutu. Perguruan tinggi harusmenetapkan sasaran mutu yang harus dicapai oleh unit-unit kerja
sesuai dengan kapasitas dan kinerja masing-masing. Perguruantinggi juga harus memiliki mekanisme peningkatan mutu
berkelanjutan serta pengembangan sistem penjaminan mutu untukmenyesuaikan dengan tuntutan perkembangan di tingkat nasional
maupun internasional.
Pelaksana monitoring dan evaluasi terhadap proses peningkatanmutu berkelanjutan dapat berkoordinasi dengan pelaksana auditinternal, jika ada, untuk memberikan masukan kepada pihak yang
bertanggung jawab untuk melakukan tindakan perbaikan yangefektif.
Perguruan tinggi harus memiliki sistem rekaman data dan informasi
yang baik mengenai proses serta hasil pelaksanaan sistempenjaminan mutu. Rekaman data dan informasi yang baikdimaksudkan untuk memungkinkan pelacakan kembali data dan
informasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dinikepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
Hasil-hasil seluruh sistem penjaminan mutu yang terdokumentasi
dengan baik hendaknya digunakan sebagai bagian yang tidakterpisahkan dari program penjaminan mutu eksternal termasuk
program untuk memperoleh akreditasi.
12.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi menjalankan sistem penjaminan mutu yangdidukung dengan adanya bukti-bukti berupa manual mutu, dan
pelaksanaannya.
1) Keberadaan Manual Mutu
2) Implementasi penjaminan mutu
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
30/95
30
b. Perguruan tinggi menetapkan sasaran mutu, memonitor danmengevaluasi pencapaiannya, minimal di bidang pendidikan,
penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.c. Perguruan tinggi merekrut calon mahasiswa yang bermutu.
d. Perguruan tinggi memiliki daya tarik institusi bagi calon
mahasiswa dari berbagai daerah di indonesia dan luar negeri.
e. Perguruan tinggi memiliki rekaman data yang diolah menjadi
informasi untuk memungkinkan pelacakan kembali data daninformasi yang diperlukan serta memberikan peringatan dini
kepada pihak yang melakukan tindakan perbaikan.
f. Perguruan tinggi memiliki komitmen institusi untuk menyediakandana yang menjamin upaya peningkatan mutu internal serta
akreditasi, secara terus menerus.
Standar 13. Lulusan
13.1. Deskripsi Standar Lulusan
Lulusan merupakan salah satu output langsung dari prosespendidikan yang dilakukan oleh perguruan tinggi. Lulusan ini harus
memiliki kompetensi akademik maupun soft skills sebagaimanadinyatakan oleh sasaran mutu serta dibuktikan oleh kinerja lulusandi masyarakat sesuai dengan profesinya. Perguruan tinggi berperan
penting dalam melakukan analisis data akademik seluruh program
studi yang menggambarkan kinerja perguruan tinggi secarakeseluruhan untuk menilai karakteristik, profil dan pemetaanlulusan. Perguruan tinggi harus berupaya membantu lulusanmendapat pekerjaan dan meningkatkan interaksi antara lulusan dan
institusi.
Perguruan tinggi harus mempunyai mekanisme yang menjaminpemanfaatan hasil evaluasi dan pelacakan lulusan di tingkat
institusi untuk pengembangan jurusan/program studi.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
31/95
31
13.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki angka efisiensi edukasi yang ideal.
b. Masa tunggu lulusan untuk bekerja relatif singkat.
c. Perguruan tinggi memiliki upaya-upaya dalam melakukan
pelacakan lulusan secara periodik.
d. Perguruan tinggi memiliki mekanisme yang menjamin evaluasi
hasil pelacakan lulusan digunakan sebagai umpan balik bagiinstitusi dalam menentukan kebijakan akademik
e. Perguruan tinggi memberikan layanan bimbingan karir dan
informasi kerja bagi mahasiswa dan lulusan
Standar 14. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
14.1. Deskripsi Standar Penelitian dan Pengabdian kepada
Masyarakat
Perguruan tinggi mendorong lembaga penelitian dan pengabdian
masyarakat untuk meningkatkan peran dan fungsinya dalammemfasilitasi dan memberdayakan dosen untuk melakukanpenelitian inovatif yang mempertimbangkan kearifan lokal serta
pengabdian masyarakat yang tepat sasaran.Perguruan tinggi melakukan diseminasi dan promosi hasil-hasilpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat serta upaya untuk
pemerolehan hak atas kekayaan intelektual yang dilakukan lembaga,
dosen, dan mahasiswa.Perguruan tinggi melakukan upaya-upaya memperoleh danapenelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berbentukkerjasama mutual benefit dengan berbagai institusi atau lembaga
serta berbagai hibah kompetisi.
