Ditjen GAKKUM - KLHKgakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Rencana... · Kegiatan Prioritas...

PENDAHULUAN

ii

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirancang dalam kurun waktu 1 (satu)

tahun dan dituangkan dalam buku ini. Buku ini berisikan Rencana Kerja Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

Tahun 2016, dan merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun, yang penyusunannya mengacu pada Rencana

Strategis Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015 – 2019, dan disesuaikan dengan

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2016 serta Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2015-2019.

Dengan ditetapkannya Rencana Kerja Tahun 2016 ini maka diharapkan tidak hanya memberikan arahan kepada seluruh jajaran

Ditjen, akan tetapi juga dapat memberikan informasi kepada unit lainnya di lingkup KLHK, maupun di luar KLHK, mitra pembangunan

dan masyarakat luas.

Jakarta, Januari 2016 Direktur Jenderal�Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Rasio Ridho Sani

1

BAB I PENDAHULUAN

I. Kondisi Umum Rencana Kerja Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehutanan Tahun 2016 adalah

dokumen perencanaan tahunan kedua

yang merupakan penjabaran dari

Peraturan Direktur Jenderal

Penegekan Hukum Lingkungan Hidup

dan Kehuanan No: P.4/PHLHK-

SETDIT/2015 tentang Rencana

Strategis Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LIngkungan Hidup

dan Kehutanan. Penyusunan Rencana

Kerjaja Direktorat Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup dan

Kehutanan Tahun 2016 dilaksanakan

setelah dikeluarkannya Rancangan

Awal RKP yang di dalamnya

mencakup Matrik Rencana Tindak

Direktorat Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Matrik Rencana Tindak Direktorat

Jenderal Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan

merupakan rencana program dan

kegiatan K/L berdasarkan Pagu

Indikatif 2016.

Rencana Kerja Direktorat Jenderal


dan Kehutanan memuat sasaran-

sasaran yang akan dicapai oleh


Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

arah kebijakan, program, kegiatan

pembangunan, dan kebutuhan

pendanaannya baik yang dilaksanakan

langsung oleh pemerintah, maupun

yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat. Penjelasan

Umum Rencana Kerja Direktorat


Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini

diharapkan dapat memberikan

gambaran singkat mengenai sasaran

yang akan dicapai, kebijakan yang

akan digunakan serta program dan

kegiatan yang diprioritaskan oleh



untuk mencapai Sasaran Strategis dan

Pencapaian Indikator Kinerja Unit

Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan. Bagi Direktorat Jenderal


dan Kehutanan yang terkait langsung

dengan pencapaian Indikator Kinerja

Utama pada tahun 2016, maka

program dan kegiatannya harus dapat

secara langsung mencerminkan

pencapaian Indikator Kinerja Utama


Kehutanan yang telah ditetapkan.

2

(1)Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.78/MenLHK/Setjen/Set.1/9/2016 tanggal 15 September 2016

II. Kondisi Khusus

Berdasarkan tujuan pembangunan


tahun 2015-2019(1) untuk memastikan

kondisi lingkungan berada pada

toleransi yang di butuhkan untuk

kehidupan manusia dan sumber daya

berada pada toleransi yang dibutuhkan

untuk kehidupan manusia dan

sumberdaya berada pada rentang

populasi yang aman, serta secara

paralel meningkatkan kemampuan

sumber daya alam untuk memberikan

sumbangan bagi perekonomian

nasional.

Tujuan pembangunan ini memiliki

makna

Pertama, berada pada toleransi yang

dibutuhkan untuk kehidupan manusia.

Kedua, berada pada rentang populasi

aman. Ketiga, kemampuan sumber

daya alam untuk perekonomian

nasional bermaksud hendak

mengaktualisasikan manfaat

sumberdaya alam agar tak terhenti

pada wacana saja.

