REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 4 April 2018

Direktorat Otonomi Daerah Kementerian PPN/Bappenas

K E M E N T E R I A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L /

B A D A N P E R E N C A N A A N P E M B A N G U N A N N A S I O N A L

Slide - 1

Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Tahun 2019

Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan DAK Fisik

melalui KRISNA DAK

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK)

2

Pemetaan Dukungan DAK Dalam Pencapaian

Prioritas Nasional Dalam RKP 2019

Konsep Verifikasi dan Penilaian Pusat

REPUBLIK INDONESIA

01RANCANGAN RENCANA

KERJA PEMERINTAH (RKP)

TAHUN 2019

Slide - 3

RANCANGAN PENGUATAN RKP TAHUN 2019Telah Disampaikan dalam Sidang Kabinet 12 Februari 2018

Menajamkan PrioritasNasional

Dari 10 PN dan 30 PP (Tahun

2018) menjadi 5 PN dan 24 PP

(Tahun 2019)

Memastikan Pelaksanaan

Program

Pengendalian dilakukan sampai

ke Level Proyek (satuan 3)

Menajamkan Integrasi

Sumber Pendanaan

Belanja K/L, Non K/L, Belanja

Transfer ke Daerah, PHLN, BUMN, PINA, Swasta

SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN (Sesuai Amanat PP 17/2017)

4

2019 adalah tahun terakhir pelaksanaan RPJMN 2015-2019.

RKP 2019 fokus pada optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya (pemerintah, swasta,

perbankan) untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJMN.

Kesinambungan Implementasi Pendekatan THIS dan Money Follow Program

5

TEMA DAN PRIORITAS NASIONAL RKP TAHUN 2019Telah Disampaikan dalam Sidang Kabinet 12 Februari 2018

Pembangunan Manusia melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan

Dasar

Pengurangan Kesenjangan

antarwilayah melalui Penguatan

Konektivitas danKemaritiman

Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif

Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan

Sumber Daya Air

Stabilitas Keamanan

Nasional danKesuksesan

Pemilu

Tema:

Pemerataan

Pembangunan

untuk

Pertumbuhan

Berkualitas

PN 1

PN 3PN 4

PN 5 PN 2

6

K/L-Non K/L Daerah

Memperjelas peran Bappenas dalam penyusunan Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Resource Envelope

Bappenas dan Kemenkeu bersama-sama mengalokasikan pagu

• Disusun hingga proyek prioritas

• Dikendalikan pada agenda pembahasan, dokumen dan pelaksanaan

• Money Follow Program

• Perubahan waktu Perpres RKP

• Pemutakhiran RKP

POKOK PENGUATAN PP NO 17/2017

PP 17/2017

RKP

Penyusunan

Pagu

Penyusunan Resource Envelope

Integrasi Pendanaan

Pengendalian Prioritas

Amanat Pasal 12 : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bersama Menteri Keuangan menyusun rencana

pemanfaatan subsidi pangan, subsidi pupuk, subsidi benih, hibah daerah, dana transfer khusus, dana desa, dan sumber pendanaan lainnya yang diarahkan untuk mencapai Sasaran pembangunan nasional.

REPUBLIK INDONESIA

02ARAH KEBIJAKAN DAK FISIK

TAHUN 2019

Slide - 7

PENYEMPURNAAN PERENCANAAN DAN

PENGANGGARAN DAK FISIK TA 2019

Substansi

1. Fokus Pelayanan Dasar dan Pemerataan Ekonomi sesuai Prioritas Nasional RKP 2019

2. DAK merupakan gabungan dari top down (prioritas) dan bottom up (kebutuhan daerah) untuk prioritas pembangunan

▪ Top down Pemerintah Pusat menentukan arah kebijakan dan proyek/ruas/lokasi DAK penugasan / afirmasi

▪Bottom up Daerah diminta mengkonfirmasi untuk proyek/ruas/lokasi DAK penugasan/afirmasi yang disusun Pusat (komitmen dan kesiapan daerah)

Proses

1. Percepatan timeline PenetapanKebijakan DAK di awal tahun serta serangkaian proses perencanaan lainnya

2. Diinisiasi pengintegrasian belanja K/L dan DAK Penugasan dan Afirmasi di RKP (Maret)

3. Ditargetkan dapat dilakukan pembahasan integrasi DAK Penugasan dan Afirmasi dengan belanja K/L dalam Musrenbangnas

Penyempurnaan Aplikasi

1. Integrasi aplikasi Perencanaan DAK TA 2019: e-planning DAK-KRISNA- SINKRON menjadi SATU APLIKASI KRISNA

2. Perubahan fitur drop down list, efisiensi tahap pengusulan, dsb.

3. Sinkronisasi/API dengan aplikasi pengusulan sejenis di K/L

4. Perubahan leveling sesuai konsep aplikasi KRISNA dan adanya “tagging PN-PP-KP”

8

DEFINISI DAK DALAM UU 33/2004 TENTANG PERIMBANGAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAHAN DAERAH“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan Prioritas

Nasional”

