DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGANstandarpangan.pom.go.id/dokumen/rencana-strategis/... ·...

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN REPUBLIK INDONESIA 2015

RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019 DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN

DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN RI

NOMOR HK.09.52.04.15.2316

TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

TAHUN 2015 – 2019

DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2015 – 2019, perlu menetapkan Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

b. bahwa Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lemabran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. UU No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana teleh beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;

5. Keputusan Presien Nomo 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagiaman telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013.

6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah NAsional Tahun 2015-2019;

7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga ( Renstra-K/L) 2015-2019;

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagiaman telah diubah dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015 – 2019.

Pertama : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019 mengacu pada Rencana Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang mengacu pada Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia.

Kedua Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2019 yang selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2019 merupakan dokumen induk perencanaan kegiatan pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

Ketiga : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2015 – 2019 merupakan acuan dasar dalam pelaksanaan kegiatan tahunan untuk masa 2015 - 2019 pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program dan kegiatan serta ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

Keempat : Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan tahun 2015 – 2019 sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini;

Kelima : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan Nomor HK.01.02.52.06.13140 Tahun 2013 tentang Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2010-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta Pada tanggal : 23 April 2015 Direktur Standardisasi Produk Pangan Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP NIP. 19600120 198603 2 001

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN i

KATA PENGANTAR

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006

Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional bahwa Pimpinan

Kementerian/Lembaga menyiapkan Rancangan Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok

dan fungsinya dengan berpedoman kepada Rancangan Awal RPJMN dan menetapkan

Renstra-KL setelah disesuaikan dengan RPJMN. Oleh karena itu, setiap

Kementerian/Lembaga berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) yang merupakan penjabaran dari visi dan misi

Kementerian/Lembaga dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional

secara menyeluruh.

Dengan ditetapkannya Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan

POM) Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015 –

2019 tanggal 30 Maret 2015 dan diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 515 tanggal 6 April 2015.

Renstra Badan POM 2015-2019 menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan di

bidang Pengawasan Obat dan Makanan dan dalam penyusunan Renstra unit

organisasi di bawahnya yang meliputi unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja dan Unit

Organisasi Eselon II. Sesuai dengan pasal 3 Peraturan Kepala Badan POM Nomo 2

Tahun 2015 , bahwa setiap unit organisasi Eselon I, Satuan Kerja (Satker) dan Unit

Organisasi Eselon II di lingkungan Badan POM wajib menetapkan Renstra Tahun 2015

– 2019.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai salah satu unit eselon II pada Badan

Pengawas Obat dan Makanan yang secara resmi telah terbentuk pada tanggal 31

Desember 2001 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN ii

Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan

Presiden Nomor 64 tahun 2005.

Merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik

Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2015

– 2019, maka perlu disusun Rencana Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sebagaimana telah ditetapkan dengan keputusan Direktur Standardisasi Produk Pangan

Nomor HK.09.52.04.15.2316 Tahun 2015.

Akhirnya, Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun

2015-2015 diharapkan dapat menjadi pedoman bagi jajaran Direktorat Standardisasi

Produk Pangan dalam melakukan tugas dan fungsinya melalui kerja sama dan

komunikasi yang efektif dari seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 30 April 2015 Direktur Standardisasi Produk Pangan

Ir. Tetty Helfery Sihombing,MP NIP. 19600120 198603 2 001

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………….………………….….i DAFTAR ISI………………………………………………………………..………………...iii KEPUTUSAN DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN NOMOR

HK.09.52.04.15.2316 TAHUN 2015 TENTANG RENCANA STRATEGIS DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN TAHUN 2015 - 2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi umum 1

1.1.1 Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Peraturan Perundang undangan.

4

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia. 6

1.1.3 Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2010-2014.

16

1.2 Potensi dan Permasalahan 20

1.2.1 Potensi 21 1.2.1.1 Globalisasi Perdagangan 21 1.2.1.2 Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan 23

1.2.1.3 Persepsi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap Standar

23

1.2.1.4 Kepercayaan Terhadap Proses Pengembangan SNI 24 1.2.1.5 Emerging Isu dan Kemajuan Ilmu dan Teknologi di Bidang

Pangan 25

1.2.1.6 Partisipasi dan Keterlibatan di Nasional dan Internasional 25 1.2.1.7 Pengawasan pre market dan post market 25 1.2.2 Permasalahan

26

1.3 Faktor Kunci Keberhasilan

28

1.4 Manajemen Perubahan Analisa terhadap Lingkungan Strategis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT)

29

BAB II. VISI, MISI, BUDAYA ORGANISASI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

39

2.1 Visi 39 2.2 Misi 40 2.3 Budaya Organisasi 43 2.4 Tujuan 44 2.5 Sasaran Strategis 44

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN iv

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

48

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

48

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

54

3.3 Kerangka Regulasi 57 BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

59

4.1 Target Kinerja 59 4.1.1 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem

Pengawasan Obat dan Makanan. 60

4.1.2 Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya Kemandirian Pelaku Usaha, Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan dan Partisipasi Masyarakat.

61

4.2

Kerangka Pendanaan

62

BAB V.

PENUTUP

63

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN v

DAFTAR GAMBAR Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar Gambar

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 3.1.

Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan Sebaran Kegiatan dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2015 – 2014 dalam bentuk grafik lingkaran. Sebaran Kegiatan dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2015 – 2014 dalam bentuk grafik batang Kebutuhan SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2015 Berdasarkan Analisa Beban Kerja. Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya. Peta Bisnis Proses Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai Peran dan Kewenangan. Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Logframe Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

7

10

11

12

13

18

36

37

37

54

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN vi

DAFTAR GAMBAR Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel Tabel

1.1 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 3.1. 4.1. 4.2.

Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014. Target Pembangunan Untuk Tahun 2010 2014 pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan Rangkuman Analisis SWOT. Penguatan Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2015-2019. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran

Kegiatan, dan Indikator di Lingkungan Direktorat

Standardisasi Produk.

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja,Program,

Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan

Indikator Direktorat Standardisasi Produk Pangan.

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi

Produk Pangan.

14

17

33

38

47

57

59

62

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kamus Indikator Sasaran Strategis Termasuk Indikator

Kinerja Utama (Iku) Indikator Sasaran Program (Outcome), Dan Indikator Sasaran Kegiatan (Output)

Lampiran 2 Matriks Kerangka Regulasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2015 - 2019

Lampiran 3 Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

RENSTRA 2015-2019

RENCANA STRATEGIS | DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

angan termasuk kebutuhan dasar terpenting dan sangat esensial

dalam kehidupan manusia. Dan keamanan pangan merupakan syarat

penting yang harus dipenuhi. Untuk itu, konsumen berhak atas

jaminan keamanan pangan dari semua produk yang dikonsumsinya.

Di pihak lain, keamanan pangan selalu menjadi pertimbangan pokok dalam

perdagangan, baik perdagangan nasional maupun perdagangan internasional.

Terkait hal tersebut, dibutuhkan standar yang berlaku secara internasional agar

tercipta persaingan dagang yang adil dan memastikan pangan beredar aman

untuk dikonsumsi.

Lebih lanjut, adanya kerjasama di bidang ekonomi antara negara – negara di

dunia, seperti Asean Free Trade Area ( AFTA), Asia Pacific Economic

Cooperation (APEC), ASEAN – CHINA Free Trade Agreement dan World Trade

Organization (WTO), telah menciptakan sistem perdagangan dunia yang bebas

(free trade).

Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan

buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar

individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang

berbeda (Wikipedia, 2011).

Pada era pasar bebas banyak tantangan dan persaingan harus dihadapi oleh

dunia bisnis yang semakin komplek. Ditandai dengan adanya perubahan

lingkungan yang cepat dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin

P

RENSTRA 2015-2019


pesat, menuntut kepekaan organisasi untuk merespon perubahan yang akan

terjadi sehingga mereka tetap eksis dalam kancah persaingan. Tuntutan

kesiapan organisasi bisnis terhadap persaingan pasar bebas yang semakin dekat

dan tuntutan restrukturisasi organisasi agar lebih fleksibel dan adaptif dalam

mensikapi berbagai perubahan yang terjadi. Hanya organisasi yang fleksibel dan

adaptif yang mampu bersaing dalam persaingan global yang semakin ketat dan

sebagai dampak dari terbukanya kesempatan bagi pelaku bisnis dari berbagai

negara.

Perkembangan sistem perdagangan bebas ini akan memperluas gerak arus

transaksi produk – produk pangan melintasi batas –batas wilayah suatu negara,

terutama arus masuknya produk pangan dari luar ke sistem pangan nasional.

Perdagangan dunia yang bebas mendorong terjadinya pasar yang bersifat

terbuka terhadap setiap barang dan atau jasa impor.

Dalam mendukung pasar nasional dalam menghadapi proses globalisasi

perdagangan tersebut, dipandang perlu untuk menyiapkan perangkat hukum

nasional di bidang Standardisasi yang tidak saja mampu menjamin perlindungan

terhadap masyarakat khususnya di bidang pangan. Standardisasi bisa juga

dikembangkan sebagai salah satu alat pendorong untuk menciptakan

keunggulan kompetitif melalui peningkatan mutu dan efisiensi industri pangan.

Menurut PP No 102 Tahun 2000 Tentang Standardisasi Nasional Definisi

Standardisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan dan

merevisi standar yang dilaksanakan secara tertib dengan melibatkan semua

pihak.

Terwujudnya standardisasi produk pangan untuk pengawasan keamanan pangan

baik pre-market dan post-market akan berkontribusi dalam peningkatan

efisiensi dan daya saing produk pangan nasional serta terlindungnya konsumen

dari pangan yang tidak layak, tidak aman atau yang dipalsukan.

Pengembangan dan penyesuaian peraturan perundang – undangan nasional

dibidang standardisasi produk pangan tidak hanya dapat membantu kelancaran

RENSTRA 2015-2019


perdagangan dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat dalam

perdagangan tetapi juga berperan meningkatkan perlindungan kepada

konsumen, pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat lainnya untuk

keselamatan, keamanan, kesehatan maupun pelestarian fungsi lingkungan hidup

nasional.

Dengan perkembangan ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan memandang

perlu menyiapkan perangkat hukum nasional di bidang standardisasi makanan

yang tidak saja mampu menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya

di bidang keamanan, mutu dan gizi pangan tetapi juga di bidang keselamatan,

kesehatan dan lingkungan hidup serta juga meningkatkan pertumbuhan ekonomi

nasional. Disamping itu Standardisasi Makanan bisa dikembangkan sebagai

salah satu alat pedorong untuk menciptakan keunggulan kompetitif peningkatan

mutu dan efisiensi industri pangan.

Produk Pangan Nasional saat ini menghadapi tantangan pasar bebas berupa

iklim persaingan yang semakin ketat. Masuknya produk pangan impor secara

besar – besaran ke dalam wilayah Indonesia menjadi bukti bahwa fenomena

pasar bebas telah mulai berlangsung saat ini. Untuk memenangkan persaingan

tersebut, tantangan yang paling dominan bagi industri produk pangan adalah

kemampuan untuk memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk

pangan yang akan mereka konsumsi bermutu dan aman, serta pada tingkat

harga yang terjangkau. Sebagai konsekuensinya, industri produk pangan harus

mampu menerapkan sistem jaminan mutu dan jaminan keamanan pangan

sebagai fokus kegiatan utama.

Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawas Obat dan Makanan. Direktorat

Standardisasi Produk Pangan harus dapat menjawab tantangan tersebut dengan

menyiapkan kebijakan dan regulasi yang mendukung industri produk pangan

nasional untuk dapat bersaing ditingkat Internasional.

Standardisasi Makanan merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan bagi

pengembangan produk pangan unggulan yang berdaya saing tinggi, karena

RENSTRA 2015-2019


standar merupakan acuan mutu dan keamanan produk yang dapat

dideskripsikan untuk pemenuhan keinginan konsumen dan dapat memberikan

jaminan bagi konsumen akan keamanan produk pangan tersebut. Produk

pangan unggulan yang berdaya saing tinggi diperlukan dalam menghadapi

persaingan global.

Standardisasi makanan dapat digunakan sebagai salah satu alat kebijakan

pemerintah dalam menata struktur ekonomi secara lebih baik dan memberikan

perlindungan kepada masyarakat. Oleh karena itu, Indonesia memerlukan

standar makanan nasional dengan mutu yang makin meningkat dan dapat

memenuhi persyaratan internasional, untuk menunjang tercapainya tujuan

strategis, antara lain, peningkatan ekspor produk pangan, peningkatan daya

saing produk pangan Indonesia terhadap produk pangan impor, peningkatan

efisiensi nasional, dan menunjang program keterkaitan sektor pangan dengan

berbagai sektor lainnya.

Dengan sistem diatas setiap pihak yang berkepentingan (stakeholder) dengan

standardisasi yaitu pemerintah, pelaku usaha, ilmuwan dan konsumen, lebih

menyadari pentingnya standardisasi produk pangan di Indonesia mengingat

efektifitas pengaturan di bidang standardisasi sangat dipengaruhi oleh peran aktif

dan kerjasama yang sinergis antara semua stakeholder.

