Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

KEBIJAKAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN BIDANG KESEHATAN TA 2013 UNTUK MENCAPAI TARGET

RPJMN 2009 - 2014

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Tahun Anggaran 2012 Ditjen Bina Gizi dan KIASurabaya, 15-18 Juli 2012

Outline

II. Hasil Evaluasi RPJMN

III. RKP 2013

V. Penganggaran 2013

I. Pendahuluan

IV. Program Strategis

PRIORITAS NASIONAL

3

Iklim Investasi dan Iklim Usaha

Infrastruktur

Ketahanan Pangan

Penanggulangan Kemiskinan

Kesehatan

Pendidikan

Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola

Energi

Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana

Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, & Pascakonflik

Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi

Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Bidang Perekonomian

Bidang Kesejahteraan Rakyat

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

RPJMN 2010-2014

TEMA PEMBANGUNAN NASIONAL 2013

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1) Daya Saing(2) Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3) Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat(4) Stabilitas Sosial dan Politik

ISU STRATEGIS NASIONAL

4

•Peningkatan iklim investasi dan usaha (Ease of Doing Bussiness)

•Percepatan pembangunan infrastruktur : Domestic Connectivity

•Meningkatnya pembangunan industri di berbagai Koridor Ekonomi

•Penciptaan kesempatan kerja khususnya tenaga kerja muda

PENINGKATAN DAYA SAING

•Ketahanan pangan : menuju pencapaian surplus beras 10 juta ton

•Peningkatan rasio elektrifikasi dan konversi energi

PENINGKATAN DAYA TAHAN EKONOMI

•Peningkatan pembangunan sumber daya manusia

•Percepatan pengurangan kemiskinan : sinergi klaster 1-4

PENINGKATAN DAN PERLUASAN KESRA

•Persiapan pemilu 2014•Membaiknya kinerja birokrasi dan pemberantasan korupsi

•Percepatan pembangunan Minimum Essential Force

PEMANTAPAN STABILITAS SOSPOL

“Pelaksanaan isu strategis bukan hanya pada Kementerian/Lembaga namun harus terpadu

dengan Pemerintah Daerah”

PRIORITAS NASIONAL DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL

MEKANISME EKONOMI (PRO GROWTH DAN PRO JOB)• Stabilitas makro ekonomi• Prioritas 5: Ketahanan Pangan• Prioritas 6: Infrastruktur• Prioritas 7: Iklim Investasi dan Usaha• Prioritas 8: Energi• Prioritas 11: Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi• Prioritas lainnya:

Bidang Perekonomian

PRO POOR DAN PRO JOB• Prioritas 4: Penanggulangan Kemiskinan• Prioritas 10: Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar, dan

Pascakonflik;Percepatan: Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Papua Barat Percepatan Pembangunan NTT

• Prioritas Lainnya: Bidang Kesejahteraan Rakyat

PRO ENVIRONMENT• Prioritas 9: Lingkungan hidup dan

bencana

MEKANISME EKONOMI (PRO-GROWTH DAN PRO-JOB)

PRO RAKYAT (PRO-POOR DAN PRO-JOB)

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA• Prioritas 1: Reformasi

Birokrasi dan Tata Kelola;

• Prioritas 2: Pendidikan;

• Prioritas 3: Kesehatan;

• Prioritas lainnya: Bidang Polhukam

KERANGKA PEMBANGUNAN

NASIONAL

Pembangunan Kesehatan Kebijakan pembangunan kesehatan diarahkan pada

peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dalam rangka percepatan pencapaian target MDGs.

Fokus kebijakan pembangunan kesehatan terutama pada penanggulangan masalah gizi, penurunan angka kematian ibu, bayi dan anak, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan, pengembangan sumber daya manusia kesehatan, peningkatan ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, mutu dan

penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan, pengembangan sistem pembiayaan jaminan kesehatan, dan peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya

pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier.