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 9

JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER

JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI

Timeline Perencanaan DAK Fisik 2019

15 JanuariRapim PenentuanBidang DAK

01 FebruariMultilateral Meeting I DAK Fisik

12-16 MaretSosialisasi Aplikasi KRISNA untuk pengusulan DAK Fisik

19 Maret- 15 AprilPengusulan DAK Fisik oleh Daerah

M3-4 AprilKonfirmasi DAK Penugasan/Afirmasidalam Musrenbang

M2-4 MeiMultilateral Meeting II DAK: Pembahasan Ruas danAlokasi per-bidang DAK

M1-2 JuniSidang Kabinet dan Penetapan Perpres RKP(termasuk lokasi prioritas DAK Penugasan dan Afirmasi serta alokasi per-bidang DAK)

M1 Juli-M2 AgustusForum Sinkronisasi dan Harmonisasi DAK

September-OktoberPembahasan dengan DPR-RI serta penetapan pagu alokasi DAK per-daerah

10

Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus Fisik

Tahun 2019REPUBLIK INDONESIA

11 BidangDAK Reguler

6 BidangDAK Afirmasi

9 BidangDAK Penugasan

Pendidikan PerumahanPermukiman

KelautanPerikanan Pendidikan Perumahan

Permukiman

IrigasiPendidikan

Kesehatan KB Pariwisata

Air Minum

IKM

Jalan

Sanitasi Pertanian

Kesehatan

Transportasi Air Minum Sanitasi

Air Minum

SanitasiEnergi SkalaKecil

Kesehatan

Pasar LingkunganHidup

Kehutanan

Jalan

Meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat melalui pemenuhan pelayanan dasar dan pemerataan ekonomi.

Mempercepat pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar pada lokasi prioritas yang termasuk kategori daerah perbatasan, kepulauan, tertinggal, dan transmigrasi (Area/Spatial Based).

Mendukung pencapaian Prioritas Nasional Tahun 2019 yang menjadi kewenangan daerah dengan lingkup kegiatan spesifik dan lokasi prioritas tertentu

Pariwisata

• Bidang DAK Tahun 2019 sama dengan tahun sebelumnya, hanya dilakukan relokasi untuk beberapa bidang dengan pertimbangankesesuaian dengan Arah Kebijakan RKP 2019mengingat sekarang merupakan periode akhir RPJMN 2015-2019.

• Difokuskan pada penajaman dan perbaikan proses perencanaan DAK melalui sistem yang terintegrasi.• Penanganan stunting dilakukan melalui DAK Penugasan bidang Kesehatan, Air Minum dan Sanitasi. • Penentuan Menu Kegiatan didasarkan kepada:

1. Kesesuaian dengan kewenangan daerah sesuai dengan lampiran UU No. 23/20142. Dukungan terhadap Prioritas Nasional RKP 2019 dan SPM

11

Subbidang dan Fokus Menu

DAK Reguler Tahun 2019REPUBLIK INDONESIA

SD

PENDIDIKAN

SMA SLBSMP SKBSD

KESEHATAN

Pelayanan Kefarmasian

Pelayanan Rujukan

KBPelayanan Dasar

SD

PERUMAHAN PERMUKIMAN

SANITASI

Air Limbah

AIR MINUM

Air Minum Perdesaan

Air Minum Perkotaan

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kabupaten/KotaProvinsi

JALAN

Fokus Menu: Bantuan Stimulan Pembangunan dan Rehab Rumah Layak Huni

PARIWISATA

Fokus Menu: Penataan Daya Tarik Wisata dan Amenitas Pariwisata

Fokus Menu: Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan/Jembatan

Fokus Menu: Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana, Pengadaan Sarana Belajar

Fokus Menu: Penyediaan Sarpras Kesehatan KB, Alat Kesehatan, Pembangunan dan Rehab RS

Fokus Menu: Pembangunan/Rehab UPTD, Balai, Jalan Tani, dsb.

Fokus Menu: Pembangunan/Rehab Sarpras Perikanan, Budidaya Laut, Kawasan Konservasi, Tambak Garam, dsb.

Fokus Menu: Pengembangan danPembangunan SPALD-Setempat dan Terpusat

Fokus Menu: Peningkatan, Perluasan, Pembangunan Baru SPAM

ENERGI SKALA KECIL

Pengembangan Listrik

Perdesaan

Pembangunan Instalasi

Pemanfaatan EBT

Fokus Menu: Pembangunan PLTMH, PLTS, Pembangunan dan Penyambungan Jaringan

Instalasi Listrik Rumah Tangga

PERTANIAN

Kabupaten/Kota

Provinsi

SENTRA IKM

Fokus Menu: Pembangunan dan Revitalisasi Sentra IKM

12

Subbidang dan Fokus Menu

DAK Penugasan Tahun 2019REPUBLIK INDONESIA

SD

PENDIDIKAN

SMK

AIR MINUM

Air Minum Perdesaan (Khusus

PAMSIMAS)

Air Minum Perkotaan

JALAN PARIWISATA

Fokus Menu: Pembangunan Pusat Kuliner, Kawasan Dermaga Wisata, Rest Area, Track

Wisata Alam

Fokus Menu: Pemeliharaan dan Peningkatan Jalan/Jembatan

Fokus Menu: Pembangunan dan Rehabilitasi Prasarana, Pengadaan Sarana Belajar

KESEHATAN

KesehatanRujukan

Pengendalian Penyakit

BapelkesPenurunanStunting

Fokus Menu: Penyediaan Sarpras Kesehatan, Alat Kesehatan, Pembangunan dan Rehab RS Rjukan

dan Balai Pelatihan Kesehatan

Fokus Menu: Pengembangan danPembangunan SPALD-Setempat dan Terpusat,

Sarpras Pengelolaan Sampah, InfrastrukturDrainase Lingkungan

Fokus Menu: Peningkatan, Perluasan, Pembangunan Baru SPAM

PASAR

Fokus Menu: Rehab Pasar Rakyat, Pembangunan Gudang SRG dan Non SRG,

Sarana Metrologi

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

LingkunganHidup

Kehutanan

Fokus Menu: Pengelolaan sampah, pengendalianlimbah cair, pengembangan sarpras usaha ekonomiproduktif, rehabilitasi hutan dan lahan, sarpras KPH,