Gambar 1. Indikator Kinerja Utama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia

3

1. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tabel 1 . Matrik Kator Staff Presiden, Pencegahan dan Pengamanan Terhadap Gangguan dan Ancaman Bidang Kehutanan tahun 2016

No Kegiatan Prioritas (AKSI)

Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan

Ukuran Keberhasilan Ukuran Keberhasilan B04,B06,B09,B12

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

RA Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan

Ditjen PHPL, Ditjen PSKL, BP2HLHK, UPT, Ditjen KSDAE, Pemda, TNI, Kepolisian

Terlaksananya Pencegahan dan Pengamanan Terhadap gangguan dan ancaman Bidang Kehutanan di 34 Propinsi

Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 20 lokasi

B04 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 2 lokasi

B06 Jumlah lokasi dilaksanakannya Pencegahan dan Pengamanan hutan di 10 lokasi (komulatif B.04 + B.06)



4

2. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penanganan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi. Tabel 2 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penanganan dan Pengawasan ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegitatan Usaha tahun 2016


Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) RA Penanganan

dan Pengawasan Ijin Lingkungan Hidup pada Unit/Kegiatan Usaha

Kementerian KumHam, ESDM, Perhubungan, ATR,PURP,KP, Provinsi/Kab/Kota

Meningkatnya efektivitas pengawasan Ijin Lingkungan Hidup

Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya sebesar 100% atau n ijin

B04 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Maret adalah 10%

B06 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Mei adalah 30% (komulatif B.04 + B.06)

B09 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Agustus adalah 70%

B12 Persentase penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya hasil s.d Bulan Desember adalah 100%

5

3. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. Tabel 3 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup tahun 2016


Instansi Terkait Kriteria Keberhasilan


1 2 3 4 5 6 RA Penyelesaian

Sengketa Lingkungan Hidup

Kejaksaan Agung,Mabes Polri, Polda, BLH Prov/Kab/Kota, Akademisi, Praktisi Hukum,Ahli,LSM

Meningkatnya efektivitas Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Persentase PSLH melalui pengadilan sebesar 75% pertahun dari sengketa LH yang telah diverifikasi didaftarkan dan diselesaikan melalui pengadilan

B04 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 1 gugatan

B06 Penyusunan dan pendaftaran gugatan/upaya hukum serta koordinasi persidangan sebesar 5 gugatan (komulatif B.04 + B.06)



6

4. Kegiatan Prioritas Presiden, Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Table 4 . Matrik Kantor Staff Presiden, Penyelesaian Kasus Tidak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016


Instansi Terkait

Kriteria Keberhasilan


(1) (2) (3) (4) (5) (6) RA Penyelesaian

Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Kepolisian RI, Kejaksaan Agung RI, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Pemerintah Daerah

Tertanganinya perkara Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21

B04 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 15% dari perkara yang disidik

B06 Terselesaikannya berkas perkara Tindak Pidana LHK sampai dengan P.21 sebesar 30% dari perkara yang disidik (komulatif B.04 + B.06)



7

5. Rencana Aksi Pengarusutamaan Gender (PUG);

Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor

9 tahun 2000 tentang

Pengarusutamaan Gender (PUG)

dalam Pembangunan Nasional,



perlu mengintegrasikan

Pengarusutamaan Gender dalam

pelaksanaan pembangunan lingkungan

hidup dan kehutanan mulai dari

perencanaan, pelaksanaan, monitoring

dan evaluasi.

Berkenaan dengan hal tersebut,


Kehutanan dalam pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender akan

melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan Pengarusutamaan

gender di lingkup Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK.

Di Indonesia, isu kesetaraan gender

menjadi isu yang tidak ada habisnya

dan masih berusaha terus

diperjuangkan baik ditingkat eksekutif

maupun legislatif.

Dalam rangka mendukung percepatan

pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender

di lingkup Direktorat

Jenderal Penegakan

Hukum Lingkungan

Hidup dan Kehutanan

diperlukan Sosialisasi,

Advokasi dan

Implementasi

Pengarusutamaan

Gender, sehingga untuk

memenuhi pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender,

Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum LHK

membentuk Sub Kelompok Kerja

Pengarusutamaan Gender di bawah

naungan Kelompok Kerja (POKJA)

Pengarusutamaan Gender


Kehutanan.

