KEMENTERIAN KESEHATAN RI• DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKITJalan Percetakan Negara No. 29 Kotak Pos 223 Jakarta Pusal 10560

Telepon: (021) 4247608 Faksimile: (021) 4207807

KEPUTUSANKUASAPENGGUNAANGGARAN/ PENGGUNA BARANG

NOMOR HK.02.03/3/ 02 /2017

TENTANG

PEJABAT PERBENDAHARAANNEGARA

SATUANKERJA SEKRETARIATDIREKTORATJENDERAL PENCEGAHAN

DANPENGENDALIANPENYAKIT

KUASAPENGGUNAANGGARAN/PENGGUNABARANG

Menimbang a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan

Republik lndonesia Nomor HK.02.02/MENKES/60/2016

tanggal 12 Januari 2016 tentang Kuasa Pengguna

Anggaran/Pengguna Barang di Lingkungan Kementerian

Kesehatan;

b. bahwa telah diterbitkannya DIPA Satker Sekretariat

Nomot SP DIPA-024.05. 1.465827/2017 tanggal 7

Desember 2016 Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2017.

c. bahwa sehubungan dengan hal a dan b, perlu

menetapkan Pejabat Perbendaharaan Negara Satuan

Kerja Satker Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit Tahun Anggaran 2017.

Mengingat 1. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 17 Tahun

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286);

Sekretariat Direktorat JenderalDirektorat Surveilans dan Karantina KesehatanDIrektorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular langsung

Telp. 4209930Telp. 4240611Telp. 4240538

Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan looootik Telp. 4247573Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Telp. 4200944Direktorat Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan Napza Telp. 4245778

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor IS Tahun

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung

Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 4400);• 4. Undang-Undang Republik lndonesia Nomor 36 Tahun

2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran

Negara Republik lndonesia Nomor 5063);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun

2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 5767);

•6. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun

2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

lndonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 90

Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan

Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga (Lembaran

Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 152,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5178);

9.

•

•

•

8. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 45

Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5423);

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 4 Tahun

2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan

Presiden Republik lndonesia Nomor 54 Tahun 2010

tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah,

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 54 Tahun 2010;

10. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor

171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;

1I. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor

I 13/PMK.05/20 12 tentang Perjalanan Dinas Dalam

Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Tidak Tetap

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik lndonesia Nomor

190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam

Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Negara;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik lndonesia Nomor

64 Tahun 20 15 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Kesehatan.

•

•

Menetapkan

Kesatu

Kedua

Ketiga

Keempat

MEMUTUSKAN

KEPUTUSANKUASAPENGGUNAANGGARAN/ PENGGUNA

BARANGTENTANGPEJABAT PERBENDAHARAANNEGARA

SATUAN KERJA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

PENCEGAHANDANPENGENDALIANPENYAKIT.

Susunan Pejabat Perbendaharaan Negara pada Satuan

Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud

pada diktum kesatu memiliki tugas sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Perbendaharaan Negara sebagaimana dimaksud

pada diktun: kesatu keputusan ini bertanggungjawab

kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit selaku Kuasa Pengguna Anggaran/

Pengguna Barang .

Spe simen Tanda Tangan Pejabat Perbendaharaan Pada

Satuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit sebagaimana tercantum dalam

Lampiran 2 Keputusan ini.

Kelima

Keenam

•

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat

Perbendaharaan Negara dibebankan pada DIPA Satuan

Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan dan

Pengendalian Penyakit.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 3 Januari 2017

• Kuasa

Sekret

na Anggaran / Pengguna Barang

itjen P2P

dr. Asjikin I an Hidayat Dachlan, MHANlP 1959121 1985121002

•

•

Lampiran IKeputusan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna BarangNomor : HK.02.03/3/ 02 /2017Tanggal: 3 Januari 2017

Pejabat Perbendaharaan NegaraSatuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

No. Nama/NIP Jabatan dalam Keputusan iniI a. Indra Maulana Effendy, SE Pejabat Pembuat Komitmen

NIP 1976070120050 11004 Bagian Kepegawaian dan Umum

b. Muh Purwanto, SKM, MKM Pejabat Pembuat KomitmenNIP 197412202000121003 Bagian Program dan Inforrnasi

c. Yoedi Ariyanto, SE, BSc, M.Epid Pejabat Pembuat KomitmenNIP 196401111989111001 Bagian Keuangan dan BMN

d. Devy Nurdiansyah, AMKL Pejabat Pembuat KomitmenNIP 19811209200501 1004 Bagian Hukum, Organisasi dan

Humas

2 Hikmah Sari Loebis, SKM,M.Sc.PH Pejabat Penguji danNIP 196710091990032002 Penandatangan SPM

Kuasa e gguna Anggaran / Pengguna Barang

Sekret

dr. Asjikin I an Hidayat Dachlan, MHANIP 1959121 1985121002

•

Lampiran IIKeputusan Kuasa Pengguna Barang/ Pengguna BarangNomor : HK.02.03/3/ 02 /2017Tanggal : 3 Januari 2017

Spesimen Tanda Tangan Pejabat Perbendaharaan NegaraSatuan Kerja Sekretariat Direktorat Jenderal Pencegahan

dan Pengendalian Penyakit

No. Nama

2. Indra Maulana Effendy, SE

1. dr. Asjikin Iman Hidayat Dachlan, MHA

PembuatBagian

dan

PejabatKomitmenProgramInformasi

Jabatan dalamKe utusan ini

Kuasa PenggunaAnggaran/ PenggunaBarang

Pejabat PembuatKomitmen BagianKepegawaian danUmum

Pejabat PembuatKomitmen BagianKeuangan dan BMN

Pejabat PembuatKomitmen BagianHukum, Organisasidan Humas

Muh Purwanto, SKM, MKM

Devy Nurdiansyah, AMKL

Yoedi Ariyanto, SE, BSc, M.Epid

3.

5.

4.

6. Hikmah Sari Loebis, SKM,M.Sc.PH Pejabat Penguji danPenandatanganSPM

na Anggaran/Pengguna Barang

dr. Asjikin 1m n Hidayat Dachlan, MHANIP 1959121 1985121002