Tahura, dan Hutan Kota

SANITASI

PersampahanAir

LimbahDrainase

IRIGASI

Fokus Menu: Pembangunan/Peningkatan dan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

13

Subbidang dan Fokus Menu

DAK Afirmasi Tahun 2019REPUBLIK INDONESIA

PENDIDIKAN

SMPSD SMA

KESEHATAN

RS PratamaPenguatanPuskesmas

SD

SANITASI

Air Limbah

AIR MINUM

Air Minum Perdesaan

Air Minum Perkotaan (KhususPapua dan Papua

Barat)

TRANSPORTASI

Fokus Menu: Bantuan Stimulan Pembangunan dan Rehab Rumah Layak Huni dan Rumah Khusus Papua dan

Papua Barat

Fokus Menu: Jalan Non Status, ModaTransportasi Darat dan Pengairan, Dermaga

Rakyat, Tambatan Perahu, Jembatan Gantung

Fokus Menu: Pembangunan Rumah Dinas Guru danAsrama Siswa

Fokus Menu: Penyediaan Sarpras Kesehatan danAlat Kesehatan Puskesmas, Pembangunan RS

Pratama

Fokus Menu: Pengembangan danPembangunan SPALD-Setempat dan Terpusat

Fokus Menu: Peningkatan, Perluasan, Pembangunan Baru SPAM

PERUMAHAN PERMUKIMAN

Pembangunan Rumah Khusus

RumahSwadaya

REPUBLIK INDONESIA

03PEMETAAN DUKUNGAN DAK

DALAM PENCAPAIAN PRIORITAS

NASIONAL DALAM RKP 2019

Slide - 14

1515

REPUBLIK INDONESIA

Percepatan Pengurangan Kemiskinan

Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas

Peningkatan Tata Kelola Layanan Dasar

Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat

Pengelolaan Sumber Daya Alam melalui Perhutanan Sosial

Penyediaan Afirmasi PendidikanPenguatan Integrasi Sistem Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Perumahan dan Permukiman Layak

Penyediaan Akses Infrastruktur Dasar Air Minum, dan Sanitasi Layak

PEMBANGUNAN MANUSIA MELALUI PENGURANGAN KEMISKINAN DAN PENINGKATAN PELAYANAN DASAR

1

2

3

4

5

PN

PP

KP

PRIORITAS NASIONAL 1

DidukungDAK Fisik

DAK KESEHATAN (AFIRMASI, PENUGASAN, REGULER) MENDUKUNG 5 KP DAK PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN,

AIR MINUM, DAN SANITASI

DAK PENDIDIKAN (AFIRMASI, PENUGASAN, REGULER)DAK PENUGASAN LINGKUNGAN

HIDUP DAN KEHUTANAN

1616

REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan Konektivitas dan TIK

Percepatan Pembangunan DaerahTertinggal dan Desa Peningkatan Sistem Logistik

Percepatan PembangunanPapua dan Papua Barat

Pengembangan Pelabuhan Hub dan Feeder Jalur Utama dan Subsidi Tol Laut

Penyelesaian Ruas Jalan Trans Papua dan Papua Barat, dan Konektivitas Antar Kabupaten/ Kota dan Kampung

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Pengembangan Sistem Logistik dan Jaringan Pasar Komoditas Perikanan dan Pertanian

Penanggulangan Bencana

Penanganan Darurat dan Pemulihan Pascabencana

PENGURANGAN KESENJANGAN ANTARWILAYAH MELALUI PENGUATAN KONEKTIVITAS DAN KEMARITIMAN

1

2

3

4

5

PRIORITAS NASIONAL 2

PN

PP

KP

DidukungDAK Fisik

DAK JALAN (REGULER DAN PENUGASAN) DAN TRANSPORTASI (AFIRMASI)

DAK KELAUTAN DAN PERIKANAN (REGULER) DAN TRANSPORTASI (AFIRMASI)

DAK JENIS AFIRMASIDAK KELAUTAN DAN PERIKANAN (REGULER), PASAR (PENUGASAN), DAN PERTANIAN (REGULER)

1717

REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Produk Pertanian

Peningkatan Nilai Tambah Jasa Produktif

Pengembangan Iptek dan Inovasi untuk Meningkatkan Produktivitas

Percepatan Peningkatan Ekspor dan Nilai Tambah Industri Pengolahan

Peningkatan Mutu, Sertifikasi, dan Standarisasi Hasil Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan

Pengembangan 7 Kawasan Industri dan 6 KEK Industri/Logistik

Pengembangan 7 Kawasan Pariwisata, 3 KEK Pariwisata, dan Penguatan Destinasi Unggulan