Perguruan tinggi memiliki data dan informasi tentang publikasikarya ilmiah, hak paten, karya inovatif serta hasil-hasil pengabdian
kepada masyarakat yang dilakukan lembaga, dosen, dan mahasiswa.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
32/95
32
14.2 Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengabdiankepada masyarakat yang berisi ketentuan tentang prosedurstandar perencanaan serta implementasi penelitian dan
pengabdian kepada masyarakata. Pedoman pengelolaan penelitian yang dikembangkan oleh
institusi dan dipublikasikan, mencakup beberapa aspekberikut.
1) Kebijakan dasar penelitian yang meliputi antara lain:arah dan fokus, jenis dan rekam jejak penelitian unggulan,
pola kerjasama dengan pihak luar, pendanaan, sistemkompetisi, penanganan plagiasi, paten dan hak atas
kekayaan intektual2) Rencana dan pelaksanaan penelitian yang mencakup agenda
tahunan, peraturan pengusulan proposal dan pelaksanaan
penelitian, keterlibatan mahasiswa dalam penelitian3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutu penelitian4) Pemanfaatan hasil penelitian oleh masyarakat dan industri
b. Pedoman pengelolaan pengabdian kepada masyarakat yang
dikembangkan oleh institusi dan dipublikasikan, mencakupbeberapa aspek berikut.1) Kebijakan dasar pengabdian kepada masyarakat yang
meliputi antara lain: visi dan misi, pola kerjasama denganpihak luar, pendanaan, paten dan hak atas kekayaan
intektual.2) Rencana dan pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat
yang mencakup agenda tahunan, peraturan pengusulanproposal dan pelaksanaan, keterlibatan mahasiswa.
3) Monitoring dan evaluasi untuk penjaminan mutupengabdian kepada masyarakat.4) Pemanfaatan hasil pengabdian kepada masyarakat oleh
masyarakat dan industri.c. Publikasi hasil-hasil penelitian *)
1) Dipublikasikan dalam jurnal yang memiliki reputasi danprosiding ilmiah internasional.
2) Dipublikasikan dalam jurnal dan prosiding ilmiah nasional
terakreditasi.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
33/95
33
d. Pengabdian kepada masyarakat yang terkait denganpenelitian.
e. Penghargaan karya inovatif dosen dan/ mahasiswa dalam 5tahun terakhir.
f. Jumlah dosen yang menulis buku ajar yang diterbitkan selama
5 tahun terakhir
b. Perguruan tinggi memfasilitasi agar karya-karya ilmiah dosenmemperoleh paten/hak cipta
c. Perguruan tinggi memacu dosen dan mahasiswa untuk melakukanpenelitian dan pengabdian kepada masyarakat per tahun
Standar 15. Program studi
15.1. Deskripsi Standar Program Studi
Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang mencakup studi kelayakan yang mengacustatuta dan anggaran dasar, renstra, ketentuan/peraturanperundang-undangan yang berlaku serta prosedur yang jelas.
Perguruan tinggi mendorong program studi untuk mencapaipengakuan publik dalam bentuk pencapaian akreditasi nasional
maupun internasional.
15.2. Elemen Penilaian
a. Perguruan tinggi memiliki pedoman pembukaan dan penutupan
program studi yang diterbitkan oleh perguruan tinggi dan dapat
diakses dengan mudah.b. Perguruan tinggi memiliki data dan informasi mutakhir tentang
peringkat serta masa berlaku akreditasi nasional/ internasionaldari semua program studi.
c. Jumlah program studi sarjana (untuk universitas, institut, dansekolah tinggi) dan program diploma III (untuk akademi dan
politeknik) terakreditasi A
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
34/95
34
Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh BAN-PT terhadap perguruantinggi negeri dan swasta yang dapat berbentuk universitas, institut, sekolah
tinggi, politeknik, dan akademi. Akreditasi dilakukan melalui prosedursebagai berikut:
1. BAN-PT memberitahu perguruan tinggi mengenai prosedurpelaksanaan akreditasi institusi.
2. Perguruan tinggi mengajukan permohonan kepada BAN-PT untukdiakreditasi dengan melampirkan persyaratan eligibilitas yaitu:
a. SK Pendirian Institusi PTb. AD/ART atau Statuta.
c. Renstra/RIP/RJPd. Sistem Penjaminan Mutu dan laporan hasil evaluasi-diri institusi.
e. Laporan monitoring dan evaluasi institusi.f. Informasi tentang izin operasional program studi.g. Informasi tentang alokasi dana untuk penjaminan mutu.
h. Informasi tentang jumlah seluruh program studi dan jumlahprogram studi yang masih nterakteditasi.
3. BAN-PT mengkaji permohonan dan laporan hasil evaluasi-diri
berdasarkan persyaratan awal (elijibilitas).
4. Jika telah memenuhi persyaratan awal, BAN-PT mengirimkaninstrumen akreditasi kepada institusi terkait setelah rangkumanhasil evaluasi-diri dinilai memenuhi syarat.
