RINGKASAN EKSEKUTIF

DIPLOMASI LUAR NEGERI DAN

PEMBANGUNAN KONEKTIVITAS

MARITIM INDONESIA

2018 Peneliti:

Humphrey Wangke, Lisbet, Adirini Pujayanti, dan Rizki Roza

PUSAT PENELITIAN

BADAN KEAHLIAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JAKARTA

1

Visi Indonesia tentang poros maritim dunia diaktualisasikan melalui prioritas

kebijakan pembangunan yang berorientasi pada kelautan. Kementerian Luar Negeri

berupaya untuk mengintegrasikan kebijakan Kelautan Nasional dengan kebijakan

politik luar negeri melalui diplomsi maritim. Diplomasi maritim dilaksanakan melalui

dimensi kedaulatan, keamanan dan kesejahteraan dengan menggalang kerja sama baik

bilateral, regional maupun global untuk kepentingan nasional.

Salah satu penunjang penting kebijakan Indonesia poros maritim dunia adalah

kemampuan diplomasi untuk membawa kepentingan nasional tersebut ke forum

internasional agar dapat dipahami dan dipatuhi oleh negara dan pihak terkait lainnya.

Untuk itu Kementerian Luar Negeri Indonesia melakukan sejumlah langkah antara lain

berupa pembentukan forum kerja sama dan terlibat aktif dalam berbagai forum

bilateral,regional dan multilateral terkait kemaritiman.

Cita-cita ini melibatkan kerja keras dari berbagai kementerian / Lembaga,

pemerintah daerah, sektor swasta dan seluruh masyarakat Indonesia. Masih banyak

kendala yang dihadapi di dalam negeri yang perlu dibenahi untuk mendukung dan

memperkuat diplomasi poros maritim Indonesia. Diperlukan kesamaan pandangan

dalam tata kelola, koordinasi, sinergi dari para aktor internasional yang beragam di

dalam negeri untuk mewujudkan poros maritim dunia. Hal tersebut menjadi bagian

penting dari strategi diplomasi dalam dalam menghadapi kompleksitas hubungan antar

negara untuk mewujudkan tujuan Indonesia poros maritim dunia.

Dengan menjadikan poros maritim sebagai bagian politik luar negeri, maka

pembangunan tol laut menjadi wahana untuk mengembangkan perekonomian

Indonesia di bagian Timur yang yang memiliki potensi ekonomi lebih besar

dibandingkan Indonesia bagian Barat namun belum terkelola dengan baik.1 Sementara

dalam perspektif geostrategis, pembangunan tol laut dapat diartikan sebagai

keuntungan untuk memajukan ekonomi politik internasional Indonesia. Hal ini

ditambah dengan modernisasi kekuatan militer, yang dimaksudkan untuk mengejar

kepentingan nasional berkenaan dengan integritas teritorial dan keamanan sumber

daya melalui penyebarluasan kapal pesiar yang berkompetisi.

Presiden Joko Widodo mempromosikan pengembangan poros maritim sebagai

inti dari kebijakan domestik dan luar negerinya. Tol laut dirancang untuk menyediakan

1 Wawancara dengan I Nyoman, Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sulawesi, Makasaar, 18 April 2018. Lihat

juga, Rosmeli dan Nurhayati, Studi Komparatif Ketimpangan Wilayah Antara Kawasan Barat Indonesia dengan

Kawasan Timur Indonesia, Mankeu, Vol.3 No.1, 2014: 374-463.

2

transportasi air agar konektivitas di antara pelabuhan utama, seperti Belawan di

Sumatera Utara, Tanjung Priok di Jakarta, Tanjung Perak Surabaya di Indonesia Jawa

Timur, Makassar di Sulawesi Selatan, dan Sorong di Papua menjadi lebih efektif dan

efisien karena pola pengelolaannya yang terintegrasi.2

Untuk memperluas layanan ekspor langsung atau internasional, pihak Pelindo IV

menggunakan model direct call, yaitu layanan langsung peti kemas dari pelabuhan

dalam negeri ke pelabuhan tujuan di luar negeri tanpa singgah dipelabuhan manapun

yang ada didalam negeri.

