TINJAUAN YURIDIS POS BANTUAN HUKUM

DILINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA

(ANALISIS SEMA NO. 10 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM)

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum Untuk Memenuhi Salah

Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Syariah (S.Sy)

Oleh:

Jainul Amidin

NIM: 107044100235

K O N S E N T R A S I P E R A D I L A N A G A M A

PROGRAM STUDI AHWAL AL-ASYAKHSIYAH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYARIF HIDAYATULLAH

J A K A R T A

1432H/2010M

iv

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya milik Allah SWT yang senantiasa

melimpahkan kemudahan, petunjuk, rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis

dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya. Shalawat

serta salam selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW, yang

telah mengantarkan umatnya menuju zaman yang beradab dan penuh pencerahan.

Skripsi dengan judul Tinjauan Yuridis Pos Bantuan Hukum di Lingkungan

Pengadilan Agama disusun guna memenuhi syarat dalam meraih gelar Sarjana

Syariah pada Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan

skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk

menyempurnakan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis juga ingin

menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang

telah membantu dalam penyusunan skripsi dan juga telah membimbing penulis

yaitu kepadaYth:

1. Prof. Dr. H. Muhamad Amin Suma, SH., MA., MM., Dekan Fakultas

Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah

Jakarta.

2. Drs., H. A. Basiq Djalil, SH, MA Ketua Program Studi dan ibu Hj.

Rosdiana, MA., sebagai Sekertaris Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiah

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Afwan faizin, MA dan Drs. Abu Tamrin, SH, M Hum, dosen pembimbing

yang sudah meluangkan waktunya untuk membimbing skripsi penulis

untuk menjadi lebih baik.

v

4. Pansek Pengadilan Agama Jakarta Selatan Drs. Ach Jufri, SH beserta

jajaran pegawai Pengadilan Agama yang telah membantu penulis dalam

memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian.

5. Ibu Umiyati, SH beserta jajaran pegawai Badilag yang telah bersedia

membantu penulis, baik dari wawancara maupun memberikan data-data

yang diperlukan oleh penulis.

6. Fauzan, SH, MH. Yang menjabat sebagi Kabag Sesbim Mahkamah Agung

yang telah bersedia diwawancara untuk mendukung data-data dalam

penulisan skripsi penulis.

7. Seluruh Dosen dan civitas akademik Fakultas Syariah dan Hukum, terima

kasih atas ilmu dan bimbinganya. Seluruh Staf Akademik, Program Studi,

Kasubag Keuangan dan Perpustakaan terima kasih atas bantuan dalam

upaya membantu mempelancar penyelesaian skripsi ini.

8. Ayahanda Azir Mudin dan Ibunda tercinta Siti Maryam atas pengorbanan

dan cinta kasihnya baik moril dan materill, serta doa yang tak terhingga

sepanjang masa untuk keberhasilan studi Penulis. Segala hormat Penulis

sembahkan.

9. Teman-teman seperjuangn kelas Peradilan Agama 2007 Tajul Muttaqin,

Syawaludin, Ahmad Syadhali, Riki Dian Saputra, Ratna Khuzaemah,

Yayah Lutfiah Hamid, Laila Wahdah dan lain-lain yang tidak penulis

sebutkan satu-persatu, yang telah banyak sedikitnya membantu, baik

moril maupun materil, dan semangat, semoga kesuksesan dan

keberhasialan selalu menaungi dan menyertai kita.

vi

10. Teman-teman Kosan Pak Aziz, yang telah sangat menghibur dan penulis

dalam menghadapi kesulitan, semoga menjadi kenangan yang tidak bisa

dilupakan.

11. Teman-teman Di Bimbel GXM, yang telah membantu penulis dalam

memberikan motovasi dan dorongan, sehingga penulis berhasil menyusun

skripsi ini sampai selesai.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kesalahan dan kekurangan dalam

penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan

saran yang dapat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Harapan penulis,

semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi semua

pihak yang membacanya, Amin.

Ciputat, 7 Juni 2011

Penulis

vi

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR …………………………………………………………

DAFTAR ISI ……………………………………………………………………

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah………………………………………………………. 1

B. Batasan dan Rumusan Masalah……………………………………………….. 5

C. Tujuan dan Manfaat penelitian………………………………………………... 7

D. Kerangka Teori………………………………………………………………... 8

E. Review Studi Terdahulu………………………………………………………. 11

F. Metode Penelitian…..………………………………………………………… 12

G. Sistematika Penulisan………………………………......................................... 15

BAB II BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum…………………………..………………………. 18

B. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Pendapat Ahli Hukum…………........... 20

C. Sejarah Singkat Bantuan Hukum di Indonesia................................................. 25

D. Jenis-Jenis Bantuan Hukum………………...................................................... 31

vii

BAB III POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN PENGADILAN AGAMA

A. Pengertian Pos Bantuan Hukum………………………………………………. 33

B. Tujuan Didikannya Pos Bantuan Hukum….…………………………….……. 37

C. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum……………..……………………………. 38

D. Tata Cara dan Syarat Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan

Pengadilan Agama……………………………………………………………..……. 41

E. Struktur Kepengurusan Pos Bantuan Hukum……………………………………… 45

F. Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama.

………………………………………………………………………………….. 46

G. Mekanisme Pengawasan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan

Agama………………………………………………………………………….. 48

BAB IV TINJAUAN YURIDIS POS BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN

PENGADILAN AGAMA

A. Sema Sebagai Landasan Yuridis Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan

Agama ……………………………………………………………………….... 51

B. Kekuatan Hukum SEMA di Negara Republik Indonesia…………………….. 53

C. Analisi Yuridis Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama……... 55

viii

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…………………………………………………………………… 60

B. Saran-saran……………………………………………………………………. 61

DAFTAR PUSTAKA……………………………………………….................... 63

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum merupakan salah satu sarana dalam kehidupan yang bertujuan untuk

menciptakan keadilan, ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dimana hukum

itu berada.1 Kebutuhan akan keadilan merupakan salah satu hak asasi yang harus

dilindungi, sebagaimana yang termaktub dalam Pancasila sila ke-5 yang berbunyi

“Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” dan UUD Negara Republik

Indonesia pasal 27 ayat (1) yang menyatakan “Segala warga Negara bersamaan

kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjujung hukum dan

pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.2

Pasal di atas tidak membedakan antara warga Negara yang satu dengan yang

lainnya, semua sama didepan hukum dan berhak memperoleh perlindungan hukum

termasuk fakir miskin, di dalam pasal 34 UUD 1945 menerangkan bahwa “Negara

berkewajiban melindungi fakir miskin sebagai bagian dari warga negaranya”, akan

tetapi realitanya masih banyak warga yang ada dibawah garis kemiskinan bahkan

hampir semuanya buta akan hukum dan pada umumnya mereka tidak tahu bagaimana

1 Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, Perihal Kaidah Hukum, (Bandung: Alumni,

1997), cet ke-4, h. 20 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

2

menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam kehidupan yang mereka

alami, terutama menyangkut masalah perdata mereka.3

Dalam menghadapi situasi ini, maka perlu adanya perombakan strategi

pembangunan hukum, karena hukum juga harus bersentuhan dengan kebutuhan

rakyat yang kurang mampu, dalam arti bukan membebaskan mereka dari aturan

hukum, akan tetapi justru memperkuat rakyat yang akan menentukan masa depan

mereka. Ini perlu kembali diefektifkan agar masalah-masalah yang muncul

belakangan ini mendapat penyelesaian, sebab bila semua itu tidak ditindak lanjuti

dalam bentuk yang nyata, maka konsep-konsep tersebut hanya akan menjadi huruf

mati yang tidak mempunyai efektifitas.4

Dengan menjawab situasi yang demikian, Mahkamah Agung tidak henti-

hentinya melakukan perubahan dalam upaya meningkatkan pelayanan hukum bagi

masyarakat. Setelah kebijakan reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi, kini

Mahkamah Agung melakukan terobosan baru memberikan bantuan hukum kepada

masyarakat pencari keadilan yang dipandang tidak mampu secara ekonomi

sebagaimana diatur dalam SEMA No. 10 Tahun 2010.5

Bantuan hukum dimaksud adalah pemberian jasa hukum bagi orang yang

tidak mampu secara ekonomi dalam berperkara ke pengadilan, meliputi perkara

3 Direktoral Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama, Bulletin Berkala Hukum &

Peradilan, (Jakarta:Direktorat Pembinan Badan Peradilan Agama Departemen Agama, 2002) h. 42

4 Soerjono Soekanto, Pendekatan Sosiologi Hukum, (Jakarta: Bina Aksara, 1988), Cet ke- I, h.

10

5 www.hukumonline.com

3

perdata dan pidana di Peradilan Umum, perkara perdata dan jinayah di Peradilan

Agama serta perkara tata usaha Negara di Peradilan Tata Usaha Negara.

Tata cara dan mekanisme pemberian bantuan hukum tersebut diatur didalam

lampiran SEMA, dan khusus di lingkungan Peradilan Agama diatur dalam lampiran

B SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum Di Lingkungan

Peradilan Agama.

Dalam lampiran B Pasal 1 ayat (4) disebutkan, bantuan hukum adalah

pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara melalui Peradilan Agama, baik

dalam perkara perdata gugatan dan permohonan maupun perkara jinayat. Selanjutnya

dalam Pasal 1 ayat (5) dijelaskan, bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi

pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos

Bantuan Hukum.

Seperti yang telah diterangkan diatas bahwa bantuan hukum dalam perkara

perdata dalam lingkungan Peradilan Agama meliputi pelayanan prodeo,

penyelenggaraan sidang keliling, dan penyediaan Pos Bantuan Hukum, dengan

melihat mayoritas pihak berperkara di Pengadilan adalah masyarakat miskin, dan

menurut hasil penelitian PEKKA, Masyarakat yang berperkara di PA berpenghasilan

rata-rata Rp 200 ribu perbulan. Padahal secara Nasional, rata-rata biaya berperkara di

PA adalah Rp 789.260,- atau empat kali lipat dari pendapatan rata-rata.6

Dengan adanya Posbakum (Pos Bantuan Hukum) yang lahir dari masih

banyaknya masyarakat yang masih buta akan hukum dan tidak mampu membayar

6 www.badilag.net

4

pengacara di Peradilan Agama, ini membuktikan bahwa MA benar-benar ingin sekali

membantu para masyarakat yang dikatagorikan kedalam masyarakat kalangan kelas

bawah atau miskin itu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum dari para advokat

secara cuma-cuma.

Seperti yang dikatakan oleh Santoso Poedjosoebroto bahwa bantuan hukum

adalah bantuan hukum (baik berupa pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa

menjadi kuasa dari pada seseorang yang berpekara) yang diberikan kepada orang

yang tidak mampu ekonominya, sehingga ia tidak dapat membayar (honorarium)

kepada seorang pembela atau pengacara.7

Dengan lahirnya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan PA, menurut peneliti ini

merupakan kajian yang menarik untuk dibahas mengingat program ini merupakan

program yang sangat baik untuk bisa menolong para pencari keadilan bagi mereka

yang tidak mampu untuk membayar pengacara aatu sekedar konsultasi tentang

permasalahan hukum dalam ruang lingkup Peradilan Agama dengan melihat apakah

Pos Bantuan Hukum yang tertuang didalam UU No 50 tahun 2009 tentang Perubahan

Kedua UU No 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 60 C ayat (1) Pada setiap

pengadilan agama dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak

mampu dalam memperoleh bantuan hukum. Ayat (2) Bantuan hukum sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan

sampai putusan terhadap perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

7 Soerjono Soekanto, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983) h. 21

5

Kajian ini menarik untuk dibahas karena peraturan yang mengatur mengenai

Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama itu masih bersifat SEMA

belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pos Bantuan

Hukum itu sendiri baik berupa mekanismenya maupun masyarakat yang berhak

menerima jasa bantuan ini, dan berhubung program Pos Bantuan Hukum ini adalah

program baru dari Mahkamah Agung dalam menegakan keadilan bagi setiap

masyarakat, ini perlu dikaji lebih dalam kembali sehingga penerapannya tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Oleh karena itulah peneliti mengangkat skripsi ini dengan judul Tinjauan

Yuridis Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis SEMA

NO. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.)

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Agar penelitian terhadap skripsi ini lebih terarah, maka dalam hal ini

peneliti memberikan batasan masalah yang akan dikaji, yaitu tentang tinjauan

yuridis mengenai lahirnya SEMA No. 10 tahun 2010 Tentang Pedoman

Bantuan Hukum. Khususnya mengenai Pos Bantuan hukum di Lingkungan

Pengadilan Agama, dengan memfokuskan penelitan di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan dan Badilag (Badan peradilan Agama)

6

2. Perumusan Masalah

Melihat masih banyak warga yang ada dibawah garis kemiskinan

bahkan hampir semuanya buta akan hukum dan pada umumnya mereka tidak

tahu bagaimana menghadapi dan menyelesaikan perkara-perkara dalam

kehidupan yang mereka alami, terutama menyangkut masalah perdata mereka,

dan dengan kemiskinan yang menimpanya mereka tidak mampu untuk

membayar seorang pengacara untuk sekedar konsultasi ataupun untuk

mendampingi.