Penguatan Inovasi dan Penguasaan Teknologi Frontier

Percepatan Peningkatan Keahlian Tenaga Kerja

Pemantapan Sistem Sertifikasi Kompetensi

PENINGKATAN NILAI TAMBAH EKONOMI MELALUI PERTANIAN, INDUSTRI, DAN JASA PRODUKTIF

1

2

3

4

5

PRIORITAS NASIONAL 3

PN

PP

KP

DidukungDAK Fisik

DAK JENIS PENUGASAN (9 BIDANG)

DAK JENIS PENUGASAN (9 BIDANG)

1818

REPUBLIK INDONESIA

Peningkatan Produksi dan Pemenuhan Kebutuhan Energi

Peningkatan Kuantitas, Kualitasdan Aksesibilitas Air

Peningkatan Produksi, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan

Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan (EBT)

Penguatan Cadangan dan Stabilisasi Harga Pangan

Pemeliharaan dan PemulihanSumber Air dan Ekosistem

Peningkatan Daya Dukung SDA dan Daya Tampung Lingkungan

Rehabilitasi dan Pemulihan Kerusakan Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup

PEMANTAPAN KETAHANAN ENERGI, PANGAN, DAN SUMBER DAYA AIR

1

2

3

4

PRIORITAS NASIONAL 4

PN

PP

KP

DidukungDAK Fisik

DAK LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN (PENUGASAN) DAN IRIGASI (PENUGASAN)

DAK ENERGI SKALA KECIL (REGULER)

DAK LINGKUNGAN HIDUP KEHUTANAN (PENUGASAN)

REPUBLIK INDONESIA

04PENYEMPURNAAN APLIKASI

PENGUSULAN DAK FISIK MELALUI

APLIKASI KRISNA

Slide - 19

REPUBLIK INDONESIA

Aplikasi

E-Planning DAK dan SINKRON

(TAHUN 2018)

Slide - 20

Penyempurnaan Aplikasi Pengusulan

dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019

Diintegrasikan menjadi satu aplikasi

KRISNA(TAHUN 2019)

PERENCANAAN PENGANGGARAN

DAERAH e-PROPOSAL e-DAK

Penilaian Pemerintah Pusat

Sinkron DAK Fisik

Konfirmasi Daerah

MS EXCEL MS EXCEL

DPR1 2

3

4

5

6

PERENCANAAN PENGANGGARAN

DAERAH Pengusulan Sinkronisasi

Konfirmasi Daerah

DPRPenilaian

PELAKSANAAN

RK

ALOKASI

OMSPAN

6

7

1 2 3 4

77C

D

E

2018

2019

KRISNAA B

UsulanHasil

PenilaianHasil

SinkronInput

Usulan

5

RKA BUN

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 21

Hal-Hal Penting dalam Penyempurnaan Aplikasi

Pengusulan dan Penilaian DAK Fisik Tahun 2019

•Pemda akan MEMILIH pilihan yang ada dari Bidang hingga Rincian Menu Kegiatan. Isian free text hanya dilakukan pada usulan volume, biaya, satuan output, serta lokasi detail (contoh: nama ruas jalan baru, dll) antisipasi kesalahan penginputan

Drop down list menu

• semua usulan langsung diisi di Aplikasi KRISNA-DAK

Tidak menggunakan aplikasi e-Proposal, e-Planning dan

SINKRON

•Verifikator hanya memberikan rekomendasi menggunakan metode Flagging (warna kuning untuk didiskusikan dan hijau sepenuhnya direkomendasikan)

Tidak ada fungsi “delete usulan” oleh verifikator (Bappeda Provinsi

dan Kemendagri)

•Tidak perlu mengisi data realisasi DAK Fisik tahun sebelumnya

•Tidak perlu mengisi data pendukung di setiap usulan

Penyederhanaan data yang perlu diinput dalam KRISNA

• e-planning DAK- KRISNA- SINKRON digabung menjadi SATU APLIKASI KRISNA

•Pengembangan Integrasi Aplikasi KRISNA-DAK dengan OMSPAN untukdigunakan sebagai instrumen monitoring dan evaluasi DAK.

Integrasi Aplikasi PerencanaanDAK TA 2019

REPUBLIK INDONESIA

16-19

Maret

16-19

Maret

Slide - 22

Jadwal Pengusulan DAK Fisik Tahun 2019

19 Maret-

16 April17-24

April25-27

April

19 Maret-

16 April

Input Usulan oleh

Kabupaten/Kota

/Provinsi

Input Usulan oleh

Kabupaten/Kota

/Provinsi

Verifikasi oleh

Provinsi dan Editing

/Perbaikan oleh

Bappeda Kab/Kota

Batas Akhir Upload

Surat Rekomendasi

Gubernur oleh

BAPPEDA PROV

Batas Akhir Upload

Surat Pengantar oleh

BAPPEDA PROV

Batas Akhir Unggah

Surat Pengantar oleh

BAPPEDA KAB/KOTA

Verifikasi oleh Pusat

dan Editing/Perbaikan

oleh Bappeda Provinsi

3 April

Clinic Session untuk Bappeda Provinsi di Jakarta (untuk usulan Kab/Kot/Prov di wilayahnya

17-24

April25-27

April

11 Mei

Konsolidasi

Internal Daerah u/

Persiapan

Pengusulan DAK

Konsolidasi

Internal Daerah u/

Persiapan

Pengusulan DAK

Dirancang adanya pembahasan

usulan DAK Penugasan dan

Afirmasi dalam Forum

MUSRENBANGNAS

(02-10 Mei 2018)

