Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satu ... · PDF filestrategi DOTS atau...

Modul LJJ P2TB Bagi DPM PUSDIKLAT APARATUR-BPPSDMK Bekerjasama dengan DIREKTORAT P2ML DITJEN PP DAN PLDan PB IDI

1

Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satu prioritas nasional untuk program pengendalian penyakit karena berdampak luas terhadap kualitas hidup dan ekonomi, serta sering mengakibatkan kematian. Mulai tahun 1995, Program Pengendalian TB mengadopsi strategi DOTS atau Directly Observed Treatment Shortcourse, yang direkomendasi oleh WHO Penguatan Kebijakan Nasional Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB) ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB, agar ada peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan. Modul Kebijakan Nasional P2TB, dimaksudkan untuk memberikan wawasan dasar sehubungan dengan rangkaian konsep dan kebijakan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan Program Pengendalian Tuberkulosis (TB).

TENTANG Modul Ini

http://id.wikipedia.org/wiki/Konsep

http://id.wikipedia.org/wiki/Pedoman


2

Materi yang akan dibahas pada mudul ini adalah: Situasi TB

global dan nasional; strategi dan kegiatan P2TB; Peraturan perundang terkait P2TB; Visi, Misi, Tujuan dan Target; Strategi P2TB; Kebijakan Operasional P2TB dan terobosan

menuju Akses Universal P2TB


3

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami Kebijakan Nasional Program Pengendalian Tuberkulosis (P2TB)

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menjelaskan: 1. Situasi TB global dan nasional 2. Peraturan perundang terkait P2TB 3. Visi, Misi, Tujuan dan Target 4. Strategi dan Kegiatan P2TB 5. Kebijakan Operasional P2TB 6. Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

TUJUAN Pembelajaran


4

1. Situasi TB global dan nasional 2. Peraturan perundang terkait P2TB 3. Visi, Misi, Tujuan dan Target 4. Strategi dan Kegiatan P2TB 5. Kebijakan Operasional P2TB 6. Terobosan menuju Akses Universal P2TB (6 pilar)

POKOK

Materi


5

SITUASI TB GLOBAL DAN NASIONAL

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Situasi TB global dan nasional

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: 1. Situasi TB global 2. Situasi TB nasional

Pokok Materi 1. Situasi TB global 2. Situasi TB nasional

KEGIATAN

Belajar 1


6

Uraian materi di bawah ini adalah penjabaran mengenai situasi TB global dan nasional

1. Situasi TB Global

Pada tahun 1990-an, situasi TB didunia semakin memburuk, jumlah kasus TB meningkat dan banyak yang tidak berhasil disembuhkan, terutama pada negara yang dikelompokkan dalam 22 negara dengan masalah TB besar (high burden countries). Menyikapi hal tersebut, pada tahun 1993, WHO mencanangkan TB sebagai kedaruratan dunia (global emergency). Diperkirakan sekitar sepertiga penduduk dunia telah terinfeksi oleh Mycobacterium tuberkulosis. Pada tahun 1995, diperkirakan ada 9 juta pasien TB baru dan 3 juta kematian akibat TB diseluruh dunia. Gambaran situasi keadaan TB secara global, dapat Anda pelajari dari slide-slide di bawah ini:

URAIAN


7

Target yang ditetapkan akan dicapai tahun 2035 adalah 10/ 100k

2010 2020


8

2. Situasi TB Nasional (di Indonesia)

Hingga saat ini TB masih merupakan masalah utama

kesehatan masyarakat Indonesia, untuk memahami situasi

TB secara nasional, silahkan Anda cermati slide-slide di

bawah ini


9

Perkembangan TB secara nasional

a. Indonesia merupakan negara dengan pasien TB terbanyak dan diperkirakan jumlah pasien TB sekitar 5,8 % dari total jumlah pasien TB di dunia;

b. Hasil Survei Prevalensi TB di Indonesia tahun 2004 sebagaimana diagram sebagai berikut:

Diagram ini menunjukkan bahwa angka insidensi TB Hasil Survei menunjukkan angka insidensi BTA positif secara nasional 110 per 100.000 penduduk. Secara regional insidensi TB BTA positif di Indonesia dikelompokkan dalam 3 wilayah yaitu: 1) Wilayah Sumatera angka insidensi TB adalah 160 per

