DISIPLIN PP 53 2010
Transcript of DISIPLIN PP 53 2010
SOSIALISASI PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 53 TAHUN 2010
TENTANGDISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL
1
Dasar Hukum, Latar Belakangdan Pokok-pokok perubahanPP 30/1980 jo PP 53/2010
2
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian
PERLUNYA DILAKUKAN PERUBAHAN
1. PP 30/1980 sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkem-bangan keadaan situasi & kondisi saat ini.
2. Dalam perkembangan selama hampir 30 tahun, telah banyak terjadi perubahan-perubahan per-aturan perundang-undangan di bidang kepegawaian. 3
3. Beberapa substansi dalam PP30 Tahun 1980 perlu disempurnakan, antara lain:a. Rumusan Kewajiban (Pasal 2) dan rumusan
Larangan (Pasal 3) kurang kongkrit dan tumpang tindih.
b. Ketidaktegasan dalam Klasifikasi kewajiban dan larangan PNS bila dikaitkan dengan jenis hukuman disiplin, sehingga tdk tampak adanya hubungan antara pelanggaran dan jenis hukuman.
c. Tidak adanya sanksi bagi PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman, sehingga mengakibatkan terjadinya keengganan untuk menjatuhkan hukuman disiplin.
d. Ketentuan mengenai PYB menghukum tidak diatur secara rinci dan tegas, sehingga menghambat proses penegakkan disiplin itu sendiri.
e. Pengaturan mengenai ketidakhadiran PNS masih kurang tajam dan terkesan terlalu longgar. 4
SISTIMATIKA
5
BAB ISI / CONTENTI KETENTUAN UMUM 2 Pasal (Pasal 1 dengan 8 item dan Pasal 2)
II KEWAJIBAN DAN LARANGANBagian Kesatu Kewajiban 1 Pasal dengan 17 item (Pasal 3)
Bagian Kedua Larangan 1 Pasal dengan 15 item (Pasal 4)
III HUKUMAN DISIPLINBagian Kesatu Umum 2 Pasal (Pasal 5 dan 6)Bagian Kedua Tingkat dan Jenis Hukuman Disiplin 1 Pasal (Pasal 7) dengan 4 ayat
Bagian Ketiga Pelanggaran dan Jenis Hukumana. Paragraf 1 Pelanggaran Terhadap Kewajiban 3 Pasal (Pasal 8, 9, dan 10)
a. Paragraf 2 Pelanggaran Terhadap Larangan 4 Pasal (Pasal 11, 12, 13, dan 14)
Bagian Keempat
Pejabat yang Berwenang Menghukum 8 Pasal (Pasal 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, dan 22)
Bagian Kelima Tata Cara Pemanggilan, Pemeriksaan, Penjatuhan, dan Penyampaian Kepu-tusan Hukuman Disiplin
9 Pasal (Pasal 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, dan 31)
IV UPAYA ADMINISTRATIF 11 Pasal (Pasal 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, dan 42)
V BERLAKUNYA HUKUMAN DISIPLIN DAN PENDOKU-MENTASIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
Bagian Kesatu Berlakunya Hukuman Disiplin 4 Pasal (Pasal 43, 44, 45, dan 46)
Bagian Kedua Pendokumentasian Keputusan Hukum-an Disiplin
1 Pasal (Pasal 47)
VI KETENTUAN PERALIHAN 1 Pasal (Pasal 48) dengan 4 Ayat
VII KETENTUAN PENUTUP 3 Pasal (Pasal 49, 50, dan 51)Penjelasan
POKOK-POKOK PERUBAHAN1. Ketentuan mengenai kewajiban semula 26 butir menjadi 17
butir, dan ketentuan mengenai larangan semula 18 butir menjadi 15 butir.Penyempurnaan meliputi :
Pengelompokkan beberapa butir kewajiban dan larangan dalam satu kesatuan bunyi sumpah jabatan dan sumpah PNS, sebagai kewajiban dalam mengucapkan dan mentaati sumpah/janji PNS dan jabatan.Penambahan substansi tentang:a. Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja.b. Kewajiban mencapai sasaran kinerja yg ditetapkan.c. Larangan mendukung Capres/Cawapres dan anggota
legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) sebagaimana diamanatkan dalam UU 10/2008 dan UU 42/2008.
d. Larangan mendukung Calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
6
2. Tingkat dan jenis hukuman disiplin :a. Jenis hukuman disiplin tingkat sedang :
- Penghapusan jenis hukuman yg berupa Penurunan Gaji Sebesar Satu Kali Gaji Berkala Untuk Paling Lama Satu Tahun.