1.1.1. Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Berdasarkan

Peraturan Perundang – undangan.

Badan Pengawas Obat dan Makanan RI ditetapkan berdasarkan pasal 25

ayat (2) Undang – undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

jo. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas,

Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah

Non Departemen, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 3 Tahun 2013 yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Badan POM) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian

yang berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggungjawab kepada Presiden

RENSTRA 2015-2019


melalui Menteri yang mengkoordinasikan. Dalam pelaksanaan tugasnya tersebut

Badan POM dikoordinasikan oleh Menteri Kesehatan, khususnya dalam

perumusan kebijakan yang berkaitan dengan instansi pemerintah lainnya serta

penyelesian permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kebijakan dimaksud.

Selanjutnya terkait dengan tugas dan fungsi Badan POM diatur dalam

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2011 tentang Unit Organisasi dan Tugas

Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departeman sebagaimana telah beberapa

kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013 tentang

Perubahan Kedelapan Atas Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang

Unit Organisasi dan Tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian.

Pembentukan Badan POM ditindak lanjuti dengan Keputusan Kepala

BPOM Nomor 02001/SK/KBPOM Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan

Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.21.4231 Tahun 2004 dan setelah

mendapat persetujuan dari Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara

No. 34/M.PAN/2/2001 tanggal 1 Februari 2001. Perubahan-perubahan tersebut

mendorong Badan POM untuk melakukan reposisi dan redefinisi terhadap tugas

pokok, fungsi dan perannya sebagai pembantu Presiden Republik Indonesia di

bidang pengawasan obat dan makanan.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan merupakan satu dari lima unit

pelaksana teknis yang ada pada Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya, Badan POM, RI. Sebagaimana tercantum dalam

Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

02001/SK/KBPOM tanggal 26 Februari 2001, Direktorat Standarisasi Produk

Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian,

bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk

pangan.

RENSTRA 2015-2019


Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 249, Direktorat

Standardisasi Produk Pangan menyelenggarakan fungsi :

1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,

standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian,

pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan di bidang pengaturan

dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan pangan ;




dan standardisasi pangan khusus;




dan standardisasi pangan olahan ;

4. Penyusunan rencana dan program standardisasi produk pangan ;

5. Koordinasi kegiatan fungsional pelaksanaan kebijakan teknis di standardisasi

produk pangan ;

6. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi produk pangan ;

7. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

1.1.2 Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut, Direktorat

Standardisasi Produk Pangan dibentuk dengan struktur organisasi sebagai

berikut :

RENSTRA 2015-2019


Gambar 1.1, Struktur Organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Masing-masing Subdirektorat dan Seksi mempunyai tugas pokok dan fungsi

sebagai berikut:

1) Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

terdiri dari:

a. Seksi Standardisasi Bahan Baku;

b. Seksi Standardisasi Bahan Tambahan Pangan

Direktorat Standardisasi Produk Pangan

SUBDIT STANDARDISASI PANGAN

OLAHAN

SEKSI KODEKS PANGAN

SEKSI STANDARDISASI PRODUK PANGAN

SEKSI TATA OPERASIONAL

SUBDIT STANDARDISASI PANGAN KHUSUS

SEKSI STANDARDISASI

PANGAN FUNGSIONAL

SEKSI STANDARDISASI PHRG & IRADIASI

SUBDIT STANDARDISASI BAHAN BAKU DAN BAHAN

TAMBAHAN PANGAN

SEKSI STANDARDISASI BAHAN TAMBAHAN

PANGAN

SEKSI STANDARDISASI

BAHAN BAKU

RENSTRA 2015-2019


Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan

teknis, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi serta

pelaksanaan pengaturan dan standardisasi bahan baku dan bahan tambahan

pangan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Subdirektorat Standardisasi Bahan Baku dan

Bahan Tambahan Pangan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi bahan baku dan bahan

tambahan pangan;

2. Pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengaturan

dan standardisasi bahan baku;



dan standardisasi bahan tambahan pangan;

4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi bahan baku dan bahan

tambahan pangan.

2) Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus terdiri dari:

a. Seksi Standardisasi Pangan Hasil Rekayasa Genetika dan Iradiasi

b. Seksi Standardisasi Produk Pangan Fungsional

Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus mempunyai tugas

melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan

pedoman, standar, kriteria dan prosedur, evaluasi dan pelaksanaan

pengaturan dan standardisasi pangan khusus.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Pangan Khusus

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan khusus

RENSTRA 2015-2019




dan standardisasi pangan hasil rekayasa genetika dan iradiasi.



dan standardisasi produk pangan fungsional.

4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan khusus

3). Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan terdiri dari:

a. Seksi Standardisasi Produk Pangan

b. Seksi Kodex Pangan

c. Seksi Tata Operasional

Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan mempunyai tugas melaksanakan

penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan pedoman,

standar, kriteria dan prosedur evaluasi dan pelaksanaan pengaturan dan

standardisasi pangan olahan.

Dalam melaksananakan tugas, Subdirektorat Standardisasi Pangan Olahan

menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana dan program standardisasi pangan olahan;



dan standardisasi produk pangan;


pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta penyusunan kodex

pangan;

4. Evaluasi dan penyusunan laporan standardisasi pangan olahan;

5. Pelaksanaan urusan tata operasional dilingkungan Direktorat.

RENSTRA 2015-2019


Siklus Dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan

Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam menjalankan tugas pokok dan

fungsinya mengembangkan sistem manajemen standardisasi produk pangan

melalui siklus :

1. Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan.

2. Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan, Peraturan,

Standar, Peraturan, dan Code of Practice)

3. Penetapan Standar Pangan

4. Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan

5. Implementasi/Aplikasi Standar Pangan

6. Pemantauan/Monitoring Standar Pangan

Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan dapat dilihat

pada gambar seperti dibawah ini :

Gambar 1.2 . Siklus dalam Sistem Manajemen Standardisasi Produk Pangan

PENGKAJIAN/EVALUASI

IMPLEMENTASI /

APLIKASI

MONITORING PENYUSUNAN

PENETAPAN

SOSIALISASI &

ADVOKASI

RENSTRA 2015-2019


Keterangan :

A = Penyusunan dan Review

B = Penetapan / Harmonisasi

C = Sosialisasi & Advokasi

D = Implementasi / Aplikasi

E = Monitoring

F = Pengkajian dan Evaluasi

Gambar.1 3 : Sebaran Kegiatan Dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010 – 2014

RENSTRA 2015-2019


Keterangan :

A = Penyusunan

B = Penetapan / Harmonisasi

C = Sosialisasi & Advokasi

D = Implementasi / Aplikasi

E = Monitoring

F = Pengkajian dan Evaluasi

Gambar 1.4 : Sebaran Kegiatan Dan Penganggaran Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010 – 2014

Dari grafik diatas terlihat bahwa dalam siklus manajemen sistem

standardisasi produk pangan kegiatan penyusunan, pengkajian dan sosialisasi

serta advokasi mempunyai porsi yang lebih besar dari kegiatan lain selama

periode renstra tahun 2010 – 2014. Hal ini menunjukan bahwa tiga kegiatan

penyusunan, sosialisasi dan review standar masih menjadi prioritas. Sosialisasi

kepada stakeholder menjadi suatu tahapan penting untuk memberikan

pengetahuan yang memadai dan membangun persepsi yang sama terhadap

setiap ketentuan yang ada pada peraturan yang dikeluarkan, terutama untuk

seluruh pengawas pangan, baik di Badan POM maupun Balai/Balai Besar POM.

RENSTRA 2015-2019


Disamping itu sosialisasi berguna untuk mendapatkan input dalam melakukan

pengkajian dan penyusunan regulasi dan standar.

Untuk mendukung tugas – tugas Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah Sumber Daya Manusia

(SDM) yang memiliki keahlan dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang

dimiliki Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk melaksanakan tugas

penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan

prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di

bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan, sampai Tahun 2014

adalah sejumlah 30 orang yang tersebar di setiap sub direktorat.

Pada Tahun 2014, Direktorat Standardisasi Produk Pangan belum

didukung dengan SDM yang memadai dan masih kekurangan SDM sejumlah 21

orang, dihitung berdasarkan analisis beban kerja, dari target yang ditetapkan.

Berikut ini adalah profil kebutuhan pegawai berdasarkan analisa beban kerja :

*) Tahun 2015 s/d 2019 asumsi tidak ada penambahan pegawai

Gambar 1.5 Kebutuhan SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015 – 2015 Berdasarkan Analisa Beban Kerja.

RENSTRA 2015-2019


Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan moratorium pegawai

selama 5 (lima) tahun mulai Tahun 2015 – 2019 berarti tidak ada penambahan

pegawai selama kurun waktu tersebut. Hal ini menyebabkan terjadinya

kesenjangan pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan, karena

diperkirakan sejumlah 3 (tiga) pegawai akan pensiun, 2 pegawai akan pindah

dan sebagainya dalam lima tahun tersebut, sementara beban kerja semakin

meningkat. Adanya kekurangan pegawai yang signifikan tersebut menyebabkan

beberapa tugas dan fungsi penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan



pangan belum dapat dilakukan secara optimal.

Adapun profil pegawai Direktorat Standardisasi Produk Panganyang

tersebar di subdirektorat berdasarkan tingkat pendidikan dapat dijelaskan pada

tabel 1 di bawah ini :

Tabel 1.1. : Profil Pegawai Direktorat Standardisasi Produk Pangan berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2014.

No. Unit kerja S3 S2

Profesi (Apoteker

dan Dokter)

S1 Non

Sarjana Jumlah

1 Subdit Standardisasi Bahan Baku dan Bahan Tambahan Pangan

- 3 3 1 1 8

2 Subdit Standardisasi Pangan Khusus

- 2 3 2 6

3 Subdit Standardisasi Pangan Olahan(termasuk Direktur dan TOP)

- 5 4 3 3 15

TOTAL - 10 10 6 4 30

33.33% 33.33% 20% 13.33%

RENSTRA 2015-2019


Keterangan :

No. Jenis Pendidikan Jumlah

1. Apoteker 10

2. S2 Teknologi Pangan 3

3. S2 Magister Profesional 4

4. S2 Kesehatan 1

5. S2 Kesehatan Masyarakat 1

6. S2 Farmasi 1

7. S1 Teknologi Pertanian /Teknologi Pangan 4

8. S1 Gizi 1

9. S1 Komputer 1

10. DIII Farmasi 1

11. DIII Manajemen Informatika 1

12. SMF/KPAA 2

TOTAL 30

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa sebagian besar 33.33% pegawai

Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki latar belakang pendidikan

apoteker. Selain itu terdapat sarjana strata dua sejumlah 33.33 sarjana bidang

lainnya sejumlah 20% dan non sarjana sejumlah 13.33%.

Selain memadai secara kualitas, agar Direktorat Standardisasi Produk

Pangan mampu beradaptasi dengan perkembangan lingkungan eksternal yang

sangat dinamis, diperlukan kompetensi SDM sesuai dengan bidang tugasnya

agar mampu berkinerja baik. Untuk itu Direktorat Standardisasi Produk Pangan

harus senantiasa memperhatikan peningkatan kompetensi SDM secara

berkesinambungan melalui capacity building yang terencana.

RENSTRA 2015-2019


1.1.3. Capaian Kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Periode 2010-2014

Sesuai dengan peran dan kewenangannya, Direktorat Standardisasi Produk

Pangan mempunyai tugas penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan



pangan. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, sasaran strategis untuk

mencapai tujuan Badan POM dalam meningkatnya efektivitas perlindungan

masyarakat dari produk makanan yang berisiko terhadap kesehatan serta

meningkatnya daya saing produk makanan adalah Tersusunnya Standar

Makanan yang Mampu Menjamin Makanan, Aman, Bermanfaat dan Bermutu

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan

isu, keamanan, mutu dan gizi pangan.

2. Jumlah Standar yang dihasilkan dalam rangka mendukung Program

Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah

(PJAS).

3. Persentase UMKM Pangan yang meningkat daya saingnya berdasarkan

hasil grading (dihitung terhadap 1800 UMKM)

Tahun 2012 Direktorat Standardisasi Produk Pangan melakukan revisi terhadap

indikator kinerja utama untuk mengakomodir perubahan lingkungan strategis

dan untuk mengakomodir kegiatan new initiative pada tahun 2012 yaitu

Penyusunan NSPK dalam rangka Dukungan Program Rencana Aksi Nasional

Pangan Jajanan Anak Sekolah dan new initiative tahun 2013 yaitu Peningkatan

Keamanan dan Mutu Produk Pangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

dalam rangka Harmonisasi ASEAN 2015, sehingga ada perubahan dan

penambahan indikator utama pada Sasaran Direktorat Standardisasi Produk

Pangan pada Renstra periode 2010-2014, sebagaimana uraian pada tabel 2

dibawah ini :

RENSTRA 2015-2019


Tabel 1.2 : Target Pembangunan untuk Tahun 2010-2014 Unit Kerja : Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

NO. PROGRAM/ KEGIATAN

OUTCOME /OUTPUT

INDIKATOR

TARGET

2010 2011 2012 2013 2014***) 2014***)

3.10 Standardisasi Makanan

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bemutu

Persentase kecukupan standar makanan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan ( dihitung dari 100 standar) *)

50 60 - - - -

1 Jumlah standar yang dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi pangan .**)

- - 10 10 10 10

2 Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam rangka Mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS)

- - 4 4 4 1

3 Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM)

- - 50 60 60

Keterangan :

* Indikator sesuai dokumen Renstra sebelum direvisi dan pada TA 2012 sudah tidak berlaku

**) Indikator sesuai dokumen Trilateral Meeting / RKP 2012

***) Indikator sesuai dokumen Renstra Sinkronisasi (Revisi Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Periode 2010- 2014)

****) Perubahan target indikator untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah tentang penghematan anggaran TA 2014

Adapun pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan kewenangan Direktorat

Standardisasi Produk Pangan tersebut dapat dilihat sesuai dengan pencapaian

indikator kinerja utama grafik di bawah ini.

