Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran (versi Indonesia)

8/3/2019 Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran (versi Indonesia)

1/170

Di Mana Uang Kami?Advokasi Anggaran di Indonesia

Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran

diterbitkan atas kerja sama


2/170

Di Mana Uang Kami?

Advokasi Anggaran di Indonesia

Penulis

Ari NurmanA Siswanto DarsonoDelima SilalahiFahrizaFitria MuslihMS. WaiMimin Rukmini

Nandang SuhermanNurul Saadah AndrianiSaeful MulukSetyo Dwi HerwantoWasingatu ZakiyahYemmestri EnitaYuna Farhan

Editor

Wahyu W. Basjir (Bahasa Indonesia) dan Debbie Budlender (Bahasa Inggris)

Penerjemah

Ida Nurwidya, Rahmi Yunita, Theresia Wuryantari

Penyelaras akhir

Valentina Sri Wijiyati dan Wasingatu Zakiyah

Penata Letak

F. Ulya Himawan

Perancang Sampul

Agus Eko Purwanto

Cetakan Pertama, Mei 2011

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia/Ari Nurman, dkk./Yogyakarta: IDEA, Mei 2011

xiv + 156 halaman

16 x 24 cm

ISBN: 978-602-99372-0-6

1. Uang Kami 2. Advokasi Anggaran 3. Kumpulan Kisah

I JUDUL

IDEA INISIATIF LAKPESDAM NU

PATTIRO Seknas FITRA

International Budget Partnership

Perkumpulan IDEA

Jl. Kaliurang KM 5 Gg Tejomoyo III / 3Yogyakarta 55281

[email protected]

www.ideajogja.or.id


3/170

Kata Pengantar

Perjalanan advokasi anggaran di Indonesia berawal dari maraknya

gerakan anti korupsi, tepatnya sejak dimulainya era otonomi daerah

pada tahun 2000. Korupsi yang awalnya sentralistik pun ikut bergeser

ke provinsi dan kabupaten/kota. Lembaga eksekutif dan parlemen

daerah menjadi sarang korupsi. Perlawanan terhadap korupsi inilah

yang menjadi agenda awal para pegiat advokasi anggaran, seiring denganpemberlakuan desentralisasi iskal. Selanjutnya advokasi anggaran

bergeser untuk menakar alokasi anggaran dalam pemenuhan hak dasar

sekaligus mendorong proses penganggaran yang partisipatif, transparan,

dan akuntabel.

Buku yang sedang Anda baca ini berusaha mendokumentasikan

pengalaman para pegiat advokasi anggaran ketika berurusan dengan

berbagai kasus korupsi dan pengelolaan anggaran daerah yang buruk.

Cakupan pengalaman yang direkam dalam naskah ini cukup luas. Laporan

Seknas Fitra, Tiada Kata Cukup? misalnya, menunjukkan advokasi

anggaran tidak lepas dari aspek peraturan dan perundang-undangan.

Pada bagian yang lain, PATTIRO Malang membagi pengalaman mereka

mendorong pembentukan dan implementasi anggaran daerah yang

berorientasi pemenuhan hak dasar warga negara, khususnya pendidikan.Pengalaman advokasi mereka dapat disimak pada artikel Meraih Hak

atas Pendidikan Melalui BOSDA.


4/170

iv | Di Mana Uang Kami?

Pemenuhan hak atas kesehatan juga menjadi sasaran gerakan advokasi

anggaran. Kemendesakan isu ini menyedot banyak sumber daya organisasi-

organisasi masyarakat sipil, salah satunya adalah Perkumpulan Inisiatif,

Bandung. Upaya mereka menyusun landasan kebijakan anggaran yang

menjamin akses kepada layanan kesehatan yang murah tertuang dalam

Sehat Itu Murah dan Mudah. Peraturan Daerah tentang jaminan

kesehatan itu diharapkan menjadi starting pointagar layanan kesehatan

bagi warga miskin murah dan mudah dijangkau.

Dari sekian banyak permasalahan kesehatan di Indonesia, kesehatan

reproduksi perempuan dan anak menjadi bagian yang cukup menonjol.

Angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, berbagai kasus anak kurang

gizi (bayi lahir dengan berat badan rendah) melatarbelakangi gerakan

advokasi anggaran kesehatan yang dilakukan oleh kelompok perempuan.

Keterlibatan perempuan dalam pos pelayanan terpadu atau lebih dikenal

dengan Posyandu menjadi inspirasi bagi PATTIRO Surakarta untuk

menjawab tantangan advokasi di sektor itu. Laporan mereka ada dalamartikel Mengawinkan Peran Warga dan Kontribusi APBD Di Posyandu.

Mendorong peran kelompok marginal dalam melakukan advokasi

anggaran dalam pemenuhan hak dasarnya juga dilakukan oleh kelompok

difabel (different ability). Upaya SAPDA dalam Mendorong Kebangkitan

Difabel untuk Memperjuangkan Hak mulai terwujud dari proses

advokasinya yang dilakukan di Yogyakarta.

Hal serupa dilakukan oleh kelompok petani yang diorganisasi oleh

KSPPM di Kabupaten Tapanuli Utara. Di Indonesia yang adalah negara

agraris dengan penduduk yang rata-rata bertani, sudah selayaknya

petani lebih sejahtera dan mendapat alokasi anggaran yang memadai

untuk meningkatkan hasil pertanian. Tulisan yang bertajukMemahami

Anggaran Memanen Kesejahteraan menceritakan upaya petani dalam

advokasi anggaran pertanian.

Kata Pengantar


5/170

Advokasi Anggran di Indonesia | v

Pemenuhan hak ekonomi sosial budaya sebagai hak dasar warga negara

melalui anggaran tersebut dilengkapi oleh advokasi proses penganggaran

untuk pemenuhan hak sipil dan politik. Dalam siklus penganggaran

yang diawali dengan perencanaan, posisi tawar masyarakat sipil serta

kelompok marjinal akan sangat mempengaruhi arah kebijakan anggaran.

Dengan kata kunci partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas, perbaikan

proses penganggaran dilakukan oleh elemen masyarakat sipil.

Upaya mendorong Pelembagaan Partisipasi dan Transparansi

Anggaran Daerah dilakukan oleh P3ML di Kabupaten Sumedang.

Melalui Perda Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah, gagasan

tentang pagu indikatif kewilayahan dan Forum Delegasi Musrenbang

ditetapkan dalam Perda. Perda ini menjadi rujukan bagi advokasi di

banyak daerah di Indonesia.

Selain pelembagaan proses penganggaran dalam sebuah peraturan

perundangan, penguatan proses penganggaran dilakukan pula denganmengkonsolidasikan seluruh elemen masyarakat sipil di daerah. Jejaring

masyarakat sipil menjadi kekuatan untuk mempengaruhi anggaran daerah.

Pengalaman yang relevan mengenai hal itu ditulis oleh FITRA Riau dalam

artikel Realokasi Anggaran Menuju Efektivitas dan Eisiensi.

Mendorong kelompok penekan (pressure group) dalam memperjuangkan

alokasi anggaran yang berpihak pada rakyat, sangat efektif dan

menggerakkan. Salah satunya adalah pengalaman LakpesdamNU yang

dicatat dalam Ketika Rakyat bersama Ulama Mengadvokasi Anggaran.

Melalui Batsul Masail sebagai metode pengambilan keputusan para

ulama, permasalahan anggaran dibahas dan diselesaikan. Pengalaman di

Kabupaten Cilacap ini bisa menjadi model yang efektif bagi daerah lain

untuk memperkuat advokasi.

Kata Pengantar


6/170

vi | Di Mana Uang Kami?

Selain mendorong kelompok keagamaan untuk terlibat dalam proses

penganggaran, beberapa lembaga yang peduli pada anggaran responsif

gender mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam proses

penganggaran. Mereka tidak hanya mengejar kuota minimum perempuan

30 % dalam partisipasi politik tetapi membuat prosedur sendiri untuk

menggabungkan perempuan dalam satu suara melalui Musrenbang

perempuan. Pengalaman IDEA dalam Tiada Maknanya Partisipasi

Tanpa Alokasi diharapkan menjadi model partisipasi dengan alokasi

yang jelas.

Beragam catatan proses advokasi anggaran inilah yang dipaparkan

dalam buku yang berjudul Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran

di Indonesia. Buku yang dicetak dalam dua bahasa ini diharapkan

bisa memberikan gambaran catatan pelaku advokasi anggaran secara

langsung. Kami berharap cerita-cerita keberhasilan, kegagalan, dan

perubahan-perubahan yang ada dalam naskah ini dapat menjadi inspirasi

bagi pembaca dalam memahami advokasi anggaran di Indonesia.

Proses merangkum kisah ini merupakan salah satu tindak lanjut

pertemuan lima lembaga advokasi anggaran (IDEA Inisiatif Lakpesdam

NU PATTIRO Seknas FITRA). Kelima lembaga ini berproses atas

dukungan Partnership Initative of the International Budget Partnership

untuk memberikan gambaran perubahan paling signiikan dalam advokasi

anggaran yang dilakukan di Indonesia.

Harus diakui bahwa pegiat advokasi anggaran yang bersemangat

dalam proses melakukan advokasi seringkali compang-camping dalam

melakukan penulisan pengalamannya. Namun upaya keras para penulis

untuk menghadirkan dan merangkum kembali catatan dan ingatannya

patut mendapat apresiasi.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada tim inti kolaborasi 5

lembaga, para penulis, penyunting, dan penerjemah yang telah berproses

menghadirkan buku ini. Ucapan terima kasih secara istimewa kami

Kata Pengantar


7/170

Advokasi Anggran di Indonesia | vii

sampaikan kepada Debbie Budlender merupakan bagian dukungan

Partnership Initiative --yang sangat telaten memberikan saran dan

memandu dengan pertanyaan-pertanyaan tajam selama penyusunan

buku ini. Selain itu, tim International Budget Partnership yang telah

mendukung proses penulisan ini berhak atas ucapan terima kasih yang

dalam dari kami.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumbangsih yang bernilai bagi

advokasi anggaran di Indonesia dan menjadi inspirasi bagi negara lain.

Yogyakarta, 20 Mei 2011

IDEA - Inisiatif - Lakpesdam NU

PATTIRO Seknas FITRA

Kata Pengantar


8/170

viii | Di Mana Uang Kami?