100.000 penduduk; 2) Wilayah Jawa angka insidensi TB adalah 110 per

100.000 Penduduk; 3) Wilayah Indonesia Timur angka insidensi TB

adalah 210 per 100.000 penduduk.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Jawa Bali Kalimantan Papua Sumatra Sulawesi

Others

Lung Hosp

PP

PHC

Pvt Hosp

Govt Hosp

Unreach Population


10

4) Khusus untuk Provinsi DIY dan Bali angka insidensi TB adalah 64 per 100.000 penduduk.

c. Hasil Riskesdas 2007

Data hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 menempatkan TB di urutan pertama penyakit menular penyebab kematian baik di perkotaan maupun di pedesaan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa penyakit TB

merupakan penyebab kematian nomor dua setelah penyakit

kardiovaskuler (stroke) pada semua kelompok usia, dan

nomor satu dari golongan penyakit infeksi.

d. Hasil Riskesda tahun 2010 Berdasarkan hasil laporan Riskesdas (2010), angka kesakitan Tuberkulosis Paru terjadi hampir seluruh wilayah Indonesia. Prevalansi Tuberkulosis Paru pada tahun 2009 sampai tahun 2010 sebanyak 725 per100.000 penduduk berdasarkan hasil pemeriksaan dahak dan/atau foto paru.

Upaya pengendalian TB secara umum dikatakan mengalami kegagalan, sebab utama kegagalan tersebut antara lain: a. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan

antara lain mengakibatkan tidak terjaminnya penyediaan obat, tidak dilakukan pemantauan, tidak terstandarnya pencatatan pelaporan;

b. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang terakses oleh masyarakat);


11

c. Tidak memadainya tatalaksana pasien terutama pada faskes swasta terrmasuk DPM mengakibatkan diagnosis, paduan obat yang tidak terstandar dan kegagalan menyembuhkan pasien yang diobati

Untuk mengatasi kegagalan tersebut di atas maka pemerintah melakukan akselerasi P2TB, yang dapat Anda pelajari dari slide berikut ini


12

Ada 4 (empat) penyebab utama meningkatnya beban masalah TB antara lain adalah: 1. Kemiskinan pada berbagai kelompok masyarakat,

seperti pada negara negara yang sedang berkembang. 2. Kegagalan program TB selama ini. Hal ini diakibatkan

oleh: a. Tidak memadainya komitmen politik dan

pendanaan b. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang

terakses oleh masyarakat, penemuan kasus /diagnosis yang tidak stAndar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, pencatatan dan pelaporan yang stAndar, dan sebagainya).

c. Tidak memadainya tatalaksana kasus (diagnosis dan paduan obat yang tidak stAndar, gagal menyembuhkan kasus yang telah didiagnosis)

d. Salah persepsi terhadap manfaat dan efektifitas BCG.

e. Infrastruktur kesehatan yang buruk pada negara-negara yang mengalami krisis ekonomi atau pergolakan masyarakat.

SEKARANG Saya Tahu


13

3. Perubahan demografik karena meningkatnya penduduk dunia dan perubahan struktur umur kependudukan.

4. Dampak pandemi HIV. Saat pandemi HIV/AIDS di dunia menambah

permasalahan TB. Ko-infeksi dengan HIV akan

meningkatkan risiko kejadian TB secara signifikan. Pada

saat yang sama, kekebalan gAnda kuman TB terhadap

obat anti TB (multidrug resistance = MDR) semakin

menjadi masalah akibat kasus yang tidak berhasil

disembuhkan. Keadaan tersebut pada akhirnya akan

menyebabkan terjadinya epidemi TB yang sulit

ditangani.

Ada 3 (tiga) sebab utama kegagalan tersebut antara lain: 1. Tidak memadainya komitmen politik dan pendanaan; 2. Tidak memadainya organisasi pelayanan TB (kurang

terakses oleh masyarakat); 3. Tidak memadainya tatalaksana pasien (diagnosis dan

paduan obat yang tidak terstandar, obat tidak terjamin penyediaannya, tidak dilakukan pemantauan, tidak terstAndarnya pencatatan pelaporan dan kegagalan menyembuhkan pasien yang diobati).


14

PERATURAN PERUNDANGAN TERKAIT P2TB

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Peraturan Perundangan Terkait P2TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: Peraturan Perundangan Terkait P2TB

Pokok Materi Peraturan Perundangan Terkait P2TB

KEGIATAN Belajar 2


15

Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program

Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur,

memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program

Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada

masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan

rasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para

pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi

seluruh warga negara.