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 23

BIDANG DAK YANG BISA DIUSULKAN

1. Pendidikan (SD, SMP, SKB, SLB)

2. Kesehatan dan KB

3. Jalan

4. Irigasi

5. Air Minum

6. Sanitasi

7. Industri Kecil dan Menengah

8. Perumahan dan Permukiman

9. Pariwisata

10.Kelautan dan Perikanan

11.Pertanian

12.Pasar

13. Lingkungan Hidup

14.Transportasi (Afirmasi)

1. Pendidikan (SMA, SMK, SLB)

2. Kesehatan

3. Jalan

4. Irigasi

5. Pariwisata

6. Kelautan dan Perikanan

7. Pertanian

8. Energi Skala Kecil

9. Pasar (BPSMB Provinsi)

10.Lingkungan Hidup dan Kehutanan

REPUBLIK INDONESIA

Flowchart

Aplikasi KRISNA- DAK 2019

LoginStart

Memilih Bidang

Memilih Menu Kegiatan (Output) DAK

LokasiPrioritas

Input Usulan DAK

Selesai?

Input Data

TeknisBidang

Laporan RealisasiDAK dariOMSPAN

DokumenKesiapan Proyek

Submit olehBappeda Daerah

Verifikasi

Penilaian

Perbaikan Data

Cetak Surat Pengantar DAK danRekapitulasi Usulan

Upload Surat

PengantarDAK

TandatanganKepala Daerah

Data Usulan

Data HasilPenilaian

Perbaikan Data

KRISNA-DAK

Cetak Berita Acara Sinkronisasi

Tandatangan BeritaAcara Sinkronisasi

Upload BeritaAcara

Sinkronisasi

Informasi Alokasi

Pemutakhiran RencanaKegiatan (RK) DAK

SelesaiCetak Berita Acara

Penyusunan RK DAKTandatangan Berita

Acara RK DAK

Upload BeritaAcara Susun

RK DAK

Tidak

Ya

ButuhPerbaikan

SelesaiVerifikasi

Login Pengusul

Login Penelaah/Penilai

Login Verifikator

Fase I

Pengusulan

Fase II

Penilaian

ButuhPerbaikan

Ya

Data RK DAK

StorageOMSPAN dan

E-Proposal

Kesepakatan RencanaKegiatan (RK) DAK

bersama K/L

PenetapanMenteri K/L

Upload Penetapan RK

oleh Menteri K/L

Kirim Hardcopy Surat Pengantar DAK danRekapitulasi Usulan

PenyusunanRencana Kegiatan

Forum Sinkronisasi

Memilih Sub-Bidang DAK

Memilih Rincian Kegiatan(Sub- Output) DAK

Tag PN – PP - KPTag Jenis

Slide - 24

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 25

RINGKASAN USER ROLE APLIKASI KRISNA-DAKKABUPATEN/KOTA

No Aksi Admin OPD BappedaKepala

Bappeda

1 Mengelola data user role

2 Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan

3 Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan

4 Melihat data usulan DAK

5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK

6 Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK

7 Mengelola data teknis

8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data)

9 Melihat dan mencetak rekapitulasi

10 Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK

11 Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK

REPUBLIK INDONESIANo Aksi Admin OPD Bappeprov VerifikatorKepala

Bappeprov

1 Mengelola data user role

2Mengelola data usulan DAK: menambah, mengedit, dan menghapus data usulan

3Melakukan upload TOR dan RAB pada setiap nomenklatur Menu Kegiatan

4 Melihat data usulan DAK

5 Melakukan urutan prioritas usulan DAK

6Melakukan Lock/Unlock rincian usulan DAK. Ketika rincian sudah di-Lock, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengelola data usulan DAK

7 Mengelola data teknis

8 Melihat status perubahan usulan DAK (Log Data)

9 Melihat dan mencetak rekapitulasi

10Melakukan Submit usulan DAK untuk dilakukan verifikasi dan penilaian. Ketika sudah dilakukan Submit, maka user OPD dan Bappeda tidak dapat mengubah data usulan DAK

11 Melakukan verifikasi usulan DAK di Kab/Kota

12Mencetak dan meng-upload surat pengantar dan rekapitulasi usulan DAK

RINGKASAN USER ROLE APLIKASI KRISNA-DAK PROVINSI

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 27

LANGKAH-LANGKAH UMUMPENGUSULAN KEGIATAN OLEH BAPPEDA DAN OPD

PROV/KAB/KOTA

Login di Portal

Daerah masing-

masing

Klik Input

Usulan di

sidebar

Pilih Bidang

Pilih Sub-Bidang

Pilih Menu

Kegiatan

Pilih Rincian

Menu Kegiatan

Klik

“Tambah Data”

Isi Form Input

Isi/Pilih Lokus

Pilih Kabupaten-Kecamatan-Desa

Pilih Metode

PengerjaanInput

Volume

Input

Unit Cost

Simpan Usulan

Pemberian Urutan Prioritas Usulan per

bidang oleh Bappeda Prov/Kab/Kota

Isi Nomor Urut

UsulanIsi Instansi

Pelaksana

Upload TOR

dan RAB (Oleh

OPD)