Kerangka PikirPrioritas Pembangunan Kesehatan dalam Perencanaan Pembangunan

DIDUKUNG OLEH:

PEMBANGUNAN EKONOMI

PEMBANGUNAN HUKUMDAN

HAM

PEMBANGUNAN SDA - LH

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

PENGEMBANGAN

IPTEK

DLL

Peningkatan Kualitas SDM

(HDI, GDI, NRR) serta Jati Diri dan

Karakter Bangsa

1. Peningkatan kesehatan ibu, bayi dan balita yang menjamin continuum of care

2. Perbaikan status gizi masyarakat 3. Pengendalian penyakit menular serta penyakit

tidak menular,diikuti penyehatan lingkungan 4. Pengembangan sumber daya manusia

kesehatan 5. Peningkatan ketersediaan, keterjangkauan,

pemerataan, keamanan, mutu dan penggunaan obat serta pengawasan obat dan makanan

6. Pengembangan sistem jaminan pembiayaan kesehatan

7. Pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana dan krisis kesehatan

8. Peningkatan upaya kesehatan yang menjamin terintegrasinya pelayanan kesehatan primer, sekunder dan tersier

Peningkatan Akses dan

Kualitas Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Umur Harapan Hidup

FOKUS PRIORITAS

PRIORITAS BIDANG

DAMPAKSASARAN

7

KERANGKA PIKIR KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

SASARAN

IndikatorOUTCOME

UPAYA

INPUT

GOAL

PembiayaanJaminan

Kesehatan

Meningkatkan Akses dan Kualitas Pelayanan Kesehatan

UHH AKI AKB GIZI

PemberdayaanMasyarakat &Promosi Kes.

PembinaanUpaya

Kesehatan

SDM/Tenakes

Sarana Kesehatan

Sediaanfarmasi & Alkes

Litbang KesehatanBiaya - Hukum

- Data & Sist. Informasi

PelayananGizi dan Kesehatan

Ibu dan Anak

Manajemen

PengendalianPenyakit &

Penyehatan Lingkungan

SDM Kesehatan

Pember-dayaan Masy.

PelayananKesehatan

Angka Kesakitan

AngkaKematian

FOKUSPRIORITAS

Ketersediaan & Mutu Obat

ManajemenKesehatan

Pengendalian Penyakit &PenyehatanLingkungan

Gizi dan KIA

8

II.EVALUASI CAPAIAN PEMBANGUNAN RPJMN 2010-2014 : KESEHATAN

10

Status Kesehatan (RPJMN 2010-2014)

IndikatorStatus Kesehatan Masyarakat

Status AwalPencapaian

TargetTarget 2014

Umur harapan hidup (tahun)

66,2 70,9 72,0

Angka kematian ibu (per 100 ribu kelahiran hidup)

307 228 *) 118

Angka kematian bayi (per 1000 kelahiran hidup)

35 34 *) 24

Prevalensi kekurangan gizi(persen)

28,0 17,9 <15,0

Prevalensi anak balita yang pendek (stunting) **)

36,8 35,6 <32,0

Sumber data: Proyeksi BPS, 2010 dan Riskesdas, 2010*) Data tahun 2007 (SDKI)**) Stunting (anak balita yang pendek) diukur dengan perbandingan antara tinggi badan berdasarkan umur.

Status kesehatan masyarakat terus membaik.

Akses Pelayanan Kesehatan dan Gizi terus meningkat ditandai antara lain dengan:• Pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan menjadi 82,2% (2010)• Cakupan kunjungan ibu hamil: K1: 95,26% dan K4: 85,56% (2010)• Cakupan imunisasi dasar lengkap: menjadi 53,8% (2010)• Pemberian Vit A dan Fe : 69,8% dan 92,2% (2010)

Input Utama Peningkatan Akses dan Kualitas Pelayanan KesehatanPreventif & Promotif• Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk

seluruh Puskesmas• Pemenuhan Tenaga Kesehatan Strategis (Dr, Drg,

Perawat dan Bidan) terutama di Daerah Terpencil Perbatasan dan Kepulauan (DTPK) dan Daerah Bermasalah Kesehatan (DBK)

• Perbaikan Akses dan Kualitas Pelayanan Imunisasi, termasuk penyediaan vaksin

• Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat• Penguatan Kapasitas UKBM melalui Posyandu,

Poskesdes• Penyediaan suplemen gizi

Kuratif dan Rehabilitatif• Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas)• Jaminan Pertolongan Persalinan (Jampersal)• Peningkatan Puskesmas mampu PONED dan Rumah

Sakit mampu PONEK• Penyediaan Obat dan Alat Kesehatan

UKBM: Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat; PONED: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Dasar, PONEK: Pelayanan Obstetric Neonatal Emergensi Komprehensif

Sumber : Riskesdas 2007, Riskesdas 2010

Persentase Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap pada Anak Usia 12-23 bulan tahun 2007 dan 2010

