DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
Transcript of DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
JUKNIS KKI 2021
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA
DASAR HUKUM
• Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
• Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan undang undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan perundang-undangan
• Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
• Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
• Peraturan Gubernur Nomor 235 Tahun 2015 tentang Honorarium Guru Non PegawaiNegeri Sipil dan Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil pada Sekolah Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2016
• Peraturan Gubernur Nomor 103 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Provinsi Tahun 2021
2
ANALISA JABATANJUKNIS KKI 2021
3
ANALISA JABATAN (PENDIDIK)
4
SPS SD SMP/SMA/SMK/Paket B/Paket C SLB
1 guru / 1 rombel
• 1 orang guru kelas/1 rombel• Guru PJOK / Agama = 1 orang
guru/6 rombel• Guru Bahasa Inggris = 1 orang
guru /12 rombel
• Jumlah jam per mapel disesuaikan dengan kurikulum yang diberlakukan di Satuan Pendidikan
• Perhitungan kebutuhan guru = (jumlah jam mapel x rombel)/24
• PNS = 24 jam/minggu• Non PNS = 24 jam tatap muka
contoh : <sesuai tabel dibawah>
• Guru bidang studi sesuai dengan kurikulum yg diberlakukan di satuan pendidikan
• Perhitungan kebutuhan guru = (jumlah jam mapel x rombel)• Jenis guru SLB :
- Guru pendidikan khusus- Guru mata pelajaran- Guru BK
contoh : <sesuai tabel dibawah>
Contoh, jumlah rombel (n) = 16
Jabatan Jumlah Jam(Ket-1)* Kebutuhan Guru (Ket-2)* Kondisi Guru
Guru PNS Lebih Kurang1. Pendidikan Agama Islam
Pendidikan Agama KatholikPendidikan Agama KristenPendidikan Agama HinduPendidikan Agama Budha
2. PKn3. Bahasa Indonesia4. Sejarah5. Matematika
48
326450
2,00
1,332,672,08
1
122
1
1(Ket-3)*
Jumlah
1. Jumlah jam tiap mata pelajaran dikalikan jumlah rombongan belajar2. Jumlah jam dibagi 243. Kebutuhan 0,67 guru, setara dengan 16 jam tatap muka4. Pendidik dan KTP DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.5. Apabila jam mengajar (tatap muka) minimal 24 jam tidak terpenuhi, pendidik diperkenankan mengambil jam
di satuan pendidikan negeri lain (melalui pertimbangan dan persetujuan kepala sekolah)
Keterangan :
ANALISA JABATAN (TENDIK)
Jumlah Rombongan Belajar Banyaknya Tenaga Kependidikan Dibutuhkan
≤ 8 2 orang
9 – 18 3 orang
19 – 26 4 orang
27 – 36 5 orang
< 36 6 orang
5
Kebutuhan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar (SD) diatur, sebagai berikut:
Tenaga Kependidikan SPS, TPA, TK, PKBM, SMP, SMA, SMK, SLB, sebagai berikut:
Kebutuhan Tenaga Kependidikan SMP, SMA, SMK terdiri dari 1 (satu) orang Kasatlak/Kasubag Tata Usaha (TU), 1 (satu) orang laboran untuk SMP dan SMA, 1 (satu) orang tenaga bengkel untuk SMK, 1 (satu) pustakawan, tenaga administrasi, kebersihan dan penjaga sekolah yang jumlahnya dirumuskan sebagai berikut:1. TK, PKBM = 22. TPA = 13. SPS = 14. SLB = 65. SMP = (n/2) + 16. SMA, SMK = (n/2) + 3
Keterangan : “n” adalah jumlah rombel
PERSYARATAN UMUMJUKNIS KKI 2021
6
PERSYARATAN UMUM
1. Diutamakan memiliki Nomor Identitas Kontrak Kerja Individu kecuali penyandang disabilitas
2. Penyandang disabilitas sebagaimana tersebut angka 1 di atas minimal kuota 2,5 persen dari jumlahseluruh Pelamar
3. Memiliki Surat Perjanjian Kerja (SPK) sebagai Guru Bantu
4. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyaikekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
5. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis
6. KKI Pendidik berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun
7. KKI Tenaga Kependidikan berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun
8. Diutamakan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah Khusus Ibukota Jakarta
7