Daftar Isi

Halaman Judul ~ i

Kata Pengantar ~ iii

Daftar Isi ~ vii

Daftar Tabel ~ x

Daftar Boks ~ xi

Daftar Bagan ~ xii

Tiada Kata Cukup?: Catatan Advokasi Perubahan PP tentangTambahan Penghasilan Anggota DPRD ~ 1

Meraih Hak atas Pendidikan Melalui BOSDA: PengalamanAdvokasi Anggaran Pendidikan Di Kota Malang, Provinsi JawaTimur ~ 19

Sehat Itu Murah dan Mudah: Pengalaman Advokasi PenyediaanJaminan Akses Kesehatan Bagi Rakyat Miskin Di KabupatenBandung ~ 37

Mengawinkan Peran Warga dan Kontribusi APBD DiPosyandu: Pengalaman Kelompok Perempuan MengadvokasiAnggaran Di Kota Surakarta ~ 51

Kebangkitan Difabel untuk Memperjuangkan Hak: UpayaMengorganisasi Kelompok Difabel untuk Memperoleh Jaminan

Kesehatan Di ProvinsiDIY ~ 65


9/170

Advokasi Anggran di Indonesia | ix

Memahami Anggaran Memanen Kesejahteraan: PengalamanMengorganisasi Petani Melakukan Advokasi Anggaran Di

Kabupaten Tapanuli Utara ~ 77

Pelembagaan Partisipasi dan Transparansi Anggaran Daerah:Pengalaman Advokasi Peraturan Daerah tentang Perencanaan danPenganggaran Daerah di Kabupaten Sumedang ~ 93

Realokasi Anggaran Menuju Efektivitas dan Eisiensi:Upaya Masyarakat Sipil Menolak RAPBD Provinsi RiauTahun 2007 ~ 113

Ketika Rakyat bersama Ulama Mengadvokasi Anggaran:

Pengalaman Penolakan atas Program Simpemdes di KabupatenCilacap, Provinsi Jawa Tengah ~ 125

Tiada Maknanya Partisipasi Tanpa Alokasi: MusrenbangPerempuan, Bukan Partisipasi Tanpa Alokasi ~ 139

Para Penulis ~ 150

Daftar Isi


10/170

x | Di Mana Uang Kami?

Daftar Tabel

Tabel 1.1. Perkiraan Take Home Pay DPRD Provinsi Menurut PP No. 37

Tahun 2005 dan PP No. 37 Tahun 2006 (dalam Rupiah) ~ 5

Tabel 1.2. Penghasilan Tambahan Anggota DPRD menurut PP No. 37

Tahun 2006 (dalam Rupiah) ~ 6

Tabel 1.3. Persentase Penyerapan Gaji Tambahan (GT) DPRD terhadapAlokasi Belanja Langsung Pelayanan Dasar APBD Tahun 2006 di 6

Kabupaten/kota ~ 8

Tabel 1.4. PP No. 37 Tahun 2006 vs PP No. 21 Tahun 2007 ~ 14

Tabel 2.1. Penghitungan BOSDA Kota Malang (dalam Rupiah) ~ 22

Tabel 4.1. Perkiraan Kebutuhan Anggaran Pengelolaan Posyandu untuk 1

Tahun (dalam rupiah) ~ 54

Tabel 4.2. Alokasi Anggaran PMT Balita di Posyandu dalam APBD/APBD

Perubahan Kota Surakarta 2004-2008 ~ 61

Tabel 7.1. Rekap Usulan Kegiatan Hasil Musrenbang Kecamatan

Ujungjaya Tahun 2006 ~ 96

Tabel 7.2. Usulan Warga Yang Diakomodasi Pada APBD Kabupaten

Sumedang Tahun 2009 ~ 108

Tabel 10.1. Perubahan alokasi APBD Kabupaten Bantul terkait usulan

melalui Musrenbang Perempuan ~ 147


11/170

Advokasi Anggran di Indonesia | xi

Daftar Boks

Boks 3.1. Desain advokasi kesehatan gratis di Kabupaten Bandung ~ 40

Boks 3.2. Analisis potensi penghematan anggaran Dinas Kesehatan

Kabupaten Bandung (dalam Rupiah) ~ 43

Boks 3.3. Kalkulasi pembiayaan jaminan layanan kesehatan menurut

model ~ 45


12/170

xii | Di Mana Uang Kami?

Bagan 10.1. Langkah pengorganisasian komunitas perempuan ~ 144

Bagan 10.2. Kanalisasi hasil Musrenbang Perempuan ke Musrenbang

Kabupaten ~ 146

Daftar Bagan


13/170

Advokasi Anggran di Indonesia | xiii


14/170


15/170

oleh:Yuna Farhan

RINGKASAN

Kasus-kasus korupsi tunjangan pensiun yang menjerat anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) periode 1999-2004 yang tidak ada

habisnya tampaknya akan terulang lagi. Pada periode 2004-2009, Rp

1,4 triliun anggaran daerah justru akan mengucur ke kantong anggota

DPRD, yang seharusnya memperjuangkan alokasi anggaran untuk rakyat.

Lahirnya Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 2006 yang memberikan

tambahan penghasilan bagi anggota DPRD, yang berlaku surut mulai

Januari 2006, telah membangkitkan amarah publik. Koalisi Nasional, yang

terdiri dari berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Indonesia,

melakukan penolakan terhadap PP ini. Akhirnya, Presiden merevisi PP

ini dan mengharuskan DPRD mengembalikan tunjangan yang terlanjur

mereka terima.

Tiada Kata Cukup?Catatan Advokasi Perubahan PP

tentang Tambahan Penghasilan Anggota DPRD


16/170

2 | Di Mana Uang Kami?

Tiada Kata Cukup?

PROFIL LEMBAGA

Bergulirnya reformasi diikuti menguatnya tuntutan terhadap tata kelola

pemerintahan yang baik dan anggaran negara yang lebih mensejahterakan

rakyat. Di awal masa reformasi, anggaran masih dianggap sebagai rahasia

negara dan merupakan ranah birokrasi. Negara menganggap rakyat

tidak perlu tahu penganggaran sehingga hak-hak rakyat atas kedaulatan

terhadap anggaran negara masih diabaikan. Latar ini melahirkan Forum

Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) sebagai perintis gerakan

advokasi anggaran pada Bulan September 1999.

Dengan visi mewujudkan kedaulatan rakyat atas anggaran, FITRA

mengemban misi mendorong transparasi dan melakukan pengawasan

penganggaran negara serta memastikan anggaran negara disusun

berdasarkan dan berorientasi pada kebutuhan rakyat. Keanggotaan

FITRA yang semula ada di 7 (tujuh) daerah, saat ini telah meluas menjadi

13 daerah. FITRA juga telah mengembangkan jaringan gerakan advokasi

anggaran di 45 daerah. Berkembangnya jaringan gerakan advokasi

anggaran telah menjadikan FITRA sebagai rujukan dalam isu-isu anggaran.

Berbagai advokasi FITRA mendapatkan apresiasi liputan media massa

secara luas.

Setelah Pertemuan Nasional pada tahun yang sama, FITRA makin jelas

melihat bahwa anggaran belum menjadi gerakan sosial yang menjadi

instrumen advokasi dalam berbagai isu. Untuk menjawab tantanganitu, FITRA ditugasi untuk menjadikan anggaran sebagai gerakan sosial

dengan melahirkan pusat sumber daya anggaran. Pusat sumber daya ini

diharapkan bisa menjadi pusat analisis, data informasi, advokasi, dan

penguatan kapasitas terkait anggaran.


17/170

Advokasi Anggaran di Indonesia | 3

Catatan Advokasi Perubahan PP tentang Tambahan Penghasilan Anggota DPRD

ANALISIS SITUASI

Sejak pemberlakuan otonomi daerah, pengaturan hak keuangan DPRD

yang pertama kali dikeluarkan adalah PP No. 110 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan DPRD. Pada akhir masa jabatan, banyak anggota

DPRD terjerat kasus korupsi karena melanggar PP ini. Kasus ini terutama

berkaitan dengan pemberian uang pensiun yang tidak dibenarkan oleh

PP ini. PP ini pun mendapat perlawanan dari sejumlah anggota DPRD,

yang berujung pada uji materi terhadap PP tersebut karena dianggap

bertentangan dengan UU yang lebih tinggi. Mahkamah Agung (MA)

mengabulkan tuntutan uji materi dan menyatakan PP ini tidak belaku.

Setelah PP No. 110 Tahun 2000 tidak lagi berlaku, Pemerintah hampir

setiap tahun menerbitkan regulasi yang mengatur penghasilan DPRD.

Berturut-turut, mulai tahun 2004, Pemerintah menetapkan PP No. 24

Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan

dan Anggota DPRD yang kemudian diubah pertama kali dengan PP No.

37 Tahun 2005 dan kedua kali melalui PP No. 37 Tahun 2006. Terakhir,

perubahan ketiga dikeluarkan melalui PP No. 24 Tahun 2007 setelah PP

sebelumnya mendapat perlawanan advokasi masyarakat sipil yang akan

menjadi inti cerita tulisan ini.

Apa sebenarnya yang menyebabkan kerap bergantinya PP keuangan

DPRD? Pada PP No. 110 Tahun 2000, uang akhir masa jabatan atau purna

bakti dan tunjangan perumahan tidak diperbolehkan, sementara PP No.24 Tahun 2004 mengatur adanya pemberian uang purnabakti. Tunjangan

perumahan pada PP No. 24 Tahun 2004 akhirnya menjadi temuan Badan

Pemeriksa Keuangan (BPK) karena adanya keharusan untuk memberikan

bukti isik rumah yang disewa oleh DPRD. Akhirnya Pemerintah

menyikapi hal ini dengan melakukan perubahan pertama melalui PP No.

37 Tahun 2005. PP ini menyatakan tunjangan perumahan dapat diberikan

sebagai penghasilan tanpa harus ada bukti rumah yang disewa. Hal ini

memperjelas bahwa perubahan PP ini masih bersifat tambal-sulam

berdasarkan kasus dan tuntutan DPRD.


18/170


Tiada Kata Cukup?

Pada tahun 2006, publik dicengangkan oleh perubahan ketiga Peraturan

Keuangan DPRD. Pasalnya, tanpa diduga-duga PP No. 37 Tahun 2006

menambah jenis penghasilan anggota DPRD di seluruh Indonesia. Jenis

penghasilan tersebut adalah tunjangan komunikasi intensif (TKI) yang

besarnya tiga kali uang representasi dan Biaya Penunjang Operasional

Pimpinan (BPOP) yang besarnya enam kali uang representasi.

Permasalahan lain dari PP ini adalah berlaku surutnya PP ini mulai Januari

2006. Padahal, PP ini baru ditetapkan pada tanggal 14 November 2006

atau satu bulan sebelum tahun anggaran 2006 berakhir. Berdasarkan

analisis FITRA, PP ini akan membebani keuangan daerah dan melanggarperaturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Masalah ini menjadi

pemicu lahirnya gerakan penolakan terhadap PP yang terdiri dari berbagai

LSM di seluruh Indonesia yang tergabung dalam Koalisi Nasional Tolak PP

No. 37 Tahun 2006.

METODOLOGI

Mempersiapkan Amunisi Melalui Analisis Komprehensif

Sekretariat Nasional (Seknas) FITRA meyakini keberhasilan advokasi

ditentukan oleh analisis masalah dan validitas data. Oleh karena itu,

Seknas FITRA melakukan analisis awal sebagai bahan advokasi yang

akan digunakan secara komprehensif. Berikut adalah ringkasan analisis

dari tiga sudut pandang; implikasi kebijakan, kepatuhan, dan konlik

perundang-undangan.