5. Perguruan tinggi menyusun portofolio sesuai dengan cara yangdituangkan dalam Pedoman Penyusunan Portofolio Institusi
Perguruan Tinggi.6. Perguruan tinggi mengirimkan portofolio tersebut beserta
lampiran-lampirannya kepada BAN-PT.7. BAN-PT memverifikasi kelengkapan portofolio tersebut.
8. BAN-PT menetapkan (melalui seleksi dan pelatihan) tim asesor yangterdiri atas tiga sampai tujuh orang pakar sejawat yang memahamipengelolaan perguruan tinggi.
9. Setiap asesor secara mandiri menilai portofolio (asesmenkecukupan) selama satu bulan di tempat masing-masing.
10. BAN-PT mengundang tim asesor untuk mendiskusikan danmenyepakati hasil penilaian dokumen. Hasil kesepakatan digunakansebagai bahan asesmen lapang.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
35/95
35
11. Tim asesor melakukan asesmen lapang ke lokasi perguruan tinggiselama 3 atau 5 hari.
12. Tim asesor melaporkan hasil asesmen lapang kepada BAN-PT palinglama seminggu setelah asesmen lapang.
13. BAN-PT memvalidasi laporan tim asesor.
14. BAN-PT menetapkan hasil akreditasi pergutuan tinggi.15. BAN-PT mengumumkan hasil akreditasi kepada masyarakat luas,
menginformasikan hasil keputusan kepada asesor yang terkait, danmenyampaikan sertifikat akreditasi kepada pergutuan tinggi yang
bersangkutan.
Prosedur akreditasi perguruan tinggi tersebut sebagaimana dapat dilihatpada Gambar 9 berikut.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
36/95
36
BAN-PT PERGURUANTINGGI TIM ASESOR
Memenuhi syaratkelayakan
Menyampaikanusul akreditasi
Menyusunanportofolio
Menyampaikan
dokumen akreditasikepada BAN-PT
Menilai dokumenakreditasi secaramandiri
Menyusun danmenyampaikanlaporan penilaianmandiri kepada BAN-PT
Asesmen lapang dan penyusunan/penyampaianlaporan asesmen lapang kelompok kepada BAN-PT
Mengkaji usul danpersyaratannya
Menyetujui usul Pengiriman
instrumen akreditasikepada perguruantinggi
Verifikasi laporanasesmen lapang.
Melaporkan hasilverifikasi kepadaSidang Pleno BAN-PT
MenetapkanKeputusan Akreditasi.
Mengumumkan hasilakreditasi kepada
masyarakat terkait Menyampaikansertifikasi akreditasikepada perguruantinggi
Mengembangkanperangkat instrumen
Mngumumkanpelaksanaan AIPT
Menyepakati hasilasesmen lapangkelompok asesor
Verifikasi dokumenakreditasi perguruantinggi
Menunjuk tim asesor
Mengundang tim
asesor untukmenyepakati hasil
penilaian mandiri
Pengamatan
Gambar 9. Prosedur BAN-PT untuk akreditasi perguruan tinggi
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
37/95
37
Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA)
Pada KONIKA XIII 2005 di Bandung telah diajukan Buku Standar Profesidan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak (Gambar 10) yang disusunbersama Pengurus Pusat IDAI dan Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia
(sesuai dengan Undang Undang Nomor 29 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 2b yangmenyatakan bahwa standar pendidikan untuk pendidikan profesi dokter
spesialis disusun oleh kolegium) dan bahkan pada saat yang sama telahdiserahkan kepada Ketua Konsil Kedokteran Indonesia KKI (Dr. Hardi Yusa
Sp.OG) untuk diminta pengesahan KKI sesuai dengan Undang Undang Nomor29 Tahun 2004 Pasal 26 ayat 1 yang menyatakan bahwa standar pendidikan
disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Gambar 10. Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter SpesialisAnak 2005
Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak
tersebut merupakan buku pertama di Indonesia dan bahkan menjadi acuan
organisasi profesi lain dalam membuat dan standarnya. Pada waktu itu Konsil
Kedokteran Indonesia (KKI) belum mempunyai format mengenai hal tersebut.Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anaktersebut disusun dengan memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
38/95
38
Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas),Undang Undang Republik Indonesia Nomor: 29 Tahun 2004 tentang Praktik
Kedokteran, dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor:131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional, serta mengacukepada berbagai referensi luar negeri seperti Trilogy of World Federation
for Medical EducationDocuments World Standards for Medical Education,
British General Medical Council dan Royal College of Physicians, AmericanInstitute of Medicine serta disesuaikan aplikasinya dengan situasi kondisi ditanah air.