Model direct call pada dasarnya bertujuan untuk mempercepat sirkulasi

komoditas barang di seluruh nusantara, terutama ke daerah-daerah terpencil di bagian

timur Indonesia. Sistem pelayaran seperti itu dilakukan agar pergerakan orang dan

barang menjadi lancar, dan layanan yang semakin baik di setiap pelabuhan laut. Melalui

mekanisme semacam ini peran pemerintah provinsi dan kabupaten sangat menentukan

karena mereka sebenarnya harus turut menggerakkan masyarakat, perusahaan atau

pengusaha yang berada di daerahnya agar terlibat dalam kegiatan ekspor langsung ini.3

Dengan demikian sebenarnya ada keberpihakan dalam pembangunan industri di daerah

sebagai dampak dari pembangunan tol laut. Pendekatan semacam ini akan memberikan

manfaat ekonomi yang sangat signifikan bagi Indonesia bagian Timur terutama dalam

mendorong penyerapan tenaga kerja trampil, penyerapan teknologi kemaritiman, dan

meningkatkan komoditas ekspor Indonesia. Kemitraan antara pemerintah pusat,

pemerintah darah, pegusaha dan masyarakat lokal menjadi keharusan mengingat masih

buruknya kordinasi instansi pemerintah.

Gagasan tol laut merupakan upaya mewujudkan Nawacita pertama yakni

memperkuat jati diri Indonesia sebagai negara maritim dan Nawacita ketiga yaitu

membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-

desa dalam rangka negara kesatuan. Pembangunan infrastruktur pelabuhan laut bukan

hanya untuk memenuhi kebutuhan logistik didalam negeri tetapi juga untuk melayani

dan mempermudah akses perdagangan antara negara-negara yang terletak di Pasifik

Selatan dengan negara-negara yang terletak di kawasan Asia Timur.

Pembangunan tol laut diharapkan menjadi efektif karena pemerintah Presiden

Joko Widodo hendak mengintegrasikan angkutan laut Indonesia dengan perdagangan

2 Farid Padang, penjelasan kepada tim peneliti dalam pertemuan di kantor PelindoIV di Makasar tanggal, 19

April 2018. 3 Nixson Saiba, Kabib Perekonomian dan sumber daya alam, Bappeda, Provinsi Papua Barat,

3

internasional sehingga terbangun konektivitas antara dalam negeri dengan luar negeri

yang lebih luas. Karenanya, model direct call ini sangat menuntut kreativitas dari

pengusaha dan pemerintah daerah agar turut berperan dalam pengembangan

komoditas ekspor mengingat kompetisi yang selalu meningkat untuk mencari pembeli.

Transportasi laut berperan penting dalam menghubungkan satu daerah dengan daerah

lainnya sehingga dapat merangsang pertumbuhan ekonomi daerah (transport promote

the trade). Pelindo IV yang dipercaya mengelola pelabuhan laut di wilayah Indonesia

Timur, lebih jauh mengembangkan prinsip trade follow the ship yaitu pelindo akan

menjamin cargo sementara pelayaran menjamin pasar.

Implementasi semua ini berpotensi menciptakan lanskap Asia yang kompleks

tidak sesederhana seperti proliferasi perjanjian perdagangan bebas di Asia-Pasifik.

Negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang tergabung dalam ASEAN memiliki apa

yang disebutnya sebagai Rencana Induk untuk Konektivitas ASEAN (ASEAN Master Plan

for Connectivity/AMPC), yang pada dasarnya untuk mengatasi keterbatasan

infrastruktur di negara-negara ASEAN agar pertumbuhan ekonomi dan perdagangan

terus berkembang. Kemampuan ASEAN untuk menegaskan netralitasnya di Asia untuk

menunjukkan bahwa ASEAN tetap bersatu dan berbicara dengan satu suara akan sangat

mempengaruhi keberhasilan program mereka. ASEAN merupakan mitra dagang ketiga

terbesar Tiongkok dengan target nilai perdagangan mencapai 500 milyar dolar AS pada

tahun 2015.4

Setelah tiga tahun berjalan, sudah terdapat beberapa manfaat yang diperoleh

masyarakat dari program poros maritim seperti tidak ada lagi perbedaan harga di

Papua dengan di Jawa, serta adanya peningkatan kontribusi di sektor kelautan dari 18,6