Analisis Implikasi Pemberlakuan PP terhadap Keuangan Daerah

Seknas FITRA melakukan analisis simulasi pemberlakuan PP ini terhadap

beban keuangan yang harus dikeluarkan oleh Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah (APBD) seluruh daerah. Dengan rata-rata 35 (tiga puluh

lima) orang anggota DPRD per daerah, total 434 (empat ratus tiga puluh

empat) kabupaten/kota di seluruh Indonesia membutuhkan anggaran TKI

dan biaya operasional Rp 1,4 triliun per tahun di luar biaya Sekretariat


19/170



DPRD. Di awal 2007, anggota DPRD akan mendapatkan rapel TKI tahun

2006 sebesar Rp 75,6 juta/orang untuk anggota DPRD kabupaten/

kota dan Rp 108 juta/orang untuk anggota DPRD provinsi. Sementara

itu, Ketua dan Wakil Ketua DPRD mendapatkan tambahan tunjangan

operasional Rp 226 juta/orang untuk ketua DPRD kabupaten/kota dan

Rp 156,24 juta/orang untuk Wakil Ketua. Demikian halnya dengan DPRD

provinsi, masing-masing memperoleh rapelan sebesar Rp 324 juta/orang

untuk Ketua dan Rp 223,2 juta/orang untuk Wakil Ketua.

Tabel 1.1. Perkiraan Take Home PayDPRD Provinsi Menurut PP No.37 Tahun 2005 dan PP No. 37 Tahun 2006 (dalam Rupiah)

Jenis

Penghasilan

Menurut PP No. 37 Tahun 2005 Menurut PP No. 37 Tahun 2006

KetuaWakil

ketuaAnggota Ketua

Wakil

KetuaAnggota

Uang

Representasi3.000.000 2.400.000 2.250.000 3.000.000 2.400.000 2.250.000

Uang Paket 300.000 240.000 225.000 300.000 240.000 225.000

Tunjangan

Beras95.200 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200

TunjanganIsteri/Suami

300.000 240.000 225.000 300.000 240.000 225.000

Tunjangan

Anak120.000 96.000 45.000 120.000 96.000 45.000

Tunjangan

Anggota

Komisi

- - 130.500 - - 130.500

Tunjangan

Anggota

Panitia

Musyawarah

326.250 217.500 130.500 326.250 217.500 130.500

HonorariumPanitia

Anggaran

(Panggar)

326.250 217.500 130.500 326.250 217.500 130.500

Honorarium

Badan

Kehormatan

(BK)

- - 130.500 - - 130.500

Tunjangan

Jabatan4.350.000 3.480.000 3.262.500 4.350.000 3.480.000 3.262.500

Tunjangan

Komunikasi

- - - 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Dana

Operasional- - - 18.000.000 9.600.000 -


20/170


Tiada Kata Cukup?

Jumlah 8.817.700 6.986.200 6.624.700 35.817.700 25.586.200 15.624.700

Jumlah Kenaikan 27.000.000 18.600.000 9.000.000

Persentase Kenaikan 306 266 136

Sumber : Seknas FITRA,2007

* Asumsi : Setiap anggota DPRD Provinsi sebagai anggota Komisi, Panitia

Musyawarah, Panggar, dan BK.

Tabel 1.2. Penghasilan Tambahan Anggota DPRD menurut PP No. 37

Tahun 2006 (dalam Rupiah)

Penghasilan Tambahan Ketua Wakil Ketua AnggotaA. Untuk DPRD di 434 kabupaten / kota

Tunjangan Komunikasi 6.300.000 6.300.000 6.300.000

Dana Operasional 12.600.000 6.720.000 0

Total per bulan 18.900.000 13.020.000 6.300.000

Total Rapelan 2006

(Jan-Des)226.800.000 156.240.000 75.600.000

Total Rapelan

per kabupaten/ kota2.958.480.000

Total Rapelan 2006

untuk Ketua,Wakil Ketua,

dan Anggota pada 434

kabupaten/ kota

98.431.200.000 135.616.320.000 1.049.932.800.000

Total Keseluruhan

Rapelan 2006 untuk 434

kabupaten/ kota

1.283.980.320.000

B. Untuk DPRD di 33 Provinsi

Tunjangan Komunikasi 9.000.000 9.000.000 9.000.000

Dana Operasional 18.000.000 9.600.000 0Total per bulan 27.000.000 18.600.000 9.000.000

Rapelan 2006 (Jan-Des) 324.000.000 223.200.000 108.000.000

Total Rapelan Untuk 33

Provinsi

Total penyerapan rapelan

2006 untuk Ketua,Wakil

Ketua, dan Anggota

10.692.000.000 22.096.800.000 146.124.000.000

Total Keseluruhan

Rapelan 2006 untuk 33

Provinsi

178.912.800.000

TOTAL A + B

1.462.893.120.000 (satu triliun empat ratus enam puluh

dua miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus

dua puluh ribu Rupiah)

Sumber : Seknas FITRA,2007


21/170



Analisis Implikasi PP terhadap Alokasi Belanja Pelayanan Publik

Seknas FITRA juga menganalisis pemberlakuan PP pada daerah-daerahyang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil dan kemampuan

iskal terbatas, serta implikasinya dengan alokasi belanja pelayanan

publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penambahan penghasilan

DPRD berupa tunjangan komunikasi intensif sebanyak 3 kali uang

representasi dan dana operasional sebesar 6 kali uang representasi yang

dibayarkan mulai Januari 2006, akan semakin membebani APBD. Daerah-

daerah dengan PAD kecil akan dipaksa mengalokasikan anggaran untuk

penghasilan DPRD dan menepikan pemenuhan pelayanan bagi warganya.

Di Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara, misalnya, PAD sebesar Rp 6

miliar habis dialokasikan untuk belanja DPRD-nya sebesar Rp 6 miliar, di

luar belanja Sekretariat DPRD. PAD daerah-daerah miskin seperti Provinsi

Nusa Tenggara Timur (NTT) kemungkinan besar tidak akan cukup untuk

memikul belanja itu. Akibatnya, belanja pemenuhan hak-hak dasar seperti

pendidikan dan kesehatan akan diabaikan atau mendapatkan prioritasyang lebih rendah. Di lima kabupaten lain yang dianalisis, belanja itu

menghabiskan 30% PAD.


22/170


Tiada Kata Cukup?

Tabel 1.3. Persentase Penyerapan Gaji Tambahan (GT) DPRD

terhadap Alokasi Belanja Langsung Pelayanan Dasar APBD Tahun

2006 di 6 Kabupaten/kota

No Daerah

PAD

(dalam

Rupiah)

GT

DPRD

(PP

No. 37

Tahun

2006)

dalam

Rupiah

% GT

DPRD

terha-

dap

PAD

% GT DPRD Terhadap Belanja Langsung

Pelayanan Dasar

Belanja

Langsung

Pendidikan

(BLP)

dalam

Rupiah

% GT

DPRD

terha-

dap

BLP

Belanja

Langsung

Kese-

hatan

(BLK)dalam

Rupiah

% GT

DPRD

terha-

dap

BLK

1Kab.

Malang51.650.690.000 2.958.480.000 6 19.080.196.000 16 16.712.533.000 18

2Kab.

Gresik85.069.890.031 2.958.480.000 4 21.211.643.100 14 25.333.460.140 12

3Kab.

Lamongan32.744.377.250 2.958.480.000 9 20.911.312.500 14 15.072.217.500 20

4 Kab. Bima 19.467.971.714 2.958.480.000 15 19.544.763.190 15 16.156.882.825 18

5Kab.

Sumbawa 21.056.994.000 2.958.480.000 14 23.798.351.069 12 18.405.529.114 16

6Kab.

Polmas

9.824.194.400

2.958.480.000 30 17.138.371.500 17 26.830.702.210 11

Sumber : Seknas FITRA

Analisis Pertentangan Peraturan Perundang-undangan.

Isi PP ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di berbagai

daerah tentang pengelolaan anggaran. Tunjangan komunikasi intensif

dan dana operasional per Januari 2006 tidak dapat dibenarkan untuk

dibayarkan melalui APBD Perubahan 2006 karena tidak sesuai dengan

amanat Pasal 183 Ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah dan Pasal 80 Ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Pusat-Daerah. Pasal-pasal itu menyatakan perubahan APBD

ditetapkan paling lambat 3 bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau

paling lambat 31 September. Padahal PP ini baru ditetapkan pada tanggal

14 November 2006. Selain itu, APBD 2007 juga tidak bisa mengalokasikantunjangan ini untuk dibayarkan mulai Januari 2006 karena bertentangan


23/170



dengan Pasal 4 UU No. 17 Tahun 2003; Pasal 179 UU No. 32 Tahun 2004;

Pasal 68 UU No. 33 Tahun 2004; Pasal 11 UU No. 1 Tahun 2004. Tahun

anggaran dalam APBD adalah 1 tahun anggaran mulai 1 Januari sampai

dengan 31 Desember. Ini berarti APBD 2007 tidak bisa mengalokasikan

pembayaran tunjangan komunikasi dan dana operasional tahun 2006.

Menyusul terbitnya PP ini, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) melalui

Surat Edaran (SE) No. 188.31/1121/BAKD tanggal 20 November 2006

tentang Penyampaian Salinan PP No. 37 Tahun 2006 secara terbuka

menganjurkan terjadinya pelanggaran UU. SE tersebut menyatakanbahwa daerah yang telah melakukan perubahan APBD namun belum

mengalokasikan tunjangan komunikasi insentif dan dana operasional

dapat membayarkan dana itu kepada anggota DPRD, sepanjang dananya

tersedia dalam kas daerah. Padahal, Pasal 192 Ayat (3) dan (4) UU No. 32

Tahun 2004 menyatakan;

Pengeluaran tidak dapat dibebankan pada anggaran

belanja daerah jika untuk pengeluaran tersebut tidak

tersedia atau tidak cukup tersedia dalam APBD.

dan

Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, pimpinan DPRD, dan

pejabat daerah lainnya, dilarang melakukan pengeluaran

atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan lain dari

yang telah ditetapkan dalam APBD.

Dan Pasal 3 Ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 2004 menyatakan:Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi

Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan

pengeluaran daerah

dan

Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat

pengeluaran atas beban APBN/APBD jika anggaran untuk

membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak

cukup tersedia.


24/170


Tiada Kata Cukup?

Menggalang Koalisi

Berdasarkan hasil analisis, FITRA mengundang LSM lain yang peduli isuanggaran dan anti korupsi untuk membahas persoalan PP No. 37 Tahun

2006. Dalam pertemuan ini, Koalisi Nasional Tolak PP No. 37 Tahun

2006 sepakat untuk segera melakukan konferensi pers bersama dan

menggalang Koalisi LSM yang lebih luas. Koalisi menyepakati Seknas

FITRA sebagai sekretariat untuk mengorganisasikan advokasi. Seknas

FITRA menyebarluaskan hasil analisis dan tawaran untuk bergabung

dalam koalisi melalui mailing list.

Selain dari anggota FITRA di berbagai daerah, dukungan datang dari

sejumlah LSM yang bidang kerjanya tidak secara langsung berhubungan

dengan isu ini. Beberapa di antara LSM itu bergerak di wilayah isu

lingkungan hidup dan hak-hak perempuan. Secara keseluruhan, tidak

kurang dari 45 lembaga melakukan aksi bersama.