Grafik 1 : Pencapaian IKU 1 Grafik 2 : Pencapaian IKU 2

RENSTRA 2015-2019


Grafik 2 : Pencapaian IKU 3

Gambar 1.6 : Grafik Capaian Indikator Kinerja Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Sebagaimana grafik 1. terkait pencapaian kinerja pada Renstra tahun 2010-2014

tersebut di atas, kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah

menunjukkan perbaikan yang semakin signifikan. Hal ini bisa dilihat dari seluruh

kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tugas utamanya

melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar,

kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan

evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.

Adapun penjelasan pencapaian masing-masing indikator kinerja utama tersebut

adalah sebagai berikut: Untuk indikator kinerja pertama Jumlah standar yang

dihasilkan dalam rangka antisipasi perkembangan isu keamanan, mutu dan gizi

pangan rata – rata tercapai sebesar 100% setiap tahunnya bahkan pada tahun

2011 dan 2012 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar masing masing

140 % dan 120 %.

Sedangkan untuk indikator kinerja ke dua Jumlah Standar yang Dihasilkan dalam

rangka Mendukung Program Rencana Aksi Peningkatan Keamanan Pangan

Jajanan Anak Sekolah pada tahun 2012 dan 2013 berhasil mencapai target

100% dimana dihasilkan 4 (empat) standar. Sedangkan pada tahun 2014 terjadi

perubahan target indikator untuk menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah

tentang penghematan anggaran TA 2014 dimana jumlah standar PJAS yang

dihasilkan tidak sama dengan yang ditargetkan pada Rencana Kinerja Tahunan

RENSTRA 2015-2019


maupun Perjanjian kinerja 2014, yaitu 4 standar, karena terdapat efisiensi

anggaran, target dikurangi menjadi 1 (satu standar).

Pada Indikator Kinerja ketiga Persentase UMKM yang meningkat daya saingnya

berdasarkan hasil grading (dihitung dari 1800 UMKM) juga merupakan kegiatan

new Inisiatif yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun Anggaran 2012 .

Capaian pada Indikator Kinerja ketiga adalah 33.9% dan 43.67% dimana tidak

mencapai target yang ditetapkan sebesar 50% dan 60%

Hal ini disebabkan dikarenakan sebagian besar jenis UMKM Pangan yang

diberikan bimbingan teknis dan dilakukan monitoring adalah industri rumah

tangga dan masih termasuk jenis usaha skala mikro dimana sebagian besar dari

mereka masih memiliki banyak kekurangan dalam hal kesiapan sarana

prasarana dan teknologi pengolahan pangan serta keterbatasan modal;

pemenuhan persyaratan standar Harmonisasi ASEAN seperti pelabelan produk

pangan; di sisi lain bimbingan teknis yang dilakukan oleh Badan POM belum

cukup untuk meningkatkan kesiapan UMKM untuk harmonisasi ASEAN, dengan

demikian diperlukan bimbingan teknis dan pendampingan yang lebih intensif dan

berkesinambungan serta perlunya peningkatan koordinasi dengan kementerian /

lembaga yang melakukan pembinaan UMKM pangan untuk bekerjasama

memenuhi kekurangan UMKM terutama terkait sarana dan prasarana serta

modal.

Berdasarkan capaian kinerja utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sesuai dengan grafik 1,2 dan 3 atas, terlihat bahwa kinerja Direktorat

Standardisasi Produk Pangan telah menunjukkan hasil yang baik sesuai dengan

tugas dan kewenangannya. Namun hal ini tidak menjadikan peran Direktorat

Standardisasi Produk Pangan selesai. Bahkan dengan adanya perubahan

lingkungan strategis yang sangat dinamis diharapkan peran Direktorat

Standardisasi Produk Pangan pada masa yang akan datang dapat lebih

ditingkatkan. Direktorat Standardisasi Produk Pangan diharapkan terus menjaga

kinerja yang telah dicapai saat ini sesuai harapan masyarakat, yaitu agar

pengawasan Obat dan Makanan terus lebih dimaksimalkan untuk melindungi

kesehatan masyarakat.

RENSTRA 2015-2019


1.2 POTENSI DAN PERMASALAHAN

Pangan sebagai kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki. Oleh karena itu

pemenuhan kebutuhan pangan yang bergizi dan aman merupakan hak asasi

setiap orang. Disamping itu sektor pangan memiliki peran yang sangat penting

dalam menggerakan roda pertumbuhan ekonomi yang mampu bertahan

menghadapi krisis ekonomi.

Peningkatan kesejahteraan rakyat yang berlandaskan pada pengembangan

usaha yang unggul secara kompetitif merupakan salah satu upaya untuk

meningkatkan daya saing dalam menghasilkan produk yang bernilai tambah

tinggi. Dengan kerjasama di bidang ekonomi antara negara-negara di Dunia,

seperti harmonisasi Association of South East Asia Nations (ASEAN), ASEAN

Economic Community (AEC), ASEAN Free Trade Area (AFTA), ASEAN-China

Fre Trade Area (ACFTA), Asia Pacific Economic Cooperation (APEC) dan World

Trade Organization (WTO) dan regional telah menciptakan sistem perdagangan

dunia yang bebas (free trade area).

Kondisi seperti diatas akan berpengaruh secara langsung pada perdagangan

pangan internasional dimana arus masuk produk pangan dari luar meningkat

sehingga akan mempengaruhi sistem pangan nasional. Pasar nasional yang

bersifat unik dan tertutup dengan adanya globalisasi diatas akan menjadi pasar

yang bersifat terbuka terhadap setiap produk.

Untuk mendukung pasar nasional perlu disiapkan perangkat hukum nasional

dibidang standardisasi terutama standardisasi pangan yang tidak saja mampu

menjamin perlindungan terhadap masyarakat khususnya dibidang keamanan,

mutu dan gizi pangan, kesehatan dan lingkungan hidup, tapi juga meningkatkan

pertumbuhan ekonomi nasional.

Ancaman keamanan pangan di dunia berupa kasus – kasus keracunan pangan

terutama yang disebabkan oleh mikroba patogen asal pangan (foodborne

RENSTRA 2015-2019


disease) terus menerus menimbulkan masalah. Patogen – patogen penyebab

penyakit dan adanya strain – strain baru dari pathogen yang menyebabkan

penyakit (emerging patogen) yang kejadiannya meningkat dalam dua dekake

terakhir atau diperkirakan akan meningkat dalam waktu dekat.

Pemerintah dalam hal ini Direktorat Standardisasi Produk Pangan dituntut untuk

melakukan percepatan dalam penyusunan peraturan dan standardisasi dalam

rangka mengantisipasi isu – isu strategis tersebut dan agar dapat disusun

kebijakan yang tepat.

Dari analisis lingkungan strategis tersebut diatas maka tuntutan terhadap

kompetensi standardisasi pangan meningkat. Standardisasi diharapkan dapat

menjawab semua tantangan yang ditimbulkan oleh globalisasi. Untuk itu

diperlukan strategi dalam peningkatan pengembangan Standardisai Pangan

1.2.1 POTENSI

1.2.1.1 Globalisasi Perdagangan

Standardisasi makanan sebagai salah satu unsur penunjang pembangunan,

mempunyai peranan penting dalam usaha mengoptimalisasi pendayagunaan

sumber daya dalam kegiatan pembangunan. Standardisasi pangan berperan

pula dalam menunjang kemampuan produksi pangan khususnya peningkatan

perdagangan produk pangan dalam negeri dan luar negeri, serta pengembangan

industri pangan dan perlindungan terhadap konsumen.

Perkembangan liberalisasi perdagangan merupakan faktor penting dalam

pengembangan standardisasi pangan di Indonesia. Berbagai perjanjian

internasional dan regional baik di lingkungan lembaga-lembaga Perserikatan

Bangsa–Bangsa (PBB), World Trade Organization (WTO) dan ASEAN

Economic Community (AEC) mengikat semua anggotanya untuk menerapkan

keteraturan tertentu dalam transaksi perdagangan produk pangan antar negara,

RENSTRA 2015-2019


sehingga masing-masing negara anggota tidak lagi menerapkan berbagai

hambatan perdagangan dengan alasan yang tidak dapat

dipertanggungjawabkan.

Di pihak lain dalam pasar yang terbuka, kelemahan dalam pengendalian

dan pengawasan produk pangan dapat menjadi peluang untuk masuknya

produk pangan yang tidak memenuhi standar dan persyaratan.

Dampak dari pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi tersebut telah

mengakibatkan Indonesia masuk dalam perjanjian-perjanjian internasional,

khususnya ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas (Free

Trade Area). Ini dimulai dari perjanjian ASEAN-6 (Brunei Darussalam, Indonesia,

Malaysia, Filipina, Singapura dan Thailand), Free Trade Area, ASEAN-China

Free Trade Area, ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership

(AJCEP), ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA), ASEAN-India Free

Trade Agreement (AIFTA)dan ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade

Agreement (AANZFTA). Dalam hal ini, memungkinkan negara-negara tersebut

membentuk suatu kawasan bebas perdagangan yang bertujuan untuk

meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional dan berpeluang besar

menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia serta menciptakan pasar

regional. Hal ini membuka peluang peningkatan nilai ekonomi sektor barang dan

jasa serta memungkinkan sejumlah produk pangan Indonesia akan lebih mudah

memasuki pasaran domestik negara-negara yang tergabung dalam perjanjian

pasar regional tersebut. Dalam menghadapi FTA dan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) akhir tahun 2015, diharapkan industri produk pangan dalam

negeri mampu untuk menjaga daya saing terhadap produk luar negeri.

Dalam kaitan dengan globalisasi dan perjanjian-perjanjian internasional

khususnya di sektor ekonomi tersebut, harusnya yang menjadi dasar pijakan dan

harus ditekankan dari awal adalah soal kedaulatan bangsa, negara dan rakyat

kita dalam menghadapi persaingan dengan perusahaan-perusahaan trans-

nasional dan negara-negara lain tersebut. Dan ini sangat sejalan dengan 9

(sembilan) agenda prioritas pembangunan (Nawa Cita), khususnya pada butir 1:

RENSTRA 2015-2019


Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan

memberikan rasa aman pada seluruh warga negara (dengan memperkuat peran

dalam kerjasama global dan regional), juga pada butir 6: Meningkatkan

produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta pada butir 7:

Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis

ekonomi domestik.

Dengan masuknya produk perdagangan bebas tersebut yang antara lain adalah

produk pangan makanan, merupakan persoalan krusial yang perlu segera

diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia telah menjadi pasar

bagi produk pangan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan

mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang

kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi pangan tersebut.

Mengantisipasi hal tersebut maka perlu penyiapan standar dan regulasi

yang tepat sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi di bidang

pangan untuk menjamin produk – produk pangan yang beredar dalam

negeri memenuhi standar dan regulasi tersebut.

1.2.1.2 Tuntutan masyarakat tentang keamanan pangan.

Tuntutan masyarakat terhadap pangan semula hanya pada penampilan, rasa,

harga dan tren gaya hidup, namun seiring dengan tingkat pendidikan masyarakat

yang semakin baik, tuntutan terhadap pangan lebih kepada keamanan, mutu dan

gizi pangan. Disamping itu ditambah lagi dengan semakin banyaknya lembaga

perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memberikan pengetahuan

kepada masyarakat dalam memilih produk maupun hak dan kewajibannya

sebagai konsumen.

1.2.1.3. Persepsi Pemangku Kepentingan (Stakeholder) Terhadap

Standar

RENSTRA 2015-2019


Pemangku kepentingan (stakeholder) yaitu pemerintah sebagai pengawas dan

regulator, produsen sebagai penghasil pangan, konsumen sebagai pengguna

maupun para pakar dibidang pangan persepsinya terhadap kegunaan standar

merupakan daya penggerak perkembangan standar pangan yang sangat

penting. Pemahaman tentang fungsi standar dalam kegiatan produksi dan akan

mempengaruhi tarikan pasar bagi perkembangan standar, sekaligus akan

mendorong pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses

pengembangan standar.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkembangan standar pada

dasarnya berakar pada persepsi dan pemahaman pemangku kepentingan

terhadap kegunaan standar.

