DFRPSHWHQW LQGHSHQGHQWSHUVRQ´ - Widyatama
Transcript of DFRPSHWHQW LQGHSHQGHQWSHUVRQ´ - Widyatama
10
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Pengertian Auditing
Menurut Arens et al (2012:24) definisi auditing adalah sebagai berikut:
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about
information to determine and report on the degree of correspondence
between the information and extablished criteria. Auditing should be
done by a competent, independent person”.
Maksud dari kutipan diatas, audit didefinisikan sebagai suatu proses
pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan
melaporkan derajat kesesuaian antara informasi dan criteria yang telah ditetapkan.
Audit harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.
Definisi auditing menurut Agoes (2012:4) adalah:
“Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun
oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti
pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat
mengenai kewajawan laporan keuangan tersebut”.
Dari definisi diatas memberikan pernyataan bahwa auditor memeriksa
laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen beserta catatan-catatan
pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya. Dalam pemeriksaannya, seorang
auditor melakukan audit berbasiskan pada International Standards on Auditing
(ISA). Selanjutnya pemeriksaan dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu
akuntan publik berasal dari luar perusahaan dan tidak memiliki kepentingan
tertentu di dalam perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan akuntan adalah untuk
11
dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang
diperiksa.
2.1.2 Jenis-jenis Audit
Menurut Agoes (2012:10) jenis audit dapat dibedakan dari luasnya
pemeriksaan dan jenis pemeriksaan.
Ditinjau dari luasnya pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:
1. Pemeriksaan Umum (General Audit)
Suatu pemeriksaan umum atas laporan keuangan yang dilakukan oleh
kantor akuntan publik independen dengan tujuan untuk bias memberikan
pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan.
2. Pemeriksaan Khusus (Special Audit)
Suatu pemeriksaan terbatas yang dilakukan oleh kantor akuntan publik
independen, dan pada akhir pemeriksaannya auditor tidak perlu
memberikan pendapat terhadap kewajaran laporan keuangan secara
keseluruhan.
Ditinjau dari jenis pemeriksaan, audit dapat dibedakan atas:
1. Manajemen Audit (Operational Audit)
Suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasi suatu perusahaan, termasuk
kebijakan akuntansi dan kebijakan operasional yang telah ditentukan
oleh manajemen, untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut
sudah dilakukan secara efektif, efisien dan ekonomis.
12
2. Pemeriksaan Ketaatan (Compliance Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan untuk mengetahui apakah perusahaan
sudah menaati peraturan-peraturan dan kebijakan-kebijakan yang
berlaku, baik yang ditetapkan oleh pihak intern perusahaan maupun
pihak luar perusahaan.
3. Pemeriksaan Intern (Internal Audit)
Pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik
terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan, maupun
ketaatan terhadap laporan keuangan kebijakan manajemen yang telah
ditentukan.
4. Computer Audit
Pemeriksaan oleh kantor akuntan publik terhadap perusahaan yang
memproses data akuntansinya dengan menggunakan Electronic data
Processing (EDP) system.
2.1.3 Jenis-jenis Auditor
Jenis-jenis auditor menurut Arens et al (2012:35) dibagi ke dalam empat
kategori, yaitu:
1. Certified Public Accounting firms are responsible for auditing the
published hystorical financial statements of all publicly trades
companies, most other reasonably large companies, and many smaller
companies and non commercial organitations.
2. A Government Accountability Office Auditor is an auditor working for
the Government Accountability Office (GAO). Many of GAO’s audit responsibilities are the same as those of a CPA firm.
13
3. Internal Revenue Agents (IRS) is responsible for enforcing the federal
tax laws as they have been defined by congress and interpreted by the
courts. A mayor responsibility of the IRS is to audit the taxpayers return
to determine wheter they have complied with the tax laws.
4. Internal auditors are employed by individual companies to audit for
management.
Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis auditor
terdiri dari:
1. Akuntan publik bersertifikat, yang bertanggungjawab atas laporan
keuangan historis yang dibuat oleh kliennya.
2. Auditor Pemerintah, yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi audit
bagi Kongres, dan memikul banyak tanggung jawab audit yang sama
seperti sebuah kantor akuntan publik (KAP).
3. Auditor pajak, yang bertanggungjawab atas penerimaan negara dari
sektor perpajakan dan penegakan hukum dalam pelaksanaan ketentuan
perpajakan.
4. Auditor internal, yang berada dalam internal organisasi dan
bertanggungjawab dalam menilai dan mengevaluasi efisiensi dan
efektivitas kinerja organisasi tersebut.
2.1.4 Standar Auditing
Standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut
Akuntan Publik Indonesia (2011: 150.1-150.2) terdiri atas sepuluh standar yang
dikelompokkan menjadi tiga kelompok besar, yaitu: Standar Umum, Standar
Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan.
14
Berikut ini adalah rincian Standar Auditing yang berlaku umum:
1. Standar Umum
1) Audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki
keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor.
2) Dalam semua hal yang berhubungan dengan perikatan,
independensi dalam sikap mental harus dipertahankan oleh auditor.
3) Dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporannya, auditor
wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan
saksama.
2. Standar Pekerjaan Lapangan
1) Pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan
asisten harus disupervisi dengan semestinya.
2) Pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh
untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup
pengujian yang akan dilakukan.
3) Bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi,
pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar
memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang
diaudit.
3. Standar Pelaporan
1) Laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah
disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di
Indonesia.
15
2) Laporan Auditor harus menunjukkan atau menyatakan, jika ada
ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi dalam penyusunan
laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan
standar akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya.
3) Pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang
memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor.
4) Laporan auditor harus memuat suatu pernyataan pendapat
mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau suatu asersi
bahwa pernyataan demikian tidak dapat diberikan. Jika pendapat
secara keseluruhan tidak dapat diberikan, maka alasannya harus
dinyatakan.
2.1.5 Kantor Akuntan Publik
2.1.5.1 Pengertian Kantor Akuntan Publik
Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 2001) mendefinisikan kantor akuntan
publik (KAP) adalah sebagai suatu bentuk organisasi akuntan publik yang
memperoleh izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berusaha di
bidang pemberian jasa profesional dalam praktik akuntan publik.
Arens et al (2012:20) mengelompokkan empat kategori ukuran yang
digunakan untuk menggambarkan KAP, yaitu:
16
1. Kantor internasional empat besar, terletak di Amerika Serikat dan
memiliki cabang di seluruh dunia. KAP empat besar mengaudit hampir
semua perusahaan besar baik di Amerika Serikat dan seluruh dunia serta
juga banyak perusahaan yang lebih kecil juga. Keempat KAP tersebut
adalah Deloitte & Touche, Ernst & Young, PricewaterhouseCooper, dan
KPMG.
2. Kantor nasional, memberikan jasa yang sama seperti KAP empat besar
dan bersaing secara langsung untuk mendapatkan klien. Setiap kantor
nasional berafiliasi dengan kantor di negara lain sehingga memiliki
kemampuan bertaraf internasional.
3. Kantor regional dan kantor lokal yang besar, memiliki staf profesional
lebih dari 50 orang. Diantara KAP tersebut ada yang hanya memiliki
satu kantor maupun memiliki cabang, beberapa diantaranya berafiliasi
dengan asosiasi KAP guna berbagai sumber daya untuk hal-hal seperti
informasi teknis dan pendidikan berkelanjutan.
4. Kantor lokal kecil, dimana hanya mempunyai kurang dari 25 tenaga
profesional pada kantor yang hanya memiliki satu cabang. KAP ini
melakukan audit dan jasa-jasa terutama untuk usaha kecil dan usaha
nirlaba. Banyak kantor kecil yang tidak melakukan audit, namun hanya
memberikan jasa akuntansi dan perpajakan bagi kliennya.
17
2.1.5.2 Jasa Akuntan Publik
Menurut Arens et al (2012:32) jasa akuntan publik dapat terbagi menjadi
tiga bagian, yaitu:
1. Jasa Assurance
Jasa profesional independen yang menyediakan informasi laporan
keuangan historis guna meningkatkan mutu informasi bagi pengambil
keputusan. Salah satu kategori jenis jasa yang diberikan oleh akuntan
publik adalah jasa atestasi dimana KAP mengeluarkan laporan tentang
reliabilitas suatu asersi yang disiapkan pihak lain. Jasa atestasi dibagi
menjadi lima kategori, yaitu audit atas laporan keuangan historis, atestasi
mengenai pengendalian internal atas laporan keuangan, review laporan
keuangan historis, jasa atestasi mengenai teknologi informasi, dan jasa
atestasi lain yang dapat diterapkan pada berbagai permasalahan.
2. Jasa Assurance lainnya
Jasa ini berbeda dengan jasa atestasi lainnya karena akuntan publik tidak
harus mengeluarkan laporan tertulis, dan kepastian itu tidak harus
mengenai reabilitas asersi pihak lain tentang ketaatan pada kriteria
tertentu. Namun fokusnya sama dengan jasa atestasi lainnya, yaitu
peningkatan mutu informasi bagi pengambilan keputusan.
3. Jasa Nonassurance
KAP melakukan berbagai jasa lain yang umumnya berada di luar
lingkup assurance. Tiga contoh diantaranya adalah jasa akuntan dan
pembukuan, jasa pajak, dan jasa konsultasi manajemen.
18
2.1.5.3 International Standards on Auditing (ISA)
International Standards on Auditing (ISA) merupakan standar audit
yang berbasis pada resiko. Indonesia sendiri mulai menggunakan ISA pada awal
tahun 2013. Dalam audit berbasis resiko, auditor menggunakan kearifan
profesional dalam pelaksanaan audit dan lebih menekankan pada professional
judgement (Tuanakotta, 2013:12). Professional judgement adalah penerapan hasil
pelatihan, pengetahuan, dan pengalaman yang relvan dalam batas-batas standar
audit, akuntansi dan etik, ketika membuat keputusan mengenai pilihan yang tepat
dalam keadaan yang dihadapi pada suatu penugasan audit (Tuanakotta, 2013:G-
21).
Menurut Tuanakotta (2013:95) terdapat tiga langkah audit berbasis
resiko, yaitu:
1. Menilai Risiko (Risk Assessment)
Melaksanakan prosedur penilaian risiko untuk mengidentifikasi dan
menilai risiko salah saji material dalam laporan keuangan.
