DINAS KESEHATANadministrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas ... Mewujudkan...
Transcript of DINAS KESEHATANadministrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas ... Mewujudkan...
DINAS KESEHATANPEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
RENCANA KINERJA TAHUNANDEKONSENTRALISASI
DINAS KESEHATANTAHUN 2019
Rencana Kinerja Tahunan DekonsentralisasiDinas Kesehatan Tahun 2019
KATA PENGANTAR
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT,
karena atas rahmat dan karunia-Nya jualah kami dapat menyusun Rencana Kinerja
Tahunan (RKT) Dekonsentralisasi Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera
Selatan, sebagai langkah nyata penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis
Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019, yang akan dilaksanakan melalui berbagai
kegiatan tahunan. Sebagai bagian dari manajemen kinerja yang baik, perencanaan
kinerja memerlukan pemikiran yang komprehensif dan berkesinambungan untuk
menyelaraskan berbagai hal yang sudah dituangkan dalam perencanaan strategis dan
kemungkinan pelaksanaannya.
Didalam rencana kinerja ini ditetapkan rencana capaian atau target kinerja
tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.
Target kinerja yang disusun pada awal tahun anggaran ini akan menjadi komitmen kami
untuk mencapainya dalam satu periode tahunan.
Akhirnya kami banyak mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang
telah berpartisipasi dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dekonsentralisasi Tahun 2019 Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan ini. Semoga
Allah selalu meridhoi segala upaya kita dalam mengabdi untuk kepentingan masyarakat
dan Negara.
Palembang, Januari 2019
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Kedudukan
Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 43 Tahun
2010 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan
sesuai dengan urusan Pemerintahan Provinsi serta peraturan perundang – undangan
yang berlaku. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di
bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Dinas
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi dibidang
Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
1.2.1 Tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan pasal 4,
maka tugas Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan adalah melaksanakan
kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada
daerah Provinsi.
1.2.2 Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Sesuai dengan pasal 4 Peraturan Gubernur Nomor 76 tahun 2016, Fungsi Dinas
Kesehatan adalah :
1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan
pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan
serta sumber daya kesehatan;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 2
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat,
pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian,
alat kesehatan serta sumber daya kesehatan;
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan
administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas
Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota;
5. Pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi tanggung jawab Dinas
Kesehatan Provinsi;
6. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Daerah terkait dengan
bidang kesehatan.
1.2. 3 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 76 Tahun 2016,
Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan seperti bagan
dibawah ini :
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 3
KEPALA BIDANGKESEHATAN MASYARAKAT
H. FERY FAHRIZAL, SKM., M.KM.NIP. 196802101990031001 (IV/a)
KEPALA DINAS KESEHATANPROVINSI SUMATERA SELATAN,
Dra. LESTY NURAINY, Apt.,M.KesPEMBINA TK.I IV/b
NIP. 196207031989032002
BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS KESEHATAN
PROVINSI SUMATERA SELATANTAHUN 2017
KEPALA BIDANGSUMBER DAYA KESEHATAN
Drs. MUHAMMAD RIZAL, Apt.NIP. 196212291989031008 (IV/b)
KEPALA SEKSIKEFARMASIAN
Ir. DAVID SIMANJUNTAK, M.Si.NIP. 196109181985011002 (IV/a)
SEKRETARIS
dr.H. TRISNAWARMAN, M.Kes.NIP. 196609092006041006
(IV/a)
KEPALA SEKSISUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
YUSNITA SATYAFITRI, SKM., M.M.NIP. 197506061999032002 (III/c)
KEPALA SEKSIALAT KESEHATAN
TERRY SUCIATI NINGRUM, ST., M.Si.NIP. 197406061998032003 (III/d)
KEPALA SEKSIPELAYANAN KESEHATAN PRIMER
dr. UKE VERONIKANIP. 197802232006042012 (III/d)
KEPALA SEKSIPELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN
M. IFAN FAHRIANSYAH, SKM.NIP. 198102272005011005 (III/c)
KEPALA SEKSIPELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL
dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.NIP. 197604062009022004 (III/c)
KEPALA SUB BAGIANPERENCANAAN, EVALUASI
DAN PELAPORAN
DEDY IRAWAN, SKM., M.KM.NIP. 198202152005011003
(III/c)
Plt. KEPALA BIDANGPELAYANAN KESEHATAN
dr. WIDYA ANGGRAINI, MARS.NIP. 197604062009022004 (III/c)
KEPALA DINAS
Dra. LESTY NURAINY, Apt.,M.Kes.PEMBINA Tk.I IV/b
NIP. 196207031989032002
KEPALA BIDANGPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
FERRY YANUAR, SKM., M.Kes.NIP. 197607132009021002 (III/d)
............................................
KEPALA SEKSIKESEHATAN KELUARGA DAN GIZI
MASYARAKAT
dr. LISA MARNIYATI, M.KM.NIP. 198203102006042008 (III/d)
KEPALA SEKSISURVEILANS DAN IMUNISASI
H. YUSRI, SKM.NIP. 197605221996031002 (III/c)
KEPALA SEKSIPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
PENYAKIT MENULAR
MARTINDRA MIRLANSYAH, SKM.NIP. 196603201988021001 (III/d)
KEPALA SEKSIPROMOSI KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
H.IMAM SUBROTO, SKM., M.Kes.NIP. 197610071996031001 (III/d)
KEPALA SEKSIKESEHATAN LINGKUNGAN,
KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA
H. MUYONO, S.Sos., M.Kes.NIP. 196607151988031008 (IV/a)
KEPALA SEKSIPENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
TIDAK MENULAR DAN KESEHATAN JIWA
dr.H. ICON HARIZONNIP. 198407032009021004 (III/c)
LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SUMATERASELATAN
NOMOR : 76 TAHUN 2016TANGGAL : 14 DESEMBER 2016
KEPALA SUB BAGIANKEUANGAN
Hj. NISMALA DEWI,S.Sos., M.Si.NIP. 196001011983032016
(IV/a)
KEPALA SUB BAGIANUMUM DAN KEPEGAWAIAN
H. SIRWAN SANUSI, SE., M.Si.NIP. 196311151983121001
(IV/a)
KELOMPOKJABATAN FUNGSIONAL
UNITPELAKSANA
TEKNIS DINAS
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 4
1.3 Maksud dan Tujuan RKT
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dekonsentralisasi yang dilakukan secara
partisipatif merupakan wahana untuk mencapai kesepakatan dan memantapkan
komitmen satuan kerja. Untuk itu kinerja harus memuat spesifikasi yang jelas dan dapat
dijadikan sebagai dasar akuntabilitas atas prestasi yang telah disepakati dalam
Komitmen Kinerja (Rencana Kinerja Tahunan Satuan Kerja).
Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tidak hanya
dituntut profesional dalam melaksanakan Misi Kementerian Kesehatan, akan tetapi
juga dituntut lebih akuntabel, dalam pengertian tidak hanya memenuhi standar atau
spesifikasi dalam komitmen kinerja, tetapi lebih jauh dari itu sepanjang sumber daya
yang dipercayakan kepadanya dapat digunakan lebih efektif dan efisien lagi.
Suatu tujuan dalam misi tersebut dalam praktiknya dicapai dengan usaha-usaha
dari beberapa satuan kerja. Oleh karena itu, pimpinan satuan kerja harus bibebani
tanggung jawab untuk memenuhi target-target kinerja dalam RKT Dekonsentralisasi,
dan diimbangi dengan pemberian kewenangan dan sumber daya yang memadai.
1.4. Manfaat RKT
Rencana Kinerja Tahunan Dekonsentralisasi 2019 mempunyai manfaat sebagai
berikut :
1) Menghubungkan perencanaan strategik, rencana tindak, maupun perencanaan
operasional yang terinci;
2) Menajamkan dan mengoperasionalkan rangkaian perencanaan sampai
penganggaran;
3) Memudahkan melakukan pengukuran kinerja;
4) Memudahkan proses monitoring dan evaluasi kinerja, melancarkan mekanisme
umpan balik peningkatan kinerja;
5) Memudahkan manajemen dalam menetapkan beban atau target pada unit kerja;
6) Memudahkan dalam membantu spesifikasi kontrak untuk pembayaran kepada pihak
yang diberi pekerjaan berdasarkan pencapaian kinerja.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 5
BAB IIRENCANA STRATEGIS
2.1. V i s i
Adapun Visi Presiden Republik Indonesia yang dicanangkan adalah :
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong- royong”
2.2. M i s i
Upaya untuk mewujudkan visi ini adalah melalui 7 misi pembangunan yaitu:
1. Terwujudnya keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatanwilayah,menopang kemandirian ekonomi denganmengamankan sumber daya maritimdan mencerminkankepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Mewujudkan masyarakat maju, berkesinambungan dan demokratis berlandaskannegara hukum.
3. Mewujudkan politik luar negeri bebas dan aktif serta memperkuat jati dirisebagai negara maritim.
4. Mewujudkan kualitas hidup manusia lndonesia yang tinggi, maju dan sejahtera.
5. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
6. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat danberbasiskan kepentingan nasional, serta
7. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.
2.3 TUJUAN
Terdapat dua tujuan Kementerian Kesehatan, yaitu: 1) meningkatnya status kesehatanmasyarakat dan; 2) meningkatnya daya tanggap (responsiveness) dan perlindunganmasyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan.
Peningkatan status kesehatan masyarakat dilakukan pada semua kontinum sikluskehidupan (life cycle), yaitu bayi, balita, anak usia sekolah, remaja, kelompok usiakerja, maternal dan kelompok lansia.
Tujuan indikator Kementerian Kesehatan bersifat dampak (impact atau outcome).dalam peningkatan status kesehatan masyarakat, indikator yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya angka kematian ibu dari 359 per 100.00 kelahiran hidup (SP2010), 346 menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2012).
2. Menurunnya angka kematian bayi dari 32 menjadi 24 per 1.000 kelahiran hidup.
3. Menurunnya persentase BBLR dari 10,2% menjadi 8%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 6
4. Meningkatnya upaya peningkatan promosi kesehatan dan pemberdayaanmasyarakat, serta pembiayaan kegiatan promotif dan preventif.
5. Meningkatnya upaya peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat.
Sedangkan dalam rangka meningkatkan daya tanggap (responsiveness) danperlindungan masyarakat terhadap risiko sosial dan finansial di bidang kesehatan,maka ukuran yang akan dicapai adalah:
1. Menurunnya beban rumah tangga untuk membiayai pelayanan kesehatansetelah memiliki jaminan kesehatan, dari 37% menjadi 10%
2. Meningkatnya indeks responsiveness terhadap pelayanan kesehatan dari6,80 menjadi 8,00.
2.4 SASARAN STRATEGIS
Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan adalah:
1. Meningkatnya Kesehatan Masyarakat, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:a. Meningkatnya persentase persalinan di fasilitas kesehatan sebesar 85%.b. Menurunnya persentase ibu hamil kurang energi kronik sebesar 18,2%.c. Meningkatnya persentase kabupaten dan kota yang memiliki kebijakan
Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) sebesar 80%.
2. Meningkatnya Pengendalian Penyakit, dengan sasaran yang akan dicapai adalah:a. Persentase kab/kota yang memenuhi kualitas kesehatan lingkungan
sebesar 40%.b. Penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi (PD3I)
tertentu sebesar 40%.
c. Kab/Kota yang mampu melaksanakan kesiapsiagaan dalampenanggulangan kedaruratan kesehatan masyarakat yang berpotensi wabahsebesar 100%.
d. Menurunnya prevalensi merokok pada pada usia ≤ 18 tahun sebesar 5,4%.
3. Meningkatnya Akses dan Mutu Fasilitas Pelayanan Kesehatan,dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yangterakreditasi sebanyak 5.600.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang terakreditasisebanyak 481 kab/kota.
4. Meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan,dengan sasaran yang akan dicapai adalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar90%.
b. Jumlah bahan baku obat, obat tradisional serta alat kesehatan yangdiproduksi di dalam negeri sebanyak 35 jenis.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yangmemenuhi syarat sebesar 83%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 7
5. Meningkatnya Jumlah, Jenis, Kualitas dan Pemerataan Tenaga Kesehatan, dengansasaran yang akan dicapai adalah:a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan sebanyak
5.600 Puskesmas.b. Persentase RS kab/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis dasar
dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak
56,910 orang.
6. Meningkatnya sinergitas antar Kementerian/Lembaga, dengan sasaran yang akandicapai adalah:a. Meningkatnya jumlah kementerian lain yang mendukung pembangunan
kesehatan.b. Meningkatnya persentase kab/kota yang mendapat predikat baik dalam
pelaksanaan SPM sebesar80%.
7. Meningkatnya daya guna kemitraan dalam dan luar negeri, dengan sasaranyang akan dicapai adalah:a. Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR untuk program kesehatan
sebesar 20%.
b. Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumberdayanyauntukmendukung kesehatan sebanyak 15.
c. Jumlah kesepakatan kerja sama luar negeri dibidang kesehatan yangdiimplementasikan sebanyak 40.
8. Meningkatnya integrasi perencanaan, bimbingan teknis dan pemantauan-evaluasi,dengan sasaran yang akan dicapai adalah:a. Jumlah provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggaran kesehatan
terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 provinsi.b. Jumlah rekomendasi monitoring evaluasi terpadu sebanyak 100
rekomendasi.9. Meningkatkan sistem informasi kesehatan integrasi, dengan sasaran yang akan
dicapai adalah:a. Meningkatnya persentase Kab/Kota yang melaporkandata
kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu sebesar 80%.b. Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yangdiperuntukkan untuk
akses pelayanan e-health sebesar 50%
2.5 Program dan Kegiatan
Sebagai penjabaran lebih rinci dari strategi pembangunan yang telah digariskan, maka
disusun program pembangunan kesehatan Provinsi Sumatera Selatan. Penyusunan program-
program pembangunan ini dilakukan dengan mengacu pada visi, misi, tujuan dan strategi
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 8
pembangunan yang telah digariskan tersebut dan dengan memperhatikan kewenangan dan
tanggung jawab yang diemban oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
Beberapa kriteria yang dijadikan acuan adalah cost effectiveness, memperhatikan
kemampuan sumber daya yang tersedia, dapat melibatkan LSM/Profesi/pemberdayaan
masyarakat serta harus bersifat inovatif dan kreatif karena perubahan paradigma yang
berkonsentrasi pada upaya promotif dan preventif spesifik daerah dengan tidak
mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif, serta memperhatikan komitmen global
dan nasional dalam kebijakan pembangunan kesehatan.
Sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dan spesifik daerah tersebut serta
didukung data/informasi yang akurat maka ditetapkan pokok-pokok program pembangunan
kesehatan yang pelaksanaannya dilakukan secara terpadu dengan pembangunan sektor lain
terkait dengan dukungan masyarakat termasuk organisasi profesi dan swasta. Program
Kemenkes ada dua yaitu program generik dan program teknis.
Program generik meliputi:
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya.
2. Program Penguatan Pelaksanaan Jaminan KesehatanNasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
3. Program Peningkatan Pengawasan dan AkuntabilitasAparatur Kementerian Kesehatan.
4. Program Penelitian dan Pengembangan Kesehatan.
Program teknis meliputi:
1. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak.2. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan dan
Lingkungan.3. Program Pembinaan Upaya Kesehatan.4. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan.5. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya
Manusia Kesehatan.
2.6 Indikator & Target
Sasaran kinerja pada tahun 2019.
1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 9
Sasaran Program Peningkatan Manajemen dan Tugas Teknis Lain adalahmeningkatnya koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukunganmanajemen Kementerian Kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah:a. Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan sebanyak 15
kebijakan.b. Persentase harmonisasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas
teknis lainnya sebesar98%.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Perencanaan dan Penganggaran Program Pembangunan Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas perencanaan danpenganggaran program pembangunan kesehatan. Indikator pencapaiansasaran tersebut adalah:
a) Jumlah Provinsi yang memiliki rencana lima tahun dan anggarankesehatan terintegrasi dari berbagai sumber sebanyak 34 Provinsi.
b) Jumlah dokumen kebijakan perencanaan, anggaran dan evaluasipembangunan kesehatan yang berkualitas sebanyak 127 dokumen.
c) Jumlah rekomendasi monitoring dan evaluasi terpadu sebanyak 170rekomendasi.
2) Pembinaan Administrasi Kepegawaian
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan administrasikepegawaian. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Persentase pemenuhan kebutuhan SDMaparatur kesehatan sebesar 90%.
b) Persentase pejabat struktural di lingkungan Kementerian Kesehatanyang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan sebesar 90%.
c) Persentase pegawai Kementerian Kesehatan dengan nilai kinerjaminimal baik sebesar 94%.
3) Pembinaan Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Barang Milik Negara
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan danBarang Milik Negara (BMN) Kementerian Kesehatan secara efektif, efisiendan dilaporkan sesuai ketentuan. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:
a) Persentase Satker yang menyampaikan laporan keuangan tepatwaktu dan berkualitas sesuai dengan SAP untuk mempertahankan WTPsebesar 100 %.
b) Persentase nilai aset tetap yang telah mendapatkan PenetapanStatus Penggunaan (PSP) sesuai ketentuan sebesar 100 %.
c) Persentase pengadaan menggunakan e-procurement sebesar100 %.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 10
4) Perumusan Peraturan Perundang-Undangan dan Organisasi
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya produk peraturan perundang-undangan, pelayanan hukum, organisasi dan tata laksana. Indikatorpencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Jumlah produk hukum bidang kesehatan yang diselesikan:• (RUU/RPP/R.Per/Keppres/Inpres yang diselesaikan sebanyak 35
produk hukum.
• Jumlah R.Permenkes/R.Kepmenkes bidang kesehatan sebanyak 375produk hukum.
b) • Jumlah penanganan masalah hokum terkait aset sebanyak 300penanganan.
• Jumlah penanganan kasus-kasus hukum sebanyak 175 penanganan.
• Jumlah perjanjian kerja sama dibidang kesehatan sebanyak 150perjanjian.
c) Jumlah produk organisasi dan tata kerja serta analisis jabatan sebanyak44 produk.
d) Jumlah produk ketatalaksanaan, penyelenggaraan urusanpemerintahan bidang kesehatan, akuntabilitas kinerja dan jabatanfungsional sebanyak 75 produk.