Aksi BersamaTekanan yang dilakukan bersama Koalisi Nasional untuk menolak

pemberlakuan PP No. 37 Tahun 2006 ini dilakukan di tingkat nasional dan

daerah. Aksi-aksi yang dilakukan mendapat respons positif dari media.

Konferensi Pers

Untuk menggalang opini dan dukungan publik, konferensi pers dilakukan

bukan hanya pada awal advokasi. Langkah ini juga diulang ketika Koalisi

Nasional merespons sikap pengambil kebijakan terutama Presiden

dan Departemen Dalam Negeri serta Asosiasi DPRD. Setiap kali aksi

demonstrasi maupun aksi simpatik dilakukan, konferensi pers juga

diselenggarakan. Media massa cetak dan elektronik memberikan respons

yang luas terhadap konferensi pers yang dilakukan Koalisi Nasional.

Anggota Koalisi Nasional, termasuk Seknas FITRA, kerap dimintai

komentar oleh media massa dan diundang untuk tampil dalam unjukwicara di televisi membahas persoalan ini.


25/170



Penulisan Artikel

Penulisan artikel dilakukan untuk menyebarkan opini secara utuhmengenai sikap Koalisi Nasional. Di media nasional, artikel anggota

Koalisi Nasional yang dimuat di antaranya di Harian Kompas dengan judul

Menggali Kuburan Parlemen Daerah dan di Harian Seputar Indonesia

dengan judul Menanti Ke(Tidak)tegasan SBY.

Penggalangan Dukungan Tokoh Lintas Agama

Untuk menguatkan upaya advokasi, Koalisi Nasional menggalangdukungan dari tokoh keagamaan. Tokoh-tokoh yang dihubungi antara lain

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) K.H Ahmad Bagja,

sebagai representasi organisasi massa Islam dan Romo Benny Susetyo

dari kalangan Katolik. Pertemuan Koalisi Nasional dengan tokoh agama

ini juga disertai jumpa pers dan mendapatkan liputan media.

Aksi Simpatik Penggalangan Tanda Tangan

Guna mendapat dukungan secara luas dari publik atas advokasi ini, Koalisi

Nasional melakukan penggalangan tanda tangan dari masyarakat secara

luas. Penggalangan tanda tangan dilakukan di tempat-tempat publik pada

hari-hari libur, terutama hari Minggu, di Kawasan Senayan. Tanda tangan

bukti dukungan terhadap upaya Koalisi Nasional ini dibubuhkan pada

kain spanduk sepanjang 50 meter yang kemudian digunakan pada saat

demonstrasi.

Aksi Demonstrasi

Aksi demonstrasi tidak hanya dilakukan di Jakarta sebagai Ibu Kota

namun juga di berbagai daerah dengan tuntutan yang sama, yakni

menolak pemberlakuan PP No. 37 Tahun 2006. Di Jakarta, aksi dilakukan

ke Istana Negara, Departemen Dalam Negeri, dan Mahkamah Agung. Aksi

diikuti oleh elemen Koalisi Nasional dan beberapa simpatisan dari elemen

mahasiswa.


26/170


Tiada Kata Cukup?

Somasi Kepada Presiden

Sebagai pihak yang menandatangani PP No. 37 Tahun 2006, Presidenmenjadi target advokasi. Pada tanggal 12 Januari 2007 Koalisi

Nasional melayangkan Somasi kepada Presiden Republik Indonesia

untuk membatalkan atau mencabut PP No. 37 Tahun 2006. Sebelum

menandatangani PP, Presiden seharusnya melihat implikasi pemberlakuan

PP ini. Aksi-aksi dan somasi yang dilakukan Koalisi Nasional mendapatkan

respons dari Presiden. Presiden segera menggelar rapat Kabinet terbatas

yang melibatkan Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, dan

Menteri Keuangan serta membentuk Tim untuk melakukan kajian

terhadap PP ini.

Uji Materi

Uji materi menjadi langkah terakhir yang ditempuh oleh Koalisi Nasional.

Dari awal, Koalisi Nasional menempuh jalur advokasi non-litigasi dan

menghindari litigasi. Advokasi litigasi memakan proses yang panjang

dan tertutup pada tahap uji materi ke Mahkamah Agung. Pendaftaran uji

materi ke Mahkamah Agung (MA) terhadap PP pengganti PP No. 37 Tahun

2006 yakni PP No. 21 Tahun 2007 sebagai perubahan keempat dilakukan

pada 18 Juni 2007. Pendaftaran berkas itu dicatat dengan nomor register

perkara 11 P/HUM/2007 tanggal 4 Juli 2007. Advokasi litigasi ini

sebenarnya merupakan langkah untuk memperkuat tekanan advokasi

non-litigasi agar DPRD mau mengembalikan Tunjangan Komunikasi yang

terlanjur dikucurkan oleh daerah. Untuk mendaftarkan perkara, masing-masing anggota Koalisi Nasional memberikan kontribusi dana.

CAPAIAN

Lahirnya gerakan yang dipelopori Koalisi Nasional Tolak PP No. 37 Tahun

2006 turut membangun kesadaran publik terhadap penggunaan anggaranyang bertanggung jawab. Untuk internal koalisi, Koalisi Nasional berhasil

menyatukan berbagai gerakan dan bahkan memberikan kontribusi dana


27/170



dan sumber daya untuk melakukan advokasi bersama tanpa dibiayai oleh

lembaga penyandang dana.

PP No. 37 Tahun 2006 pada akhirnya direvisi menjadi PP No. 21 Tahun

2007 yang merupakan perubahan keempat mengenai Kedudukan

Keuangan dan Protokoler DPRD. Somasi dan aksi-aksi yang dilakukan

Koalisi Nasional direspons Presiden dengan menggelar Rapat Kabinet

terbatas yang melibatkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Hukum dan

HAM, serta Menteri Keuangan. Semula rapat ini hanya menghasilkan

himbauan kepada DPRD untuk tidak mengambil tambahan penghasilan.Namun, akhirnya Presiden membentuk tim untuk melakukan kajian

terhadap PP ini.

Pada tanggal 16 Maret tahun 2007, Presiden menandatangani perubahan

keempat PP Kedudukan Keuangan dan Protokoler DPRD. PP perubahan ini

menganulir pemberian tunjangan komunikasi dan dana operasional yang

berlaku surut serta menetapkan pengkategorian pemberian tunjangan

berdasarkan kemampuan keuangan daerah. Lebih dari itu, anggota DPRD

juga diwajibkan mengembalikan tunjangan komunikasi intensif dan dana

operasional yang sudah diterima. Pengembalian itu dilakukan melalui

pemotongan gaji bulanan atau dengan cara mengangsur sampai dengan

satu bulan sebelum berakhirnya masa jabatan DPRD.

Gerakan ini akhirnya mampu menyelamatkan uang negara sekitar Rp

1,4 triliun dari kemungkinan pemborosan yang disebabkan oleh PP

No. 37 Tahun 2006. Selain itu, terjadi pergantian pejabat di lingkunganDepartemen Dalam Negeri, yakni Dirjen Bina Adminsitrasi Keuangan

Daerah dan Direktur Keuangan Daerah yang bertanggung jawab atas

pengaturan pengelolaan keuangan daerah dan lahirnya PP No. 37 Tahun

2006.


28/170


Tiada Kata Cukup?

Tabel 1.4. PP No. 37 Tahun 2006 vs PP No. 21 Tahun 2007

PP No. 37 Tahun 2006 PP No. 21 Tahun 2007

Besaran Tunjangan

Komunikasi 3 kali Uang

Representasi

Tunjangan Komunikasi disesuaikan

Kemampuan Keuangan Daerah

(KKD):

KKD Tinggi : 3 kali Representasi

KKD Sedang : 2 kali Representasi

KKD Rendah : 1 kali Representasi

Besaran Penunjang

Operasional Pimpinan 6 kaliUang Representasi

Disesuaikan kemampuan keuangan

daerah; Tinggi, Sedang dan Rendah

Berlaku surut mulai Januari

2006

Tidak berlaku surut, dan anggota

DPRD harus mengembalikan

tunjangan yang terlanjur diterima

paling lambat sebelum berakhir

masa jabatan.

TANTANGAN

Selain mendapat dukungan, gerakan Koalisi Nasional Tolak PP No. 37

Tahun 2006 juga mendapat tantangan dari beberapa pihak. Departemen

Dalam Negeri dan Asosiasi DPRD adalah pihak yang paling resisten.

Asosiasi DPRD bahkan mendatangkan para anggota DPRD dari seluruh

Indonesia untuk melakukan aksi ke DPR untuk melakukan dengar

pendapat dengan Ketua DPR. Aksi ini tidak direspons secara memadai

oleh DPR. Pimpinan DPR dan partai-partai politik tampaknya tidak berani

menentang gelombang protes masyarakat.


29/170



Di tataran internal, Koalisi Nasional juga menghadapi sikap anggota yang

selalu ingin tampil di publik melalui media. Namun koalisi membangun

kesepakatan internal untuk tidak menunjuk koordinator dan juru bicara

koalisi. Setiap anggota Koalisi Nasional dipersilakan untuk berbicara di

media sepanjang sesuai dengan garis advokasi yang dilakukan oleh Koalisi

Nasional.

Advokasi yang dilakukan oleh Koalisi Nasional bisa dikatakan belum

sepenuhnya berhasil. Faktanya, PP No. 37 Tahun 2006 tidak dicabut dan

hanya diubah pasal-pasalnya. Pemerintah mengambil jalan tengah denganmelakukan perubahan keempat terhadap PP yang mengatur keuangan

DPRD ini. Tunjangan komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan

pada akhirnya tetap diberikan sebagai tambahan penghasilan DPRD.

Hanya saja besaran komunikasi intensif dan dana operasional pimpinan

disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan tidak lagi berlaku

surut. PP hasil perubahan ini juga tidak tegas mengharuskan anggota DPRD

mengembalikan tunjangan yang telah diterimanya sesegera mungkin

dengan batas waktu sampai dengan berakhirnya masa jabatan mereka.

Padahal, jika alokasi tunjangan yang diberikan segera dikembalikan, dana

tersebut dapat dipergunakan untuk belanja yang lebih bermanfaat bagi

publik.

Oleh karena itu, Koalisi Nasional mengakhiri aksinya dengan tetap

mendaftarkan uji materi terhadap PP No. 21 Tahun 2007 ke Mahkamah

Agung yang berakhir dengan penolakan MA pada Bulan Februari 2010.Berdasarkan analisis Seknas FITRA terhadap laporan hasil pemeriksaan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tahun 2008, masih terdapat 158

daerah dengan total Rp 213 miliar yang belum mengembalikan tunjangan

yang terlanjur diberikan ini.


30/170


Tiada Kata Cukup?

