DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan...

Click here to load reader

  • date post

    24-Dec-2019
  • Category

    Documents

  • view

    6
  • download

    0

Embed Size (px)

Transcript of DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG Penyediaan bahan logistik kantor Penyediaan makanan...

  • a. b.

    c. Sebagai alat untuk mengukur kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan APBD

    d. yang telah ditetapkan,

    e. dilakukan oleh SKPD selama satu periode

    f.

    1. 2. 3. 4.

    5.

    6. 7. 8.

    Nomor 8 Tahun 2006; 9.

    Keuangan daerah; 10.

    Daerah. 11.

    12.

    13.

    Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun Anggaran 2018.

    Peraturan Walikota Magelang Nomor 20 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Magelang Nomor 85 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

    DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

    CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan

    Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

    Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang – Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

    Belanja di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

    Sebagai bahan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran

    Menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang

    Sebagai bahan informasi dalam rangka pengambilan keputusan

    Peraturan Daerah Kota Magelang No 8 tahun 2018 tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang tahun anggaran 2018

    1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

    Dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik berdasarkan manajemen keuangan yang transparan dan akuntabel perlu

    Pengelolaan keuangan daerah mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah. Pengaturan pengelolaan keuangan daerah bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi . Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pemerintah daerah untuk menyusunan laporan keuangannya.

    Pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah laporan pertanggungjawaban SKPD atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomi yang dipercayakan serta menunjukan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

    SKPD sebagai entitas akuntansi mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan.

    Pelaporan keuangan SKPD menyajikan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan, asset, kewajiban, ekuitas dana dan arus kas yang bermanfaat bagi para pengguna laporan/SKPD yang bersangkutan antara lain :

    Sebagai laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sebagai alat pengendali dan pengawasan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan

    Tanggungjawab Keuangan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali dengan peraturan Presiden

    Peraturan Menteri dalam negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

  • 5.1.4. Aset

    3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

    Bab IV Kebijakan Akuntansi

    2.3. Indikator pencapaian target kinerja APBD

    Bab III Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD

    1.3.Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

    Bab VI Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD

    Bab VII Penutup

    akuntansi pemerintahan pada SKPD

    Bab V Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD

    5.1. Rincian dan penjelasan masing-masing pos pelaporan keuangan SKPD 5.1.1. Pendapatan 5.1.2. Belanja 5.1.3. Pembiayaan

    4.4. Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar

    5.1.5. Kewajiban 5.1.6. Ekuitas dana

    4.1. Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah 4.2. Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan 4.3. Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

    Bab II Ekonomi makro kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD SKPD

    2.1. Ekonomi Makro 2.2. Kebijakan Keuangan

    3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

    1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

    Sistematika catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut :

    Bab. I Pendahuluan

    1.1.Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan 1.2.Landasan Hukum penyusunan laporan keuangan

  • 1.

    2. 3. 4. 5.

    b. Belanja Langsung

    Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dengan lebih memberdayakan ekonomi kerakyatan secara optimal Pengembangan kelembagaan keuangan Peningkatan Penerimaan Daerah Pemantapan pelaksanaan sistem penganggaran daerah Peningkatan kemampuan masyarakat mandiri dalam pengembangan usaha

    EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN KINERJA APBD SKPD

    2.1. Ekonomi Makro

    Kondisi perekonomian Kota Magelang tidak terlepas dari pengaruh kondisi perekonomian tingkat atasnya dan global. Berbagai instrument yang sangat berpengaruh pada kondisi perekonomian antara lain kestabilan nilai tukar rupiah, fluktuasi suku bunga SBI, harga minyak dunia serta kebijakan nasional ekonomi dan moneter lainnya.

    Pertumbuhan ekonomi Kota Magelang mulai tahun 2005 didorong oleh percepatan pertumbuhan tiga sektor tersier dan satu sektor sekunder. Hal tersebut mengidentifikasikan bahwa peningkatan kegiatan ekonomi di kota Magelang terutama sektor tersier terus berlangsung dan semakin membaik.

    Dengan melihat kemajuan yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, serta masalah-masalah pokok yang berkembang dan yang harus ditangani dalam tahun 2009-2018, maka kebijakan ekonomi makro daerah diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan momentum yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya. Percepatan pemulihan pertumbuhan ekonomi ini diperlukan mengingat masih banyak masalah-masalah sosial mendasar yang belum terpecahkan seperti pengangguran dan kemiskinan serta menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat.

    Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam rangka pemantapan stabilitas ekonomi makro ada beberapa program yang diprioritaskan antara lain adalah :

    BAB II

    a. Penerimaan Pembiayaan b. Pengeluaran Pembiayaan

    Arah Kebijakan Anggaran

    a. Pendapatan Asli Daerah, b. Dana Perimbangan dan c. Lain-lain Pendapatan yang sah.

    2. Belanja Daerah terdiri dari : a. Belanja Tidak Langsung

    3. Pembiayaan :

    2.2. Kebijakan Keuangan

    Nota kesepakatan Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Rencana APBD tahun 2018.

    Adapun penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Magelang tahun 2018 disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Magelang 2017 yang merupakan dokumen perencanaan yang dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD tahun anggaran 2018.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 dalam penyusunannya juga berpedoman pula pada Prioritas dan Plafon Anggaran yang merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Kota Magelang dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Magelang Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2017. Adapun Struktur APBD Kota Magelang Tahun Anggaran 2018 terdiri dari : 1. Pendapatan meliputi :

  • f. Taat azas

    No Uraian Tahun 2017 Tahun 2018 Lebih/kurang % A. Belanja Operasi 154,060,608,191 154,120,037,406 59,429,215 0.04

    Belanja pegawai 120,362,222,437 114,454,262,392 (5,907,960,045) -4.91 Belanja barang dan jasa 33,609,645,754 39,665,775,014 6,056,129,260 18.02 Belanja hibah 88,740,000 (88,740,000) 0.00

    B Belanja modal 10,860,835,336 8,806,376,208 (1,891,608,350) -52 Belanja modal tanah 358,130,000 - (358,130,000) 0.00 Belanja modal peralatan dan mesin 4,973,685,150 2,165,556,600 (2,808,128,550) -56.46 Belanja modal gedung dan bangunan 1,927,279,800 3,930,800,000 2,003,520,200 103.96 Belanja modal Jalan irigasi dan jaringan 0 0 - 0.00

    Belanja modal aset tetap lainnya 770,870,000 1,000,000 (769,870,000) -99.87

    Belanja modal aset tak berwujud 20,000,000 61,000,000 41,000,000 0.00 Belanja modal bos 2,810,870,386 2,648,019,608 (162,850,778) 0.00 Jumlah 164,921,443,527 162,926,413,614 -1,832,179,135 -1.11

    Dalam Sistem anggaran kinerja, arah Kebijakan Anggaran merupakan Instrumen perencanaan anggaran, disamping juga sebagai dasar untuk penilaian kinerja keuangan daerah selama satu tahun anggaran.

    Kebijakan Anggaran Belanja

    Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan pengelolaan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka mela