46,2

53,8

40

44

48

52

56

2007 2010

Persentase Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan Terlatih (2005-2010)

70,47 72,41 72,53

74,87 77,34

82,20

64

68

72

76

80

84

2005 2006 2007 2008 2009 2010*

Sumber : Susenas (2005-2009), *Riskesdas (2010)

Status Capaian Pembangunan Kesehatan

Persentase ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih (cakupan PN)

Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011

Maluku UtaraMaluku

Sulawesi TengahPapua Barat

Kalimantan TengahPapua

Sulawesi TenggaraGorontalo

JambiSulawesi Barat

Nusa Tenggara TimurBanten

Kalimantan BaratSulawesi Selatan

Jawa BaratKalimantan Selatan

Nusa Tenggara BaratKalimantan Timur

LampungBengkulu

INDONESIASulawesi Utara

Sumatera BaratSumatera Selatan

RiauSumatera Utara

AcehJawa Tengah

Jawa TimurKep. Bangka Belitung

DKI JakartaKepulauan Riau

BaliDI Yogyakarta

0 20 40 60 80 100 12026.6

48.750.3

54.356.457.0

62.562.963.064.164.2

70.872.6

76.778.378.879.080.081.281.982.283.686.286.587.387.4

91.793.894.795.895.897.297.398.6

Persalinan oleh Tenaga Kesehatan

Sumber: Riskesdas, 2010

Lanjutan Capaian Pembangunan Kesehatan…

Status capaian : on trackCapaian tertinggi : DIYCapaian terendah : Malut

Tantangan Utama : – Masih terjadi disparitas antarprovinsi– Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

Sumber: Profil Kesehatan, 2010

Cakupan Pelayanan Antenatal (K4)Cakupan pelayanan antenatal (kunjungan kehamilan ke empat (K4))


Status capaian : on trackCapaian tertinggi : SulutCapaian terendah : Papua



Persentase bayi usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap

*)

Sumber: Riskesdas, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011Ket: *) Data capaian untuk bayi usia 12-23 bulan

PapuaSulawesi Barat

Sumatera UtaraNusa Tenggara Timur

Sulawesi TengahAcehRiau

Sulawesi TenggaraPapua Barat

Sumatera SelatanMaluku Utara

BengkuluMaluku

Sumatera BaratBanten

Sulawesi SelatanKalimantan Barat

Jawa BaratKalimantan Selatan

DKI JakartaINDONESIA

GorontaloKalimantan Tengah

Kep. Bangka BelitungJambi


LampungSulawesi Utara

Jawa TimurBali

Jawa TengahKepulauan Riau

DI Yogyakarta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 10028.2

32.133.333.335.437.037.537.539.1

44.744.846.746.748.148.850.952.152.352.553.253.854.554.8

60.060.962.664.165.465.566.066.1

69.074.4

91.1

Imunisasi Dasar Lengkap



Status capaian : on track (capaian 2011 melebihi target)Capaian tertinggi : DIYCapaian terendah : Papua


Cakupan balita yang ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu

Sumber: Profil Kesehatan, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011

Cakupan balita ditimbang berat badannya (D/S) di Posyandu



Status capaian : on track(capaian 2011 melebihi target)Capaian tertinggi : DIYCapaian terendah : Gorontalo


Angka penemuan kasus Malaria per 1.000 penduduk (Annual Parasite Index/API)


DKI JakartaBali

DI YogyakartaJawa Tengah

BantenSulawesi Tenggara

RiauSumatera Utara

Sulawesi SelatanJawa Barat


AcehKalimantan Barat

Sulawesi BaratJawa Timur

LampungKalimantan TengahKalimantan Selatan

Kepulauan RiauSulawesi Tengah

INDONESIAJambi


Sulawesi UtaraGorontaloBengkulu

Kep. Bangka BelitungMaluku Utara

MalukuPapua

Nusa Tenggara TimurPapua Barat

0 5 10 15 20 25 300.000.020.030.080.140.220.230.250.310.360.410.450.480.540.570.710.781.051.061.121.351.851.891.932.04

3.374.134.36

7.878.918.94

9.9415.62

27.66Malaria (Annual Parasite Index/API)



Status capaian : on trackCapaian tertinggi : Papua BaratCapaian terendah : DKI Jakarta Tantangan Utama :

– Masih terjadi disparitas antarprovinsi– Perlu diperhatikan upaya mengurangi disparitas antarkab/kota

Jumlah desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)

Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011

PapuaNusa Tenggara Timur

Kalimantan TengahSulawesi Barat

BengkuluLampung


AcehKalimantan Barat

GorontaloPapua Barat

Nusa Tenggara BaratSulawesi Tengah

MalukuKalimantan SelatanSulawesi Tenggara

JambiJawa Timur

Maluku UtaraRiau

INDONESIAJawa Barat

Sumatera UtaraJawa Tengah

Sulawesi SelatanBanten

Sulawesi UtaraKep. Bangka Belitung

Kalimantan TimurKepulauan Riau

BaliDI Yogyakarta

DKI Jakarta

0 10 20 30 40 50 60 70 80 9023.9726.23

35.1441.3041.6443.8544.2644.3645.1745.3245.6646.9147.4348.2548.2848.9550.8751.9852.9653.2654.2755.5355.5757.1057.76

61.4563.7864.8765.06

68.3772.37

79.1381.85

84.57

Akses Sanitasi Layak

Sumber: Susenas, 2010


Status capaian : on track(capaian 2011 melebihi target)Capaian tertinggi : DKI Jakarta Capaian terendah : Papua


Indonesia : 1.632 RS

Jumlah Rumah Sakit Per Provinsi, 2010 Rasio Tempat Tidur RS Per 100.000 PendudukPer Provinsi, 2010


II.b. Status Ketersediaan Fasilitas Layanan Kesehatan


Status : Rasio TT RS per 100.000 Penduduk telah tercapai, namun masih banyak Provinsi yang berada di bawah rasio rata-rata nasional. 18

Rasio Nasional 68,8 : 100.000

orang

Standar Rasio : 1:

1.500 orang atau

67:100.000 orang

Jumlah Puskesmas Per Provinsi, 2010

Indonesia : 9.005

Puskesmas


Rasio Tinggi Rasio Sedang Rasio Rendah

Peta Rasio Puskesmas per 100.000 penduduk

Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan…

Persentase puskesmas rawat inap yang mampu Pelayanan Obstetri Neonatal

Emergensi Dasar (PONED)

Sumber: Kemkes, 2010 dan Laporan Kinerja Kemkes, 2011Ket. *) Capaian s.d Triwulan III TA 2011

*)

Jumlah Puskesmas Mampu PONEDPer Provinsi, 2010

Indonesia : 1.579

Puskesmas


Lanjutan Status Ketersediaan Fasilitas Kesehatan…

• Standar : minimal terdapat 4 Puskesmas PONED utk Kab/Kota

• Ideal : 500 kab/kota x 4 = 2.000 Puskesmas PONED

Jumlah Puskesmas PONED masih

dibawah kebutuhan ideal

Peta Ketersediaan SDM Kesehatan di PuskesmasDokter Umum

Sumber: Badan PPSDM Kemenkes, Data s.d Desember 2010

0-5% blm terisi

5-20% blm terisi

20-30% blm terisi

>30 % blm terisi

Perawat

Bidan

Status Ketersediaan Tenaga Kesehatan

Jenis Tenaga Jumlah (orang)

Tenaga kesehatan Status PTT aktif di DTPK 32.978

Dokter spesialis dan spesialis gigi 86

Dokter Umum 3.020

Dokter gigi 904

Bidan 28.968

Tenaga Kesehatan Telah Direkrut dan Ditempatkan di DTPK

Dokter PTT 699

Dokter gigi PTT 189

Bidan PTT 142

Tenaga kesehatan penugasan khusus 293

Sumber : Kemkes, 2010

Ketersediaan Tenaga Kesehatan PTT dan Penugasan Khusus di DTPK, 2010

KETERSEDIAAN SDM KESEHATAN DI DTPK

Ketersediaan tenaga kesehatan terus ditingkatkan melalui penempatan tenaga kesehatan, program pegawai tidak tetap (PTT), dan penugasan khusus terutama di daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK).