9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan formasi yang dilamar, dibuktikan dengan surat keterangan sehatdari dokter unit pelayanan kesehatan pemerintah dan surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya yang ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatanpemerintah atau pejabat yang berwenang dari badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zatnarkoba dimaksud. Surat keterangan ini khusus untuk pelamar baru dan ini wajib diserahkan setelah pelamar tersebutdinyatakan lulus seleksi
10. Bagi Pelamar yang pernah terikat kontrak kerja pada tahun sebelumnya, wajib menyertakan Surat KeteranganBerkinerja Baik dari Kepala Satuan Pendidikan tempatnya bertugas dan terhadap ketentuan angka 10 di atas tidakmenjadi keharusan
11. Bagi pelamar yang sudah pernah terikat kontrak kerja dan mengundurkan diri, baru dapat mengajukan lamarankembali setelah melewati 2 (dua) tahun periode kontrak kerja setelah pengunduran dirinya
12. Bagi pelamar yang pernah terikat kontrak kerja dan diberhentikan, maka tidak dapat mengajukan lamaran kembali
13. Tidak menuntut untuk diangkat menjadi CPNS dan/atau P3K
14. Bersedia ditempatkan di seluruh satuan pendidikan negeri di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
8
15. Dalam hal diperlukan, panitia seleksi dapat melakukan uji persyaratan fisik, psikologis, dan/ataukesehatan jiwa, ketentuan lebih lanjut mengenai hal ini diatur panitia satuan pendidikan negeri
16. Terdata dan ditetapkan oleh Kepala Suku Dinas Pendidikan Wilayah Kota/Kabupaten Administrasi
9
PERSYARATAN KHUSUSJUKNIS KKI 2021
10
PERSYARATAN KHUSUS (PENDIDIK)SPS, TPA DAN TK SLB SD SMP SMA SMK
Pendidikan paling rendah Diploma
Empat (D-IV) atauSarjana (S1) dalambidang Pendidikan Anak Usia Dini atau
bimbingan konselingatau psikologi yang
diperoleh dariprogram studi yang
terakreditasi dan ataumemiliki sertifikatdiklat berjenjangminimal tingkat
lanjut;
1) Guru Pendidikan Khusus/Guru KelasPendidikan paling rendahlulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa).
2) Guru Mata PelajaranPendidikan paling rendahlulusan S1-PLB (Pendidikan Luar Biasa) atau S1 Pendidikan Non PLB yang sesuai denganMata Pelajaran yang diampu dan memilikiketerampilan khusus.
3) Guru Bimbingan dan KonselingPendidikan paling rendahlulusan S1 Pendidikan Bimbingan dan Konseling.
1) Guru KelasPendidikan paling rendah lulusan S1-PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).
2) Guru Pendidikan AgamaPendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Agama sesuai bidangajarnya atausederajat.
3) Guru Pendidikan Jasmani Olah Raga dan Kesehatan(PJOK)Pendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Jasmani atausederajat.
4) Guru Bahasa InggrisPendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan Bahasa Inggris atausederajat
Guru Sekolah MenengahPertama (SMP) dengan
Pendidikan paling rendahlulusan Strata Satu (S1)
Pendidikan atau sederajatyang sesuai (linier) dengan
bidang ajarnya;
Guru Sekolah MenengahAtas (SMA) dengan
Pendidikan paling rendahlulusan Strata Satu (S1)
Pendidikan atau sederajatyang sesuai (linier) dengan
bidang ajarnya;
1) Guru Mata Pelajaran UmumPendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) Pendidikan atau sederajat yang sesuai (linear) denganbidang ajarnya.
2) Guru Mata Pelajaran ProduktifGuru selain matapelajaran pada point 1 (satu) denganPendidikan paling rendah lulusan Strata Satu (S1) atau sederajatyang sesuai (linear) dengan bidang ajarnya
11
a. Tenaga AdministasiPendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/atau SLTA sederajat.
b. LaboranPendidikan paling rendah lulusan program diploma satu (D1).
c. PustakawanPendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/atau SLTA sederajat.
d. Juru BengkelPendidikan paling rendah lulusan SMA/SMK dan/atau SLTA sederajat.
e. Penjaga SekolahPendidikan paling rendah lulusan SMP dan/atau SLTP sederajat.
f. Tenaga KebersihanPendidikan paling rendah lulusan SMP dan/atau SLTP sederajat.