1.2.1.4. Kepercayaan Terhadap Proses Pengembangan Standar

Nasional Indonesia (SNI)

Daya penggerak lain yang juga sangat penting adalah kepercayaan terhadap

proses pengembangan SNI. Perkembangan persepsi pemangku kepentingan

tentang pentingnya standar hanya akan menjadi tarikan pasar yang riil bagi

perkembangan SNI apabila kepercayaan mereka terhadap proses

pengembangan SNI cukup baik, karena:

(1) terbuka bagi partisipasi pemangku kepentingan;

(2) prosesnya transparan, tidak memihak serta menjunjung tinggi konsensus;

(3) pelaksanaannya efektif karena menjawab kebutuhan pasar, sesuai dengan

peraturan perundang-undangan serta koheren dengan berbagai standar dan

praktek perdagangan internasional.

Trend keamanan pangan (food safety) menjadi isu sensitif dalam industri

pangan. Berbagai kasus keracunan pangan yang terjadi, berasal dari

kontaminasi bahan kimia dan mikroba. Faktor kesehatan menjadi salah satu

alasan, mengapa konsumen mengonsumsi pangan. Keamanan dan mutu produk

pangan menjadi tuntutan konsumen. Perbaikan mutu dan gaya hidup sehat, telah

RENSTRA 2015-2019


mendorong masyarakat di berbagai negara dan mendorong gerakan gaya hidup

sehat dengan mengkonsumsi pangan yang sehat.

1.2.1.5. Emerging Isu dan Kemajuan Ilmu dan Teknologi di Bidang

Pangan.

Berbagai perkembangan ilmu dan teknologi yang sangat cepat di bidang pangan

mengakibatkan kebutuhan akan standar dan regulasi baru semakin meningkat,

semakin terbatasnya sumber daya serta semakin beragamnya tuntutan produsen

pangan dan konsumen. Hal ini yang mendorong Direktorat Standardisasi Produk

Pangan mempersiapkan diri dan merencanakan kegiatan yang bersifat strategis

serta dapat menjawab isu – isu strategis di bidang pangan dalam rangka

menanggapi tuntutan produsen dan konsumen tersebut dan juga untuk

menghadapi emerging isu yang terkait dengan mutu dan keamanan pangan serta

emerging dalam teknologi pengolahan pangan yang menghasilkan produk –

produk baru (novel food) yang harus diiringi dengan ketersediaan standar.

1.2.1.6. Partisipasi dan Keterlibatan dalam Kegiatan Nasional dan

Internasional

Partisipasi ini bertujuan untuk menyuarakan kepentingan Nasional di bidang

pangan dengan ikut serta dalam keanggotaan organisasi Regional dan

Internasional dan juga untuk menyamakan persepsi di bidang standar dan

peraturan serta memperluas informasi tentang peraturan, kebijakan standar di

bidang pangan sehingga diperoleh dukungan dan kesamaan persepsi. Hal ini

mendorong untuk dilaksanakannya harmonisasi standar, peraturan dan

pedoman ditingkat regional dan internasional serta meningkatkan peran aktif

dalam kerjasama standardisasi produk pangan nasional, regional, multilateral

dan bilateral.

1.2.1.7. Pengawasan pre market dan post market.

Standar sebagai salah satu tools yang dijadikan acuan dalam melaksanakan

pengawasan baik pre market maupun post market. Tanpa standar pengawasan

RENSTRA 2015-2019


pangan tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada produk hukum yang dijadikan

acuan. Perkuatan regulasi di bidang pangan menjadi strategis dalam rangka

Penguatan Sistem Pengawasan Makanan.

1.2.2 PERMASALAHAN

Di bidang standardisasi makanan beberapa permasalahan yang muncul antara

lain terkait dengan perubahan arah kebijakan, paradigma internal dan eksternal

serta hal teknis lainnya. Secara umum permasalahan yang muncul adalah

sebagai berikut :

1. Kesenjangan standar dan regulasi keamanan, mutu dan gizi pangan yang

ada terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang

pangan dan gizi dan adanya isu – isu emerging dalam pangan. Sebagai

langkah tindak lanjutnya perlu diupayakan peningkatan kemampuan

Sumber Daya Manusia dalam perencanaan dan penyusunan standar dalam

arti luas seperti pedoman, code of practice, standar dan peraturan yang

terharmonisasi secara internasional, serta dalam menyikapi emerging isu .

2. Kesenjangan data pada konsumen yaitu jumlah dan frekuensi konsumsi

pangan olahan pada berbagai kelompok usia, yang diperlukan untuk

menghitung asumsi paparan BTP, bahan kimia dan ingredien lain. Sebagai

tindak lanjut perlu diupayakan perkuatan kerjasama/jejaringan dengan

instansi lain yang melaksanakan pengumpulan data.

3. Kesenjangan data mengenai dampak suatu standar atau regulasi yang

diterapkan (Regulatory Impact Assessment / RIA). Sebagai upaya tindak

lanjut adalah pelaksanaan Regulatory Impact Assessment/RIA.

4. Kesulitan mengemas dalam melaksanakan komunikasi dan informasi

mengenai standar sehingga dapat dimengerti oleh masyarakat dan tidak

meresahkan masyarakat (advokasi dan sosialisasi) di tingkat nasional dan

RENSTRA 2015-2019


keterbatasan perhatian dan kesadaran akan pentingnya pelaksanaan

pengembangan standardisasi secara keseluruhan

5. Penyelesaian memandatorikan suatu standar memakan waktu yang lama.

Sebagai tindak lanjut diupayakan peningkatan pengelolaan standardisasi

antara lain berbasis elektronik yang dapat diakses baik secara nasional

maupun internasional.

6. Ketersedian Referensi

Dalam pengembangan standar ketersedian referensi merupakan hal yang

sangat penting. Referensi digunakan sebagai acuan dalam penetapan suatu

regulasi dan standar. Saat ini referesi yang sangat kurang karena

keterbatasan akses melalui internet dan harus melalui pengadaan secara

fisik dan memerlukan

7. Sumber Daya Manusia

Proses pengembangan standar makanan baik berupa peraturan/regulasi ,

standar, pedoman, kajian, rekomendasi, hasil evaluasi maupun code of

practice memerlukan cukup banyak sumber daya (sumber daya manusia,

peralatan dan dana) dan perlu melibatkan semua stakeholder yang terlibat

(para pakar dari perguruan tinggi, instansi terkait, industri pangan,

konsumen dan lembaga sosial lainnya). Secara umum . kemampuan teknis

SDM Direktorat Standardisasi Produk Pangan sudah memadai, namun

kapasitas manajerial ditingkat struktural belum dapat memenuhi tuntutan

perkembangan lingkungan strategis.

Tindak lanjut yang dilakukan, yaitu :

1. Mengkaji dan menilai standar yang ada untuk dapat diperbaiki dan

ditingkatkan serta disesuaikan dengan standar internasional.

2. Memperbaharui standar dan persyaratan keamanan pangan sesuai

dengan kebutuhan produk pangan lokal maupuan impor.

3. Meningkatkan jaringan kerja antar lembaga dan stakeholder

RENSTRA 2015-2019


4. Meningkatkan kesadaran produsen dan konsumen akan pentingnya

standardisasi keamanan pangan terhadap kesehatan dan daya

siang perdagangan.

5. Meningkatkan partisipasi aktif dalam pengembangan standardisasi

pangan di tingkat nasional, regional dan internasional.

6. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia di bidang

standardisasi pendidikan dan pelatihan leadership dan diklat

pengembangan soft competency yang lain.

7. Memasukan advokasi dan sosialisasi dalam program prioritas.

1.3. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Faktor – faktor kunci keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi

organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi secara efektif dan

efisien.

Faktor – faktor kunci keberhasilan (key success factors) merupakan faktor –

faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organsasi yang

mencakup bidang dan aspek dari misi dimana di dalamnya sangat tergantung

pada keberhasilan kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan .

Area prioritas kunci dalam Rencana Strategis ini Direktorat Standardisasi Produk

Pangan diarahkan pada hal – hal sebagai berikut :

1. Menciptakan iklim dan lingkungan kerja yang dinamis dan atraktif.

2. Struktur proses pengambilan keputusan transparan dengan akuntabilitas

publik yang tinggi.

3. Mengembangkan konsistensi yang tinggi antara kebijakan (policy) dengan

implementasi operasional.

4. Meningkatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana standardisasi

produk pangan yang kredibel.

5. Mengembangkan dan membina komunikasi kerja antara institusi di

lingkungan Badan POM dan lintas departemen yang efektif dan efisien.

RENSTRA 2015-2019


6. Melakukan pengembangan kerjasama internasional dalam rangka

harmonisasi standardisasi produk pangan.

7. Mengembangkan sistem informasi standardisasi produk pangan.

8. Melakukan sosialisasi dan advokasi standardisasi produk pangan.

9. Melakukan penyelasarasan Standar Nasional Indonesia terhadap Standar

Internasional.

10. Meningkatkan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional,

bilateral, regional dan multilateral.

1.4. Analisa Terhadap Lingkungan Strategis (Strengths,

Weaknesses, Opportunities, Threats/SWOT)

Sebagaimana dinamika perubahan lingkungan strategis yang telah dijelaskan di

atas baik secara internal maupun eksternal, maka Direktorat Standardisasi

Produk Pangan harus melakukan upaya-upaya agar pengaruh lingkungan

khususnya eskternal dapat menjadi suatu peluang dan meminimalkan ancaman

yang dapat mempengaruhi peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sebagai unit yang bertanggungjawab dalam mendukung pelaksanakan

pengawasan baik pre market maupun post market .

Atas dasar pengaruh lingkungan strategis tersebut, dilakukan identifikasi

kekuatan, kelemahan, peluang dan hambatan melalui analisa SWOT, sehingga

dari analisa tersebut dapat ditetapkan arah strategis dan kebijakan Direktorat

Standardisasi Produk Pangan, agar dapat terwujud sesuai tujuan dan sasaran

organisasi Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam Renstra Periode

2015-2019. Adapun hasil analisa SWOT tersebut dapat dijelaskan sebagai

berikut:

1. KEKUATAN (STRENGTHS)

Direktorat Standardisasi Produk Pangan saat ini memiliki kualitas

SDM yang sangat memadai, khususnya tenaga-tenaga yang terampil

dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan


RENSTRA 2015-2019


bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi

produk pangan.

Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki personil yang solid dalam

meningkatkan kinerja dan team work dalam penyusunan standar. Sehingga

Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki kualitas SDM yang

sangat memadai, yaitu tenaga-tenaga personil yang terampil dan

berkompetensi dalam melakukan penyiapan perumusan kebijakan,

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan

pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan

standardisasi produk pangan.

Tingginya komitmen dari stakeholder dalam membina kerjasama sehingga

terlaksananya koordinasi antar stakeholder dengan baik. Hal ini dapat

meningkatkan kerjasama standardisasi produk pangan di tingkat nasional

maupun Internasional.

2. KELEMAHAN (WEAKNESSES)

Saat ini Masih terbatasnya jumlah dan kapasitas Sumber Daya Manusia

(SDM) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan. Jumlah Pegawai (PNS)

Direktorat Standardisasi Produk Pangan pada tahun 2015 sebanyak 30

orang dari kebutuhan 41 orang dan 3 orang sedang mengikuti tugas

belajar. Di Direktorat Standardisasi Produk Pangan saat ini Kualitas SDM

dari tiap personil sudah terampil, namun secara kuantitas untuk memenuhi

kebutuhan dalam melaksanakan tugasnya belum terpenuhi karena masih

terbatasnya jumlah SDM.

Dalam melaksanakan tugas di Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Diperlukan ketersediaan data dan regulasi yang dijadikan sebagai acuan

dalam penyusunan standar misalnya, perkuatan jejaring lintas sector dan

saling bekerjasama dalam mengumpulkan data dan memperoleh referensi

yang diperlukan dalam penyusunan standar. Namun dalam penyusunan

standar sangat terbatas dimana data tersebut tersebar pada instansi lain.

RENSTRA 2015-2019


Dalam pelaksanaan suatu kegiatan di Direktorat Standardisasi Produk

Pangan maka harus ada perencanaan kinerja dan penganggaran dengan

baik untuk mendukung suatu kegiatan berjalan dengan lancar. Namun

sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dan adanya kebijakan baru

oleh pemerintah terkait pelaksanaan anggaran Tahun 2015, baik peraturan

Baru dari Kementerian Keuangan RI maupun Kementerian

Pendayaagunaan Aparatus Negara dan Reformasi Birokrasi RI yang

menyebabkan terjadinya pergeseran rencana pelaksanaan kegiatan akhir

tahun dan bahkan ada sebagaian kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan.

Adanya Pengembangan dan perubahan sistem aplikasi akutansi keuangan

oleh Kementerian RI menyebabkan pencairan anggaran sering terlambat.