persen menjadi 22 persen. Dengan keberhasilan program ini, Indonesia memiliki

keuntungan untuk meningkatkan perdagangan luar negeri dengan negara-negara

ASEAN. Program tol laut ini memungkinkan kapal-kapal besar dapat masuk secara rutin

dari Pelabuhan Belawan (Barat) hingga Pelabuhan Bitung (Timur) menuju ke negara-

negara ASEAN ataupun sebaliknya. Melalui tol laut ini, Indonesia dapat mengefisienkan

jalur perdagangan luar negeri Indonesia ke negara-negara ASEAN serta memperlancar

konektivitas dengan negara-negara ASEAN. Dampak pemerataan pertumbuhan

ekonomi terutama di Kawasan Timur Indonesia dari pemberlakuan tol laut sejak

4 Lucio Blanco Pitto, “ASEAN Connectivity and China’s “One Belt One Road’, The Diplomat, 25 Januari 2015.

4

November 2015 sudah mulai dapat dirasakan. Lancarnya bisnis logistik tahun 2018

dipengaruhi oleh ketersediaan infrastruktur.

Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang 2/3

wilayahnya merupakan lautan, menuntut Indonesia untuk memiliki konektivitas laut

yang mampu menghubungkan titik-titik penting dari Sabang sampai Merauke, bahkan

menghubungkan dengan jalur pelayaran internasional. Rendahnya tingkat konektivitas

dan sistem logistik selama ini telah menjadi penghambat pertumbuhan ekonomi dan

menyulitkan upaya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di

Indonesia. Menyadari kondisi ini, Pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan

sejumlah percepatan pembangunan untuk meningkatkan konektivitas maritim

Indonesia dan membenahi sistem logistik nasional, yang juga menjadi salah satu pilar

penting untuk mewujudkan visi Poros Maritim Dunia.

Pengembangan konektivitas maritim selama ini terpusat di Kawasan Barat

Indonesia, sedangkan untuk Kawasan Timur Indonesia yang mencakup 50% wilayah

Indonesia, masih sangat tertinggal. Untuk itu, Pemerintahan Joko Widodo memberikan

perhatian besar terhadap KTI yang dapat terlihat dari Peraturan Presiden No. 3 Tahun

2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Dari sepuluh proyek

pembangunan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas yang menjadi proyek

strategis nasional, lima di antaranya berada di wilayah timur, yaitu pengembangan

pelabuhan hub internasional Bitung, pembangunan Pelabuhan Sorong, Makassar New

Port, pengembangan Pelabuhan Pantoloan, dan pengembangan Pelabuhan Kupang.

Potensi pertumbuhan wilayah timur dan dinamika logistik di wilayah ini menjadi faktor

pendorong dikembangkannya beberapa Pelabuhan Utama tersebut.

Kehadiran pelabuhan hub internasional dan beberapa pelabuhan utama akan

memungkinkan wilayah timur untuk melakukan kegiatan ekspor dan impor secara,

yang selama ini harus melalui pelabuhan-pelabuhan utama di Jawa, terutama pelabuhan

di Surabaya, Semarang, atau Jakarta. Meningkatnya kegiatan ekspor/impor langsung

dari KTI akan diikuti dengan meningkatnya kehadiran kapal-kapal niaga asing. Kondisi

ini tidak terhindarkan sebagai konsekuensi dibangunnya Pelabuhan Bitung sebagai hub

internasional dan juga akibat keterbatasan kemampuan industri pelayaran nasional

untuk melayani kegiatan ekspor dan impor langsung.

Salah satu tantangan yang akan dihadapi Indonesia dalam membangun

konektivitas maritim adalah kemampuan Indonesia untuk memberi jaminan keamanan

5

jalur pelayaran di sekitar perairan Indonesia, terutama di wilayah timur yang sedang

dikembangkan. Perairan Asia Tenggara, termasuk di dalamnya perairan di sekitar

Indonesia, masih tercatat sebagai jalur pelayaran yang rawan perampokan dan

serangan bersenjata di laut, terutama di Selat Malaka, Laut China Selatan, dan Laut Sulu.

Laut Sulu merupakan titik penting bagi pelayaran ekspor/impor dari KTI.