5) Pengelolaan Urusan Tata Usaha, Keprotokolan, Rumah Tangga, Keuangan,dan Gaji
Sasaran kegiatan ini adalah: 1. meningkatnya kualitas administrasikorespondensi, pengaturan acara dankegiatanpimpinandenganbaikdan lancarsesuai aturan, 2. Meningkatnya kualitas pelayanan dokumen perjalanan dinasluar negeri, tata naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dilingkunganKementerian Kesehatan, 3. Meningkatnya pengelolaan kantor KementerianKesehatan, 4. Meningkatnya kualitas pengelolaan pembayaran gaji dan/atauinsentif tenaga kesehatan strategis tepat sasaran dalam rangka mendukungcapaian indikator program pembangunan kesehatan 2015- 2019. Indikatorpencapaian sasaran tersebut pada tahun 2019 adalah :a) Persentase terselenggaranya administrasi korespondensi, pengaturan
acara dan kegiatan pimpinan dengan baik dan lancar sesuai peraturansebesar 95 %.
b) Persentase pelayanan dokumen perjalanan dinas luar negeri tepatwaktu sebesar 95 %.
c) Persentase pembinaan kearsipan dan tata naskah dinas terdiri daripersentase Satker Pusat yang terbina kearsipannya sebesar 90% dan persentase Satker UPT daerah yang terbina kearsipan dan tatanaskah dinasnya sebesar 80 %.
d) Persentase tersedianya sarana dan prasarana kantor sebesar 100 %.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 11
e) Persentase pembayaran gaji dan/atau insentif tenagakesehatan strategistepat sasaran sebanyak 96%.
6) Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan data dan informasikesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:a) Persentase kabupaten/kota yang melaporkan data kesehatan prioritas
sebesar 70%.b) Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan
untuk pelaksanaan e-kesehatan sebesar 50%.
7) Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan pemberdayaan danpromosi kesehatan kepada masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:
a) Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan untukmeningkatkankualitashidup manusia Indonesia sebanyak 15 kebijakan.
b) Persentase kabupaten/kota yang memiliki kebijakan PHBS sebesar80%.
c) Persentase desa yang memanfaatkan dana desa 10% untuk UKBMsebesar 50%.
d) Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR nya untuk programkesehatan sebanyak 60 dunia usaha.
e) Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkansumberdayanya untuk mendukung kesehatan sebanyak 45 buah.
8) Penanggulangan Krisis Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya upaya pengurangan risiko krisiskesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan dukungan untuk mampumelaksanakan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan di wilayahnyasebanyak 170 kabupaten/kota.
b) Jumlah provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi untukmendukung pelaksanaan upaya pengurangan risiko krisis kesehatan diwilayahnya sebanyak 34 Provinsi.
9) Pengelolaan Komunikasi Publik
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengelolaan komunikasi publik.Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Jumlah publikasi kesehatan yang disebarluaskan kepadamasyarakat sebanyak38.633 publikasi.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 12
b) Persentase pelayanan permohonan informasi dan pengaduan yangtelah diselesaikan sebesar 90%.
10) Peningkatan Intelegensia Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesehatan intelegensia secaraoptimal dalam rangka mempersiapkan SDM yang berkualitas. Indikatorpencapaian sasaran tersebut adalah jumlah instrumen peningkatan danpenanggulangan masalah kesehatan inteligensia sesuai tahapan siklus hidupuntuk mendukung pembangunan pendidikan kewarganegaraan dalammempersiapkan SDM yang berkualitas sebanyak 35 instrumen.
11) Peningkatan Kesehatan Jemaah Haji
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kesiagaan pelayanan kesehatan diArab Saudi yang tepat guna dan sesuai kebutuhan. Indikator pencapaiansasaran tersebut adalah persentase hasil pemeriksaan kesehatan jemaah haji(3 bulan sebelum operasional) sebesar 80%.
12. ProgramPenguatanPelaksanaanJaminanKesehatan Nasional (JKN)/KartuIndonesia Sehat (KIS)
Sasaran Program Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Indikator tercapainya sasaran adalah jumlah penduduk yang menjadi pesertaPenerima Bantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) sebanyak 109,9 juta jiwa.
Pengembangan Pembiayaan Kesehatan dan Jaminan KesehatanNasional(JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Sasaran kegiatan ini adalah dihasilkannya bahan kebijakan teknispengembangan pembiayaan kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional(JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS). Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:a. Jumlah dokumen hasil studi/monitoring dan evaluasipelaksanaan
JKN/KIS sebanyak 52 dokumen.b. Jumlah dokumen hasil Health Technology Assessment(HTA)
yang disampaikan kepada Menteri Kesehatan sebanyak 16 dokumen.c. Jumlah dokumen kebijakan realisasi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran
JKN/KIS sebanyak 14 dokumen.
A. Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak
Sasaran Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak adalah meningkatnyaketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruhmasyarakat. Indikator pencapaian sasaran adalah:a. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan sebesar 85%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 13
b. Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik sebesar18,2%.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Pembinaan Perbaikan Gizi Masyarakat
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan gizi masyarakat.Indikator pencapaian sasaran adalah:a) Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik yang mendapat
makanan tambahan sebesar95%.
b) Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)sebesar 98%.
c) Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI eksklusifsebesar 50%.
d) Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)sebesar 50 %.
e) Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan sebesar90%.
f) Persentase remaja puteri yang mendapat Tablet Tambah Darah(TTD) sebesar 30%.
2) Pembinaan Kesehatan Bayi, Anak dan Remaja
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanankesehatan bayi, anak dan remaja. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:a) Persentase Kunjungan Neonatal Pertama (KN1) sebesar 90%.b) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas I sebesar 70%.c) Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan
untuk peserta didik kelas VII dan X sebesar 60%.
d) PersentasePuskesmasyangmenyelenggarakan kegiatan kesehatan remajasebesar 45%.
3) Pembinaan Kesehatan Ibu dan Reproduksi
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses dan kualitas pelayanankesehatan ibu dan reproduksi. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil sebesar
90%.b) Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K) sebesar100%.
c) Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayananantenatalminimal 4 kali (K4) sebesar 80%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 14
4) Pembinaan Upaya Kesehatan Kerja dan Olahraga
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan upaya kesehatan kerjadan olahraga. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:a) Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar
sebesar 80 %.b) Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI/TPI sebanyak 730
pos UKK.
c) Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhistandar sebesar 100%.
d) Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatanolahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya sebesar 60%.
5) Pembinaan Kesehatan Tradisional dan Komplementer
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pembinaan, pengembangan danpengawasan upaya kesehatan tradisional dan komplementer. Indikatorpencapaian sasaran tersebut adalah persentase Puskesmas yangmenyelenggarakan kesehatan tradisional sebesar 75%.
6) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya Bantuan Operasional Kesehatan(BOK) untuk Puskesmas. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK sebanyak 10.315Puskesmas.
b) Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan laporanpemanfaatanBOK di papan pengumuman Puskesmas atau kantor camatsebanyak 7.737 Puskesmas.
7) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Bina Gizi dan Kesehatan Ibu Dan Anak
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya pada program Bina Gizi dan Kesehatan Ibudan Anak. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah persentase realisasikegiatan administrasi dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknislainnya Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak sebesar 94%.
B. Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Sasaran Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan adalahmenurunnya penyakit menular, penyakit tidak menular, dan peningkatan kualitaslingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:a. Persentase kabupaten/kota yang memenuhi kualitas kesehatan
lingkungan sebesar 40%.b. Persentase penurunan kasus Penyakit yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi
(PD3I) tertentu sebesar 40%.
c. Persentase kabupaten/kota yang mempunyai Kebijakan kesiapsiagaandalam penanggulangan kedaruratan kesehatan 0 masyarakat yangberpotensi wabah sebesar 100%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 15
d. Persentase penurunan prevalensi merokok pada usia ≤ 18 tahun sebesar5,4%.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Pembinaan Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan MatraSasaran kegiatan ini adalah menurunkan angka kesakitan akibat penyakityang dapat dicegah dengan imunisasi, peningkatan surveillance, karantinakesehatan, dan kesehatan matra. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:a) Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar
lengkap sebesar93%.
b) Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspons sebesar 90%.
c) Persentase kabupaten/kota yang mempunyai daerah penyelaman yangmelaksanakan upaya kesehatan matra sebesar 60%.
2) Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pencegahan dan penanggulanganpenyakit bersumber binatang. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:a) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pengendalian vektor
terpadu sebesar 80%.b) Jumlah kabupaten/kota dengan API <1/1.000 penduduk sebanyak 400
kabupaten/kota.c) Jumlah kabupaten/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka
mikro filaria menjadi < 1% sebanyak 75 kabupaten/kota.d) Persentase kabupaten/kota dengan IR DBD <49 per 100.000 penduduk
sebesar 68%.
e) Persentase kabupaten/kota yang eliminasi rabies sebesar 85%.Pengendalian Penyakit Menular Langsung
Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dan kematianakibat penyakit menular langsung. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:a) Persentase cakupan penemuan kasus baru kusta tanpa cacat sebesar
95%.b) Persentase kabupaten/kota dengan angka keberhasilan pengobatan
TB paru BTA positif (Success Rate) minimal 85% sebesar 90%.c) Persentase angka kasus HIV yang diobati sebesar 55%.d) Persentase kabupaten/kota yang 50% Puskesmasnya melakukan
pemeriksaan dan tata laksana Pneumonia melalui program MTBSsebesar 60%.
e) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan kegiatandeteksi dini hepatitis B pada kelompok berisiko sebesar 80%.
4) Pengendalian Penyakit Tidak Menular
Sasaran kegiatan ini adalah menurunnya angka kesakitan dankematian akibat penyakit tidak menular; meningkatnya pencegahan dan
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 16
penanggulangan penyakit tidak menular. Indikator pencapaian sasarantersebut adalah:a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM
terpadu sebesar 50%.b) Persentase kabupaten/kota yang melaksanakankebijakan
Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal 50% sekolah sebesar 50%.c) Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan Pos Pembinaan
Terpadu (Posbindu) PTM sebesar 50%.
d) Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kankerserviks dan payudara sebesar 50%.
e) Persentase kabupaten/kota yang melakukan pemeriksaan kesehatanpengemudi di terminal utama sebesar 50%.
5) Penyehatan Lingkungan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya penyehatan dan pengawasankualitas lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM sebanyak 45.000desa/kelurahan.
b) Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan sebesar 50%.
c) Persentase Tempat Tempat Umum yang memenuhi syaratkesehatan sebesar 58%.
d) Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuaistandar sebesar 36%.
e) Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang memenuhisyarat kesehatan sebesar 32%.
f) Jumlah Kab/Kota yang menyelenggarakan Tatanan Kawasan Sehatsebanyak 386 desa/ kelurahan
6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengendalianpenyakit dan penyehatan lingkungan. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:a) Persentase Satker Program PP dan PL yang memperoleh penilaian
SAKIP dengan hasil minimal AA sebesar 85%.b) Persentase Satker Pusat dan Daerah yang
ditingkatkansarana/prasarananya untuk memenuhi standar sebesar69%.
C. Program Pembinaan Upaya Kesehatan
Sasaran program pembinaan upaya kesehatan adalah meningkatnya aksespelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat.Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 17
a. Jumlah kecamatan yang memiliki minimal 1 Puskesmas yangtersertifikasi terakreditasi sebanyak 5.600 kecamatan.
b. Jumlah kab/kota yang memiliki minimal 1 RSUD yang tersertifikasiakreditasi nasional sebanyak 481 kabupaten/kota.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Pembinaan Upaya Penunjang Medik dan SaranaKesehatanSasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pemerataan, mutu pelayananpenunjang medik, sarana prasarana dan peralatan kesehatan. Indikatorpencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Persentase RS regional sebagai pengampu pelayanan telemedicinesebesar 32%.
b) Jumlah UPT vertikal dan RS rujukan regional yang memiliki KSOsebanyak 50 UPT.
Pembinaan
Pelayanan
Keperawatan
dan
K
Pembinaan Pelayanan Keperawatan dan Ketekhnisian Medik
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu dan akses pelayanankeperawatan, kebidanan dan ketekhnisian medik. Indikator pencapaiansasaran tersebut adalah jumlah Puskesmas yang menerapkan PelayananKeperawatan Kesehatan Masyarakat (Perkesmas) sebesar 1.015 unitPuskesmas.
3) Pembinaan Upaya Kesehatan Dasar
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasaryang berkualitas bagi masyarakat. Indikator pencapaian sasaran tersebutadalah:
a) Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap dan Puskesmas Rawat Inapyang memberikan pelayanan sesuai standar sebanyak 6.000Puskesmas.
b) Jumlah kab/kota yang yang melakukan Pelayanan KesehatanBergerak (PKB) di daerah terpencil dan sangat terpencil sebanyak 150kab/kota.
c) Jumlah Puskesmas yang telah melaksanakan manajemen Puskesmassebanyak 9.414 unit puskesmas.
d) Jumlah kab/kota yang memiliki daerah Terpencil/SangatTerpencil(T/ST) yang mempunyai regulasi tentang penetapan PuskesmasT/ST sebanyak 318 kab/kota.
e) Jumlah kab/kota yang siap akreditasi faskes primer sebanyak 366kab/kota.
f) Jumlah Puskesmas yang telah bekerjasama melalui Dinas Kesehatandengan UTD dan RS sebanyak 5.600 Puskesmas.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 18
4) Pembinaan Upaya Kesehatan Rujukan
Sasaran kegiatan ini adalah tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan rujukanberkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Indikator pencapaiansasaran tersebut adalah:
a) Jumlah RS Rujukan Nasional dengan rs rujukan regional yangmenerapkan integrasi data rekam medis sebanyak 60 unit.
b) Jumlah RS rujukan regional yang memenuhi Sarana Prasarana danAlat (SPA) sesuai standar sebanyak 125 unit.
c) Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukansebesar 95%.
d) Jumlah RS pusat rujukan nasional yang ditingkatkan sarana danprasarananya sebanyak 14 unit.
e) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di kabupaten kepulauansebanyak 1 dokumen di tahun 2016.
f) Jumlah RS daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusussebanyak 97 unit.
g) Jumlah RS pratama yang dibangun sebanyak 64 unit.
5) Pembinaan Pelayanan Kesehatan Jiwa
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya mutu dan akses pelayanankesehatan jiwa dan Napza. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) InstitusiPenerima Wajib Lapor (IPWL) pecandu narkotika yang aktif sebesar50%.
b) Jumlah kabupaten/kota yang memiliki Puskesmas yangmenyelenggarakan upaya kesehatan jiwa sebanyak 280 kab/kota.
c) Persentase RS Umum Rujukan Regional yang menyelenggarakanpelayanan kesehatan jiwa/ psikiatri sebesar 60%.
6) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya PadaProgram Pembinaan Upaya Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya Dukungan Manajemen danPelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada Program Pembinaan UpayaKesehatan. Indikator pencapaian sasaran tersebut adalah:
a) Persentase monitoring dan evaluasi yang terintegrasi berjalanefektif sebesar 100%.
b) Persentase Satker yang mendapatkan alokasi anggaran sesuai dengankriteria prioritas sebesar 100%.
c) Persentase UPT vertikal yang sudah memiliki sistem manajemenkinerja berbasis Renstra sebesar 70%.
d) Persentase UPT vertikal yang dibina dengan indeks kinerja baiksesuai dengan kontrak kinerja sebesar 100%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 19
e) Persentase program direktorat yang mengacu kepada daerah sasarannasional sebesar 90%.
D. Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan Sasaran Program Kefarmasian danAlat Kesehatan
adalah meningkatnya akses dan mutu sediaan farmasi, alat kesehatan danPerbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT). Indikator tercapainya sasaranadalah:
a. Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.
b. Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional serta alat kesehatan (alkes)yang diproduksi di dalam negeri sebesar 35.
c. Persentase produk alat kesehatan dan PKRT di peredaran yang memenuhisyarat sebesar 83%.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah:
1) Peningkatan Pelayanan Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelayanan kefarmasian danpenggunaan obat rasional di fasilitas kesehatan. Indikator pencapaian sasarantersebut adalah:
a) Persentase Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasiansesuai standar sebesar 60%.
b) Persentase penggunaan obat rasional di Puskesmas sebesar 70%.
2) Peningkatan Ketersediaan Obat Publik Dan Perbekalan KesehatanSasaran kegiatan ini adalah tersedianya obat, vaksin dan perbekalankesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau di pelayanan kesehatanpemerintah. Indikatorpencapaiansasaran tersebut adalah:
a) Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas sebesar 90%.b) Persentase instalasi farmasi kabupaten/kota yang melakukan manajemen
pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar sebesar 75%.
3) Peningkatan Produksi dan Distribusi Alat Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pengendalian pra dan pascapemasaran alat kesehatan dan PKRT. Indikator pencapaian sasaran adalah:
a) Persentase produk alkes dan PKRT di peredaran yang memenuhi syaratsebesar 83%.
b) Jumlah alat kesehatan yang diproduksi di dalam negeri sebesar 10.
c) Persentase sarana produksi alat kesehatan dan PKRT yang memenuhicara pembuatan yang baik (GMP/CPAKB) sebesar 55%.
d) Persentase penilaian pre-market tepat waktu sesuai Good ReviewPractices sebesar 75%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 20
4) Peningkatan Pembinaan Produksi dan Distribusi Kefarmasian
Sasaran kegiatan ini meningkatnya produksi bahan baku dan obat lokal sertamutu sarana produksi dan distribusi kefarmasian. Indikator pencapaiansasaran adalah:
a) Jumlah bahan baku obat dan obat tradisional yang diproduksi di dalamnegeri sebanyak 25.
b) Jumlah industri yang memanfaatkan bahan baku obat dan obattradisional produksi dalam negeri sebanyak 10 Industri.
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pada ProgramKefarmasian dan Alat Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya pada program kefarmasian dan alatkesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah persentase kepuasan klienterhadap dukungan manajemen sebesar 95%.
E. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
Sasaran program pengembangan dan pemberdayaan SDM kesehatan adalahkegiatan ini adalah meningkatnya ketersediaan dan mutu sumber daya manusiakesehatan sesuai dengan standar pelayanan kesehatan. Indikator pencapaiansasaran adalah:a. Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan
sebanyak 5.600 Puskesmas.b. Persentase RS kabupaten/kota kelas C yang memiliki 4 dokter spesialis
dasar dan 3 dokter spesialis penunjang sebesar 60%.c. Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya sebanyak
56.910 orang.