Dengan melihat realita yang ada maka untuk membantu masyarakat

yang tidak mampu dalam mendapatkan keadilannya diddalam hukum

Mahkamah Agung membentuk Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam

SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2010 dan sekaligus

untuk melengkapi bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yaitu

prodeo dan sidang keliling yang sudah berjalan.

Oleh karena itu untuk memperjelas rumusan di atas, dalam hal ini penulis

merumuskan dengan beberpa pertanyaan sebagai berikut:

1. Siapa saja yang berhak mendapatkan jasa bantuan hukum dari Pos

Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama?

2. Bagaimana mekanisme pembentukan, pelaksanaan, dan proses

mendapatkan jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum di

Lingkungan Peradilan Agama?

7

3. Bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan

Agama ditinjau dari Hukum yang berlaku di Negara Indonesia mengingat

dasar hukumnya adalah SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian bantuan Hukum, dan apa tujuan didirikannya?

Dengan pembatasan dan perumusan masalah di atas, diharapkan skripsi ini

dapat menjelaskan sesuai dengan judul yang penulis ambil, yaitu “Tinjauan Yuridis

Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama (Analisis SEMA NO. 10

Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum)

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

a. Untuk mengetahui masyarakat dengan kriteria seperti apa yang boleh

mendapatkan layanan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum yang ada

di Lingkungan Peradilan Agama.

b. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan, dan tata cara

mendapatkan bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum di lingkungan

Peradilan Agama.

c. Untuk mengetahui tujuan dari dirikannya Pos Bantuan Hukum itu sendiri.

d. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Pos Bantuan Hukum yang ada

di Lingkungan Peradilan Agama di tinjau hukum yang berlaku di

Indonesia

8

2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini adalah:

a. Memberikan penjelasan kepada masyarakat secara tidak langsung akan

adanya Pos Bantuan Hukum yang bergerak memberikan jasa bantuan

hukum bagi mereka yang tidak mampu di Lingkungan Peradilan Agama.

b. Bagi para mahasiswa khususnya dibidang hukum ini memberikan

khazanah keilmuan baru dalam hukum di lingkungan Peradilan Agama

c. Bagi para cendikiawan ini juga memberikan khzanah kelimuan baru dalam

memberikan masukan terhadap Pos Pos Bantuan Hukum dengan melihat

kelebihan dan kekurangannya terhadap program ini.

D. Kerangka Teori

Banyak para pakar hukum yang mendefinisikan tentang bantuan hukum,

Santoso Poedjosoebroto mengungkapkan bahwa bantuan hukum adalah bantuan

hukum (baik berupa pemberian nasihat hukum, maupun yang berupa menjadi kuasa

dari pada seseorang yang berpekara) yang diberikan kepada orang yang tidak mampu

ekonominya sehingga ia tidak dapat membayar (honorarium) kepada seorang

pembela atau pengacara.

Crul merumuskan bantuan hukum sebagai “bijstand door deskundigen aan

degenen, die hulp behoeven ter realisering van hun rechten, dan wel tot het

verkrijegen van rechtsbesherming”(bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan

9

oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-

haknya serta untuk memperoleh perlindungan hukum).8

Seorang pengacara terkemuka Adnan Buyung Nasution berpendapat bahwa

bantuan hukum disini adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang

berpenghasilan rendah atau dalam bahasa popular disebut “si miskin”.

Didalam Tri Darma Perguruan Tinggi khususnya dibidang hukum dan

kemanusian, bantuan hukum dikaitkan dengan Darma ketiga Perguruan Tinggi yang

dilakukan dengan jalan:

a. Memberikan konsultasi hukum serta jasa-jasa lain yang berhubungan dengan

hukum.

b. Memberikan penyuluhan terhadap masyarakat khususnya kepada pencari

hukum untuk menjungjung tinggi norma-norma hukum.

c. Memberikan bantuan hukum secara aktif dan langsung secara merata kepada

masyarakat khsuusnya kepada pencari hukum.

Dengan melihat bahwa mayoritas pihak berperkara di Pengadilan adalah

masyarakat miskin, dan menurut hasil penelitian PEKKA, Masyarakat yang

berperkara di PA berpenghasilan rata-rata Rp 200 ribu perbulan. Padahal secara

Nasional, rata-rata biaya berperkara di PA adalah Rp 789.260,- atau empat kali lipat

dari pendapatan rata-rata.

Sebagaimana yang tertuang didalam UU No 50 tahun 2009 pasal 60 C

8 Soerjono Soekanto, dkk, Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis (Jakarta: Ghalia

Indonesia, 1983) h. 23

10

(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari

keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara cuma-

cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap perkara

tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap

Kemudian didalam Lampiran B Sema No 10 tahun 2009 mengenai Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama pasal 1 ayat (4)

menjelaskan bahwa Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi

oleh negara melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan

permohonan maupun perkara jinayat. Ayat (5) Bantuan hukum dalam perkara perdata

meliputi pelayanan perkara prodeo, penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan

Pos Bantuan Hukum di pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang

tidak mampu.

Kemudian dalam pasal 17 mengenai Pos Bantuan Hukum dijelaskan bahwa:

(1) Jenis jasa hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan Hukum berupa

pemberian informasi, konsultasi, advis dan pembuatan surat

gugatan/permohonan.

(2) Jenis jasa hukum seperti pada ayat (1) di atas dapat diberikan kepada

penggugat/pemohon dan tergugat/termohon.

(3) Pemberian jasa hukum kepada penggugat/pemohon dan tergugat/termohon

tidak boleh dilakukan oleh satu orang pemberi bantuan hukum yang sama.

11

Sedangkan didalam pasal 18 menerangkan bahwa yang diperbolehkan

memberikan jasa hukum dalam Pos Bantuan Hukum pada ayat 1 adalah Advokat,

Sarjana Hukum dan Sarjana Syariah, ayat (2) Pemberi jasa di Pos Bantuan Hukum

berasal dari organisasi bantuan hukum dari unsur Asosiasi Profesi Advokat,

Perguruan Tinggi, dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) yang terdaftar di

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

E. Riview Studi Terdahulu

Sebelumnya penulis mendapat kesulitan didalam mendapatkan review tentang

bahasan yang sedang penulis bahas didalam skripsi terdahulu, ini dikarenakan

program tentang Pos Bantuan Hukum merupakan program baru yang akan terealisasi

pada tanggal 1 Maret 2011 nanti.

Oleh karena itu penulis hanya akan mencantumkan artikel-artikel yang

sekiranya berkenaan dengan bahasan yang sedang dibahas oleh penulis. Yaitu artikel

oleh Drs. H. Suhadak, SH., MH (Ketua Pengadilan Agama Mataram) dengan judul “

Berperkara Di PA Gratis Kecuali Yang Mampu Sebagai Implementasi Justice For

All”9 Artikel ini hanya berbicara mengenai tentang penjelasan SEMA No. 10 tahun

2010 mengenai bantuan hukum dalam lingkungan Peradilan Agama yaitu berupa

prodeo, sidang keliling dan posbakum (pos bantuan hukum), sedangkan yang dibahas

9 Suhandak, Berperkara Di PA Gratis Kecuali Yang Mampu Sebagai Implementasi Justice

For All , artikel diakses pada tanggal 2 Maret 2011 dari www.badilag.net

12

oleh penulis adalah tinjauan yuridis SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman

Bantuan Hukum khsuusnya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama,

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menghasilkan

data yang valid adalah sebagai berikut.

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini adalah dengan cara

menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu dengan memusatkan perhatian pada

prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala dalam

kehidupan manusia.10

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah studi analisis, yaitu

memberikan deskriftif secara mendalam dengan menggambarkan dan

memberikan analisa dari suatu kejadian, dan dalam skripsi ini penulis

memberikan analisa sosio yuridis terhadap SEMA No. 10 tahun 2010 tentang

Pedoman Bantuan Hukum11

10

Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hl. 20 11

Bambang Sanggona, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003),

h. 36

13

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang secara langsung diperoleh dari objek yang

diteliti, data ini berupa hasil, wawancara dan analisa penulis terhadap SEMA

No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum khsuusnya yang

berkaitan dengan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Agama

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara membandingkan atas

dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang diajukan,

dokumen-dokumen yang dimaksud adalah Al-Qur‟an, Hadis, buku-buku

ilmiah, undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang erat kaitannya

dengan masalah yang diajukan.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini berupa

a. Wawancara ( Interview ), yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara mengajukan pertanyaan dan

yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu.12

Dalam hal ini,

penulis mengadakan wawancara dengan informan yaitu: Direktur Badilag

yang mengurusi Pos Bantuan Hukum, dan Ketua atau wakil Peradilan

Agama.

12

Lexy. J. Moloeng, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004

), h. 135

14

b. Obeservasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung di Pos bantuan

Hukum yang ada di Pengadilan Agama di Pengadilan Agama Jakarta Selatan

c. Dokumentasi yaitu mencari dan melakukan pengumpulan data yang berkaitan

dengan judul yang penulis angkat.

d. Analisis

4. Teknik Penulisan

Adapun metode penulisan dalam skripsi ini menggunakan buku pedoman

penulisan skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta13

, dengan beberapa pengecualian:

1. Penulisan ayat Al-Qur‟an tidak perlu dibuatkan catatan kaki, akan tetapi

cukup dibuat di akhir kutipan (dalam kurung), nama surat, nomor surat, dan

nomor ayat serta dibuatkan terjemahnya. Penulis menggunakan sumber Al-

Qur‟an yang diterbitkan oleh Departemen Agama tahun 2000.

2. Kutipan yang berasal dari buku ejaan yang lama ditulis dengan menggunakan

ejaan yang sempurna kecuali nama pengarang.

3. Dalam kepustakaan, Al-Qur‟an dan terjemahnya ditulis pada urutan pertama

sebagai tanda penghormatan, sebelum sumber-sumber lainnya.

4. Urutannya berikutnya ditulis berdasarkan alfabetis.

13

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Jakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2007

15

G. Sistematika Penulisan

Di dalam melakukan penyusunan proposal ini penulis memberikan gambaran

guna mempermudah pembaca dalam memahami proposal ini, dalam hal ini penulis

menyusunnya dalam lima bab. Isi dari proposal ini secara singkat adalah sebagai

berikut:

Bab I, berisi mengenai latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, review studi terdahulu,

metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II, membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan bantuan hukum

baik itu ditinjau dari sejarah singkat terhadap adanya bantuan hukum di Indonesia

lalu perkembangannya dari masa ke masa lalu sampai saat ini sudah berapa macam

bantuan hukum yang diberikan bagi masyarakat khususnya mereka yang tidak

mampu dan buta akan hukum serta dalam hal ini bagaimana pandangan ahli hukum

terhadap bantuan hukum yang sudah ada yang di berikan khsusnya bagi masyarakat

yang buta akan hukum demi terwujudnya justice for all (keadilan bagi semua tanpa

pandang bulu) membahas mengenai pengertian SEMA, bagaimana kedudukan SEMA

yang dikeluarkan oleh MA, apa yang melatarbelakngi lahirnya SEMA.

Bab III, membahas mengenai pengertian Pos Bantuan Hukum, tujuan

dibentuknya POSBAKUM, dasar Hukum yang mendorong terwujudnya

POSBAKUM, bagaimana mekanisme pembentukannya serta struktur kepengurusan

Pos Bantuan Hukum, dan bagaiman cara seseorang apabila ia ingin mendapatkan

16

layanan jasa bantuan, serta bagaiman bentuk pengawasan yang dilakukan noleh

Pengadilan Agama dalam mengoptimalkan pelaksanaan POSBAKUM itu sendirii

Bab IV, membahas bagaimana kedudukannya Pos Bantuan Hukum ditinjau

dari segi yuridisnya, mengingat dasarnya adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah

Agung), dan bagaimana kedudukan SEMA sebagai peraturan yang mengingat

institusi Peradilan di Indonesia, dan menganilisis apakah Pos Bantuan Hukum ini

sudah sesuai baik dari segi peraturannya, pelaksanaanya, dan kekuatan hukumnya

dengan peraturan yang berkaitan dengannya.

Bab V berisi kesimpulan dan saran-saran penulis, penulis juga melampirkan

daftar pustaka dan lain-lain.

17

BAB II

BANTUAN HUKUM

A. Pengertian Bantuan Hukum

Persoalan mengenai bantuan hukum dalam artian yang lua yaitu bantuan

hukum yang diberikan oleh advokat dan prosecurer dimuka pengadilan, sebenarnya

hal seperti ini bukanlah barang baru bagi kita, masalah demikian sebenarnya sudah

cukup lama dikaji dalam pembelajaran hukum acara pidana maupun perdata atau

dalam hubungannya dengan tugas dan wewenang pengadilan, namun demikian

hingga sekarang masalah ini masih tetap menarik untuk dipelajari dan diteliti lebih

lanjut baik dalam konteks dengan penegakan hukum mapun hak asasi manusia.