Standar Profesi dan Standar Pendidikan untuk Dokter Spesialis Anak dan
Konsultan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini terdiri dari 6 standar, 4Panduan pelaksanaan standar dan 3 instrumen penilaian akreditasi;
selengkapnya adalah sebagai berikut :
1. Standar Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
2. Panduan Pelaksanaan Standar Profesi Ikatan Dokter Anak Indonesia(IDAI)
3. Standar Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Profesi (ContinuousProfessional Development/CPD) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
4. Panduan Penyelenggara Kegiatan Pengembangan Profesi (ContinuousProfessional Development/CPD) Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).5. Instrumen Penilaian Akreditasi Penyelenggara Kegiatan Pengembangan
Profesi (Continuous Professional Development/CPD) Ikatan DokterAnak Indonesia (IDAI)
6. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak7. Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
8. Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak
9. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak10. Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak Konsultan
11. Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak Konsultan12.Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan13. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
39/95
39
Pada tanggal 28 September 2008 menerbitkan Keputusan Konsil KedokteranIndonesia Nomor 21/KKI/KRP/IX/2006 tentang Pengesahan Standar
Pendidikan Profesi Dokter Spesialis dan pada bulan November 2006 KonsilKedokteran Indonesia (KKI) berhasil menerbitkan buku Standar PendidikanProfesi Dokter Spesialis (Gambar 11).
Gambar 11. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006
Format Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006 terdiri dari:
1. Misi dan Tujuan Pendidikan
2. Proses Pendidikan3. Sistem Evaluasi Peserta Didik4. Peserta Didik
5. Staf Akademik
6. Sumber Daya Pendidikan7. Evaluasi Program8. Penyelenggara Program dan Administrasi Pendidikan
9. Perbaikan Berkesinambungan10.Aturan Tambahan
Sebetulnya Buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan untuk Dokter
Spesialis Anak 2005 jauh lebih lengkap dan luas merangkum seluruh aspek
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
40/95
40
maupun segi struktur, proses, output/outcome dan impact dalam satu bukusebagai satu kesatuan. Buku Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis
KKI 2006 merupakan sebagai komponen nomor 6 dari 11 komponen dalam BukuStandar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005.
Esensi dan substansi Komponen 6 dalam Buku Standar Profesi dan StandarPendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 adalah Standar Pendidikan Dokter
Spesialis Anak yang terdiri dari 10 standar yang tidak jauh berbeda esensidan substansinya dengan 10 standar dari Standar Pendidikan Profesi Dokter
Spesialis KKI 2006, karena sama sama mengacu pada Trilogy of World
Federation for Medical Education perbedaannya hanya dari segi format
urutan.
Maka Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia untuk komponen 6 yakniStandar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak menyesuaikan formatnyadengan format dari Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis KKI 2006
sebagaimana Gambar 12.
Gambar 12. Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak 2007
Pada Lampiran 1 (halaman 91 sampai dengan 94) tentang Standar InstitusiPendidikan Dokter Spesialis Anak dalam buku Standar Pendidikan ProfesiDokter Spesialis Anak 2007 sama pesis tanpa perubahan dengan komponen 7
tentang Standar Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak pada halaman 37
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
41/95
41
sampai 39 dalam buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan DokterSpesialis Anak 2005.
Demikian juga Lampiran 2 (halaman 95 sampai dengan 117) tentang InstrumenPenilain Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak dalam buku
Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak 2007 sama pesis tanpaperubahan dengan komponen 9 tentang Instrumen Penilaian Akreditasi
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak pada halaman 75 sampai 92 dalambuku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005.
Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) telah mensahkan dengan Surat Keputusan
Nomor 41/KKI/KEP/IV/2008 pada tanggal 29 April 2008 tentang standarkompetensi dan standar pendidikan dokter spesialis anak.
Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak -sebagaimana komponen nomor 9 dalam buku Standar Profesi dan Standar
Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 (halaman 45 sampai 61) disesuaikandengan format dari WHO/WFME Guidelines for Accreditation of BasicMedical Education 2005 dan situasi kondisi di Indonesia serta peraturan dan
perundangan yang berlaku; maka Instrumen Penilaian Diri (Self-Assesment)
Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak terdiri dari 9 standar utamayakni:1. Visi, Misi dan Tujuan (Objektif) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak.2. Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak
3. Penilaian Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak4. Peserta Didik di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
5. Staf Pengajar di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak6. Sarana Pendidikan di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
7. Program Evaluasi di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak8. Tatakelola dan administrasi di Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak
9. Program Peningkatan Mutu di Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak
Dalam setiap standar tersebut mencakup parameter kriteria dan indikatorserta nilai dari setiap indikator tersebut. Berdasarkan pengalaman self-asessment Pertama pada Rapat Kerja Kolegium di Palembang tanggal 29 - 30
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
42/95
42
November 2008 dan Kedua pada Rapat Kerja di Jakarta tanggal 9 10Januari 2010 serta beberapa usulan masukan penyempurnaan maka Komisi
III (Akreditasi) Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia telah melakukanrevisi instrumen tersebut menjadi terdiri dari 9 standar dengan 36 kriteriadan 180 indikator penilaian IPDSA sebagimana dalam Tabel 1 berikut:
Tabel 1. Instrumen Penilaian IPDSA.