2. Menanggapi Risiko (Risk Response)
Merancang dan melaksanakan prosedur audit selanjutnya yang
menanggapi risiko (salah saji material) yang telah diidentifikasi dan
dinilai, pada tingkat laporan keuangan dan asersi.
3. Pelaporan (Reporting)
Merumuskan pendapat berdasarkan bukti audit yang diperoleh dan
membuat serta menerbitkan laporan yang tepat, sesuai kesimpulan yang
ditarik.
19
Manfaat audit berbasis resiko menurut Tuanakotta (2013:102)
diantaranya:
1. Fleksibilitas waktu
Karena prosedur penilaian risiko tidak menguji transaksi dan saldo
secara rinci, prosedur itu dapat dilaksanakan jauh sebelum akhir tahun.
Ini dapat menyeimbangkan beban kerja audit secara merata sepanjang
tahun dan juga memberi waktu yang cukup bagi klien untuk menanggapi
temuan mengenai kelemahan pengendalian intern.
2. Upaya tim audit terfokus pada area kunci
Dengan memahami di mana risiko salah saji material bisa terjadi dalam
laporan keuangan, auditor dapat mengarahkan tim audit ke hal-hal
berisiko tinggi dan mengurangi perkerjaan pada tingkat risiko rendah.
Dengan demikian sumber daya/staf audit dimanfaatkan sebaik-baiknya.
3. Prosedur audit terfokus pada risiko
Prosedur audit selanjutnya dirancang untuk menanggapi risiko yang
dinilai. Oleh karena itu, uji rincian yang hanya menanggapi risiko secara
umum, akan dapat dikurangi secara signifikan atau bahkan sama sekali
dihilangkan.
4. Pemahaman atas pengendalian intern
Pemahaman terhadap pengendalian intern memungkinkan auditor
mengambil keputusan yang tepat, untuk menguji/tidak menguji
efektifnya pengendalian intern.
20
5. Komunikasi tepat waktu
Pemahaman terhadap pengendalian intern yang meningkat,
memungkinkan auditor mengidentifikasi kelemahan dalam pengendalian
intern, yang sebelumnya tidak diketahui. Mengkomunikasikan
kelemahan dalam pengendalian intern kepada manajemen secara tepat
waktu memungkinkan entitas mengambil tindakan yang tepat.
2.1.6 Sistem Pengendalian Mutu
2.1.6.1 Pengertian Sistem Pengendalian Mutu
Menurut Arens et al (2012:28), bahwa konsep pengendalian mutu bagi
suatu KAP dapat dijelaskan sebagai berikut:
“For a CPA firm, quality control comprises the methods used to ensure
that the firm meets its professional responsibilities to client and others.
These methods include the organizational structure of the CPA firm and
procedures the firm established”.
Maksud dari kutipan diatas, untuk sebuah kantor akuntan publik (KAP),
pengendalian mutu terdiri dari metode yang digunakan untuk memastikan bahwa
KAP memenuhi tanggung jawab profesional untuk klien. Metode ini meliputi
struktur organisasi KAP dan prosedur pengendalian mutu yang telah dibuat.
ISQC1 (International Standard on Quality Control No. 1) dan ISA 220
(International Standards on Auditing) menyebutkan tujuan sistem pengendalian
mutu pada KAP ialah untuk memberikan keyakinan bahwa:
21
Dalam ISQC1:
1. KAP dan personalianya mematuhi standar profesional serta kewajiban
hukum/ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang
ditetapkan regulator.
2. Laporan yang diterbitkan KAP atau partnernya, sudah tepat sesuai situasi
yang dihadapi.
Dalam ISA220:
1. Auditnya mematuhi standar profesional serta kewajiban hukum
ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kewajiban yang
ditetapkan regulator.
2. Laporan auditor yang diterbitkan, sudah tepat dalam situasi yang
dihadapi.
(Tuanakotta, 2013:108)
2.1.6.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Mutu
Pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP) harus diterapkan oleh
setiap KAP pada semua jasa audit, atestasi, akuntansi, review, dan konsultasi yang
standarnya telah ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Sistem
pengendalian mutu mencakup kebijakan dan prosedur pengendalian mutu,
penetapan tanggung jawab, komunikasi dan pemantauan (SPAP, 2011:17000.1).
Maka, dalam memenuhi ketentuan yang berlaku, unsur-unsur tersebut
dapat dikelompokkan sebagai berikut:
22
1. Independensi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur untuk memberikan
keyakinan memadai bahwa, pada setiap tingkat organisasi, semua
personel mempertahankan independensi sebagaimana diatur oleh Kode
Etik Profesi Akuntan Publik.
2. Penugasan Personel
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai penugasan personel untuk memberikan keyakinan memadai
bahwa perikatan akan dilaksanakan oleh staf profesional yang memiliki
tingkat pelatihan dan keahlian teknis untuk perikatan tersebut. Dalam
proses penugasan personel, sifat dan lingkup supervisi harus
dipertimbangkan.