Sedangkan mengenai bantuan hukum sebagai suatu konsep, program dan

lembaga yang sekarang ini diperkembangkan oleh Negara kita sebenarnya bukanlah

merupkan suatu masalah yang masih baru.

Menurut Adnan Buyung Nasution program bantuan hukum bagi rakyat kecil

yang tidak mampu dan buta akan hukum adalah hal yang relative baru di Negara

berkembang14

. Penelitian tentang masaah ini pada saat sekarang masih cukup langka

karena pengembangannya lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan

tinggi hukum.

14

Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Negara-negara berkembang( Sebuah Kasus

di Indonesia, dalam 5 tahun Lembaga Batuan Hukum, (Jakarta:LBH , 1976) h. 41

18

Sebenarnya tidaklah mudah untuk membuat suatu rumusan yang tepat

mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan bantuan hukum itu, secara

konvensional dinegara kita sejak dahulu bantuan hukum diartikan sebagai bantuan

hukum yang diberikan oleh pembela/pengacara terhadap kliennya baik dalam perkara

pidana maupun perdata dimuka persidangan, walaupun istilah ini kurang begitu

popular dipergunakan pada masa lampau bagi Negara kita istilah ini baru

dipopulerkan sekitar tahun 1964 semenjak dikeluarkannya UU No. 19/1969 yang

secara tegas mengatur tentang permasalahan bantuan hukum.

Dalam UUD 1945 tidak dikenal adanya istilah bantuan hukum, akan tetapi

dalam konstitusi RIS dan UUD 1950 dapat ditemui dalam perkataan bantuan hukum

ini, meskipun demikian mengandung makna yang berbeda dari pada bantuan hukum

kita sekarang.

Dalam pasal 7 ayat (4) konstitusi RIS disebutkan bahwa setiap orang berhak

mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan,

sedangkan pada pasal 7 ayat (4) UUD 1950 menyebutkan bahwa setiap orang berhak

mendapat bantuan hukum yang sungguh dari hakim-hakim yang ditentukan untuk itu,

melawan perbuatan yang berkawanan dengan hak-hak dasar yang diperkenankan

kepadanya menurut hukum, jadi disini bantuan hukum berarti pertolongan yang

diberikan oleh hakim terhadap seseorang yang tertuduh/para pihak dalam suatu

perkara yang diadilinya.15

15

Abdurrahman, Aspek-Aspek bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press. 1983)

h. 17

19

Istilah bantuan hukum itu sendiri dipergunakan sebagai terjemahan dari dua

istilah yang berbeda yaitu “ Legal Aid” dan Legal Assistance”. Istilah legal Aid

biasanya dipergunakan untuk menunjukan beberap pengertian bantuan hukum dalam

arti sempit berupa pemberian jasa-jasa dibidang hukum kepada seseorang yang

terlibat dalam sutau perkara secara cuma-cuma/ gratis khusunya bagi mereka yang

tidak mampu sedangkan pengertian legal Asistance dipergunakan untuk menunjukan

pengertian bantuan hukum kepada mereka yang tidak mampu, maupun oleh para

advokat yang mempergunakan honorarium.

Disamping istilah “Legal Aid dan Legal Assistance” dikenal pula dengan

istilah „Legal Service‟ istilah legal service ini kurang tepat jika diterjemahkan dengan

bantuan hukum, akan tetapi akan lebih tepat diartikan dengan pelayanan hukum16

B. Pengertian Bantuan Hukum Menurut Pendapat Ahli Hukum

Menurut Adnan Buyung Nasution bantuan hukum dalam pengertian yang luas

dapat diartikan sebagai upaya untuk membantu golongan yang tidak mampu dalam

bidang hukum, menuurt Adnan upaya dalam bantun hukum ini mempunyai tiga aspek

yang saling berkaitan yaitu aspek perumusan aturan-aturan hukum, aspek

pengawasan terhadap mekanisme untuk menjaga agar aturan-aturan itu ditaati dan

aspek pendidikan masayarakat agara aturan tersebut dihayati.17

16

Abdurrahman, Masalah Bantuan Hukum di Indonesia, majalah Orientasi No. 3 Th. Ke II

(1977) 17

Adnan Buyung Nasution , Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988) h. 8-9

20

Menurutnya adalah sangat berbahaya untuk mengandalkan bahwa aturan

hukum yang ada sekarang ini sudah sempurna sama sekali dan sudah cukup tangguh

untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu, terhadap aturan ini perlu dikaji

ulang untuk perbaikan maupun penambahan, usaha semacam ini perlu dilakukan

secara terus menerus agar aturan hukum dapat mengimbangi dinamika masyarakat.

Aspek kedua tampaknya masih kurang mendapat perhatian dalam kegiatan

bantuan hukum, hal ini terjadi terlatarbelakangi oleh faktor kurangnya fasilitas yang

dimiliki oleh organisasi bantuan hukum, baik dana maupun tenaga ahli, kegiatan

semacam ini membawa konsekuensi organisasi-organisasi bantuan hukum itu

melakukan penelitian atau setiudak-tidaknya bekerja sama dengan lembaga-lembaga

penelitian untuk mengetahui keadaan dan kepentingan yang mendesak dari golongan

yang tidak mampu ataupun meneliti apakah peraturan hukum yang ada masih perlu

dipertahankan, diperbaiki, ditambah atau bahakan diganti sama sekali.

Aspek ketiga besar artian bagi pendidikan masyarakat khususnya untuk

membangkitkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak dan

kewajibannya.

Dari pemikiran Adnan Buyung diatas dapat menangkap setidak-tidaknya dua

hal penting yang berkaitan dengan bantuan hukum dalam pengertian yang luas

pertama, ia merupakan suatu gerakan untuk meningkatkan kesadaran hukum

masyarakat sehingga akan menyadari hak-hak dan kewajiban mereka sebagai

manusia dan sebagai warga negar Republik Indonesia., kedua bantuan juga berarti

21

usaha untuk melakukan perbaikan-perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi

kebutuhan rakyat dan mengikuti perubahan keadaan.18

Pengertian bantuan hukum yang ditetapkan oleh Lokakarya bantuan Hukum

Tingkat Nasional 1978 yang menyatakan bahwa bantuan hukum merupakan kegiatan

pelayanan hukum dan diberiakan kepada golongan yang tidak mampu (miskin) baik

secara perorangan maupun kelompok masyarakat yang tidak mampu secara kolektif.

Lingkup kegiatannya meliputi pembelaan perwakilan baik diluar maupun didalam

pengadilan.

Pada tahun 1976 Simposium Badan Kontak Profesi Hukum Lampung juga

merumuskan pengertian bantuan hukum, sebagai pemberian bantuan kepada pencari

keadilan yang tidak mampu yang sedang menghadapi kesulitan dibidang hukum

diluar maupun dimuka pengadilan.

Pengertian yang agak luas tentang bantuan hukum ini pernah juga

disampaikan oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia (kapolri) “ pendidikan

klinis sebenarnya tidak hany terbatas untuk jurusan pidana maupun perdata untuk

akhirnya tampil dimuka pengadilan, tetapi juga untuk jurusan-jurusan lain seperti

Jurusan Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Pemerintahan, Hukum

Internasional dan lain-lain, yang memungkinkan pemberinan bantuan hukum dluar

pengadilan misalnya dalam soal-soal perumahan di kantor urusan perumahan (KUP),

atau imigrasi atau departemen kehakiman, bantuan hukum kepada seseorang yang

menyangkut urusan Internasional di Departemen Luar Negri bahkan memberikan

18

Ibid, h. 10

22

bimbingan dan penyuluhan dibidang hukum termasuk sasaran bantuan hukum dan

lain sebagainya.19

Sementara pengertian bantuan bantuan hukum oleh jaksa Agung RI

menyatakan bawa bantuan hukum adalah pembelaan yang diperoleh seorang

terdakwa dari seorang penasehat hukum sewaktu perkaranya diperiksa dalam

pemeriksaaan pendahuluan atau proses perkaranya dimuka pengadilan. 20

Seminar Pembinaan profesi hukum berpendapat bahwa pengertian bantuan

hukum terdiri dari bantuan hukum diluar pengadilan. Pemberian bantuan hukum

didalam pengadilan menimbulakan masalah verpilichte procururstelling yang berarti

hak dan kewajiban mendaptkan bantuan hukum. Hak untuk mendapatkan bantuan

hukum tersebut dilayani sebagai berikut:

1. Mewajibkan oengadilan untuk menunjukan secara langsung atau melalui

organisasi profesi advokat untuk mendampingi/mewakili setiap orang yang

berurusan di muka pengadilan.

2. mewajibkan seseorang dari kalangan profesi hukum untuk memberikan

bantuan hukum tersebut diatas.

Menurut Clerence J Dias. Menyatakan bahwa bantuan hukum “legal aid

refers to the provision of the service of the legal profession to eneure that

19

Soeerjono Sekanto, Bantuan Hukum: Suatu tinjauan Sosio Yuridis, (Jakarta: Ghalia, 1983)

h. 22 20

Ibid h. 23

23

nonindividual is deprived of the right to recive legal advice or…legal representation

before courts… for lack of financial resources.”

Dapatlah dikatakan disini bahwa yang dimaksud dengan bantuan hukum

disini adalah segala bentuk pemberian layanan oleh kaum profesi hukum kepada

khalayak didalam masyarakat dengan maksud untuk menjamin agar tidak seorangpun

didalam masyarakat yang akan terampas haknya untuk memeroleh nasehat-nasehat

hukum yang diperlukan (atau kalau perlu juga untuk memperoleh wakil kuasa yang

akan membela kepentingannya dimuka pengadilan ) oleh karena sebab tidak

dimilikinya sumber daya finansial yang cukup.21

Meskipun perumusan tentang bantuan hukum yang teelah dikemukakan diatas

sifatnya beraneka ragam namun dari kesemuannya itu terdapat beberapa kesamaan

prinsip yang secara keseluruhan dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Bantuan hukum adalah merupakan suatu hak jadi bantuan hukum merupakan

sesuatu yang dituntut oleh setiap subjek hukum bilamana ia memerlukannya

dan pemenuhannya itu merupakan suatu kewajiban

2. Bantuan hukum adalah merupakan suatu pekerjaan yang bersifat professional

yang berarti untuk melkukan pekerjaan yang dimaksud diperlukan suatu

pendidikan khusus dan keahlian khusus, keahlian yang demikian adalah

berupa keterampilan untuk mempergunakan dan menerapakan suatu ketentuan

hukum in abstrakto kedalam kasus-kasus tertentu.

21

Bambang Sunggono dan Aries Harrianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia,

(Jember: Mandar Maju, 1994) h. 10

24

3. Bantuan hukum merupakan sutau pekerjaan pemberian jasa kepada orang

yang memerlukannya, jasa tersebut dapat berupa pemikiran atau perbuatan

tertentu berupa bantuan dalam mempertahankan hak, memenuhi kewajiban

hukum tertentu.

4. Bantuan hukum diberikan untuk semua aspek kehidupan, karena hukum

mengatur manusia sejak ia lahir samapi ia meninggal dunia maka bantuan

itupun harus diberikan mencangkup seluruh aspek kehidupan tersebut.

Pemberian jasa ini dapat dilakukan dalam membantu pembuatan kontrak-

kontrak samapi memepertahankan dimuka pengadilan, pemikirn apa yang

dilakukan dalam lalu lintas hukum dan sebagainya sehingga sifatnya menjadi

sangat luas sekali.

C. Sejarah Singkat Bantuan Hukum di Indonesia

Bantuan Hukum sebenarnya sudah dilaksanakan pada masyarakat Barat sejak

zaman Romawi, dimana pada waktu itu bantuan hukum berada dalam bidang moral

dan dianggap sebagai pekerjaan yang mulia khsusnya untuk menolong orang-orang

tanpa mengharapkan dan atau menerima imbalan atau honorarium.22

Setelah meletusnya Revolusi Prancis yang momumental itu, bantuan hukum

kemudian mulai menjadi bagian dari kegiatan hukum atau kegiatan yuridik, dengan

mulai lebih menekankan pada hak yang sama bagi masyarakat untuk

22

Abdurrahman, Aspek-Aspek bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta: Cendana Press. 1983)

h. 30

25

mempertahankan kepentingannya dimuka pengadilan, dan hingga awal abad ke 20

kiranya bantuan hukum ini lebih banyak dianggap sebagai pekerjaan memberi jasa

dibidang hukum tanpa suatu imbalan.

Bantuan hukum khususnya bagi rakyat kecil yang tidak mampu dan buta

hukum tampaknya merupakan hal yang dapat dikatakan relatif baru dinegara-negara

berkembang, demikian juga di Indonesia. Bantuan Hukum sebagai suatu legal

institution (lembaga hukum), semula tidak dikenal dalam sistem hukum tradisional,

dia baru dikenal di Indonesia sejak masuknya atau diberlakukannya sistem hukum

Barat di Indonesia.23

Namun demikian, bantuan hukum sebagai kegiatan pelayanan hukum secara

cuma-cuma kepada masyarakat miskin dan buta hukum dalam decade terakhir ini

tampak menunjukan perkembangan yang amat pesat di Indonesia, apalagi sejak

PELITA ke III Pemerintah mencanangkan program bantuan hukum sebagai jalur

untuk meratakan jalan menuju pemerataan keadilan di bidang hukum.

