DIREKTORAT APARATUR NEGARA BAPPENAS -...
Transcript of DIREKTORAT APARATUR NEGARA BAPPENAS -...
-
DIREKTORAT APARATUR NEGARA BAPPENAS
Disampaikan dalam Rakornas Sistem Informasi Kearsipan Nasional danJaringan Kearsipan Nasional
Hotel de Rivier, Jakarta, 24 September 2014
1
-
2
1. RANCANGAN RT-RPJMN 2015-2019 - REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
2. PENYEMPURNAAN ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA DALAM RPJMN 2015-2019
3. PENGUATAN SIKN DAN JIKN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
4. LAMPIRANa. Rekapitulasi Anggaran ANRIb. Pemeringaktan e-Government Indonesia
OUTLINE
-
3
1. RANCANGAN RT-RPJMN 2015-2019 REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
-
4
GEOPOLITIK, GEOEKONOMI, BONUS DEMOGRAFI, AGENDA PASKA 2015, PERUBAHAN IKLIM
POLHUKAM EKONOMI KESRA SDA-LH DAERAH
Reformasi Birokrasi
Tertib hukum Anti korupsi Demokrasi Stabilitas DN
TranformasiStruktur
Resiliensi: Pangan, Energi dan Air
Infrastruktur Inovasi
Mutu SDM Kemiskinan Pemerataan Kesempatan
kerja SJSN
Pengelolaan SDA dan biodiversity
Kelautan Mitigasi &
AdaptasiPerubahan Iklim
Pemerataan SPM terpenuhi Perkotaan -
Perdesaan Pelaksanaan
Desentralisasi
KERANGKA PELAKSANAAN/DELIVERY MECHANISM
Kerangka Pendanaan:APBN dan Non-APBN
Kerangka Regulasi KerangkaKelembagaan
Amanat RPJP (untuk RPJMN III): Memantapkan pembangunan secara menyeluruh di berbagai bidang dengan menekankan pencapaian daya
saing kompetitif perekonomian berlandaskan keunggulan SDA dan SDM berkualitas, serta kemampuan IPTEK yang terus meningkat
Membutuhkan comprehensive reform
Not Business as Usual (out of the box)
Prinsip berkelanjutan Terpadu, tidak sendiri-sendiri
2025-2030Landasan
utk Menuju Negara Maju
Tema RPJMN 2015-2019
Pembangunan yang Kuat,
Inklusif dan Berkelanjutan
KERANGKA PIKIR RANCANGAN TEKNOKRATIS (RT) RPJMN 2015 2019
-
5
PERANAN BIROKRASI DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL
Birokrasi yang baik meningkatkan daya saing dengan cara meningkatkan ikliminvestasi yang dapat merangsang inovasi dan pertumbuhan;
Birokrasi yang baik juga mendukung keberhasilan pembangunan di berbagaibidang;
Sebaliknya, birokrasi yang buruk akan menghambat pembangunan dan sumberketidakadilan suburnya rente ekonomi serta tertekannya akses untukmeningkatkan kapasitas dan memanfaatkan kesempatan
Birokrasi yang buruk juga menciptakan ekonomi biaya tinggi, melalui:
1. Biaya korupsi (baik financial maupun non financial);
2. Biaya kepatuhan terhadap hukum dan aturan yang membebani (business-unfriendly regulations);
3. Biaya dan keterlambatan dalam mengurus ijin, lisensi, dan persetujuan-persetujuan yang diperlukan;
4. Biaya ketidakpastian hukum yang mengakibatkan meningkatnya resikobisnis.
-
Eq
uit
y
Gro
wth
Pembangunan Bidang Polhukhankam sebagai pra kondisi bagi peningkatan daya saing nasional dan pencapaian keberhasilan pembangunan nasional di berbagai bidang
Indonesia yg Mandiri, Maju, Adil dan Makmur
Pembangunan yang Kuat, Inklusif, dan Berkelanjutan (2015-2019)
Daya Saing Nasional (berlandaskan SDA, SDM, IPTEK)
PEMBANGUNAN SEKTOR DAN WILAYAH
PendidikanKesehatan
Ketahanan PanganKetahanan EnergiInovasi Teknologi
InfrastrukturSinergi Antar Daerah dan Antar Pusat-Daerah
PANCASILA - UUD 1945 - NKRI BHINNEKA TUNGGAL IKA
Kerangka Pikir Membangun
Landasan yang Kokoh Bagi Pembangunan
DemokratisasiKeadilan dan
Kepastian Hukum
Regulasi Berkualitas
Birokrasi yang Profesional
Kondisi Aman dan Damai
LANDASAN PEMBANGUNAN
-
EoDB2014
CTRY RANK
SGP 1
MYS 6
THA 18
BRN 59
RUS 92
CHN 96
VNM 99
PHL 108
BRA 116
IDN 120
IND 134
KHM 137
LAO 159
MMR 182
CPI2013
CTRY SCORE
SGP 86
BRN 60
MYS 50
BRA 42
CHN 40
IND 36
PHL 36
THA 35
IDN 32
VNM 31
RUS 28
LAO 26
MMR 21
KHM 20
CoC2012
CTRY SCORE
SGP 2,15
BRN 0,64
MYS 0,30
BRA -0,07
THA -0,34
CHN -0,48
IND -0,57
VNM -0,56
IDN -0,66
PHL -0,58
RUS -1,01
LAO -1,04
KHM -1,04
MMR -1,12
GOV. EFF.2012
CTRY SCORE
SGP 2,15
MYS 1,01
BRN 0,83
THA 0,21
PHL 0,08
CHN 0,01
BRA -0,12
IND -0,18
IDN -0,29
VNM -0,29
RUS -0,43
KHM -0,83
LAO -0,88
MMR -1,53
GCR (TOTAL)2014-2015
CTRY RANK
SGP 2
MYS 20
CHN 28
THA 31
IDN 34
PHL 52
RUS 53
BRA 57
VNM 68
IND 71
LAO 93
KHM 95
MMR 134
BRN -
GCR (INST.)2014-2015
CTRY RANK
SGP 3
MYS 20
CHN 47
LAO 63
IDN 53
PHL 67
IND 70
THA 84
VNM 92
BRA 94
RUS 97
KHM 119
MMR 136
BRN -
EoDB : Ease of Doing Business (IFC, WB) (2014)CPI : Corruption Perception Index (TI)CoC : Control of Corruption (WB)Gov. Eff. : Government Effectiveness Index (WB)GCR : Global Competitiveness Report (WEF)GCR (Inst.): Global Competitiveness Report (Variabel Institution) - WEF
SGP: SingaporeMYS: MalaysiaTHA: ThailandBRN: BruneiCHN: ChinaVNM: Vietnam
RUS: RussiaIDN: IndonesiaBRA: BrazilIND: IndiaKHM: CambodiaPHL: Philipina
LAO: LaosMMR: Myanmar
BEBERAPA INDIKATOR KUALITAS BIROKRASI
-
6. Ketidakstabilan politik
7. Peraturan mata uang asing
8. Etika kerja yang buruk
9. Tingkat pajak
10. Inkonsistensi kebijakan
11. Peraturan buruh yang membatasi
No 2010 2011 2012 2013 2014
1Birokrasi pemerintah
KorupsiBirokrasi pemerintah
Korupsi Korupsi
2 KorupsiBirokrasi pemerintah
KorupsiBirokrasi Pemerintah
Akses pembiayaan
3 Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Infrastruktur Inflasi
4Akses pembiayaan
Ketidakstabilan politik
Etika kerja burukAkses pada pembiayaan
Birokrasi pemerintah
5 Inflasi Akses pembiayaanPeraturan ketenagakerjaan
Peraturan buruh yang membatasi
Infrastruktur
1. Korupsi
2. Akses pada pembiayaan
3. Inflasi
4. Birokrasi pemerintah yang tidak efisien
5. Infrastruktur yang tidak memadai
12. Kriminalitas dan pencurian
13. Tenaga kerja terdidik yang tidak memadai
14. Peraturan Pajak
15. Rendahnya kesehatan masyarakat
16. Rendahnya kemampuan berinovasi
THE MOST PROBLEMATIC FACTORS IN DOING BUSINESS Indonesia (WEF, Global Competitiveness Report 2014)
-
ARAH KEBIJAKAN DAN TAHAPAN APARATUR NEGARA DALAM RPJPN 2005-2025
Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui REFORMASI BIROKRASI untuk meningkatkanprofesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusatmaupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.