3. Konsultasi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai konsultasi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
personel akan memperoleh informasi memadai sesuai yang dibutuhkan
dari orang yang memiliki tingkat pengetahuan, kompetensi,
pertimbangan, dan wewenang memadai. Sifat konsultasi akan tergantung
atas beberapa faktor tertentu, antara lain ukuran KAP dan tingkat
pengetahuan, kompetensi, dan pertimbangan yang dimiliki oleh staf
pelaksana perikatan.
23
4. Supervisi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai pelaksanaan dan supervise perikatan untuk memberikan
keyakinan yang memadai bahwa pelaksanaan perikatan memenuhi
standar mutu yang ditetapkan oleh KAP. Lingkup supervisi dan review
yang sesuai pada suatu kondisi tertentu tergantung atas beberapa faktor,
antara lain kerumitan masalah, kualifikasi staf pelaksana perikatan, dan
lingkup konsultasi yang tersedia dan yang telah digunakan.
5. Pemekerjaan (Hiring)
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai pemekerjaan untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
semua orang yang dipekerjakan memiliki karakteristik semestinya,
sehingga memungkinkan mereka melakukan penugasan secara
kompeten. Mutu pekerjaan KAP akhirnya tergantung atas integritas,
kompetensi dan motivasi personel yang melaksanakan dan melakukan
supervisi pekerjaan. Oleh karena itu, program pemekerjaan KAP
menjadi salah satu unsure penentu untuk mempertahankan mutu
pekerjaan KAP.
6. Pengembangan Profesional
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel
memiliki pengetahuan memadai sehingga memungkinkan mereka
memenuhi tanggung jawabnya.
24
7. Promosi (Advancement)
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
profesional untuk memberikan keyakinan memadai bahwa personel yang
terseleksi untuk promosi memiliki kualifikasi seperti yang disyaratkan
untuk tingkat tanggung jawab yang lebih tinggi. Praktik promosi
personel akan berimplikasi terhadap terhadap mutu pekerjaan KAP.
Kualifikasi personel terseleksi untuk promosi harus mencakup pada
karakter, intelejensi, pertimbangan, dan motivasi.
8. Penerimaan dan Keberlanjutan Klien
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
untuk menentukan apakah perikatan dari klien akan diterima atau
dilanjutkan untuk meminimumkan kemungkinan terjadinya hubungan
dengan klien yang manajemennya tidak memiliki integritas. KAP harus
mempunyai prinsip pertimbangan kehati-hatian (prudence) dalam
menentukan hubungan profesionalnya dengan klien.
9. Inspeksi
KAP harus merumuskan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu
mengenai inspeksi untuk memberikan keyakinan memadai bahwa
prosedur yang berhubungan dengan unsur-unsur lain pengendalian mutu
telah ditetapkan dengan efektif. Prosedur inspeksi dapat dirancang dan
dilaksanakan oleh individu yang bertindak mewakili kepentingan
manajemen KAP. (SPAP, AIPI, 2011; 17000.18-19).
25
2.1.7 Time Budget Pressure
2.1.7.1 Pengertian Time Budget
Menurut Alderman et al (1990:37) time budget didefinisikan sebagai
berikut:
“Time budget is an element of planning used by auditors which simply
establishes guidelines in number of hours for each section of the audit”.
Maksud kutipan tersebut menjelaskan bahwa time budget adalah suatu
bagian dari perencanaan yang digunakan oleh auditor yang menetapkan panduan
dalam satuan waktu jam untuk setiap seksi dari audit. Jumlah jam harus
dialokasikan dengan persiapan skedul kerja yang menunjukkan siapa yang
melaksanakan serta apa dan berapa lama hal tersebut dilakukan. Kemudian total
jam tersebut dianggarkan pada kategori utama di prosedur audit dan disusun
dalam bentuk skedul mingguan.
Sedangkan menurut Meigs et al (1992:133), time budget mempunyai
definisi sebagai berikut:
“A time budget for an audit is constructed by estimating the time
required for each step in the audit program”.
Berdasarkan definisi diatas, time budget didefinisikan sebagai waktu
yang dianggarkan untuk melaksanakan langkah-langkah dalam setiap program
audit.
Time budget disusun berdasarkan informasi yang diperoleh pada langkah
awal dalam audit, yaitu memperoleh pemahaman atas klien. Time budget total
disusun dengan berdasarkan perkiraan waktu yang dibutuhkan untuk setiap
26
langkah dari program audit pada setiap auditor yang ditugasi sesuai dengan posisi
atau jabatan untuk penugasan rutin, catatan waktu yang terperinci atas kerja audit
pada tahun sebelumnya merupakan faktor yang penting dalam menentukan time
budget yang baru.
Kegunaan time budget menurut Holmes dan Burns (1978:222) adalah:
1. Determining staff requirements for the audit.
2. Determining estimated hours necessary to complete the audit.
3. Estimation of the audit fee.
4. Scheduling of the time and sequence of the audit work.
Dari kutipan diatas dapat diketahui kegunaan time budget yaitu;
menentukan banyaknya staf yang dibutuhkan untuk suatu penugasan audit,
menentukan perkiraan jam yang diperlukan untuk menyelesaikan audit,
menentukan estimasi biaya audit agar proses audit berjalan dengan efektif dan
efisien, penjadwalan waktu dan urutan pekerjaan audit.