Dalam tulisannya, Adnan Buyung Nasution menyatakan bahwa bantuan

hukum secara formal di Indonesia sudah ada sejak masa penjajahan Belanda, hal ini

bermula pada tahun 1848 ketika di Belanda terjadi perubahan besar dalam sejarah

hukumnya.

Berdasarkan asas konkordansi, maka dengan firman Raja tanggal 16 Mei

1848 Nomor 1, perundang-undangan baru dinegeri Belanda tersebut juga

diberlakukan untuk Indonesia, antara lain peraturan tentang susunan Kehakiman dan

23

Adnan Buyung Nasution. Bantuan Hukum Di Indonesia, (Jakarta: LP3ES, 1988) h. 23

26

Kebijaksanaan Pengadilan (Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het beleid

der Justice) atau lazim disingkat RO.

Mengingat baru dalam peraturan hukum itulah diatur untuk pertama kalinya

“Lembaga Advokat” maka dapatlah diperkirakan bahwa bantuan hukum dalam arti

yang formal baru mulai di Indonesia pada tahun-tahun itu, dan hal itu pun baru

terbatas bagi orang-orang Eropa saja di dalam peradilan (Raad van Justice).

Sementara itu advokat pertama bangsa Indonesia adalah Mr. Besar Mertokoesoemo

yang baru membuka kantornya di Tegal dan Semarang sekitar tahun 1923.24

Lebih tegas lagi dalam hukum positif Indonesia masalah bantuan hukum ini

diatur dalam pasal 250 ayat 5 dan 6 HIR/Hukum Acara Pidana Lama (Het Herziene

Indoneisiche Reglemen) dengan cangkupan yang terbatas artinya pasal ini dalam

prakteknya hanya lebih mengutamakan bangsa Belanda dari pada bangsa Indonesia

yang waktu itu lebih popular disebut inladers, disamping itu daya laku pasal ini

hanya terbatas apabila para advokat tersedia dan bersedia membela mereka yang

dituduh dan diancam hukuman mati dan atau hukuman seumur hidup.

Pada masa penjajahan Jepang, tidak terlihat adanya kemajuan dari kondisi

bantuan hukum yang ada, sekalipun peraturan hukum tentang bantuan hukum yang

berlaku pada masa Belanda seperi RO masih tetap diberlakukan, akan tetapi situasi

dan kondisi waktu itu tampaknya tidak memungkinkan untuk mengembangkan dan

memajukan program bantuan hukum di Indonesia.

24

Todung Mulya Lubis, Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural, (Jakarta: LP3ES, 1986)

h. 7-8

27

Keadaan yang sama kira-kira juga terjadi pada seputar tahun-tahun awal

setelah bangsa Indonesia menyatakan proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945,

karena seluruh bangsa sedang mengkosentrasikan dirinya untuk berjuang

mempertahankan kemerdekaan bangsa, demikian pula pengakuan kedaulatan Rakyat

Indonesia pada tahun 1950 keadaan yang demikian relatif tidak berubah.

Dalam periode berikutnya sekitar pada tahun 1950-1959an terjadi perubahan

sistem peradilan di Indonesia dengan dihapuskannya secara perlahan-lahan

pluralisme dibidang peradilan, hingga ada satu sistem peradilan yang berlaku bagi

seluruh penduduk Indonesia, yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan

Mahkamah Agung, demikian pula telah diberlakukan satu hukum acara yaitu HIR.

Pada periode sesudahnya yaitu pada masa kekuasaan Orde Lama (Soekarno)

hingga pada tahun 1965, dapat dikatakan bahwa dalam periode ini merupakan saat-

saat yang rawan bagi proses penegakan hukum dinegara kita.

Tampilnya babagan Demokrasi Terpimpin dalam pentas politik nasional

antara lain tidak terlepas dari munculnya dominasi peran yang dimainan Presiden

Soekarno, bantuan hukum (dan juga profesi kepengacaraan) mengalami kemorosotan

yang luar biasa bersamaan dengan melumpuhnya sendi-sendi Negara hukum.

Pada masa itu, hukum tak lebih merupakan „alat revolusi‟ sementara peradilan

tidak lagi bebas karena terlalu banyak dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh

tangan eksekutif, yang mencapai puncaknya dengan diundangkannya UU No. 19

tahun 1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Kekuasaan Kehakiman, dimana menurut

pasal 19 tersebut telah memberi wewenang kepada Presiden untuk dalam bebrapa hal

28

dapat turun atau campur tangan dalam masalah pengadilan, dengan jatuhnya wibawa

pengadilan maka tidak aneh kalau harapan dan kepercayaan orang kepada bantuan

hukumpun hilang.

Angin segar dalam sejarah bantuan hukum dimulai pada saat munculnya masa

Orde Baru (masa pemerintahan Soeharto) dimana puncaknya ditandai dengan

digantinya UU No. 19 tahun1964 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan

Kehakiman dengan UU No. 14 tahun 1970 yang kembali menjamin kebebasan

peradilan dari segala campur tangan dan pengaruh-pengaruh kekuatan dari luar

lainnya dalam segala urusan peradilan.

Pada tahun 1953 didirikan biro hukum „Tjandra Naya‟ yang dipimpin oleh

Prof. Ting Swan Tiong, biro hukum ini lebih mengutamakan konsultasi hukum

khusus bagi orang Cina, kemudian pada tahun 1963 bertempatan pada tanggal 2 Mei

didirikan Biro Konsultasi Hukum di Universitas Indonesia dengan Prof. Ting Swan

Tiong sebagai ketuanya dan pada tahun 1968 berganti nama menjadi Lembaga

Konsultasi Hukum, dan pada tahun 1974 menjadi Lembaga Konsultasi dan Bantuan

Hukum (LKBH)

Di luar kelembagaan bantuan hukum difakultas-fakultas hukum, lembaga

bantuan hukum yang melakukan aktifitasnya dengan lingkup yang lebih luas dimulai

sejak didirikannya lembaga Bantuan Hukum di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970

dibawah pimpinan Adnan Buyung Nasution.

Pada masa Orde Baru ini masalah bantuan hukum tumbuh dan berkembang

dengan pesat, satu contoh yang dapat dikemukakan pada tahun 1979 saja tidak kurang

29

dari 57 lembaga bantuan hukum yang terlibat dalam program pelayanan hukum

kepada masyarakat miskin dan buta hukum.

Dimasa reformasi Sampai sekarang bantuan hukum mengalami peningkatan

yang signifikan bahkan Negara pun secara langsung mendukung dan memfasilitasi

kepada para pencari keadilan khususnya mereka yang tidak mampu demi

mewujudkan keadilan yang merata melalui institusi pengadilan tertinggi Negara yaitu

Mahkamah Agung sesuai dengan pasal 28 D (1) UUD 1945 “setiap orang berhak atas

pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan

yang sama dihadapan hukum. Jaminan Negara ini kemudian dijabarkan dalam

berbagai Undang-Undang dan peraturan yang berkaitan dengan akses masyarakat

terhadap hukum dan keadilan, seperti ketentuan yang terkandung dalam Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 56 dan 57, Undang-Undang 49 tahun 2009 pasal 68

B dan 69 C, Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 pasal 60 B dan 60 C, Undang-

Undang 51 pasal Tahun 2009 pasal 144 C dan 144 D, PP No. 83 Tahun 2008 tentang

Persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma dan

SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Bantuan Hukum yang mana keseluruhan

peraturan-peraturan tersebut mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut

perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan Negara menanggung biaya perkara

bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum

pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha

Negara.

30

D. Jenis- Jenis Bantuan Hukum

Adapun jenis-jenis bantuan hukum yang difasilitasi oleh Negara, dalam hal ini

Mahkamah Agung sebagai Pengawas sekaligus Penyusun dalam membentuk

Pedoman Bantuan Hukum sebagaimana yang tertuang didalam SEMA No. 10 tahun

2010 mengenai Pedoman Bantuan Hukum bagi Pengadilan Umum, Pengadilan

Agama dan Pengadilan Tata Usaha, yang dikhusukan bagi mereka yang tidak mampu

secara ekonomis dalam mencari keadilan itu terbagi menjadi dua bagian

1. Bantuan hukum di lingkungan Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha

Negara, bantuan hukum yang diberikan dalam Pengadilan Umum dan

Pengadilan Tata Usaha Negara adalah berupa dibentuknya Pos Bantuan

Hukum yang memberikan layanan bantuan hukum oleh Advokat Piket, berupa

untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan pembuatan

dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan rujukan lebih

lanjut tentang pembebasan biaya perkara, dan memberikan rujukan lebih

lanjut tentang bantuan jasa Advokat.25

2. Bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama, dalam hal ini ada tiga bentuk

bantuan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama yaitu:

a. Prodeo adalah proses berperkara di Pengadilan secara cuma-Cuma

dengan dibiayai oleh Negara melalui DIPA Pengadilan

25

Lihat pasal 1 ayat (3) Lampiran A, SEMA No. 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian

Bantuan Hukum.

31

b. Sidang Keliling adalah sidang yang dilaksanakan secara tetap (berkala)

atau sewaktu-waktu oleh pengadilan disuatu tempat yang ada didalam

wilayah hukumnya tetapi diluar tempat kedudukan pengadilan

c. Pos Bantuan Hukum adalah memberikan layanan bantuan hukum oleh

Advokat Piket berupa pemberian informasi tentang bagaimana

mendapatkan layanan jasa bantuan hukum, konsultasi, advis, dan

pembuatan surat gugatan/permohonan dan khusus di Mahkamah

Syar‟iyah disediakan Advokat pendamping secara cuma-cuma untuk

membela kepentingan tersangka/terdakwa dalam hal Terdakwa tidak

mampu membiayai sendiri Penasehat Hukumnya.26

26

Lihat pasal 17 ayat (3) dan pasal 25 ayat (1) Lampiran B, SEMA No. 10 tahun 2010

Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum.

32

BAB III

POS BANTUAN HUKUM

DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

A. Pengertian Pos Bantuan Hukum

Seperti yang telah dijelaskan dibab sebelumnya bahwa Negara Indonesia

memberikan perhatian yang besar terhadap keadilan bagi masyarakat yang

termajinalkan, tidak mampu dan kaum perempuan, dengan memberikan jasa bantuan

hukum secara cuma-cuma.

Mahkamah Agung sebagai institusi Peradilan tertinggi di Indonesia membuat

SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Prosedur Pemberian Bantuan Hukum yang

merupakan implikasi dari peraturan perundang-undang yang memerintahkan

kewajiban Negara dalam memberikan jaminan keadilan kepada seluruh masyarakat

tanpa pandang bulu, dan khusus bagi masyarakat yang tidak mampu diberikan jasa

bantuan hukum secara cuma-cuma, seperti yang dijelaskan dalam pasal 60 B ayat (1)

dan (2) UU No. 50 tahun 2009 Perubahan Kedua Atas UU No. 7 tahun 1989 yaitu:

1. Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum

2. Negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak

mampu.

Salah satu jenis bantuan hukum yang berikan oleh Negara adalah dibentuknya

Pos Bantuan Hukum di setiap instasnsi peradilan di Indonesia, Pos Bantuan Hukum

(Posbakum) adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan baik

33

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama bagi Advokat Piket dalam

memberikan layanan bantuan hukum baik kepada Pemohon/Termohon, Penggugat

dan Tergugat.

Pada tahun 2011, Peradilan Agama memperoleh anggaran untuk Posbakum

sebesar Rp. 4.182.500.000. Anggaran tersebut dialokasikan untuk 46 Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar‟iyah seluruh Indonesia sebagai proyek percontohan (pilot

project).27

Dengan anggaran tersebut, 46 pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah

ditargetkan dapat memberikan 11.553 jumlah layanan kepada orang-orang yang tidak

mampu. Diharapkan pada tahun-tahun mendatang, tentunya seiring dengan

ditingkatkannya anggaran untuk Pos Bantuan Hukum, semakin banyak jumlah

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyah di Indonesia yang mendirikan Posbakum

sehingga semakin banyak jumlah masyarakat miskin yang terbantu dalam mengakses

pengadilan.

Perlu diketahui Bagi Pengadilan Negeri anggaran bantuan hukum yang

diberikan Negara kepada masyarakat yang tidak mampu adalah sesuai dengan SEMA

No. 10 tahun 2010 Lampiran A tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum di

Pengadilan Umum pasal 1 ayat (1) Penyelenggaraan dan penggunaan anggaran

bantuan hukum di lingkungan Peradilan Umum adalah meliputi Pos Bantuan Hukum,

27

Wahyu Widana, Access to Justice for the Poor; the Badilag Experience, artikel diakses

pada tanggal 19 mei 2011 dari www.badilag.net

34

Bantuan Jasa Advokat, Pembebasan Biaya Perkara baik Pidana maupun Perdata, dan

Biaya Sidang di Tempat Sidang Tetap.