Peraturan perundangan pada Program Pengendalian TB

adalah sebagai berikut:

a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3495);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/ kota

URAIAN Materi


16

c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);

d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia;

e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;

f. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/ Menkes/ Per/ VIIII/ 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan.

g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 tahun 2013 tentang Pedoman Manajemen Terpadu Pengendalian Tuberkolosis Resistan Obat

h. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 364/ MENKES/ SK/ V/ 2009 tanggal 13 Mei 2009 tentang Pedoman Nasional Penanggulangan Tuberkulosis.


17

Tujuan dari peraturan perundangan bagi Program

Pengendalian TB adalah untuk menjamin, mengatur,

memberikan petunjuk dan batasan bagi pengelola Program

Pengendalian TB dalam memberikan layanan kepada

masyarakat, memberikan kepastian hukum, memberikan

rasa aman, memberikan rasa takut dan efek jera pada para

pelanggar peraturan, serta memberikan keadilan bagi

seluruh warga negara

SEKARANG Saya Tahu


18

VISI, MISI, TUJUAN, DAN TARGET PENGENDALIAN TB

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Visi, Misi, Tujuan dan Target Program Pengendalian TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan tentang: 1. Visi; 2. Misi; 3. Tujuan; 4. Target

Pokok Materi 1. Visi; 2. Misi; 3. Tujuan; 4. Target

KEGIATAN Belajar 3


19

Mengapa DPM perlu mengetahui tentang visi dan misi P2 TB? DPM adalah salah satu pihak yang diharapkan berperan serta aktif dalam mewujudkan visi dan misi P2TB, sehingga DPM perlu memahami visi misi tersebut. 1. Visi

Visi Program Pengendalian TB adalah “Menuju Masyarakat Bebas Masalah TB, Sehat, Mandiri dan Berkeadilan”

2. Misi; Misi Program Pengendalian TB sebagai berikut:

a. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat, termasuk swasta dan masyarakat madani dalam pengendalian TB.

b. Menjamin ketersediaan pelayanan TB yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan.

URAIAN Materi


20

c. Menjamin ketersediaan dan pemerataan sumberdaya pengendalian TB.

d. Menciptakan tata kelola program TB yang baik.

3. Tujuan; Tujuan Program Pengendalian TB adalah Menurunkan

angka kesakitan dan kematian akibat TB dalam rangka

pencapaian tujuan pembangunan kesehatan untuk

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

4. Target

Target Program Nasional Pengendalian TB yang

ditetapkan dalam Rencana Pembangunan jangka

Mennengah Nasional (RPJMN) periode 2010 – 2014 dan

Rencana Strategis (RENSTRA) Kementerian Kesehatan

RI adalah:

a. Tercapainya penemuan pasien baru TB BTA positif mencapai 90% dari perkiraan pasien baru TB BTA positif harus ditemukan;

b. Menyembuhkan paling sedikit 88% dari semua pasien baru TB BTA positif yang diobati.

Dengan tercapainya target ini diharapkan dapat menurunkan tingkat prevalensi dan kematian akibat TB hingga separuhnya pada tahun 2015 dibanding tahun 1990, sesuai tujuan millenium development goals (MDGs) pada tahun 2015.


21

STRATEGI DAN KEGIATAN PROGRAM

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Strategi dan Kegiatan Program Pengendalian TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan 1. Strategi Program Pengendalian TB 2. Kegiatan Program Pengendalian TB

Pokok Materi 1. Strategi Program Pengendalian TB 2. Kegiatan Program Pengendalian TB

KEGIATAN

Belajar 4


22

1. Strategi Program Pengendalian TB Perkembangan strategi DOTS secara global dapat Anda lihat pada slide di bawah ini:

URAIAN Materi


23


24

Dari 7 strategi di atas hal penting yang perlu diperhatikan oleh DPM adalah strategi: 1. Meningkatkan perluasan pelyanan yang bermutu, 2. Menangani tantangan TB/ HIV, MDR-TB, TB anak dan masyarakat miskin serta rentan lainnya, dan 3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, masyaraka, dan swasta, mengikuti International Standars for TB Care (ISTC)

Ada 7 (tujuh) strategi utama pengendalian TB yaitu:

1. Memperluas dan meningkatkan pelayanan ,DOTS yang bermutu

2. Menghadapi tantangan TB/HIV, MDR-TB, TB anak dan kebutuhan masyarakat miskin serta rentan lainnya

3. Melibatkan seluruh penyedia pelayanan pemerintah, LSM, dan swasta melalui pendekatan Public-Private Mix (PPM) dan menjamin penerapan International Standards for TB Care

4. Memberdayakan masyarakat dan pasien TB

didukung dengan:

5. Memberikan kontribusi dalam penguatan sistem kesehatan, termasuk pengembangan sumber daya manusia dan manajemen program pengendalian TB

6. Mendorong komitmen pemerintah pusat dan daerah terhadap program pengendalian TB

7. Mendorong penelitian, pengembangan dan pemanfaatan informasi stratejik.


25

2. Kegiatan Program Pengendalian TB Kegiatan Program Pengendalian TB meliputi :

a. Tatalakasana dan Pencegahan TB 1. Penemuan Kasus Tuberkulosis 2. Pengobatan Tuberkulosis 3. Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis 4. Pengendalian Infeksi pada sarana layanan 5. Pencegahan Tuberkulosis

b. Manajemen Program TB 1. Perencanaan program Tuberkulosis 2. Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis 3. Manajemen Logistik Program Tuberkulosis 4. Pengembangan Ketenagaan Program

Tuberkulosis 5. Promosi program Tuberkulosis

c. Pengendalian TB komprehensif 1. Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis 2. Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3. Public – Private Mix (pelibatan semua fasilitas

pelayanan kesehatan) 4. Kolaborasi kegiatan TB-HIV 5. Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB 7. Kewaspadaan masalah MDR 8. Penelitian tuberkulosis


26

Ada 5 (lima) Tatalakasana dan Pencegahan TB 1. Penemuan Kasus Tuberkulosis 2. Pengobatan Tuberkulosis 3. Pemantauan dan Hasil Pengobatan Tuberkulosis 4. Pengendalian Infeksi pada sarana layanan 5. Pencegahan Tuberkulosis

Ada 5 (lima) Manajemen Program TB

1. Perencanaan program Tuberkulosis 2. Monitoring dan Evaluasi Program Tuberkulosis 3. Manajemen Logistik Program Tuberkulosis 4. Pengembangan Ketenagaan Program Tuberkulosis 5. Promosi program Tuberkulosis

Ada 8 (delapan) Pengendalian TB komprehensif

1. Kemitraan dalam Pegendalian Tuberkulosis 2. Penguatan Layanan Laboratorium Tuberkulosis 3. Public – Private Mix (pelibatan semua fasilitas

pelayanan kesehatan) 4. Kolaborasi kegiatan TB-HIV 5. Pendekatan praktis dalam kesehatan paru 6. Pemberdayaan Masyarakat dan Pasien TB 7. Kewaspadaan masalah MDR 8. Penelitian tuberkulosis

SEKARANG Saya Tahu


27

KEBIJAKAN OPERASIONAL PENGENDALIAN TB

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami Kebijakan Operasional Pengendalian TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan Kebijakan Operasional Pengendalian TB

Pokok Materi Kebijakan Operasional Pengendalian TB

KEGIATAN Belajar 5


28

Dalam menatalaksana pasien TB, DPM harus mengikuti perkembangan kebijakan nasional, agar dapat berperan serta aktif Untuk mencapai tujuan Program Pengendalian TB,

ditetapkan kebijakan operasional sebagai berikut:

1. Pengendalian TB di Indonesia dilaksanakan sesuai dengan azas desentralisasi dalam kerangka otonomi dengan Kabupaten/ kota sebagai titik berat manajemen program, yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).

2. Pengendalian TB dilaksanakan dengan menggunakan

strategi DOTS dan memperhatikan strategi Global Stop TB partnership.

Strategi DOTS terdiri dari 5 komponen kunci:

a. Komitmen politis; b. Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin

mutunya;

URAIAN Materi


29

c. Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan;

d. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu; e. Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu

memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan pengendalian TB, kelima

komponen tersebut di atas harus dilaksanakan secara

bersamaan.

3. Penguatan kebijakan ditujukan untuk meningkatkan komitmen daerah terhadap Program Pengendalian TB.

4. Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya

ditujukan terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya MDR-TB.

5. Penemuan dan pengobatan dalam rangka pengendalian TB dilaksanakan oleh seluruh fasilitas kesehatan (faskes), meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Pemerintah Balai/Klinik Pengobatan, Dokter Praktik Swasta (DPS) dan fasilitas kesehatan lainnya.