Dalam pelaksanaan tugas diperlukan saran dan prasarana yang memadai

hal ini untuk mendukung pelaksanaan kegiatan secara optimal. Contohnya:

sistem standardisasi sebagai sarana sistem informasi internal dan

eksternal pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan belum berjalan

dengan baik, Fasilitas ruang rapat yang kurang memadai.

Sejauh ini sudah dilakukan upaya untuk sosialisasi Standardisasi Produk

Pangan terhadap perumusan standard prioritas produk pangan, namun

sebagaian dari masyarakat baik itu konsumen atau pun produsen belum

sepenuhnya paham tentang peraturan pangan yang masih berlaku. Hal ini

menjadi perhatian besar bahwa peraturan standardisasi produk pangan

sangat penting untuk diketahui oleh masyarakat.

Untuk meningkatkan pemahaman produsen tentang pangan, maka

standardisasi produk pangan harus meningkatkan komunikasi dalam

rangka pelaksanaan pengkajian standard pangan dengan Tim Mitra Bestari

melalui email atau dengan mengembangkan sistem standardisasi berbasis

elektronik.

RENSTRA 2015-2019


3. PELUANG (OPPORTUNITIES)

Keberhasilan produsen pangan dalam memenuhi standar sangat

ditentukan oleh penerapan peraturan standar pangan yang baik, baik itu

nasional maupun internasional. Maka dari itu Standardisasi Produk Pangan

berupaya untuk mengharmonisasikan peraturan di bidang pangan,

misalnya seperti di kawasan ASEAN yang menuntut industri pangan di

Indonesia untuk lebih meningkatkan kualitasnya. Untuk itu, harmonisasi

ASEAN merupakan peluang bagi Standardisasi Produk pangan dalam

menyamakan Peraturan Internasional Standar Pangan yang telah

ditetapkan dan berupaya dalam peningkatan standar pangan dengan baik.

Dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan makanan, Standardisasi

Produk Pangan mendorong pelaku usaha baik industri kecil maupun besar

untuk mengoptimalkan penggunaan bahan baku dalam negeri sehingga

menjadi tantang dan peluang yang harus dihadapi BPOM.

Semakin bertambahnya penduduk dan berkembangnya kebutuhan

makanan bagi masyarakat, hal ini menyebabkan meningkatnya kebutuhan

masyarakat dalam mengkonsumsi berbagai varian makanan. Hal ini

menjadi peluang bagi standardisasi produk pangan dalam meningkatkan

standar pangan yang baik dan sehat bagi masyarakat.

Kerjasama dengan Instansi terkait merupakan hal yang sangat mutlak agar

upaya pembangunan kesehatan pangan dapat tercapai. Peluang

kerjasama dengan instansi terkait dapat mendorong efektivitas dan

efesiensi dalam menerapakan standar pangan yang baik. Hal ini dapat

meningkatakan ekspektasi public terhadap standardisasi produk pangan

yang baik.

4. TANTANGAN (THREATS)

Pengaruh perubahan iklim dunia, khususnya untuk produk bahan pangan

di Indonesia juga berdampak pada perubahan gaya hidup konsumen. Hal

ini dapat dilihat dari konsumen atau masyarakat dalam mengkonsumsi

pangan, yang lebih memperhatikan food safety, misalnya seperti nomor

RENSTRA 2015-2019


pendaftaran dan tanggal pembuatan makanan yang sudah tercantum, dan

lain lain. Hal ini menyebabkan standardisasi roduk pangan lebih banyak

memperhatikan pangan masyarakat yang berkaitan dengan makanan yang

dikonsumsi dengan kesehatan, status halal, dan lain lain.

Tingginya arus dalam memproduksi makanan yang diproduksi oleh industri

kecil maupun besar yang mengakibatkan banyaknya bahan penolong yang

diajukan oleh industri mengingat belum adanya regulasi mengenai bahan

penolong. Bukan hanya bahan penolong saja, tetapi BTP dan bahan baku

banyak yang diajukan juga tetapi belum ada regulasi yang ditetapkan. Hal

ini membuat standardisasi produk pangan berupaya lebih keras lagi dalam

membuat peraturan sesuai dengan standar pangan.

Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia maka

konsumsi pangan masyarakat terhadap makanan juga semakin meningkat.

Hal ini menyebabkan banyaknya Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang

tersebar luas di seluruh Indonesia. Hal ini menjadi tantangan bagi

standardisasi produk pangan dalam melakukan bimbingan teknis terhadap

UMKM, sebenarnya di direktorat standardisasi produk pangan mempunyai

kompetensi yang terampil dalam melaksanakan bimtek namun dari segi

kuantitas masih belum terpenuhi dalam melaksanakan bimtek. Dalam

melaksanakan bimtek juga harus di dukung oleh pasrtisipasi masyarakat

yang memiliki Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM).

Tabel 1.3: Rangkuman Analisis SWOT

HASIL PEMBAHASAN (SWOT)

Kekuatan

(Strengths) 1.

Kualitas dan kompetensi ASN Direktorat Standardisasi

Produk Pangan yang memadai dalam mendukung

pelaksanaan tugas.

2. Integritas Pelayanan Publik diakui secara Nasional

3.

Mengoptimalkan kemitraan dengan pemangku di

berbagai lingkup/membina kerjasama antar

standardisasi pangan dan stakeholder dengan baik.

RENSTRA 2015-2019



4. Menerapkan sistem manajemen mutu secara

konsisten

5 Tugas, Fungsi dan kewenangan yang jelas dalam

peraturan perundang-undangan

Kelemahan

(Weaknesses) 1.

Masih terbatasnya jumlah ASN yang belum memadai

dibandingkan dengan beban kerja

2.

Penyusunan standar terbatas dimana ketersediaan

data dan regulasi yang tersebar di instansi lain.

3.

Sering terjadi perubahan kebijakan/peraturan dan

adanya kebijakan baru oleh pemerintah terkait

pelaksanaan anggaran sehingga pencairan anggaran

sering terlambat.

4. Terbatasnya sarana dan prasarana baik pendukung

maupun utama.

5. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap

sosialisasi Standardisasi Produk Pangan

6. Masih Kurangnya dukungan Informasi Teknologi

Peluang

(Opportunities) 1.

Adanya harmonisasi ASEAN dalam peraturan di

bidang pangan

2. Perkembangan teknologi yang sangat cepat

3. Jumlah industri Makanan yang berkembang pesat

4. Terjalinnya kerjasama dengan instansi terkait

5. Peningkatan ekspektasi publik tentang pangan

Tantangan

(Threats) 1.

Perubahan gaya hidup konsumen dalam

mengkonsumsi makanan.

2. Banyak industri yang mengajukan penggunaan Bahan

Penolong baru yang belum ada regulasinya.

3. Banyak pengajuan BTP dan Bahan baku baru yang

belum ditetapkan dalam peraturannya.

4. Jumlah UMKM pangan yang cukup luas.

RENSTRA 2015-2019



5. Beragamnya jenis produk pangan yang beredar.

6. Masih banyaknya jumlah pelanggaran di bidang

Makanan

Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut diatas, baik dari sisi keseimbangan

pengaruh lingkungan internal antara kekuatan dan kelemahan, serta pengaruh

lingkungan eksternal antara peluang dan ancaman, Direktorat Standardisasi

Produk Pangan perlu melakukan penataan dan penguatan managemen

organisasi dengan menetapkan strategi untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan

organisasi Badan POM periode 2015 – 2019 dan organisasi Direktorat

Standardisasi Produk Pangan khususnya.

Terdapat beberapa hal yang harus dibenahi di masa mendatang agar

pencapaian kinerja Direktorat Standardisasi Produk Pangan lebih optimal.

Di bawah ini pada gambar 1.6. terdapat diagram yang menunjukan analisa

permasalahan dan peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai tugas ,

fungsi dan kewenangan.

PERAN DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur.

Pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan standardisasi produk pangan.

Gambar 1.7 : Diagram permasalahan, kondisi saat ini dan dampaknya.

Belum optimalnya peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam melakukan percepatan dalam penyusunan peraturan dan standardisasi dalam rangka mengantisipasi isu – isu strategis di bidang standardisasi produk pangan dan agar dapat disusun kebijakan yang tepat.

Belum optimalnya sistem standardisasi Produk pangan

Belum optimalnya Penyusunan standar karena keterbatasan data dimana data dan regulasi yang tersebar di instansi lain

Masih terbatasnya kapasitas SDM

RENSTRA 2015-2019


Berdasarkan kondisi obyektif capaian yang dipaparkan di atas, kapasitas

Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai unit penyusun standar pangan

masih perlu terus dilakukan penataan dan penguatan, baik secara kelembagaan

maupun dukungan regulasi yang dibutuhkan, terutama peraturan perundang-

undangan yang menyangkut peran dan tugas pokok dan fungsinya agar

pencapaian kinerja di masa datang semakin membaik dan dapat memastikan

berjalannya proses penyusunan standar pangan yang lebih ketat dalam menjaga

keamanan, manfaat dan mutu Makanan.

Kondisi lingkungan strategis dengan dinamika perubahan yang sangat

cepat, menuntut Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat melakukan

evaluasi dan mampu beradaptasi dalam pelaksanaan peran-perannya secara

tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dengan etos tersebut, Direktorat

Standardisasi Produk Pangan diharapkan mampu menjadi katalisator yang pada

akhirnya diharapkan dapat memberikan kontribusi yang maksimal bagi tujuan

Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Untuk itu, ada 3 (tiga) isu strategis dari permasalahan pokok yang

dihadapi Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan peran dan

kewenangannya agar lebih optimal, yaitu:

1. Penguatan sistem Standardisasi Produk pangan,

2. Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku

kepentingan dan partisipasi masyarakat,

3. Penguatan kapasitas Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan peran dan kewenangan yang optimal sesuai dengan

peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai unit

penyusun standar dan regulasi di bidang pangan, maka diusulkan penguatan

peran dan kewenangan Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan

bisnis proses Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk periode 2015-2019

sebagaimana pada gambar dan tabel di bawah ini:

RENSTRA 2015-2019


Sistem Standardisasi Produk Pangan

Gambar 1.8: Peta Bisnis Proses Utama Direktorat Standardisasi Produk Pangan sesuai Peran dan Kewenangan

Sistem Standardisasi Produk Pangan

Gambar 1.9 Penjabaran Bisnis Proses Utama kepada Kegiatan Utama


Penyiapan perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur

Penyusunan Standar

Pangan

Peningkatan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat

Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan

Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice)

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan

Implementasi /Aplikasi Standar Pangan

Pemantauan /Monitoring Standar Pangan

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada

Produk Pangan dan Pengkajian PRG

Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus

Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB BTP dan Cemaran

Penyusunan, Pengkajian dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan

Olahan

Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan

Perkuatan Jejaring Nasional, Regional dan Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan Informasi untuk Tujuan Review Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice

Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice

1

2

10 9

8

7

6

5

4

3

RENSTRA 2015-2019


Tabel 1.4 Penguatan Peran Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Tahun 2015-2019

Penguatan

Sistem

Standardisasi

Produk Pangan

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Penggunaan Bahan Tambahan Pangan, Bahan Penolong dan Cemaran.

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Permohonan Komponen Bioaktif dan Klaim pada Produk Pangan dan Pengkajian PRG

Pengkajian Risiko dalam rangka Pemberian Rekomendasi Kategori Pangan, Label, dan Iklan Pangan.

Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang BB BTP dan Cemaran.

Penyusunan, Pengkajian dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Olahan.

Penyusunan dan Revisi Peraturan, Standar, Pedoman dan Code of Practice di Bidang Pangan Khusus

Intensifikasi Komunikasi Penerapan Standar Pangan

Perkuatan Jejaring Nasional, Regional dan Internasional, Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan dalam Penerapan.

Implementasi Kebijakan, Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice.

Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk Pangan

RENSTRA 2015-2019


Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa”

BAB II

VISI, MISI, DAN TUJUAN DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN

2.1 VISI

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang

dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, maka Direktorat

Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai unit organisasi yang bertanggungjawab dalam melaksanaan penyiapan

perumusan kebijakan, penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur,

serta pelaksanaan pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang

pengaturan dan standardisasi produk pangan. Untuk itu dengan berpedoman

pada Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk

Pangan , maka Direktorat Standardisasi Produk Pangan telah menetapkan visi,

misi dan tujuan serta sasarannya.

Mengingat Direktorat Standardisasi Produk Pangan memiliki peran

strategis dalam mendukung pencapaian Visi BPOM, maka Visi Direktorat

Standardisasi Produk Pangan yang akan dicapai sesuai Renstra Badnan POM

periode 2015-2019 adalah sama dengan Visi BPOM dan Visi Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Pangan yaitu:

Diharapkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat memberikan

kontribusi yang signifikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya bagi

keberhasilan pelaksanaan Renstra BPOM 2015-2019.

Penjelasan Visi:

RENSTRA 2015-2019


Proses penjaminan pengawasan Makanan harus melibatkan masyarakat dan

pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan

untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik. Sejaln dengan

itu, maka pengertian kata Aman dan Daya Saing adalah sebagai berikut :

Aman : Keadaan bebas dari bahaya. Semua Makanan harus

memenuhi standar pangan dan dijamin keamanannya, agar

tidak membahayakan bagi masyarakat pengunaannya.