Isi Keterangan

(Nama Lokasi,

Dukungan

Kawasan, dll)

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 28

LANGKAH-LANGKAH UMUMVERIFIKASI KEGIATAN OLEH BAPPEDA PROVINSI

Login Bappeda

di Portal Daerah

masing-masing

Klik Input

Usulan di

sidebar

Pilih Bidang

Pilih Sub-Bidang

Pilih Menu

Kegiatan

Pilih Rincian

Menu Kegiatan

Hijau: Direkomen-

dasikan

Kuning: Perlu

Perbaikan

(dengan

catatan)

Abu-Abu: Belum

terverifikasi

Klik Icon untuk

Melakukan Flagging

Catatan: Seluruh data usulan yang telah

diusulkan oleh daerah TETAP DAPAT DILIHAT

oleh Penilai Pusat dengan rincian statusnya

(apakah telah diverifikasi atau belumdiverifikasi) hasil verifikasi Provinsi

merupakan acuan atau rekomendasi dalam

penilaian Pusat

REPUBLIK INDONESIA

05VERIFIKASI DAN PENILAIAN

USULAN PEMDA OLEH

PEMERINTAH PUSAT

Slide - 29

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 30

TIMELINE PENGUSULAN – VERIFIKASI – PENILAIAN KRISNA DAK FISIK 2019

• Verifikasi usulan Kab/Kota oleh Provinsi

• Verifikasi usulan Provinsi oleh Pusat

PENILAIAN PUSAT

(BAPPENAS, K/L, KEMENKEU)

17

–2

4 A

pri

l

M2

–M

3 M

EI

Pengusulan oleh

Pemerintah Daerah

VERIFIKASI PUSAT

MM II HASIL PENILAIAN

19

Mar

et –

16

Ap

ril

25

Ap

ril –

M2

Me

i

M3

MEI

FORUM SINKRONISASI

–HARMONISASI

DAK FISIK

JULI

–A

GU

STU

S

Pembahasan DAK Penugasan di Musrenbangnas(02 – 11 Mei) *

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 31

VERIFIKASI KEGIATAN PROVINSI/KAB/KOTAOLEH PEMERINTAH PUSAT

Hijau: Direkomen-

dasikan

Kuning: Direkomendasikan Dengan Catatan)

Abu-Abu: Belum

terverifikasi

Klik Icon untuk

Melakukan Flagging

Verifikasi Pusat dilakukan oleh Ditjen Bina

Bangda Kemendagri

Seluruh data usulan Pemda TETAP DAPAT DINILAI

oleh Penilai Pusat (tidak ada usulan yang di-

delete/drop)

Verifikasi usulan PROVINSI: 17 April – 24 April

2018 (hasil verifikasi Pusat memungkinkan untuk

melakukan perubahan oleh Pemprov)

Verifikasi usulan KABUPATEN/KOTA : 25 April – 07

Mei 2018 (hasil verifikasi Pusat TIDAK

memungkinkan untuk melakukan perubahan)

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 32

KONSEP PENILAIAN USULAN DAK FISIK 2019 (1/2)

01 02 03 04 05

PENILAIAN 3 PIHAK

Penilaian dilakukan

oleh 3 pihak

(Bappenas,

Kemenkeu dan K/L)

namun yang

ditampilkan kepada

Pemda hanya hasil

akhir penilaian

PENILAIAN DI DETAIL RINCIAN

• Semua usulan yang

“disubmit Bappeda”

dapat dinilai (tidak ada

drop usulan pada

proses verifikasi

Provinsi dan Pusat)

• Penilaian (approval)

oleh K/L di DETAIL

RINCIAN. Misalnya di

tingkat ruas jalan/

sekolah/faskes dan

yang sejenis.

KRITERIA PENILAIAN

Kriteria Penilaian

sesuai kebijakan

instansi. Pemda telah

diminta menyampaikan

Data teknis per-bidang

dan TOR per-kegiatan

sebagai pertimbangan

dalam penilaian.

TINDAK LANJUT

PENILAIAN

Hasil penilaian yang

bersifat “Dispute”

dapat didiskusikan

bersama Pemda

dalam forum

Sinkronisasi DAK

Fisik

OFF SYSTEM Segala proses

penilaian

(pembobotan dll)

dilakukan secara

off system sehingga hanya

HASIL AKHIR

PENILAIAN yang

diupload di dalam

sistem (Approve

atau Reject)

3 JENIS PENILAIAN

APPROVE

REJECT

DISCUSS

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 33

KONSEP PENILAIAN USULAN DAK FISIK 2019 (2/2)

PENILAIAN DAK FISIK

1

2

3

4

5

Adanya forum MM II untuk

membahas hasil penilaian 3

Pihak yang masih dispute

Kriteria penilaian

harus jelas dan

transparan

Setelah penilaian masih memungkinkan

untuk dilakukan perubahan dan

penambahan usulan (forum Sinkron, diskusi

DPR, dll). Terutama untuk mengantisipasi

“usulan yang kurang” dan intervensi DPR.