RPJMN 4 (2020-2025)RPJMN 1 (2005-2009) RPJMN 2 (2010-2014) RPJMN 3 (2015-2019)
Pemb. di bidang aparaturnegara diarahkan padapelayanan kpd masy. yang semakin membaik dg meningkatnyapenyelenggaraandesentralisasi dan otda yangtercermin dgn terjaminnyakonsistensi seluruhperaturan pusat dan daerahdan tdk bertentangan dgnperaturan dan perundang-undangan yg lebih tinggi, serta tertatanyakelembagaan birokrasi dlmmendukung percepatanterwujudnya tatakepemerintahan yang baik.
Pembangunan dibidang aparaturnegara diarahkanpada kualitaspelayanan publikyang lebih murah, cepat, transparan, dan akuntabelserta makinmeningkat yang ditandai denganterpenuhinyastandarpelayananminimum disemua tingkatanpemerintah.
Pembangunan dibidang aparaturnegara diarahkanpadaprofesionalismeaparatur negaradi pusat dandaerah yang makin mampumendukungpembangunannasional.
Pembangunan dibidang aparaturnegara diarahkanpada terwujudnyatatakepemerintahanyang baik, bersih, dan berwibawayang berdasarkanhukum, sertabirokrasi yang profesional dannetral.
9
-
RP
JPN
20
05
-20
25
SASARAN POKOKRPJMN III
Aparatur negarayang profesional dan berkinerja dipusat dan daerah
yang mampumendukung
pembangunannasional
CAPAIAN DAN EVALUASI:
Opini WTP, Procurement; Kemudahan Berusaha; SPM; PTSP; Reformasi Birokrasi; Akuntabilitas Kinerja
ASPIRASI PUBLIK: Transparansi Akuntabilitas Partisipasi Kinerja Pelayanan yang
berkualitas
ISU STRATEJIKRPJMN 2015-2019
GLOBALISASI Ketidakpastian Integrasi Ekonomi Kompetisi Global (Middle Income Trap, AEC, Asian Century)
REVOLUSI ICT Dampak e-Govt Faster, Cheaper,
Better Keterbukaan
Informasi
Faktor Eksternal
- DEMOKRATISASI- DESENTRALISASI Partisipasi Pro Rakyat Keadilan Sosial
BIROKRASI KKN Tidak Efisien/
Efektif Kapasitas Rendah Politisasi Birokrasi
Faktor Internal
PEMERINTAHAN YANG BERSIH
DAN AKUNTABEL
PEMERINTAHAN YANG
TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN
EFISIEN
PA
NC
AS
ILA
& U
UD
45 Daya
Saing
Ban
gsa
Kem
akmu
ranEko
no
mi
Kese
jahteraan
Rakyat
PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS
Rancangan Teknokratik Reformasi Birokrasi dan Tata
Kelola dalam RPJMN 2015-2019V
ISI,
MIS
I D
AN
AG
EN
DA
C
AP
RE
S-C
AW
AP
RE
S
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: [email protected]
10
-
SASARAN REFORMASI BIROKRASI
1. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel
2. Terwujudnya birokrasi yang efektif dan efisien
3. Terwujudnya birokrasi yang mampu memberikan pelayanan yang berkualitas
11
-
12
PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
INTEGRITAS BIROKRASI
SISTEM PENGAWASAN
AKUNTABILI-TAS
KEUANGAN DAN KINERJA
PENGADAAN BARANG/
JASA
1. Peningkatan integritas birokrasi
2. Peningkatan independensi, profesionalisme dan sinergi pengawasan
3. Peningkatan akuntabilitas keuangan dan kinerja pemerintah
4. Peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa pemerintah
SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, yang akan dicapai melalui arah kebijakan:
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: [email protected] 12
NO. INDIKATOR BASELINE 2014 TARGET 2019
1. % Instansi yang memperoleh opini WTP K/L: 74% K/L: 95%
Prov: 23% Prov: 80%
Kab: 18% Kab: 40%
2. % Instansi yang memperoleh skor LAKIP B K/L: 39,3% K/L: 90%
Prov: 27,3% Prov: 75%
Kab/Kota:0,8% Kab/Kota:30%
-
13
PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN,
EFEKTIF, DAN EFISIEN