Daya Saing : Kemampuan menghasilkan produk pangan yang telah

memenuhi standar, baik standar nasional maupun

internasional, sehingga adanya kesiapan suatu produk

bangsa untuk interaksi daya saing di masa depan. Agar

menjadi kompetitif, dalam arti ini adalah memiliki peluang

untuk menang bagi sejumlah pemain industri yang

menghadapi biaya tinggi.

2.2. MISI

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, mengacu pada Misi Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Produk Pangan telah ditetapkan Misi

Direktorat Standardisasi Produk Pangan sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem pengawasan Makanan berbasis risiko untuk

melindungi masyarakat

Pengawasan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (full

spectrum) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar,

pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, sampling dan pengujian produk

serta penegakan hukum. Dengan penjaminan mutu produk Makanan yang

konsisten, yaitu memenuhi standar aman, bermanfaat dan bermutu,

diharapkan BPOM mampu melindungi masyarakat dengan optimal.

Menyadari kompleksnya tugas yang diemban BPOM, maka perlu disusun

suatu strategi yang mampu mengawalnya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Makanan semakin tinggi,

sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas

RENSTRA 2015-2019


dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Makanan seharusnya

didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber

daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan sasaran

strategis ini.

BPOM termasuk Direktorat Standardisasi Produk Pangan perlu melakukan

mitigasi risiko di semua proses bisnis BPOM.

2. Mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan Makanan serta memperkuat kemitraan dengan pemangku

kepentingan

Dalam 5 (lima) tahun ke depan, paradigma pengawasan Obat dan Makanan

harus diubah yang sebelumnya adalah “watchdog” control menjadi pro-active

control dengan mendorong pemberdayaan masyarakat dan kemitraan

dengan pemangku kepentingan.

Sebagai salah satu pilar Sistem Pengawasan Obat dan Makanan (SISPOM),

masyarakat sebagai konsumen juga mempunyai peran yang sangat strategis

dalam pengawasan Makanan. Masyarakat diharapkan dapat memilih dan

menggunakan Makanan yang memenuhi standar, dan diberi kemudahan

akses informasi dan komunikasi terkait Makanan, serta memberikan

laporan/pengaduan atas kejadian pelanggaran Makanan. Untuk itu, BPOM

melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran

masyarakat dalam mendukung pengawasan melalui kegiatan

Pemberdayaan, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada masyarakat,

serta kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya sehingga mampu

melindungi diri sendiri dan terhindar dari produk Makanan yang mengandung

bahan berbahaya dan ilegal.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak dapat berjalan sendiri,

sehingga diperlukan kerjasama atau kemitraan dengan pemangku

kepentingan lainnya. Dalam era otonomi daerah, khususnya terkait dengan

bidang kesehatan, peran daerah dalam menyusun perencanaan

pembangunan serta kebijakan mempunyai pengaruh yang sangat besar

terhadap pencapaian tujuan nasional di bidang kesehatan. Pengawasan

Makanan bersifat unik karena tersentralisasi, yaitu dengan kebijakan yang

ditetapkan oleh Pusat dan diselenggarakan oleh Balai di seluruh Indonesia.

RENSTRA 2015-2019


Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan tugas

pengawasan, karena kebijakan yang diambil harus bersinergi dengan

kebijakan dari Pemerintah Daerah sehingga pengawasan dapat berjalan

dengan efektif dan efisien.

3. Meningkatkan kapasitas kelembagaan BPOM

Untuk mendorong misi pertama dan kedua, diperlukan sumber daya yang

memadai dalam mencapai kapasitas kelembagaan yang kuat. Hal ini

membutuhkan sumber daya yang merupakan modal penggerak organisasi.

Sumber daya dalam hal ini terutama terkait dengan sumber daya manusia

dan sarana-prasarana penunjang kinerja. Ketersediaan sumber daya yang

terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut BPOM harus mampu

mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin agar dapat mendukung

terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada

akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat

penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi.

Di samping itu, BPOM sebagai suatu LPNK yang dibentuk pemerintah untuk

melaksanakan tugas tertentu tidak hanya bersifat teknis semata (techno

structure), namun juga melaksanakan fungsi pengaturan (regulating),

pelaksana (executing), dan pemberdayaan (empowering). Untuk itu,

diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Kelembagaan tersebut

meliputi struktur yang kaya dengan fungsi, proses bisnis yang tertata dan

efektif, serta budaya kerja yang sesuai dengan nilai organisasi.

Dari segi organisasi, perlu meningkatkan kualitas kinerja dengan tetap

mempertahankan sistem manajemen mutu dan prinsip organisasi

pembelajar (learning organization). Untuk mendukung itu, maka BPOM perlu

untuk memperkuat koordinasi internal dan meningkatkan kapasitas sumber

daya manusia serta saling bertukar informasi (knowledge sharing).

RENSTRA 2015-2019


2.3. BUDAYA ORGANISASI

Budaya organisasi merupakan nilai- nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati

dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai

– nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang dalam organisasi menjadi

semangat bagi seluruh anggota dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh

anggota dalam berkarsa dan berkarya, adalah :

Profesional

Integritas

Kredibilitas

Kerjasama

Tim

Inovatif

Responsif /

Cepat Tanggap

Menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektifitas,

ketekunan dan komitmen yang tinggi.

Konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.

Dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan

internasional.

Mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi

yang baik.

Mampu melakukan perbaruan sesuai ilmu pengetahuan dan

teknologi terkini.

Antisipasif dan responsif dalam mengatasi masalah

RENSTRA 2015-2019


2.4. TUJUAN

Dalam rangka pencapaian visi dan misi pengawasan Makanan, maka

tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya jaminan produk Obat dan Makanan aman, berkhasiat/

bermanfaat, dan bermutu dalam rangka meningkatkan kesehatan

masyarakat;

2. Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global

dengan menjamin mutu dan mendukung inovasi.

Ukuran keberhasilan atau indikator kinerja untuk tujuan tersebut di atas,

adalah:

1. Meningkatnya jaminan Makanan amanbermanfaat, dan bermutu dalam

rangka meningkatkan kesehatan masyarakat, dengan indikator:

a. Tingkat kepuasan masyarakat atas jaminan pengawasan BPOM;

2. Meningkatnya daya saing Makanan di pasar lokal dan global dengan

menjamin mutu dan mendukung inovasi, dengan indikator:

a. Tingkat kepatuhan pelaku usaha Makanan dalam memenuhi ketentuan;

b. Tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan

pembinaan pengawasan Makanan.

2.5. SASARAN STRATEGIS

Sasaran strategis ini disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai

Direktorat Standardisasi Produk Pangan, dengan mempertimbangkan tantangan

masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki BPOM. Dalam

kurun waktu 5 (lima) tahun (2015-2019) ke depan diharapkan Direktorat

Standardisasi Produk Pangan akan dapat mencapai sasaran strategis sebagai

berikut:

RENSTRA 2015-2019


Sejalan dengan Sasaran Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan

dan mengacu pada Sasaran Strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya adalah :

1. Sasaran Strategis 1 : Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan.

Dengan Indikator Sasaran Strategis pada tingkat Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah :

Persentase makanan yang memenuhi syarat, dengan target 90,1% pada

akhir 2019.

Sistem pengawasan Makanan yang diselenggarakan oleh Deputi

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya merupakan

suatu proses yang komprehensif, mencakup pengawasan pre-market dan

post-market. Sistem ini salah satunya terdiri dari: Standardisasi yang

merupakan fungsi penyusunan standar, regulasi, dan kebijakan terkait

dengan pengawasan Obat dan Makanan. Standardisasi dilakukan terpusat,

dimaksudkan untuk menghindari perbedaan standar yang mungkin terjadi

akibat setiap provinsi membuat standar tersendiri.

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis

pada Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Penyusunan Standar

Pangan dengan sasaran kegiatannya adalah :

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan

aman, bermanfaat dan bermutu.

Dengan indikator kegiatan adalah :

Jumlah standar pangan yang disusun.

2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya kemandirian pelaku usaha, kemitraan

dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat.

Dengan Indikator Sasaran Strategis pada tingkat Deputi Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

Persentase industri pangan olahan yang mandiri dalam rangka

menjamin keamanan pangan, dengan target kumulatif 11% industri

pangan olahan pada tahun 2019.

RENSTRA 2015-2019


Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis pada

Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Perkuatan UMKM Pangan

dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan dengan

sasaran kegiatannya adalah :

Terselenggaranya Intervensi pada UMKM Pangan untuk pemenuhan

standar pangan dalam rangka peningkatan keunggulan kompetitif.

Dengan indikator kegiatan adalah :

Jumlah standar pangan untuk UMKM Pangan yang disusun.

Pengawasan Makanan merupakan suatu program yang terkait

dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Untuk itu

perlu dijalin suatu kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang baik.

Pengawasan oleh pelaku usaha sebaiknya dilakukan dari hulu ke hilir,

dimulai dari pemeriksaan bahan baku, proses produksi, distribusi hingga

produk tersebut dikonsumsi oleh masyarakat. Pelaku usaha mempunyai

peran dalam memberikan jaminan produk Makanan yang memenuhi syarat

(aman, bermanfaat dan bermutu) melalui proses produksi yang sesuai

dengan ketentuan. Asumsinya, pelaku usaha memiliki kemampuan teknis

dan finansial untuk memelihara sistem manajemen risiko secara mandiri.

Dalam hal ini dari sisi pemerintah, BPOM bertugas dalam menyusun

kebijakan dan regulasi terkait Makanan yang harus dipenuhi oleh pelaku

usaha dan mendorong penerapan Risk Management Program oleh industri.

Kemandirian pelaku usaha diasumsikan akan berkontribusi pada

peningkatan daya saing Makanan.

Tanpa meninggalkan tugas utama penyusunan standar , Direktorat

Standardisasi Produk Pangan, berupaya memberikan dukungan kepada

pelaku usaha umumnya UMKM Pangan dan khususnya untuk memperoleh

kemudahan dalam usahanya yaitu pendampingan regulatory. Direktorat

Standardisasi Produk Pangan mempunyai upaya dalam memberikan

dukungan regulatory, sesuai dengan bidang lingkupnya.

RENSTRA 2015-2019


Tabel 2.1: Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan periode 2015-2019

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS

Makanan Aman Meningkatkan Kesehatan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa

Meningkatkan sistem pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi masyarakat.

Meningkatnya jaminan produk Makanan aman

Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Mendorong kemandi rian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan serta memper kuat kemitraan dengan pemangku kepentingan

Meningkatnya daya saing Obat dan Makanan di pasar lokal dan global dengan menjamin mutu dan mendu kung inovasi

Meningkat nya kemandi rian pelaku usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat

RENSTRA 2015-2019


BAB III

ARAH KEBIJAKAN , STRATEGI

DAN KERANGKA ReGULASI

3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG

PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN

BERBAHAYA

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II, bahwa Renstra Direktorat

Standardisasi Produk Pangan disusun berdasarkan Renstra Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya yang berpedoman pada

Renstra Badan POM tahun 2015-2019. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian,

dan sebagai keberlanjutan Renstra periode sebelumnya, Renstra Direktorat

Standardisasi Produk Pangan ditujukan untuk penyiapan perumusan kebijakan,

penyusunan pedoman, standar, kriteria dan prosedur, serta pelaksanaan

pengendalian, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengaturan dan

standardisasi produk pangan dalam rangka mendukung terwujudnya tujuan

organisasi BPOM.

Arah Kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya yang akan dilaksanakan:

1) Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat

Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko dimulai dari

perencanaan yang diarahkan berdasar pada aspek teknis, ekonomi, sosial

dan spasial. Aspek-aspek tersebut dilakukan dengan pendekatan analisis

risiko yaitu dengan memprioritaskan pengawasan kepada hal-hal yang

berdampak risiko lebih besar agar pengawasan yang dilakukan lebih optimal.

Keberadaan BB/Balai POM hampir di seluruh wilayah Indonesia

memungkinkan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya meningkatkan pemerataan pembangunan terutama di bidang

RENSTRA 2015-2019


pengawasan Makanan. Perencanaan berbasis spasial sudah menjadi hal

yang perlu diperhatikan karena secara logis risiko terhadap Makanan yang

beredar di masyarakat berbeda pada setiap lokus atau wilayah di daerah.

Kebijakan ini harus dijabarkan juga oleh BB/Balai POM di daerah dalam

perencanaan pengawasan Makanan di catchment area-nya.

Selain itu, penguatan sistem pengawasan Makanan juga didorong untuk

meningkatkan perlindungan kepada kelompok rentan meliputi balita, anak

usia sekolah, dan penduduk miskin. Pada pengawasan makanan, kelompok

rentan ini bahkan telah diidentifikasi mencakup bayi, orang sakit, ibu hamil,

orang dengan immunocompromised, dan manula. Pengawasan ini dilakukan

antara lain melalui pengawasan pangan berisiko tinggi (seperti susu formula

dan produk kaleng), pengawasan Pangan Jajanan Anak Sekolah, dan

pengawasan pangan fortifikasi.