12
SPS, TPA, TK, SD, SMP, SMA, SMK, SLB dan PKBM Negeri
PERSYARATAN KHUSUS (TENDIK)
LARANGAN DAN SANKSIJUKNIS KKI 2021
13
LARANGAN DAN SANKSI
LARANGAN
• Kepala satuan pendidikan negeri, Pengawas satuan pendidikan negeri dan Kepala satuan pendidikan kecamatandilarang memberi rekomendasi calon pelamar kepada panitia seleksi untuk menjadi calon KKI yang memilikihubungan keluarga maupun ikatan secara hukum (Korupsi Kolusi dan Nepotisme) pada satuan pendidikan yangmenjadi binaanya.
• Tidak diperbolehkan PNS/Non PNS yang memiliki hubungan keluarga bertugas dalam satu sekolah.
SANKSI
• Apabila berdasarkan hasil verifikasi dan/atau laporan terbukti bahwa KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikanmelakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan berlaku maka kontrak kerja yang bersangkutan dapatdiberhentikan/diputus.
• Panitia seleksi, Kepala satuan pendidikan negeri, Pengawas satuan pendidikan negeri dan Kepala satuanpendidikan kecamatan yang terbukti melakukan pelanggaran akan diproses sesuai dengan ketentuan PeraturanPemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
14
E-KINERJA DAN ABSENSIJUKNIS KKI 2021
15
E-KINERJA DAN ABSENSI
1. Penginputan Aktivitas kerja oleh masing-masing KKI Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat setiap tanggal 23 bulan berikutnya
2. Validasi aktivitas kerja KKI Tenaga Kependidikan dilakukan paling lambat setiap tanggal 23 bulan berikutnya
3. Kelalaian dalam penginputan absensi, e-Kinerja, dan validasi e-Kinerja KKI menjadi tanggung jawab atasan langsung pada satuan pendidikan
16
HARI KERJAJUKNIS KKI 2021
17
HARI KERJA
1. Bekerja sekurang-kurangnya 5 (lima) hari per minggu, hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat
2. Jumlah jam kerja efektif dalam lima hari kerja adalah 37,5 jam
3. Waktu kerja disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan sekolah
4. Wajib mengikuti upacara setiap hari Senin dan Upacara Hari Besar Nasional dimasing-masing sekolah
18
PAKAIAN KERJAJUKNIS KKI 2021
19
PAKAIAN KERJA
1. Hari Senin dan Selasa, menggunakan pakaian kerja kemeja atasan berwarna putih polos tanpa logo jaya raya dan bawahan berwarna gelap (hitam/biru dongker), khusus KKI Pendidik menggunakan pakaian kerja biru
2. Hari Rabu, menggunakan pakaian kerja kemeja atasan berwarna putih polos tanpa logo jaya raya dan bawahan berwarna gelap (hitam/biru dongker), khusus KKI Pendidik menggunakan seragam pramuka lengkap
3. Hari Kamis, menggunakan pakaian Batik Nasional
4. Hari Jumat, menggunakan pakaian koko sadariah bagi pria dan baju encim bagi wanita
5. Pada upacara Hari Besar Nasional, menggunakan pakaian kerja seperti tersebut pada angka 1
6. Sepatu pantofel hitam
7. Guru PJOK menyesuaikan
20
ATRIBUTJUKNIS KKI 2021
21
ATRIBUT
1. Atribut kerja KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan adalah papan nama dan Kartu Pengenal Pegawai
2. Spesifikasi kartu pengenal pegawai untuk KKI Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tersebut pada angka 1 akan diatur lebih lanjut
3. Dilarang menambahkan atribut lain pada pakaian kerja (seperti atribut organisasi, perkumpulan, dll)
22
CUTIJUKNIS KKI 2021
23
CUTI
1. Lamanya masa cuti tahunan bagi KKI dalam masa perikatan adalah 12 (dua belas) hari kerja
2. Cuti persalinan diberikan waktu paling lama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan tetap mendapatkan upah secara penuh
3. Cuti besar untuk melaksanakan ibadah keagamaan dengan ketentuan tidak berhak menerima upah
4. Cuti alasan penting paling lama 5 (lima) hari dengan ketentuan tetap menerima upah