KELEMBA-GAAN
TATALAKSANA
MANAJEMEN ASN
MANAJEMEN KINERJA
KAPASITAS PENGELO-
LAAN KEBIJAKAN
KEPEMIMPINAN BIROKRASI
EFISIENSI BELANJA
APARATUR
KUALITAS RB
1. Mewujudkan kelembagaan pemerintah yang efektif, efisien, dan sinergis2. Mewujudkan bisnis proses pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif berbasis e-government 3. Menerapkan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit4. Menerapkan sistem manajemen kinerja pembangunan nasional yang efektif5. Mewujudkan pengelolaan kebijakan yang transparan, partisipatif, efektif dan efisien6. Mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif7. Meningkatkan efisiensi penyelenggaraan birokrasi8. Memantapkan kualitas pengelolaan reformasi birokrasi K/L/Pemda
Terwujudnya pemerintahan yang transparan, efektif, dan efisien, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:
SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF DAN EFISIEN
13
NO. INDIKATOR BASELINE 2014 TARGET 2019
1. Indeks Reformasi Birokrasi
Nasional: - Nasional: 83,48
K/L: - K/L:
Provinsi: - Provinsi:
Kab/Kota: - Kab/Kota
2. Indeks ProfesionalitasASN
Nasional: 76 Nasional: 86
K/L: - K/L: -
Provinsi: - Provinsi: -
Kab/Kota: - Kab/Kota: -
3 Indeks e-Government Nasional
K/L: 2,66 K/L: 3,4
Provinsi: 2,2 Provinsi:
Kab/Kota2,2 Kab/Kota
-
14
PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN PUBLIK
KELEMBAGAAN
PENGENDALIAN KINERJA
1. Penguatan kelembagaan pelayanan publik
2. Penguatan kapasitas pengendalian kinerja pelayanan publik
Meningkatnya kualitas pelayanan publik, yang akan dicapai dengan arah kebijakan:
SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
DIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS: [email protected] 14
NO. INDIKATOR BASELINE 2014 TARGET 2019
1. Indeks Integritas Pelayanan Publik (Pusat, Daerah) Pusat: 7,37 Pusat: 9,0
Daerah: 6,71 Daerah: 8,5
2. Survey Kepuasan Pelanggan K/L, Prov, Kab/Kota K/L: - K/L: 95%
Provinsi: - Provinsi: -
Kab/Kota: - Kab/Kota: -
-
VISI, MISI DAN AGENDA CAPRES DAN CAWAPRES TERPILIH 2015-2019TERKAIT REFORMASI BIROKRASI DAN TATA KELOLA
SASARAN JOKOWI JUSUF KALLA
SASARAN 1: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG BERSIH DAN AKUNTABEL
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan.2. Mewajibkan instansi pemerintah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses
informasi publik.3. Netralitas penyelenggara negara dapat ditegakkan.4. Penerapan Sistem Integritas Nasional (SIN)
SASARAN 2: TERWUJUDNYA PEMERINTAHAN YANG TRANSPARAN, EFEKTIF, DAN EFISIEN
1. Pelaksanaan agenda Reformasi Birokrasi secara konsisten dan membuat payung hukum RB yang lebih kuat.
2. Mensinergikan tata-kelola pemerintahan sejalan dengan desentralisasi.3. Melakukan restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk, baik di kelembagaan
pemerintah pusat yang berada di bawah Presiden maupun kelembagaan pemda. 4. Perubahan tata kelembagaan nasional, dari berbasis sektor menjadi berbasis kewilayahan.5. Melakukan pengurangan overhead cost (biaya rutin) untuk pelayanan publik. 6. Meningkatkan kapasitas pemerintah nasional untuk lebih menjalankan fungsi pembinaan dan
pengawasan.7. Penciptaan struktur ketatanegaraan dan tata pemerintahan yang good and clean governance.8. Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara (ASN)9. Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik.