PELAJARAN

Munculnya kasus PP No. 37 Tahun 2006 merupakan ekses dari penerapan

otonomi daerah khususnya pengaturan keuangan DPRD yang belum

memiliki desain komprehensif. Perubahan terus-menerus terhadap

Peraturan Pemerintah yang mengatur Keuangan DPRD menunjukan

tidak adanya desain peraturan yang komprehensif. Pemerintah juga

harus belajar bahwa menyamaratakan peraturan dan perlakuan atas 434

Kabupaten/Kota yang memiliki keragaman dan kesenjangan adalah tidak

mungkin.

Dari dalam Koalisi Nasional dipetik pelajaran bahwa dalam membangun

koalisi yang solid penting untuk mencegah dominasi peran dalam koalisi.

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembagian peran dan tidak

mengklaim hasil yang diraih sebagai hasil satu anggota koalisi. Tanpa

koordinator, Koalisi Nasional dapat berjalan dan menggalang dukungan

besar dari anggotanya.

Advokasi juga memerlukan pengaturan stamina dan ritme pembentukan

opini serta penentuan saat yang tepat untuk melakukan aksi. Lahirnya

gerakan Koalisi Nasional Tolak PP No. 37 Tahun 2006 tidak terlepas dari

isu yang sangat jelas dan menyangkut kepentingan orang banyak. Isu lain

seputar anggaran seperti kebijakan alokasi pendidikan dan kesehatan

saat ini belum mampu meraih dukungan yang luas.


31/170




32/170


33/170

RINGKASAN

Setidaknya hingga tahun 2009, kebutuhan biaya operasional sekolah di

Kota Malang hanya mengandalkan alokasi dari pemerintah pusat. Anggaran

Kota Malang, dengan alasan keterbatasan, belum mengalokasikan

anggaran untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Melihat

kondisi tersebut, Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Malang

dan Aliansi BOSDA berhasil mendorong adanya BOSDA di Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang Tahun 2010 sebesar

Rp 9.944.700.000,00 untuk SD dan SMP. Selain BOSDA, PATTIRO Malang

dan Aliansi BOSDA juga berhasil mendorong peningkatan belanja publik

pada Dinas Pendidikan di APBD Kota Malang Tahun 2010 hingga mendekati

angka 10% total APBD (sesuai Perda Kota Malang No. 13 Tahun 2009).

Anggaran belanja publik Dinas Pendidikan yang direncanakan hanya

sebesar Rp 51 miliar berubah menjadi Rp 79 miliar. Selain itu, mulai tahun

anggaran 2010 Dinas Pendidikan Kota Malang mengalokasian anggaranuntuk pembinaan komite sekolah dan pengembangan Dewan Pendidikan

Kota Malang (DPKM). Dua elemen penting dalam penyelenggaraan

pendidikan itu masing-masing mendapatkan Rp 100 juta.

oleh:

Fitria Muslih dan Asiswanto Darsono

Meraih Hak atas PendidikanMelalui BOSDA

Pengalaman Advokasi Anggaran Pendidikan

di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur


34/170


Meraih Hak atas Pendidikan Melalui BOSDA

PROFIL LEMBAGA

Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Malang didirikan

pada tahun 2000 dengan dukungan PATTIRO Jakarta melalui program

penelitian dan advokasi pemberdayaan partisipasi masyarakat. PATTIRO

Malang hadir sebagai lembaga independen yang mendorong terwujudnya

tata pemerintahan yang baik melalui penciptaan masyarakat kritis dan

penguatan partisipasi warga.

PATTIRO Malang memiliki visi mewujudkan masyarakat yang menyadari

hak dan kewajiban bernegara menuju tatanan yang berkeadilan. Dengan

visi itu, PATTIRO Malang mengemban misi: 1) Melakukan pendidikan

kritis, penguatan dan pendampingan kepada masyarakat warga; 2)

Menyediakan berbagai perangkat lunak dan informasi untuk penguatan

masyarakat warga; 3) Melakukan penelitian-penelitian yang berkaitan

dengan kebijakan publik dan pelayanan dasar bagi masyarakat di Kota

Malang; 4) Melakukan kajian dan pengembangan model-model tata

pemerintahan Kota Malang yang partisipatif dan akuntabel; 5) Mendorong

munculnya kebijakan nasional yang memberikan iklim bagi pelibatan

aktif masyarakat dalam tata pemerintahan Kota Malang.

Dengan dukungan PATTIRO Jakarta dan lembaga lainnya, PATTIRO

Malang berhasil melaksanakan berbagai program, yaitu: 1) Penguatan

partisipasi masyarakat warga dalam proses-proses pembuatan

kebijakan publik daerah; 2) Peningkatan partisipasi perempuan KotaMalang dalam kebijakan publik berperspektif gender; 3) Penelitian

tentang inisiasi mekanisme komplain yang berperspektif gender; 4)

Penelitian tentang model legislasi daerah yang partisipatif; 5) Menakar

keberpihakan kandidat Bupati Blitar yang memihak kepada rakyat; 6)

Program penguatan inisiatif penyusunan RAPBS (Rencana Anggaran

Pendapatan dan Belanja Sekolah) dalam peningkatan kualitas pelayanan

dasar pendidikan bagi warga miskin; 7) Lokakarya penyusunan draft

Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pelayanan Publik Kota Malang;


35/170


Pengalaman Advokasi Anggaran Pendidikan di Kota Malang, Provinsi Jawa Timur

8) Pengembangan mekanisme komplain terhadap pelayanan publik

berbasis partisipasi publik di daerah; 9) Program advokasi APBD sektor

ekonomi lokal di Kabupaten Malang; 10) Program Dewan Anggaran Kota/

Daerah di Kota Blitar; serta 11) Program asistensi pembentukan Lembaga

Penyelenggaran Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

ANALISIS SITUASI

Seperti daerah-daerah lain, Pemerintah Kota Malang memberi prioritas

yang tinggi pada pembangunan isik dan hiburan, seperti mal, gedung

olah raga, dan stadion sepak bola. Peningkatan kualitas pendidikan tidak

mendapatkan perlakuan anggaran sebagaimana pembangunan isik dan

hiburan itu. Belanja publik dalam APBD Kota Malang Tahun 2010 belum

sesuai Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2009 yang menyatakan besaran

belanja publik pendidikan sekurang-kurangnya 10% total APBD.

Isu ini meluas setelah Tim PATTIRO Malang melakukan pengkajian

kebutuhan ke sekolah-sekolah (terutama SMP) yang dimulai pada

Februari 2009. Semua sekolah yang dikunjungi mengatakan bahwa

BOS dari Pemerintah Pusat sangat kurang untuk bisa memenuhi biaya

operasional sekolah standar, sementara di sisi lain, Pemerintah gencar

mengkampanyekan pendidikan gratis. Kurangnya dana operasional

dapat menghambat terwujudnya pengelolaan sekolah yang akuntabel,

transparan, partisipatif, dan pro rakyat miskin.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil pengkajian kebutuhan dan beberapa

kali diskusi terfokus dengan para pemangku kepentingan (Kepala

Sekolah, Komite Sekolah, orang tua siswa, Dinas Pendidikan, LSM, dan

akademisi), muncul tuntutan adanya alokasi anggaran dari APBD Kota

Malang untuk membantu biaya operasional pendidikan. Biaya operasional

tersebut kemudian disebut dengan BOSDA, dengan tujuan untuk menutup

kekurangan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari Pemerintah Pusat.


36/170



Jumlah dana BOS dari pemerintah pusat ditetapkan berdasarkan jumlah

siswa di masing-masing kabupaten/kota yang berdasarkan data dari

masing-masing sekolah tingkat SD dan SMP. Jumlah dana BOS per siswa SD/

MI sekitar Rp 33.300,00 per bulan, dan BOS per siswa SMP Rp 47.900,00

per bulan. Perhitungan Tim Aliansi BOSDA yang dibantu beberapa pakar

dari DBE USAID menghasilkan angka kebutuhan ideal dengan metode

perhitungan Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebagaimana

dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1. Penghitungan BOSDA Kota Malang(dalam Rupiah)

Jenjang

sekolah

Jumlah

Siswa

(orang)

BOSPBOS

Pusat

Kekurangan

biaya

operasional

sekolah

Kebutuhan

BOSDA/

bulan

Kebutuhan

BOSDA/

tahun

SD/MI 85.638 52.548,96 33.333,33 19.215,63 1. 645.588.121,94 19.747.057.463, 28

SMP/

MTs39.547 136.197,97 47.916,67 88.281,30 3. 491.260.571,10 41.895.126.853, 20

TOTAL DANA 5. 136.848.693,04 61.642.184.316, 48

Sumber : Hasil kajian Aliansi BOSDA

Tabel tersebut menunjukkan bahwa besaran kebutuhan BOSP per siswa

SD/MI mencapai Rp 52.500,00 per bulan dan kebutuhan BOSP per siswa

SMP/MTs mencapai Rp 136.200,00 per bulan. Dengan demikian, jika

mengacu pada anggaran BOS yang disediakan Pemerintah Pusat yang

hanya Rp 33.300,00 per siswa SD/MI per bulan dan Rp 47.900,00 per

siswa SMP/MTs per bulan, maka anggaran BOSP mengalami deisit Rp

19.200,00 untuk siswa SD/MI dan Rp 88.300,00 untuk siswa SMP/MTs.

Jika dikalikan dengan total jumlah siswa SD/MI di Kota Malang yang

mencapai 85.638 orang dan total jumlah siswa SMP/MTs yang mencapai

39.547 orang, maka deisit BOSP yang akan dibebankan pada APBD

mencapai Rp 61.642.184.316,00 per tahun.

Advokasi BOSDA

Ketika Tim PATTIRO Malang melakukan kajian kebutuhan ke sekolah-sekolah (SMP) yang dimulai sejak Bulan Februari 2009, semula tim


37/170



hanya berbagi gagasan dan menggali informasi tentang praktik-praktik

akuntabilitas di sekolah. Akan tetapi, hal ini berkembang pada ekslorasi

masalah pendanaan sekolah di mana hampir semua sekolah yang

dikunjungi mengatakan bahwa BOS dari Pemerintah Pusat sangat kurang

untuk bisa memenuhi biaya operasional sekolah standar, sedangkan di sisi

lain, pemerintah gencarmengkampanyekan pendidikan gratis. Kurangnya

dana operasional (standar) berpotensi menghambat terwujudnya

pengelolaan sekolah yang akuntabel, transparan, partisipatif, dan pro-

poor.

Tuntutan perlunya BOSDA menguat dalam setiap kegiatan diskusi

(FGD) yang diselenggarakan PATTIRO. Diskusi mencakup beberapa

tahap meliputi FGD I yang melibatkan para Komite Sekolah, FGD II yang

melibatkan para Kepala Sekolah, dan FGD III yang melibatkan perwakilan

orang tua siswa. Proses ini dilanjutkan dengan FGD IV, sekitar Bulan Mei

2009, yang melibatkan multipihak (Kepala Sekolah, Komite Sekolah,

orang tua siswa, Dinas Pendidikan, LSM, dan akademisi) dan menambah

kebulatan tekad untuk bersama-sama mendorong BOSDA.