Untuk mencapai sasaran hasil tersebut, maka kegiatan yang akan dilakukanadalah:
1) Standardisasi, Sertifikasi dan PendidikanBerkelanjutan bagi SDM Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya standarisasi, sertifikasi danpendidikan berkelanjutan SDM kesehatan. Indikator pencapaian sasaranadalah jumlah tenaga kesehatan teregistrasi sebanyak 690.000 orang.
2. Pendidikan Tinggi dan Peningkatan Mutu SDM KesehatanSasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan pendidikan tinggi danpeningkatan mutu SDM kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalahjumlah peserta baru penerima bantuan pendidikan sebanyak 5000 orang.
3) Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pendidikan dan pelatihan aparatur.Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah aparatur yang mendapatsertifikat pada pelatihan terakreditasi sebanyak 45.000 orang.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 21
4) Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan pendidikan danpelatihan tenaga kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlahtenaga pendidik, tenaga kesehatan dan masyarakat yang ditingkatkankemampuannya melalui pelatihan sebanyak 11.910 orang.
5) Perencanaan dan Pendayagunaan SDM KesehatanSasaran kegiatan ini adalah meningkatnya perencanaan dan pendayagunaanSDM kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah tenagakesehatan yang didayagunakan di Fasyankes sebanyak 24.000 orang.
6. Perencanaan SDM KesehatanSasaran kegiatan ini adalah meningkatnya pelaksanaan perencanaan SDMKesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah dokumenperencanaan SDM kesehatan sebanyak15 dokumen.
7) Pelaksanaan Internship Tenaga Kesehatan
Sasaran kegiatan ini adalah terselenggaranya pelaksanaan internship tenagakesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah jumlah tenaga kesehatanyang melaksanakan internship sebanyak 32.500 orang.
8) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya padaProgram Pengembangan dan Pemberdayaan SDM KesehatanSasaran kegiatan ini adalah meningkatnya dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya pada program pengembangan danpemberdayaan SDM kesehatan. Indikator pencapaian sasaran adalah:
a) Jumlah dokumen norma, standar, prosedur dan kriteria PPSDMkesehatan sebanyak 100 dokumen.
b) Jumlah dokumen data dan informasi Program PPSDM Kesehatansebanyak 34 dokumen
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 22
BAB III
RENCANA KINERJA TAHUNAN
Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Stratejik Kementerian
Kesehatan pada Tahun 2019 yang dilakukan pada Provinsi Sumatera Selatan,
disusun suatu Rencana Kinerja Dekonsentralisasi (Performance Plan) setiap
tahunnya. Rencana Kinerja ini merupakan penjabaran target kinerja yang harus
dicapai dalam satu tahun pelaksanaan yang menunjukkan nilai kuantitatif yang
melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran stratejik maupun
tingkat kegiatan, dan merupakan pembanding bagi proses pengukuran
keberhasilan organisasi yang dilakukan akhir periode pelaksanaan.
Sasaran, indikator kinerja sasaran dan program yang dilaksanakan
Kementerian Kesehatan pada Tahun 2019 telah dirumuskan dan sesuai menurut
program yang diatur .
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan
dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulan atau
bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
pembangunan kesehatan di Kementerian Kesehatan pada Provinsi Sumatera
Selatan.
Sasaran yang akan dicapai pada Rencana Kinerja Dekonsentralisasi Dinas
Kesehatan tahun 2019 adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Provinsi Sumatera Selatan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diketahui
dengan melakukan pengukuran terhadap beberapa Indikator Kinerja Sasaran
Utama yaitu :
1. Motarlitas
1.1 Angka Kematian Bayi (AKB)
Grafik : Jumlah Kematian Bayi di Sumatera Selatan Tahun 2018dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 23
0
20
40
60
80
100
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Jumlah Kematian Bayi 100 51
Jumlah Kematian Bayi
Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian
bayi di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 51 orang, jumlah ini lebih rendah
dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 100 orang. Dengan demikian indikator kinerja
jumlah kematian bayi pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun 2018
dengan persentase capaiannya sebesar 149%. Jumlah kematian bayi pada tahun 2018
sebanyak 51 orang dari total 161.210 kelahiran hidup. Jumlah ini mengalami penurunan
dibanding tahun 2017 sebanyak 98 orang. Pencapaian penurunan jumlah kematian bayi di
Sumatera Selatan merupakan lokal spesifik dihitung jumlah per orang bukan per 1.000
kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara langsung dibandingkan dengan capaian Nasional.
Perhitungan AKB melalui sensus penduduk juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu
32 per 100.000 KH dan belum bisa menggambarkan AKB per Provinsi. Dilihat dalam 5 tahun
terakhir jumlah kematian bayi mengalami fluktuatif seperti terlihat pada tabel berikut :
Grafik : Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018
92
197
8798
51
tahun 2014 tahun 2015 2016 2017 2018
Jumlah Kematian Bayi
Grafik : Jumlah Kematian Bayi di Provinsi Sumatera SelatanMenurut Kabupaten / Kota Tahun 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 24
0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2 4 5 6 6 7
16
51
0
10
20
30
40
50
60Target : 100
Jumlah kematian bayi tertinggi terjadi di kabupaten OKU sebanyak 16 orang,
kemudian diikuti oleh kabupaten Muara Enim 7 orang dan kabupaten Musi Rawas dan Kota
Palembang masing-masing sebanyak 6 orang. Jumlah kematian bayi terendah terjadi di
kabupaten Lahat, OKU Selatan, Empat Lawang, Kota Pagar Alam dan Lubuk masing-masing
sebanyak 1 orang, sedangkan untuk kabupaten OKI, Musi Banyuasin, OKU Timur, PALI dan
kota Prabumulih tidak ada laporan kematian Bayi. Penyebab utama kematian bayi di provinsi
sumatera selatan adalah Pneumonia dan Diare.
Tercapainya indikator ini dikarenakan semakin mudahnya akses masyarakat terhadap
pelayanan kesehatan dengan adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta dan JKN (BPJS
Kesehatan), sudah terbentuknya
Puskesmas PONED, semakin
meningkatnya cakupan pemeriksaan bayi
baru lahir, cakupan imunisasi yang
semaikn baik, semakin baiknya cakupan
gizi anak bayi dan balita serta semakin
meningkatnya kualitas pelayanan
kesehatan secara keseluruhan diharapkan
dapat menurunkan angka kematian bayi.
Beberapa faktor penghambat dalam menurunkan angka kematian bayi antara lain kurangnya
sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas, akses menuju fasilitas pelayanan
kesehatan dibeberapa daerah masih sulit dijangkau, sistem rujukan maternal dan neonatal
yang belum berjalan optimal dan belum meratanya SDM kesehatan yang berkompeten.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena
kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 25
yang dicantumkan dalam SDG’s (Sustainable Development Goals). Peranan dan keterlibatan
sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian bayi juga terus
ditingkatkan. Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk masa yang
akan datang adalah :
a) perencanaan percepatan Meningkatkan pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan
surveilans kematian bayi dan balita di tingkat kabupaten/kota;
b) Berkoordinasi dengan lintas program dan lintas sektor mulai dari tingkat provinsi,
kabupaten/kota sampai ke tingkat desa dan kelurahan untuk menyusun strategi
penurunan kasus kematian ibu dan bayi;
c) Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan
kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;
d) Meningkatkan kompetensi/kapasitas teknis tenaga kesehatan dalam hal pelayanan
pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan dan penanganan bayi baru lahir melalui
pelatihan dan pertemuan teknis program;
e) Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka kematian
bayi;
f) Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dina (PAUD) dan
Posyandu;
g) Konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan
kualitas hidup anak dan penurunan kematian.
1.2. Angka Kematian Balita (AKABA)
Grafik : Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2018 dibandingkan denganTarget RPJMD Tahun 2018
0
10
20
30
40
50
Target RPJMD 2018 Realisasi RPJMD 2018
44
29
Jumlah Kematian Balita di Sumatera SelatanTahun 2018
Berdasarkan data laporan program Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) jumlah kematian
Balita di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 sebanyak 29 orang, jumlah ini sudah lebih
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 26
rendah dibandingkan target tahun 2018 sebanyak 44 orang. Dengan demikian indikator
kinerja jumlah kematian Balita pada tahun 2018 telah mencapai target akhir RPJMD tahun
2018 dengan persentase capaiannya sebesar 134%. Jumlah kematian Balita pada tahun 2018
sebanyak 29 orang, jumlah ini mengalami penurunan jika dibanding tahun 2017 sebanyak 48
orang kematian Balita. Trend jumlah kematian Balita selama 5 tahun terakhir terlihat
berfluktuatif seperti pada grafik berikut :
Grafik : Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 - 2018
40
55
3948
29
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun2014 - 2018
Jumlah Kematian Balita di Sumatera Selatan Tahun 2017
Grafik : Jumlah Kematian Balita di Provinsi Sumatera Selatanper Kabupaten / Kota Tahun 2018
0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 2 2 4 4
10
29
05
101520253035
Target : 44
Jumlah kematian Balita tahun 2018 tertinggi kabupaten OKU sebanyak 10 orang,
dikikuti kota Palembang dan kabupaten Musi Rawas masing-masing sebanyak 4 orang.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 27
Jumlah kematian Balita terendah di kota Prabumulih, kota Pagar ALam dan kota Lubuk
Linggau masing-masing sebanyak 1 orang, sedangkan kabupaten OKI, Lahat, Musi
Banyuasin, OKU Selatan, OKU Timur dan PALI tidak ada laporan kematian Balita.
Penyebab terbesar kematian Bayi di Sumatera Selatan adalah Diare dan Pneumonia.
Beberapa program dan kegiatan yang masih menjadi prioritas untuk menurunkan
angka kematian Balita antara lain :
a. Pelaksanaan pemantauan PWS KIA dan surveilans kematian balita di tingkat
kabupaten/kota;
b. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas program balita terintegrasi,
pelaksanaan supervisi dan bimbingan teknis untuk meningkatkan kemampuan
tenaga kesehatan di kabupaten/kota;
c. Peningkatan akses terhadap pelayanan kesehatan sampai dengan tingkat desa dan
kelurahan melalui penempatan bidan di setiap desa dan pembangunan Poskesdes;
d. Penerapan Program Desa Siaga juga diharapkan akan dapat menekan angka
kematian bayi dan Balita;
e. Integrasi BKB (Bina Keluarga Balita), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
Posyandu;
f. Program Manajemen Tumbuh kembang Balita sakit dan Manajemen Tumbuh
kembang Balita;
g. konsorsium kerja sama dengan perguruan tinggi dan swasta untuk meningkatkan
kualitas hidup anak dan penurunan kematian.
Sedangkan faktor yang masih penghambat terhadap penurunan jumlah
kematian Balita di Sumatera Selatan adalah masih rendahnya kepatuhan petugas dalam
memberikan pelayanan kesehatan anak Balita yang sesuai standar, akses menuju
fasyankes masih sulit dijangkau, sarana dan prasarana kegawatdaruratan di Puskesmas
yang masih kurang, petugas yang sudah dilatih berpindah bagian/ tempat kerja,
pengaruh faktor budaya yang masih bertentangan dengan kesehatan.
1.3. Umur Harapan Hidup (UHH)
Angka harapan hidup adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh
seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu, dalam situasi
mortalitas yang berlaku di lingkngan masyarakatnya. Angka harapan hidup merupakan
alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 28
pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan
Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan
kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan ibu dan anak, kesehatan
lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.
Grafik : Angka Harapan Hidup di Sumatera Selatan Tahun 2018dibandingkan dengan Target Tahun 2018
60
65
70
75
80
85
Target RPJMD2018
Realisasi 2018
Angka Harapan Hidup 80,1 69,16
Angka Harapan Hidup
Berdasarkan data dari BPS Provinsi Sumatera Selatan capaian indikator kinerja Angka
Harapan Hidup belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Angka Harapan
Hidup (AHH) Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 di targetkan 80,30 tahun dan
terealisasi sebesar 69,18 tahun dengan realisasi capaian sebesar 86,15% dengan demikian
angka harapan hidup belum dapat mencapai target akhir RPJMD tahun 2018. Jika
dibandingkan dengan angka harapan hidup nasional sebesar 71,06 tahun maka capaian
angka harapan hidup di Sumatera juga masih dibawah capaian nasional.
Rendahnya capaian indikator ini karena terlalu tinggi dalam menetapkan target di tahun
2018. Dimana pada tahun 2016 target RPJMD angka harapan hidup di Sumatera Selatan
hanya sebesar 70,9 tahun namun di tahun 2017 dan tahun 2018 target RPJMD angka
harapan hidup naik menjadi 80,1 tahun dan 80,4 tahun, terjadi penambahan usia harapan
hidup sebesar 9,4 tahun dalam waktu 2 tahun.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 29
Grafik : Angka Harapan Hidup Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
68,93
69,1469,16
69,18 69,18
68,80
68,85
68,90
68,95
69,00
69,05
69,10
69,15
69,20
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Angka Harapan Hidup
Angka harapan hidup dalam lima tahun terakhir mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Pada tahun 2014 angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan sebesar 68,93 tahun
naik menjadi 69,18 tahun pada tahun 2018, namun kenaikan tersebut tidak signifikan
dimana hanya ada peningkatan 0,02 tahun.
Grafik : Angka Harapan Hidup di Provinsi Sumatera Selatanper Kabupaten / Kota Tahun 2018
64,32 64,72 64,99 65,2565,87 66,24
67,34 67,66 67,7 68,04 68,14 68,14 68,36 68,44 68,64 69,18 69,67 70,1
6162636465666768697071
Target 2018 : 80,3
Angka harapan hidup per kabupaten/kota tertinggi di Sumatera Selatan yaitu kota
Palembang sebesar 70,1 tahun dan Prabumulih sebesar 69,67 tahun lebih besar dari angka
harapan hidup provinsi Sumatera Selatan sebesar 69,18 tahun, sedangkan 15 kab/kota
lainnya masih dibawah angka harapan hidup provinsi. Angka harapan hidup terendah
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 30
yaitu kab. Empat Lawang sebesar 64,32 tahun, kab. Ogan Ilir sebesar 64,72 tahun dank
ab. Musi Rawas Utara sebesar 64,99 tahun.
Berbagai upaya dilakukan untuk menaikkan angka harapan hidup, mulai dari peningkatan
akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sampai ke peningkatan
kualitasi pelayanan kesehatan serta melalui perubahan perilaku masyarakat untuk hidup
bersih dan sehat, peningkatan kualitas kesehatan lingkungan, peningkatan akses air
bersih, pengentasan masalah gizi buruk dan kurang gizi, pelayanan ibu melahirkan dan
bayi yang semuanya bermuara pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan
peningkatan angka harapan hidup. Upaya-upaya dibidang kesehatan tersebut hendakknya
pula didukung oleh lintas sektor, dukungan infrastruktur (jalan, air bersih, listrik dll) dan
segenap lapisan masyarakat serta dengan semakin membaiknya indikator sosial ekonomi
masyarakat dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat akan dapat mempercepat
bertambahnya angka harapan hidup di Provinsi Sumatera Selatan.
1.4 Angka Kematian Ibu (AKI)
Grafik : Jumlah Kematian Ibu di Sumatera Selatan Tahun 2018dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
110
115
120
125
130
135
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Jumlah Kematian Ibu 134 119
Jumlah Kematian Ibu
Angka kematian Ibu untuk Provinsi Sumatera Selatan tahun 2018 ditargetkan 134
orang dan terealisasi 119 orang atau sebesar 111,19%. Jika dilihat grafik jumlah kematian ibu
melahirkan selama 3 tahun terakhir mengalami penurunan namun sedikit meningkat pada
tahun 2018. Pencapaian penurunan jumlah kematian ibu di Sumatera Selatan lokal spesifik
dihitung jumlah per orang bukan per 100.000 kelahiran hidup sehingga tidak bisa secara
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 31
langsung dibandingkan dengan capaian Nasional. Perhitungan AKI melalui sensus penduduk
juga hanya menggambarkan angka nasional yaitu 346 per 100.000 KH, belum bisa
menggambarkan AKI per Provinsi.
Jumlah kematin ibu di provinsi Sumatera Selatan tahun 2014 sebanyak 155 orang,
naik menjadi 164 orang kematian pada tahun 2015, turun menjadi 142 orang pada tahun 2016
dan turun lagi menjadi 107 orang tahun 2017 dan naik menjadi 119 orang pada tahun 2018
seperti terlihat pada grafik di bawah.
Grafik : Jumlah Kematian Ibu Melahirkan
di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
155164
142
107119
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Jumlah Kematian Ibu
Grafik : Jumlah Kematian Ibu Melahirkan di Provinsi Sumatera Selatan per Kabupaten / Kota
Tahun 2018
1 2 3 3 3 4 4 5 6 8 8 10 10 12 12 13 15
119
020406080
100120140
Target : 134
Jumlah Kematian Ibu melahirkan tahun 2018 tertinggi terjadi di kabupaten Banyuasin
sebanyak 15 orang, kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 13 orang dan kabupaten Musi
Rawas sebanyak 12 orang, Sedangkan jumlah kematian ibu maternal terendah terjadi di kota
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 32
Prabumuli sebanyak 1 orang, kota Pagar Alam sebanyak 2 orang, kabupaten Empat Lawang
sebanyak 3. Adapun penyebab terbesar kematian ibu melahirkan di Sumatera Selatan adalah
Perdarahan dan Hipertensi.
Tercapainya indikator ini disebabkan karena
semakin baiknya fasilitas kesehatan di daerah, akses
ke fasilitas kesehatan yang semakin baik dengan
adanya program Jamsoskes Sumsel Semesta, JKN,
Jampersal dan rumah tunggu kelahiran di kab/kota.
Penanganan persalinan yang semakin baik dengan
meningkatnya persentase persalinan yang ditolong
oleh tenaga kesehatan yang kompoten, deteksi dini
faktor resiko oleh tenaga kesehatan, sistem rujukan yang semakin baik, kerjasama dukun beranak
dengan bidan dimana dukun beranak tidak menolong persalinan tetapi mengantarkan ibu bersalin ke
bidan atau tenaga kesehatan yang kompoten.
Berbagai upaya terus dilakukan untuk menurunkan angka kematian bayi ini karena
kematian bayi telah menjadi program prioritas nasional dan merupakan komitmen global
yang dicantumkan dalam SDG’s (SustainableDevelopment Goals). Peranan dan keterlibatan
sektor lain untuk ikut serta berperan dalam penurunan angka kematian ibu terus ditingkatkan.