Dari serangkaian wawancara dengan beberapa stakeholder kepelabuhanan di

kawasan timur Indonesia yaitu di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Papua Barat,

baik regulator (Otoritas Pelabuhan Utama Makassar, Otoritas Pelabuhan Sorong),

operator (Pelindo IV Makassar dan Pelindo IV Sorong), dan juga pihak pemerintah

daerah (Bappeda Provinsi Sulsel, Dinas Perhubungan Provinsi Sulsel, Bappeda Provinsi

Papua Barat, dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat) tidak ditemukan

kekhawatiran terhadap potensi serangan perompak yang dapat mengganggu pelayaran

ekspor/impor yang baru mulai tumbuh di KTI. Rasa aman di antara stakeholder

nasional ini tidak boleh membuat Indonesia lengah, karena masyarakat internasional

masih memperhatikan keamanan pelayaran di sekitar Laut Sulu.

Saat Biro Maritim Internasional menyatakan bahwa serangan bajak laut terhadap

kapal di dunia berada pada titik terendah, namun tidak demikian dengan perairan di

Laut Sulu-Sulawesi. Kawasan yang mencakup perairan sekitar Indonesia, di bagian

timur Sabah, Malaysia dan Filipina masih menjadi kawasan yang mengkhawatirkan.

Meskipun sering dikaitkan dengan kelompok militan Abu Sayyaf yang beroperasi di

bagian selatan Filipina, serangan-serangan di Laut Sulu juga dilakukan oleh kelompok-

kelompok kriminal biasa, dengan modus operandi yang terus berkembang.

Meningkatnya lalu lintas kapal-kapal niaga di perairan KTI berpotensi mengundang

tumbuhnya kelompok-kelompok bajak laut sebagaimana yang pernah terjadi di Selat

Malaka.

Serangan perompak yang terjadi di perairan internasional mengharuskan

Indonesia untuk meningkatkan kerja sama dengan littoral states lainnya. Menjamin

keamanan pelayaran internasional di sekitar KTI dari ancaman bajak laut tidak dapat

dilakukan secara unilateral oleh Indonesia dengan meningkatkan kekuatan dan

pengawasan laut, tetapi harus melalui kerja sama dengan negara-negara pantai yang

berbatasan dengan wilayah rawan, seperti dengan Malaysia dan Filipina untuk

menghadapi ancaman perompak di Laut Sulu. Ancaman bajak laut dan perampokan

bersenjata di sekitar KTI jika tidak dikelola dengan baik akan melumpuhkan

6

perdagangan di kawasan itu, dan mengganggu upaya pemerintah untuk meningkatkan

konektivitas KTI dengan jalur pelayaran global.

7

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Agastia, I Gusti Bagus Dharma, Perwita, A. A. Banyu (2015). Jokowi’s Maritime Axis: Change and Continuity of Indonesia’s Role in Indo-Pacific, Journal of ASEAN Studies, Vol. 3, No. 1.

Armada Laut Ketiga Tempati Markas di Sorong, Media Indonesia, 27 Januari 2018.

Bishoyi, Saroj. (2016). Geostrategic Imperative of the Indo-Pacific Region Emerging Trends and Regional Responses, Institute for Defence Studies and Analyses Journal of Defence Studies, Vol. 10, No. 1.

Carolin Liss, The Privatisation of Maritime Security in Southeast Asia: The Impact on Regional Security Cooperation, Australian Journal of International Affairs, 2013.

Carruthers, Andrew M. (2006). Developing Indonesia’s Maritime Infrastructure: The View from Makasar, Perspective, ISEAS, Singapore.

Dewitt, David, “Common, Comprehensive and Cooperative Security”, Pacific Affairs, 1994.

EAS Statement on Enhancing Regional Maritime, Kuala Lumpur, 22 November 2015.

Ian Storey, Maritime Security in Southeast Asia: Two Cheers for Regional Cooperation, Southeast Asian Affairs, 2009.

Jemadu, Aleksius, Kerja Sama Indo-Pasifik, Kompas, 10 Januari 2018.

Jurgen Haacke, The ASEAN Regional Forum: from dialogue to practical security cooperation?, Cambridge Review of International Affairs, 2009.