22

III. RKP 2013 (PERPRES NO.54 TAHUN 2012)

TEMA PEMBANGUNAN TAHUN 2013

Unsur – unsur pokok tema ini adalah: (1)Daya Saing(2)Daya Tahan Ekonomi (resilience) (3)Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat(4)Stabilitas Sosial dan Politik

MEMPERKUAT PEREKONOMIAN DOMESTIK BAGI PENINGKATAN DAN PERLUASAN

KESEJAHTERAAN RAKYAT

Penguatan RKP 20131. Evaluasi Gap Pencapaian Sasaran/Target RPJMN 2010-2014,

Prioritas Nasional, dan Arahan Presiden2. Penetapan Isu Strategis, Input dan Keluaran yang terukur3. Mengakomodasi Rencana Aksi Daerah (Contoh:RAD MDGs dan

RAD PG)4. Sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah dalam Musrenbangnas

Mengakomodasi isu strategis daerah Mengakomodasi hasil Raker K/L dengan Daerah Identifikasi lokus untuk kegitan prioritas nasional Penyiapan Profil Provinsi Sinkronisasi Renja K/L dan UPPD

5. Penajaman Kualitas belanja K/L Proporsi Belanja Modal, belanja Barang, Belanja Sosial, Belanja

Pegawai6. Pengalihan Dekon dan TP ke DAK sesuai kewenangan (PP

38/2007)7. Penajaman Proses Trilateral Meeting

ISU STRATEGIS1. Akses kesehatan

dan gizi 2. Pengendalian

penyakit dan penyehatan lingkungan

3. Pendayagunaan tenaga kesehatan

4. Jaminan pembiayaan kesehatan

5. Obat dan makanan6. Pelayanan KB.

KELUARAN• Cakupan

pelayanan kesehatan

• Prevalensi penyakit

• Persentase pelayanan kesehatan

• Jumlah lulusan tenaga kesehatan

• Angka kesakitan

INPUT• Kegiatan

Promotif, kuratif

• Sarana dan prasarana

• Tenaga• Dana• Obat, vaksin• Pelatihan• Monev/

Bimtek• Pedoman• Sosialisasi• Fasilitasi

PUSAT DAERAH• Dekon• TP• Jamkesmas

• Jampersal• BOK

• APBD• DAK• DAU

Renja-KL UKPPD

SINKRONISASI

1. Profil Provinsi2. Profil Kesehatan3. Riset Fasilitas Kesehatan4. Profil Dekon-TP5. Profil Anggaran Kesehatan6. RAD MDGs7. RAD PG8. RPJMD dan RKPD

MUSRENBANGNAS

Mekanisme Koordinasi Penyusunan RKP 2013

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak,

2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan,

3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata,

4. Peningkatan jaminan pembiayaan kesehatan, 5. Peningkatan ketersediaan , pemerataan, keterjangkauan,

jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu obat, alat kesehatan, dan makanan, serta daya saing produk dalam negeri, dan

6. Peningkatan Akses Pelayanan KB Berkualitas yang Merata.

ISU STRATEGIS PEMBANGUNAN KESEHATAN (RKP 2013)

a) masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas (ditandai dengan masih rendahnya status kesehatan ibu dan anak dan status gizi masyarakat);

b) belum optimalnya upaya pengendalian penyakit (ditandai dengan tingginya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular dan tidak menular; serta masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan);

c) masih rendahnya profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata terutama di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan;

29

TANTANGAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

d) masih terbatasnya pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat, terutama bagi penduduk miskin dan pekerja sektor informal;

e) masih rendahnya ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan keamanan, khasiat/manfaat, mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri; dan

f) masih rendah dan tidak signifikannya kenaikan pemakaian kontrasepsi, terutama pemakaian kontrasepsi jangka panjang, dan masih tingginya disparitas pelayanan KB antar-wilayah dan sosial ekonomi.

30

LANJUTAN PENDAHULUAN...

ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN KESEHATAN

FOKUS PEMBANGUNAN PRIORITAS 3

32

1. Peningkatan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang berkualitas bagi ibu dan anak:a. Meningkatnya cakupan balita yang ditimbang beratbadannya (D/S) di posyandu

menjadi 80%b. Meningkatnya cakupan bayi usia 0 – 11 bulan yang mendapat imunisasi dasar

lengkap menjadi 88%c. Meningkatnya cakupan kunjungan ibu hamil ke empat (K-4) menjadi 93 %d. Meningkatnya cakupan persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih

menjadi 89%e. Meningkatnya puskesmas yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency

dasar (PONED) menjadi 90%f. Meningkatnya rumah sakit yang mampu pelayanan obstetri neonatal emergency

komprehensif (PONEK) menjadi 95%g. Meningkatnya jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional

kesehatan (BOK) menjadi 9.323 puskesmas

Sasaran

32


33

2. Peningkatan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta penyehatan lingkungan;

a. Meningkatnya jumlah orang yang berumur 15 tahun atau lebih yang menerima konseling dan testing HIV menjadi 600 ribu orang

b. Meningkatnya persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular menjadi 90%

c. Meningkatnya jumlah desa yang melaksanakan sanitasi total berbasis masyarakat (STBM) menjadi 16 ribu desa