Beberapa program yang masih menjadi prioritas untuk masa yang akan datang adalah :
1. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, khususnya untuk
ibu hamil terutama melalui pembangunan Pos Kesehatan Desa dan Pos Kesehatan
Kelurahan serta penempatan bidan yang tinggal di desa;
2. Pelaksanaan program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Penanganan
Komplikasi);
3. Kunjungan antenatal pertama (K1) sedapat mungkin dilakukan pada trimester
pertama, guna mendorong peningkatan cakupan kunjungan antenatal empat kali
(K4);
4. Pelayanan KB harus ditingkatkan guna mengurangi faktor risiko 4 terlalu (terlalu
muda, terlalu sering, terlalu rapat dan terlalu tua);
5. Pelaksanaan Ante Natal Care (ANC) yang terintegrasi untuk ibu hamil ,termasuk
pemeriksaan HIV/AIDS, Malaria, Cacingan dan penyakit infeksi menular lainnya
secara terintegrasi dan pelaksanaan kelas ibu hamil dengan melibatkan keluarga
dan masyarakat;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 33
6. Pelaksanaan Audit Maternal Perinatal (AMP) di tingkat kabupaten/kota;
7. Pemberdayaan keluarga dan masyarakat dalam kesehatan reproduksi responsive
gender harus ditingkatkan untuk meningkatkan Health Care Seeking Behaviour.
2. Morbiditas
Situasi morbiditas atau kesakitan di Provinsi Sumatera Selatan tergambar dari
beberapa indikator sebagai berikut :
2.1 Kabupaten / Kota yang Eliminasi Malaria
Kab/ Kota yang Eliminasi Malaria di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
ditargetkan 11 Kab/Kota persen dan terealisasi 9 Kab/Kota atau sebesar 81,82 persen.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum
mencapai target yang ditetapkan.
Target Sumsel Eliminasi Malaria Tahun 2020 (Keputusan Menteri Kesehatan Nomor
293/MENKES/SK/I Tahun 2009 Tentang Eliminasi Malaria)
Tahun 2014 Tahun 2017 Tahun 2018 Palembang Prabumulih Pagar Alam Ogan Komering Ilir Ogan Ilir Empat Lawang Banyuasin
PALI Lubuk Linggau
2.2 Sucsess Rate TBC
Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 85
persen dan terealisasi 87 persen atau sebesar 102,35 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera
Selatan mengalami fluaktif dari 94,09 persen tahun 2014 turun menjadi 86 persen
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 34
pada tahun 2015 kemudian naik menjadi 88 persen pada tahun 2016 dan turun menjadi
87 persen pada tahun 2017, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Sucess Rate TBC di Provinsi Sumatera SelatanSelama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2017
Dilihat dari grafik diatas Sucsess Rate TBC Tahun 2018 sebesar 87% menurun dari
tahun sebelumnya sebesar 88%.
Succes pada tahun 2017 mencapai 87% dari target kinerja yang ditetapkan sebesar
85%. Jika dibandingkan dengan target kinerja diatas, maka hasil capaian pada tahun 2017
sudah melebihi dari target yang ditetapkan. Jika dibandingkan dengan capaian program pada
tahun 2016 sebesar 88%, maka capaian pada tahun 2017 ini mengalami fluaktif.
Keberhasilan pengobatan tahun 2018 tidak dapat dilihat karena keberhasilan Pengobatan ini
dapat dilihat setelah penderita melakukan pengobatan selama 6 - 9 bulan makanya
pengobatan baru sampai tahun 2016. Upaya yang dilakukan dalam Succes Rate TBC yaitu :
1. Penguatan kepemimpinan program TB di kabupaten/kota
a. Regulasi eliminasi TB, peningkatan pembiayaan
b. Koordinasi dan sinergi program
2. Peningkatan akses layanan TB yang bermutu “TOSS-TB”
a. Peningkatan jejaring layanan TB melalui PPM (public-private mix)
b. Penemuan aktif berbasis masyarakat
c. Inovasi diagnosis TB
3. Pengendalian Faktor risiko TB
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 35
4. Promosi lingkungan dan hidup sehat
5. Pencegahan infeksi dan profilaksis
6. Peningkatan kemandirian masyarakat dalam pengendalian TB
7. Penguatan manajemen program
8. Penelitian dan pengembangan inovasi program
9. Pengendalian biaya katastrofik layanan TB
10. Koordinasi dengan lintas Sektor spt : Dinsos, PUCK (perbaikan perumahan), PMD
(pemberdayaan masy. Desa)
2.3 Insidance Rate DBD
Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 49
/100.000 dan terealisasi 29/100.000 atau sebesar 168,96 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
ditetapkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera
Selatan mengalami fluaktif dari 19 /100.000 tahun 2014 naik menjadi 42,5 /100.000
pada tahun 2015 kemudian naik lagi menjadi 48 /100.000 pada tahun 2016 kemudian turun
menjadi 18 /100.000 dan naik menjadi 29/100.000 pada tahun 2018, seperti terlihat pada
grafik berikut ;
Grafik : Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera SelatanSelama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 36
Dilihat dari grafik diatas Insidance Rate DBD di Provinsi Sumatera Selatan pada
tahun 2018 sebesar 29/100.000 meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 18/100.000.
Grafik : CFR (Case Fatality Rate) DBDProvinsi Sumatera Selatan 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 37
Grafik : Distribusi Kasus DBD Per Kab/KotaProvinsi Sumatera Selatan 2017-2018
Situasi Demam Berdarah di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 terjadi
peningkatan kasus dibandingkan tahun 2017. Pada tahun 2018 jumlah kasus mencapai 2.396
kasus (IR sebesar 29/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 26 kematian
(CFR 1.09%). Sementara Pada tahun 2017 jumlah kasus mencapai 1.452 kasus (IR sebesar
18/100.000 penduduk) dengan jumlah kematian sebanyak 16 kematian (CFR 0,48%) .
Penyebab utama terjadinya penyebarluasan penyakit DBD berkaitan erat dengan beberapa
factor antara lain :
Masih banyak nya nyamuk penular DBD yang terdapat di lingkungan
pemukiman;
Belum membudayanya PSN-DBD dalam masyarakat sehingga menimbulkan
tingginya populasi nyamuk penular DBD;
Masih kurangnya pengetahuan masyarakat tentang DBD;
Keterlambatan dalam mendiagnosa;
Terbatasnya dana.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 38
Upaya yang harus dilakukan, antara lain :
1. Perlunya kepedulian dari pemerintah dalam pemberantasan DBD sampai di
tingkat kelurahan;
2. Kerja sama lintas sektoral dalam pengendalian DBD;
3. Perlunya kesadaran dalam tiap rumah tangga untuk melakukan psn aktif ;
4. Perlu diaktifkannya POKJA tingkat desa sampai provinsi untuk pengendalian
DBD.
2.4 Case Notification Rate per 100.000 penduduk
Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan
50 persen dan terealisasi 46 persen atau sebesar 92 persen. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belum mencapai target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Case Detection Rate TBC di Provinsi
Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 45,05 persen tahun 2015 turun menjadi 25
persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 44 persen pada tahun 2017 dan naik lagi
menjadi 46 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera SelatanSelama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Case Detection Rate TBC di Provinsi Sumatera Selatantahun 2018 sebesar 46% berarti meningkat dari tahun 2017 sebesar 44%
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 39
Grafik : Capaian Penemuan Kasus TBC Case Detection RateTahun 2016 S/D 2018 Provinsi Sumatera Selatan
Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun2018
Di Provinsi Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%.
Capaian penemuan kasus Baru atau Case Detection Rate Program TB Tahun 2018 di Provinsi
Sumatera Selatan didapat 3 kabupaten/kota telah melampaui target 50%, antara lain : Kota
Lubuk Linggau, Kabupaten Muara Enim dan Ogan Ilir. Sedangkan 14 Kabupaten/Kota lainya
belum mencapai target terutama Kabupaten Empat Lawang yg CDRnya 26%. Untuk Capaian
Provinsi Sumatera Selatan 46% , berarti pencapaiannya belum mencapai target diinginkan
50%.
Rendahnya Cakupan Case Detection Rate adalah:
1. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah.
2. Kurang meratanya keterampilan tenaga laboratorium di setiap UPK.
3. Mutasi petugas dan tugas rangkap.
4. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.
5. Keterbatasan dana dan belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja.
6. Belum seluruhnya Rumah Sakit dan DPS melaksanakan strategi DOTS
Upaya yang harus dilakukan, antara lain:
a) Perencanaan Pelatihan Pengelola Program P2TB bagi petugas di UPK dan
Rumah Sakit;
b) Perencanaan Melakukan pelatihan bagi Tenaga Laboratorium di UPK dan
Rumah Sakit;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 40
c) Menghimbau kepada pejabat yang berwenang untuk mengurangi mutasi petugas
minimal 3 tahun mengelola program TB;
d) Melakukan pengadaan alat penunjang program P2TB;
e) Melakukan advokasi dan memberdayakan mitra kerja dan lintas sektor ;
f) Melakukan Kerjasama dengan Rumah sakit dan DPS untuk melaksanakan
strategi DOTS
2.5 Prevalensi HIV / AIDS
Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018 ditargetkan 0.5
persen dan terealisasi 0.3 persen atau sebesar 166,66 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target
yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera
Selatan dari tahun 2015 s.d tahun 2018 sudah melebihi dari target yang ditetapkan < 0,5
yaitu 0,3, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera SelatanSelama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Prevalensi HIV / AIDS di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2018 sebesar 0,3 berarti sudah mencapai target yang ditetapkan.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 41
Pada bulan Januari sampai dengan Desember 2018 pengidap HIV dan penderita AIDS
banyak ditemukan pada laki-laki dbandingkan perempuan, hal ini menujukkan bahwa
laki-laki lebih berisiko tertular HIV dibandingkan dengan perempuan karena pola prilaku
seks laki-laki yang suka membeli seks tanpa menggunakan kondom.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 42
Secara kumulatif pengidap HIV lebih banyak pada kelompok usia 20 – 29 tahun, untuk
kasus AIDS lebih banyak pada kelompok usia 30-39 tahun, pada saat usia produktif
sehingga penting sekali upaya pencegahan di fokuskan kepada kelompok usia 15- 24
tahun dengan memberikan edukasi yang baik dengan menjelaskan HIV-AIDS sehingga
dapat mencegah infeksi baru HIV.
2.6 Cakupan Penemuan Pneumonia Balita
Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun2018 ditargetkan 80 persen dan terealisasi 39.24 persen atau sebesar 49,05 persen. Jikadibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian belummencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Cakupan Penemuan Pneumonia Balita diProvinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 22,33 persen tahun 2014 naikmenjadi 59,4 persen pada tahun 2015 kemudian turun menjadi 44,86 persen pada tahun2016 dan turun lagi menjadi 39,24 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafikberikut ;
Grafik : Cakupan Penemuan Pneumonia Balita di Provinsi Sumatera SelatanSelama 4 (empat) Tahun 2014 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 43
Dilihat dari grafik diatas cakupan penemuan balita dalam kurun waktu empat tahun
mengalami penurunan dari tahun 2018 sebesar 39,24 % menurun dari tahun sebelumnya
sebesar 44,86%.
Pada tahun 2018 jumlah penemuan kasus Pneumonia Balita pada Program P2 ISPA
Provinsi Sumatera Selatan adalah 12.707 kasus atau sebesar 39,24 % dari target dimana
perkiraan penemuan penderita sebanyak 32.383 balita. Pada kasus pneumonia golongan umur
<1 tahun sebanyak 3.934 kasus (35,12 %) dan untuk golongan umur 1-5 tahun sebanyak
7.265 kasus (64,87 %) dari seluruh kasus pneumonia. Pada Pneumonia berat untuk golongan
umur <1 tahun sebanyak 553 kasus (36,67%) dan pada golongan umur 1-5 tahun sebanyak
955 kasus (63,32%) dari seluruh kasus Pneumonia Berat. Dilihat dari realisasi cakupan
penderita Pneumonia berdasarkan target penemuan yang ada persentase tertinggi dicapai oleh
kabupaten Muara Enimsebanyak 1.997 kasus (88,97 %) sedangkan kabupaten terendah yaitu
Kota Muratara dan Kota Lubuk Linggau sebesar 0 (0%). Belum dapat disimpulkan bahwa
rendahnya penemuan ini didasari oleh memang tidak terdapatnya penderita atau kurang
aktifnya petugas dalam melakukan penemuan kasus.
Cakupan Pneumonia balita di Sumatera Selatan pencapaiannya Desember 2018
sebesar 39,24%, berarti pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan 80%.
Rendahnya cakupan penemuan pneumonia dikarenakan;
a. Masih ada puskesmas yang belum tahu dengan perubahan sasaran pneumonia
Balita dan indikator program ISPA pada tahun 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 44
b. Kepatuhan dan keterampilan petugas yang masih rendah dalam deteksi dini
Pneumonia Balita dan belum mendapatkan dukungan dari dokter di puskesmas
tentang tatalaksana standar ISPA/Pneumonia
c. Kurangnya kesadaran untuk mengirim laporan tepat waktu dan lengkap dari bulan
Januari sampai Desember 2018.
d. Adanya under reported yaitu kesalahan dalam pengklasifikasian diagnosa ISPA
e. Adanya tugas rangkap petugas atau pengelola program ISPA di kab/kota.
f. Kurangnya alat penunjang kegiatan program.
g. Keterbatasan dana.
h. Belum optimalnya pemberdayaan mitra kerja sehingga sumber data kasus
Pneumonia Balita masih berbasis Puskesmas.
i. Masih minimnya kerja sama dan koordinasi dengan lintas program dan lintas
sektoral
Upaya yang harus dilakukan adalah :
1. Perencanaan Pelatihan Manajemen P2 ISPA bagi petugas pengelola program ISPA
kab/ kota
2. Pengadaan dan pendistribusian logistik program ISPA.
3. Mengintensifkan sistem pelaporan.
4. Sosialisasi penyakit ISPA di masyarakat
5. Membangun dan meningkatkan jejaring dengan sarana kesehatan di wilayah kerja
Dinas Kesehatan provinsi/kab/kota/puskesmas untuk pengumpulan data kasus
pneumonia.
6. Meningkatkan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektoral mengenai
pengendalian ISPA khususnya disaat musim kabut asap akibat kebakaran hutan
dan lahan
3 Status Gizi
3.1 Prevalensi Balita dengan berat badan rendah (angka gizi buruk)
Grafik : Prevalensi Gizi Buruk di Sumatera Selatan Tahun 2018
dibandingkan dengan Target RPJMD Tahun 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 45
00,10,20,30,40,50,60,70,80,9
1
Target RPJMD2018
Realisasi RPJMD2018
Prevalensi Gizi Buruk 1 0,04
Prevalensi Gizi Buruk
Prevalensi gizi buruk di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun ke tahun terus
mengalami penurunan. Berdasarkan hasil penimbangan
rutin di Posyandu selama tahun 2018 diketahui bahwa
prevalensi gizi buruk di Sumatera Selatan sebesar
0,04%. Dari data tersebut jika dibandingkan dengan
target tahun 2018 kurang dari 1% maka persentase
capaian angka gizi buruk telah mencapai target akhir
RPJMD dengan persentase capaian sebesar 100%.
Angka gizi buruk nasional berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 3,9%, jika
dibandingkan dengan capaian nasional maka capaian
provinsi Sumatera Selatan sebesar 0,04% lebih baik
dari capaian nasional.
Grafik: Jumlah Kasus Gizi Buruk di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
276
162
248277
313
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Prevalensi Gizi Buruk
Jumlah kasus gizi buruk pada tahun 2018 mengalami kenaikan dalam empat tahun
terakhir. Pada tahun 2014 jumlah kasus gizi buruk di Sumatera Selatan sebanyak 276 orang,
turun menjadi 162 orang pada tahun 2015 lalu naik menjadi 248 orang pada tahun 2016 dan
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 46
naik kembali menjadi 277 orang pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 313 orang pada tahun
2018. Pada tahun 2018 jumlah kasus gizi buruk tertinggi terjadi di kabupaten OKU Timur
sebanyak 95 orang, kabupaten Muara Enim 30 orang dan kabupaten Musi Rawas sebanyak 28
orang, sedangkan jumlah kasus gizi buruk yang terendah terdapat di kota Palembang
sebanyak 1 orang dan Kabupaten Musi Banyuasin sebanyak 2 orang dan kab. OKU serta kota
Lubuk Linggau masing-masing sebanyak 3 orang, sedangkan di kabupaten Musi Rawas
Utara tidak ada laporan kasus gizi buruk.
Permasalahan gizi, khususnya gizi buruk sangat dipengaruhi oleh banyak faktor baik
faktor diluar kesehatan maupun faktor kesehatan. Faktor diluar kesehatan yang
mempengaruhi gizi buruk seperti sosial ekonomi penduduk, kebiasaan dan adat istiadat serta
pola asuh. Faktor kesehatan antara lain monitoring Pemberian Makanan Tambahan (PMT)
pada balita masih kurang, kunjungan rumah rawat jalan/pengawasan pasien pulang masih
kurang, balita dengan masalah gizi disertai penyakit penyerta sebagaian besar dari keluarga
miskin
Adapun upaya-upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi buruk antara
lain :
a) Meningkatkan cakupan penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b) Meningkatkan penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua
dalam penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;
c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;
d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan
bergizi bersama kelompok PKK;
e) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
f) Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan gizi yang bermutu melalui
pembentukan Poskesdes, peningkatan kemampuan tenaga kesehatan ,penguatan
puskesmas dan pembentukan tim kesehatan keliling di daerah terpencil;
g) Memperbaiki pola asuh pemeliharaan bayi seperti promosi pemberian ASI
Ekslusif selama enam bulan.
h) Meningkatkan peran lintas sektor dan lintas program dalam upaya penurunan
kasus gizi buruk.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 47
3.2.Persentase Balita Gizi Kurang
Grafik : Persentase Balita Gizi Kurang Tahun 2018 di Sumatera Selatan
0
2
46
8
10
12
Target RPJMD2018
RealisasiRPJMD 2018
Persentase Balita Gizi Kurang 7 10,2
Persentase Balita Gizi Kurang
Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2018 di 17 kabupaten/kota se
Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah sampel Balita usia 0-59 bulan
n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase gizi kurang pada tahun 2018 di Sumatera
Selatan sebesar 10,2%. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD tahun 2018 sebesar
7% maka persentase capaian tahun 2018 belum mencapai target yang ditetapkan dengan
persentase capaian sebesar 54,29%. Angka gizi kurang nasional berdasarkan hasil Riset
Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 13,8%, jika dibandingkan dengan capaian nasional
maka capaian provinsi Sumatera Selatan sebesar 10,2% lebih baik dari capaian nasional.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 48
Grafik : Persentase Balita Gizi Kurang di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
18,6
12,811,2
10,2 10,2
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Persentase Balita Gizi Kurang
Trend Persentase Balita gizi kurang dalam empat tahun terakhir mengalami
penurunan. Pada tahun 2014 sebesar 18,6%, turun menjadi 12,8% pada tahun 2015, turun lagi
menjadi 12,8% pada tahun 2016 kemudian turun kembali menjadi 10,2% pada tahun 2017
dan tetap pada 10,2% pada tahun 2018. Pada tahun 2018 persentase Balita gizi kurang
tertinggi pada kabupaten Ogan Ilir, kabupaten Musi Rawas Utara dan kabupaten Lahat
dengan masing-masing capaian sebesar 14,6%, 14,1% dan 13,5%. Sedangkan persentase
Balita gizi kurang terendah pada kota Prabumulih, kabupaten OKU dan kabupaten Muara
Enim dengan masing-masing capaian sebesar 6,6%, 7,4% dan 7,5%.