SASARAN 3: MENINGKATNYA KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
1. Peningkatan indikator peringkat Ease of Doing Business menjadi terkemuka di tingkat Asia.2. Menciptakan layanan satu atap untuk investasi, efisiensi perijinan bisnis menjadi maksimal
15 hari. 3. Meningkatkan kompetensi aparatur pelayanan.4. Memperkuat monitoring dan supervisi atas kinerja pelayanan publik, serta membuka ruang
partisipasi publik melalui citizen charter.5. Penguatan desa, kelurahan, dan kecamatan, sebagai ujung tombak pelayanan publik.6. Mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi melaui teknologi informasi yang
transparanDIREKTUR APARATUR NEGARA, BAPPENAS:
-
16
2. PENYEMPURNAAN ARSITEKTURPROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA DALAM RPJMN 2015-2019
-
17
KEBIJAKAN K/L
PROGRAM
KEGIATAN
PRIORITAS
PROGRAM LINTAS
STRUKTUR PERENCANAAN
SASARAN STRATEGIS K/L(IMPACT/ OUTCOME)
SASARAN PROGRAM
(OUTCOME)
SASARAN KEGIATAN
(OUTPUT)
IK SASARAN STRATEGIS
INDIKATORKINERJA
PROGRAM
INDIKATOR KINERJA
KEGIATAN
TARGET
TARGET
TARGET
SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONAL
IK SASARAN PEMBANGUNAN
NASIONALTARGET
STRUKTUR KINERJA
N A S I O N A L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI ES
1*)
UNIT KERJA ES 2*)
BAGIAN ANGGARAN/ ORGANISASI
PROGRAM
KEGIATAN
SUB-FUNGSI
FUNGSI
STRUKTUR ORGANISAS
I
STRUKTUR ANGGARAN
KABINET
ARSITEKTUR PROGRAM, KEGIATAN DAN KINERJA(Program Lintas, Kegiatan Prioritas Strategis, dan Penyesuaian Terminologi)
1
2
3
-
1818
Dalam perumusan sasaran pembangunan menggunakanpendekatan Kerangka Logis
Kerangka logis adalah kerangka pikir yang menggambarkanhubungan antara masukan, proses, sasaran/produk dan
keluaran.
Kerangka logis dapat digunakan pada perumusan setiaptingkatan sasaran (K/L, Program dan Kegiatan).
Syarat: Dengan asumsi berdiri pada posisi yang sama
MASUKAN PROSES KELUARAN OUTCOME IMPACT
PERUMUSAN SASARAN PEMBANGUNAN
-
19
KERANGKA PENJABARAN SASARAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Catatan: Bagi K/L yang terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional (Impact) dalam RPJMN maka K/L harus dapat
menjabarkan ke dalam sasaran strategis Kementerian/Lembaga (Outcome). Sedangkan, bagi K/L yang tidak terkait dengan Sasaran Pembangunan Nasional dalam RPJMN maka Sasaran Strategis
K/Lakan dicantumkan dalam RPJMN.
-
20
MEKANISME PENYUSUNAN RENSTRA K/L
-
21
PENDANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Kebijakan Perencanaan Pembangunan (UU 25 Tahun 2004 pasal 4): - Kerangka regulasi; dan - Kerangka pendanaan
SWASTA (NON APBN)
PEMERINTAH (APBN & APBD)
Penerimaan Dalam Negeri
Hibah
Kredit Perbankan
Luar NegeriPenerbitan
Saham & Obligasi
SKEMA PENDANAAN PEMBANGUNAN: KERJASAMA PEMERINTAH DAN SWASTA (KPS)/PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP (PPP) CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)
Penerimaan Perpajakan
Penerimaan Negara
Bukan Pajak
Penerimaan Pembiayaan
Pembiayaan DN
Pembiayaan LN
Perbankan DN
Non Perbankan DN
Pinjaman Proyek
Pinjaman Program
Dana Internal
FDI, Equity Capital FDI, Pinjaman (Loan) Others, Pinjaman
(loan)
PEMENUHAN KEBUTUHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
Kerangka Regulasi
Kerangka Pendanaan
21
-
22
Penambahan dan Penyempurnaan dalam Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2015-2019, meliputi ketentuan-ketentuan antara lain:
1. Kerangka Regulasi
2. Kerangka Kelembagaan
3. Penyempurnaan Arsitektur Program dan Kegiatan Penyusunan Program Lintas. Penyusunan Kegiatan Prioritas Strategis. Terminologi, Pendefinisian Sasaran dan Standarisasi Output