(Zitting Plaatz).28

Sedangkan di Pengadilan Agama anggaran bantuan hukum diberikan oleh

Negara kepada masyarakat yang tidak mampu adalah sesuai dengan SEMA No. 10

tahun 2010 Lampiran B tentang Pedoman Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan

Agama pasal 1 ayat (4), (5) dan (6) adalah:

(4) Bantuan hukum adalah pemberian jasa hukum yang difasilitasi oleh negara

melalui Peradilan Agama, baik dalam perkara perdata gugatan dan

permohonan maupun perkara jinayat.

(5) Bantuan hukum dalam perkara perdata meliputi pelayanan perkara prodeo,

penyelenggaraan sidang keliling dan penyediaan Pos Bantuan Hukum di

pengadilan agama secara cuma-cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

(6) Bantuan hukum dalam perkara jinayat melalui penyediaan Pos Bantuan

Hukum dan Advokat Pendamping di Mahkamah Syar‟iyah secara cuma-

cuma bagi masyarakat yang tidak mampu.

Seperti yang sudah diketahui bahwa dalam kenyataanya jenis bantuan hukum

Prodeo dan Sidang Keliling itu sudah berjalan sebagaimana mestinya sejak tahun

2010 silam sedangkan Pos Bantuan Hukum baru terealisai pada tahun 2011 dan

teralisasi diseluruh Indonesia pada tanggal 1 maret 2011, akan tetapi dalam

28

Lihat Lampiran A. SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman bantuan Hukum Pengadilan

Negeri

35

pelaksanakanan Pos Bantuan Hukum itu sendiri diinstansi peradilan khususnya

Peradilan Agama seperti Pengadilan Agama Jakarta Selatan itu baru diresmikan pada

tanggal 15 Maret 2011, Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 29 Maret,

Pengadilan Agana Jakarta Barat pada tanggal 22 Maret 2011, Pengadilan Agama

Tigaraksa pada tanggal 11 Maret29

, Pengadilan Agama Sleman pada tanggal 28

Maret, ini semua dikarenakan bayak proses yang harus dilewati agar dalam

pelaksanaannya sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan.

Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan misalnya, mereka baru bisa

melaksanakan program Pos Bantuan Hukum ini pada tanggal 15 Maret 2011 karena

harus melewati proses terlebih dahulu, seperti tanggal 1 Maret 2011 menunggu hasil

juklak dari Ketua Muda Urusan Peradilan Agama dan Sekretaris MA, tanggal 11

Maret mengadakan Launching dan sosialiasi kepada masyarakat serta mengadakan

proses rekrutmen/seleksi untuk menduduki Pos Bantuan Hukum di Pengadilan

Agama Jakarta Selatan, tanggal 14 Maret 2011 membuat kesepakartan MoU antara

Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan LBH yang telah terpilih, dan tanggal 15

Maret 2011 baru pelaksanaan Pos Bantuan Hukum itu sendiri.30

29

Peremian Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama, diakses dari

www.badilag.net tanggal 21 Mei 2011 30

Hasil Wawancara dengan PANSEK Pengadilan Agama Jakarta Seltan pada tanggal 26

April 2011

36

B. Tujuan Dirikannya Pos Bantuan Hukum

Tujuan didirikannya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama

sebenarnya tidak lepas dari perhatian Pemerintah dalam hal ini Mahkamah Agung

dalam memberikan keadilan yang merata (justice for all) kepada seluruh rakyat

Indonesia.

Melihat masih banyak masyarakat yang tidak mampu atau awam hukum

dalam mengajukannya perkaranya ke pengadilan sering kali dihadapkan pada aturan

dan bahasa hukum yang kadang terkesan kaku dan procedural, baik dalam tahapan

ligitasi maupun non ligitasi semuanya harus dilakuakan sesuai dengan aturan hukum

itu sendiri atau jika tidak permohonan atau gugatan yang diajukan akan ditolak

pengadilan padahal bisa jadi karena tidak memenuhi aspek prosedural hukum.

Menjawab permasalahan seperti itu, Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA

No. 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, dan didalam SEMA tersebut

dalam Lampiran A Mengenai Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan

Pengadilan Agama pasal 2 menyatakan bahwa:

Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara ekonomis

dalam proses hukum di Pengadilan;

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan

c. Meningkatkan kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui

penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak dan

kewajiban;

37

d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

Dengan berdirinya Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama, ini membatu

kepada mereka yang membutuhkan jasa hukum seperti dalam memberikan informasi,

konsultasi, advis, dan pembuatan surat gugatan. Sehingga dengan adanya Pos

Bantuan Hukum ini, bisa memberikan akses keadilan bagi mereka yang tidak mampu

“miskin” dan mereka yang tidak mampu dalam membayar jasa advokat.

C. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum

POSBAKUM (Pos Bantuan Hukum) merupakan bentuk realisasi dari

peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, yang menjadi dasar

hukumnya adalah:

a. Pasal 28 D (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan secara tegas bahwa

setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian

hukum yang adil serta perlakukan hukum yang sama dihadapan hukum.

b. Pasal 56 dan 57 Undang-Undang No. 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

yang menyatakan bahwa:

Pasal 56

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi para pencari keadilan yang tidak

mampu.

38

Pasal 57

(1) Pada setiap pengadilan negeri dibentuk pos bantuan hukum kepada

pencari keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan secara

cuma-cuma pada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap

perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-udangan.

c. Pasal 60 B dan 60 C Undang-Undang No. 50 tahun 2009 Tentang Perubahan

Kedua Atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

(1) Setiap orang yang tersangkut perkara berhak memperoleh bantuan hukum.

(2) Negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak

mampu.

(3) Pihak yang tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

melampirkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan tempat

domisili yang bersangkutan.

Pasal 60 C

(1) Pada setiap pengadilan agama dibentuk pos bantuan hukum untuk pencari

keadilan yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara

cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap

perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap.

39

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.

d. Inpres No. 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan Berkeadilan, yang

memberikan penekanan pada pentingnya „keadilan bagi semua‟ dalam

mencapai tujuan-tujuan penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang lebih

luas, termasuk Tujuan Pembangunan Milenium. Salah satu program yang

tercantum dalam Inpres tersebut bertujuan meningkatkan akses hukum untuk

perkara-perkara hukum keluarga bagi perempuan miskin dan kelompok-

kelompok terpinggirkan lainnya.

Dalam Inpres No. 3/2010 tersebut Presiden memerintahkan Menteri

Koordinator Politik Hukum dan HAM untuk berkoordinasi dengan

Mahkamah Agung dalam menjalankan program Justice for All, terutama

dalam pelaksanaan sidang keliling dan fasilitas perkara prodeo.

e. Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum, dalam SEMA ini Mahkamah Agung mengatur

tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan

hukum dan Negara menanggung biaya perkara bagi mereka yang tidak

mampu serta pembentukan Pos Bantuan Hukum pada setiap Pengadilan

Negeri, Pengadilan Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari

keadilan yang tidak mampu.

40

D. Tata Cara dan Syarat Pembentukan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan

Peradilan Agama.

Tata-tata cara pembentukan Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan

Agama sebagaimana yang diatur dalam Juklak SEMA No. 10 tahun 2010 tentang

Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B, bahwa dalam membentuk Pos Bantuan

Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama harus sekurang-

kurangnya mempersiapkan sarana dan prasarana meliputi, sekurang-kurangnya terdiri

dari meja, kursi, filling kabinet, komputer.31

Kemudian dalam pembentukannya, harus berdasarkan pada Surat Keputusan

Ketua Pengadilan Agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

Setelah sarana dan prasarana serta surat dari Ketua Pengadilan Agama sudah

terpenuhi, maka Pengadilan melakukan rekrutmen unduk menduduki posisi di Pos

Bantuan Hukum sebagai jasa pemberi hukum kepada para klien nantinya.

Dalam hal ini yang berhak sebagai jasa pemberi hukum sebagaimana yang ditaur

dalam SEMA No. 10 tahun 2010 adalah:

1. Advokat

2. Sarjana Hukum, yang menguasai Hukum Islam, dan

3. Sarjana Syariah

31

Lihat pasal 7 JUKLAK SEMA No. 10 tahun 2010 mengenai Pedoman Lampirab B

Pengadilan Agama

41

Dengan ketentuan bahwa si pemberi jasa sebagaimana di atas berasal dari

organisasi bantuan hukum dari Asosiasi Profesi Advokat, organisasi bantuan hukum

dari Perguruan Tinggi, dan organisasi bantuan hukum dari LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Selain itu, mereka juga harus lulus syarat Administrasi, seperti:

1) Syarat-syarat administratif Lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum

dari organisasi bantuan hukum dari organisasi profesi advokat adalah:

a. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas

c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas

d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang

bersangkutan

2) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi

bantuan hukum Perguruan Tinggi:

a. Memiliki izin pendirian lembaga bantuan hukum

b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas

c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas

d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang

bersangkutan

3) Syarat-syarat lembaga penyedia petugas pemberi jasa hukum dari organisasi

bantuan hukum dari Lembaga Swadaya Masyarakat (pengertian LSM adalah

termasuk ormas/masuk dalam pengertian umum) adalah:

42

a. Terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM

b. Memiliki kantor dengan alamat yang jelas

c. Memiliki struktur kepengurusan yang jelas

d. Berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Agama yang

bersangkutan

Apabila pemberi jasa bantuan hukum yang akan menduduki Pos Bantuan

Hukum di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan syarat-syarat yang harus harus

dipenuhi baik itu bersifat teknis, maupun administrasi, maka Pengadilan dalam hal ini

adalah Ketua Pengadilan membuat kontrak kerjasama (MoU) dengan Lembaga

Bantuan Hukum atau Organisasi Advokat yang lolos seleksi untuk menduduki

sebagai advokat piket di Pos Bantuan Hukum dLingkungan Pengadilan sesuai dengan

wilayah yuridiksinya.32

Sebagai contoh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melakukan kontrak

kerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Mandiri dan Lembaga Bantuan Hukum

dan Advokasi Syariah.

Adapun isi dari MoU kerjasama antara Ketua Pengadilan setempat dengan

Lembaga Bantuan Hukum tersebut sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Jenis jasa yang diberikan

2. Jumlah jam layanan dalam pos bakum

3. Prosedur pemberian jasa

4. Jadwal pemberian jasa

32

Hasil Wawancara dengan Badilag pada tanggal 11 Mei 2011

43

5. Sistem pembayaran imbalan jasa

6. Sistem pengawasan dan evaluasi pemberian jasa

7. Sistem pertanggung jawaban keuangan

8. Berakhirnya MoU

Begitu pula kepada Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat

PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengadilan Agama/Kuasa

Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan atau tindakan yang dapat

mengakibatkan pengeluaran atas beban belanja negara, dalam isi kontraknya (MoU)

sekurang-kurangnya terdiri atas:

1. Para Pihak

2. Pokok Pekerjaan

3. Nilai Pekerjaan

4. Jangka Waktu Pelaksanaan

5. Hak dan Kewajiban para pihak

Perlu diketahui pula bahwa dalam isi MoU antara Kepala Pengadilan dengan

Organisasasi/Lembaga Bantuan Hukum yang terpilih, Badilag (Badan Peradilan

Agama) sama sekali tidak ikut campur, Badilag dalam hal ini hanya mengatur

mengenai Dana Anggaran Pos Bantuan Hukum yang merupakan berasal dari DIPA

dan membuat aturan-aturan yang harus dipenuhi sebagaimana yang tercantum dalam

Juklak SEMA No. 10 tahun 2010 khusus mengenai Lampiran B (Peradilan Agama)

Sebagai contoh Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk tahun 2011 ini

mendapatkan dana dari Anggaran DIPA sebesar 160 juta, dan dalam jangka waktu 1

44

tahun ini target layanan yang harus diberikan Pengadilan Agama adalah 2600 layanan

dengan 1600 jam layanan.33

.

E. Struktur Kepengurusan Pos Bantuan Hukum

Secara singkat sturuktur Kepengurusan Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

harus meliputi, Dewan Pengawas, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Bidang, Litigasi, dan

Non Litigasi

Sebagai contoh, Badan Kepengurusan POSBAKUM di PA Tigaraksa34

33

Hasil Wawancara dengan Pansek Pengadilan Agama Jakarta Selatan 34

Peresmian POSBAKUM di PA Tigaraksa, diakses pada tanggal 28 Mei 2011 dari www.pa-

tigaraksa.net

Bid. Non Litigasi

Ketua: Syahrudin, SH.

Anggota: Walim, SH.

Achmad Bustomi, SH.

Suwanto, SH.

Bid. Litigasi

Ketua: Ariyanto, SH.

Anggota: H. Suherman, SH

Sugiarto, SH.

Dendi Hersal, SH

Tarya, SH

Bendahara

Susilo Wardoyo, SH

Sekretaris

Deddy Suryadi, SH. MH

Ketua

Sumardi, SH. MH

Dewan Pengawas

Drs. H. Khaerudin, SH. M.Hum

45

F. Mekanisme Pemberian Jasa Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama

Pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan melalui Pos Bantuan Hukum

hanya diperuntukan bagi mereka yang sesuai dengan syarat formil yang tercantum

dalam lampiran B SEMA No. 10 tahun 2010 mengenai Pedoman Bantuan Hukum di

Lingkungan Peradilan Agama, seperti merekaa yang secara ekonomi tidak mampu

„miskin‟ dan mereka yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan

dan anak-anak serta penyandang distabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-

undang berlaku.