8

BAB II INDIKATOR

KINERJA I. Indikator Kinerja Program (IKP)

Satu diantara 13 Program Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan,

adalah “Program Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup Dan Kehutanan”,

yang pengelolaannya dikuasakan

kepada Ditjen PHLHK. Sasaran

Program dari “Program Penegakan

Hukum Lingkungan Hidup Dan

Kehutanan” ini secara substantif di

tahun 2016 tidak mengalami

perubahan Indikator Kinerja Program

dan disesuaikan Sasaran Strategis


Kehutanan di tahun 2016, Indikator

Kinerja Program yang ditetapkan di

tahun 2016 terdiri atas 2 (dua) sasaran

yaitu Sasaran Program (S1)

Meningkatnya Penanganan

Pengaduan, Penyelesaian

Sengketa dan Penegakan

Hukum, dengan Target 75%

Penanganan Kasus

Pengaduan, Penyelesaian

Sengketa dan Penegakan

Hukum Meningkat Setiap

Tahun.

Sasaran Program (S3)

Meningkatnya Pencegahan

dan Pengamanan Hutan

dengan Target 5.000.000

Hektar Luas Hutan yang

dapat dipertahankan dari

gangguan keamanan hutan

meningkat setiap tahun.

Gambar 2. Indikator Kinerja Program Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (P7)

9

a. Kegiatan Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi (K1);

Kebijakan Penangangan

Pengaduan, Pengawasan dan

Penerapan Sanksi Administratif

dalam Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dengan Upaya

Perlindungan dan Pengelolaan

Hutan.

1. Upaya Preventif dalam

pengendalian dampak

lingkungan dari perizinan dan

instrument pengawasan;

2. Upaya represif apabila

pencemaran dan kerusakan

lingkungan hidup sudah terjadi;

Penegakan Hukum yang

efektif, konsekuen, dan

konsisten

3. Sistem hukum perlindungan

dan pengelolaan lingkungan

hidup:

- Hukum Administrasi

- Hukum Perdata (penyelesaian

sengketa)

- Hukum PIdana

4. Efek jera dan peningkatan

kesadaran seluruh pemangku

kepentingan pentingnya

Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Gambar. Mandat Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari total kasus ditangani

11

Dari Total Penanganan Pengaduan

yang Selesaian di tangani dalam

proses Penanganan Pengaduan ada

data data direkomendasikan untuk

Subdirektorat Pengawasan, Direktorat

Penegakan Hukum Pidana, Direktorat

Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup, dan ada bentuk Data

Pengaduan yang Tidak Terbukti, Data

Tidak Lengkap, ada Pengaduan yang

di rekomendasikan ke Unit Terkait, Ada

Pengaduan Kasus Non Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, ada Pengaduan

yang dilakukan Operasi dan

Pengumpulan Barang Bukti, Ada yang

di Rekomendasikan Ke Pemerintah

Daerah dan Ada Pengaduan yang

dilakukan Penerapan Sanksi

Administrasi.

Didalam Proses Penanganan akan

dilakukan Penyusunan Rekomendasi

dan Proses Telaah.

13

b. Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (K2);

Ditahun 2016, Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Diluar Pengadilan Bidang Industri, Prasarana dan Jasa, dan Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Bidang Sumber Daya Alam mempunyai target 75% dari jumlah sengketa yang diverifikasi dan mencapai kesepakatan; Penyelesaian Sengketa LH di luar pengadilan Bidang Sumber Daya Alam dan Industri Prasarana dan Jasa melakukan Verifikasi sengketa lingkungan hidup, klarifikasi sengketa lingkungan hidup, penghitungan kerugian lingkungan hidup, negosiasi PSLH di luar pengadilan. Dan Untuk Subdirektorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, yaitu Jumlah pendaftaran gugatan perdata lingkungan hidup melalui pengadilan minimal 10 Gugatan per tahun, melakukan Penyusunan Gugatan, Penyusunan Kontra dan Memori Banding, Penyusunan Kontra Memori PK, Koordinasi Persidangan dan Eksekusi.

