Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

29
KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA Indonesian Q ualification Framework Dan Arah Kurikulum LPTK Direktorat Jenderal Pendidikan Tingg Kementrian Pendidikan dan Kebudayaa 2011 KEBIJAKAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG

description

KKNI, DIKTI, DIRJEN, KEMENDIKBUD

Transcript of Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Page 1: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Indonesian Q ualification FrameworkDan

Arah Kurikulum LPTK

Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKementrian Pendidikan dan Kebudayaan

2011

KEBIJAKAN DITJEN PENDIDIKAN TINGGITENTANG

Page 2: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

1

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA

Page 3: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Tatakala Pengembangan KKNI

KKNI

2011

Pengembangan KKNIKementrian Diknas danKementrian Nakertrans

2010

Studi literatur dan komparasi: Australia, New Zealand, UK, Germany, France, Japan, Thailand, Hongkong, European Commission of Higher Education

2009

20032006

UU 20-2003 PP no.31 -2006 –dasar dari KKNI

Implementasi KKNI, sinkronisasi antar sektor, pengakuan oleh berbagai sektor atas kualifikasi KKNI.

2012

2016

Penyetaraan antara kualifikasi lulusan dengan kualifikasi KKNI, PPL, Pendidikan multi entry dan multi exit, Pendidikan sistem terbuka

SDM asing

SDM

Indonesia

Penilaian kesetaraan danpengakuan kualifikasi

Page 4: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

• Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia,yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

• KKNI merupakan perwujudan mutu dan jati diri Bangsa Indonesia terkait dengan sistem pendidikan dan pelatihan nasional yang dimiliki Indonesia

KKNI

12

3

45

7

8

9

6

Page 5: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

PROFESI :SERTIFIKAT

PROFESI (PII)

INDUSTRI :FUNGSI JABATAN KERJA

PENDIDIKAN : GELAR AKADEMIS

OTODIDAK :PENGALAMANKEAHLIANKHUSUS

Pencapaian Level pada KKNI Melalui Berbagai Jalur

SMP

SMA D1 D2 D3 S1 PR

O S2 S3

9

U 8

M D 7

M 6

5

4

3

2

1

OPERATOR ANALIS AHLI

Page 6: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

IQF

Capaian Pembelajaran (learning outcomes): internasilisasi dan akumulasi ilmu pengetahuan, pengetahuan, pengetahuan praktis,ketrampilan, afeksi, dan kompetensi yang dicapai melalui proses pendidikan yang terstruktur dan mencakup suatu bidang ilmu/keahlian tertentu atau melalui pengalaman kerja.

Deskripsi Kualifikasi pada KKNI merefleksikan capaian pembelajaran (learning outcomes) yang peroleh seseorang melalui jalur

• pendidikan• pelatihan• pengalaman kerja• pembelajaran mandiri

Deskripsi KualifikasI pada KKNI

The share of Science, Knowledge, Knowhow and Skills in each IQF level may vary according to the national qualification assessment established by all concerned parties.

Page 7: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Capaian Pembelajaran:

KOMPETENSI

CAPAIAN PEMBELAJARAN

Page 8: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Deskripsi Umum

Sesuai dengan ideologi Negara dan budaya Bangsa Indonesia, maka implementasi sistem pendidikan nasional dan sistem pelatihan kerja yang dilakukan di Indonesia pada setiap level kualifikasi mencakup proses yang menumbuhkembangkan afeksi sebagai berikut :• Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

• Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya

• Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia

• Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya

• Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain

• Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

Page 9: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

LEVEL 6 (SARJANA/DIPLOMA-4)

• Mampu mengaplikasikan bidang keahliannya dan memanfaatkan IPTEKS pada bidangnya dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.

• Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural.

• Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok.

• Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi.

Page 10: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

LEVEL 7 (PROFESI GURU)

• Mampu merencanakan dan mengelola sumberdaya di bawah tanggung jawabnya, dan mengevaluasi secara komprehensif kerjanya dengan memanfaatkan IPTEKS untuk menghasilkan langkah-langkah pengembangan strategis organisasi.

• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan monodisipliner.

• Mampu melakukan riset dan mengambil keputusan strategis dengan akuntabilitas dan tanggung jawab penuh atas semua aspek yang berada di bawah tanggung jawab bidang keahliannya.

Page 11: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

LEVEL 8 (MAGISTER)

• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya inovatif dan teruji.

• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner .

• Mampu mengelola riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi masyarakat dan keilmuan, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Page 12: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

LEVEL 9 (DOKTOR)

• Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset, hingga menghasilkan karya kreatif, original, dan teruji.

• Mampu memecahkan permasalahan sains, teknologi, dan atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi atau transdisipliner.

• Mampu mengelola, memimpin, dan mengembangkan riset dan pengembangan yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan kemaslahatan umat manusia, serta mampu mendapat pengakuan nasional maupun internasional.

Page 13: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

KKNI

1

2

3

45

7

8

9

6

PROGRAM AKADEMIK

PROGRAM VOKASI

PROGRAM PROFESI

PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS PENGALAMAN

AHLI

TEKNISI/ ANALIS

OPERATOR

AHLI

TEKNISI/ ANALIS

OPERATOR

S2

S1

S3

SMU

PROFESI

SPESIALIS 2

PENGEMBANGAN KARIR BERBASIS

PELATIHAN KERJARENCANA KEDEPAN

DIII

DII

DI

SMK

DIV/ S1T

S3T

S2T SPESIALIS 1

Page 14: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Badan Kualifikasi Nasional Indonesia