Instrumen Self-Assesment /Akreditasi IPDSA
Terdiri dari:1. Standar = 92. Kriteria = 36
3. Indikator = 180
ParameterStandar No. Kriteria Indikator
1. Visi, Misi, Objektif dan Target 1 5
2. Program Pendidikan 6 30
3. Penilaian 8 404. PPDSA 2 10
5. Staf 2 10
6. Sarana 8 407. Program Evalusi 3 15
8. Tatakelola 4 209. Peningkatan Mutu 2 10
9 Standar 36 kriteria 180 indikator
2. Self-Assessmentdan AkreditasiSampai saat ini Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) belum mempunyai format
tentang akreditasi baik dalam hal standar, Panduan maupun instrumen untukpendidikan dokter dan dokter spesialis.
Dalam buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak2005 tercantum 5 komponen (lihat halaman 5 di atas) mengenai akreditasisebagai berikut :
1. Instrumen Penilaian Akreditasi Penyelenggara Kegiatan PengembanganProfesi (Continuous Professional Development/CPD) Ikatan Dokter
Anak Indonesia (IDAI) sebagai komponen nomor 6 dalam buku
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
43/95
43
Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005pada halaman 23 sampai 24.
2. Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak - sebagai komponen nomor 8 dalam buku Standar Profesi danStandar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 pada halaman 41
sampai 43.3. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak - sebagai komponen nomor 9 dalam buku Standar Profesi danStandar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 pada halaman 45
sampai 61.4. Panduan Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan - sebagai komponen nomor 12 dalam buku StandarProfesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 pada
halaman 71 sampai 73.5. Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak Konsultan - sebagai komponen nomor 13 dalam buku Standar
Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 padahalaman 72 sampai 95.
Sedangkan World Federation for Medical Education bekerja sama dengan
WHO meluncurkan WHO/WFME Guidelines for Accreditation of BasicMedical Educationpada tahun 2005 juga. (Gambar 13 berikut)
Gambar 13. WHO/WFME Guidelines for Accreditation of Basic MedicalEducation2005
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
44/95
44
Dalam Panduan WHO/WFME Guidelines for Accreditation of Basic MedicalEducation 2005 tersebut diperuntukan untuk pendidikan dokter, sedangkan
untuk pendidikan dokter spesialis belum ada namun secara umum dari segisubstansi kemungkinan tidak akan berbeda. Substansi dalam WHO/WFMEGuidelines for Accreditation of Basic Medical Education2005 tersebut mirip
dengan nomor 2 di atas pada halaman 9 yakni Panduan Penilaian AkreditasiInstitusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak - sebagai komponen nomor 8
dalam buku Standar Profesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak2005 pada halaman 41 sampai 43.
Namun pada WHO/WFME Guidelines for Accreditation of Basic Medical
Education 2005 ada proses sebelum akreditasi yakni self-evaluation (self-assessment). Atas dasar di atas tersebut, maka Komisi III Akreditasi KIKA
melaksanakan implementasi penilaian diri (self-assessment)26 tersebutdengan tujuan pembinaan, pematangan dan persiapan menuju akreditasisecara memodifikasi Instrumen Penilaian Akreditasi Institusi Pendidikan
Dokter Spesialis Anak - sebagaimana komponen nomor 9 dalam buku StandarProfesi dan Standar Pendidikan Dokter Spesialis Anak 2005 (halaman 45sampai 61) disesuaikan dengan format dari WHO/WFME Guidelines forAccreditation of Basic Medical Education 2005 dan situasi kondisi di
Indonesia serta peraturan dan perundangan yang berlaku; maka InstrumenPenilaian Diri (Self-Assesment) Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anakterdiri dari 9 standar utama yakni:
1. Visi, Misi, Tujuan dan Objektif Institusi Pendidikan Dokter SpesialisAnak.
2. Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak3. Penilaian Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak
4. Peserta Didik di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak5. Staf Pengajar di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak
6. Sarana Pendidikan di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak7. Program Evaluasi di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak8. Tatakelola dan administrasi di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak9. Program Peningkatan Mutu di Institusi Pendidikan Dokter Spesialis
Anak
26 Wass V, Bowden R, Jackson. The principles of assessment design. In: Jackson N, Jamieson A, KhanA (eds). Assessment in Medical Education and Training. Oxford: Radcliffe Publishing; 2007. p. 11-26.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
45/95
45
Dalam setiap standar tersebut mencakup parameter kriteria dan indikatorserta nilai dari setiap indikator tersebut. Akreditasi merupakan langkah
kedua dari 3 langkah dalam program quality assurance. Ringkasan beberapabatasan/sstilah dalam Akreditasi IPDSA:
1. Definisi Akreditasi
Akreditasi adalah suatu proses penilaian dalam rangka pengakuantelah memenuhi standar yang telah ditentukan.