2.1.7.2 Kebaikan dan Kelemahan dari Time Budget
Time budget sebagai bagian dari perencanaan memiliki kebaikan tidak
saja bagi kantor akuntan publik tapi juga bagi auditor secara individual. (Holmes
dan Burns, 1978:223) menyebutkan beberapa kebaikan dari time budget yaitu:
1. As an efficient method to arrange staff schedule.
2. As a guideline for relative importance from different audit areas.
3. As an incentive for staff auditors for efficient performance.
4. As a mean to arrange fee.
27
Dari kutipan diatas dapat diketahui bahwa kebaikan dari time budget
yaitu; sebagai metode yang efisien untuk mengatur jadwal staf, sebagai pedoman
untuk kepentingan dari daerah audit yang berbeda, sebagai insentif bagi staf
auditor untuk kinerja yang efisien, dan sebagai sarana untuk mengatur biaya.
Pada pelaksanaannya, terkadang time budget juga memiliki dampak
yang kurang baik. Menurut Holmes dan Burn (1978:224) mengatakan:
“Time budget is a guideline, it is not absolute or exact”.
Artinya time budget hanya sekedar pedoman, tidak bernilai mutlak atau
persis. Bila auditor membutuhkan waktu tambahan untuk melakukan program
audit, time budget dapat dirubah sewaktu-waktu agar auditor dapat
mengumpulkan bukti yang cukup dan lebih memadai sesuai dengan tujuan audit.
Namun kecenderungan yang terjadi adalah auditor menepatkan time budget
sebagai tujuan utama dalam melakukan audit, sehingga revisi time budget tidak
dilakukan dan auditor malah melakukan langkah-langkah yang tidak sesuai
dengan prosedur audit. Tindakan seperti ini menjadi tidak benar karena tujuan
utama dari audit adalah memberikan opini sehubungan dengan standar audit yang
diterima umum dan bukan untuk memenuhi time budget.
2.1.7.3 Time Budget Pressure
Tekanan (pressure) untuk menyelesaikan suatu penugasan dalam waktu
yang telah ditentukan atas dasar pertimbangan biaya terendah atas fee dari klien
merupakan aspek terpenting bagi KAP maupun auditor secara individual. Tekanan
tersebut akan selalu ada, dikarenakan beberapa hal seperti promosi atas
28
kesuksesan profesional yang akan diperoleh apabila seorang auditor atau sebuah
KAP mampu menyelesaikan penugasan audit secara efektif dan efisien, yang
biasanya digambarkan dengan penyelesaian audit yang tepat waktu tanpa biaya
yang besar tetap memenuhi tujuan audit.
Menurut Kelley et al (2005:24) time budget pressure diartikan sebagai:
“Budget related tiem pressure can only occur when the budgeted amount
of time is less than total available time”.
Dari penjelasan diatas, time budget pressure merupakan suatu kondisi
yang terjadi dimana jumlah waktu yang dianggarkan kurang dari waktu yang telah
tersedia untuk menyelesaikan prosedur audit yang telah ditetapkan. Dengan kata
lain, seorang auditor mendapatkan tekanan untuk menyelesaikan pekerjaannya
tepat waktu.
Menurut Meigs et al (1992:133) menyatakan bahwa:
“There is always pressure to complete an audit within the estimated time
ability to do satisfactory work when given abundant time is not sufficient
qualification, for time is never abundant”.
Berdasarkan kutipan tersebut, selalu ada tekanan untuk menyelesaikan
audit agar tidak melenceng dari estimasi waktu. Auditor yang membutuhkan
waktu lebih lama dari waktu normal untuk suatu tugas akan menimbulkan dampak
buruk di mata supervisornya dan hal ini akan menghambat kemajuan karier.
Kemampuan untuk melakukan kerja yang memuaskan jika diberikan waktu yang
berlebih bukanlah merupakan suatu kualifikasi, karena dalam suatu kantor
akuntan publik tidak pernah ada waktu yang berlebih.
29
Time budget pressure adalah salah satu tekanan yang terjadi pada
profesional akuntan (Dezoort dan Lord, 1997). Selanjutnya Dezoort dan Lord
(1997) juga mengungkapkan bahwa:
“The increased level of stress has been shown to have a number of
behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to
assimilate information changing the processing strategy used and
restricting information processing”.
Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam
pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat
membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit
dan laporan keuangan yang dihasilkan.
Time budget pressure ini tidak hanya dirasakan oleh senior auditor dan
junior auditor, tetapi juga oleh manajer. Manajer sebagai pihak pertama KAP yang
berhubungan dengan klien, termasuk dalam melakukan persetujuan dalam
penentuan fee. Dalam penentuan fee ini , manajer melakukan peninjauan dan
penilaian atas klien, untuk kemudian memperkirakan waktu yang dibutuhkan
untuk pelaksanaan audit. Kemudian manajer menyusun preliminary budget untuk
menentukan berapa total cost dari penugasan tersebut, sehingga pihak kantor
akuntan publik dapat mengajukan fee yang kemudian akan dibicarakan dengan
klien. Setelah mencapai persetujuan dalam penentuan fee, baru kemudian disusun
time budget berdasarkan kesepakatan fee.