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) cuti alasan penting sebagai berikut :a. Ibu, bapak, istri/suami, anak, adik, kakak, mertua atau menantu sakit keras atau meninggal dunia, dibuktikan
dengan surat keterangan dari instansi terkait
b. Melangsungkan perkawinan
c. Istri melahirkan
d. Mengalami musibah kebakaran rumah atau bencana alam, dibuktikan dengan surat keterangan paling rendah dari Ketua Rukun Tetangga
24
CUTI
Sakit secara akumulasi dibuktikan dengan menggunakan surat dokter
25
NO. LAMA HARI SAKIT KETERANGAN
1 1 s.d. 14 Hari Surat Dokter
2 15 s.d. 3 Bulan Surat Dokter dari Rumah Sakit Pemerintah
3 Lebih dari 3 Bulan Upah tidak dibayarkan
Keterangan : Lama hari sakit dihitung secara akumulasi sejak awal kontrak
MUTASIJUKNIS KKI 2021
26
MUTASI
1. Mutasi atas permohonan (mekanisme lolos butuh)i. Mutasi dalam wilayah
ii. Mutasi antar wilayah
2. Mutasi atas penempatani. Mutasi atas penempatan dalam wilayah
ii. Mutasi atas penempatan antar wilayah
27
ROTASI DAN ALIH FUNGSIJUKNIS KKI 2021
28
ROTASI DAN ALIH FUNGSI
1. Rotasi jabatan dilaksanakan pada 1 (satu) satuan pendidikan negeri
2. Rotasi dalam jabatan hanya untuk Tenaga Kependidikan
3. Alih Fungsi adalah proses perpindahahan dari jabatan guru ke tenaga kependidikan atau sebaliknya dalam 1 (satu) tahun anggaran yang sama
4. Alih fungsi dapat dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan di satuan pendidikan negeri sesuai dengan ketentuan persyaratan khusus
29
PELANGGARAN DAN SANKSIJUKNIS KKI 2021
30
PELANGGARAN DAN SANKSI
a. Akumulasi tidak hadir/terlambat/pulang cepat/meninggalkan tugas pada jam kerja selama 5 (lima) hari kerja tanpa alasan yang sah (Berturut-turut/Akumulasi)
b. Bekerja rangkap di instansi lain
c. Merusak dengan sengaja dan/ atau menghilangkan aset baik secara keseluruhan dan/atau sebagian asset milik PemerintahProvinsi DKI Jakarta baik oleh diri sendiri maupun bersama-sama
d. Melawan atasan berdasarkan laporan tertulis
e. Melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku
f. Hidup bersama dengan wanita atau pria sebagai suami isteri tanpa ikatan perkawinan yang sah
g. Menjadi anggota atau pengurus partai politik dan/atau terlibat politik praktis
h. Mencemarkan nama baik pimpinan, teman kerja dan atau tempat kerja
i. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya
j. Menggunakan, menjual, menyewakan, meminjamkan dan memanfaatkan fasilitas untuk kepentingan pribadi baik di dalammaupun di luar jam kerja tanpa izin yang sah
k. Dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap
31
EVALUASI KINERJA KKIJUKNIS KKI 2021
32
EVALUASI KINERJA KKI
1. Evaluasi Kinerja KKI dilakukan pada akhir masa kontrak KKI, sebagai bahan pertimbangan untuk masa kontrak berikutnya
2. Kepala Satuan Pendidikan dapat melakukan evaluasi selama berjalannya kontrak KKI dengan kondisi sebagai berikut:
a. Kinerja yang menurun
b. Melakukan Pelanggaran Kontrak KKI
33
JADWAL PELAKSANAANREKRUTMEN KKI
JUKNIS KKI 2021
34
JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN KKI
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan
1.
Sosialisasi:a. Tingkat Dinas dan Suku Dinas Pendidikan; 8 Desember 2020
Kepala Dinas Pendidikan mengundang Kepala Suku Dinas Pendididkan terkait
pelaksanaan KKI Tahun 2021.
b. Tingkat Suku Dinas Pendidikan; dan 10 Desember 2020
Kepala Suku Dinas Pendidikan mengundang Kepala satuan pendidikan
negeri terkait Sosialisasi teknis pelaksanaan KKI.
c. Tingkat Satuan Pendidikan Negeri 10 Desember 2020
Kepala satuan pendidikan negeri mengundang Guru dan Tendik,
menginformasikan teknis pelaksanaan KKI.
2 Pembentukan Panitia di satuan pendidikan negeri disahkan oleh kepala satuan pendidikan negeri. 11 Desember 2020 Pembentukan Panitia Rekrutmen Pegawai
KKI.