Pasca FGD multipihak, Tim PATTIRO Malang mulai menjalin komunikasi

media, sehingga isu BOSDA menggelinding bak bola salju. Selain itu, tim

melakukan pendekatan-pendekatan pada semua elemen pendidikan,

antara lain Dinas Pendidikan Kota Malang, Dewan Pendidikan Kota

Malang (DPKM), Forum Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), Musyawarah

Kerja Kepala Sekolah (MKKS), tokoh pendidikan, dan LSM.

Kemudian Tim PATTIRO Malang melanjutkan roadshow ke elemen

pendidikan lain, DPKM, para komite sekolah maupun FKKS, para kepala

sekolah maupun MKKS serta beberapa tokoh pendidikan dan LSM. Salah

satu tokoh pendidikan yang didekati Tim PATTIRO Malang adalah Bapak

Kamilun Muhtadin, mantan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang,

yang masih cukup mendapatkan respek dari segenap elemen pendidikan

di Malang Raya (Kota Batu, Kota Malang, Kabupaten Malang). Dengan

para pemangku kepentingan ini, PATTIRO Malang sudah menemukan


38/170



kesamaan persepsi bahwa BOSDA merupakan kebutuhan mendasar

yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah. Namun demikian, melihat

kondisi yang ada, beberapa pihak merasa pesimis pemerintah daerah

dapat mewujudkan harapan tersebut.

Pesimisme ini akhirnya mendorong Tim PATTIRO Malang mengambil jalan

alternatif untuk bergerak di luar eksekutif. Hal inilah yang menimbulkan

semangat baru untuk terus mendorong terwujudnya BOSDA Kota Malang.

Setelah melalui kajian sederhana, dihasilkan kesimpulan bahwa peluang

untuk mendorong BOSDA masih terbuka lebar yaitu melalui legislatifyang separuh lebih anggotanya merupakan anggota baru, dengan harapan

idealisme mereka dapat diaplikasikan pada semangat untuk mendorong

dan memperjuangkan program-program yang pro rakyat.

Dalam rentang Bulan Mei sampai dengan Oktober 2009, PATTIRO Malang

secara terus-menerus menjaga liputan isu BOSDA di media. Di waktu yang

relatif bersamaan, PATTIRO Malang melakukan pendekatan ke anggota

DPRD potensial yang terpilih pada periode 2009-2014 secara personal,

baik di rumah maupun di kantor, terutama kepada mereka yang diprediksi

menduduki jabatan pimpinan DPRD (antara lain Ahmadi dari Fraksi

PKS, Arif Darmawan dari Fraksi Demokrat, H. Abdurrahman dari PKB,

dan Priyatmoko dari PDIP). Setelah anggota DPRD dilantik tapi struktur

kelengkapan DPRD belum terbentuk, PATTIRO Malang melakukan

pendekatan ke semua fraksi DPRD Kota Malang.

Di samping itu, PATTIRO Malang berupaya memfasilitasi pembentukan

jaringan organisasi pengusung BOSDA dari berbagai kalangan yang ada

di Kota Malang, seperti Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM), Forum

Komunikasi Komite Sekolah (FKKS), Musyawarah Kerja Kepala Sekolah

(MKKS), LSM, Lembaga Pendidikan Maarif NU, Majelis Dikdasmen

Muhammadiyah, akademisi, dan tokoh masyarakat. Jaringan ini kemudian

mendeklarasikan diri dengan nama Aliansi BOSDA.


39/170



Upaya lain yang dilakukan, PATTIRO Malang menjalin komunikasi

dengan media yang diharapkan mempunyai pengaruh sangat signiikan

untuk menjadikan isu BOSDA sebagai bahan diskusi terbuka. Elemen

Aliansi BOSDA secara bergantian berkomentar (saling menanggapi) di

media tentang pentingnya BOSDA. Selain dalam bentuk berita, beberapa

artikel tentang BOSDA ditulis untuk memperkuat opini publik. Hingga

pertengahan perjalanan, pihak eksekutif belum menunjukkan itikad

dan komitmen atas pentingnya BOSDA. Hal ini membuat Tim PATTIRO

Malang dan Aliansi BOSDA harus bekerja lebih keras dan mengambil

langkah strategis untuk menguatkan advokasi BOSDA. Lobi-lobi denganpengambil kebijakan di eksekutif dan dengar pendapat dengan anggota

legislatif diupayakan lebih kencang. Respon positif mulai muncul dari

anggota legislatif; di beberapa forum formal dan informal mereka mulai

menyuarakan pentingnya BOSDA.

Seiring berjalannya waktu, melalui proses panjang dan berliku,

akhirnya upaya advokasi berhasil mendorong adanya anggaran Bantuan

Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) pada APBD Kota Malang Tahun

2010 sebesar Rp 9.944.700.000,00. Anggaran ini dialokasikan bagi

seluruh SD dan SMP yang ada di Kota Malang. Selain BOSDA, PATTIRO

Malang dan Aliansi BOSDA juga berhasil mendorong adanya peningkatan

belanja publik pada Dinas Pendidikan Kota Malang hingga mendekati

angka 10% total APBD. Dengan adanya perubahan kebijakan tersebut,

total anggaran belanja publik Dinas Pendidikan Kota Malang yang pada

awalnya direncanakan hanya sebesar Rp 51 miliar berubah menjadiRp 79 miliar. Selain itu, mulai tahun anggaran 2010 Dinas Pendidikan

Kota Malang mengalokasian anggaran untuk pembinaan komite sekolah

dan pengembangan Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM). Dua

elemen penting dalam penyelenggaraan pendidikan itu masing-masing

mendapatkan Rp 100 juta.


40/170



Hasil tersebut tentu saja belum sesuai dengan harapan yang diinginkan

oleh PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA. Namun demikian PATTIRO

Malang dan Aliansi BOSDA menganggap apresiasi eksekutif dan legislatif

terhadap isu BOSDA tersebut merupakan langkah awal yang baik bagi

terciptanya pendidikan yang berkualitas dan terjangkau masyarakat,

serta demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

METODOLOGI

Satu hal yang penting dari proses advokasi yang efektif adalah adanya

target yang teridentiikasi secara tepat dan strategi yang digunakan untuk

menjawab setiap permasalahan.Prioritas kampanye advokasi ditetapkan

dengan mengidentiikasi target/sasaran dalam urutan yang tepat. Setiap

aksi yang berkelanjutan harus dibangun berdasarkan pencapaian yang

sudah diraih atau hal yang telah dikuasai.

Dalam melakukan advokasi anggaran BOSDA ini, PATTIRO Malang

melakukan beberapa tahapan dan strategi advokasi, yaitu:

a. Identiikasi Isu

Identiikasi isu merupakan langkah awal dalam proses advokasi,

hal ini dilakukan sebagai upaya untuk menggali isu-isu yang

berkembang dan mencari isu yang paling strategis serta menyentuh

kebutuhan utama masyarakat. Identiikasi isu dilakukan denganpengumpulan data, melakukan kajian terhadap data-data yang

terkumpul, melakukan wawancara terhadap pihak-pihak terkait,

FGD, dan diseminasi. Setelah melewati proses panjang, akhirnya

para pihak menyepakati bahwa isu yang paling aktual dalam

bidang pendidikan yaitu terkait dengan pembiayaan operasional

sekolah, terutama terkait dengan bantuan operasional sekolah

yang dialokasikan oleh pemerintah daerah (BOSDA).


41/170



Namun demikian, proses identiikasi isu tidak selamanya tanpa

hambatan. Hambatan yang terutama adalah sulitnya akses data di

Dinas Pendidikan Kota Malang maupun ketidaksiapan pengambil

kebijakan dalam memberikan informasi.

b. Pengorganisasian masyarakat

Pengorganisasian masyarakat merupakan bagian awal yang

penting dalam setiap proses advokasi. Hal ini terutama karena isu

yang diangkat merupakan permasalahan yang dirasakan bersama.

Oleh karenanya kebersamaan merupakan salah satu item yangharus terus diperkuat. Pengorganisasian ini bertujuan untuk

menguatkan ikatan jaringan, juga dalam rangka memperjelas

pembagian kerja advokasi secara lebih terarah dan efektif.

Untuk memperkuat ikatan dan komitmen, pengorganisasian

masyarakat dilakukan secara paralel dengan kegiatan identiikasi

isu. Hasilnya, tentu saja dirasakan sangat efektif; kesadaran

kritis antar elemen terbangun bersamaan dengan kristalisasi

isu bersama. Namun demikian, dalam setiap proses selalu

saja ada sisi lemah. Salah satu kelemahan proses ini adalah

perbedaan pengalaman antar elemen gerakan yang berpengaruh

pada persepsi yang dibangun. Walau sering menjadi kendala,

perbedaan persepsi dapat diatasi dengan jalinan komunikasi yang

intensif dan mengembalikan setiap perbedaan pada substansi

utama, yaitu isu bersama.

c. Pengembangan kapasitas jaringan

Dalam rangka memperkuat kapasitas jaringan, PATTIRO Malang

memfasilitasi proses peningkatan kemampuan membaca dan

menganalisis anggaran pendidikan bagi anggota jaringan.

Kegiatan membaca dan menganalisis anggaran dilakukan dengan

paparan, penjelasan, diskusi, dan simulasi yang dipandu oleh

beberapa anggota Tim PATTIRO Malang yang menguasai tentang

anggaran pemerintah daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka


42/170



memperkuat kapasitas anggota Aliansi BOSDA dalam memahami

proses penyusunan anggaran, alur anggaran, keragaan dan teknis

anggaran, serta kebijakan anggaran dalam pembangunan. Agar

pembahasan anggaran ini lebih fokus, PATTIRO Malang berinisiatif

untuk melakukan penghitungan BOSP Kota Malang untuk tingkat

SD/MI dan SMP/MTs secara serial dengan melibatkan perwakilan

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah. Penghitungan BOSP tersebut

dilaksanakan secara berpindah-pindah tempat baik di Kantor

PATTIRO Malang, sekretariat bersama DPKM-FKKS-MKKS, di

sekolah maupun di tempat lainnya sesuai kesepakatan.

Dengan latar belakang anggota jaringan yang beragam dan tidak

terbiasa mengkaji anggaran daerah, maka tak jarang dibutuhkan

waktu yang panjang dalam setiap sesi pengkajiannya. Namun

demikian, secara umum proses pengembangan kapasitas jaringan

terutama terkait pendalaman materi anggaran relatif berjalan

baik.

d. Menganalisis anggaran BOSP

Analisis anggaran dilakukan secara khusus dimaksudkan untuk

memperkuat argumentasi dan memperluas pilihan-pilihan

solusi dalam proses advokasi. Yang menjadi objek analisis

anggaran adalah penghitungan mengenai kebutuhan operasional

sekolah atau Biaya Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Agar penghitungan BOSP Kota Malang untuk tingkat SD/MIdan SMP/MTs memiliki validitas yang baik, maka perwakilan

Kepala Sekolah dan Komite Sekolah dilibatkan secara aktif dalam

kegiatan ini.

e. Lobi dan dengar pendapat

Melakukan lobi-lobi dan dengar pendapat dengan pengambil

kebijakan merupakan bagian strategi penting advokasi, karena

pada kesempatan inilah tim advokasi dapat mendiskusikan secara

langsung gagasan-gagasan tentang pentingnya BOSDA. Lobi


43/170



dilakukan dengan pendekatan personal dan kelembagaan baik

dalam bentuk formal maupun informal. Selain dilakukan langsung

secara personal dan kelembagaan, lobi juga memanfaatkan

momen strategis, seperti forum-forum diskusi dan lokakarya.

f. Diskusi Publik/Lokakarya

Untuk mendapatkan dukungan yang luas dan dalam rangka

membentuk dan memperkuat opini publik, PATTIRO Malang dan

Aliansi BOSDA menggelar lokakarya. Lokakarya ini merupakan

tindak lanjut proses kajian penghitungan BOSP SD/MI-SMP/MTsKota Malang. Para pihak yang hadir pada lokakarya yaitu, 1 orang

pimpinan dan 12 anggota DPRD Kota Malang dari semua fraksi

(dari total 45 anggota), Dewan Pendidikan Kota Malang (DPKM),

Dinas Pendidikan Kota Malang, kepala sekolah, komite sekolah,

LSM, Lembaga Pendidikan Maarif NU, Majelis Dikdasmen

Muhammadiyah, dan tokoh pendidikan.