Akreditasi merupakan langkah kedua dari 3 langkah dalam program
quality assurance.
Program quality assurance terdiri dari:i. Standarisasi meliputi kriteria yang terukur (measurable)
dan indikator satuan waktu (time-frame).
ii. Akreditasi dilakukan setelah yang akan dinilai melaksanakanpenilian diri (self-assessment) maksimal 2 (dua) kali terlebihdahulu.
iii. Kegiatan mutu berkesinambungan (contiuous quality
improvement) dengan mempergunakan kaidah mutu (Plan-Do-Check-Action) dalam rangka mempertahankan dan ataumeningkatkan mutu.
2. Ruang Lingkup Akreditasi
Ruang lingkup Akreditasi harus jelas dan eksplisit dalam rangka
pendidikan meliputi kriteria struktur, proses, output, outcomedan
impactbila memungkinkan.
3.Tujuan Akreditasi
i. Untuk pembinaan dan pengembangan institusi tersebut
mendapat pengakuan telah memenuhi standar yang telahditentukan.
ii. Untuk dapat melaksanakan benchmarking antar institusi.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
46/95
46
iii. Untuk memberikan jaminan kepada pihak yangberkepentingan (peserta didik, tenaga didik, pemilik institusi
dan penyandang dana)
4. Konsep Akreditasi
Memenuhi persyaratan standar nasional yang telah ditentukan danstandar international yang dikehendaki dengan nilai norma norma dalam
profesi dan masyarakat serta sesuai dengan peraturan danperundangan yang berlaku.
5. Struktur Akreditasi
Terdiri dari instrumen penilaian diri (self assessment) dan akreditasiitu sendiri.
6. Model Akreditasi
Pendekatan secara bottom-up approachuntuk penilaian diri (self-
assessment) dan secara top-down approachuntuk akreditasi sertakombinasi keduanya untuk pembinaan/pengembangn dan peningkatanmutu.
7. Implementasi Akreditasi
Penilaian dilakukan oleh surveyor/asesor yang berlisensi untuk me-laksanakan akreditasi.
Lisensi tersebut berjenjang dari pratama, madya dan utama serta
dikeluarkan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Kriteria penjenjangan lisensi surveyor/asesor tersebut ditentukan dan
diatur secara terpisah oleh Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
8. Monitoring Akreditasi
Dilaksanakan oleh Komite III Akreditasi dan Pengurus Harian Kolegium
Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
47/95
47
9. Evaluasi Akreditasi
Evaluasi promotif dilaksanakan oleh Komite III Akreditasi danPengurus Harian Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia untuk tindak
lanjut upaya perbaikan/peningkatan mutu.
Sertifikat Akreditasi diberikan oleh Kolegium Ilmu Kesehatan AnakIndonesia untuk batasan waktu tertentu bila telah memenuhi atau
mencapai standar yang telah ditentukan
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
48/95
48
Pada rapat keja Kolegium tanggal 10-11 Januari 2010 telah diadakan self-assessment kedua dengan hasil sebagaimana dalam Tabel 2 dan Gambar 12
dan 13 berikut.
Tabel 2.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
49/95
49
Gambar 14. Hasil self-assessment kedua dari 13 IPDSA.
Gambar 15. Hasil self-assessment kedua dari 13 IPDSA dalam bentuk labalaba (spider web)
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
50/95
50
3. Continuous Quality Improvement (CQI)
Continuous Quality Improvement (CQI) adalah langkah selanjutnya dalamsiklus QA yang merupakan upaya institusi pelayananan tersebutmempertahankan (monitoring) dan meningkatkan mutu melalui berbagai
kegiatan sesuai standar, kriteria dan indikator yang telah ditetapkansebelumnya dalam suatu sistem manajemen mutu sebagaimana dapat dilihat
pada Gambar 16 berikut.
Gambar 16. Hubungan Kinerja (performance) dengan Quality Control (QC)
dan Quality Improvement(CQI)
Adapun akreditasi Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia sebagaimanadalam Tabel 3 berkut.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
51/95
51
Tabel 3. Rencana Kerja Revisi Komisi III (Akreditasi) Jakarta 10 11 Januari 2010
Gantt Charts: Rencana Strategis dan Rencana Kerja Komisi III AkreditasiRencana Strategis 2008 2009 2010 2011
Rencana Kerja Nov Des I II III I II III I II
Self-Assesment 1 2
Persiapan dan
pematangan:4. instrumen
5. surveyor/asesor
Akreditasi
Re-akreditasi
Target 80% IPDSA
terakreditasi
Skor 80 = A
70 79 = B
60 69 = C 59 = Re-akreditasi
A = 3 IPDSA
B = 2 IPDSA
C = 7 IPDSA
A : masuk tahap benchmarkingregional
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
52/95
52
Pada prakteknya program pendidikan dokter spesialis dilaksanakan di rumahsakit yang juga sebagai institusi pelayanan dan sebagaimana dalam Undang
Undang RI Nomor 44 tentang Rumah Sakit dan Undang Undang RI Nomor 25Tahun 2009 tentang Layanan Publik (termasuk kesehatan) ada 9 fungsimanajemen medik fungsi nomor 5 adalah peningkatan kinerja (Gambar 17).