Masalah gizi kurang dan gizi buruk pada balita penyebabnya tidak hanya fakor
kesehatan saja tetapi dipengaruhi oleh banyak faktor diluar kesehatan seperti faktor sosial
ekonomi dan faktor budaya. Upaya-upaya yang dilakukan adalah untuk terus menekan
prevalensi gizi kurang di tengah masyarakat dan mencegah kasus gizi kurang tersebut
berlanjut menjadi kasus gizi buruk, terutama pada bayi dan balita karena akan berpengaruh
terhadap pertumbuhannya. Berbagai upaya yang dilakukan untuk terus menurukan kasus gizi
buruk antara lain :
a) Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b) Penyuluhan kesehatan dan peningkatan kesadaran bagi orang tua dalam
penyediaan makanan yang sehat dan berimbang;
c) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam bidang gizi;
d) Peningkatan kemandirian masyarakat untuk dalam hal penyediaan makanan
bergizi bersama kelompok PKK;
e) Meningkatkan cakupan pemberian ASI Ekslusif pada bayi dan Balita;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 49
f) Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan
pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
g) Meperkuat ketahanan pangan dan berkerja sama dengan lintas sektor dalam hal
meningkatkan kemandirian pemenuhan kebutuhan pangan pada keluarga miskin.
3.3. Persentase Stunting pada Anak Balita
Grafik : Persentase Stunting Pada Anak Balitadibandingkan Target RPJMD Tahun 2018 di Sumatera Selatan
05
1015202530
Target RPJMD2018
RealisasiRPJMD 2018
Peresntase Stunting pada anakBalita 28 22,8
Persentase Stunting pada anak Balita
Stunting merupakan keadaan tubuh yang pendek atau sangat pendek. Stunting terjadi
akibat kekurangan gizi dan penyakit berulang dalam waktu lama pada masa janin hingga 2
tahun pertama kehidupan seorang anak (Black et al., 2008). Anak dengan stunting memiliki
IQ 5-10 poin lebih rendah dibanding dengan anak yang normal (Grantham-McGregor et al.,
2007). Stunting pada balita merupakan factor risiko meningkatnya angka
kematian, menurunkan kemampuan kognitif dan perkembangan motorik rendah serta fungsi-
fungsi tubuh yang tidak seimbang. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun
2018 di 17 kabupaten/kota se-Sumatera Selatan, 510 cluster (kelurahan/desa) dengan jumlah
sampel Balita usia 0-59 bulan n = 5.584 Balita, diketahui bahwa persentase stunting pada
anak Balita di Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 22,8%. Jika dibandingkan dengan target
akhir RPJMD tahun 2018 sebesar 28% maka capaian tahun 2018 telah mencapai target yang
ditetapkan dengan persentase capaian sebesar 118,57%. Angka stunting nasional berdasarkan
hasil Riset Kesehatan Dasar tahun 2018 sebesar 30,8%, jika dibandingkan dengan capaian
nasional maka capaian stunting provinsi Sumatera Selatan sebesar 22,8% lebih baik dari
capaian nasional.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 50
Grafik : Persentase Stunting pada Balita di Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
26,324,5
19,322,8 22,8
Tahun 2014 Tahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018
Persentase Stunting pada anak Balita
Peresntase Stunting pada anak Balita
Persentase Stunting pada Balita dalam lima tahun terakhir mengalami trend penurunan
namun sedikit naik pada tahun 2017 dan 2018. Pada 2014 angka stunting sebesar 26,3%,
kemudian turun menjadi 24,5% pada tahun 2015, turun lagi menjadi 19,30 pada tahun 2016
kemudian naik sedikit menjadi 22,8% pada tahun 2017 dan tetap sebesar 22,8% pada tahun
2018.
Grafik : Prevalensi Stunting pada Balita per Kab/Kotadi Sumatera Selatan Tahun 2014 – 2018
Pada tahun 2018 persentase Stunting pada Balita tertinggi pada kabupaten Banyuasin
sebesar 32,8%, kabupaten Musi Rawas Utara sebesar 32,8% dan kabupaten Ogan Ilir sebesar
29,5%. Sedangkan persentase Stunting pada Balita terendah pada kota Palembang sebesar
14,5%, kabupaten Muara Enim sebesar 14,9% dan kota Lubuk Linggau sebesar 18,9%
Stunting disebabkan oleh banyak faktor baik secara faktor langsung dan tak langsung.
Faktor langsung ditentukan oleh asupan makanan, berat badan lahir dan penyakit. Sedangkan
factor tak langsung seperti factor ekonomi, budaya, pendidikan dan pekerjaan, fasilitas
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 51
pelayanan kesehatan. Faktor social ekonomi saling berinteraksi satu dengan yang lainnya
seperti masukan zat gizi, berat badan lahir dan penyakit Infeksi pada anak. Anak-anak yang
mengalami stunting disebabkan kurangnya asupan makanan dan penyakit yang berulang
terutama penyakit infeksi yang dapat meningkatkan kebutuhan metabolic serta mengurangi
nafsu makan sehingga berdampak terjadi ketidaknormalan dalam bentuk tubuh pendek
meskipun faktor gen dalam sel menunjukkan potensi untuk tumbuh normal. Upaya yang
perlu dilakukan untuk terus menekan stunting pada Balita antara lain :
a. Penimbangan rutin setiap bulan di Posyandu;
b. Penyuluhan kesehatan dan peningkatan
kesadaran bagi orang tua dalam penyediaan
makanan yang sehat dan berimbang;
c. Peningkatan pemberdayaan masyarakat
dalam bidang gizi;
d. Peningkatan kemandirian masyarakat untuk
dalam hal penyediaan makanan bergizi bersama kelompok PKK;
e. Pemberian makanan tambahan pendamping ASI bagi keluarga miskin dan pemberian
makanan tambahan bagi ibu hamil KEK keluarga miskin;
f. Pemenuhan kebutuhan gizi pada ibu hamil;
g. Memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak;
h. Suplementasi vitamin A;
i. Penanganan lebih lanjut untuk anak gizi buruk;
j. Suplementasi Fe dan folat untuk ibu hamil.
3.4. Persentase bayi yang mendapatkan ASI Eksklusif
Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusif pada tahun
2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 60,7 persen atau sebesar 129,15 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang diinginkan .
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan
yang Mendapat ASI Eklusif mengalami fluktuaktif dari 63,44 persen tahun 2014 turun
menjadi 61 persen di tahun 2015 turun lagi menjadi 59,38 persen pada tahun 2016 turun
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 52
menjadi 58,23 persen pada tahun 2017 kemudian naik menjadi 60,7 persen pada tahun
2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat ASI Eklusifdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima ) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Bayi Usia Kurang dari 6 Bulan yang Mendapat
ASI Eklusif yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,7%,berarti sudah
melebihi dari target Nasional sebesar 59,5% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota
Palembang sebesar 74,7% dan yang terendah Kab. Muratara sebesar 40,4%.
Walaupun persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eklusif sudah
melebihi dari target tapi pemberian ASI Eklusif belum optimal, dikarenakan :
1. Ibu & Keluarga kurang mendapatkan
informasi tentang ASI Eksklusif dari
petugas kesehatan sehingga perlu adaya
Konselor ASI;
2. Tingkat pendidikan, usia, status bekerja
ibu, pengetahuan ibu tentang pentingnya
ASI Eksklusif
3. Keluarga / masyarakat & gencarnya
Promosi Susu Formula oleh Produsen Susu kepada Konsumen yang dilakukan
oleh Petugas Kesehatan;
4. Program ASI Eksklusif yang dilaksanakan Bidan di Puskesmas ternyata belum
optimal;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 53
5. Kurangnya tempat fasilitas Khusus Laktasi di tempat kerja dan tempat Sarana
Umum;
6. Lemahnya Perencanaan Terpadu dalam Program PP – ASI
7. Kurangnya intensitas dan kontinuitas dari Kegiatan PP – ASI ditingkat Pelayanan
maupun Masyarakat;
8. Lemahnya penerapan sanksi terhadap pelanggaran Peraturan Perundang –
Undangan yang terkait dengan PP – ASI;
9. Pelaksanaan Program Rumah Sakit Sayang Ibu & Bayi (RSSIB) belum semua
berjalan sebagaimana mestinya ( dari 17 Kab/Kota yang sudah melaksanakan
RSSB hanya 12 Kab/Kota).
Upaya yang dilakukan agar Bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI
Eksklusif meningkat, antara lain :
1. Perlu ada ruang laktasi di tempat kerja untuk memberikan kesempatan pada ibu
menyusui untuk memberikan ASI atau memerah ASI;
2. Perlu upaya untuk meningkatkan pengetahuan ibu tentang ASI baik melalui
penyuluhan atau konseling;
3. Perlu ada koordinasi atau komitmen dengan sarana kesehatan yang melayani
persalinan untuk melaksanakan IMD, rawat gabung dan pemberian ASI;
4. Perlu ada suatu kelompok peduli ASI yang siap membantu semua kesulitan yang
dialami oleh ibu menyusui sehingga kegagalan selama proses menyusui bisa
dihindari;
5. Agar 17 Kab / Kota telah melaksanakan Program Rumah Sakit Sayang Ibu &
Bayi.
4.Keadaan Lingkungan
Kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih tergolong rendah. Hal ini
dapat dilihat dari indeks penyakit yang ada dimasyarakat, diantaranya adalah kasus
diare yang masih cukup tinggi. Salah satu penyebab dari kondisi tersebut adalah
kondisi kesehatan lingkungan yang kurang memenuhi syarat, terutama bagi sebagian
penduduk yang tinggal di pedesaan dan daerah perkotaan (bantaran sungai). Mereka
belum bisa memenuhi standar hidup bersih dan sehat yang terlihat dari rendahnya
cakupan penduduk yang menggunakan dan memanfaatkan sarana kesehatan
lingkungan.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 54
4.1 Persentase Kab/ Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minum pada tahun2018 ditargetkan 45 persen dan terealisasi 87,24 persen atau sebesar 193,87 persen. Jikadibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudahmelebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang MelakukanPengawasan Kualitas Air Minum mengalami fluaktif dari 61,01 persen tahun 2014 naikmenjadi 67,92 persen pada tahun 2015, kemudian naik lagi pada tahun 2016 sebesar 74,02dan turun pada tahun 2017 sebesar 70,08 dan naik pada tahun 2018 sebesar 87,24 persenseperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas Air Minumdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan Kualitas
Air Minum yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 87,24%,berarti melebihi
dari target Nasional sebesar 72,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017) Pencapaiannya yang sudah
mencapai 100% adalah Kabupaten Muara Enim, Musi Rawas, Banyuasin, OKUS dan
OKUT.
Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengawasan kualitas air minum, antaralain:
a. Peningkatan layanan air minum untuk penduduk perdesaan/perkotaan melalui
PDAM & air minum yang dikelola masyarakat pada ketersediaan air baku dengan
memperhatikan azas keadilan dan daya beli;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 55
b. Perlu pengembangan sumber –sumber air terlindung yang dikelola masyarakat
seperti sumur gali & penampungan air hujan terutama di perdesaan agar
mempercepat peningkatan sumber air Improved;
c. Upaya peningkatan Sanitasi melalui Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)
terus dilakukan karena dapat mengurangi pencemaran mikrobiologi air;
d. Peningkatan kejarsama dan kemitraan antar pemangku kepentingan dalam bidang
air minum & sanitasi yang dimotori oleh Kelompok Kerja Air Minum &
Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL);
e. Sosialisasi kepada masyarakat melalui berbagai media bahwa air minum kemasan
da nisi ulang adalah sumber air yang tidak Improved ;
f. Peraturan Perundang – Undangan di bidang pengamanan Kualitas Air Minum perlu
segera disesuaikan dengan ilmu pengetahuan dan adanya dampak perubahan iklim
yang cenderung meningkatkan wilayah rawan air.
4.2 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan Tempat – Tempat Umum
Sehat
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU pada tahun 2018
ditargetkan 76 persen dan terealisasi 81,70 persen atau sebesar 107,50 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pengawasan TTU mengalami fluaktif dari 84,6 persen tahun 2014 tetap menjadi 84,6
persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 85,2 dan turun pada
tahun 2017 sebesar 82 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 81,70 persen seperti
terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTUdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 56
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TTU
yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 81,7%,berarti melebihi dari target
Nasional sebesar 54,01% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). dan pencapaiannya melebihi dari
target yang diinginkan 76% tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%,
hal ini dikarenakan capaian Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari
93% menjadi 19,83% dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase
Kab/Kota yang melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar
99.34% sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%,
tapi pencapaiannya menurun dari tahun 2017 sebesar 84%, hal ini dikarenakan capaian
Kab ogan ilir mengalami penurunan yang sangat jauh dari 93% menjadi 19,83%
dikarenakan ketidak sesuaian Form IKL yang lama. Persentase Kab/Kota yang
melaksanakan TTU yang tertinggi pencapaiannya pada Kab Lahat sebesar 99.34%
sedangkan capaian terendah ialah Kab Musirawas Utara dengan capaian 14.78%.
Upaya yang dilakukan agar peningkatan tetap mencapai indikator ini antara lain :
1. Peningkatan presentase tempat umum sehat menunjukkan kinerja dan citra
pemerintah suatu daerah dan dapat
dijadikan pusat pembelajaran bagi
daerah lain dalam pembinaan PHBS di
tempat-tempat umum,
2. Peningkatan pemahaman dan
kepatuhan para pengelola tempat-
tempat umum untuk memenuhi
persyaratan kesehatan melalui
pembinaan, sosialisasi, pelatihan serta pemberian reward dan punishment kepada
pengelola tempat-tempat umum,
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 57
3. Peningkatan kemampuan para pengelola program penyehatan lingkungan
ditingkat dinas kesehatan kabupaten/kota sampai dengan Puskesmas sehingga
dapat melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tempat-tempat umum
tersebut,
4. Lingkungan menjadi lebih bersih, indah dan sehat sehingga meningkatkan citra
tempat umum dan meningkatkan pendapatan bagi tempat-tempat umum sebagai
akibat dari meningkatnya kunjungan pengguna tempat-tempat umum.
4.3 Persentase Kab / Kota yang Melakukan Pengawasan TPM
Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM pada tahun 2018
ditargetkan 26 persen dan terealisasi 9,97 persen atau sebesar 38,35 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Kab/Kota yang Melakukan
Pengawasan TPM mengalami fluaktif dari 67,40 persen tahun 2014 turun menjadi 63,88
persen pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 64,43 persen dan naik
lagi pada tahun 2017 sebesar 71persen dan turun pada tahun 2018 sebesar 9,97 persen
seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik: Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPMdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 58
Dilihat dari grafik diatas Persentase Kab/Kota yang Melakukan Pengawasan TPM
yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 9,97%,berarti belum mencapai dari
target Nasional sebesar 18,04% (Kesmas, Kemkes RI, 2017). Pencapaiannya yang tertinggi
pada Kab. OKU sebesar 40,90%. Rendahnya pencapaiannya dikarenakan beberapa factor
antara lain;
a. Pelaksanaan tidak mencakup kepada pedagang berskala kecil;
b. Tidak tersosialisasinya/ kurangnya penyuluhan tentang pengolahan makanan yang
higienis ke TPM;
c. Kurangnya pengetahuan untuk melakukan tindakan produksi secara higienis dan
sehat ;
d. Sulitnya akses internet dan sedikitnya penjamah yang memiliki sertifikat penjamah
makanan.
Upaya yang dilakukan Kab/Kota dalam pengawasan Tempat Pengolahan Makanan
(TPM), antara lain :
1. Meningkatnya koneksi jaringan internet untuk E-monev HSP dan Data yg sudah
di IKL oleh sanitarian puskesmas dalam e-monev dengan kategori MS maka kab/
kota melakukan pelatihan penjamah, pelatihan baik untuk pengelola program HSP
Kabupaten maupun puskesmas;
2. Undang-Undang tentang Makanan mutlak diperlukan agar lebih efektif dalam
pelaksanaan pengawasan makanan;
3. Sanksi terhadap pelanggaran lebih kuat termasuk tuntutan pidana akan tidak sulit
dilaksanakan ;
4. Melakukan Pembinaan terhadap Produsen Makanan Minuman;
5. Sosialisasi pada Konsumen & Distribusi Makanan minuman;
6. Monev terhadap Produsen Makanan minuman Industri Rumah Tangga.
4.4 Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM
Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM pada tahun 2018
ditargetkan 1611 desa dan terealisasi 2004 desa atau sebesar 124,39 persen.
Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil
capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 59
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Jumlah Desa / Kelurahan yang
Melaksanakan STBM mengalami fluaktif dari 750 desa tahun 2014 naik
menjadi 1075 desa pada tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar
868 desa dan naik pada tahun 2017 sebesar 1685 desa dan naik lagi pada
tahun 2018 sebesar 2004 desa seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBMdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Jumlah Desa / Kelurahan yang Melaksanakan STBM
yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 2004 desa,berarti belum
mencapai dari target Nasional sebesar 39616 desa (Kesmas, Kemkes RI, 2017).