30
2.1.7.4 Unsur-unsur Time Budget Pressure
Untuk mengukur time budget pressure digunakan beberapa indikator
yang diperoleh dari teori dalam jurnal yang ditulis oleh Willet dan Page (1996).
Indikator-indikator tersebut antara lain:
1. Pemahaman auditor atas time budget
Jika pemahaman auditor atas time budget sangat tinggi maka tekanan
yang ditimbulkan atas time budget itu sendiri akan rendah, sebaliknya
jika pemahaman auditor tentang time budget rendah maka tekanan yang
ditimbulkan dari time budget akan semakin tinggi.
2. Tanggung jawab terhadap time budget
Dalam melaksanakan time budget, seorang auditor harus mengetahui
tanggung jawab yang harus diselesaikan dan target-target yang harus
dicapai serta bertanggungjawab untuk menjaga agar proses audit efisien
dan sesuai dengan time budget yang ditetapkan.
3. Penilaian kinerja dari atasan
Tinggi rendahnya tekanan tergantung pada kinerja yang diberikan oleh
auditor tersebut, auditor akan merasakan tekanan rendah jika kinerja
yang diberikan dinilai baik oleh atasan dan sebaliknya tekanan akan
tinggi jika atasan menilai kinerja yang telah diberikan tidak sesuai
dengan sasaran dan target atas time budget.
4. Alokasi fee untuk biaya audit
Lancar atau tidaknya suatu proses audit sangat bergantung pada biaya
audit yang biasanya didapatkan dari fee yang diterima, dan
31
pengalokasian fee untuk biaya audit yang sangat diperlukan untuk dapat
memenuhi time budget yang telah ditetapkan.
5. Frekuensi revisi time budget
6. Selisih time budget
2.1.7.5 Dampak Time Budget Pressure
Menurut Dezoort dan Lord (1997) mengelompokkan dampak time
budget pressure sebagai berikut:
1. Impacting attitude
Yang termasuk kedalam impacting attitude yaitu: stress, feeling of
failure, job dissatisfaction, undersired turnover.
2. Impacting intention
Yang termasuk kedalam impacting intention yaitu: underreporting time
dan accepting weak from of evidence during the audit.
3. Impacting behavior
Yang termasuk kedalam impacting behavior yaitu: premature sign-off
dan neglect needed research an accounting standards.
Sedangkan menurut Alderman dan Deitrick (1982), dampak negatif dari
time budget pressure adalah sebagai berikut:
1. Narrowed scopes
2. Reduced work on certain procedures
3. Reliance on lower quality evidence
4. Premature audit sign-off
5. Omission of some audit procedures
32
Menurut Sweeney dan Pierce (2006) selain memiliki dampak negatif,
time budget pressure memiliki dampak positif, antara lain:
1. Greater focus on completion of work
2. More effective dealings with clients
3. Greater attention to relevant information
4. Elimination of unnecessary work
5. Better communication with superiors
2.1.8 Kualitas Audit
Istilah kualitas audit mempunyai arti yang berbeda-beda bagi setiap
orang. Para pengguna laporan keuangan berpendapat bahwa kualitas audit yang
dimaksud terjadi jika auditor dapat memberikan jaminan bahwa tidak ada salah
saji yang material atau kecurangan dalam laporan keuangan audit. Auditor sendiri
memandang kualitas audit terjadi apabila mereka bekerja sesuai standar
profesional yang ada, dapat menilai risiko bisnis klien dengan tujuan untuk
meminimalisasi risiko litigasi, dapat meminimalisasi ketidakpuasan klien dan
menjaga reputasi KAP.
DeAngelo (1981:186) mendefinisikan kualitas audit sebagai berikut:
“Audit quality as the market-assessed joint probability that a given
auditor will both detect material misstatement in the client’s financial
statement and report the material misstatement”.
Berdasarkan kutipan diatas, kualitas audit didefinisikan sebagai
kemungkinan dimana seorang auditor akan menemukan salah saji material dalam
laporan keuangan klien dan melaporkan tentang salah saji material tersebut.
Kualitas audit ini timbul atas tuntutan dari pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan. Sebab, auditor
33
memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi dan menilai apakah laporan keuangan
telah disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum.
Audit yang dilaksanakan auditor dapat berkualitas jika memenuhi
standar auditing. Standar auditing mencakup mutu profesional (professional
qualities), auditor independen, serta pertimbangan (judgement) yang digunakan
dalam pelaksanaan audit dan penyusunan laporan auditor (SPAP, 2011).
2.1.8.1 Unsur-unsur Kualitas Audit
Kualitas audit dipengaruhi oleh beberapa faktor. Menurut Wooten
(2003) dan SPAP (2011), faktor-faktor tersebut antara lain:
1. Deteksi salah saji
“Detecting material misstatement is influenced by how well the audit
team performs the audit, which in turn is influenced by the quality
control system and management resources of the audit firm. many
studies have used firm size as a surrogate for these audit firm and audit
team factors, and their findings have been controversial” (Wooten, 2003).