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya

saing produk Makanan

Sejalan dengan Revolusi Mental, diharapkan Deputi Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya dapat meningkatkan kemandirian

ekonomi utamanya daya saing Makanan. Pendekatan dalam kebijakan ini

meliputi antara lain penerapan Risk Management Program secara mandiri

dan terus menerus oleh produsen Makanan. Ketersediaan tenaga pengawas

merupakan tanggung jawab produsen. Namun Deputi Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya perlu memfasilitasi pemenuhan

kualitas sumber daya pengawas tersebut melalui pembinaan dan bimbingan,

pelatihan, maupun media informasi, serta verifikasi kemandirian tersebut.

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui

kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Makanan

Menyadari keterbatasan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya, baik dari sisi kelembagaan maupun sumber daya yang

tersedia (SDM maupun pembiayaan), maka kerjasama kemitraan dan

partisipasi masyarakat adalah elemen kunci yang harus dipastikan oleh

RENSTRA 2015-2019


Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan Makanan. Di sisi lain,

tanggung jawab pengawasan Makanan (walau mandat konstitusionalnya ada

di BPOM) ini mestinya tidak hanya melekat dan menjadi monopoli BPOM,

tapi pemerintah daerah dan masyarakat juga dituntut untuk ikut andil dan

terlibat aktif dalam pelaksanaan pengawasan tersebut. Dalam hal ini BPOM

mestinya jeli dan proaktif dalam mendorong kerjasama dan kemitraan

dengan melibatkan berbagai kelompok kepentingan dalam dan luar negeri,

baik dari unsur pemerintah, pelaku usaha (khususnya Makanan), asosiasi

pihak universitas/akademisi, media dan organisasi masyarakat sipil terkait

lainnya, dalam upaya memastikan bahwa Makanan yang beredar di

masyarakat itu aman untuk dikonsumsi.

Bentuk draft dan model kerjasama/kemitraan itu juga harus dirancang

dengan fleksibel, tapi tetap mengikat dan dipatuhi oleh semua pihak yang

terlibat dalam kerjasama, serta berkelanjutan dengan terpantau.

Kebijakan ini juga dapat difokuskan pada memaksimalkan Komunikasi,

Informasi dan Edukasi publik sebagai upaya strategis dalam pengawasan

Makanan. Dalam hal ini, yang harus dipastikan bahwa materi KIE itu harus

distandarkan, memiliki muatan informatif dan jelas menguraikan pesan yang

dikampanyekan, serta mampu menjangkau khalayak yang ingin disapa oleh

BPOM tersebut (misalnya memanfaatkan berbagai media sosial).

Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi

dan Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Makanan;

Internal:

3) Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

RENSTRA 2015-2019


5) Mengelola anggaran secara lebih efisien, efektif dan akuntabel serta

diarahkan untuk mendorong peningkatan kinerja lembaga dan pegawai;

6) Meningkatkan kapasitas SDM pengawas di BPOM di tingkat pusat dan

daerah secara lebih proporsional dan akuntabel;

7) Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung maupun utama

dalam mendukung tugas Pengawasan Makanan.

Strategi eksternal lebih ditekankan pada aspek kerjasama dan kemitraan

dengan lintas sektor dan lembaga (pemerintah, dunia usaha dan kelompok

masyarak sipil). Mengingat begitu kompleksnya tantangan dari lingkungan

strategis baik internal maupun eskternal seperti yang diuraikan pada Bab I

tersebut di atas, maka dengan sendirinya menuntut penyesuaian-penyesuaian

dalam mekanisme internal organisasi dan kelembagaan BPOM sendiri. Untuk

konteks kerjasama misalnya, secara kelembagaan selama ini di BPOM belum

ada satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang menangani terkait dengan kerjasama

ini. Bahwa ada Biro Kerjasama Luar Negeri, tetapi fokus tugas dan fungsi Biro ini

tidak terkait dengan model kerjasama yang akan dikembangkan oleh BPOM ke

depan. Oleh sebab itu, perlu segera melakukan pembenahan di level organisasi

dan kelembagaan dengan membentuk satu Deputi/Biro/Bagian khusus yang

bertanggungjawab atas program kerjasama dan kemitraan ini.

Sedangkan strategi internal lebih difokuskan pada pembenahan internal

organisasi dan kelembagaan serta sumber daya pegawai BPOM sendiri. Poin

penting yang harus diperhatikan di sini adalah soal SDM pegawai, karena kunci

keberhasilan sebuah lembaga sangat ditentukan dari kualitas SDM-nya.

Agar pembangunan pengawasan Makanan menjadi tajam dan terarah, arah

kebijakan dan strategi tersebut harus dijabarkan pada perencanaan tahunan

dengan penekanan sesuai isu nasional terkini (penjabaran tahunan Nawacita)

dan atau mengacu alternatif penekanan sebagai berikut :

– Tahun 2016: Mendorong penguatan kelembagaan dan Pengembangan

program strategis dalam pengawasan Makanan serta memaksimalkan fungsi

pelayanan publik. (Dalam hal ini Penguatan Laboratorium, Sistem IT dan

Dukungan Sarana Prasarana menjadi pra syarat yang harus dipenuhi)

– Tahun 2017: Penguatan regulasi di bidang pengawasan Makanan termasuk

Pelaksanaan Regulatory Impact Analysis, Penguatan sistem data pre dan

RENSTRA 2015-2019


post terintegrasi antara pusat dan daerah (sistem pemeriksaan penyidikan

dan pengujian), dan Penguatan Kapasitas dan Kapabilitas Laboratorium

Pengawasan Obat dan Makanan untuk memaksimalkan Fungsi Penegakan

Hukum.

– Tahun 2018: Penguatan dalam penegakan hukum di bidang pengawasan

Obat dan Makanan didukung dengan analisis dampak efektifitas pengawasan

secara ekonomi dan sosial untuk mendukung pencapaian pembangunan

nasional. (Dalam hal ini economic burden akibat pengawasan Makanan yang

tidak efektif akan menjadi beban pemerintah secara nasional).

– Tahun 2019: Percepatan pengawasan Makanan serta evaluasi program

(Renstra 2015-2019) dalam rangka peningkatan kinerja pengawasan

Makanan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga

pengawasan Makanan, Kedeputian Bidang Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya menetapkan program-programnya sesuai RPJMN periode 2015-

2019, yaitu program utama (teknis) dan program pendukung (generik), sebagai

berikut:

a) Program Teknis

Program Pengawasan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama

Kedeputian Bidang Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya untuk

menghasilkan standardisasi dalam pemenuhan mutu dan keamanan

makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar produk pangan,

penilaian keamanan makanan olahan sesuai standar, pengawasan

terhadap sarana produksi, pengawasan terhadap sarana distribusi,

sampling dan pengujian makanan yang beredar, penegakan hukum, serta

pembinaan dan bimbingan kepada pemangku kepentingan, termasuk

industri pangan.

b) Program Generik

1) Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya.

RENSTRA 2015-2019


2) Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan

Berbahaya.

Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan prioritas Kedeputian Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan

Bahan Berbahaya, sebagai berikut:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Pengawasan Makanan salah

satunya adalah :

1) Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan

Kriteria (NSPK) pengawasan Makanan (pre dan post-market);

2) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan

pemangku kepentingan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

b. Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):

1) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kedeputian Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

2) Pengadaan, Pemeliharaan dan Pembinaan Pengelolaan, serta

Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Kedeputian

Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

3) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Deputi Bidang

Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya;

Untuk mewujudkan pencapaian sasaran strategis, maka masing-masing sasaran

strategis Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

periode 2015-2019 dijabarkan kepada sasaran program dan kegiatan

berdasarkan logic model perencanaan. Adapun logic model penjabaran terhadap

sasaran program dan kegiatan sesuai dengan unit organisasi di lingkungan

Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya adalah

sebagai berikut:

RENSTRA 2015-2019


Gambar 3.1. Logframe Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya.

3.2 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DIREKTORAT

STANDARDISASI PRODUK PANGAN

Arah kebijakan Direktorat Standardisasi Produk Pangan didasarkan pada arah

kebijakan Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya

yang sejalan dengan arah dan kebijakan Badan Pengawas Obat dan Makanan

Republik Indonesia sebagaimana tercantum Rencana Strategis Badan POM RI

tahun 2015–2019 dengan memperhatikan permasalahan standardisasi pangan

yang telah diidentifikasi melalui hasil review pelaksanaan standardisasi makanan

sebelumnya.

Berdasarkan Arah kebijakan dan strategi yang dimiliki Badan POM dan mengacu

pada arah kebijakan dan strategi Deputi Bidang Pengawasan Keamanan Pangan

dan Bahan Berbahaya , yang disusun mengacu pada pembangunan bidang

kesehatan dan gizi masyarakat 2015-2019 yaitu “Meningkatkan pengawasan

Makanan” , maka arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan strategi Direktorat

Standardisasi Produk Pangan tahun 2015 – 2019 adalah :

LOGFRAME DEPUTI BIDANG PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN DAN BAHAN BERBAHAYA

SP

Meningkatnya kemandirian pelaku

usaha, kemitraan dengan pemanguku

kepentingan dan partisipasi masyrakat.

Menguatnya Sistem Pengawasan

Makanan

Meningkatnya kemandirian pelaku

usaha, kemitraan dengan pemanguku

kepentingan dan partisipasi masyrakat.

Menguatnya Sistem Pengawasan

Makanan ss

SK Tersusunnya

standar

makanan yang

mampu

menjamin

makanan aman,

bermanfaat dan

bermutu

Tersedianya

Makanan

memenuhi

standar

Meningkatnya

mutu sarana

produksi produk

pangan seuai

dangan CPPB

terkini

Meningkatnya

kerjasama

komunikasi

informasi dan

edukasi

RENSTRA 2015-2019


1) Penguatan Sistem Pengawasan Makanan berbasis risiko untuk melindungi

masyarakat

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong

kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya

saing produk Makanan.

3) Peningkatan Kerjasama, Komunikasi, Informasi dan Edukasi publik melalui

kemitraan pemangku kepentingan dan partisipasi masyarakat dalam

pengawasan Makanan .

Sedangkan Strategi yang akan dilaksanakan mencakup eksternal dan internal:

Eksternal:

1) Penguatan kemitraan dengan lintas sektor terkait pengawasan Makanan;

2) Peningkatan pembinaan dan bimbingan melalui komunikasi, informasi dan

Edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang Makanan;

Internal:

3) Penguatan Regulatory System pengawasan Makanan berbasis risiko;

4) Membangun Manajemen Kinerja dari Kinerja Lembaga hingga kinerja

individu/pegawai;

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai unit penyusun

standar pangan, Direktorat Standardisasi Produk Pangan menetapkan program-

programnya sesuai RPJMN periode 2015-2019, yaitu program utama (teknis)

dan program pendukung (generik), sebagai berikut:

Program Teknis

Program Pengawasan Makanan

Program ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas-tugas utama

Direktorat Standardisasi Produk Pangan untuk menghasilkan peraturan

standar, pedoman dan code of practice dalam pemenuhan mutu dan

keamanan makanan melalui serangkaian kegiatan penetapan standar

produk pangan.

RENSTRA 2015-2019


Selanjutnya, program-program tersebut dijabarkan dalam kegiatan-

kegiatan prioritas Direktorat Standardisasi Produk Pangan, sebagai berikut:

Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan Program Pengawasan

Makanan salah satunya adalah :

1) Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan


2) Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan

3) Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan,

Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice).

4) Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan .

5) Implementasi /Aplikasi Standar Pangan.

6) Pemantauan /Monitoring Standar Pangan

7) Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan


b. Program Generik

a. Program generik 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan

Tugas Teknis lainnya.

b. Program generik 2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

BPOM.

Kegiatan untuk melaksanakan ketiga program generik (pendukung):


Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Direktorat

Standardisasi Produk Pangan;

2) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Direktorat


3) Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk

Pangan

RENSTRA 2015-2019


Tabel 3.1. Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan

Indikator di Lingkungan Direktorat Standardisasi Produk

Pangan

PROGRAM SASARAN

PROGRAM KEGIATAN STRATEGIS

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Penyusunan Standar pangan

Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu.

Jumlah standar pangan yang disusun

3.5. 3.3. KERANGKA REGULASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan Makanan, dibutuhkan adanya

regulasi yang kuat guna mendukung sistem pengawasan. Sebagai Lembaga

Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang mempunyai tugas teknis, tidak hanya

regulasi yang bersifat teknis saja yang harus dipenuhi, melainkan perlu adanya

regulasi yang bersifat adminitratif dan strategis. Pengawasan Makanan

merupakan tugas pemerintahan yang tidak dapat dilakukan sendiri, dan dalam

praktiknya dibutuhkan kerjasama dengan banyak sektor terkait, baik pemerintah

maupun swasta.

Untuk itu, regulasi perlu dirancang sedemikian mungkin agar sesuai dengan

tugas pengawasan Obat dan Makanan.