Maka seyogya institusi tersebut Medik bersiap mengantisipasi untukmembuat Key Performance Indicators (KPIs)27 Gambar 18 untuk tingkat
Departemen/SMF dan individu profesi yang nantinya dirangkum sebagai satukesatuan dengan Kinerja Rumah Sakit (Tabel 4)
27 Firmanda D. Key Performance Indicators (KPIs) Rumah Sakit. Disampaikan pada Workshop KeyPerformance Indicators(KPIs) di RSUP Fatmawati Jakarta, 24-25 Mei 2010.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
53/95
53
Gambar 17. Organisasi institusi dalam Undang Undang RI Nomor 44 Tahun2009 tentang Rumah Sakit.
Organisasi Institusi:
1. efektif2. efisien
3. akuntabel
Fungsi Manajemen Medik:1. Kepemimpinan Medik
2. Audit Medis3. Data Medis4. Risiko Klinis berbasis bukti
5. Peningkatan Kinerja
6. Pengelolaan Keluhan
7. Mekanisme monitor8. Pengembangan profesional
9. Akreditasi
CLINICAL GOVERNANCE
Inti Tujuan UU RI No. 44 Tahun 2009
1. aksesibiltas pelayanan
2. keselamatan pasien3. meningkatkan mutu dan standar4. kepastian hukum
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
54/95
54
KEY PERFORMANCE INDICATORS(KPIs)
Visi ..Misi 1. ..
2. 3.
4. 5.
Nilai Nilai 1. ..2.
3.
4. 5.
Direktorat/Komite..
Bidang/Bagian/Instalasi/SMF .
Seksi/Sub Bagian/Divisi/Koordinator .
Critical Success Factors
(CSFs)
1. ..
2. 3.
4.
5.
Key PerformanceIndicators(KPIs)
1. ..2. 3.
4. 5.
Gambar 18. Contoh Format Key Performance Indicators(KPIs) untuk IPDSA
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
55/95
55
MATERI 2 :
Instrumen Akreditasi Standar 1 Visi, Misi, Objektif dan Target
Standar 1: Visi, Misi dan Tujuan (Objektif) Institusi Pendidikan Dokter
Spesialis Anak.
S1 P1 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebut
mempunyai visi, misi dan tujuan (objektif) serta target pendidikandokter spesialis anak.
Operasional:Surveyor melihat dan memeriksa akan validitas berkas mengenai visi, misi dantujuan (objektif) serta target pendidikan dokter spesialis anak di IPDSA
tersebut.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan Rencana
Strategis (Renstra) dari Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakittersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila berkas tersebut telah telah disahkan oleh pimpinan institusi
(Dekan Fakultas Kedokteran/ Direktur Rumah Sakit) maka IPDSAtersebut mendapat nilai 3.
2. Selanjutnya surveyor secara acak menanyakan kepada 3 staf pendidikdan 3 PPDSA akan pemahaman mereka tentang visi, misi dan tujuan
(objektif) serta target pendidikan di IPDSA tersebut bila jawaban
mereka sesuai, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.
3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan parametertersebut dengan bukti:i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
56/95
56
MATERI 2 :
Instrumen Akreditasi Standar 2: Program Pendidikan Dokter Spesialis Anakdi Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA)
Parameter 1:
S2 P1 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebut
mempunyai Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mengacukepada Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteransetempat dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak
dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang telah disahkanoleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian Program Pendidikan
Dokter Spesialis Anak IPDSA tersebut dengan Standar Pendidikan Profesi
Dokter Spesialis Anak .