Adapun Prosedur yang harus dilewati untuk mendapatkan layanan Pos

bantuan Hukum adalah sebagai berikut:

1. Bagi mereka yang termasuk orang yang tidak mampu „miskin‟ pertama-tama

ia harus mendatangi Bagian Informasi (Information Base) untuk mengisi

formulir yang telah disediakan, dengan menyertakan Surat Keterangan Tidak

Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala

Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong atau Surat Keterangan Tunjangan Sosial

lainnya seperti Kartu Keluarga Miskin (KKM), Kartu Jaminan kesehatan

Masyarakat (Jamkesmas), Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), dan

Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2. Bagi mereka yang yang termasuk kedalam kategori tidak mampu membayar

jasa advokat, mereka harus menyertakan Surat Pernyataan tidak mampu

membayar jasa advokat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon

Bantuan Hukum dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama.

46

3. Setelah mereka mengisi formulir dengan menyertakan surat-surat tersebut,

tanpa menunggu waktu yang lama, maka mereka langsung diberikan layanan

jasa bantuan hukum sesuai yang telah ditentukan.

4. Bagi mereka yang membutuhkan jasa pembutan surat gugatan/permohonan,

petugas piket (advokat piket) membuatkan secara utuh yang kemudian

diteruskan ke meja I,

5. Untuk jasa layanan berupa Advokasi seperti pembuatan jawaban, replik,

duplik, dan kesimpulan, petuga Pos bantuan hukum akan langsung

meneruskannya ke Majlis Hakim

6. Apabila kedua belah pihak (penggugat dan tergugat/ pemohon dan termohon)

sama-sama mengajukan permohonan bantuan hukum, maka tidak dibenarkan

bantuan dimaksud dilakukan oleh pemberi bantuan hukum yang sama.

Secara singkat dapat digambarkan dengan bagan,

47

G. Mekanisme Pengawasan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan

Agama

Agar pelaksanaan Pos bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama

berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam SEMA No. 10 Tahun 2010, maka

dalam hal perlu ada pengawasan secara intensif terhadap program Pos Bantuan

Para Pihak

Penggugat/Tergugat

Pemohon/Termohon

Information Base

Mengisi formulir

Dengan menyertakan

1. Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan

oleh Kepala Desa/Lurah/Banjar/Nagari/Gampong yang

dipersamakan (Gakin/AskekinKKM/Jamkeskas/PHK/BLT)

dan Kartu Bantuan Langsung Tunai (BLT)

2. Surat Pernyataan tidak mampu membayar jasa advokat yang

dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon Bantuan Hukum

dan diketahui oleh Ketua Pengadilan Agama

Majlis Hakim

Persidangan

Jenis Layanan

1. Konsultasi

2. Pembuatan surat

gugatan/permohonan

Meja I

Pendaftaran

Jenis Layanan

Advokasi

1. Pembuatan Jawaban

2. Pembuatan Replik

3. Pembuatan Duplik

4. Pembuatan Kesimpulan

POSBAKUM

48

Hukum ini sehingga dalam perjalananya nanti Pos Bantuan Hukum ini berjalan

dengan optimal dan terpadu..

Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan adalah;

1. Pengawasan Pos Bantuan Hukum dilakukan oleh Ketua Pengadilan bersama-

sama dengan organisasi penyedia jasa bantuan hukum.

2. Ketua Pengadilan Agama bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemberian

bantuan hukum.

3. Panitera Pengadilan Agama membuat buku registrasi khusus untuk

mengontrol pelaksanaan pemberian bantuan hukum.

4. Pemberi bantuan hukum wajib memberikan laporan tertulis kepada Ketua

Pengadilan Agama tentang telah diberikannya bantuan hukum dengan

melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Formulir permohonan dan foto kopi Surat Keterangan Tidak Mampu atau

Surat Keterangan Tunjanngan Sosial lainnya, jika ada; dan

b. Pernyataan telah diberikannya bantuan hukum yang ditandatangani oleh pihak

pemberi dan penerima bantuan hukum.

5. Kuasa Pengguna Anggaran menyimpan seluruh bukti pengeluaran anggaran

sesuai ketentuan.

6. Bendahara pengeluaran melakukan pembukuan setiap transaksi keuangan

untuk penyelenggaraan Pos Bantuan Hukum sesuai ketentuan.

7. Panitera/Sekretaris melaporkan pelaksanaan pos bantuan hukum melalui

SMS Gateway dan laporan lainnya sesuai ketentuan.

49

8. Badilag (Badan Peradilan Agama) memonitirong secara langsung setiap 3

bulan sekali untuk membahas permasalahan dan perkembangan Pos Bantuan

Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama

50

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS POS BANTUAN HUKUM

DI LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA

A. SEMA Sebagai Landasan Yuridis Pedoman Pos Bantuan Hukum di Lingkungan

Peradilan Agama

Jika kita lihat dari segi yuridiksinya, landasan yuridis Pedoman Pelaksanaan

Pos Bantuan Hukum bagi Lingkungan Pengadilan Agama adalah SEMA (Surat

Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun 2010 yang dikeluarkan oleh Ketua

Mahkamah Agung.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Mahkamah Agung sebagai Institusi

Peradilan tertinggi di Indonesia, berwenang membuat suatu peraturan yang bersifat

kebijakan yang isinya mengatur mengenai petunjuk, pedoman, ataupun peringatan

dan ia mengikat kepada seluruh isntitusi peradilan yang berada dibawah Mahkamah

Agung, dan peraturan ini disebut dengan Surat Edaran Mahkamah Agung.

Dari segi historisnya, sejak tahun 1951-2010 Mahkamah Agung telah

mengeluarkan atau menerbitkan SEMA sebanyak 340 dengan rata-rata pertahunnya

menerbitkan 5-6 SEMA.35

SEMA pertama kali yang diterbitkan adalah SEMA No. 1

tahun 1951 tanggal 20 Januari 1951 Perihal: Tunggakan Perkara Pada Pengadilan

Negeri yang berisi Teguran dan Perintah:

35

Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung dan Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan

Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 174

51

Menegur Pengadilan Negeri dan para Hakim diseluruh Indonesia tentang

achterstand, yakni tunggakan perkara karena sedikit yang diselesaikan :

Sehubungan dengan itu, MA memerintahkan dan menuntut supaya setiap

Hakim pada Pengadilan Negeri menyelesaikan dan memutus perkara

sekurang-kurangnya 60 perkara pidana kejahatan (misdrijven) dalam tiap-tiap

bulan.

Kewenangan MA dalam menerbitkan SEMA itu tercantum dalam pasal 131

Undang-Undang N0. 30 tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung Indonesia “ Jika

dalam jalan Pengadilan ada soal yang tidak diatur dalam Undang-undang, maka

Mahkamah Agung dapat menentukan secara langsung bagaimana soal itu harus

dibicarakan”

Bertitik tolak dari ketentuan pasal diatas, eksistensi SEMA sejak tahun 1950

memiliki landasan (legality) secara konstitusional sehingga isi maupun petunjuk yang

digariskan didalamnnya mengikat untuk ditaati dan diterapkan oleh Hakim dan

Pengadilan.

Pada saat sekarang, landasan hukum kekuasaan dan kewenangan MA

menerbitkan SEMA diatur dalam pasal 32 ayat (4) UU MA yang berbunyi “

Mahkamah Agung berwenang memberi petunjuk, teguran , atau peringatan yang

dipandang perlu kepada Pengadilan disemua Lingkungan Peradilan”.

52

Ketentuan ini secara substansial pada prinsipnya sama dengan yang terkadung

pada pasal 131 UU No. 3 tahun 1950:36

1. Memberi kekuasaan dan kewenangan kepada MA untuk mengeluarkan dan

menerbitkan SEMA

2. Isi yang dituangkan didalamnya dapat berisi petunjuk, teguran atau peringatan

maupun perintah

3. Bisa berlaku umum untuk semua Lingkungan Peradilan, tetapi boleh juga

diterbitkan SEMA yang hanya berlaku kepada satu Lingkungan Peradilan

tertentu.

Dengan demikian secara berkesinambungan sejak tahun 1950 sampai

sekarang keberadaan SEMA ditopang oleh ketentuan undang-undang yang semula

oleh pasal 131 UU No. 30 tahun 1950 sekarang oleh pasal 32 ayat (4) UU MA.

B. Kekuatan Hukum SEMA di Negara Republik Indonesia

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat

(4) UU No 10/2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

bahwasanya: “Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

Dalam penejelasannya diterangkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-

undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh

36

Ibid. h. 175

53

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,

Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Jika kita melihat dari penjelasan di atas menyatakan bahwa jenis peraturan

selain dari hirarki peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU/Perpu, PP,

Perpers, dan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mempunyai kekuatan

yang sama atau dengan kata lain mengikat secara keseluruhan khusus bagi kalangan

sendiri yakni Peradilan-Peradilan dibawah wewenang MA (PA, PN, PTU dan PM).

Dari penjelasan diatas jelaslah yang dimaksud dengan Pasal 7 ayat 4,

peraturan yang dikeluarkan oleh MA adalah berbentuk PERMA bukan SEMA,

dengan demikian PERMA mempunyai kekuatan yang sama dengan Hirarki

Perundang-undangan, dimana PERMA mengikat secara penuh kepada setiap

Pengadilan.

PERMA dibuat oleh MA bertujuan untuk mengisi kekurangan dan

kekosongan hukum serta diperlukan bagi jalannya peradilan. Sebagaimana dijelaskan

dalam Penjelasan Umum UU MA angka 2 huruf c “membuat peraturan pelengkap

untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum yang diperlukan bagi kelancaran

jalannya peradilan”

54

Bertitik tolak dari penjelasan di atas dapat dikemukakan bahwa PERMA

hanya bersifat pelengkap (complementary) dalam artian PERMA tersebut merupakan

penyempurnaan atau pelengkap terhadap peraturan perundag-undangan yang sudah

ada, dengan demikian PERMA tersebut tidak boleh merupakan suatu peraturan yang

berdiri sendiri tanpa ada sandaran, dan cantolan kepada peraturan perundang-

undangan yang berlaku.37

Oleh karena itu dilarang atau tidak dibenarkan membuat PERMA yang

memuat keijakan umum yang tidak ada sandaran dan kaitannya dengan peraturan

yang dikeluarkan oleh Legislatif dan Eksekutif.

Lalu bagaimana dengan SEMA itu sendiri, seperti yang sudah diterangkan di

atas SEMA memiliki landasan legalitas, karena penerbitannya oleh Mahkamah

Agung didasarkan pada ketentuan Undang-undang, oleh karena itu isi SEMA

mengikat kepada Hakim dan Pengadilan, dengan demikian Hakim dan Pengadilan

harus tunduk dan taat untuk menerapkannya dalam menjalankan tugasnya.

C. Analisis Yuridis Pos Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Agama

Menurut penulis pembentukan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan

khsusunya Pengadilan Agama merupakan salah satu bentuk kepedulian Mahkamah

Agung sebagai institusi tertinggi Peradilan di Indonesia dalam mewujudkan keadilan

37

Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung dan Pemeriksaan kasasi dan Peninjauan

Kembali, (Jakarta: Sinar Grafika) h. 174

55

bagi seluruh Indonesia khususnya mereka yang seringkali termajinalkan yaitu orang

miskin, perempuan, dan anak-anak.

Sebagaimana yang tercantum pada pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar

1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,

perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama

dihadapan hukum”.

Penjabaran dari pasal diatas menegaskan bahwa “Semua orang sama di depan

hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua

berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang

bertentangan dengan Deklarasi ini, dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada

diskriminasi semacam ini”.38

Penegasan dari pasal di atas juga memperhatikan terhadap hak dasar dan

perlakuan hukum yang adil terhadap setiap manusia, yang terdapat dalam Pasal 7

“Universal Declaration Of Human Rights” yang menjadi pedoman umum

(Universality) di setiap negara. Hukum merupakan penceminan dari jiwa dan pikiran

rakyat. Negara Indonesia adalah Negara yang berlandaskan hukum (Rechtstaats).

Salah satu unsur yang dimiliki oleh negara hukum adalah pemenuhan akan hak-hak

dasar manusia (fundamental rights). Namun situasi dan kondisi Negara kita hari ini,

justru semakin menjauhkan masyarakat, terutama masyarakat miskin, dari keadilan

38

http://id.wikisource.org/wiki/Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945/Perubahan II

56

hukum (justice of law). Masyarakat miskin belum mempunyai akses secara maksimal

terhadap keadilan.