6. Pengendalian TB dilaksanakan melalui penggalangan kerja sama dan kemitraan diantara sektor pemerintah, non pemerintah, swasta dan masyarakat dalam wujud Gerakan Terpadu Nasional Pengendalian TB (Gerdunas TB).


30

7. Peningkatan kemampuan laboratorium diberbagai tingkat pelayanan ditujukan untuk peningkatan mutu dan akses layanan.

8. Obat Anti Tuberkulosis (OAT) untuk pengendalian TB diberikan secara cuma-cuma dan dikelola dengan manajemen logistk yang efektif demi menjamin ketersediaannya.

9. Ketersediaan tenaga yang kompeten dalam jumlah yang memadai untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja program.

10. Pengendalian TB lebih diprioritaskan kepada kelompok miskin dan kelompok rentan lainnya terhadap TB.

11. Pasien TB tidak dijauhkan dari keluarga, masyarakat dan pekerjaannya.

12. Memperhatikan komitmen internasional yang termuat dalam MDGs.

Dari beberapa kebijakan di atas yang perlu diperhatikan adalah kebijakan tentang 5 komponen strategi DOTS karena terkait dengan tugas DPM dalam memberikan pelayanan pada pasien TB sesuai Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran untuk (PNPK) TB


31

Ada lima (5) komponen Strategi DOTS yaitu:

1. Komitmen politis; 2. Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin

mutunya; 3. Pengobatan jangka pendek yang stAndar bagi semua

kasus TB dengan tatalaksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan;

4. Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu; 5. Sistem pencatatan dan pelaporan yang mampu

memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

Dalam tata laksana pasien TB, DPM harus berpedoman pada PNPK TB

SEKARANG Saya Tahu


32

TEROBOSAN MENUJU AKSES UNIVERSAL

TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat memahami terobosan menuju akses universal P2TB

TUJUAN PEMBELAJARAN KHUSUS Setelah mempelajari materi ini, peserta dapat menjelaskan terobosan menuju akses universal P2TB

Pokok Materi Terobosan menuju akses universal P2TB

KEGIATAN Belajar 6


33

Millenium Development Goals (MDGs) adalah Deklarasi

Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan

dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang

mulai dijalankan pada September 2000, telah menjadi

referensi penting pembangunan di Indonesia, mulai dari

tahap perencanaan seperti yang tercantum pada Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) hingga

pelaksanaannya. Walaupun mengalamai kendala, namun

pemerintah memiliki komitmen untuk mencapai tujuan-

tujuan ini dan dibutuhkan kerja keras serta kerjasama

dengan seluruh pihak, termasuk masyarakat madani, pihak

swasta, dan lembaga donor.

Tujuan Pembangunan Milenium berupa delapan butir

tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Delapan (8) tujuan

pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu

paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan

pengentasan kemiskinan. Pencapaian target global TB

tertuang di Indikator ke 6 MDG’s yaitu memerangi

HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya. TB

URAIAN Materi


34

menjadi lebih menantang sehubungan dengan munculnya

isu-isu Public-Private Mix (PPM), HIV/AIDS, TB-MDR, TB

Anak, Penguatan Laboratorium dan lain-lain.

Pengendalian TB dengan strategi DOTS di Indonesia

dilaksanakan sesuai azas desentralisasi Kabupaten/Kota

sebagai titik berat manajemen program dalam kerangka

kerja otonomi yang meliputi persencanaan, pelaksanaan,

monitoring dan evaluasi serta menjamin ketersediaan

sumber daya (dana, tenaga, sarana dan prasarana).

Penguatan strategi DOTS dan pengembangannya ditujukan

terhadap peningkatan mutu pelayanan, kemudahan akses

untuk penemuan dan pengobatan sehingga mampu

memutuskan rantai penularan dan mencegah terjadinya

resistensi obat TB. Layanan TB yang tidak standar tidak

akan menyembuhkan pasien TB, tetapi kemungkinan akan

memicu terjadinya TBMDR/XDR.

