Presiden Meninjau Pelaksanaan Padat Karya Tunai Di Dharmasraya
DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN … · Kiranya di masa-masa yang akan datang perlu...
Transcript of DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN … · Kiranya di masa-masa yang akan datang perlu...
DINAMIKA PERKEMBANGAN SISTEM KELEMBAGAAN
NEGARA DAN PEMERINTAHOleh
Dr. Miftah ThohaGuru Besar Magister Administrasi
Publik UGM
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENYELENGGARA KEKUASAAN PEMERINTAHAN
• Menurut UUD RI 45 Pemegang Kekuasaan Penyelenggara pemerintahan adalah PRESIDEN (Psl 4 ayat 1)
• Pemegang Kekuasaan Membuat Undang-undang adalah DPR (Psl 20 ayat 1)
• Sedangkan pemegang kekuasaan kehakiman adalah Mahkamah Agung dan Baan Peradilan di bawahnya (Psl 24 ayat 2)
© Pusdiklat Spimnas 2011
PENYELENGGARA KELEMBAGAAN NEGARA
• 3 PEMEGANG KEKUASAAN
LEGISLASIDPR
KEHAKIMANMAHKAMAH
AGUNG
ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
PRESIDEN
PROP
KOTAKAB
PENGTING
PENGNEG
DPRD
DPRD © Pusdiklat Spimnas 2011
TATA HUBUNGAN KELEMBAGAAN NEGARA
• Diakui sekarang ini masih banyak menyimpan persoalan tata hubungan antara lembaga-lembaga negara yang ada
• Dilembaga negara legislasi belum tertata dengan baik hubungan tata kerja anatara DPR dan DPD dan juga dengan MPR
© Pusdiklat Spimnas 2011
lanjutan• Di lembaga Yudikatif • Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah
Agung dalam hal memutus masalah yang berkaitan dengan pemilu masih juga ada persoalan
• Komisi Yudisial dan MA juga belum tuntas
• Kiranya di masa-masa yang akan datang perlu meninjau kembali amandemen konstitusi yang bisa mengatasi persoalan-persoalan tersebut
© Pusdiklat Spimnas 2011
PEMEGANG KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN
• PRESIDENADMINISTRASI
PEMERINTAHAN PRESIDEN(PEMERINTAH NASIONAL)
PEMERINTAH PROPINSI
PEM KAB PEM KOT© Pusdiklat Spimnas 2011
PEMERINTAHAN NASIONAL• LEMBAGA-LEMBAGA
LEMBAGAPRESIDEN
KANTORPRESIDEN
LEMBAGANON STRUKT
KEMENTERIAN NEGARA
LPND
KOMISI KOMISI KOMISI
KANTORWAPRES DEWAN/KOMITE
58 -LEMBAGA
26 lpnd34 KEMENT
70 KOMISI© Pusdiklat Spimnas 2011
LEMBAGA PRESIDEN• Termasuk di dalamna al:• (1) Dewan Pertimbangan Presiden• (2) Dewan-dewan lainnya• (3) KOmite Ekonomi, • (4) Komite Innovasi • (5) Tim Kerja• (6) Staf Ahli• (7) Staf Khusus• (8) Juru BIcara• Sampai saat ini dibentuk berdasarkan Surat
Keputusan Presiden. Belum ada UU Lembaga Presiden ini
© Pusdiklat Spimnas 2011
lanjutan
• Jumlah Dewan dan Komite-komite ini menurut catatan saya ada kurang lebih 58 lembaga
• Dan konon ceriteranya masih akan ditambah satu komite lagi yang tugasnya untuk mengkoordinasi 58 lembaga tersebut
• Inilah penyakit birokrasi kita yang sering disebut penyakit PROLIFERASI
© Pusdiklat Spimnas 2011
KOMISI-KOMISI• Tidak semua Komisi yang dibentuk berada di
ranah domain kekuasaan Presiden• Komisi ada yang berada di ranah kekuasaan
negara yang independen• Komisi-komisi itu antara lain:• (1) Komisi Pemilihan Umum (KPU)• (2) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)• (3) Komisi Yudisial• (4). Komisi Hak Asasi Manusia• (5) Komisi Kebebasan Pers
© Pusdiklat Spimnas 2011
lanjutan• ADAPUN ORGANISASI LEMBAGA YANG