Sesi pengantar lokakarya diisi oleh Mulyono, Manajer BOS/

Kabid Dikdas Dinas Pendidikan Kota Malang, dan Nur Hidayat

yang menjabat sebagai anggota Dewan Pendidikan Provinsi Jawa

Timur. Dengan posisi jabatan dan kemampuan narasumber dalam

menjelaskan materi BOS, hal ini secara langsung berkontribusi

dalam membangun kerangka pikirdan komitmen anggota DPRD

serta audiens lain yang berpartisipasi dalam acara tersebut.

g. Kampanye Media Massa

Banyak pihak mengatakan, barangsiapa ingin merubah dunia,

maka kuasailah komunikasi. Teori ini disadari betul oleh Tim

PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA , bahwa untuk mendorong

suksesnya advokasi kebijakan, maka wajib hukumnya melibatkan

media massa. Media massa dilibatkan baik sebagai mitra

dalam membahas substansi dan strategi advokasi maupun

sebagai amunisi dalam mensosialisasikan dan sekaligus

mengkampanyekan pentingnya BOSDA dalam pendidikan di Kota

Malang.


44/170



Pasca FGD multipihak, Tim PATTIRO Malang dan Aliansi

BOSDA mulai menjalin komunikasi media. Karena upaya ini, isu

BOSDA menggelinding bak bola salju, baik dalam bentuk berita

maupun opini. Tim PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA sadar

betul, untuk mendukung kerja-kerja ini, komunikasi dan kerja

sama yang efektif dengan media massa mempunyai pengaruh

sangat signiikan untuk menjadikan isu BOSDA sebagai bahan

diskusi terbuka. Elemen gerakan tersebut secara bergantian

berkomentar (saling menanggapi) di media tentang pentingnya

BOSDA. Hal ini tentu saja menunjukkan kepada para pihak, bahwaBOSDA merupakan isu strategis yang sekaligus merupakan

kebutuhan yang mendesak untuk direalisasikan di Kota Malang.

Kesulitan yang dihadapi dalam kampanye media massa adalah

kontrol terkait pemberitaan tidak bisa dilakukan. Padahal tak

selamanya pemberitaan dan opini cocok dengan strategi yang

sedang dijalankan. Namun demikian, kondisi tersebut tidak

sampai merusak proses advokasi secara signiikan.

h. Pemantauan dan evaluasi

Pemantauan dan evaluasi dilakukan sepanjang proses advokasi,

mulai dari kondisi internal PATTIRO Malang, tim advokasi

(Aliansi BOSDA), media massa, hingga peta kondisi yang ada di

pihak eksekutif dan legislatif. Selain pemantauan dan evaluasi

terhadap kondisi aktor, juga menyangkut substansi advokasi,

baik ketika proses advokasi maupun kebijakan apa yang terjadipasca advokasi. Hasil pemantauan dan evaluasi mengenai aktor

dan substansi ketika advokasi berlangsung menjadi bahan

yang sangat berguna dalam menunjang keberhasilan advokasi.

Sedangkan pemantauan dan evaluasi pasca advokasi menjadi

bahan untuk penyusunan kebijakan berikutnya, terutama terkait

dengan alokasi dan implementasi APBD tahun berikutnya.


45/170



KENDALA ADVOKASI

Secara umum, kendala yang dihadapi dalam advokasi anggaran BOSDAKota

Malang adalah:

a. Kendala SDM

Anggota Tim PATTIRO Malang maupun dalam Tim Aliansi

BOSDA memiliki kapasitas pemahaman yang tidak merata

baik dalam substansi maupun dalam teknis advokasi. Kondisi

ini membutuhkan pendalaman memadai untuk menyamakan

pemahaman terkait isu yang diusung dan teknik-teknikmemperjuangkan isu tersebut. Isu pendidikan merupakan

wacana umum yang selalu hangat dalam setiap perbincangan dan

sangat dekat dengan masyarakat. Namun ketika menyangkut hal

yang spesiik menyangkut biaya operasional sekolah, pemahaman

orang berbeda-beda. Begitu pula mengenai cara menyuarakan

dan memperjuangkan perubahan sebuah isu, setiap anggota tim

memiliki persepsi yang berbeda-beda.

b. Kendala Metodologi

Dalam proses advokasi, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi

ialah metodologi. Metodologi yang akan digunakan biasanya

tergantung pelaksana, isu yang diangkat, kondisi sosial politik

yang berkembang, serta pihak-pihak yang dihadapi. Dalam

advokasi BOSDA, sejak awal Tim PATTIRO Malang telah membahas

dan mendiskusikan dengan Aliansi BOSDA tentang rencana,tahapan, serta metodologi yang akan digunakan. Sementara

dalam isu-isu lainnya mulai ada titik temu, ketika menyangkut

metodologi, pendapat tim mulai terpecah. Pada titik inilah terjadi

perdebatan dan perbedaan persepsi antar anggota tim mengenai

metode yang harus digunakan dalam setiap proses yang diukur

dari isu, sumber daya, kemudahan implementasi, dan peluang

keberhasilannya.


46/170



c. Kendala Kelembagaan

Disepakatinya pembentukan Aliansi BOSDA merupakan solusi

demi lancarnya proses advokasi. Namun demikian, proses ini

bukan tanpa hambatan. Bergabungnya berbagai organisasi

dan individu dalam sebuah wadah aliansi membawa beberapa

persoalan lain, di antaranya: 1) benturan waktu antara aktivitas

organisasi dengan kerja-kerja aliansi; 2) kurangnya komitmen

sebagian anggota aliansi dalam melaksanakan tugas-tugas yang

disepakati; dan 3) proses advokasi yang memakan waktu panjang

menimbulkan kelelahan bagi sebagian anggota aliansi.

SOLUSI ATAS KENDALA

Untuk menjawab kendala-kendala di atas, ada beberapa hal yang dilakukan

oleh Tim PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA, yaitu:

a. Diskusi dan kajian

Dalam menghadapi kendala lemahnya sebagian SDM anggota

aliansi dan kendala metodologi, PATTIRO Malang dan Aliansi

BOSDA berupaya menyelenggarakan serangkaian diskusi dan

kajian baik yang menyangkut teknis advokasi maupun substansi

anggaran pendidikan. Proses diskusi dan kajian dilakukan

dengan pendekatan partisipatif baik dari sisi waktu, tempat,

materi, maupun penanggungjawabnya. Karenanya, diskusi dan

kajian berjalan dengan baik dan menghasilkan pemahaman dankesepahaman yang diinginkan.

b. Koordinasi dan konsolidasi

Untuk menjaga kekompakan dan mengeliminasi hambatan-

hambatan terkait kelembagaan, PATTIRO Malang dan Aliansi

BOSDA bersepakat untuk melakukan koordinasi secara rutin.

Koordinasi dilakukan baik dalam bentuk pertemuan dan rapat

yang diagendakan, maupun koordinasi secara informal.


47/170



CAPAIAN

Kegiatan advokasi peningkatan anggaran BOSDA oleh PATTIRO Malang

berhasil mendorong perubahan berikut:

Adanya Kebijakan Anggaran. PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA

berhasil mendorong munculnya anggaran untuk BOSDA pada APBD

Kota Malang Tahun 2010. Total alokasi BOSDA Kota Malang tahun

anggaran 2010 sejumlah Rp 9.944.700.000,00, dengan pembagian

untuk SD/MI sebesar Rp 5.140.980,00 dan untuk SMP/MTs sebesar Rp4.803.720.000,00 yang langsung diberikan melalui transfer ke rekening

sekolah. Sebenarnya angka tersebut masih sangat kecil jika dibandingkan

dengan angka usulan PATTIRO Malang dan Aliansi BOSDA yang besarnya

mencapai Rp 21 miliar. Namun demikian, jika dibandingkan dengan APBD

sebelumnya yang (sama sekali) tidak mengalokasikan dana BOSDA, juga

sebagai langkah awal kebijakan BOSDA Pemerintah Kota Malang, angka

tersebut tetap layak diapresiasi.

Terbangun aliansi lintas organisasi dan komunitas. Aliansi BOSDA

merupakan gabungan individu dan organisasi masyarakat yang peduli

terhadap pendidikan. Aliansi ini menjadi forum cair dan leksibel

untuk memperjuangkan BOSDA dalam APBD Kota Malang.Tak sebatas

mengusung, aliansi ini juga akan mengawal BOSDA pada tataran

implementasi di lapangan. Selain mendorong lahirnya kebijakan BOSDA,

Aliansi BOSDA juga telah berhasil meningkatkan kapasitas anggotanya,terutama terkait dengan isu pendidikan khususnya BOSDA.

Partisipasi pemangku kepentingan pendidikan. Komunitas pendidikan

mulai ikut terlibat dalam proses perencanaan, ikut ambil bagian

mengawasi proses pencairan dana BOSDA yang diberikan (ditransfer) ke

rekening masing-masing sekolah. Tidak hanya sampai di situ, pemangku

kepentingan pendidikan berkomitmen untuk mengawal anggaran BOSDA

sampai pada tahap impelemntasi di sekolah-sekolah.


48/170



Kepedulian anggota legislatif. Alokasi dana BOSDA dalam APBD Kota

Malang Tahun 2010 tak terlepas dari nurani anggota DPRD Kota Malang

yang mau mendengar aspirasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan.

Perubahan kebijakan eksekutif. Proses advokasi yang intensif, terus-

menerus, dan melibatkan banyak pihak berhasil meyakinkan Pemerintah

Kota Malang bahwa alokasi dana BOSDA sangat diperlukan oleh

masyarakat.

PELAJARAN

Berikut beberapa pelajaran yang bisa dipetik selama melakukan advokasi

anggaran BOSDA dalam APBD Kota Malang:

Koalisi.Untuk mencapai advokasi yang sukses diperlukan pengorganisasian

yang baik. Sebenarnya, ada berbagai ragam pengorganisasian dalam

advokasi. Pilihan ragam advokasi tergantung tingkat kerumitan kasus

yang akan diadvokasi. Anggota jaringan yang dapat bergabung dalam tim

advokasi harus memiliki pandangan dan orientasi yang sama terhadap

agenda advokasi.