Hampir seluruh provinsi di Indonesia, pelaksanaan DOTS

pada layanan publik telah menunjukkan keberhasilannya

dan menunjukkan peningkatan yang cepat dalam kegiatan

program TB sejak tahun 2004. Tetapi Universal akses

terhadap layanan TB yang berkualitas tidak mungkin

tercapai tanpa adanya upaya sistimatis untuk melibat-

aktifkan peran “all care providers” atau seluruh penyedia

layanan keseluruhan untuk memastikan pasien TB

http://tbcbatam.com/prinsip-dan-cara-pengobatan-tb-paru/


35

didiagnosis yang benar, pengobatan dengan regimen yang

benar, kepatuhan dan ketuntasan pengobatan TB,

terlaporkan/ternotifikasi kedalam sistim surveilans.

Telah dibangun jejaring Public Private Mix (PPM) TB

dengan melibatkan Rumah Sakit, Dokter Praktik Mandiri

(DPM), Lapas/ Rutan, di tempat kerja/ industri dengan

skema pelibatan asuransi kesehatan, Ikatan Apoteker

Indonesia untuk pelibatan Apotik swasta, Direktorat BPPM

dan Sarana kesehatan/ Ikatan Laboratorium Klinik

Indonesia untuk proses pelibatan laboratorium swasta,

Kementerian Pertahanan dan Pusat Kedokteran POLRI agar

mampu melaksanakan kewajiban kesehatan

masyarakatnya dalam melaksanakan layanan TB yang

berkualitas hampir di seluruh provinsi, dengan tujuan

utama untuk memproteksi agar masyarakat yang

terdampak TB memperoleh akses layanan TB berkualitas

yang menjamin kesembuhan.

Keterlibatan rumah sakit dalam program TB semakin

meningkat, termasuk pemberian dukungan melalui

Akreditasi RS baru/ Nasional dengan pengembangan

standar Internasional dengan mengadopsi 14 standar Joint

Commission International ditambah Sasaran III MDGs yang

menjadi prioritas RPJMN yaitu Penurunan angka kesakitan

TB yang akan berlaku mulai 2012.


36

Standar Internasional untuk Pelayanan TB yaitu ISTC

(International Standard for Tuberculosis Care) dengan 21

standar, oleh Ikatan Dokter Indonesia dijadikan sebagai

standar layanan TB di Dokter Praktik Mandiri (DPM)

sehingga akan menutup kran terjadinya TB-MDR/XDR.

Pengendalian TB di Indonesia mengenal 6 (enam) pilar

Public Private Mix (PPM) untuk optimalisasi pencapian

target global pengendalian TB dengan pelibatan mitra

potensial terkait TB. Melalui ke enam pilar ini, akses

universal yang berkualitas bagi semua pasien TB akan lebih

mudah dilaksanakan. Ke enam pilar tersebut digambarkan

sebagai berikut:


37

Penjelasan 6 pilar PPM TB di Indonesia:

1. Pelayanan DOTS dasar di Puskesmas Penguatan sistem surveilans dan Management

Information for Action (MIFA) Peningkatan kualitas pelayanan Meningkatkan cakupan TB-HIV Menjangkau masyarakat di wilayah Daerah

Tertinggal dan (DTPK) Meningkatkan rujukan ke layanan DOTS berkualitas

2. Pelayanan DOTS di RSU/ RS swasta Akreditasi rumah sakit: penerapan SPM-RS TB DOTS

dan mekanisme referral ke layanan DOTS berkualitas

3. Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan Spesialis Penerapan International Standard for TB Care (ISTC)

4. Diagnosis TB yang berkualitas Penguatan jejaring laboratorium Quality Assurance (QA) untuk Laboratorium

pemerintah dan swasta 5. Obat Anti TB (OAT) dan penggunaannya secara rasional

Penegakan Hukum Prakualifikasi WHO untuk OAT One gate policy Standard Operasional Procedure (SOP) Pengelolan

logistic\k OAT dan uji kualitas OAT Regulasi penggunaan OAT di pasaran Pelayanan farmasi TB dan pengawasan penggunaan

obat rasional


38

6. Penguatan sistem komunitas Sebagai advocator Peningkatan awareness masyarakat Mobilisasi social, identifikasi terduga TB, demand

creation dan pelayanan TB di daerah spesifik

Dari enam (6) pilar program pengendalian TB yang terkait dengan DPM adalah pilar 3 yaitu Pelayanan DOTS oleh Dokter Praktik Mandiri (DPM) dan Spesialis

SEKARANG Saya Tahu

Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satu ... · PDF filestrategi DOTS atau...

Documents

Transcript of Di lndonesia, penyakit Tuberkulosis termasuk salah satu ... · PDF filestrategi DOTS atau...