Daerah dapat

mengetahui hasil

penilaian hingga

penetapan alokasi dalam

aplikasi KRISNA DAK

(updating data)

Penyusunan RK (setelah

alokasi ditetapkan dalam

APBN) juga akan

menggunakan aplikasi

KRISNA DAK

REPUBLIK INDONESIA

06PERKEMBANGAN USULAN

DAERAH PER 2 APRIL SERTA

KENDALA DALAM PENGUSULAN

Slide - 34

PERKEMBANGAN JUMLAH USULAN DAERAH Status 2 April 2018

2209

3773

2458

1331

2176

1798

15801607

1894

29102912

1664

14311416

791

10601012952

1482

9061044

1881

1212

719

531

748699823

884

689

1063999

506

02 0 13 26 48 0 0 17 2

14942 1

244

79140

291

0

132

24 0129

46 5

392

0 0 16 0 2119123164

18 0 0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

0

5000

10000

15000

20000

25000

Pro

vin

si S

um

ate

ra U

tara

Pro

vin

si J

awa

Bar

at

Pro

vin

si J

awa

Tim

ur

Pro

vin

si J

awa

Ten

gah

Pro

vin

si S

ula

wes

i Se

lata

n

Pro

vin

si S

um

ate

ra S

elat

an

Pro

vin

si N

usa

Ten

ggar

a Ti

mu

r

Pro

vin

si S

ula

wes

i Te

ngg

ara

Pro

vin

si K

alim

anta

n B

arat

Pro

vin

si M

alu

ku

Pro

vin

si S

um

ate

ra B

arat

Pro

vin

si A

ceh

Pro

vin

si N

usa

Ten

ggar

a B

arat

Pro

vin

si R

iau

Pro

vin

si J

amb

i

Pro

vin

si B

en

gku

lu

Pro

vin

si K

alim

anta

n T

enga

h

Pro

vin

si S

ula

wes

i Te

nga

h

Pro

vin

si L

amp

un

g

Pro

vin

si P

apu

a

Pro

vin

si K

alim

anta

n S

elat

an

Pro

vin

si K

alim

anta

n T

imu

r

Pro

vin

si B

ante

n

Pro

vin

si G

oro

nta

lo

Pro

vin

si S

ula

wes

i Uta

ra

Pro

vin

si M

alu

ku U

tara

Pro

vin

si P

apu

a B

arat

Pro

vin

si B

ali

Pro

vin

si S

ula

wes

i Bar

at

Pro

vin

si B

angk

a B

elit

un

g

Pro

vin

si D

I Yo

gyak

arta

Pro

vin

si K

alim

anta

n U

tara

Pro

vin

si K

ep

ula

uan

Ria

u

Pro

vin

si D

KI J

akar

ta

Jumlah Usulan Tertinggi Usulan Rata-rata Usulan Terendah

• Total Usulan per 2 April 2018 (dua minggu pengusulan) ialah 240.379 Usulan

• Rata-rata usulan daerah per 2 April 2018 (dua minggupengusulan) ialah 444 Usulan

• Terdapat 14 Daerah (2 Provinsi, 1 Kota, 11 Kabupaten) yang tersebar di 9 Provinsi (Jabar, Sumsel, NTT, Kalteng, Papua, Sulut, Malut, Bali, DKI Jakarta) belummengusulkan per 26 Maret 2018, dengan rincianberikut:

Nama Daerah

Provinsi DKI Jakarta

Kab. Purwakarta

Kota Cimahi

Kab. Pulang Pisau

Provinsi Sulawesi Utara

Kab. Minahasa Tenggara

Kab. Badung

Nama Daerah

Kab. Sikka

Kab. Nduga

Kab. Dogiyai

Kab. Puncak

Kab. Deiyai

Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Nama Provinsi Nama Daerah Minggu 1 Minggu 2 Besar Usulan Delta

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Flores Timur 302 302 5.947.040.646.499.690.000 0,0

Provinsi Sulawesi Utara Kab. Bolaang Mongondow Selatan 84 129 14.400.336.818.980.400 6,4

Provinsi Bali Kab. Tabanan 199 689 403.011.344.708.400 70,0

Provinsi Maluku Kab. Seram Bagian Timur 467 580 75.402.006.791.546 16,1

Provinsi Jawa Tengah Kota Surakarta 170 294 43.268.364.960.983 17,7

Provinsi Papua Kab. Waropen 26 124 31.862.336.245.522 14,0

Provinsi Aceh Kab. Aceh Singkil 1 72 15.625.528.500.000 10,1

Provinsi Jawa Timur Kab. Ngawi 2284 2458 12.710.369.955.610 24,9

Provinsi Nusa Tenggara Timur Kab. Malaka 459 594 8.452.365.111.810 19,3

Nama Provinsi Nama Daerah Minggu 1 Minggu 2 Besar Usulan Delta

Provinsi Banten Kota Tangerang Selatan 142 143 130.000.000 0,1

Provinsi Sulawesi Barat Kab. Mamasa 2 2 300.000.000 0,0

Provinsi Kalimantan Barat Kab. Bengkayang 0 2 640.000.000 0,3

Provinsi Sumatera Utara Kab. Nias Barat 4 2 1.750.000.000 -0,3

Provinsi Jawa Timur Kota Batu 0 13 2.574.750.000 1,9

Provinsi Banten Kab. Lebak 1211 1212 3.112.000.000 0,1

Provinsi Papua Kab. Mamberamo Tengah 0 3 3.888.000.000 0,4

Provinsi Aceh Kab. Simeulue 1 1 4.000.000.000 0,0

Provinsi Sumatera Selatan Kota Prabumulih 0 3 4.568.898.000 0,4

Provinsi Papua Barat Provinsi Papua Barat 16 16 5.193.700.000 0,0

PERKEMBANGAN NILAI USULAN DAERAH Status 2 April 2018

• Besar Usulan per 2 April 2018 (dua minggupengusulan) ialah5.962.271.312.579.590.000 (5,9 Juta Trilyun Rupiah),