3. Peningkatan profesionalisme dan pendayagunaan tenaga kesehatan yang merataa. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di

daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) dan didaerah bermasalah kesehatan (DBK) menjadi 5.320 tenaga kesehatan

b. Meningkatnya jumlah tenaga kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya melalui pendidikan berkelanjutan menjadi 9. 000 orang

Sasaran

33


34

4. Peningkatnya cakupan pembiayaan kesehatan, yang ditandai dengan:a. Meningkatnya persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program

Jamkesmas menjadi 90 persen; b. Meningkatnya jumlah tambahan TT Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jamkesmas

sebanyak 10.544 unit TT; c. Meningkatnya jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk

miskin menjadi 9.323 puskesmas; d. Meningkatnya jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jaminan

persalinan (jampersal) menjadi 2.663 fasilitas pelayanan kesehatan

5. Peningkatan jaminan keamanan, khasiat/manfaat mutu obat dan makanan, alat kesehatan serta daya saing produk dalam negeri

a. Meningkatnya persentase produk alat kesehatan dan PKRT yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu dan manfaat menjadi 90%

b. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan menjadi 37%

c. Meningkatnya persentase cakupan pengawasan sarana distribusi obat dan makanan menjadi 18%

Sasaran

34


35

6. Peningkatan akses pelayanan KB berkualitas yang merata.Meningkatnya contraceptive prevalence rate (CPR) menjadi sebesar 63,8%: dan menurunnya unmeet need menjadi sebesar 5,6% dengan sasaran:a. Terlayaninya peserta KB baru sebanyak 7,5 juta, peserta KB baru dengan metode

kontrasepsi jangka panjang (MKJP) sebesar 13,2% dan peserta KB baru pria sebesar 4,6%b. Meningkatnya jumlah peserta KB aktif dari sasaran sebanyak 28,2 juta menjadi sebanyak

29 juta dan peserta KB aktif dengan MKJP dari sebesar 25,9% menjadi sebesar 26,7%c. Tersedianya sarana dan prasarana pelayanan KB secara bertahap bagi 23.500 klinik KB

pemerintah dan swasta untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB (4.700 klinik KB)

d. Meningkatnya pemahaman remaja dan pasangan usia subur serta keluarga tentang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi dengan advokasi dan KIE melalui berbagai media

e. Menguatnya kapasitas tenaga lini lapangan KB, institusi masyarakat perdesaan/perkotaan (IMP) serta kelembagaan KB didaerah dalam rangka meningkatkan kesertaaan dan kemandirian ber-KB

Sasaran

35

HIGHLIGHT KEGIATAN

36

NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET 2013INSTANSI

PELAKSANAUPAYA PREVENTIF DAN PROMOTIF

1. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk puskesmas

Jumlah puskesmas yang mendapatkan bantuan operasional kesehatan dan menyelenggarakan lokakarya mini untuk menunjang pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

9.323 Kemenkes

2. Pelayanan Kesehatan bagi Ibu bersalin (Jampersal)

Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi ibu bersalin di sarana kesehatan

Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melayani program jampersal

2.663 Kemenkes

3. Pembinaan Administrasi Kepegawaian

Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian

Jumlah tenaga kesehatan yang didayagunakan dan diberi insentif di DTPK dan DBK

5.320 Kemenkes

4. Pembinaan Gizi Masyarakat Meningkatnya kualitas penanganan masalah gizi masyarakat

Persentase balita ditimbang berat badannya (D/S) 80 Kemenkes

5. Pengendalian Penyakit Tidak Menular

Menurunnya angka kesakitan dan kematian akibat penyakit tidak menular

Persentase provinsi yang melakukan pembinaan, pencegahan, dan penanggulangan penyakit tidak menular (surveilans epidemiologi, deteksi dini, KIE, dan penanganan kasus)

90 Kemenkes

6. Pengawasan Obat dan Makanan di 31 Balai Besar/Balai POM

Meningkatnya kinerja pengawasan obat dan makanan di seluruh Indonesia

Persentase cakupan pengawasan sarana produksi obat dan makanan (dihitung dari 6.500 sarana)