Gambar Kegiatan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum LIngkungan Hidup dan Kehutanan

14

Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang bersengketa. Dan gugatan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan melalui pengadilan apabila upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan tidak berhasil dilaksanakan. Upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: (1) bentuk dan besarnya ganti rugi; (2) tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan; (3) tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusahaan; dan atau (4) tinndakan tertentu mencegah timbulnya dampak negative terhadap lingkungan.

Upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dilakukan jika terbukti adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan dan adanya tuntutan untuk membayar ganti kerugian akibat pencemaran dan/atau perusakan lingkungan dan/atau melaksanakan tindakan tertentu.

15

c. Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan (K3);

Meningkatnya jumlah dan kompleksitas kasus-kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan saat ini merupakan salah satu dampak dari perkembangan usaha di berbagai sektor yang cukup pesat dalam memproduksi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dampak dari aktivitas pelaku usaha dan/atau kegiatan tersebut adalah dihasilkannya air limbah, emisi udara, limbah B3, asap dari kebakaran hutan dan lahan, kerusakan lingkungan, illegal logging dan perdagangan illegal tumbuhan dan satwa liar. Untuk memberikan efek jera terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan yang tidak menaati peraturan dibidang lingkungan hidup dan kehutanan maka diperlukan tindakan tegas dalam penanganan kasus tindak pidana di bidang lingkungan hidup dan kehutanan. Perubahan paradigma pemerintahan yang pro rakyat mendorong pemerintah untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat yangs aat ini mempunyai harapan yang besar untuk

keadilan, sehingga pemerintah memerlukan strategi baru dalam melakukan penanganan kasus tindak pidana lingkungan hidup dan kehutanan. Antara lain denga memperluas kewenangan Kementerian LHK, merubah cara kerja dan

meningkatkan sumber daya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Pejabat PPNS) Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Gambar, Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

16

Di dalam Penanganan Kasus Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan di tahun 2016 perlu dipahami beberapa Tipologi Kasus Lingkungan HIdup dan Kehutanan, seperti Pembalakan Liar, Perambahan Hutan, Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar yang dilindungi, Pencemaran Lingkungan Hidup, dan Kerusakan Lingkungan, Kebakaran Hutan dan Lahan, dengan modus seperti berikut ini: a.Modus Modus Kerusakan

Lingkungan Sektor Minerba

- Melakukan penambangan batu bara tanpa Dokumen Lingkungan.

- Melakukan penambangan pasir timah di Kawasan Mangrove tanpa Dokumen Lingkungan

- Melakukan penambangan galian Gol.C yang merusak lingkungan

- Tidak melakukan reklamasi dan rehabilitasi pasca penambangan.

b. Modus Sektor Kehutanan dan Perkebunan - Penebangan hutan tanpa memiliki Dokumen Lingkungan;

17

c. Modus Kebakaran Lahan dan Hutan - Cara yang paling mudah dan murah untuk pembukaan lahan/pembuatan kebun. - Cara pengolahan lahan

masyarakat untuk berkebun - Konfloik masyarakat dengan

perusahaan (hutan dan perkebunan).

- Pembukaan lahan baru oleh perusahaan perkebunan.

d. Modus Perambahan Hutan - Adanya klaim masyarakat adat - Adanya kegiatan perkebunan terorganisir oleh pemodal besar atas nama lembaga koperasi/kelompok tani. - Adanya sertifikat HM dalam kawasan hutan. - Adanya tumpang tindih kewenangan perijinan, seperti BP Batam mengeluarkan ijin Hak Pengusahaan Lahan dalam kawasan Konservasi. - Adanya pembangunan fasos, fasum dan kantor pemerintah dalam kawasan. - Adanya keterlibatan oknum penegak hukum lainnya.