• Usulan Tertinggi adalah Kab. Flores Timur5.947.040.646.499.690.000 (5,9 Juta Trilyun Rupiah), yang disebabkan olehUsulan Bidang Pertanian

• Usulan Terendah Bukan Noladalah Kota Tangerang Selatan 130.000.000(130 Juta Rupiah) dengantotal 143 Usulan

PERSEBARAN PERSENTASE DAERAH KRITISStatus 2 April 2018

• Daerah Kritis (berwarna Merah) merupakan Daerah yang memiliki jumlah usulan dibawah kuartil bawahusulan nasional. Persen Kritis (%) perbandingan daerahkritis terhadap total daerah yang ada di wilayahProvinsi;

• Provinsi yang memiliki Persentase Daerah Kritis yang tinggi, diharapkan lebih aktif mendorong OPD/Daerah Kabupaten/Kota untuk mengusulkan;

• Provinsi yang memiliki Persentase Daerah denganUsulan Tinggi diharapkan dapat memonitor Usulansupaya tetap dalam batas wajar.

Wilayah Provinsi kritis sedang tinggi

Provinsi DKI Jakarta 100,00% 0,00% 0,00%

Provinsi Papua 56,67% 36,67% 6,67%

Provinsi Banten 55,56% 11,11% 33,33%

Provinsi Papua Barat 50,00% 35,71% 14,29%

Provinsi Sulawesi Utara 43,75% 56,25% 0,00%

Provinsi Jawa Timur 43,59% 38,46% 17,95%

Provinsi Bali 40,00% 40,00% 20,00%

Provinsi Kepulauan Riau 37,50% 62,50% 0,00%

Provinsi Jawa Barat 35,71% 32,14% 32,14%

Provinsi Lampung 31,25% 56,25% 12,50%

Provinsi Sumatera Barat 30,00% 55,00% 15,00%

Provinsi Sulawesi Barat 28,57% 42,86% 28,57%

Provinsi Kalimantan Timur 27,27% 54,55% 18,18%

Provinsi Kalimantan Barat 26,67% 20,00% 53,33%

Provinsi Bangka Belitung 25,00% 62,50% 12,50%

Provinsi Riau 23,08% 30,77% 46,15%

Provinsi Aceh 20,83% 66,67% 12,50%

Provinsi kritis sedang tinggi

Provinsi Maluku 0,00% 58,33% 41,67%

Provinsi Bengkulu 0,00% 63,64% 36,36%

Provinsi Nusa Tenggara Barat 0,00% 63,64% 36,36%

Provinsi Gorontalo 0,00% 71,43% 28,57%

Provinsi Kalimantan Utara 0,00% 83,33% 16,67%

Provinsi Kalimantan Selatan 7,14% 78,57% 14,29%

Provinsi Sulawesi Tengah 7,14% 78,57% 14,29%

Provinsi Jambi 8,33% 33,33% 58,33%

Provinsi Sulawesi Tenggara 11,11% 50,00% 38,89%

Provinsi Sulawesi Selatan 12,00% 60,00% 28,00%

Provinsi Sumatera Selatan 16,67% 27,78% 55,56%

Provinsi DI Yogyakarta 16,67% 66,67% 16,67%

Provinsi Nusa Tenggara Timur 17,39% 56,52% 26,09%

Provinsi Sumatera Utara 17,65% 38,24% 44,12%

Provinsi Maluku Utara 18,18% 72,73% 9,09%

Provinsi Jawa Tengah 19,44% 63,89% 16,67%

Provinsi Kalimantan Tengah 20,00% 60,00% 20,00%

38

ISU DAN KENDALA

PROSES PENGUSULAN

LAINNYA • Informasi mengenai periode input

• Mekanisme koordinasi dengan

OPD (sosialisasi Bappeda kepada

OPD)

• Mekanisme verifikasi Bappeda

DATA • Perubahan database desa dan

kecamatan

• Tidak semua bidang memiliki data

referensi

• Masih on progress data referensi

bidang jalan reguler

• Perubahan data referensi seperti

nama sekolah dan fasilitas

kesehatan

SUBSTANSI • Kesesuaian Lokpri

• Adanya subbidang Perpustakaan dan

Olahraga

• Mekanisme Pengadaan (untuk usulan

bidang seperti irigasi yg sangat detail)

Teknis Pengisian

• Pengisian “kode detail rincian dan

nomenklatur detail rincian” untuk bidang

tanpa data referensi (masih tidak seragam)

• Pengisian untuk usulan bersifat lintas

wilayah atau satu wilayah

• Pengisian nominal

• Upload TOR, penggunaan template yang

telah diberikan, dan penggabungan

beberapa usulan dalam satu TOR

• Input Data Teknis

• Perbedaan Satuan (volume)

• Pengisian unit cost

• Pengisian cakupan detail (contoh bidang

kesehatan dan pertanian)

APLIKASI • Keterbatasan Akses Internet

• Penambahan user dan

tagging role

REPUBLIK INDONESIA

Slide - 39