Dengan adanya realisasi Pos bantuan Hukum di Lingkungan Peangadilan

Agama yang merupakan hasil realiasi dari UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan

Agama. Pasal 60 huruf C ayat (1) dan (2), menjelaskan “di setiap Pengadilan Agama

dibentuk Pos Bantuan Hukum untuk pencari keadilan yang tidak mampu dalam

memperoleh bantuan hukum” dan dalam ayat selanjutnya menyatakan bahwa

“bantuan hukum yang diberikan itu bersifat secara cuma-cuma sampai memperoleh

kekuatan hukum tetap”

Bentuk realisasi dari Perundang-undangan tersebut dituangkan kedalam

SEMA No. 10 tahun 2010 mengenai Pedoman Bantuan Hukum, kemudian diteruskan

kedalam JUKLAK SEMA No. 10/2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran

B.SEMA No. 10 Tahun 2010 itu sendiri terdiri dari dua lampiran, yaitu:

- Lampiran A diperuntukan bagi Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha

Negara

- Lapiran B diperuntukan bagi Pengadilan Agama/Mahkamah Syar‟iyyah

Kedudukan SEMA sebagai peraturan Pos Bantuan Hukum di Lingkungan jika

kita meninjau dari UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan yaitu dalam pasal 7 ayat (4) yang menyatakan bahwa ““Jenis

Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui

keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan

oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.”

57

Dalam penejelasannya diterangkan bahwa “Jenis Peraturan Perundang-

undangan selain dalam ketentuan ini, antara lain, peraturan yang dikeluarkan oleh

Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan

Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan,

Bank Indonesia, Menteri, kepala badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang

dibentak oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”

Jika kita melihat dari penjelasan di atas menyatakan bahwa jenis peraturan

selain dari hirarki peraturan perundang-undangan seperti UUD 1945, UU/Perpu, PP,

Perpers, dan Perda yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung mempunyai kekuatan

yang sama atau dengan kata lain mengikat secara keseluruhan khusus bagi kalangan

sendiri yakni Peradilan-Peradilan dibawah wewenang MA (PA, PN, PTU dan PM).

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa peraturan MA yang

termasuk ke dalam pasal 7 ayat (4) UU No.10/2004 itu adalah PERMA (Perataruran

Mahkamah Agung) bukan SEMA atau Peraturan yang lainnya.

Meskipun demikian kedudukan SEMA sebagai peraturan MA memiliki

landasan legalitas sebagaimana dalam pasal 32 UU MA menjelaskan “ Mahkamah

Agung berwenang memberi petunjuk, teguran , atau peringatan yang dipandang

perlu kepada Pengadilan d isemua Lingkungan Peradilan”

Dengan demikian SEMA mempunyai kekuatan hukum yang mengikat kepada

Hakim dan Pengadilan, meskipun SEMA bukanlah merupakan peraturan perundang-

58

undangan yang tecantum dalam pasal 7 ayat (4) UU No. 10 Tahun 2004 mengenai

Peraturan Perundang-Undangan. Ini dikarenakan landasan hukumnya adalah Undang-

undang, dan undang-undang itu sendiri merupakan salaha satu dari hirarki perundang-

undangan.

Dari segi yuridisnya SEMA sama dengan yurispudensi, dimana yurispudensi

merupakan salah satu sumber hukum bagi Pengadilan, yurispudensi itu sendiri adalah

“Putusan-putusan Hakim atau Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan

dibenarkan oleh Mahkamah Agung sebagai Pengadilan kasasi, atau putusan

Mahkamah Agung sendiri yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Kedudukan yuripudensi dalam penerapannya itu menjadi pertimbangan hakim

apabila seorang hakim tersebut dihadapkan kepada kekosongan hukum

(rechtsvacumm), dan yurispudensi ini sifatnya hanya mengikat secara moral

(persuasive precedent), boleh diikuti boleh tidak.39

Begitu pula dalam SEMA No. 10 tahun 2010, meskipun SEMA ini arahnya

berupa kebijakan, SEMA ini tetap mengikat kepada Hakim dan Pengadilan yang

berada dalam wewenang MA, ini dikarenakan bahwa SEMA mempunyai landasan

hukum yang kuat yaitu pasal 32 UU MA No. 3 tahun 2009 dan belum ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan POSBAKUM, sehingga

keberadaannya SEMA ini sangat penting dalam pelaksanaan POSBAKUM di

Lingkungan Pengadilan khusunya Pengadilan Agama.

39

Andrea, yurispudensi, artikel diakses pada tanggal 26 Mei 2011, dari

www.hukumonline.com

59

Perlu untuk diketahui bahwa lebih dari 80 % para Hakim menggunakan dasar

hukum SEMA dalam menjalankan proses Pengadilan, akan tetapi apabila sudah ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Bantuan Hukum

khsusunya yang mengatur POSBAKUM, maka penerapan SEMA secara otomatis

akan tercabut dengan sendirinya.

Ditinjau dari peraturan perundang-undangan POSBAKUM yang terkait dengan:

1. UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, realiasai POSBAKUM ini menunjukan

kepada penegakan hak asasi manusia dalam jaminan keadilan sebagaiman

dalam pasal 3 ayat (2) “Setiap orang berhakatas pegakuan, jaminan,

perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian

hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.”

Dalam pasal 5 ayat (1), (2), (3), UU HAM juga menjelaskan bahwa

(1) Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan

memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan

martabat kemanusiaannya di depan hukum.

(2) Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari

pengadilan yang objektif dan tidak berpihak.

(3) Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak

memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan

kekhususannya.

2. Dengan adanya Pos Bantuan di Lingkungan Peradilan Agama ini juga

memberikan jaminan hukum kepada para wanita khusunya dalam menghapus

60

kekerasan yang terjadi didalam rumah tangga, sebagaimana dalam pasal 1

ayat (3) UU No. 23/2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga menyatakan bahwa “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga

adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah

tangga, dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga.”

3. Dalam hal pemberi jasa hukum di POSBAKUM Pengadilan Agama yang

tertuang dalam pasal 26 Lampiran B SEMA No 10 Tahun 2010, ini sudah

sesuai dengan UU Advokat yaitu UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

dimana yang berhak memberikan jasa hukum adalah seorang advokat yang

merupakan lulusan perguruan tinggi hukum dan telah diangkat oleh organisasi

Advokat.

Begitu pula dalam SEMA No. 10 tahun 2010, meskipun SEMA ini arahnya

berupa kebijakan, SEMA ini tetap mengikat kepada Hakim dan Pengadilan yang

berada dalam wewenang MA, ini dikarenakan belum ada peraturan perundang-

undangan yang mengatur mengenai pelaksanaan POSBAKUM, sehingga

keberadaannya SEMA ini sangat penting dalam pelaksanaan POSBAKUM di

Lingkungan Pengadilan khusunya Pengadilan Agama.

Perlu untuk diketahui bahwa lebih dari 80 % para Hakim menggunakan dasar

hukum SEMA dalam menjalankan proses Pengadilan, akan tetapi apabila sudah ada

peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pedoman Bantuan Hukum

61

khsusunya yang mengatur POSBAKUM, maka penerapan SEMA secara otomatis

akan tercabut dengan sendirinya.

62

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian telah penulis jabarkan diatas, penulis dapat mengambil

kesimpulan bahwa:

1. Yang berhak mendapatkan layanan jasa bantuan hukum di Lingkungan

Pengadilan Agama adalah orang yang tidak mampu „miskin‟ dan mereka yang

tidak dapat membayar jasa advokat tertutama perempuan, dan anak-anak serta

penyandang distabilitas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Bagi mereka yang menginginkan jasa bantuan hukum di Lingkungan

Pengadilan Agama maka mekanisme yang yang harus dilalui adalah, bagi

mereka yang tidak mampu harus menyertakan SKTM (Surat Keterangan

Tidak Mampu) yang dipersamakan dengan

KKM/Gakin/Askes/Jamkesmas/BLT/PHK, dan bagi mereka yang tidak

mampu membayar jasa advokat maka mereka harus menyertkan surat

keterangan tidak mampu membayar jasa Advokat yang ditanda tangani oleh

pemohon dan diketahui oleh Ketua Pengadilan.

3. SEMA No. 10/20 sebagai landasan hukum POSBAKUM memiki kekuatan

hukum yang mengikat sama halnya seperti PERMA dan Peraturan perundang-

undangan lainnya, kekutan mengikatnya hanya kepada Hakim dan

Pengadilan, dan SEMA ini menjadi peraturan yang wajib ditaati dan di

63

jalankan selama memang belum ada peraturan perundang-undangan lain yang

mengatur Pos Bantuan Hukum, dan apabila memang belum ada ia menjadi

sumber hukum seperti yurispudensi yang bertujuan untuk mengisi kekosongan

hukum. Dengan adanya Pos Bantuan Hukum, ini bertujuan untuk:

a. Membantu masyarakat pencari keadilan yang tidak mampu secara

ekonomis dalam proses hukum di Pengadilan

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan

c. Meningkatkan kesadaran dan Pengetahuan masyarakat tentang hukum

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap hak

dan kewajiban

d. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang bisa penulis berikan adalah :

1. Pengadilan Agama perlu meningkatkan sosialiasi terhadap Pos Bantuan

Hukum ini kepada masyarakat luas, agar masyarakat menjadi lebih tahu jika

di Pengadilan Agama sudah disediakan POSBAKUM, sehinggga diharapkan

mereka tidak akan kesulitan jika ingin mengurus urusan perdata ke Pengadilan

Agama.

2. Ketua Pengadilan Agama Badilag harus lebih melakukan pengawasan secara

intensif terhadap program POSBAKUM itu sendiri, agar dalam perjalannya

sesuai dengan peraturan yang ada sehingga bisa menjadi optimal dan tepat

sasaran.

64

3. Pemerintah dalam hal ini DPR (dewan Perwakilan rakyat) diharapkan dapat

segera mensahkan RUU mengenai bantuan Hukum, sehingga, Pos Bantuan

Hukum yang awal landasan hukumnya masih berupa SEMA, dapat menjadi

UU yang memiliki kekuatan hukum yang pasti sesuai dengan hirarki

perundang-undangan.

65

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman. Aspek-Aspek bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta: Cendana Press.

1983

Abdurrahman. Masalah Bantuan Hukum di Indonesia, majalah Orientasi No. 3 Th.

Ke II (1977)

Ashofa Burhan. Metode Penelitian Hukum . Jakarta: Rineka Cipta. 2004

Bambang Sunggono dan Aries Harrianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Jember: Mandar Maju. 1994

Direktoral Pembinaan Peradilan Agama Departemen Agama. Bulletin Berkala Hukum

& Peradilan. Jakarta:Direktorat Pembinan Badan Peradilan Agama

Departemen Agama, 2002

Harahap Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan

Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika. 2008

Lubis Todung Mulya. Bantuan Hukum dan Kemiskinan Struktural. Jakarta: LP3ES.

1986

Moloeng Lexy. J. Metodologi Penelitian Kualitati. Bandung: Remaja Rosdakarya.

2004

Naution Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Negara-Negara Berkembang (Sebuah

Kasus di Indonesia, dalam 5 tahun Lembaga Batuan Hukum). Jakarta:LBH.

1976

Naution Adnan Buyung. Bantuan Hukum di Indonesia Jakarta: LP3ES. 1988

Purbacaraka Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto. Perihal Kaidah Hukum.

Bandung: Alumni. 1997

Sanggona Bambang. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

2003

66

Subekti, R , Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: Indonesia, 1977

Soekanto Soerjono, dkk. Bantuan Hukum Suatu Tinjauan Sosio Yuridis Jakarta:

Ghalia Indonesia. 1983

Soekanto Soerjono. Pendekatan Sosiologi Hukum. Jakarta: Bina Aksara. 1988

Tim Penulis Fakultas Syariah dan Hukum, Buku Panduan Penulisan Skripsi, Jakarta:

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2007.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar RI tahun 1945

Undang-Undang No. 30 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung Indonesia

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM

Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

Undang-Undang No. 5 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No, 14

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah

Tangga

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun

1989 Tetang Peradilan Agama

Undang-Undang No. 51/2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 5

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Inpres No. 3 tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Berkeadilan

SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

67

Lampiran B SEMA No. 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Di Lingkungan Peradilan Agama.

Juklak SEMA No. 10 tahun 2010 mengenai lampiran B

Internet

Andrea, yurispudensi, artikel diakses pada tanggal 26 Mei 2011, dari

www.hukumonline.com

Suhandak, Berperkara Di PA Gratis Kecuali Yang Mampu Sebagai Implementasi

Justice For All , artikel diakses pada tanggal 2 Maret 2011 dari

www.badilag.net

Peremian Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama, diakses

dari www.badilag.net tanggal 21 Mei 2011

Peresmian POSBAKUM di PA Tigaraksa, diakses pada tanggal 28 Mei 2011 dari

www.pa-tigaraksa.net

Widana Wahyu, Access to Justice for the Poor; the Badilag Experience, artikel

diakses pada tanggal 19 mei 2011 dari www.badilag.net

Andrea, yurispudensi, artikel diakses pada tanggal 26 Mei 2011, dari

www.hukumonline.com

www.pa-jaktim.net

www.pa-jakbar.net

HASIL WAWANCARA MENGENAI POS BANTUAN HUKUM

DI BADILAG

Identitas Informan

Nama : Umiyati. SH

Jabatan : Kasubdit Tata Kelola Direktorat Pembinaan Administrasi Badilag

Alamat : Jl. Jendral Ahmad Yani

Tanya : Jika ditinjau dari segi yuridiksinya, peraturan mengenai pelaksanaan Pedoman

Bantuan hukum itu adalah SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 10 tahun

2010, menurut Ibu bagaimana kedudukannya dalam peraturan perundang-undangan di

Indonesia ini?