Untuk dapat menyelenggarakan tugas pengawasan Makanan secara optimal,

maka BPOM perlu ditunjang oleh regulasi atau peraturan perundang-undangan

yang kuat dalam penyusunan standar makanan yang merupakan lingkup

pengawasan Makanan.

Untuk itu, diperlukan beberapa regulasi yang penting dan dibutuhkan oleh

Direktorat Standardisasi Produk Pangan dalam rangka memperkuat sistem

pengawasan antara lain:

1. Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Makanan. Peraturan

ini dapat berupa Peraturan baru atau revisi Peraturan Kepala BPOM atau

RENSTRA 2015-2019


Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan yang perlu disusun untuk

meningkatkan efektivitas pengawasan Makanan.

2. Rancangan Peraturan Pemerintah(RPP) tentang Keamanan Mutu dan Gizi

Pangan serta RPP Label dan Iklam Pangan terkait Undang-Undang No 18

Tahun 2012 tentang Pangan, terutama yang berkaitan dengan pengawasan

makanan perlu dibuat peraturan pemerintah agar dapat dilaksanakan

dengan baik. Permasalahan pangan seharusnya tidak hanya berfokus pada

ketahanan pangan saja, namun juga pada keamanan pangan serta

pemenuhan gizi dan penyesuaian terhadap amanat UU pangan itu sendiri,

yaitu pangan tidak boleh bertentangan dengan agama dan keyakinan

masyarakat Indonesia.

3. Norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No.

23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan

urusan pemerintah konkuren. Diharapkan NSPK ini juga mencakup pola

tindak lanjut hasil pengawasan Makanan antara BPOM dengan daerah

terkait. Diharapkan terbentuknya NSPK ini akan dapat menciptakan sinergi

antara Pemerintah Pusat dan Daerah berdasarkan UU No. 23 tahun 2014

pasal 16 dalam hal: (1) Pelaksanaan pengawasan Makanan dan (2) Sebagai

pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan

Makanan. Untuk mendukung upaya ini perlu penguatan koordinasi dengan

melibatkan kementerian terkait (contoh. Kemendagri) dalam penyusunan

regulasi dan pelaksanaan kegiatan di daerah, monitoring efektivitas

implementasi NSPK. Hal ini bertujuan agar pengawasan Makanan dapat

berjalan lebih lancar, hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti oleh pemangku

kepentingan terkait

RENSTRA 2015-2019


BAB IV

Target kinerja dan

kerangka pendanaan

4.1 TARGET KINERJA

Sebagaimana sasaran strategis Direktorat Standardisasi Produk Pangan

sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka target sesuai dengan indikator

masing-masing sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1

Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja,

Program, Sasaran Program, Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator

Direktorat Standardisasi Produk

Sasaran Strategis

Indikator PROGRAM SASARAN PROGRAM

KEGIATAN STRATEGIS

SASARAN KEGIATAN

INDIKATOR

Target Kinerja

2015

2016

2017

2018

2019

Menguatnya Sistem Pengawasan Makanan

Persentase Makanan yang memenuhi syarat meningkat

PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN

Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

Penyusunan Standar pangan

Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin pangan aman, bermanfaat dan bermutu.


14 14 14 14 14

RENSTRA 2015-2019


4.1.1. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan

Obat dan Makanan

Untuk mencapai Sasaran Strategis Menguatnya Sistem Pengawasan Obat dan

Makanan dilaksanakan Program Pengawasan Obat dan Makanan melalui

kegiatan:

Penyusunan Standar Pangan, yang meliputi :

Kegiatan pada Program Teknis : Program Pengawasan Makanan, meliputi :

Penyusunan standar Makanan berupa Norma, Standar, Prosedur dan


Pengkajian dan Evaluasi Standardisasi Produk Pangan

Penyusunan dan Review Standar Produk Pangan (Kebijakan,

Peraturan, Standar, Peraturan, dan Code of Practice).

Sosialisasi dan Advokasi Standar Pangan .

Implementasi /Aplikasi Standar Pangan.

Pemantauan /Monitoring Standar Pangan

Peningkatan Pembinaan dan bimbingan melalui kemitraan dengan


Penyusunan standar pangan dibutuhkan sebagai prequisite pelaksanaan

tugas pengawasan makanan. Ketersedian dan pemutakhiran standar perlu

dilakukan dalam rangka menjamin makanan aman, bermanfaat, dan

bermutu untuk menjawab tantangan terkait SDGs, perkembangan teknologi,

maupun lingkungan strategis lainnya.

Selain itu, dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas rakyat dan

daya saing di pasar internasional, terkait regulasi di bidang pangan,

beberapa kegiatan prioritas yang akan dilakukan diantaranya memberikan

dukungan regulasi dan regulatory assistance kepada pelaku usaha;

penyusunan standar di tingkat ASEAN, Regional, dan Internasional; dan

Intensifikasi sosialisasi standar, pedoman, regulasi produk pangan kepada

stakeholder (pelaku usaha, konsumen dan lintas sektor).

RENSTRA 2015-2019


Pencapaian kegiatan ini diukur dengan indikator Jumlah Standar pangan

yang disusun, dengan target 70 (tujuh puluh) standar sampai dengan tahun

2019.

Kegiatan pada Program Generik (pendukung) , meliputi


Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur Direktorat


2) Peningkatan dan Pemeliharaan Kompetensi Aparatur Direktorat


3) Perkuatan Dukungan Manajemen Direktorat Standardisasi Produk

Pangan.

4.1.2. Kegiatan dalam Sasaran Strategis Meningkatnya kemandirian pelaku

usaha, kemitraan dengan pemangku kepentingan, dan partisipasi

masyarakat

Untuk mengukur capaian sasaran strategis ini, kegiatan strategis pada

Direktorat Standardisasi Produk Pangan adalah Perkuatan UMKM Pangan

dalam Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan .

Peningkatan pembinaan dan bimbingan dalam rangka mendorong kemandirian

pelaku usaha dalam memberikan jaminan keamanan dan daya saing produk

Makanan

Dalam mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memberikan jaminan

keamanan dan saya saing produk makanan maka Direktorat Standardisasi

Produk Pangan berusaha memberikan bimbingan teknis dalam implementasi

regulasi mutu dan keamanan pangan untuk UMKM. Bimbingan teknis merupakan

kegiatan pembinaan UMKM yang melibatkan Direktorat Standardisasi Produk

Pangan. Materi yang diberikan berupa CPPOB, Penggunaan BTP, Pelabelan

Produk Pangan, Kemasan Pangan, Sertifikasi Halal dan Ekspor serta tata cara

pendaftaran pangan.

RENSTRA 2015-2019


4.2. KERANGKA PENDANAAN

Sesuai target kinerja masing-masing indikator kinerja yang telah

ditetapkan maka kerangka pendanaan untuk mendukung pencapaian tujuan dan

sasaran strategis BPOM periode 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 . Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Program/

Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran

Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar

rupiah) 2

01

5

20

16

20

17

20

18

20

19

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Badan Pengawas Obat dan Makanan

SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan

1.5. Persentase makanan yang memenuhi syarat

Program Pengawasan Obat dan Makanan


Penyusunan Standar Pangan 9.1 9.0 9.0 9.0 10.0

Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu

1 Jumlah Standar pangan yang disusun

Pusat 14 14 14 14 14

RENSTRA 2015-2019


BAB V

PENUTUP

Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan Tahun 2015-2019

adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Standardisasi

Produk Pangan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan

Renstra Tahun 2015-2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan,

ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya, serta komitmen pimpinan

dan staf Direktorat Standardisasi Produk Pangan. Selain itu, untuk menjamin

keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2015-2019, setiap tahun akan

dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan

Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan dan tetap berpedoman pada

Renstra Badan POM dan mengacu pada Rentra Deputi Bidang Pengawasan

Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya, termasuk indikator-indikator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa

mengubah tujuan BPOM yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai

dengan mengacu kepada RPJMN 2015-2019.

Renstra BPOM Tahun 2015-2019 merupakan acuan kerja bagi Direktorat

Standardisasi Produk Pangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Diharapkan Direktorat Standardisasi Produk Pangan dapat melaksanakannya

dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja

lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pelaksanaan Renstra Direktorat Standardisasi Produk Pangan diharapkan

berkontribusi pada pencapaian Renstra Deputi Bidang Pengawasan Keamanan

Pangan dan Bahan Berbahaya, Renstra Badan POM dan RPJMN serta Visi Misi

Presiden.

Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan dalam Renstra BPOM

2015-2019 ini telah dilengkapi dengan target outcome dan output yang akan

dipantau dan dievaluasi secara berkala pada pertengahan periode Rencana

RENSTRA 2015-2019


Strategis/RPJMN sebagai midterm review, maupun pada akhir RPJMN sebagai

impact assessment.

Evaluasi Renstra didasarkan pada Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun

2006 tentang Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Nasional yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan

Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS). Selain

sebagai bahan evaluasi, Renstra juga menjadi pedoman untuk penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sesuai dengan

Peraturan Presiden tentang SAKIP yang dikoordinasikan oleh Kementerian PAN

dan RB.

Dengan demikian, hasil pelaksanaan Renstra Direktorat Standardisasi

Produk Pangan Tahun 2015-2019 dapat memberikan kontribusi terhadap visi,

misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019,

yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian

Berlandaskan Gotong Royong”.

DIREKTUR STANDARDISASI PRODUK PANGAN,

Ir. TETTY HELFERY SIHOMBING, MP

RENSTRA 2015-2019


LAMPIRAN 1 : KAMUS INDIKATOR SASARAN STRATEGIS TERMASUK INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INDIKATOR SASARAN PROGRAM (OUTCOME), DAN INDIKATOR SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)

No. TUJUAN/

PROGRAM /KEGIATAN

SASARAN STRATEGIS /OUTCOME

/OUTPUT

INDIKATOR KONSEP DAN DEFENISI SUMBER DATA

(BASELINE 2014)

MEKANISME PENGUMPUL

AN DATA

FREKUENSI PENGUMPULAN

DATA (REALISASI)

METODE PERHITUN

GAN

TERCANTUM PADA

RENSTRA KL

1 Penyususunan Standar Pangan

Tersusunnya standar makanan yang mampu menjamin makanan, aman, bermanfaat dan bermutu


a. Standar pangan berupa rancangan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang disusun dalam rangka antisipasi perkembangan isu, keamanan, mutu, gizi, label dan iklan pangan.

b. NSPK yang disusun berupa regulasi, pedoman, standar, code of practice yang meliputi pangan olahan, pangan khusus, bahan baku dan bahan tambahan pangan.

Laporan Kinerja dan Laptah Direktorat Standardisasi Produk Pangan 2014

Laporan progress penyusunan regulasi, pedoman, standar, code of practice di bidang pangan

Triwulan dan setiap akhir tahun


Ya. Indikator Sasaran Kegiatan pada Matriks Renstra BPOM

RENSTRA 2015-2019


LAMPIRAN 2. MATRIKS KERANGKA REGULASI DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGAN 2015 - 2019

No Arah Kerangka Regulasi dan/ atau Kebutuhan

Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi

Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian

Unit Penanggungjawab Unit Terkait/ Institusi

Target Penyelesaian

1 Peraturan Perundang-undangan terkait pengawasan Obat dan Makanan

Meningkatkan efektifitas pengawasan Obat dan Makanan

Direktorat Standardisasi Obat

Kementerian Kesehatan

2015-2019

2 RPP Keamanan Mutu dan Gizi Pangan dan RPP Label dan Iklan Pangan Terkait Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Meningkatkan Efektifitas Pengawasan Obat dan Makanan


November 2015 (Pasal 150 UU No. 18)

3 Review dan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) terkait pelaksanaan UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah konkuren

Terciptanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerahg berdasarkan UU No. 23 tahun 2014 pasal 16 dalam hal : 1. Pelaksanaan pengawasaan Obat dan Makanan 2. Sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengawasan obat dan makanan


DPR Kemenkummham Kementerian Kesehatan

Oktober 2016 (Pasal 410 UU No 23)

RENSTRA 2015-2019


LAMPIRAN 3 :

Matriks Kinerja dan Pendanaan Direktorat Standardisasi Produk Pangan

Program/ Kegiatan

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Lokasi

Target Alokasi (dalam Miliar

rupiah)

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

20

15

20

16

20

17

20

18

20

19

Badan Pengawas Obat dan Makanan

SS 1 Menguatnya sistem pengawasan Obat dan Makanan


Program Pengawasan Obat dan Makanan


Penyusunan Standar Pangan 9.1 9.0 9.0 9.0 10.0

Tersusunnya standar pangan yang mampu menjamin makanan aman, bermanfaat dan bermutu

1 Jumlah Standar pangan yang disusun Pusat 14 14 14 14 14

RENSTRA 2015-2019


DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGANstandarpangan.pom.go.id/dokumen/rencana-strategis/... ·...

Documents

Transcript of DIREKTORAT STANDARDISASI PRODUK PANGANstandarpangan.pom.go.id/dokumen/rencana-strategis/... ·...