Pemerintah menyempurnakan pendekatan CLTS dengan aspek sanitasi lain yang
saling berkaitan yang ditetapkan sebagai 5 pilar STBM, yaitu :
(1) Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS),
(2) Cuci Tangan Pakai Sabun
(CTPS),
(3) Pengelolaan Air Minum dan
Makanan Rumah Tangga (PAMM-
RT),
(4) Pengamanan Sampah Rumah
Tangga (PS-RT), dan
(5) Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga (PLC-RT).
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 60
Pendekatan STBM terdiri dari tiga strategi yang harus dilaksanakan secara
seimbang dan komprehensif, yaitu:
1) peningkatan kebutuhan sanitasi,
2) peningkatan penyediaan akses sanitasi, dan
3) penciptaan lingkungan yang kondusif.
4.5 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Kerja
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerja pada tahun 2018
ditargetkan 84 persen dan terealisasi 79,47 persen atau sebesar 94,61 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan
Kesehatan Kerja mengalami fluaktif dari 70 persen tahun 2014 turun menjadi 53 persen
pada tahun 2015, kemudian naik pada tahun 2016 sebesar 80 persen dan turun pada tahun
2017 sebesar 70,58 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 79,47 persen seperti terlihat
pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Kerjadi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan
Kerja yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 79,47%, berarti meningkat dari
tahun sebelumnya sebesar 70,58%. Kabupaten/ Kota Dengan capaian tertinggi ialah
Kabupaten PALI, Muratara, dan Kota Prabumulih mencapai 100%, sedangkan dengan
capaian terendah ialah kabupaten OKUS dengan capaian 31,58%. Rendahnya pencapaian
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 61
puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dikarenakan:
1. Adanya reorganisasi yang mengakibatkan berubahnya pemegang program di
puskesmas;
2. Terbatasnya SDM pengolah data di lingkup Kesehatan Kerja;
3. Program Kesehatan Kerja belum dianggap sebagai program yang penting di
Puskesmas maupun di Kabupaten / Kota;
4. Sebagian puskesmas belum
menjalankan/ menerapkan SOP
Kesehatan Kerja;
5. SDM Puskesmas belum memahani
kewenangannya sebagai penanggung
jawab kesehatan berdasarkan konsep
kewilayahan termasuk bertanggung
jawab pada kesehatan pekerja di dalam
perusahaan yang ada di wilayah kerja Puskesmas;
6. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan
Kerja di puskesmas yang bersumber dari APBD;
7. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang tersedia
di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan kerja seperti
dana BOK;
8. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan kerja di Puskesmas.
9. Koordinasi yang belum terbentuk dengan baik dengan LS terkait.
Upaya yang dilaksanakan dalam Kesehatan Kerja adalah :
Perlunya konsolidasi dan koordinasi dalam perencanaan yang baik dan perhitungan
yang akurat, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan kesehatan kerja;
Perlunya mengintegrasikan kegiatan-kegiatan kesehatan kerja ke dalam kegiatan
pokok Puskesmas;
Perlunya melakukan pelatihan-pelatihan yang berkesinambungan berkaitan dengan
kegiatan kesehatan kerja, karena faktor utama yang mempengaruhi perkembangan
suatu program yaitu SDM yang tersedia;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 62
Perlunya melakukan advokasi terhadap pimpinan Puskesmas melalui Dinas
Kesehatan yang belum paham mengenai masalah kesehatan kerja secara detail;
Perlunya mengoptimalkan fungsi bimbingan teknis bidang Kesehatan Kerja kepada
Puskesmas berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan UPTD;
Perlunya mengupayakan integrasi pencacatan dan pelaporan kesehatan kerja di
dalam sistem pencatatan dan pelaporan Puskesmas;
Perlunya mensinergikan kegiatan kesehatan kerja pada kegiatan utama seperti gizi,
kesehatan ibu dan kesehatan anak seperti gizi pada pekerja, kesehatan pada ibu
pekerja.
4.6 Persentase Puskesmas yang Menyelenggarakan Kesehatan Olahraga
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahraga pada tahun 2018
ditargetkan 76 persen dan terealisasi 60,70 persen atau sebesar 79,87 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian belum
mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan
Kesehatan Olahraga mengalami fluaktif dari 82 persen tahun 2014 naik menjadi 100
persen pada tahun 2015, kemudian turun pada tahun 2016 sebesar 90,90 persen dan turun
lagi pada tahun 2017 sebesar 47,50 persen dan naik pada tahun 2018 sebesar 60,70
persen seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan Olahragadi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 63
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan Kesehatan
Olahraga yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 60,70% berarti meningkat
dari tahun sebelumnya sebesar 47,5%. Untuk persentase tertinggi ialah kabupaten Pali,
Muratara, Kota Prabumulih dan Palembang, dengan capaian 100% dan cakupan terendah
ialah kabupaten Musi rawas dengan persentase 21,05%. Rendahnya pencapaian puskesmas
yang menyelenggarakan kesehatan olahraga dikarenakan :
1. Kurangnya pemahaman tenaga kesehatan tentang pentingnya program Kesehatan
Olahraga;
2. Pengelola Kesehatan Olahraga pada umumnya tenaga baru yang belum memiliki
pengetahuan terkait Kesehatan Olahraga;
3. Minimnya alokasi anggaran bahkan tidak adanya dukungan terhadap Kesehatan
Olahraga di puskesmas yang bersumber dari APBD;
4. Banyaknya Puskesmas yang belum memahami peruntukan dana-dana yang
tersedia di Puskesmas dapat digunakan untuk mendukung kegiatan kesehatan
olahraga seperti dana BOK
5. Bimbingan teknis dan sistem pelaporan yang belum berjalan secara terpadu dan
tersistem;
6. Belum adanya penghargaan bagi petugas kesehatan olahraga di Puskesmas;
7. Olahraga belum merupakan gaya hidup di masyarakat.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 64
5. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
5.1 Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri
Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri pada tahun 2018 ditargetkan 35
persen dan terealisasi 36,38 persen atau sebesar 103,94 persen. Jika dibandingkan dengan
target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan
Mandiri sesuai kebutuhan mengalami flutuaktif dari 28,64 persen tahun 2014 turun
menjadi 25,06 persen di tahun 2015 naik menjadi 30,10 persen pada tahun 2016 naik lagi
33,61 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 36,38 persen pada tahun 2018 seperti
terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiridi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima )
Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Desa Siaga Aktif Purnama dan Mandiri yang ada di
Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 36,38%,berarti meningkat dari tahun sebelumnya
sebesar 33,61%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 65
Meningkatnya capaian Persentase Desa Siaga Aktif Purnama & mandiri adalah ;
Adanya komitmen yang besar dari Pemerintah baik Pusat, Provinsi maupun
Kabupaten /Kota dalam pelayanan masyarakat;
Forum masyarakat desa/ kelurahan sudah berjalan secara teratur;
Mobilisasi kader kesehatan sangat tinggi;
Keberadaan UKBM yang dapat
dilaksanakan ;
Surveilans berbasis masyarakat
Penanggulangan bencana dan kedaruratan
kesehatan
Penyehatan Lingkungan
Tercapainya (terakomodasikannya)
pendanaan untuk pengembangan Desa dan
Kelurahan Siaga Aktif dalam Anggaran Pembangunan Desa atau Kelurahan serta
dari masyarakat dan dunia usaha;
Adanya Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pengembangan
Desa dan Kelurahan Siaga;
Adanya kewenangan yang luas dari Pemerintah Desa/ Kelurahan untuk mengatur
dan mengembangkan pelayanan dasar yang ada di wilayah masing - masing ;
Keberadaan Kader Pemberdayaan Masyarakat/kader teknis Desa dan Kelurahan
Siaga Aktif;
Kemudahan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dasar yang buka atau
memberikan pelayanan setiap hari;
Peran serta aktif masyarakat dan organisasi kemasyarakatan dalam kegiatan
kesehatan di Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
5.2 Persentase Rumah Tangga Ber – PHBS
Persentase Rumah Tangga Ber - PHBS pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan
terealisasi 64 persen atau sebesar 106,67 persen. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Rumah Tangga Ber - PHBS
mengalami fluaktif dari 64,3 persen tahun 2014 naik menjadi 67,6 persen pada tahun
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 66
2015 tapi turun pada tahun 2016 sebesar 67,5 persen kemudian turun lagi pada tahun 2017
sebesar 64,92 dan turun lagi pada tahun 2018 sebesar 64 persen seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik : Persentase Rumah Tangga Ber - PHBSdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah
Tangga Ber - PHBS yang ada di Sumatera Selatan
Tahun 2018 sebesar 64%,berarti menurun dari
tahun sebelumnya sebesar 64,9%. Persentase
Rumah Tangga Ber-PHBS pencapaiannya tertinggi
pada Kabupaten Banyuasin sebesar 74,6% dan
yang terendah pada Kabupaten Mura sebesar
31,3%.
Penyebab peningkatan persentase rumah tangga ber- PHBS antara lain:
a. Peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai kesehatan khususnya PHBS;
b. Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan sehat dan perilaku
sehat sehingga meningkatkan derajat kesehatan;
c. Peningkatan penyuluhan dan pemantauan pola PHBS;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 67
d. Masyarakat memanfaatkan pelayanan fasilitas kesehatan & mampu
mengembangkan kesehatan yang bersumber dari masyarakat;
e. Peningkatan penghasilan / pendapatan yang layak.
5.3 Persentase Posyandu Aktif
Persentase Posyandu Aktif pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi
61,01 persen atau sebesar 101,68 persen. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil capaian sudah melebihi dari target yang
diinginkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Posyandu Aktif mengalami fluaktif
dari 59,69 persen tahun 2014 naik menjadi 62,35 persen pada tahun 2015, kemudian naik
lagi pada tahun 2016 sebesar 66,91 dan naik lagi pada tahun 2017 sebesar 67,07 dan turun
pada tahun 2018 sebesar 61,01 persen seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Posyandu Aktifdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Posyandu Aktif yang ada di Sumatera Selatan
Tahun 2018 sebesar 60,01%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 56,57% (Kesmas,
Kemkes RI, 2017) yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 98,46% dan yang terendah
pencapaiannya pada Kabupaten Pali sebesar 19,67%.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 68
Walaupun posyandu sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi pengembangan
posyandu belum optimal, hal ini dikarenakan :
a. Posyandu adalah UKBM yang melibatkan banyak Lintas Sektor, dan saat ini
masih banyak anggapan bahwa posyandu merupakan milik Dinas Kesehatan,
sehingga keterlibatan Lintas Sektor masih minim begitu pula pemerintah
Desa/Kelurahan maupun kecamatan.
b. Forum Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu banyak yang belum
terbentuk baik ditingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan,
sehingga koordinasi tidak berjalan, begitu pula dengan pembinaan ketingkat
kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan menjadi terkendala.
c. Kegiatan Posyandu terfokus pada penimbangan bayi dan balita yaitu pada
pengisian KMS, sedangkan kegiatan-kegiatan lain tidak terlalu diperhatikan;
d. Sebagian Posyandu di suatu wilayah kerja Puskesmas tidak menerapkan sistem 5
meja dengan baik meski jumlah kader ada 5 orang hal ini dikarenakan tidak ada
pembagian tugas antar kader dan terkadang kader yang datang dalam kegiatan
posyandu sedikit;
e. Kurangnya motivasi ibu balita (masyarakat) untuk dapat ke posyandu karena
keterbatasan waktu/ pekerjaan;
f. Sarana dan prasarana sebagian Posyandu yang minim hanya ada timbangan bayi
dan dewasa;
g. Kurangnya peningkatan revitalisasi posyandu disetiap wilayah dalam hal ini
Puskesmas
6. Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan
6.1 Persentase Rumah Sakit Terakreditasi
Persentase Rumah Sakit Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 64 persen. Jika
dibandingkan dengan target casecading/ pohon kinerja tahun 2018 sebesar 65 persen maka
persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 98,46 persen, dengan kata lain indikator
kinerja persentase Rumah Sakit Terakreditasi belum mencapai dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase Rumah Sakit Terakreditasi
mengalami peningkatan dari 4 persen tahun 2015 naik menjadi 20 persen di tahun 2016
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 69
naik lagi menjadi 48 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 64 persen pada tahun
2018 seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Rumah Sakit Terakreditasidi Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Rumah Sakit Terakreditasi yang ada di Sumatera
Selatan Tahun 2018 sebesar 64% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 53,47%
(Ditjen Pelkes, 2017). Walaupun sudah melebihi dari target nasional tapi belum mencapai
target yang ditetapkan. RSUD yang terakreditasi 16 RS (64%) sedangkan yang belum
terakreditasi 36% (9 RS). Kendala yang terjadi di karenakan
1. Belum cukup SDM, Sarana, prasarana dan Alat Kesehatan yang masih kurang,
serta belum adanya Dana.
Upaya yang harus dilakukan :
2. Rumah Sakit yang belum Akreditasi dapat membuat komitmen untuk di
akreditasi, sehingga di harapkan semua Rumah Sakit dapat terakreditasi dan
memberikan pelayanan BPJS. Melakukan Pembinaan Akreditasi RS versi
SNARS Edisi I.
6.2 Persentase Puskesmas yang Terakreditasi
Persentase Puskesmas Terakreditasi pada tahun 2018 sebesar 90,13 persen. Jika
dibandingkan dengan target casecading / pohon kinerja tahun 2018 sebesar 70 persen maka
persentase capaian tahun 2018 adalah sebesar 141,61 persen, dengan kata lain indikator
kinerja persentase Puskesmas Terakreditasi sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 70
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase Puskesmas Terakreditasi
mengalami peningkatan dari 7,6 persen tahun 2014 naik menjadi 20,54 persen di tahun
2015 naik lagi menjadi 28,7 persen pada tahun 2016 dan naik lagi menjadi 64,65 persen
pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 99,13 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada
grafik berikut ;
Grafik : Persentase Puskesmas Terakreditasidi Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Puskesmas Terakreditasi yang ada di Sumatera
Selatan Tahun 2018 sebesar 99,13% berarti melebihi dari target Nasional sebesar 42,98%
(Ditjen Pelkes, 2017).
Hal ini berarti pada tahun 2018 indikator ini sudah melebihi dari target yang
ditetapkan sebesar 70%. Keberhasilan indikator ini adalah :
1. Tersedianya dana DAK Non Fisik dan Fisik untuk Akreditasi Puskesmas di
Kabupaten / Kota;
2. Dukungan Kadinkes Kabupaten / Kota;
3. Dukungan sumber daya puskesmas yang
akan diakreditasi;
4. Melakukan pelatihan akreditasi
puskesmas di Kabupaten / Kota;
5. Pembinaan akreditasi pada Dinas
Kesehatan di Kabupaten /Kota.
Upaya yang dilakukan :
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 71
Memotivasi secara moral dan nyata terhadap puskesmas yang disiapkan untuk
akreditasi agar mau dilakukan survey.Motivator tersebut antara lain adalah tim
pendamping Kabupaten/ Kota, dinas kesehatan Kab/Kota maupun dinas kesehatan
provinsi
Perlu dilakukan advokasi ke Bupati, Ketua DPRD Kab/Kota, Kepala Badan
Perencanaan Daerah Kab/Kota, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah Kab/Kota mengenai pentingnya Akreditasi Puskesmas
Mempercepat proses penyusunan dokumen dan implementasinya dengan
melibatkan penanggung jawab program terkait di Dinas Kesehatan Kab/Kota dan
Dinas Kesehatan Provinsi.
6.3 Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang
memenuhi Syarat
Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi
Syarat pada tahun 2018 ditargetkan 47 persen dan terealisasi 16,95 persen atau sebesar
36,06 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasil
capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Persentase Produk dan Sarana Produksi
Distribusi Alkes dan PKRT yang memenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
peningkatan dari 6,25 persen tahun 2017 dan naik menjadi 16,95 persen pada tahun
2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yangMemenuhi Syarat di Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)
Tahun 2017 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 72
Persentase Produk dan Sarana Produksi Distribusi Alkes dan PKRT yang Memenuhi
syarat di Sumatera Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 16,95%, berarti
pencapaiannya belum mencapai target yang diinginkan. Rendahnya pencapaian tersebut
dikarenakan :
Terdapat sarana penyalur alat kesehatan yang tidak memiliki ketersediaan barang
alat kesehatan sesuai jenis alkes yang disalurkan dalam gudang yang telah
disediakan;
Masih banyak perusahaan penyalur alkes yang belum melakukan pelaporan yang
berbasis on-line karena belum pernah mengikuti pelatihan dan pembekalan
langsung ke Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan;
Terdapat banyak Sarana penyalur Alat Kesehatan dan PKRT belum memiliki
SOP dalam melakukan pekerjaannya;
Terdapat beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan penyimpanan alat
kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang telah ditentukan
sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya pada posisi
paling bawah.
Upaya yang harus dilakukan antara lain :
Menyarankan kepada pemilik sarana dalam peningkatan pengetahuan dan
pemahanan bagi Penanggung Jawab Teknis tentang peraturan perundang-
undangan terkait dengan Produksi, Izin Edar dan Penyaluran alat kesehatan &
PKRT dalam rangka peningkatan mutu, keamanan dan manfaat alat kesehatan
yang di produksi maupun yang didistribusikan;
Melakukan pembinaan pengawasan dan pengendalian pada sarana Produksi dan
Distribusi Alat Kesehatan dan PKRT secara berkala sesuai dengan Peraturan
Perundang-undangan yang terkait.
