Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda...KUISIONER PENYUSUNAN FORMASI TENAGA TEHNIS...

3

Transcript of Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda...KUISIONER PENYUSUNAN FORMASI TENAGA TEHNIS...

Page 1: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda...KUISIONER PENYUSUNAN FORMASI TENAGA TEHNIS PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI 1. JUMLAH PERKARA TAHUN GUGATAN 2012 2013 2014 2015
Page 2: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda...KUISIONER PENYUSUNAN FORMASI TENAGA TEHNIS PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI 1. JUMLAH PERKARA TAHUN GUGATAN 2012 2013 2014 2015
Page 3: Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum - Beranda...KUISIONER PENYUSUNAN FORMASI TENAGA TEHNIS PERADILAN UMUM PENGADILAN TINGGI 1. JUMLAH PERKARA TAHUN GUGATAN 2012 2013 2014 2015

FORMASI UMUM CALON HAKIM PERADILAN UMUM NO NO …

FORMASI UMUM CALON HAKIM PERADILAN UMUM NO NO …

KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM MAKALAHdigilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi Badan Peradilan...disebut “kompetensi relatif” suatu pengadilan, seperti dalam hukum acara pidana

KOMPETENSI BADAN PERADILAN UMUM MAKALAHdigilib.uinsgd.ac.id/32259/1/Kompetensi Badan Peradilan...disebut “kompetensi relatif” suatu pengadilan, seperti dalam hukum acara pidana

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN … SASI... · peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG DAN PERATURAN … SASI... · peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERJANJIAN DALAM MENENTUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH OLEH PERADILAN AGAMA, PERADILAN UMUM DAN LEMBAGA NON LITIGASI

KEDUDUKAN UNDANG-UNDANG DAN PERJANJIAN DALAM MENENTUKAN PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARI’AH OLEH PERADILAN AGAMA, PERADILAN UMUM DAN LEMBAGA NON LITIGASI

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA … · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi,

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA … · Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana ditegaskan kembali tentang pembinaan tehnis peradilan, organisasi,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAHKAMAH … · 2016-12-19 · Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG MAHKAMAH … · 2016-12-19 · Agung dan badan peradilan di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer,

KEBIJAKAN PERADILAN UMUM OLEH DIREKTUR JENDERAL …pt-banten.go.id/...KEBIJAKAN+PERADILAN+UMUM+-+Dirjen+Badilum… · DAN KEBIJAKAN PERADILAN UMUM OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN

KEBIJAKAN PERADILAN UMUM OLEH DIREKTUR JENDERAL …pt-banten.go.id/...KEBIJAKAN+PERADILAN+UMUM+-+Dirjen+Badilum… · DAN KEBIJAKAN PERADILAN UMUM OLEH DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN

LAPORAN AKHIR PENGADILAN NEGERRI MUNGKIDpn-kediri.go.id/files/SKM/2016/1/LAPORAN_SURVEY_IKM_JUNI...Peradilan Umum serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, salah

LAPORAN AKHIR PENGADILAN NEGERRI MUNGKIDpn-kediri.go.id/files/SKM/2016/1/LAPORAN_SURVEY_IKM_JUNI...Peradilan Umum serta Reformasi Birokrasi di lingkungan Badan Peradilan Umum, salah

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG …eprints.walisongo.ac.id/3821/4/102211034_Bab3.pdf · dan Hak Asasi Manusia R.I. DerektoratJendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan

BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG …eprints.walisongo.ac.id/3821/4/102211034_Bab3.pdf · dan Hak Asasi Manusia R.I. DerektoratJendral Badan Peradilan Umum dan Peradilan

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Tahunan … · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Tahunan … · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. file1 BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. Pengadilan Militer setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (One roof system)

BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. file1 BAB I PENDAHULUAN A. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN. Pengadilan Militer setelah menjadi satu atap di bawah Mahkamah Agung (One roof system)

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM · [TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan Hukum Acara Peradilan

TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM · [TUJUAN INSTRUKSIONAL UMUM Mata Kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Mahasiswa dapat mengetahui, memahami, dan menjelaskan Hukum Acara Peradilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 · Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2015 · Penyelenggaraan kekuasaan Kehakiman tersebut diserahkan kepada badanbadan peradilan (Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan

pn-kotobaru.go.id · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan. Peradilan Umum merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sekaligus sebagai peradilan negara, menerapkan

pn-kotobaru.go.id · 1 BAB I PENDAHULUAN A. Kebijakan Umum Peradilan. Peradilan Umum merupakan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung sekaligus sebagai peradilan negara, menerapkan

BAB I P E N D A H U L U A N A. Kebijakan Umum Peradilan Tahunan 2015.pdfA. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Agama secara konstitusional merupakan salah satu dari empat badan peradilan

BAB I P E N D A H U L U A N A. Kebijakan Umum Peradilan Tahunan 2015.pdfA. Kebijakan Umum Peradilan Pengadilan Agama secara konstitusional merupakan salah satu dari empat badan peradilan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 48 Tahun... · 2015. 8. 19. · Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 48 Tahun... · 2015. 8. 19. · Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

KETENTUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

KETENTUAN UMUM PERADILAN TATA USAHA NEGARA

bawas.mahkamahagung.go.id€¦ · HRM. Anton Suyatno, S.H. M.Hum JABATAN Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Pembinaan

bawas.mahkamahagung.go.id€¦ · HRM. Anton Suyatno, S.H. M.Hum JABATAN Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Direktur Pembinaan

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

Susunan dan Kekuasaan Badan Peradilan Umum dan Khusus

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN …digilib.uin-suka.ac.id/9267/31/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf · kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa dan memutus

KEWENANGAN PERADILAN AGAMA DAN PERADILAN …digilib.uin-suka.ac.id/9267/31/BAB I, V, DAFTAR PUSTAKA.pdf · kewenangan peradilan agama dan peradilan umum dalam memeriksa dan memutus