Kementerian Luar Negeri, Buku II Informasi Kinerja, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2015.

Kementerian Luar Negeri, Buku II Matriks Informasi Kinerja, Laporan Kinerja Kementerian Luar Negeri Tahun 2016.

Negara, Siwage Dharma and Das, Sanchita Basu. (2017). Challenges for Indonesia to achieve its Maritime Connectivity Plan and Leverage on Regional Initiatives, Perspective, ISEAS, Singapura, Issues 2017, No. 3.

Piesse, Mervyn. (2015). Indonesian Foreign Policy and the Regional Impact of its Maritime Doctrine, Strategic Analysis Paper.

Rowland, Kevin, “Decided Proponderance at Sea: Naval Diplomacy in Strategic Thought”, Naval War College Review, 2012

Shambie, Natalie. (2015). Jokowi’s ‘Global Maritime Axis’: Smooth Sailing or Rocky Seas Ahead? Security Challenges, Vol. 11, No. 2.

Snyder, Craig A, “Regional Security Structures”, dalam Craig A. Snyder (editor), Contemporary Security and Strategy, London: Deakin University, 1999.

Tol Laut Belum Efektif, Kompas, 5 Februari 2018.

Wangke, Humphrey. (2014). Peluang Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015, Infosingkat, Vol. VI, No. 08/II/P3DI/April.

8

Internet:

ARF Statement on Cooperation Against Piracy and Other Threats to Security, http://asean.org/arf-statement-on-cooperation-against-piracy-and-other-threats-to-security/

Berkat Kerja Sama Indonesia-Malaysia, Angka Pembajakan Kapal Laut Turun, https://www.dw.com/id/berkat-kerjasama-indonesia-malaysia-angka-pembajakan-kapal-laut-turun/a-19020462

ARF Statement on Cooperation Against Piracy and Other Threats to Security, http://asean.org/arf-statement-on-cooperation-against-piracy-and-other-threats-to-security/

Berkat Kerja Sama Indonesia-Malaysia, Angka Pembajakan Kapal Laut Turun, https://www.dw.com/id/berkat-kerjasama-indonesia-malaysia-angka-pembajakan-kapal-laut-turun/a-19020462

Djalal, Hasjim. Singapura Sudah Menjadi Negara Maritim, Indonesia Belum, 06 Januari 2016, http://lan.go.id/id/berita-lan/hasjim-djalal-singapura-sudah-menjadi-negara-maritim-indonesia-belum. Diakses 2 Juli 2018

Hirst, Thomas. “ The world’s most important trade route?, 21 May 2017, https://www. weforum. org/ agenda/2014/05/world-most-important-trade-route/diakses 6 Agustus 2018.

Indonesia Menuju Diplomasi Maritim yang Modern dan Inovatif, 24 januari 2017, http://lipi.go.id/siaranpress/indonesia-menuju-diplomasi-maritim-yang-modern-dan-inovatif/17447, diakses 5 Januari 2018.

Indonesia Timur Butuh Pelabuhan Ekspor Impor, https://www.jawapos.com/ekonomi/25/07/2016/indonesia-timur-butuh-pelabuhan-ekspor-impor-

Indonesia-Malaysia-Filipina Sepakati “Trilateral Air Patrol” di Laut Sulu, https://nasional.kompas.com/read/2017/10/13/09361081/indonesia-malaysia-filipina-sepakati-trilateral-air-patrol-di-laut-sulu

Jokowi, Duterte firm friends, http://www.thejakartapost.com/news/2016/09/10/jokowi-duterte-firm-friends.html

Latifah dan Dinda Larasati,”Tantangan Internal dalam mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritime Dunia” dalam Jurnal Hubungan Internasional Tahun X, No.2, Juli-Desember 2017. https://e-journal.unair.ac.id/JHI/article/download/7307/4422, diakses 4 Juli 2018

Laut Sulu merupakan perairan ‘paling berbahaya’ di dunia, https://www.bbc.com/indonesia/dunia-39451746

Memperkuat kehadiran Indonesia di Pasifik Selatan, Antara, 28 Maret 2016, https://www.antaranews.com/berita/552083/memperkuat-kehadiran-indonesia-di-pasifik-selatan, diakses 5 Juni 2018.