3 Penyusunan ANJAB, ABK dan Analisa Kebutuhan. 11 Desember 2020Panitia menyusun analisa kebutuhan
Guru dan Tenaga Kependidikan di satuan pendidikan negeri.
35
JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN KKI
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan
4Pengumuman Lowongan, di papan pengumuman satuan pendidikan negeri (disarankan dimuat di website satuan pendidikan negeri).
14 Desember 2020
Panitia mempublikasikan lowongan kerja sebagai Guru dan Tenaga
Kependidikan sesuai kebutuhan dari hasil ANJAB/ABK di satuan pendidikan
negeri, kantor Dikcam, dan kantor Sudindik.
5 Penerimaan berkas lamaran. 14 s.d. 15 Desember 2020
Panitia menerima berkas lamaran dari Calon KKI Guru dan Tendik.
6 Seleksi (Berkas, TKD, TKB dan Wawancara). 16 Desember 2020Panitia satuan pendidikan negeri memvalidasi data pelamar sesuai
dengan persyaratan yang ditentukan.
7 Verval oleh Panitia satuan pendidikan negeri. 16 Desember 2020 Panitia melakukan seleksi.
8
Pengumuman hasil seleksi di satuan pendidikan negeri, kantor Satlakdikcam, kantor Sudindik yang ditandatangani oleh Ketua Panitia dan Kepala satuan pendidikan negeri.
17 Desember 2020Panitia mengumumkan hasil seleksi: di
satuan pendidikan negeri, kantor Dikcam dan kantor Sudindik.
36
JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN KKI
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan
9
Penyampaian hasil seleksi dari sekolah ke Satlakdikcam, Satlakdikcam ke Sudindik data hasil seleksi berupa excel dan berkas seleksi berupa file PDF (tanda tangan Kasudindik).
18 Desember 2020
Sudin merekap data usulan dari sekolah yang sudah di validasi satuan pendidikan negeri. Suku Dinas
Pendidikan melakukan verifikasi data usulan dari satuan pendidikan negeri untuk diterbitkan SK Penetapan oleh
Kasudin bagi Pelamar yang memenuhi persyaratan.
10 Penyerahan SK Penetapan oleh Kasudin ke Dinas Pendidikan. 21 Desember 2020
Dokumen dan soft copy SK Penetapan dan daftar nominatif tenaga KKI yang
sudah ditandatangani Kepala Suku Dinas Pendidikan.
11 Penyiapan Naskah Kontrak. 22 s.d. 23 Desember 2020
Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan pembuatan naskah kontrak KKI
dalam bentuk PDF.
12 Cetak Naskah KKI oleh Sudin Pendidikan Kota/Kabupaten.
28 s.d. 29 Desember2020
Guru dan Tenaga Kependidikan yang diusulkan menjadi KKI tahun anggaran
2021.
37
JADWAL PELAKSANAAN REKRUTMEN KKI
No. Kegiatan Waktu Pelaksanaan Keterangan
13Pengembalian Naskah KKI ke Dinas Pendidikan melalui Bidang PTK.
29 s.d. 30 Desember2020
Pengembalian Naskah KKI ke Dinas Pendidikan untuk ditandatangani
Kepala Bidang PTK Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.
38
PENGHENTIAN PEMBAYARANJUKNIS KKI 2021
39
PENGHENTIAN PEMBAYARAN
1. Jangka waktu perjanjian kontrak berakhir
2. Meninggal dunia
3. Memasuki usia pensiun untuk Pendidik berusia 60 (enam puluh) tahun dan Tenaga Kependidikan berusia 58 (lima puluh delapan) tahun per tanggal 1 (satu) bulan berikutnya
4. Mengundurkan diri dibuktikan dengan Surat Pernyataan Pengunduran Diri bermeterai
5. Tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban sebagaimana mestinya
6. Perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pengurangan KKI
7. Melakukan pelanggaran disiplin dan melakukan pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Kontrak Kerja Individu Pasal 6 Ayat (1)
8. Tidak memenuhi target kinerja yang telah disepakati sesuai dengan perjanjian kerja
40
CATATAN KONTRAK KERJAJUKNIS KKI 2021
41
CATATAN KONTRAK KERJA 2021
42
Penandatanganan Kontrak Kerja Tahun 2021menggunakan meterai tempel 10.000 ribusesuai dengan Undang-Undang Nomor 10Tahun 2020 tentang Bea Meterai.
TERIMAKASIH