- Penambahan jenis hukuman Penurunan Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun (selama ini sebagai jenis hukuman berat.)
b. Jenis hukuman disiplin tingkat berat :- Penghapusan jenis hukuman berupa Penurunan
Pangkat Satu Tingkat Lebih Rendah Untuk Paling Lama Satu Tahun, diturunkan sebagai Jenis hukuman tingkat sedang.
- Penambahan jenis hukuman penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun
- Penambahan jenis hukuman berupa Pemindahan dalam rangka Penurunan Jabatan setingkat lebih rendah.
7
3. Penajaman ketentuan Kewajiban masuk kerja dan mentaati jam kerja dengan menambahkan ketentuan sebagai berikut :
PNS yg tidak masuk kerja selama 5 s/d 15 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman ringan.
PNS yg tidak masuk kerja selama 16 s/d 30 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman sedang.
PNS yg tidak masuk kerja selama lebih dari 31 hari kerja tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat.
PNS yg tidak masuk kerja selama 46 hari kerja atau lebih tanpa alasan yang sah, dikenai hukuman berat berupa Pemberhentian dengan Hormat atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.
Keterlambatan akan dihitung secara kumulatif selama 7 ½ jam akan dikonversi sama dengan tidak masuk kerja selama 1 hari kerja.
8
Kriteria Pelanggaran, Jenis Hukuman dan
Pejabatan yang berwenang
menghukum
9
Pelanggaran dan jenis hukuman(klasifikasi)
Pelanggaran terhadapkewajiban dan larangan
telah diatur secara jelas dan terperinci
Termasuk jenis hukumannya.(Pasal 8 s.d 14)
10
Kriteria Pelanggaran dan Jenis hukuman disiplin
a.Dilihat dari jumlah ketidak hadirannya;b.Dilihat dari niat-nya melakukan
pelanggaran ;- Ringan : secara tidak sengaja.- Sedang : secara sengaja.
c. Dilihat dari dampak negatif yang timbul akibat pelanggaran :- Ringan : dampak negatif ke unit
kerja ybs.- Sedang : dampak negatif ke
instansi ybs.- Berat : dampak negatif ke
pemerintah/negara.d. Pelanggaran yang dilakukan terkait
dengan penyalahgunaan wewenang/jabatan dijatuhi jenis hukuman disiplin berat.
11
NO TINGKAT DAN JENIS HUKUMAN KETIDAKHADIRAN KETERANGAN
1. HUKUMAN RINGANa. Teguran Lisanb. Teguran Tertulisc. Pernyataan Tidak Puas secara Tertulis
5 hari6 – 10 hari11 – 15 hari
5 – 15 hari
2. HUKUMAN SEDANGa. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala 1 Th.b. Penundaan Kenaikan Pangkat 1 Th.c. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 1 Th.
16 – 20 hari21 – 25 hari26 – 30 hari
16 – 30 hari
3. HUKUMAN BERATa. Penurunan Pangkat 1 tingkat selama 3 Th.b. Pemindahan dlm rangka Penurunan Jabatan 1 tingkat.c. Pembebasan Jabatand. Pemberhentian dgn hormat/tidak dgn hormat
31 – 35 hari36 – 40 hari41 – 45 hari46 hari atau lebih
31 atau lebih
12
Catatan : Masa pelanggaran disiplin dihitung secara kumulatif mulai Januari s/d akhir Desember tahun berjalan (Pasal 14).
PELANGGARAN KEWAJIBAN MASUK KERJA DANMENTAATI JAM KERJA
13
PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM
Presiden
Pejabat yang setara
Pejabat Struktural (Eselon I s/d V)
Pejabat Pembina Kepegawaian
14
Pejabat Pembina Kepegawaian
Menjatuhkan hukuman disiplin tingkat berat dan
sedang(berupa Penurunan
Pangkat selama 1 tahun sesuai dengan Pasal 7
ayat (3) huruf c) bagi PNS Eselon II, III, IV dan V
serta jabatan fungsional tertentu dan fungsional
umum.