BERADA DI RANAH/DOMAIN KEKUASAAN PENYELENGGARA PEMERINTAHAN ANATARA LAIN:
• 1).KEMENTERIAN NEGARA YANG DIPIMPIN OLEH MENTERI SEBAGAI PEMBANTU PRESIDEN
• 2).LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTERIAN YANG DIPIMPIN OLEH PEJABAT ESELON I PROFESIONAL AHLI DI BIDANGNYA
© Pusdiklat Spimnas 2011
JUMLAH KEMENTERIAN• Pada Kabinet SBY Pertama jumlah
Departemen sbb:• (1) 18 Departemen• (2) 12 Kementerian• (3) 3 Menko• (4) 1 Sekretariat Negara• (5) 2 Setingkat Menteri• Jumlah seluruhnya 36 Departemen dan
Kementerian• Sekarang Kebinet kedua ini 34
kementerian (UU no 36/2009)© Pusdiklat Spimnas 2011
• STRUKTUR KEMENTERIAN• Saya ambil contoh 5 Kementerian, al:• 1) Kementerian Pendidikan Nasional, ada 4 Unit
Eselon 1 yang nomenklatur Direktorat Jendral, 1 Setjen, 1 Itjen dan 3 Badan ditambah 5 Staf Ahli
• 2) Kementerian PU ada 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan dan 5 Staf Ahli
• 3) Kementerian Dagri, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 2 Badan, dan 5 Staf Ahli
• 4) Kementerian 4 Ditjen, 1 Setjen, 1 Itjen, 1 Badan, dan 5 Staf Ahli
• 5) Kementerian Agama, 7 Ditjen, 1 Setjen, 1 Irjen, 1 Badan dan 5 Staf Ahli
© Pusdiklat Spimnas 2011
KITA BANDINGKAN DG NEGARA LAIN
• MALAYSIA 18 KEMENTERIAN• KOREA SELATAN 13 KEMENTERIAN• JEPANG 16 KEMENTERIAN• AMERIKA SERIKAT 15 KEMENTERIAN• AUSTRALIA 28 KEMENTERIAN• DENGAN DEMIKIAN JUMLAH KEMENTRIAN
KABINET INDONESIA BERSATU TERLALU GEMUK
© Pusdiklat Spimnas 2011
LPND• Organisasi LPND (Lembaga Pemerindah
Non Departemen/Kementerian) sekarang ini jumlahnya kurang lebih 26 lembaga
• LPND ini dibentuk berdasarkan jiwa dan kinerja Pemerintah ORDE BARU
• Jiwanya sentralistik, sektoralistik, dan kekuasaan
• Kinerjannya birokratis, dan koruptive• Lembaga ini sekarang semakin subur dan
perlu devaluasi
© Pusdiklat Spimnas 2011
DI PEMDA• Semangat pemekaran yang terjadi di daerah-
daerah hampir sulit dibendung• Dilihat dari perspektif pelayanan ke publik lebih
mendekatkan ke masyarakat• Tetapi jika dilihat dari perspektif kualitas SDM,
Manajerial Pemerintahan yang Smart, Ekonomic Resources,dan Sumber daya lainnya masih jauh dari yang seharusnya
• Maka dimensi POLITIK sangat menonjol dalam pemekaran daerah ini ?
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERSOALAN YANG TIMBUL• (1) Lembaga Birokrasi Pemerintah
terlalu BESAR dan BANYAK• (2) Seringkali timbul duplikasi• (3) Tatalaksana kerja yang masih
kuurang “smart” dan sentralistik• (4) Lembaga Birokrasi yang terkooptasi
politik• (5) Tata governance yang korup• (6) Pelayanan Publik yang menghambat
dan officialdome
© Pusdiklat Spimnas 2011
SOLUSI
• Untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut maka solusinya ialah melakukan REFORMASI BIROKRASI KITA
• Reformasi jangan hanya digunakan sebaga media kampanye
• Setelah menang pemilihan lalu dilupakan• Alasanya sulit dari mana dimulai
© Pusdiklat Spimnas 2011
POLITIK dan BIROKRASI• Selama 10 tahun terakhir ini di Era
reformasi, ada perubahan strategis di lingkungan nasional kita
• Perubahan itu adalah perubahan sistem politik dan demokratisasi yang sangat berpengaruh terhadap bangunan birokrasi pemerintah.