4. Kerangka Pendanaan
5. Mekanisme Penelaahan Renstra K/L oleh Kementerian PPN/Bappenas.
6. Sistematika Penulisan Renstra K/L dan Matriks Kinerja dan Pendanaan.
HAL-HAL BARU TERKAIT PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015-2019
22
-
TINDAK LANJUT PENYUSUNAN RENSTRA K/L 2015 - 2019
A. Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra K/L 2015 - 2019 Dipersiapkan untuk disampaikan kepada Menteri Baru Mengacu pada Rancangan Teknokratik RPJMN 2015 2019 Mengacu pada Pedoman Penyusunan Renstra K/L 2015 2019
Kerangka Regulasi Kerangka Kelembagaan Kerangka Pendanaan
o Menggunakan Pagu Angaran 2015 dengan dasar perhitunganmenggunakan RKA-K/L 2014
o Kebijakan baru dijabarkan dalam 2016 2019 (penyesuaian di 2015 akan dilakukan jika ada resource tambahan dipercepat/ditarik dari 2016 2019)
o Mempertimbangkan Efektivitas, Efisiensi dan Kapasitas Implementasi
Agustus2014
Oktober2014
Januari2015
April 2015
Penyusunan Rancangan Teknokratik Renstra
K/L 2015 2019
Penyusunan RancanganAwal Renstra K/L
2015 - 2019
Penyesuaian dan Penetapan Renstra
K/L 2015 - 2019
23
-
24
3. PENGUATAN SIKN DAN JIKN DALAM KERANGKA PEMBANGUNAN NASIONAL
-
KEBIJAKAN KEARSIPAN NASIONAL
1. Pembinaan terhadap pencipta arsip pusat dan daerah, lembaga kearsipan provinsi, kabupaten/kota, dan perguruan tinggi;
2. Pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis;
3. Pembanguan SKN, SIKN dan pembentukan JIKN;
4. Organisasi, terdiri dari unit kearsipan pada penciptaan arsip dan lembaga kearsipan;
5. Pengembangan SDM kearsipan;
6. Prasarana dan sarana kearsipan;
7. Pelindungan dan penyelamatan arsip;
8. Sosialisasi kearsipan;
9. Kerjasama dan
10. Pendanaan
(sumber: UU No. 43/2009 tentang Kearsipan, pasal 7)
25
-
26
PEMBANGUNAN SIKN
ANRI menyelenggarakan kearsipan yang komprehensif dan terpadu melalui SKN untuk menjaga autentisitas dan keutuhan arsip
SKN berlaku untuk pengelolaan arsip dinamis dan arsip statis
Fungsi SKN :
1. mengidentifikasi keberadaan arsip yang dimiliki dan keterkaitan informasi di semua organisasi kearsipan;
2. menghubungkan keterkaitan arsip sebagai satu keutuhan informasi; dan
3. menjamin ketersediaan arsip autentik, utuh, dan terpercaya.
(sumber: UU No. 43/2009, psl 10-11)
26
-
27
ANRI membangun SIKN untuk memberikan informasi yang autentik dan utuh dalam mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen penyelenggaraan negara, memori kolektif bangsa dan simpul pemersatu bangsa dalam kerangka dalam kerangka NKRI;
Dalam pelaksanaan fungsi SIKN, ANRI membentuk JIKN;
Fungsi SKN :
1. mewujudkan arsip sebagai tulang punggung manajemen
penyelenggaraan negara;
2. menjamin akuntabilitas manajemen penyelenggaraan negara;
3. menjamin penggunaan informasi hanya kepada pihak yang
berhak;
4. menjamin ketersediaan arsip sebagai memori kolektif bangsa
(sumber: UU No. 43/2009, psl 12-13)
27
Lanjutan...
-
PEMBENTUKAN JIKN
28
JIKN berfungsi untuk meningkatkan:
a. Akses dan mutu layanan kearsipan kepada masyarakat;
b. Kemanfaatan arsip bagi kesejahteraan rakyat
c. Peran serta masyarakat dalam bidang kearsipan
Penyelenggara JIKN adalah:
a. ANRI sebagai Pusat Jaringan Nasional
b. - lembaga kearsipan provinsi
- lembaga kearsipan kabupaten/kota
- lembaga kearsipan perguruan tinggi
- unit kearsipan pada lembaga negara
- lembaga kearsipan perguruan tinggi swasta
sebagai Simpul Jaringan
JIKN merupakan sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan untuk arsip dinamis dan arsip statis
(sumber: UU No. 43/2009, psl 14, dan PP No. 28/2012, psl 115-117)