Pengembangan kapasitas. Dalam advokasi, peningkatan kapasitas

anggota jaringan merupakan sebuah kebutuhan yang harus dilakukan.

Untuk menjawab kebutuhan ini, maka PATTIRO Malang berinisiatifuntuk melakukan pelatihan teknis, terutama terkait penghitungan

BOSDA maupun analisis anggaran APBD secara umum. Sementara itu,

peningkatan kapasitas teknis advokasi dilakukan secara learning by

doingketika proses-proses advokasi berlangsung.

Pelibatan penerima manfaat.

Pelibatan penerima manfaat langsung sebuah kebijakan anggaran yang

diadvokasi sangat penting. Masyarakat penerima manfaat langsunglah

yang selama ini merasakan kondisi baik dan buruknya ketika kebijakan


49/170



anggaran pendidikan tidak berpihak kepada mereka. Usulan solusi agar

kebijakan anggaran bisa berpihak kepada rakyat harus dirumuskan

oleh pihak-pihak yang selama ini terkena dampak langsung. Proses

ini bisa dibantu/didampingi oleh pihak lain yang berkompeten. Selain

mengembalikan posisi masyarakat sebagai subyek kebijakan, pelibatan

penerima manfaat langsung juga berpengaruh terhadap percepatan

keberhasilan advokasi. Hal ini disebabkan oleh terbangunnya komunikasi

antar pemangku kepentingan secara efektif, yaitu antara penerima manfaat,

tim advokasi/pendamping, dan pihak-pihak pengambil kebijakan. Adanya

komunikasi yang efektif antar pihak memudahkan upaya membangunkesepahaman tentang muatan advokasi BOSDA.


50/170


51/170

RINGKASAN

Pemenuhan hak dasar kesehatan tidak mudah untuk dilakukan. Proses

advokasi jaminan pelayanan di Kabupaten Bandung dimulai dengan kerja-

kerja intelektual, seperti riset, analisis anggaran, dan penyusunan naskah

akademik. Kemudian tahap berikutnya adalah penggalangan dukungan

yang masif. Di sini diperlukan kerja-kerja politik. Meramu ini semua

dalam sebuah desain besar advokasi tidaklah mudah. Ia memerlukan

ketekukan dan kesungguhan. Tahapan advokasi di Kabupaten Bandung

dimulai ketika naskah akademik dan agenda besar perwujudan jaminan

pelayanan kesehatan diserahkan pada pemerintah daerah. Tantangan

langsung muncul dari pihak pemda dan penyedia layanan. Dan di sinilah

diperlukan dukungan pengetahuan dan kemampuan memainkan tarik-

menarik kekuatan.

Setelah berkutat dengan berbagai kegiatan riset, lobi dan menggalangdukungan, akhirnya tujuan pertama advokasi tercapai. Retribusi pelayanan

Sehat Itu Murah dan Mudah

Pengalaman Advokasi Penyediaan Jaminan

Akses Kesehatan Bagi Rakyat Miskin

di Kabupaten Bandung

oleh:

Ari Nurman


52/170



kesehatan di Puskesmas dihilangkan sehingga rakyat miskin tidak

lagi menghadapi hambatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

Hampir setahun kemudian tujuan tahap kedua advokasi terwujud: adanya

peraturan daerah tentang jaminan pelayanan kesehatan di Kabupaten

Bandung.

PROFIL LEMBAGA

Perkumpulan Inisiatif secara formal didirikan pada tanggal 19 Juni 2005.

Secara aktual, kegiatannya telah dimulai sejak Juli 2000. Perkumpulan

Inisiatif didirikan untuk mempromosikan perbaikan tata pemerintahan

lokal dengan lebih memfokuskan pada peningkatan derajat kehidupan

kelompok marjinal, sekaligus mewadahi lebih banyak individu-individu

yang peduli dan yang memiliki kesamaan visi. Obsesi Perkumpulan

Inisiatif adalah menjadi lembaga yang dapat meningkatkan derajat

kehidupan kelompok marjinal khususnya melalui partisipasi dalam tatapemerintahan lokal. Dan untuk mewujudkan obsesi tersebut, Perkumpulan

Inisiatif selalu berusaha untuk (1) Mendorong reformasi kebijakan publik

yang dapat meningkatkan derajat kehidupan kelompok marjinal, (2)

Mendorong penguatan kelompok marjinal agar dapat memperjuangkan

upaya peningkatan derajat kehidupannya, dan (3) Mensinergikan proses-

proses reformasi kebijakan dengan penguatan kelompok marjinal.

ANALISIS SITUASI

Dari analisis dan survey yang dilakukan Inisiatif pada tahun 2007,

diperoleh gambaran mengenai kondisi sisi permintaan layanan kesehatan

dan juga kondisi sediaannya. Dari sisi permintaan, beberapa informasi

penting mengenai karakter konsumen kita peroleh dari kedua studi

tersebut. Kemudian dari sisi sediaan, kita juga memperoleh informasi


53/170


Pengalaman Advokasi Penyediaan Jaminan Akses Kesehatan Bagi Rakyat Miskin di Kabupaten Bandung

antara lain infrastruktur, tenaga medis dan non medis dalam hal jumlah,

sebaran, kondisi infrastruktur, dan kecukupan. Hal yang penting dalam

memperkuat argumen kita dalam melakukan advokasi adalah proyeksi

kondisi sediaan dan permintaan di masa depan bila tidak dilakukan

intervensi.

Sedangkan hasil survey Inisiatif dan Universitas Komputer Indonesia

tahun 2007 menunjukkan sebagian besar masyarakat Kabupaten

Bandung rentan untuk jatuh miskin, mudah terkena penyakit, dengan

akses kepada layanan kesehatan pemerintah sering terhambat oleh biaya

dan keterbatasan ekonomi.

Kronologi Advokasi

Titik awal proses advokasi ini dimulai akhir 2006, dengan presentasi

Inisiatif tentang kebijakan daerah pro rakyat miskin di depan Bappeda

Kabupaten Bandung. Diskusi diisi dengan membahas tantangan terbesar

pengurangan kemiskinan di Kabupaten Bandung. Di akhir acara diskusi,

Perkumpulan Inisiatif menantang Pemerintah Kabupaten Bandung

untuk menggratiskan layanan kesehatan agar masyarakat yang rentan

bisa mendapatkan perlindungan untuk tidak jatuh miskin karena sakit.

Dengan kata lain, Pemerintah Kabupaten Bandung menyediakan jaminan

pelayanan kesehatan secara universal. Dan tantangan ini dijawab dengan

tantangan balik dari Bapeda dengan meminta konsepnya melalui

pengajuan naskah akademik.

Jawaban atas tantangan balik bapeda tersebut muncul dengan

disampaikannya konsep yang dituangkan dalam sebuah naskah

akademik. Naskah akademik ini disampaikan pada Bupati Bandung,

Bappeda Kabupaten Bandung, Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung, dan

DPRD Kabupaten Bandung pada Bulan Juli Tahun 2007. Dan sejak saat itu

roda advokasi pun berjalan.


54/170



Boks 3.1. Desain advokasi kesehatan gratis di Kabupaten Bandung

Desain Advokasi Kesehatan Gratis di Kabupaten Bandung

Persiapan rencana kerja advokasi kesehatan gratis

Penyusunan kerangka acuan konsep kesehatan gratis

Pengumpulan argumen kesehatan gratis

Proses ini dilakukan oleh Perkumpulan Inisiatif bekerja sama dengan universitas.

Kegiatan yang dilakukan adalah studi dokumen, analisis kebijakan dan anggaran

kesehatan, dan survey pengguna layanan yang dilakukan di Puskesmas di 30 kecamatan

dan 2 rumah sakit daerah yang ada di Kabupaten Bandung. Survey bertujuan untuk

mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah.

Perumusan konsep kesehatan gratis

Tahapan yang dilakukan dalam perumusan konsep kesehatan gratis ini adalahpenghitungan prevalensi tiap penyakit/layanan, penghitungan nilai moneternya(monetize), penghitungan risiko dan sorting besarannya, analisis anggaran danskema alternatif (kebutuhan dan kapasitas), penentuan pemangku kepentingan yangmembiayai kesehatan, dan pemilihan skema dan anggaran alternatif). Tahapan iniadalah tahapan awal sebelum memasuki advokasi. Tahapan ini dikhususkan padakajian untuk menyusun Naskah Akademik Kesehatan Gratis.

Konsolidasi dukungan masyarakat terhadap kesehatan gratis

Konsolidasi dukungan ini dilakukan dengan bekerja sama dengan elemen kelompok

masyarakat. Salah satu bentuk konkret dukungan adalah pengumpulan tanda tangan

dan salinan KTP penduduk Kabupaten Bandung. Sementara kegiatan lainnya yaitu

seminar tentang advokasi jaminan pelayanan kesehatan gratis, publikasi media massa

(sewa kolom di media massa untuk membangun opini publik), penyebaran buku saku,pembuatan spanduk, untuk mensosialisasikan advokasi jaminan pelayanan kesehatan

gratis kepada seluruh penduduk Kabupaten Bandung.

Advokasi kesehatan gratis ke Pemerintah Kabupaten Bandung

Tahapan ini terdiri atas 2 kegiatan, yaitu:

o Penyiapan materi dan rencana kerja advokasi: di sini Inisiatif membuat rencana

audiensi dengan Pemda Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung,

pemetaan pemangku kepentingan yang mendukung gagasan kesehatan gratis, dan

dinamika advokasi itu sendiri.

o Penyerahan naskah akademik kepada Pemda Kabupaten Bandung dan DPRD

Kabupaten Bandung: Penyusunan naskah akademik dilaksanakan selama Bulan

Juli 2007. Setelah naskah akademik selesai disusun, substansi dan penyempurnaan

naskah akademik tersebut dilakukan. Naskah akademik kemudian diserahkankepada Pemda Kabupaten Bandung dan DPRD Kabupaten Bandung.

Pengawalan legislasi kesehatan gratis

o Audiensi dengan DPRD Kabupaten Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten

Bandung: Penyerahan naskah akademik dilanjutkan dengan audiensi dengan DPRD

Kabupaten Bandung dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung. Audiensi bertujuan

untuk mensosialisasikan konsep dan menggalang dukungan dari Pemda dan DPRD,

menuntut hak inisiatif DPRD untuk mengusung konsep pelayanan kesehatan gratis

ini dalam bentuk Peraturan Daerah, dan menuntut pemerintah daerah untuk

mengimplementasikan kebijakan tersebut.

o Pengawalan legislasi di DPRD Kabupaten Bandung dan pengawalan proses

penganggaran (anggaran alternatif): Kedua proses ini berlangsung ketika konsep

Jaminan Pelayanan Kesehatan Gratis ini masuk

Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran (versi Indonesia)

Documents

Transcript of Di Mana Uang Kami? Advokasi Anggaran di Indonesia Kumpulan Kisah Advokasi Anggaran (versi Indonesia)