e. Modus Pencemaran Lingkungan Sektor Energi - Membuang limbah B3 (fly ash)

ke media lingkungan tanpa izin. - Menempatkan limbah B3(fly

ash) tanpa izin. Sektor Minerba - Membuang air limbah (air asam

tambang) ke media lingkungan tanpa izin;

Sektor Industri dan Manufaktur - Pembuangan air limbah

kegiatan pengalengan ikan - Melakukan Impor Limbah B3 - Melakukan pengelolaan limbah

B3 (penyimpanan, pengangkutan, pengumpulan dan/atau pemanfaatan) tanpa izin.

f. Modus Pencemaran Lingkungan Sektor Jasa - Rumah Sakit tidak memiliki izin

pengelolaan limbah B3 (TPS dan Incinerator)

- Hotel tidak memiliki izin pengelolaan limbah b3 (TPS limbah b3)

- Pengelola Limbah B3 tidak memiliki izin pengangkutan, pengumpulan, pemanfaatan.

- Pengelola limbah b3 memiliki izin palsu (pengangkutan limbah b3).

g. Modus Pembalakan Liar - Adanya “Cukong” yang

memberikan “Uang Muka” kepada masyarakat lokal untuk menebang kayu di dalam kawasan.

- Adanya kebutuhan/pesanan sawmill (pembuatan profil).

- Adanya kebutuhan masyarakat (seperti, rumah)

- Mengatasnamankan masyarakat adat

- Adanya keterlibatan oknum penegak hukum yang membeking peredaran kayu

h. Modus Kejahatan Keanekaragaman Hayati

- Adanya sindikat perdagangan TSL

- Nilai ekonomis tinggi - Hobby - Konflik dengan manusia karena

dianggap hama - Pemasangan jerat tradisional

18

d. Kegiatan Pencegahan dan

Pengamanan Hutan (K4);

Pengertian Penegakan hukum

dalam arti sempit, yaitu

penindakan pelanggaran peraturan

perundang-undangan, terutama

melalui proses peradilan

pidana/perdata. Dalam arti Luas

penerapan hukum dan tindakan

hukum terhadap tiap pelanggaran

hukum, melalui prosedur peradilan,

dan dalam arti sangat luas yaitu

segala aktifitas agar hukum

sebagai perangkat kaedah normatif

benar-benar ditaati dan sungguh-

sungguh dijalankan sebagaimana

mestinya.

Beberapa Permasalahan dan

Tantangan Direktorat Pencegahan dan

Pengamanan Hutan, seperti:

• Struktur organisasi dan tupoksi Dit.

PPH tidak ada yang menangani

Sarpras Pamhut , SDM

Pengamanan (Polhut/SPORC) dan

Dukungan Operasi lainnya.

• Dualisme komando Polhut (Ditjen

KSDAE dan PHLHK) à perlu

segera diselesaikan (me-revisi

Permenhut No.75/2014 tentang

Polhut dan Penataan SDM Polhut

(termasuk SPORC) dan PPNS).

• SDM pada 5 UPT Pengamanan

Gakum LHK belum siap (sedang

dalam proses penataan staf oleh

Biro Kepegawaian)

• Sistem pengelolaan keuangan

pada UPT Gakum berpotensi

menghambat pelaksanaan tugas di

Gambar. Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan

19

lapangan mengingat seksi wilayah

lintas propinsi.

• Anggaran dalam DIPA PPH pada

77 UPT akan ditarik ke Pusat

(Gakum) à berpotensi akan

menimbulkan jeda waktu

pelaksanaan DIPA Gakum secara

keseluruhan

• Data ancaman dan gangguan,

terutama di kawasan hutan

produksi dan hutan lindung masih

sedikit.

Rekomendasi untuk Kegiatan di

Tahun 2016 yaitu:

• Re-organisasi Direktorat PPH

dari Kewilayahan menjadi

berdasarkan Fungsi.