-
29
Manfaat SIKN
1. Untuk mengelola arsip berbasis TIK;
2. Berbagi informasi kearsipan antar simpul jaringan ;
3. Sebagai back-up data kearsipan;
4. Efisiensi perangkat TIK.
Manfaat JIKN
1. Menyediakan informasi kearsipan bagi masyarakat luas, sesuai dengan amanat UU No. 14/2008 tetang KIP
2. Masyarakat dapat mengakses berbagai informasi kearsipan (dinamis dan statis) secara lengkap, tepat, mudah, dan murah
3. Dapat digunakan sebagai tema naskah sumber arsip
29
MANFAAT SIKN DAN JIKN
-
30
Masterplane-Gov Indonesia
2014-2019
Blue Print
Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis
Standard Ownership
Petunjuk Pelaksanaan & Petunjuk Teknis
System PelayananPerizinan Usaha
Go
v-C
ER
T
Strategi, program, kegiatan & anggaran
Inpres
Flagship
Permen (sesuaiK/L PenanggungJawab)
Perpres
Sumber: Paparan Asdep Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government Kemenpan RB, 16 September 2014
PELAKSANAAN e-GOVERMENT INDONESIA 2014-2019
-
Sumber: Paparan Asdep Perumusan dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan e-Government Kemenpan RB, 16 September 2014
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Data Center Nasional
Disaster Recovery Center
Govt Broadband Internet (dark fiber)
PP/Perpres eGovt
Masterplan
Blueprint/Standarisasi
Konsolidasi DC K/L/D
Pembatasan belanjainfrastruktur (DC/Server)
Pengaturan belanjaInternet pemerintah
Integrasi belanja internetPemerintah
Pembangunan aplikasiGenerik pemerintah
e-office K/L/D
e-Planning & e-Budgeting e-Performance
Integrasi NIP - Askes
?
Portal Nasional Layanan Publik
Pengendalian belanjaaplikasi nasional/generik
Jabatan fungsionalPengelola e-Government
Pengaturan terintegrasibelanja internetPemerintah
Integrasi NIP Rekam Medik
Executive ReportSI Strategis Nasional
Layanan publikonline
Timeline 2013 - 2019
e-office K/L/D
Integrasi NIP -NPWP
Integrasi NIK -Passport
Integrasi LPSE SABH - NPWP
NSW Spipise BKPM
Executive Strategic report
Integrasi NIP NIK/SKCK
Infr
astr
uk
tur
Sup
rast
ruk
tur
Kil
ler
Ap
pli
cati
on
-
32
PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF, DAN EFISIEN
KELEMBAGA-AN
TATALAK-SANA
MANAJEMEN ASN
MANAJEMEN KINERJA
KAPASITAS PENGELO-
LAAN KEBIJAKAN
KEPEMIM-PINAN
BIROKRASI
EFISIENSI BELANJA
APARATUR
KUALITAS RB
Strategi:
1. Review dan penyederhanaan tatalaksana penyelenggaraan pemerintahan danpembangunan bisnis proses yang transparan dan efisien;
2. Peningkatan tata hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (RUU)
3. Akselerasi penerapan e-gov yang terintegrasi dalam penyelenggaraanpemerintahan dan pembangunan, melalui penguatan kebijakan, penguatan kelembagaan, penguatan profesionalisme SDM, serta penguatan infrastruktur e-gov, serta pengendalian belanja sistem dan insfrastruktur e-gov.
4. penguatan keterbukaan pemerintah melalui upaya memastikan implementasi UU KIP
5. Pemantapan manajemen kearsipan yang handal dan komprehensif yang berbasis pada TIK, melalui :- peningkatan pengelolaan arsip secara modern untuk mendukung
peningkatan kualitas pelayanan- penyelamatan arsip sebagai aset nasional dan memori kolektif bangsa, - penguiatan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan
Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)
Arah Kebijakan 2.2Mewujudkan bisnis proses pemerintahan yang sederhana, transparan, partisipatif berbasis e-government
32
SUBSTANSI KEARSIPAN DALAM RPJMN 2015-2019
-
TANTANGAN PENGUATAN SIKN DAN JIKN
KEBIJAKANINFRASTRUK
TUR
EKSPEKTASI STAKEHOLDERS
TATA KELOLA
33
Sarana prasarana
Sistem / Teknologi Aplikasi(Duplikasi, Integrasi)
Konektivitas (dg sistem lain)
Keamanan informasi
Regulasi (Sosialisasi, Implementasi)
Grand Desain/Master Plan
Road Map
NSPK
Kelembagaan (Instansi Pembina, Pelaksana, Pemanfaat, dll)
SDM (Kepemimpinan, JF, Diklat)
Proses Bisnis (SOP)
Pendanaan dan Kerjasama
Internal (manajerial, efisiensi)
Eksternal (pelayanan publik, open government)
-
Prioritas RPJMN NAMA PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019
Sasaran Prioritas Nasional Pernyataan sasaran prioritas nasional (dampak yang diharapkan)
Indikator Indikator untuk mengukur sasaran prioritas nasional
Target Target pada 2019
Penanggungjawab Instansi yang menjadi penanggungjawab
K/L Terkait Kementerian/Lembaga yang mendukung pencapaian sasaran Prioritas Nasional
NO.