Audit yang berkualitas adalah audit yang dapat menemukan salah saji
yang material pada laporan keuangan. Mendeteksi salah saji material
dipengaruhi oleh seberapa baik tim audit melakukan audit, yang
dipengaruhi oleh sistem pengendalian kualitas dan sumber daya
manajemen KAP.
2. Berpedoman pada standar
Anggota KAP yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi,
review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan atau jasa
profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan
34
pengatur standar yang telah ditetapkan oleh IAI (Ikatan Akuntan
Indonesia).
3. Komitmen yang kuat terhadap jasa audit yang diberikan kepada klien
Klien membutuhkan jasa audit dari auditor, sebagai auditor maka harus
mampu dan dapat memenuhi kebutuhan jasa untuk klien. Komitmen
yang kuat dari auditor terhadap jasa audit yang diberikan direspon
dengan baik oleh klien.
4. Prinsip kehati-hatian
Para ahli mengindikasikan integritas individual yang ditugaskan dalam
perikatan sebagai faktor dalam mendeteksi salah saji material. Auditor
sebaiknya memberikan perhatian dan berhati-hati kepada semua aspek
dari audit, termasuk evaluasi risiko audit, formulasi dan tujuan audit,
menetapkan scope atau luas dan tanggung jawab audit, seleksi uji audit,
dan evaluasi hasil audit. Sehingga auditor perlu bersikap hati-hati dan
mengacu pada standar profesional. Apabila auditor menerapkan prinsip
kehati-hatian dalam semua aspek audit maka hal ini akan meningkatkan
hasil audit.
5. Review dan pengendalian oleh supervisor
“Panels of expert also associate high quality with a firm that has strong
controls in place over its audit process. GAAS requires a firm to
maintain a quality-control system and requires auditors to adequately
plan their audits. There is match leeway, however, in determining how
formal and perspective these systems need to be. Firms with a more
rigorous quality-control system and a more systematic audit
methodology process are less likely to have material misstatement go
undetected by their audit procedures” (Wooten, 2003).
35
Para ahli juga mengaitkan kualitas tinggi dengan perusahaan yang
memiliki kontrol yang kuat di tempat selama proses audit. SPAP
mensyaratkan perusahaan untuk mempertahankan kualitas sistem
pengendalian dan membutuhkan auditor untuk merencanakan audit yang
memadai. Perusahaan dengan kualitas sistem pengendalian yang lebih
baik dan proses metodologi audit yang lebih sistematis cenderung
memiliki salah saji material yang tidak terdeteksi oleh prosedur audit
mereka.
6. Perhatian yang diberikan oleh manajer dan partner
“The expert reported that partner and manager attention to the
engagement is associated with audit quality. GAAS requires that audits
be properly supervised and assigned. The availability during filedwork
of the seasoned judgement of an experienced auditor provides
authoritative responses to technical and procedural questions” (Wooten. 2003).
Para ahli melaporkan bahwa perhatian manajer dan partner untuk
keterlibatan yang terkait dengan kualitas audit. SPAP mensyaratkan
bahwa audit harus disupervisi dengan cukup. Perhatian manajer dan
partner yang memadai mulai saat perencanaan audit sampai dengan
pelaporan audit akan memberikan jaminan bahwa semua aspek-aspek
harus dilakukan dalam mencapai audit yang berkualitas akan dipenuhi
oleh auditor.
36
2.2 Kerangka Pemikiran
2.2.1 Hubungan Sistem Pengendalian Mutu dengan Kualitas Audit
Whittaker dan Western (1985) mengemukakan bahwa:
“The audit should have a high standard of quality. This high standard of quality that can be achieved with proper planning and the control and
suppression of the work performed”.
Berdasarkan kutipan di atas, dalam pelaksanaan audit harus memiliki
standar kualitas yang tinggi. Standar kualitas yang tinggi ini bisa dicapai dengan
perencanaan yang tepat serta pengendalian dan penekanan terhadap pekerjaan
yang dilakukan.
Hasil audit atas laporan keuangan akan berguna jika akuntan publik
mampu mengendalikan mutu pemeriksaan, bertindak profesional, kantor akuntan
publik (KAP) bertanggung jawab untuk mematuhi berbagai standar profesional
akuntan publik (SPAP) yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI).
Salah satu standar yang berisi panduan bagi KAP dalam melaksanakan
pengendalian kualitas jasa yang dihasilkan oleh kantornya adalah standar
pengendalian mutu (SPAP, 2011). Oleh sebab itu, adanya suatu keharusan bagi
setiap KAP untuk memiliki sistem pengendalian mutu. sistem pengendalian mutu
mencakup struktur organisasi, kebijakan dan prosedur yang ditetapkan KAP untuk
memberikan keyakinan memadai tentang kesesuaian perikatan profesional dengan
SPAP sehingga harus komprehensif dan selaras dengan struktur organisasi,
kebijakan, dan sifat praktik KAP (SPAP, 2011:16000.1).
37
Menurut United States General Accounting Office (1993):
“The quality control system should define principles, policies, and procedures that will achieve the consistent quality of work that the
organization expects”.
Hal tersebut menerangkan bahwa sistem pengendalian mutu harus
mendefinisikan prinsip-prinsip, kebijakan dan prosedur untuk mencapai kualitas
pekerjaan secara konsisten sebagaimana yang diharapkan oleh organisasi tersebut.