• Membuat Tahubja mengenai

tugas, fungsi dan peran Polhut

(termasuk SPORC) dan PPNS

antara Ditjen KSDAE dan Ditjen

PHLHK termasuk dengan UPT

nya.

• Penguatan Koordinasi dalam

penanganan permasalahan

tipihut dengan UPT Ditjen

KSDAE (KSDA dan TN).

• Pembentukan SPORC Brigade

Khusus yang bermarkas di

Jakarta dan dapat di-mobilisasi

ke seluruh wilayah Indonesia.

• Keberadaan Polhut di UPT

KSDA dan TN tetap seperti

sekarang namun pembinaan

teknis dan administrasi ada

dibawah Ditjen Gakum

• Pencabutan standar biaya

operasi SPORC sehingga dapat

disamakan dengan standar

biaya pengamanan hutan yang

berlaku saat ini (sistem

lumpsum).

• Penataan staf di Pusat dan UPT

Gakum yang optimal sesuai

dengan beban kerja.

• Mekanisme pengelolaan

keuangan pada UPT Gakum

perlu dibuat se-efektif mungkin

agar tidak menghambat

pelaksanaan tugas di lapangan

• Penguatan peran serta

masyarakat dalam pengamanan

hutan melalui pembentukan dan

pembinaan Masyarakat Mitra

Polhut.

• Penguatan data dan informasi

dengan membuat peta

kerawanan tindak pidana LHK

berdasarkan data ancaman dan

gangguan.

21

e. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya (K5)

Didalam Kegiatan Dukungan

Manajemen dan Pelaksanaan

Teknis Lainnya, Sekretariat

Direktorat Jenderal Penegakan


Kehutanan menggunakan Metode

Pelaksanaan Terwujudnya

Reformasi Tata Kelola

Kepemerintahan yang baik di

Lingkungan Direktorat Jenderal

Penegakan Hukum Lingkungan

HIdup dan Kehutanan, dan di

Tahun 2016 SAKIP DIrektorat



dengan nilai 72.

Saat ini ada beberapa isu yang

menjadi fokus utama Setditjen

Penegakan Hukum diantaranya

pembentukan UPT Penegakan

Hukum, Penerapan Revolusi

Mental dan Pencapaian SAKIP dan

Laporan Keuangan yang WTP.

Untuk memberikan dukungan yang

maksimal terhadap seluruh

kegiatan Penegakan Hukum, maka

isu-isu yang perlu segera

diperbaiki melingkupi

1) Perencanaan program, anggaran dan evaluasi yang akuntabel;

2) Penyampaian data dan informasi baik untuk publik, DPR maupun internal KLHK yang akurat dan tepat waktu;

3) Perbaikan kelembagaan baik di pusat maupun UPT yang efektif dan efisien;

4) Penyelesaian Aspek hukum pelaksanaan penegakan hukum yang terpadi;

5) Pemenuhan sumber daya

manusia yang berkompeten;

6) Pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai,

7) Pengelolaan aset dan

keuangan termasuk

didalamnya pencatatan,

pembukuan, pelaporan,

penggunaan serta kondisinya

yang lengkap dan transparan.

Gambar Indikator Kinerja . Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Lainnya Tahun 2016

23

II. Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Balai Pengamanan dan


Hidup dan Kehutanan adalah unit

pelaksana teknis di bidang

pengamanan dan penegakan

hukum lingkungan hidup dan

kehutanan yang berada di bawah

dan bertanggung jawab kepada

Direktur Jenderal Penegakan


Kehutanan sesuai dengan

Peraturan Menteri Lingkungan

Hidup dan Kehutanan Nomor P.15

tahun 2016 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Balai Pengamanan dan


Hidup dan Kehutanan.

Untuk Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pengamanan dan

Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sesuai logic model dibawah ini akan mulai efektif ditahun 2017, dan tidak semua Balai PPH LHK di tahun 2016 melaksanakan Indikator Kinerja Kegiatan, dilihat dari aspek

baru terbentuknya Unit Pelaksana Teknis Ditjen PHLHK dan Ketersediaan anggaran di akhir tahun pasca transisi UPT KSDAE, dan Pagu Selfblocking akhir tahun 2016.