PYB menghukum apabila tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada
PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, maka pejabat
tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya dengan jenis hukuman disiplin yang sama yang seharusnya dijatuhkan
kepada PNS yang telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin tersebut dan tanpa
proses BAP. 15
KETENTUAN TERHADAPPYB MENGHUKUM
APABILA TIDAK MENJATUHKAN HUKUMAN DISIPLIN
1. PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
2. PNS yang tidak memenuhi panggilan (Kesatu dan Kedua), maka pejabat yang berwenang memeriksa tetap membuat berita acara pemeriksaan berdasarkan alat bukti dan keterangan yang sah menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang sah.
3. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. Khusus untuk pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman berupa hukuman disiplin sedang dan berat dapat dibentuk Tim Pemeriksa.
16
TATA CARA PEMERIKSAAN, PENJATUHAN, DAN PENYAMPAIAN KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN
5. Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka 4) terdiri dari atasan langsung, unsur kepegawaian, unsur pengawasan (Inspektorat) atau pejabat lain yang ditunjuk.
6. Tim yang bertugas melakukan pemeriksaan minimal memiliki pangkat yang sama dengan yang diperiksa.
7. Istilah Keberatan diubah dengan Upaya Administrasi untuk mengakomodasi Undang-Undang PTUN, yang terdiri atas Keberatan dan Banding administratif.
17
Lanjutan..............
Pasal 27
Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat:
1. Dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung.
2. TMT sejak yang bersangkutan diperiksa dan berlakunya sampai dengan ditetapkannya keputusan hukuman disiplin.
3. Tetap diberikan hak-hak kepegawaiannya.
Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi.
18
Lanjutan..............
Pasal 30
Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, PNS yang melanggar hanya dapat dijatuhi satu jenis hukuman disiplin yang terberat.
PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran yang sifatnya sama, dijatuhi jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan.
PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
19
Lanjutan..............
Prosedur yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap
hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya yang berupa KEBERATAN
atau BANDING ADMINISTRATIF
20
UPAYA ADMINISTRATIF
Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman
disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum kepada atasan pejabat
yang berwenang menghukum.
Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan yaitu jenis hukuman disiplin sedang :1. Penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu)
tahun;2. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu)
tahun; 21
KEBERATAN
Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh PNS yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang
menghukum kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian
Hukuman disiplin yang dapat diajukan banding administratif adalah jenis hukuman disiplin berat, yang berupa:1. Pemberhentian dengan hormat tidak atas
permintaan sendiri sebagai PNS; dan2. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
22
BANDING ADMINISTRATIF
PNS yang mengajukan Banding Administratif maka gajinya tetap dibayarkan sepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas.
Penentuan dapat atau tidaknya PNS melak-sanakan tugas sebagaimana dimaksud, menjadi kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian dengan mempertimbangkan dampak terhadap lingkungan kerja.
PNS yang tidak mengajukan Banding Administratif maka gajinya dihentikan TMT bulan berikutnya sejak hari ke 15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima.
23
Lanjutan..............
PNS yang meninggal dunia
sebelum ada keputusan atas
upaya administratif
24
Lanjutan..............
diberhentikan dengan hormat
sebagai PNS dan diberikan hak-hak kepegawaiannya.
PNS yang mencapai batas usia pensiun
sebelum ada keputusan atas
Keberatan
25
Lanjutan..............
dianggap telah selesai menjalani hukuman
disiplin dan diberhentikan dengan hormat sebagai PNS serta diberikan hak-hak kepegawaiannya
PNS yang mencapai batas usia pensiun
sebelum ada keputusan atas
Banding Administratif
26
Lanjutan..............
dihentikan pembayaran gajinya
sampai dengan ditetapkannya
keputusan banding administratif
PNS yang mengajukan keberatan atau banding administratif:
1. tidak diberikan kenaikan pangkat;2. KGB 3. tidak dapat disetujui untuk pindah instansisampai dengan ditetapkannya keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
Apabila keputusan pejabat yang berwenang menghukum dibatalkan,
dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat dan/atau KGBnya
27
Lanjutan..............