Membangun Poros Maritim Melalui Konektivitas dan Logistik Laut, https://maritim.go.id/konten/konektivitas-dan-logistik-poros-maritim/

9

Mushahid Ali, Maritime Security Cooperation The ARF Way, IDSS Commentaries, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/07/CO03026.pdf

Pelindo IV Fokus Konektivitas di KTI, http://industri.bisnis.com/read/20170730/98/676376/pelindo-iv-fokus-jalankan-konektivitas-di-kti

Pelindo Layani Ekspor Langsung Sulawesi ke Thailand, Ini Untungnya, https://www.merdeka.com/uang/pelindo-layani-ekspor-langsung-sulawesi-ke-thailand-ini-untungnya.html

Pelindo: Kawasan Indonesia Timur terbuka untuk ekspor, https://kabarpapua.co/pelindo-kawasan-indonesia-timur-terbuka-untuk-ekspor/

Pertemuan I Forum Maritim ASEAN (AMF), https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Pertemuan-I-Forum-Maritim-Asean-AMF.aspx

Pertemuan Trilateral Indonesia, Malaysia, dan Filipina akan Bahas Keamanan Maritim, https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Lakukan-Pertemuan-Trilateral-Indonesia,-Malaysia,-dan-Filipina-akan-Bahas-Keamanan-Maritim.aspx

Pidato Presiden pada Penyampaian Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN Tahun 2019 beserta Nota Keuangan, Jakarta, 16 Agustus 2018, http://setkab.go.id/pidato-presiden-pada-penyampaian-keterangan-pemerintah-atas-rancangan-undang-undang-tentang-rapbn-tahun-2019-beserta-nota-keuangan-jakarta-16-agustus-2018/

Prashanth Parameswaran, Confronting Threats in the Sulu-Sulawesi Seas: Opportunities and Challenges, https://thediplomat.com/2016/06/confronting-threats-in-the-sulu-sulawesi-seas-opportunities-and-challenges/

Presiden Jokowi Deklarasikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia, https://www.kemlu.go.id/id/berita/siaran-pers/Pages/Presiden-Jokowi-Deklarasikan-Indonesia-Sebagai-Poros-Maritim-Dunia.aspx

The Most Dangerous Waters in The World, http://time.com/piracy-southeast-asia-malacca-strait/

The Latest Threat to Asian Trade? Rampant Piracy in the Sulu Sea, https://www.cnbc.com/2016/11/22/forget-trump-china-sulu-sea-piracy-is-threat-to-asia-trade.html

The Global Competitiveness Index World Economic Forum 2009-2013

https://www.bappenas.go.id/files/Pengembangan%20Tol%20Laut%20Dalam%20RPJMN%202015-2019%20Dan%20Implementasi%202015.pdf

RI Ingin Perkuat Poros Maritim melalui Kerja Sama Bisnis IORA, 6 Maret 2017, https:// www. kemlu. go. id/id/berita/siaran-pers/Pages/RI-Ingin-Perkuat-Poros-Maritim-melalui-Kerja-Sama-Bisnis-IORA.aspx diunggah 4 Juli 2018.

Sukma, Rizal. Gagasan Poros Maritim, 21 Agustus 2014, CSIS Publication, https://www.csis.or.id/publications/ page/ gagasan _poros_maritim.html, diakses 21 Agustus 2018.

Yakti, Probo Darono dan Joko Susanto, Poros Maritim Dunia Sebagai Pendekatan Strategi Maritim Indonesia: Antara Perubahan atau Kesinambungan Strategi? Article (PDF Available) · Desember 017DOI: 10.20473/jgs.v11i2.5355

10

https://www.researchgate.net/publication/322209141 _Poros Maritim_ Dunia_Sebagai_Pendekatan_Strategi_Maritim_Indonesia_Antara_Perubahan_atau_Kesinambungan_Strategi, diakses 21 Agustus 2018.

FGD

1. 14 Maret 2018 dengan Direktorat Transportasi Bappenas dan Dirjen Asia Pasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri “ Diplomasi dan Konektifitas pembangunan Maritim”.

2. 9 Mei 2018 dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Bidang Ekonomi Bappeda dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Barat.

3. 17 April 2018 di Universitas Hasanudin, Makasar.