Penyetaraan antar sektor

Page 15: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Schools, universities,

training providersBadan

Kualifikasi Nasional Indonesia

Development of national

standard for education and

profession

International Qualification

and Assessment

Model

Credit Transfer or RPL System

Development

National Qualification

and Assessment

Model

Information and

Assistance Center

Company and professional associations, government employees

International qualification

agencies

Accreditation and

certification agencies,

individuals and society at

large

National Accreditation Board, National Board for Professional Certification, National Board for

Education Standard

Kebutuhan untuk melakukan penyelarasan antar sektor

Page 16: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Peran KEMENDIKBUD dalam Peningkatan Mutu SDM Nasional

Berbasis KKNI

1. Akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan melalui Penyetaraan Jenis dan Strata Pendidikan Nasional dengan KKNI

2. Pengakuan Pembelajaran Lampau3. Perpindahan antara jenis dan strata pendidikan tinggi4. Sistem Penjaminan Mutu berbasis KKNI

Page 17: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

S2

S1

S3

Sekolah Menengah

Umum

PENDIDIKAN BERBASIS PENGEMBANGAN KEILMUAN

PENDIDIKAN BERBASIS PENGEMBANGAN KEAHLIAN

S2(T)

D I

D IV

D III

D II

S3(T)

Profesi

Spesialis

Sekolah Menengah

Kejuruan

KKNI

1

2

3

4

5

7

8

9

6

KKNI

1

2

3

4

5

7

8

9

6

1. AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Page 18: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

2. PENGAKUAN PEMBELAJARAN LAMPAU

PENGAKUAN MAKSIMUM

SMA/K/C + PPL D 2

D I + PPL D 3

D II + PPL D 4

D III + PPL D4, Profesi

D IV / S1(T)+ PPL Profesi , S2 (T)

S1 + PPL Profesi, S2(T)

Page 19: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

S1

MULTI ENTRY AND MULTI EXIT SYSTEM

S2

S3

Profesi X

Profesi Y

D I

S1(T)/D IV

D III

D II

S2 (T)

S3 (T)

SMA/SMK

Spesialis X-KKNI Level 8

Spesialis Y Spesialis X – KKNI Level 9

Bridging system

Rencana:Setiap jenis programtidak wajibada pada setiapstrata

Page 20: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Sistem penjaminan mutu internal dan eksternal untuk mecapai kualifikasi capaian pembelajaran

BSNP menyusun Standar Nasional Pendidikan untuk tercapainya

kualifikasi pada KKNI

Implementasi kurikulum

Sistem Penjaminan Mutu Internal

PERGURUAN TINGGI

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal

Menyusun capaian

pembelajaran Program

Studi berbasis KKNI

• Tercapainya Kualifikasi lulusan sesuai deskriptor

4. SISTEM PENJAMINAN MUTU BERBASIS KKNI

Page 21: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

2

ARAH KURIKULUM LPTK

Page 22: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Bila setiap level kualifikasi dapat diraih melalui jalur lain di luar jalur pendidikan formal maka pendidikan

formal harus lebih menunjukkan akuntabilitasnya dalam menghasilkan lulusan sesuai dengan strata

yang diprogramkan

Page 23: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

ARAHNYA MAU KEMANA?

•Apa peran yang akan dimainkan oleh lulusan LPTK?•Jika perannya sudah ditentukan, maka…..

•Kemampuan apa yang perlu mereka kuasai agar dapat •Berperan di masyarakat? tentukan Learning Outcomes

•Jika Learning Outcomesnya sdah ditentukan, maka….•Pembelajaran (isi dan cara penyampaiannya ) seperti apa?

Page 24: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Rambu-rambu yang harus dipenuhi

Di tiap jenjang perlu dapat membedakan:1. Learning Outcomes2. Jumlah sks3. Waktu studi minimum4. Mata Kuliah Wajib : untuk mencapai hasil pembelajaran

dengan kompetensi umum5. Proses pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa6. Akuntabilitas asesmen7. Perlunya Diploma Supplement (surat keterangan

pelengkap ijazah dan transkrip)

Page 25: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Dasar Hukum Penyusunan Kurikulum

UU Sisdiknas Bab III Pasal 4 • ayat 3 : Pendidikan diselenggarakan sebagai

suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat

• Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran

Page 26: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

Lanjutan...

Bab X pasal 38 tentang kurikulum:• Kurikulum dilakukan mengacu pada Standar Nasional

Pendidikan• Kurikulum memperhatikan:

1. peningkatan imtaq2. peningkatan ahlak3. peningkatan potensi, kecerdasan, minat4. tuntutan dunia kerja5. perkembangan IPTEKS6. dinamika perkembangan global7. persatuan nasional

Page 27: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

PENDIDIKAN TINGGI 2011-2015

KepemimpinanYang

kokoh

(Berbagi) Sumberdaya

(Sentuhan) TIK

(Integrasi)Proses

Efekti

vitas

(Men

ingk

atka

n Has

il)

Efisiensi &Efektivitas(Mengurangi Input,

Meningkatkan Hasil)

Efisiensi

(Menurunkan Input)

32

“meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan misi 5K

Page 28: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

3. HARAPAN1. LPTK MENJADI CERMIN PENDIDIKAN BAGI PRODI LAIN

SEBAGAI IBU PENDIDIKAN KARAKTER

2. LPTK MENJADI SUMBER PENGHASIL SDM UNGGUL DALAM PENDIDIKAN

3. LPTK MEMBUKA DIRI TERHADAP PERUBAHAN DAN BERORIENTASI MASA DEPAN

4. LPTK MAU DAN MAMPU MENGHASILKAN PENDIDIK YANG TANGGUH, KREATIF DAN PENULAR KEBAIKAN UNTUK MENCAPAI KEMULIAAN GENERASI MASA DEPAN

Page 29: Dirjen dikti kebijakan dikti ttg kkni dan kurikulum 1

TERIMA KASIH