PROGRAM LINTAS/
PROGRAM / KEGIATAN PRIORITASNASIONAL
SASARAN INDIKATOR
BASELINE TARGETTOTAL
ALOKASI ANGGARA
N 2015-2019 (Rp. MILYAR)
LOKASI*
INSTANSI PENANGGUNG JAWAB/ PELAKSANA
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 PROGRAM LINTAS 1
SasaranProgramLintas 1
Indikator K/L 1
1.1 PROGRAM 1(N1.01.1)
SasaranProgram 1
Indikator K/L 1
1.1.1 Kegiatan PrioritasNasional(N1.01.1.1)
SasaranKegiatan
Indikator
1.1.2 Kegiatan PrioritasNasional(N1.01.1.3)
SasaranKegiatan
Indikator
1.2 PROGRAM 2(N1.10.2)
SasaranProgram 2
Indikator K/L 10
LAMPIRAN BUKU I
MATRIK PRIORITAS NASIONAL RPJMN 2015-2019
-
NOPROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
BASELINE TARGET TOTAL
ALOKASI
2010-2014
(RP
MILIAR)
LOKASI2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 PROGRAM 2 Sasaran Program
1.1 Peningkatankualitas kebijakan dansumberdayakearsipan
Meningkatnyakualitas kebijakandan sumberdayakearsipan
Persentaseketersediaan NSPK dan sumberdayakearsipan pada K/L/ Pemda
19% 50%
1.2 Peningkatan pengelolaan arsip
Meningkatnyapengelolaan arsipuntuk menjamin akuntabilitas, transparansi, produktivitas, pelindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat sertapeningkatan kualitas pelayanan publik
PersentaseK/L/Pemda yang telahmenerapkan NSPK kearsipan
19% 50%
PersentaseK/L/Pemda yang menerapkan SIKD/ SIKS
25% 35%
Jumlah K/L/Pemdayang telah mengelolaarsip vital/ arsip asetnegara dengan baik
5% 35%
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-K/L 2015-2019
KEMENTERIAN/LEMBAGA: ANRI
-
NOPROGRAM/
KEGIATAN SASARAN INDIKATOR
BASELINE TARGETTOTAL
ALOKASI
2010-
2014 (RP
MILIAR)
LOKASI2014 2015 2016 2017 2018 2019
1.3 Peningkatan penyelamatan, pengamanan, dan pemanfaatan arsip
Meningkatnyapenyelamatan, pengamanandanpemanfaatanarsip
PersentaseK/L/Pemda yang menyelamatkandan memanfaatkanarsip statis danarsip terjaga untukkepentingan publik
K/L: 60% ??
??Prov: 18%
??Kab/Kota: 5%
??PTN: 10%
1,4 Penguatan manajemen arsip sebagai sumber informasi publik yang autentik
Meningkatnyamanajemenarsip sebagaisumberinformasi publik
PersentaseK/L/Pemda yang kualitaspengelolaanarsipnya baik
K/L: 25% ??
Prov: 47% ??
Kab/Kota: 5%
??
1,5 Pemantapan dan peningkatan pemanfaatanSIKN dan JIKN
MeningkatnyapemanfaatanSIKN dan JIKN
PersentaseK/L/Pemda yang menerapkanmanajemenkearsipan berbasisTIK dan yang menjadi anggota/ simpul JIKN
K/L: 30% ??
Prov: 64% ??
Kab/Kota: 5%
??
KEMENTERIAN/LEMBAGA: ANRI
MATRIK PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH PER-K/L 2015-2019
-
TERIMA KASIH
37
-
4. LAMPIRAN
-
7087
114128
115 114
152 153
175
126
0
50
100
150
200
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Rekapitulasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)Arsip Nasional Republik Indonesia
Tahun 2005-2014
Dana Total (dalam juta Rupiah)
39
-
*LPNK tidak diukur
pada tahun 2012
(Sumber: Diolah dari
PeGI Kominfo)