7. Pelayanan Kesehatan
7.1 Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga Kesehatan yang
Kompeten
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 73
Persentase pertolongan persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang
kompeten pada tahun 2018 ditargetkan 87 persen dan terealisasi 88,4 persen atau sebesar
101,61 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil
capaian ini sudah melebihi dari target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, persentase pertolongan persalinan di
Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten mengalami peningkatan dari 80
persen tahun 2015 naik menjadi 83 persen pada tahun 2016 naik lagi menjadi 88 persen
pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 88,4 persen pada tahun 2018 seperti terlihat pada
grafik berikut :
Grafik : Persentase Pertolongan Persalinan di Fasilitas Kesehatan olehTenaga Kesehatan yang Kompeten di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat ) Tahun 2015 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Persalinan di Fasilitas Kesehatan oleh Tenaga
Kesehatan yang ada di Sumatera Selatan Tahun 2018 sebesar 88,4%,berarti sudah
melebihi dari target Nasional sebesar 79,3% (Riskesdas 2018) yang tertinggi di kota
prabumulih (100%) dan kota palembang (98,8%) dan yang terendah Kab. Muratara (56,2%)
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase pertolongan persalinan di
Fasilitas Kesehatan oleh tenaga kesehatan yang kompeten adalah :
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 74
1. Menyediakan akses & pelayanan kegawatdaruratan kebidanan & bayi baru lahir
dasar di tingkat Puskesmas (PONED), serta pelayanan kegawatdaruratan obstetric
& neonatal komprehensif di Rumah Sakit (PONEK);
2. Penyediaan anggaran terkait dengan Jampersal & Jamkesmas yang telah
bertransformasi ke dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN);
3. Meningkatnya cakupan ANC (ante natal care) sehingga ibu hamil bersalin ke
tenaga kesehatan;
4. Menetapkan kebijakan tentang seluruh persalinan harus ditolong oleh tenaga
kesehatan & diupayakan di fasilitas kesehatan;
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk melakukan persalinan dengan bantuan
tenaga kesehatan atau di fasilitas kesehatan, penggunaan stiker P4K (Program
Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) yang sudah berjalan dengan
baik;
6. Promosi oleh tenaga kesehatan dan kader PKK tentang persalinan di Fasilitas
Kesehatan;
7. Peningkatan penempatan tenaga kesehatan, sampai dengan tingkat desa, yaitu
dengan penempatan bidan di desa yang benar-benar tinggal didesa, pembangunan
Poskesdes dan pelaksanaan program Desa Siaga yang meningkatkan akses
masyarakat termasuk ibu hamil terhadap pelayanan kesehatan dan berbagai
program lainnya.
7.2 Persentase Desa yang Mencapai UCI
Persentase Desa Universal Child Imunisation pada tahun 2018 ditargetkan 90 persen
dan terealisasi 94,1 persen atau sebesar 104,44 persen. Jika dibandingkan dengan target
yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari target
yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam lima tahun terakhir, Persentase Desa Universal Child Imunisation
mengalami fluaktif dari 93,5 persen persen tahun 2014 naik menjadi 95 persen pada
tahun 2015 kemudian turun menjadi 91 persen pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 92,6
persen dan naik lagi menjadi 94,1 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik
berikut ;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 75
Grafik : Persentase Desa Universal Child Imunisationdi Provinsi Sumatera Selatan 5 (lima) Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas persentase Desa Universal Child Imunisation di Provinsi
Sumatera Selatan tahun 2018 sebesar 94,1% meningkat dari tahun 2017 sebesar 92,6%.
Dalam 3 tahun terakhir cakupan UCI Desa di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
peningkatan dan masih diatas target nasional. Jika dilihat dari kabupaten/kota masih ada
kabupaten yang 3 tahun berturut-turut cakupan UCI desa dibawah target yaitu kabupaten
Empat Lawang pada tahun 2016 (53,2%), tahun 2017 (78,8%), dan tahun 2018 (78,8%) serta
di tahun 2018 kabupaten Muara Enim hanya mencapai 67,2 %. Hal ini perlu mendapat
perhatian lebih lanjut, apalagi sebagian petugas imunisasi kabupaten/kota dan puskesmas
baru dimutasi dan belum dilatih mengenai program imunisasi, baik teknis program maupun
cold chain. Selain itu juga sarana dan prasarana sebagian sudah disediakan dari provinsi.
Upaya yang dilakukan untuk Meningkatkan Persentase Desa yang mencapai UCI
adalah :
1. Strategi : pemerataan UCI memanfaatkan PWS, Area Spesific Implementation,
pendekatan resiko, meningkatkan mutu pelayanan, efisiensi dg vaksin kombinasi,
dan meningkatkan kemitraan;
2. Peningkatan kapasitas SDM pengelola program imunisasi;
3. Manajemen yg baik pengelolaan program imunisasi terutama di tingkat
Puskesmas;
4. Tercapainya Imunisasi dasar secara lengkap;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 76
5. Adanya koordinasi lintas sector dan program;
6. Tersedianya fasilitas & infrastruktur yang adekuat;
7. Kesadaran & pengetahuan masyarakat dalam memberikan Imunisasi Lengkap di
tempat fasilitas kesehatan;
8. Pemberdayaan masyarakat melalui TOGA, TOMA, aparat desa & kader;
9. Petugas Puskesmas melakukan sweeping dan penyuluhan.
7.3 Imunisasi Dasar Lengkap
Imunisasi Dasar Lengkap pada tahun 2018 ditargetkan 95 persen dan terealisasi
99.3 persen atau sebesar 104,53 persen. Jika dibandingkan dengan target yang
ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian indikator ini sudah melebihi dari
target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Imunisasi Dasar Lengkap mengalami
peningkatan dari 95 persen persen tahun 2015 naik menjadi 98,8 persen pada
tahun 2016 kemudian naik lagi menjadi 99 persen pada tahun 2017 dan naik lagi
menjadi 99,3 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Imunisasi Dasar Lengkap di Provinsi Sumatera Selatan4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 77
Dilihat dari grafik diatas Imunisasi Dasar Lengkap di Sumatera Selatan Tahun2018 sebesar 99,3%,berarti melebihi dari target Nasional sebesar 90,8% (P2P,Kemkes RI, 2017).
Grafik : Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) Kabupaten/KotaProvinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 - 2018
Jika dilihat dari cakupan imunisasi dasar lengkap provinsi Sumatera Selatan
mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2016 : 98,8%, tahun 2017 : 99% dan
pada tahun 2018 cakupan IDL mencapai 99,3%, tetapi cakupan tersebut tidak
merata jika dilihat per Kabupaten/Kota, masih ada Kabupaten/Kota cakupan
IDL dibawah target seperti kabupaten Empat Lawang dimana 3 tahun terakhir
tidak mencapai target yaitu pada tahun 2016 (82%), tahun 2017 (81,3%), tahun
2018 (79,5%) dan kabupaten Muara Enim dalam 2 tahun terakhir cakupan IDL
tidak pernah mencapai target yaitu pada tahun 2017 (89,9%), tahun 2018
(88,7%), sedangkan kabupaten/kota yang lain cakupan masih berfluktuasi. Hal
ini disebabkan rotasi petugas imunisasi di puskesmas yang tinggi sehingga
petugas yang baru belum banyak memahi program imunisasi.
7.4 Persentase Posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM) Aktif
Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018
ditargetkan 40 persen dan terealisasi 63,7 persen atau sebesar 159,25 persen. Jika
dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudah
melebihi dari target yang ditetapkan.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 78
Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi
Sumatera Selatan mengalami peningkatan dari 22,23 persen tahun 2016 naik menjadi
42,47 persen pada tahun 2017 dan naik lagi menjadi 63,7 persen pada tahun 2018, seperti
terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Posbindu PTM Aktif di Provinsi Sumatera SelatanSelama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas persentase Posbindu Aktif dalam kurun waktu 3 tahunsemakin meningkat berarti sudah sebagaian Kab/Kota mempunyai Posbindu PTM Aktif.
Pencapaiannya yang tertinggi Kota Pagar Alam sebesar 182,86%, Kota Prabumulihsebesar 135,14%, Kota Lubuk Linggau sebesar 106,94% dan yang terendah KabupatenEmpat Lawang sebesar 10,26% dan Kabupaten OKU Selatan sebesar 26,98%. Walaupunposbindu aktif sudah melebihi dari target yang diinginkan tapi masih ada masalah dalamposbindu aktif, antara lain ;
Ketersediaan alat Posbindu KIT masih terbatas Kader Posbindu PTM desa masih banyak yang belum terlatih Sosialisasi Posbindu PTM pada pemerintahan desa /kelurahan masih belum
optimal
Upaya yang dilakukan untuk peningkatan persentase desa yang melaksanakanPosbindu Penyakit Tidak Menular yaitu ;
Peran serta masyarakat dalam pencegahan dan penemuan dini faktor risiko PTM Memberikan penyuluhan dan upaya agar tidak sampai menjadi masyarakat yang
beresiko terkena penyakit PTM Mengontrol dan menjaga kesehatan secara optimal baik dengan upaya preventif
seperti penyuluhan dan kuratif melalui sistem rujukan Posbindu PTM kePuskesmas
Mengembangkan dan memperkuat kegiatan deteksi dini (skrining) faktor risikopenyakit tidak menular
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 79
Melakukan advokasi dan sosialisasi program pencegahan dan penanggulanganpenyakit tidak menular
Meningkatkan monitoring pelaksanaan kegiatan program pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular
Mengembangkan dan memperkuat sistem pembiayaan program pencegahan danpenanggulangan penyakit tidak menular.
7.5 Persentase Puskesmas Pandu Penyakit Tidak Menular (PTM)
Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2018ditargetkan 40 persen dan terealisasi 92,7 persen atau sebesar 231,75 persen. Jikadibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil capaian sudahmelebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam tiga tahun terakhir, Persentase Puskesmas Pandu PTM di ProvinsiSumatera Selatan mengalami fluaktif dari 26,77 persen tahun 2016 naik menjadi 93persen pada tahun 2017 dan turun menjadi 92,7 persen pada tahun 2018, seperti terlihatpada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Puskesmas Pandu PTM di Provinsi Sumatera SelatanSelama 3 (tiga) Tahun 2016 s/d 2018
Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian Terpadu PTM di Sumatera
Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 92,7%, berarti pencapaiannya sudah melebihi
dari target yang diinginkan 40%. Hampir semua Kabupaten yang melaksanakan Pengendalian
Terpadu PTM dan hanya 4 Kabupaten yang belum melaksanakan Pengendalian Terpadu
PTM yaitu ;
1. Muara Enim
2. OKUS
3. Ogan Ilir
4. Palembang
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 80
Walaupun pencapaiannya sudah melebihi dari target tapi masalah masih ada pada
Pandu PTM antara lain;
Pada indikator pandu PTM belum semua Puskesmas memiliki Poli PTM
Kerjasama lintas program dalam tatalaksan PTM belum berjalan dengan baik
7.6 Pemeriksaan HIV pada Populasi usia diatas 15 tahun
Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan
pada tahun 2018 ditargetkan 40.000 orang dan terealisasi 47.103 orang atau sebesar 117,76
persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018, maka hasil
capaian sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas
15 Tahun di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 18.253 orang tahun 2015
turun menjadi 12.289 orang pada tahun 2016 kemudian naik menjadi 36.500 orang pada
tahun 2017 dan naik lagi menjadi 47.103 orang pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik : Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahundi Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 81
Dilihat dari grafik diatas Pemeriksaan HIV pada Populasi Usia Diatas 15 Tahun di
Provinsi Sumatera Selatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir semakin banyak berarti
banyak masyarakat yang memeriksa HIV diatas usia 15 tahun.
Analisa Situasi Epidemi HIV-AIDS dan Infeksi Menular Seksual di Sumatera Selatan
dari tahun 1995 sampai dengan tahun 2018, sebagai berikut :
1). Data Januari sampai dengan Desember 2018
a. Infeksi HIV : 435 kasus
b. Penderita AIDS : 246 Penderita
2). Data Kumulatif dari 1995 sampai dengan Desember 2018 :
a. Pengidap HIV : 1.565 Pengidap
b. Penderita AIDS : 1.681 Penderita
Pemeriksaan HIV pada populasi usia diatas 15 tahun sampai Desember 2018
pencapaiannya 47.103 orang, berarti pencapaiannya sudah melebihi dari target 40.000 orang.
Walaupun pencapaian sudah melebihi dari target tapi masih banyak masalah, antara lain;
Persentase penduduk usia 15-24 tahun yang memilki pengetahuan komprehensif
tentang HIV-AIDS untuk mendapatkan data tersebut perlu dilakukan survei dengan
menyebarkan kuesioner kepada kelompok usia 15-24 tahun dengan sampel 250
sampel, sebaiknya kegiatan ini dapat di dukung oleh APBD Provinsi Sumatera
Selatan, dengan tempat sasaran 17 Kabupaten/Kota;
Masih terbatasnya fasyankes yang mampu melakukan layanan HIV;
Masih minimnya APBD II di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk program HIV-
AIDS dan IMS, terutama untuk sharing reagen rapid tes HIV,reagen IMS dan obat-
obatan IMS sebagai penunjang operasional layanan KTS dan IMS. Dan juga
tingginya turn over Pengelola Program HIV-AIDS Kabupaten/Kota.
Upaya yang harus dilakukan antara lain ;
On The job Training petugas puskesmas mengenai pemeriksaan HIV sehingga
diharapkan semua petugas laboratorium puskesmas bisa melakukan pemeriksaan
HIV minimal penggunaan rapid I;
Pengadaan dan pendistribusian logistik program HIV/AIDS dan IMS:
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 82
Mencegah penularan HIV ke anak-anak, Provinsi dan Kab/Kota perlu
melaksanakan tes HIV dan konseling HIV yang diprakarsai oleh penyedia
kesehatan.
7.7 Persentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/KotaPersentase Masyarakat yang Terlayani oleh PSC Kab/Kota pada Tahun 2018 sebesar 15
persen. Jika dibandingkan dengan Casecading/pohon kinerja tahun 2018 sebesar 30
persen maka capaian tahun 2018 adalah sebesar 50 persen, dengan kata lain indikator
kinerja ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
Grafik : Persentase Masyarakat yang terlayani oleh PSC Kab/Kota
4530
15yang harusdicapaitargetpacaian 2017capaian 2018
Dari diagram diatas persentase masyarakat yang terlayani oleh PSC di Sumatera
Selatan Tahun 2018 pencapaiannya sebesar 15%, berarti pencapaiannya belum mencapai
target yang diinginkan 30%. Rendahnya pencapaian masyarakat yang terlayani oleh PSC
dikarenakan :
Belum banyak masyarakat yang mengetahui layanan PSC 119;
Keterbatasan sarana seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang
mempengaruhi efektifitas pelyanan yang diberikan;
Belum adanya call center baik terintegrasi dengan call center 119 pusat maupun
no telepon khusus di kab/kota masing masing.
Upaya yang dilakukan agar masyarakat terlayani oleh PSC adalah :
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 83
Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan
PSC 119;
Secara bertahap disarankan untuk melengkapi sarana dan prasarana seperti
gedung ataupun ambulance, baik ambulance roda 4, ambulance roda 2 maupun
ambulance kapal untuk wilayah perairan;
Melengkapi SDM sesuai kebutuhan;
Mengupayakan Call center 119 baik yang terintegrasi dengan pusat atau paling
tidak no telepon khusus wilayahnya;
Seperti ambulance PSC dan tenaga kesehatan yang ada juga mempengaruhi
efektifitas pelayanan yang diberikan. Serta belum adanya Call center baik
yang terintegrasi dengan call center Pusat maupun No. Telepon Khusus di
Kab/Kota masing masing.
7.8 Indeks Keluarga Sehat
Indeks Keluarga Sehat pada tahun 2018 sebesar 0,18 persen. Jika dibandingkan
dengan target casecading / pohon kinerja Tahun 2018 sebesar 0,22 persen maka persentase
capaian tahun 2018 adalah sebesar 81,82 persen, dengan kata lain indikator kinerja Indeks
Keluarga Sehat belum mencapai target yang diinginkan.
Jika dilihat dalam dua tahun terakhir, Indeks Keluarga Sehat mengalami penurunan
dari 0,18 persen tahun 2018 turun dari tahun 2017 sebesar 0,2 seperti terlihat pada grafik
berikut ;
Grafik : Indeks Keluarga Sehatdi Provinsi Sumatera Selatan Selama 2 (dua)
Tahun 2017 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 84
Dilihat dari grafik diatas Indeks Keluarga Sehat di Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2018 sebesar 0,18 berarti melebihi dari target Nasional sebesar 0,16 (Data PISPK, 2017), tapi
walaupun sudah melebihi dari target nasional, IKS Sumatera Selatan belum dikatakan Sehat
karena IKS dikatakan sehat rangenya 0,6 – 0,8.
Rendahnya pencapaian Indeks Keluarga Sehat dengan pendekatan keluarga , antara
lain :
a. Wilayah kerja PKM yang belum registrasi ulang menghambat pengisian data di
aplikasi;
b. SK PIS-PK yang ditandatangani Kepala Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota)
belum ada;
c. Mutasi Fasilitator Kab/Kota ;
d. Kurangnya komitmen Kapus
dalam Pelaksanaan PISPK;
e. Belum memprioritaskan PIS-PK
(Menjalankan proses akreditasi
PKM, dan kegiatan pelayanan
lainnya);
f. Kurangnya pemahaman nakes tentang aplikasi KS, analisa data PISPK;
g. Laporan yang disampaikan Kab/Kota tidak tepat waktu;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 85
h. Beberapa Kab/Kota tidak ada pendanaan khusus PISPK (Pendanaan Prokesga,
Pencetakan PIN Kesga dan Operasional Lapangan), Kurangnya pemahaman
pemanfaatan dana BOK, kapitasi dll;
i. Belum dilakukan monev terpadu berjenjang dalam tahap-tahap pelaksanaan
PISPK;
j. Warga yang tidak berada di rumah pada jam kerja Puskesmas, sehingga harus
dikunjungi di luar jam kerja (sore/malam hri, hari libur);
k. Warga tidak menerima dikunjungi nakes Puskesmas;
l. Beberapa daerah tidak stabil jaringan internetnya.