Kantor akuntan publik (KAP) wajib mempertimbangkan setiap unsur
pengendalian mutu (SPAP, 2011:16000.2). Pemekerjaan menjadi salah satu unsur
penentu dalam pengendalian mutu untuk mempertahankan kualitas audit yang
dihasilkan. Hal ini disebabkan karena pemekerjaan memberikan keyakinan bahwa
semua staf profesionalnya memiliki karakteristik yang tepat untuk memungkinkan
mereka melakukan perikatan secara kompeten. Kualitas audit yang dihasilkan
akan bergantung kepada integritas, kompetensi, dan motivasi personel yang
melakukan supervisi atas pekerjaan (SPAP, 2011:16000.3).
2.2.2 Hubungan Time Budget Pressure dengan Kualitas Audit
Pada tahap perencanaan audit, manajer menyusun suatu time budget
untuk menentukan jam audit yang dibutuhkan oleh setiap level auditor. Time
budget ini disesuaikan dengan audit fee yang disepakati oleh klien. Time budget
pressure ini timbul terutama akibat adanya client’s fee pressure yang disebabkan
oleh meningkatnya persaingan antar kantor akuntan publik (Willet dan page,
1996).
38
Pada praktiknya, time budget digunakan untuk mengukur tingkat
efisiensi seorang auditor dalam melaksanakan pekerjaannya. Hal ini menimbulkan
tekanan bagi auditor untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan waktu
yang dianggarkan. Adanya batas waktu (time deadline) menyebabkan seorang
auditor dituntut untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan segera dan apabila
hal tersebut tidak tercapai maka akan menimbulkan konflik karena waktu yang
telah ditentukan untuk suatu pekerjaan audit terlewati serta kualitas dapat
terganggu. Dengan adanya tekanan tersebut memungkinkan bagi staf untuk
mengurangi waktu penugasan dengan cara melakukan pemotongan (short cut) dan
juga melakukan pengujian lebih sedikit terhadap sampel yang sudah dipilih serta
mereka mengabaikan kesalahan (Raghunathan, 1991).
Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan Dezoort dan Lord (1997)
bahwa:
“The increased level of stress has been shown to have a number of
behavioral effects in decision making, including speeding up efforts to
assimilate information changing the processing strategy used and
restricting information processing”.
Dengan adanya tekanan dapat mempengaruhi perilaku seorang dalam
pengambilan keputusan, merubah strategi yang telah digunakan dan juga dapat
membatasi proses informasi. Tekanan seperti ini dapat mengurangi kualitas audit
dan laporan keuangan yang dihasilkan.
Dari penelitian Kelley dan Margheim (1990) terdapat berbagai macam
perilaku yang dapat mengurangi kualitas audit, diantaranya adalah:
1. Rejecting awkward items from a sampel
2. Accepting doubtful audit evidence
3. Not testing all of the items in a selected sampel
39
Menurut Coram et al (2004) terdapat suatu perilaku dibawah tekanan
waktu yang dapat diketahui dan mempengaruhi keadaan time budget pressure
dapat menambah tingkat stress. Dalam penelitian tersebut juga menyatakan bahwa
pada kondisi dibawah tekanan time budget, auditor akan menerima pilihan yang
berisiko dan hanya fokus terhadap informasi yang penting. Hasil penelitian
tersebut sesuai dengan penelitan yang dilakukan oleh Otley dan Pierce (1996)
yang mengemukakan:
“Tight budget often lead the auditors omitting parts of the audit
program, and thus to lower audit quality”.
Maksud dari kutipan tersebut menyatakan bahwa ketatnya time budget
menyebabkan auditor untuk meninggalkan suatu langkah audit dalam audit
program sehingga menyebabkan kecenderungan perilaku menyimpang yang
berdampak pada penurunan kualitas audit.
40
Gambar 2.1
Skema Kerangka Pemikiran
Ha1
Ha2
2.3 Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangka pemikiran dan uraian penelitian ini, maka
hipotesis yang akan diuji dalam penilitian ini adalah:
Ha1 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu terhadap kualitas
audit
Ha2 : Terdapat pengaruh antara time budget pressure terhadap kualitas audit
Ha3 : Terdapat pengaruh antara sistem pengendalian mutu dan time budget
pressure secara simultan terhadap kualitas audit
Sistem Pengendalian Mutu (X1)
- Indepedensi
- Penugasan Personel
- Konsultasi
- Supervisi
- Pemekerjaan
- Pengembangan Profesional
- Promosi
- Penerimaan dan Keberlanjutan
Klien
- Inspeksi
Kualitas Audit (Y)
- Deteksi salah saji
- Berpedoman pada standar
- Komitemen yang kuat
terhadap jasa audit yang
diberikan kepada klien
- Prinsip kehati-hatian
- Review dan pengendalian oleh
supervisor
- Perhatian yang diberikan oleh
manajer dan partner
Time Budget Pressure (X2)
- Pemahaman auditor atas time
budget
- Tanggung jawab terhadap
time budget
- Penilaian kinerja dari atasan
- Alokasi fee untuk biaya audit
- Frekuensi revisi time budget
- Selisih time budget