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan Program
Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Program Pendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA telah mengacukepada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak dan telah
disahkan oleh pimpinan institusi (Dekan Fakultas Kedokteran/
Direktur Rumah Sakit) maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.2. Selanjutnya surveyor Kemudian surveyor mengecek kegiatan
evaluasi/revisi akan parameter tersebut berupa bukti:i. Daftar hadir
ii. Notulen kegiatan dan hasilnyaiii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
57/95
57
Parameter 2:
S2 P2 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempunyai Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang mengacu
kepada Kurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Anak serta StandarPendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak dari Kolegium IlmuKesehatan Anak Indonesia yang telah disahkan oleh Konsil
Kedokteran Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian Panduan Pendidikan DokterSpesialis Anak IPDSA tersebut dengan Kurikulum Pendidikan Dokter
Spesialis Anak dan Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Anak.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkanKurikulum dan Panduan Pendidikan Dokter Spesialis FakultasKedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA tersebut telah
telah disahkan oleh pimpinan institusi (Dekan Fakultas Kedokteran/
Direktur Rumah Sakit) - surveyor secara acak menanyakan kepada 3
staf pendidik dan 3 PPDSA akan pemahaman mereka tentang PanduanPendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA bila jawaban mereka sesuai,maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan parametertersebut dengan bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebutbila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
58/95
58
Parameter 3:
S2 P3 Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak tersebut menerangkantentang objektif setiap jenjang tingkat pendidikan di institusi
tersebut dan sesuai Standar Pendidikan Profesi Dokter SpesialisAnak dari Kolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia yang telahdisahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian objektif setiap jenjang
tingkat pendidikan di institusi tersebut dengan Standar Pendidikan ProfesiDokter Spesialis Anak,
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan
Kurikulum dan Panduan Pendidikan Dokter Spesialis FakultasKedokteran setempat.
Penilaian Surveyor:
1. Bila objektif lengkap untuk setiap jenjang tingkat pendidikan diinstitusi tersebut dan telah telah disahkan oleh pimpinan institusi(Dekan Fakultas Kedokteran/ Direktur Rumah Sakit) - surveyor
secara acak menanyakan kepada 3 staf pendidik dan 3 PPDSA akan
pemahaman mereka tentang objektif dari setiap jenjang PendidikanDokter Spesialis Anak bila jawaban mereka sesuai, maka IPDSAtersebut mendapat nilai 4.
2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akanparameter tersebut brerupa bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebutbila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
59/95
59
Parameter 4:
S2 P4 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmempunyai Log Book untuk peserta didik yang mengacu kepada
Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak di institusi tersebut danKurikulum Pendidikan Dokter Spesialis Anak yang dikeluarkan olehKolegium Ilmu Kesehatan Anak Indonesia.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan kesesuaian isi Log Book dengan
Panduan Pendidikan Dokter Spesialis Anak IPDSA tersebut dengan KurikulumPendidikan Dokter Spesialis Anak.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Log Book telah sesuai dengan Panduan Pendidikan Dokter
Spesialis Anak IPDSA tersebut dan Kurikulum Pendidikan DokterSpesialis Anak serta telah telah disahkan oleh pimpinan institusi(Dekan Fakultas Kedokteran/ Direktur Rumah Sakit) - surveyor
secara acak menanyakan kepada 3 staf pendidik dan 3 PPDSA akanpemahaman mereka tentang objektif dari setiap jenjang Pendidikan
Dokter Spesialis Anak bila jawaban mereka sesuai, maka IPDSA
tersebut mendapat nilai 4.2. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut dengan bukti:iv. Daftar hadir
v. Notulen kegiatan dan hasilnya
vi. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebut
bila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
60/95
60
Parameter 5:
S2 P5 Log Book tersebut diimplementasikan secara kontinyu dan konsisten.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa akan validitas pengisian Log Book dan
pembubuhan tanda tangan supervisor terkait.
Bila perlu surveyor meminta IPDSA tersebut memperlihatkan lembarancontoh paraf/tanda tangan seluruh supervisor di IPDSA tersebut.
Penilaian Surveyor:
1. Bila Log Bookdi IPDSA tersebut telah diimplementasikan sepenuhnyasecara kontinyu dan konsisten, maka IPDSA tersebut mendapat nilai3.
2. Selanjutnya surveyor mengecek secara acak 30 Log Book dariberbagai jenjang pendidikan - bila didapatkan telahdiimplementasikan sepenuhnya secara kontinyu dan konsisten serta
setiap aktifitas peserta didik dibubuhi tanda tangan supervisor
terkait, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 4.3. Kemudian surveyor mengecek kegiatan evaluasi/revisi akan
parameter tersebut berupa bukti:
i. Daftar hadirii. Notulen kegiatan dan hasilnya
iii. Rencana tindak lanjut tertulis dari IPDSA tersebutbila semuanya terpenuhi, maka IPDSA tersebut mendapat nilai 5.
-
8/8/2019 Dody Firmanda 2010 - Pelatihan Surveyor untuk Akreditasi IPDSA
61/95
61
Parameter 6:
S2 P6 Institusi Pendidikan Dokter Spesialis Anak (IPDSA) tersebutmemberikan Sertifikat Kompetensi kepada peserta didik untuk
setiap jenjang pendidikan.
Operasional:
Surveyor melihat dan memeriksa format Sertifikat Kompetensi untuk setiap
jenjang pendidikan serta mengecek komponen Sertifikat Kompetensi
tersebu