• Dinamika perubahan sistem politik yang terjadi selama ini tidak banyak diikuti dengan perubahan birokrasi pemerintah
© Pusdiklat Spimnas 2011
• Dinamika atau perkembangan di bidang politik akan berpengaruh terhadap dinamika dan perubahan sistem birokrasi pemerintah
• Hubungan timbal balik itu harus menjadi referensi dalam melakukan reformasi birokrasi pemerintah
• Jika terjadi dinamika perubahan sistem politik tidak diikuti perubahan dan perkembangan birokrasi maka akan terjadi banyak persoalan seperti sekarang ini
© Pusdiklat Spimnas 2011
POLITIK
ADMINISTRASI/BIROKRASI
TINGKAT PERUBAHAN
A
B
C
© Pusdiklat Spimnas 2011
PERUBAHAN POLITIK, BIROKRASI TDK BERUBAH
POLITIK
BIROKRASI PEMEMRINTAHi
?A
B C
D
E
F G
H
© Pusdiklat Spimnas 2011
HUBUNGAN JABATAN POLITIK dan JABATAN BIROKRASI
• Pejabat Politik secara esensial bertugas membuat kebijakan publik (politik)
• Pejabat Birokrasi (karier) bertugas melaksanakan kebijakan politik
• Kedua domain tugas ini perlu dijadikan landasan upaya melakukan reformasi
© Pusdiklat Spimnas 2011
lanjutan
• Hubungan kedua domain tugas ini perlu ditata dengan baik supaya tidak terjadi saling simpang siur
• Pejabat politik yang datang memimpin birokrasi kadangkala sudah siap dengan visi dan misinya tanpa memahami kondisi dan kesiapan birokrasi yang sudah tertata
© Pusdiklat Spimnas 2011
lanjutan• Sehingga seringkali terjadi pejabat
politik hanya mementingkan kepentingan politiknya
• Sehingga banyak ikut melaksanakan kebijakan publik
• Dan menganggap birokrasi tidak mampu melaksanakan
© Pusdiklat Spimnas 2011
ADA DUA PILIHAN TATA HUBUNGAN
• 1) Executive Ascendancy (EA)• 2) Bureaucratic Sublation(BS)
• EA menunjukkan hubungan bahwa pejabat politik sebagai master dari pejabat birokrasi
• BS menunjukkan Co Equality with the executive
© Pusdiklat Spimnas 2011
MODEL EXECUTIVE ASCENDENCY
PEJABATPOLITIK
PEJABATBIROKRASI
PENYELENGGARAANPEMERINTAHAN
DPR
DOMIAN ADMINSTRASI KARIR
DOMAIN ADMINISTRASI KARIR
DOMAIN POLITIK
© Pusdiklat Spimnas 2011
MODEL BUREAUCRATIC SUBBLATION
PEJABATPOLITIKDPR
BIROKRASI
BIROKRASI
PENYELENGGAANPEMERINTAHAN
DOMAIN POIITIK
DOMAIN ADMINISTRASI
DOMAIN ADMINISTRASI
© Pusdiklat Spimnas 2011
Bureaucratic Sublation• Tata hubungan semacam ini
pejabat birokrasi berkuajiban memberi informasi kepada pejabat politik yang datang tentang segala hal yang telah dan bakal dilakukannya
• Cara memberi informasi (desiminasi) bisa dilakukan sebelum pejabat politik datang (menang pemilu) bisa juga ketika sudah in power© Pusdiklat Spimnas 2011
RIGHT SIZING• Tidak ada lain kecuali kita harus
menata lembaga birokrasi supaya tidak boros anggaran
• Memerlukan lembaga birokrasi yang rightsizing
• Demikian pula jumlah manpowernya supaya efektif dan efisien
• Dalam hal ini harus dilakukan analisis jumlah lembaga/satuan organisasi, beban kerja, dan personalianya
© Pusdiklat Spimnas 2011
• Duplikasi lembaga, pembentukan lembaga baru, proliferasi birokrasi harus segera di tata ulang
• Jangan dijadikan sebagai budaya manajerial birokrasi pemerintah
• Dilakukan evaluasi yang menyeluruh• Di keluarkan Undang-Undang yang
menata birokrasi pemerintah (UU tentang Kedudukan, Peran dan Wewenang Birokrasi Pemerintah) sehingga jelas hubungan dengan partai politik (Pejabat Politik, DPR )
© Pusdiklat Spimnas 2011
Demikian pokok-pokok bahasan saya
•Sekian•Terima kasih• Wassalamualikum warahmatullahi wa barakatuh
© Pusdiklat Spimnas 2011