Upaya yang dilakukan dalam Indeks Keluarga Sehat dalam pendekatan keluarga,
antara lain :
1. Memberikan feedback rutin (WA grup, email);
2. Melakukan bimtek berkala melalui koordinasi dan integrasi program
yankesprimertrad (registrasi PKM, PKB, dll);
3. Mengupayakan advokasi kepala daerah untuk pembuatan SK PISPK;
4. Mengupayakan monev terpadu lintas program.
8. Sumber Daya Kesehatan
8.1 Persentase Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar
Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK)
sesuai Standar pada tahun 2018 ditargetkan 60 persen dan terealisasi 21,76 persen atau
sebesar 36,27 persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 ,
maka hasil capaian ini belum mencapai dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber
Daya Manusia Kesehatan (SDMK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan mengalami
fluaktif dari 57 persen tahun 2015 naik menjadi 81,74 persen pada tahun 2016
kemudian turun menjadi 67,87 persen pada tahun 2017 dan turun lagi menjadi 21,76
persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut ;
Grafik : Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya ManusiaKesehatan (SDK) sesuai Standar di Provinsi Sumatera Selatan
Selama 4 (empat) Tahun 2015 s/d 2018
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 86
Dilihat dari grafik diatas Persentase Fasyankes yang Memiliki Sumber Daya
KesehatanManusia (SDMK) sesuai Standar pada tahun 2018 sebesar 21,76% menurun dari
tahun 2017 sebesar 67,87%. Rendahnya Fasyankes yang Memiliki SDMK sesuai Standar
tahun 2018 dikarenakan :
Secara Keseluruhan Puskesmas yang memenuhi keseluruhan Tenaga Kesehatan
(9 Nakes )pada Permenkes Nomor 75 Tahun 2014 yang menjadi standar
Puskesmas masih sangat rendah berjumlah 48 Puskesmas (14,08%). Ketika
Puskesmas tidak memiliki Satu saja dari sembilan Tenaga Kesehatan yang ada
pada Permenkes tersebut maka Puskesmas blm memenuhi standar. Sementara
ada beberapa Puskesmas yang memiliki tenaga yang berlebih dari standar. Hal
ini menunjukkan adanya Pendistribusian Tenaga Kesehatan yang tidak merata
pada fasilitas pelayanan Kesehatan di Puskesmas;
Rumah sakit yang sesuai dengan standar mengacu pada Permenkes Nomor 56
tahun 2014 tentang klasifikasi Rumah Sakit. Menurut Indikator Kinerja, Rumah
Sakit Kelas C yang memenuhi Standar Permenkes 56 tahun 2014 di Provinsi
sumatera Selatan ada 2 (25%).
8.2 Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)
Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)pada tahun 2018 ditargetkan 50 persen dan terealisasi 73,21 persen atau sebesar 146,42
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 87
persen. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan pada tahun 2018 , maka hasilcapaian ini sudah melebihi dari target yang ditetapkan.
Jika dilihat dalam empat tahun terakhir, Persentase SDM Kesehatan yang MemilikiSTR (Surat Tanda Registrasi) di Provinsi Sumatera Selatan mengalami fluaktif dari 93,28persen tahun 2014 turun menjadi 55,68 persen pada tahun 2015 kemudian naik menjadi86,06 persen pada tahun 2016 kemudian turun lagi menjadi 77,23 persen dan turun lagimenjadi 73,21 persen pada tahun 2018, seperti terlihat pada grafik berikut
Grafik : Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR (Surat Tanda Registrasi)di Provinsi Sumatera Selatan Selama 5 (lima)
Tahun 2014 s/d 2018
Dilihat dari grafik diatas Persentase Persentase SDM Kesehatan yang Memiliki STR
(Surat Tanda Registrasi) pada tahun 2018 sebesar 73,21% menurun dari tahun 2017 sebesar
77,23%. Peningkatan capaian tersebut adalah Jumlah tenaga kesehatan yang STR lebih
banyak dari usulan STR karena ;
Pengusulan STR banyak yang tidak melalui MTKP sehingga data usulan tidak ada
di MTKP;
Semua STR yang sudah selesai dikirim melalui MTKP;
Banyak STR yang dicetak 2x (double cetak).
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 88
IDENTIFIKASI MASALAH DAN PEMECAHAN MASALAH
1. IDENTIFIKASI MASALAH
Hambatan atau masalah dalam pelaksanaan Program Pembangunan Kesehatan dari
tahun 2014 - 2018 hanya berupa hambatan yang bersifat non teknis, dan itupun relatif dapat
diatasi dengan baik, dan tidak sampai mengganggu kelancaran pelaksanaan program
kesehatan. Secara umum, pencapaian indikator program kesehatan pada tahun 2014 - 2018 ini
sudah dapat mencapai target yang ditetapkan serta terlihat adanya peningkatan pencapaian
indikator program kesehatan dari tahun ke tahun tapi walaupun banyak peningkatan indicator
masih ada kendala yaitu
a. Penyediaan Anggaran untuk kegiatan Prioritas / mempunyai daya ungkit belum
optimal & belum tepat sasaran;
b. Penempatan tenaga kesehatan yang kurang merata sehingga terjadi penumpukan
tenaga kesehatan di suatu tempat & kekurangan ditempat lain, kurangnya
pemberian reward dan punishment kepada pegawai, Kompetensi / skill tenaga
kesehatan, mobilitas / perpindahan tenaga kesehatan masih cukup tinggi dengan
tidak ada pengganti di tempat asal (apalagi yang sudah dilatih) dan tenaga teknis;
c. Belum adanya Peraturan Daerah / Peraturan Gubernur yang mengatur tentang
ASI Ekslusif dan penurunan Stunting;
d. Masih Kurangnya tempat Laktasi ibu menyusui di tempat – tempat umum dan
Lintas sector;
e. Rendahnya kepatuhan petugas dalam memberikan pelayanan sesuai standar;
f. Ketersediaan data yang belum lengkap & valid membuat pemetaan surveilans
sulit dilakukan;
g. Belum banyak masyarakat yang mengetahui Layanan PSC 119, hal ini
disebabkan kurangnya sosialisasi keberadaan pelayanan PSC 119;
h. Banyak sarana penyalur alat kesehatan dan PKRT belum memiliki SOP dalam
melakukan pekerjaanya, beberapa sarana penyalur Alat Kesehatan melakukan
penyimpanan alat kesehatan dengan cara penumpukan dus melebihi standar yang
telah ditentukan sehingga dapat mempengaruhi kualitas alat kesehatan khususnya
pada posisi paling bawah;
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 89
i. Dalam pendataan Indeks Keluarga Sehat, belum menginput data karena usulan
username & Password dari Pusdatin belum ada jawaban dan tidak lengkap
anggota pada saat wawancara/ keluarga menolak di wawancara;
j. Belum adanya regulasi yang disesuaikan dengan permasalahan di tiap daerah
sehingga kebijakan yang diambil tidak sepenuhnya berefek pada tujuan yang
ingin dicapai, sebagaian besar regulasi hanya berfokus pada akibat (kuratif &
rehabilitatif) dan mengenyampingkan pentingnya mengintervensi penyebab denga
usaha promotif dan preventif.
2.PEMECAHAN MASALAH
Upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut;
a. Perlu dilakukan analisis kegiatan berdasarkan data capaian program sehingga
mendapatkan prioritas kegiatan yang mempunyai daya ungkit ;
b. Perlu adanya pemerataan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia
kesehatan untuk menunjang penyelenggaraan pembangunan kesehatan pada suatu
tempat, memberikan reward dan punishment kepada pegawai, Pelatihan tenaga
kesehatan ( tenaga
c. Tenaga kesehatan yang dilatih minimal selama tiga tahun tidak dimutasi dan usulan
penambahan tenaga teknis;
d. Perlu adanya Peraturan Daerah/ Peraturan Gubernur untuk penurunan Stunting dan
pengaturan ASI Eklusif;
e. Diupayakan adanya tempat laktasi untuk ibu menyusui di lintas sector dan tempat –
tempat umum;
f. Ketersediaan data yang valid dan tepat waktu, maka perlu dikembangkan sistem
informasi kesehatan yang terintegrasi dan on line pada semua level fasilitas
pelayanan kesehatan baik di Puskesmas, Kabupaten sampat ke tingkat Provinsi.
Keberhasilan tersebut perlu didukung penyiapan fasilitas dan tenaga yang berkaitan
dengan pengelolaan data;
g. Memotivasi PSC Kab/Kota agar aktif mensosialisasikan keberadaan pelayanan
PSC 119 kepada masyarakat;
h. Agar alat kesehatan dan PKRT sesuai standard dan peraturan perundang-undangan,
perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian pada sarana produksi
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 90
dan distribusi alat kesehatan & PKRT secara berkala sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
i. Follow up surat usulan yang dikirimkan ke Pusdatin dan Sosialisasi ke desa untuk
jadwal pendataan;
j. Perlu adanya kebijakan dalam memecahkan suatu masalah agar tujuan dapat
tercapai dengan terfokus pada promotif & preventif.
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 91
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dekonsentralisasi yang telah selesai disusun perlu
disosialisasikan kepada para pimpinan unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan
Provinsi Sumatera Selatan. Dengan sosialisasi ini diharapkan pelaksanaan kegiatan yang
direncanakan dapat mencapai hasil yang optimal, sehingga tujuan dan sasaran dapat dicapai.
Rencana pencapaian target dalam RKT Dekonsentralisasi secara periodik perlu
dipantau secara teratur, sehingga jika terjadi perubahan asumsi yang dipergunakan dalam
penetapan target/rencana dan dapat menyebabkan target tidak tercapai, masih dapat diatasi
sedini mungkin. Selain itu evaluasi dimaksudkan untuk mendeteksi apakah target yang
direncanakan masih relevan dengan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai.
Akhirnya diharapkan dengan telah tersusunnya dokumen Rencana Kinerja Tahunan
(RKT) Dekonsentralisasi Dinas Kesehatan Tahun 2019 ini, dapat menjadi pemicu
peningkatan kinerja seluruh pegawai dalam mewujudkan good governance di lingkungan
Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
Palembang, Januari 2019
RKT DINAS KESEHATAN Dekon 2019 92
(1) (2) (4)
Meningkatnyakoordinasipelaksanaan tugas,pembinaan danpemberiandukunganmanajemenKementerianKesehatan
98%
Meningkatnyakualitaspengelolaankeuangan danBarang MilikNegara (BMN)KementerianKesehatan secaraefektif, efisien dandilaporkan sesuaiketentuan
1 Layanan
Meningkatnyakualitasperencanaan danpenganggaranprogrampembangunankesehatan
1 Layanan
1 Layanan
Meningkatnyapengelolaan datadan informasikesehatan
1 Layanan
Terselenggaranyapenguatan JaminanKesehatan Nasional(JKN)/KartuIndonesia Sehat(KIS)
Persentase harmonisasi dukungan manajemen danpelaksanaan tugas teknis lainnya
Layanan Manajemen Keuangan BidangKesehatan
Layanan Perencanaan Bidang Kesehatan
Layanan Pemantauan dan Evaluasi
Layanan Data dan Informasi
Jumlah penduduk yang menjadi peserta PenerimaBantuan Iuran (PBI) melalui Jaminan KesehatanNasional (JKN)/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)(dalam juta)
(3)
RENCANA KERJA TAHUNAN DEKONSENTRASITINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019SKPD : DINAS KESEHATAN PROV. SUMSEL
No. URAIAN INDIKATOR KINERJA TARGET
Dihasilkannyabahan kebijakanteknispengembanganpembiayaankesehatan danJaminan KesehatanNasional(JKN)/KartuIndonesia Sehat(KIS)
1 Dokumen
MeningkatnyaPembinaanKesehatan JamaahHaji mencapaiIstithaah(Kemampuan)
7.096 Jemaah Haji
MeningkatnyaUpayaPemberdayaanMasyarakat
1 Kebijakan Publik
80%
70%
50%
1 Dunia Usaha
2 Ormas
Meningkatnyaketersediaan danketerjangkauanpelayanankesehatan yangbermutu bagiseluruh masyarakat
85%
Meningkatnyapelayanan gizimasyarakat 95%
98%
Persentase persalinan di fasilitas pelayanankesehatan (PF)
Persentase ibu hamil KEK yang mendapatmakanan tambahan
Persentase ibu hamil yang mendapat TabletTambah Darah (TTD)
Jumlah Organisasi Kemasyarakatan yangmemanfaatkan Sumber Dayanya untukmendukung kesehatan
Bahan Kebijakan Teknis PengembanganPembiayaan Kesehatan dan Jaminan KesehatanNasional (JKN/ Kartu Indonesia Sehat (KIS)
Pelayanan Kesehatan Haji
Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSRnyauntuk Program Kesehatan
Jumlah Kebijakan Publik yang BerwawasanKesehatan
Persentase Kab/Kota yang memiliki KebijakanPHBS
Persentase Posyandu Aktif
Persentase desa yang memanfaatkan dana desa10% untuk UKBM
50%
50%
90%
30%
45%
Meningkatnyaakses dan kualitaspelayanankesehatan ibu danreproduksi
90%
100%
80%
Meningkatnyaakses dan kualitaspelayanankesehatan bayi,anak dan remaja 90%
70%
60%
Meningkatnyapembinaan upayakesehatan kerja danolahraga 80%
730 pos UKK
100%
Meningkatnyapembinaan,pengembangan danpengawasan upayakesehatantradisional dankomplementer 75%
Persentase ibu hamil yang mendapatkanpelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakankesehatan kerja dasar
Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerahPPI/TPI
Persentase fasilitas pemeriksaan kesehatan TKIyang memenuhi standar
Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yangmendapat ASI eksklusif
Persentase bayi baru lahir mendapat InisiasiMenyusui Dini (IMD)Persentase balita kurus yang mendapat makanantambahan
Persentase remaja puteri yang mendapat TabletTambah Darah (TTD)
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakankesehatan tradisional
Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)
Persentase Puskesmas yang melaksanakanpenjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 1
Persentase Puskesmas yang melaksanakanpenjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas 7dan 10
Persentase Puskesmas yang menyelenggarakankegiatan kesehatan remaja
Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelasibu hamil
Persentase Puskesmas yang melakukan orientasiProgram Perencanaan Persalinan dan PencegahanKomplikasi (P4K)
Menurunnyapenyakit menular,penyakit tidakmenular danpeningkatankualitas lingkungan
40%
50%
20%
50%
58%
32%
Menurunkan angkakesakitan akibatpenyakit yang dapatdicegah denganimunisasi,peningkatansurveilans,karantina kesehatan
93%
90%
17 Kab / Kota
2 Kab / Kota
MeningkatnyaPencegahan danPenanggulanganPenyakitBersumberBinatang 80%
95%
10 Kab / Kota
Persentase Tempat Pengelolaan Makanan (TPM)yang memenuhi syarat kesehatan
Persentase Kabupaten/ Kota yang memenuhikualitas kesehatan lingkungan
Persentase anak usia 0 sampai 11 bulan yangmendapat imunisasi dasar lengkap
Persentase respon penanggulangan terhadapsinyal kewapadaan dini kejadian luar biasa (KLB)untuk mencegah terjadinya KLB dikabupaten/kota
Persentase Kabupaten/ Kota yang melakukanpengendalian vektor terpadu
Jumlah Kabupaten/Kota yang mampumelaksanakan pencegahan dan pengendalianpenyakit lnfeksi Emerging
Jumlah kab/kota yang mempunyai kebijakankesiapsiagaan dalam penanggulangan kedaruratankesehatan masyarakat yang berpotensi wabah
Persentase kasus malaria positif yang di obatisesuai standar
Jumlah Kabupaten/Kota endemis Filariasis yangmelakukan POPM
Persentase Kab / Kota yang menyelenggarakanlima pilar STBM
Persentase Kab / Kota Sehat
Persentase sarana air minum yang dilakukanpengawasan
Persentase Tempat Umum yang memenuhi syaratkesehatan
Menurunnyapenyakit menularlangsung 95%
79%
Persentase kasus HIV yang diobati 52%
Menurunnya angkakesakitan dankematian akibatpenyakit tidakmenular;Meningkatnyapencegahan danpenanggulanganpenyakit tidakmenular
40%
40%
50%
50%
20%
14 Kab / Kota
Meningkatnyapelayanankefarmasian danpenggunaan obatrasional di fasilitaskesehatan
60%
65%
40%
Persentase Puskesmas yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase Rumah Sakit yang melaksanakanpelayanan kefarmasian sesuai standar
Persentase Kab / Kota yang menerapkanpenggunaan obat rasional di Puskesmas
Persentase perempuan usia 30 sampai 50 tahunyang dideteksi dini kanker serviks dan payudara
Persentase Kabupaten/ Kota yang melaksanakankebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR) minimal50% sekolahPersentase Puskesmas yang melaksanakan deteksidini dan rujukan kasus katarak
Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakanupaya pencegahan dan pengendalian masalahpenyalahgunaan Napza di lnstitusi PenerimaWajib Lapor (IPWL)
Persentase desa/kelurahan yang melaksanakankegiatan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)PTM
Persentase cakupan penemuan kasus baru kustatanpa cacat
Persentase kasus TB yang ditatalaksana sesuaistandar
Persentase Puskesmas yang melaksanakanpengendalian PTM terpadu
Meningkatnyaakses dan mutusediaan farmasi,alat kesehatan danPerbekalanKesehatan RumahTangga (PKRT) 90%
83%
55%
Meningkatnyaketersediaan danmutu sumber dayamanusia kesehatansesuai denganstandar pelayanankesehatan
5600 orang
60%
5610 orang
30647 Orang
TersedianyaFasyankes rujukanberkualitas yangdapat dijangkauoleh masyarakat
125 RS
95%
Jumlah RS pratama yang dibangun 64 RS
Meningkatnyaakses pelayanankesehatan dasaryang berkualitasbagi masyarakat 6000 PKM
150 PKM
366 PKM
5600 PKM
Persentase ketersediaan obat dan vaksin diPuskesmas
Persentase produk Alkes dan PKRT di peredaranyang memenuhi syarat
Persentase sarana produksi alat kesehatan danPKRT yang memenuhi cara pembuatan yang baik(GMP/CPAKB)
Jumlah Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenistenaga kesehatan
Persentase RS Kabupaten/ Kota kelas C yangmemiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokterspesialis penunjang
Jumlah Puskesmas Non Rawat Inap danPuskesmas Rawat Inap yang memberikanpelayanan sesuai standar
Jumlah Kabupaten/Kota yang siap akreditasiFaskes primer
Jumlah Puskesmas yang telah bekerja samamelalui Dinas Kesehatan dengan UTD dan RS
Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkankompetensinya
Jumlah SDM Kesehatan yang mendapat sertifikatpada pelatihan teknis dan fungsional terakreditasi
Jumlah RS Rujukan regional yang memenuhisarana prasarana dan alat (SPA) sesuai standar
Persentase Kabupaten/ Kota dengan kesiapanakses layanan rujukan
Jumlah Puskesmas untuk memberikan pelayanansesuai standar termasuk Puskesmas Rawat Inap