Gambar : Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

24

Gambar.Indikator Kinerja Kegiatan Unit Pelaksana Teknis Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

25

BAB III KERANGKA PENDANAAN

Skenario pendanaan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan berdasarkan Program dan Sasaran Strategis tahun 2017 sebagaimana digambarkan Matrik di bawah ini. Skenario tersebut telah mempertimbangkan kebutuhan pengembangan infrastruktur, kemampuan organisasi, SDM, serta pengembangan wilayah, dan hasil evaluasi pelaksanaaan RPJMN 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017.

Tabel 5. Pagu Selfblocking Ditjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016

26

Dalam rangka penghematan anggaran, Presiden Joko Widodo telah menginstruksikan para menteri dan pimpinan lembaga untuk secara mandiri melakukan identifikasi program/kegiatan tahun anggaran 2016 yang tidak prioritas, serta memastikan anggaran tersebut tidak dicairkan (self blocking).

Instruksi tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016. Inpres tersebut telah ditandatangani pada 26 Agustus 2016.

langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka penghematan belanja K/L dalam APBN-P Tahun Anggaran 2016, dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tabel 6 Rincian Kerangka Pendanaan Program/Kegiatan Ditjen PHLHK TA 2016

27

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja 2016 ini tak hanya berisi semangat untuk memperkuat apa yang telah di capai di tahun 2015, namun demikian didalamnya memuat komitmen meletakkan landasan pencapaian pembangunan tahun 2017.

Dengan demikian, Rencana Kerja 2016 ini menjadi media yang dapat memandu setiap gerak dan langkah Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya, seluruh intervensi (regulasi dan anggaran) dari seluruh unit kerja diharapkan dapa dipastikan kemanfaatannya di dalam mendukung secara langsung pemenuhan kinerja.

Pemantauan dari upaya pencapaian kinerja ini akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dalam bentuk audit kinerja, sedangkan Sekretariat Jenderal diharapkan dapat mengkoordinasikan pemantauan kinerja yang akan di tuangkan ke dalam LAKIP Kementerian Tahun 2016.

28

LAMPIRAN-LAMPIRAN

29

Table 7 . Indikator Kinerja Program, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

30

Table 8. . Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Pengaduan, Pengawasan dan Sanksi Administrasi Tahun 2016

31

Table 9. Indikator Kinerja Kegiatan, Target, Pagu Awal dan Pagu Selfblocking Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Tahun 2016

32

Table 10. Indikator KInerja Kegiatan Penegakan Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

33

Table 11. Indikator Kinerja Kegiatan Pencegahan dan Pengamanan Hutan Tahun 2016

34

Program/Kegiatan Sasaran Indikator Target Awal 2016

Target Revisi 2016

Pagu Awal 2016

Pagu Selfblocking 2016

Penanggung jawab

K5

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Teknis Unit Lainnya

Sekertaris Direktorat Jenderal PHLHK

Terwujudnya reformasi tata kelola kepemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal PHLHK

SAKIP Direktorat Jenderal PHLHK dengan nilai minimal 78,00 (A) di tahun 2019

72 72 11 11

Table 12. Indikator Kinerja Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PHLHK tahun 2016

35

Table 13. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara Tahun 2016

36

Table 14. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera Tahun 2016

37

Table 15. Indikator Kinerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Maluku Papua Tahun 2016

38

Table 16. Indikator KInerja Unit Kegiatan Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sulawesi Tahun 2016

39

Table 17. Satuan Kerja Lingkup Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016

Ditjen GAKKUM - KLHKgakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Rencana... · Kegiatan Prioritas...

Documents

Transcript of Ditjen GAKKUM - KLHKgakkum.menlhk.go.id/assets/info-publik/Rencana... · Kegiatan Prioritas...