Jawab : kedudukan SEMA dalam peraturan perundang-undangan itu mempunyai kekuatan

yang mengikat khusus dilingkungan institusi peradilan, SEMA tidak bisa mengatur

diluar dari Institusi Peradilan yang dibawah Mahkamah Agung, sebagaimana dalam

pasal 7 ayat (4) bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana yang

dimaksud dalam ayat (1) itu diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum,

dan mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan yang lebih tinggi, peraturan

perundang-undangan selain ketentuan diatas antara lain peraturan yang dikeluarkan

oleh MA.

Tanya : Apa fungsi Badilag dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum yang ada di Lingkungan

Peradilan Agama

Jawab :Fungsi kami dalam hal ini, sebagai pembuat peraturan tentang pedoman, dan

mekanisme serta melakukan fungsi Pengawasan dalam pelaksaaan Pos Bantuan

Hukum di Lingkungan Pengadilan Agama yang telah kita pilih diseluruh Indonesia.

Tanya: Sampai saat ini sudah ada berapa Pengadilan Agama diseluruh Indonesia yang

menyediakan Pos Bantuan Hukum

Jawab : Untuk saat ini baru ada 46 Pengadilan Agama diseluruh Indonesia yang

menyediakan Pos Bantuan hukum, dan ke-46 pengadilan Agama tersebut merupakan

proyek percontohan Pos Bantuan Hukum, ke -46 Pengadilan Agama tersebut dipilih

berdasarkan dari banyaknya perkara yang masuk dan letak geografisnya,

Tanya : Apakah pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang direalisasikan oleh

Mahkamah Agung dalam Program Pos Bantuan Hukum ini sudah ada sampai pada

tingkat kasasi, sesuai dengan pasal 60 C ayat (2) UU No. 50 tahun 2009 tentang

Perubahan kedua UU no. 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama?

Jawab : untuk saat ini belum ada sampai ditingkat kasasi, baru ada hanya pada tingkat

pertama saja, ini dikarenakan program Pos Bantuan Hukum ini masih baru jadi butuh

proses untuk samapi kesana, meskipun demikian Pos Bantuan Hukum untuk

kedepannya nanti Insya Allah sudah ada di Tingkat Banding dan Kasasi.

Tanya: Bagaimana bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Badilag terhadap program Pos

Bantuan hukum ini?

Jawab: kami dari Badilag hanya memonitoring saja, setipa 3 bulan sekali sedangkan

pengawasannya secara langsung itu dilakukan di masing-masing Pengadilan Agama

yang menyediakan Pos Bantuan Hukum tersebut.

Tanya: Mengenai bentuk kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Organisasi Advokat

dalam program Pos Bantuan Hukum yang tercantum dalam sebuah MoU, apakah

Badilag dalam hal ininikut serta/terlibat dalam perjanjian tersebut atau tidak?

Jawab: Badilag dalam hal ini tidak terlibat sama sekali/tidak ikut campur tangtan dalam

perumusan MoU anatara Pengadilan dengan Organisasi Advokat yang bersangkutan,

Badilag hanya memberikan Dana dan aturan-aturan sebagaimana yang tercantum

dalam Juklak mengenai Pos Bantuan Hukum., yang menjadi maslahnya adalah dari

segi anggaran, mereka para advokat Pos Bantuan Hukum ingin dibayar secara person,

padahal hal ini tidak diperkenankan, pembayaran dari anggaran itu diberikan oleh

lembaga/organiasai dimana Advokat itu berada.

Tanya: Menurut Ibu, apakah peraturan SEMA No. 10 tahun 2010 mengenai Pedoman

Pemberian Bantuan Hukum ini sudah sempurna, atau masih perlu ada perbaikan?

Jawab: menurut saya masih perlu ada perbaikan khususnya yang berkaitan dengan teknis,

kalau Pos Bantuan Hukumnya itu sendiri baik administrasi dan teknis, saya kira sudah

sempurna, yang menurut saya kurang adalah dalam permasalahan prodeo, prodeo

yang tercantum dalam SEMA No. 10 tahun 2010 ini masih ada yang kurang,

seharusnnya prodeo ini harus dalam bentuk prodeo murni baik dalam anggrannya

maupun teknisnya. Dan perlu diingat juga bahwa, kedepannya mungkin sudah ada UU

mengenai Bantuan Hukum, karena RUU mengenai Bantuan Hukum ini sedang

digarap di DPR, dan apabila RUU ini sudah jadi maka Bantuan Hukum ini bukan lagi

oleh MA baik aturannya, dan administrasinya, melaikan akan alihkan kepada

Kementrian Hukum dan Ham, mungkin Mahkamah Agung dalam hal ini Badilag

hanya bertugas sebagai pengawasan saja, atau memonitoring. Kepada pengadilan-

Pengadilan Agama agar berjalan sesuia dengan aturan yang ada.

Informan,

Umiyati. SH

HASIL WAWANCARA MENGENAI POS BANTUAN HUKUM

DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN

Identitas Informan

Nama : Drs. Ach Jufri, SH

Jabatan : Panitera/ Sekretaris

Alamat Kantor : Jl. Harsono RM No. 1Ragunan Pasar Minggu Jakarta Selatan

(Pengadilan Agama Jakarta Selatan)

Tanya: Dengan melihat begitu bagusnya program POSBAKUM ini dalam mewujudkan

justice for all, mengapa realisasi Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama

khususnya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan baru terlaksana pada tanggal 15

Maret 2011, tidak seperti Prodeo dan Sidang Keliling yang sudah terlebih dahulu

teralisasi?

Jawab: Pelaksanaan realisasi Pos Bantuan Hukum Dilingkungan Peradilan Agama baru

terealisasi pada tanggal 15 Maret, itu dikarenakan dalam realisasinya melewati proses

terlebih dahulu, pertama Implementasi SEMA No. 10 tahun 2010 baru dikuatkan

dengan adanya Juklak dari Ketua Muda Urusan Peradilan Agama dan Sekretaris

Mahkamah Agung, pada tanggal 1 Maret 2011, kedua, pada tanggal 11 Maret 2011

kita mengadakan proses rekrutmen/ seleksi untuk menduduki posisi di Pos Bantuan

Hukum dan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat bahwa di Peradilan Agama

kini sudah tersedia Pos Bantuan Hukum, Ketiga, tanggal 14 Maret 2011 kita membuat

MoU mengenai Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, keempat,

tanggal 15 baru realisasi Pos Bantuan Hukum itu sendiri.

Tanya: Siapa saja yang berhak menerima jasa bantuan hukum dari Pos Bantuan Hukum di

Lingkungan Peradilan Agama dan apakah ada kriteria khusus untuk mendapatkannya?

Jawab: oh itu sudah jelas, ada kriteria khusus dalam mendapatkan jasa bantuan hukum dari

Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama, sesuai dengan syarat formil

yang sudah tertuang didalam SEMA No. 10 tahun 2010 dalam Lampiran B, yaitu,

yang berhak mendapatkan jasa bantuan hukum dari POSBAKUM adalah mereka yang

secara ekonomi tidak mampu “miskin” dan mereka yang tidak mampu membayar jasa

advokat.

Tanya: Bagaimana dengan masyarakat yang buta akan hukum, apakah mereka tetap

mendapatkan layanan dari POSBAKUM ini?

Jawab: itu tergantung, apakah masyarakat yang buta akan hukum ini termasuk orang yang

tidak mampu „miskin‟ atau ia tidak mampu dalam membayar jasa advokat, jikalau ia

buta akan hukum akan tetapi mampu membayar jasa advokat, maka ia tidak berhak

mendapatkan layanan dari POSBAKUM ini, sebaliknya apabila masyarakat yang buta

akan hukum ini masuk ke dalam dua kategori yang sudah disebutkan tadi maka

mereka berhak mendapatkan layanan dari POSBAKUM.

Tanya: Lalu bagaimana prosedur administrasi yang harus dilewati kepada mereka yang ingin

membutuhkan jasa Pos Bantuan Hukum di Pengadilan Agama?

Jawab: Mereka yang membutuhkan jasa Pos Bantuan Hukum diPengadilan Agama, terlebih

dahulu harus melapor ke bagian informasi (Information Base) dengan menyertakan

SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) Jamkesmas, atau surat yang lain yang

menerangkan bawah yang bersangkitan termasuk kepada orang yang tidak mampu

“miskin” dan menyertakan surat pernyataan secara tertulis dengan alasan tidak

mampu membayar Advokat yang ditanda tangani oleh Ketua Pengadilan bagi mereka

yang tidak mampu membayar jasa advokat.

Tanya: Dalam bentuk apa saja pemberian bantuan hukum yang diberikan oleh Pos Bantuan

Hukum Peradilan Agama kepada mereka yang membutuhkannya?

Jawab: Pemberian jasa bantuan hukum yang diberikan oleh POSBAKUM itu berupa

pemberian informasi, konsultasi, advis, pembuatan surat gugatan/permohonan dan

pendamping khusus dibidang jinayat.

Tanya: Dalam SEMA di jelaskan bahwa yang berhak memberikana jasa bantuan hukum

dalam POSBAKUM adalah mereka yang berasal dari Organisasi Bantuan Hukum dari

unsure Asosiasi Profesi Advokat, Perguruan Tinggi dan LSm yang sudah terdaftar di

Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kalau boleh tahu, Pengadilan Agama

Jakarta Selatan bekerjasama dengan Organisasi bantuan hukum mana saja?

Jawab: Dalam hal ini Pengadilan Agama Jakarta Selatan bekerjasama dengan LBH Syariah

dan LBH Mandiri

Tanya: Bagaimana Prosedur kerjasama yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Selatan dengan LBH Syariah dan LBH Mandiri?

Jawab: Prosedur Kerjasama antara Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan dua LBH

tersebut itu berdasarkan pada Mou yang telah kita buat, sesuai dengan Juklak yang

sudah ada.

Tanya: Berapa Anggaran Biaya yang dikeluarkan dalam pemberian jasa bantuan hukum

untuk Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawab: Anggaran yang dikeluarkan untuk biaya POSBAKUM ini untuk Pengadilan Agama

Jakarta Selatan sebesar 160 juta untuk jangka waktu satu tahun , dan anggaran ini

berasal dari DIPA yang langsung dari Mahkamah Agung.

Tanya: Dalam jangka satu tahun, berapa target layanan yang harus diberikan oleh

POSBAKUM ini di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawab: Target dalam jangka waktu satu tahun itu adalah 2600 layanan dengan 1600 jam

layanan.

Tanya: Sampai saat ini, sudah berapa layanan bantuan hukum yang dibantu oleh

POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawab: Yang saya ketahui, sampai saat ini sudah lebih dari 15 layanan bantuan hukum yang

diberikan oleh POSBAKUM Pengadilan Agama Jakarta Selatan.

Tanya: Bagaimana bentuk Pengawasan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta

Selatan terhadap program Pos Bantuan Hukum agar tidak menyalahi dari aturan yang

berlaku?

Jawab: Pengawasan yang kami lakukan adalah memantau dan mengawasi secara langsung

kegiatan dari POSBAKUM agar tidak menyalahi dari aturan yang usdah ada, dan

apabila menyalahi dari aturan yang sudah ada, maka kami akan memberikan sanksi

yaitu pemecatan secara sepihak, dan kami bisa langsung melaporkan hal tersebut

melalui SMS Gateway langsung ke BADILAG.

Tanya: Bagaimana respon masyarakat dengan adanya program Pos bantuan Hukum ini

khusunya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan?

Jawab: Masyarakat sangat antusias sekali apalagi dengan kemajuan teknologi yang

mendukung sehingga memudahkan dalam menyebarkan informasi keberbagai lapisan

masyarakat,, dengan adanya POSBAKUM ini mereka menjadi terbantu dan tidak

takut dalam mengurus permasalahan yang ingin mereka tangani di Pengadilan Agama

Jakarta Selatan.

Tanya: Menurut pandangan Bapak melihat dari segi yuridisnya, bahwasanya peraturan Pos

Bantuan Hukum ini masih bersifat SEMA?apakah perlu ada peraturan baru yang

harus mengaturnya?

Jawab: Ya..itu sudah pasti, apalagi sekarang DPR sedang ada pembicaraan mengenai RUU

Bantuan Hukum, kalau sudah menjadi Undang-undang jelas ini mempunyai kekuatan

di bidang peraturan perundang-undangan sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 UU No.

10 tahun 2004 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

Tanya: Menurut bapak apakah SEMA No. 10 mengenai Bantuan Hukum ini sudah

sempurna, atau masih ada perbaikan?

Jawab: Menurut saya sudah cukup jelas dan padat, dalam hal perbaikan mungkin hanya perlu

di rubah menjadi Undang-undanga saja.

Informan

Drs. Ach Jufri, SH

NIP. 150 264 713