37 BPOM

7. Peningkatan Pembinaan Kesertaan ber-KB jalur pemerintah

Meningkatnya pembinaan, kemandirian dan kesertaan KB melalui 23.500 klinik KB (20.203 klinik KB pemerintah)

1.Jumlah peserta KB baru (PB) dan Jumlah Peserta KB aktif (PA)

7,5 juta dan 29,0 juta

BKKBN

2.Jumlah peserta KB baru dari keluarga miskin (KPS dan KS-I) yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi

3,97 juta akseptor

3.Jumlah peserta KB baru/PB bagi seluruh PUS di 7 provinsi wilayah khusus (Aceh, NTB, NTT, Papua, Papua Barat, Maluku, Malut), dan untuk pelayanan Baksos dan lain-lain yang mendapatkan jaminan ketersediaan kontrasepsi

4,99 juta akseptor

4.Jumlah klinik KB pemerintah dan swasta yang mendapatkan dukungan sarana dan prasarana pelayanan KB

4700

LANJUTAN...NO KEGIATAN PRIORITAS SASARAN INDIKATOR TARGET 2013

INSTANSI PELAKSANA

UPAYA KESEHATAN KURATIF DAN REHABILITATIF

1. Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan rujukan bagi penduduk miskin di RS

Persentase RS yang melayani pasien penduduk miskin peserta program Jamkesmas

90 Kemenkes

2. Pelayanan Kesehatan Dasar Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin di Puskesmas

Jumlah puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi penduduk miskin

9323 Kemenkes

3. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Program Pembinaan Upaya Kesehatan

Jumlah Tempat Tidur Kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan kesehatan

10.544 Kemenkes

4. Peningkatan Ketersediaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan

Meningkatnya ketersediaan obat esensial generik di sarana pelayanan kesehatan dasar

Persentase ketersediaan obat dan vaksin

95 Kemenkes

5. Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan

Meningkatnya pelayanan medik spesialistik kepada masyarakat

1. Jumlah kota di Indonesia yang memiliki RS standar kelas dunia (world class)

3 Kemenkes

2. Persentase RS kab/kota yang melaksanakan Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

95

6. Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar

Meningkatnya pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat

1. Jumlah puskesmas yang menjadi puskesmas perawatan di perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar berpenduduk

91 Kemenkes

2. Persentase puskesmas yang mampu Pelayanan Obstetrik Neonatal Emergensi Dasar (PONED)

90

37

IV. PROGRAM STRATEGIS

38

PROGRAM STRATEGIS DALAM PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN DAN MENDUKUNG PENCAPAIAN MDGs

39

1.JAMKESMAS 2.JAMPERSAL 3.BOK 4.PKH

PRESTASI5.PNPM

GENERASI

PENINGKATAN KUALITAS KESEHATAN

& MENDUKUNG PENCAPAIAN

MDGs

PROGRAM STRATEGIS BIDANG KESEHATAN

Jamkesmas:meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan sehingga tercapai derajat kesehatan yang optimal secara efektif dan efisien bagi seluruh peserta Jamkesmas

Jampersal : menjamin akses pelayanan persalinan yang dilakukan oleh dokter atau bidan dalam rangka menurunkan AKI dan AKB

• BOK : melaksanakan pelayanan kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan menuju Millennium Development Goals (MDGs) dengan meningkatkan kinerja Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. 40

V. PENGANGGARAN 2013

Alokasi Anggaran Tahun 2013

• Rencana alokasi anggaran tahun 2013 menggunakan baseline RPJMN/ KPJM RKP Tahun 2012

• Perubahan melalui mekanisme inisiatif baru• Katagori inisiatif baru :

• Program/outcome/kegiatan/output baru• Penambahan volume target• Percepatan pencapaian target

Alokasi Kemkes 2007-2013

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 -

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

18,754 19,704 20,174

24,869

27,656

29,915 30915

Pagu DefinitifPagu Indikatif

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS 2005-2012

44

-

5,000.00

10,000.00

15,000.00

20,000.00

25,000.00

30,000.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

4,014.00

11,569.80

17,094.10

21,202.14

24,819.59

21,133.38

25,232.80 26,115.90

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

4000,0

4500,0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

620,0

2406,8

3381,2

3817,44017,4

2829,8 3000,8 3005,9

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS BID. KESEHATAN 2005-2012

PERKEMBANGAN DANA ALOKASI KHUSUS 2005-2012

Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Documents

Transcript of Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat