DEWP1>1' FRAKSI ABRI -...
Transcript of DEWP1>1' FRAKSI ABRI -...
'I
DEWP1>1' PERWAKILAN RAKYAT R.I FRAKSI ABRI
PEF1ANDANGAN UI"·'1UM FRAKS I ABRI
A'TAS
1 .. RANCANGAl\J UNDANG-UNDANG TENTANG SUSUNAN
DAN KEKUASAAN PENGADILAN DAL.AI'1 LINGKUNGAN
PERADILAN UMUM;
') l-. K!:..NCANGAN UNDANG-UNDANG TENT.A.NG SUSUNAN,
KEKUASAAN DAN ACARA MA.HK.AM.AH AGUNG.
Assalamuialaikum warakhmatullahi wabarakaatuh.
Sauciara ~e Lua Si dang,
Saudara Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah,
beserta Staf,
Para Anggota Dewan yang terhormat,
Sidang yang kami muliakan ..
Perkenankanlah kami atas nama Fraksi ABRI mengajak sidang
yang mulia memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang
Maha Esa, yang telah mengantarkan kita di dalam keadaan sehat
wal af iat ke ruangah ini untuk mengikuti acara pemandangan wTum
fraksi-fraksi atas :
1. Rancangan Undang-undang tentang Susux1an dan Kekuasaan Pe
ngadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, dan
Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan L
ttca.rn. Mahkamah Agung ~
dan
Fraksi ABRI mengucapkan terima kasih atas kesempatan untuk
menyampaikan pemandangan umum Fraksi ABRI terhada9 l~edua RUU inio
Sebagc..in,o.na telc;.il.,,. kita makl:.:;ni~ Pemerintah den;.;an 2.ma.nat
Presiden tanggal 12 Ag~stus 1985 No. R.07/PU/VIII/1985 telah menyampaikan RUTJ Tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan
dan Acara Mahkamah Agung kepada Dewan yang terhormat inio
I Pada ••••o•o••••
- 2 -
Pada tanggal 28 Agustus 1985 Pemerintah, diwakili oleh Menteri
Kehakiman telah menyampaikan keterangan dan penjelasan atas ke
dua RUU tersebut di dalam rapat paripurna Dewan.
Fraksi kami menyadari, bahwa membuat sebuah RUU mengenai
badan-badan peradilan yang menyelenggarakan kekuasaan kehakiman
tidak mudah dan memerlukan waktu serta tenaga yang cukup banyak
dan pengetahuan yang cukup luas serta mendalam.
Berkat tekad dan ketekunannya, Pemerintah telah dapat menghasilkan 2 (dua) buah RUU yang akan menggantikan Undang-undang Nomor
13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umurn
dan Mahkamah Agung, yang sedang kita bahas sekarang inio Untuk
itu Fraksi .ABRI menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya ke
pada Pemerintaho
Saudara Ketua Yang Terhormat~
Sidang Yang Mu.lie. ..
Dalam RUU Tentang Su.sunan dan Kekua.saan Pengad.i.lan Dalam
Lingkungan Peradila11 Umum serta RUU Tentang Susunan, Kekuasaan
·d.s.n Acara Mahkamah Agung tercantum 2 (dua) dasar hukum, yaj_t1.J
1. Undang Undang Dasar 1945.
2.. Undang-undar.i.g Nomor 1L~ tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan.Kehakimanv
Fraksi ABRI di dalam membahas kedua RUU ini akan bertolak
dari kedua dasar hukum tersebut·dan TAP MFR-RI Nomor I,II/MPR/1978
tentang Kedudukai."1 dan Hubunga.n Tata kerja Lembaga Tertinggi Negara
dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara.
Mengenai kekuasaan keha~iman, pasal 24 dan pasal 25 Undang
Undang Dasar 1945 menyatakan sebe.gai berikut :
Pasal 24 : 11
( 1) Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agu.r1g dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-1_;.;:i,-:-1 ang.
(2) Susunan dan Kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu di
atur dengan Undang-unda.ng.n
11 Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diperhentikan sebagai
Hakim ditetapkan dengan Undang-tL"'ldang 11
/ Penjelasan
-. - 3
Penjelasan pasal 24 dan 25 tersebut di atas berbunyi :
11 Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdekaj artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubung
dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang ten
tang kedudukannya para hakim 11 •
Kedua pasal itu beserta penjelasannya di dalam Undang Undang Dasar
1945 belu~ memberikan arti kekuasaan kehakiman secara tuntas. Hal
ini dapat difahami, mengingat bahwa Undang Undang Dasar bersifat
singkat dan luwes dan hanya rnemuat aturan-aturan pokok, sedang
aturan-aturan yang menjabarkan aturan pokok itu diserahkan kepada
undang-tmdang yang lebih mudah cara membuat, mengubah atau menca
butnya.
Namun demikianj aturan pokok yang tercantum di dalam Undang Undang
Dasar kita, mengandung pokok pikiran yang sangat esensial, yaitu :
Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mdhkamah Agung dan
lain-lain badan kehakiman;
2. Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka;
J.. Negara Indonesia berdasar atas hukum, tidak berdasar atas
kekuasaan belaka.
Hal-hal inilah yang menjadi tolok ukur sejauh mana kedua RUU yang
sedang kita bahas ini didasarkan atas ketentuanj jiwa dan semangat
Undang Undang Dasar 1945.
Kita semua telah berjanji bahwa jiwa dan semangat Undang
Undang Dasar 1945 akan kita patuhi setulus-tulusnya, sebab kita
percaya bahwa dengan jalan itu kita akan. dapat hidup tertib, ter
atur, dinamis, dan lestari sebagai bangsa.
Selanjutnya di dalam TAP MPR-RI Nomor II/I<IPR/ 198 3 tent~ng
GBHN, BAB II Pola Dasar Pembangunan Nasional tertulis :
11 Asas kesadaran hukum, ialah bahwa tiap warganegara 'Indonesia
harus selalu sadar dan taat kepada hukwn, dan mewajibkan Negara
untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukwn. 11
Kedua RUU ini tidak terlepas dari pelaksanaan Pelita keempat
di o.i.dang hukum yu.ng menggariskar~ kebijaksanaan sebagai berikut
1. Pembangunan dan pembinaan hukum di negara hukum Indonesia
didasarkan atas·Pa~casila da~ Undang Undang Dasar 19450
c:.. · fembangu11.a.n dan perrbinaan hul:um diarahkcn agar dava t. :
a) Nemati.tapkan hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai<>
I b) Menciptakan
- 4 ·-
b) Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap
anggota masyarakat dapat menikrnati suasana serta iklim
ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadil-
an ..
c) Lebih memberikan dukungan dan pengamanan untuk rnencapai kemakrnuran.
3Q Di dalam pembangunru~ dan pernbinaan hukum ini akan dilanjut
kan usaha-usaha untuk
J'/·. .J\"'
I.
l(
a) Meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan hukum nasional
di dalam rangka pembaharuan hukum, dengan antara lain
mengadakan kodifikasi serta unifikasi di bidang-bidang
tertentu dengan memperhatikan kesadaran hukum yang ber-
kembang di dalam masyarakat.
b) l"lernantapkan kedudukan dan peranan badan-oadan lJeneg.'.j_k
hul<um sesuai dengan fungsi dan wewenang mereka masing
masing.
c) Memantapkan· sikap, perilaku dan kemampuan para penegak
hukum di dalam rangka meningkatkan citra dan wibawa hu
kum serta aparat penegak hukurn ..
d) Meningkatkan·penyelenggaraan bantuan hukum dan pemberian
bantuan hukum bagi lapisan masyarakat yang kurang mampu.
e) Meningkatkan prasarana dan sarana yang diperlukan untuk
menu.njang pembangunan bidang hukum.
Meningkatkan pen:yuluha.n hukum untuk mencapai kadar kesadaran
hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga seti~p anggota
masyaral<.at menyadari dan men.ghayati hak dan kewajibannya se
bagai warganegara, di dalam rangka tegaknya hukum, keadilan
da.n perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, keter
tiban serta kepastian hukum sesuai dengan Undang Undang Dasar
1945.
5,, D5 dalarn usaha pembangunan hukurn nasional, perlu dilanjutkan
langkah-langkah untuk penyusunan perundang-undangan yang me
nyangkut hak dan kewajiban asasi warganegara di dalam rangka
mpng~m~l11<an Panrac: 11 '.'...> rlar- 1Undan er Una'ang Dac:ar 1Oli5 '"- 0.Cl•t. ... ....,_..__ 4- ~.:.v ·~--_...t..A. "-"'- ~,,. ._ ""0 ._ .._... ~ ..... i 7-r •
Di dalam b&.c:;i.a.n dari TAP MPR )"hng dikutip di atas ada butir-butir
yang berkaitan langsung dengan pembahas2.n ini, yaitu :
1<' Kewajiban n.eg2ra untuk menegakkan dan menjamin kepastian hu-
kum;
/ 2. Menciptakan @••••••
- 5 -
2. Menciptakan kondisi yang lebih mantap, sehingga setiap ang
gota masyarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertib
an dan kepastian hukum yang berintikan keadilan;
3. Mernantapkan kedudukan dan peranan badan-badan penegak hukum
sesuai ~engan fungsi dan wewenane rnereka masing-masing.
Saudara Ketua dan Sidang Dewan yang terhormat,
Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan
Pokok Kekuasaan Kehakiman merupakan pengganti Undang-undang Nomor ·
19 tahw.1 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Fokok Kekuasaan Kehakim-·
ano Seperti kita ketahui Undang7lmdang Nomor 19 tahun 1964 terse
but memuat ketentuan yang menyimpang da~i Undang Undang Dasar 1945. Di dalam penjelasan pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945 telah
tegas dinyatakan 1 bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang
merdeka~ artihya terJepas dari penBaruh kekuasaan Pemerintah; pasal
19 Undang-undang Nomor 19 tahun ·1964 memberikan wev1enang kepada
.Presiden untuk dalam beberapa hal turut atau campur tangan dalam
soal-soal pengadilan.
Rumusan pasal tersebut berbunyi :
11 Demi kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa
atau kepentingan masyarakat yang sangat rnendesak, Presiden
dapat turut atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan n.
Di dal~~ Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 Tentang Pengadilan Dalam
Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung campur tangan ekseku
tif (Presiden) itu diuraikan lebih jauh lagi, yaitu dalam pasal 23 yang rumusannya berbunyi :
Pasal 23 :
(1) Dalam hal-hal dimana Presiden melakukan turun tangan, sidang
dengan seketika menghentikan pemeriksaan yang sedang dilaku
kan dan mengumumkan keputusan Presiden dalam sidang terbuka
dengan membubuhi catatan dalarn berita acara dan melampirkan
keputusan Presiden dalam berkas tanpa menjatuhkan putusan.
(2) Dalam hal-hal dimana Presiden menyatakan keinginannya untuk
melakukan campur tangan menurut ketentuan Undang-undang Pokok
Kekuasaan. KehaKim:=m, sidang menghentikan un-tuk sementaraye-
r -i k d ' 1 , ' u n _,, ' - -me ~- ... saan., · an rriengaaai<.ari musyawara~ C.t.(:::'lca._ Jc.n..:-..:-a 9
/
( 3) Musyawarah termaksud dalam ayat ( 2) tertuju 1..LYJ.tu..l\. melaks2nakan
keinginan Presiden.
/j (4' \) Keinginan •O••····
-- 6 -
(~_) Keinginan Presiden dan hasil musya'Harah diumumkan dalam si
dang terbuka setelah sidang dibuka kembali.
Karena kedua Undang-undang ini~ ialah Undang-undang Nomor 19 ta-
hun 1964 dan Undang-undang Nomor 13 tahun 1965 memuat }{eten.tuan yang
bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945~ maka Undang-
undang Nomor 14 tahur1 1970 sebagai pengganti Undang-undang Nomor
19 tahun 1964 harus menjamin pelaksanaan secara murni Undang
Undang Dasar 1945 terutama mengenai pengertian kekuasaan kehakim
an yang merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah dan
juga tentu dari golongan-golongan dalam masyarakat.
Pasal 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 berbunyi :
11 Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaa.11 negara yang merdeka
UL-r-ituk menyelenggarakan perad5.1an .guna menegakkan huku . .m
dan keadilan berdasarkan Pancasila, dem.i ters2lenggaranya
Negara Hukum Republik Indonesia ";
Pasal 3 ayat (1) :
11 S2mua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesia ada
lah peradilan negara dan di tetapkan dengan Undang-ux1dang 11 ;
Pasal 4 ayat (3) :
11 Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak
pihak lain di luar kekuasaan kehakiman -dilarang, kecuali
dalam hal yang tersebut da.lam Undang Undang Dasar 1945 110
'Maka setiap peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan atas
dasar Undang-undang No. 1 ~- tahun. 1970 harus dapat menjamin tegak
nya asas yang ditu&vigkan di dalam pasal 1, pasal 3 dan pasal 4 Undang-undang No. 14 tahun.f970.
Di dalam keterangan Pemerintah dinyatak2.Il bahwa kedua ran
cangan undang-undang ini dibuat untuk menggantikan Undang-undang
No.. 13 tahun 1965 ten tang Pengadilan Dal am Lingkungan Feradila.11
Urnum dan Nahkamah Agung. Hal ini berarti bahwa substansi Undang
undang No. -13 tahun 1965 dipecah menjadi dua, yaitu UI1tuk Mahkamah
Agung dan Feradilan Umum, masing-rnasing dituangkan dalam suatu
undang-undang t,2rsendiri, yai tu Rancangan Undang-u..'11.dang ten tang
Susur1an, Ke}~uasaan dan Acard Viahkamab.. J~sun.g do.:;.--l ?.anc::ang~j_:n. U!:dang-.
undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan
Peradila...ri. Urm .. ::m.
I "? .,....· J... , , .1.. eme_ in t..an •••••••••••
- 7 -
Pemerintah rnenjelaskan lebih lanjut bahvia. berdasarkan Undang
undang No. 6 tahun 1969 sebenarnya Undang-undang Nc('13 tahun 1965 tentang Pengadilan Dalarn Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkarnah
Agung sudah tidak berlaku 1agi 9 hanya saat mulai tidak berlakunya
di tetapkan pada saat undang-undang yang menggantikarLYlya mulai be.r
laku yaitu kedua Rancangan Undang-undang ini.
Sidang yang mulia,
Fraksi ABRI memperhatikan hal-hal yang berkernbang di dalam
kehidupan masyarakat Indonesia sekarango Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan
Dalam Lingktu1gan Peradilan Umum dan Rancangan Undang-undang tentang
Susunan; Kekuasaan dan Acara Mahkamah Agung, mendapat sorotan
dari banyak pihak dan golongan antara lain golongan yang mempunyai
profesi hukum dan mempunyai pandangan/pendapat yang berbeda-bP.da.
Hal ini memu1juklean adanya dinamika di dalam masyarakat; karena ke
dua RancaLgan Undang-undang yang sedang kita b~as ini menyangkut
masyarakat pencari keadilan di dalam negara hukum<l'
Di dalam rangka ini baik Fraksi ABRI maupun kita semua dengan
rasa tanggung jawab yang sebesar-besarnya wajib menghormati wibawa
dan martabat kekuasaan kehakiman itu~ supaya ia tetap berdiri teguh
sebagai kekuasaan yang merdeka dan mampu menopang tegaknya hu~um
serta keadilan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi dan me
ngayomi seluruh rakyat.
Peranan hukum sangat menonjol dalam usaha menjaga dinamika yang
stabil dan stabilitas yang dinamis" Dalarn Repelita IV yang juga
merupakan era hukum dan kita jadikan kerangka landasan pembangunan
bagi tahap tinggal landas nanti, maka mutlak ditingkatkan usaha un
tuk memelihara ketertiban dan kepastian hukum sebagai salah satu I
syarat terciptanya stabilitas· nasional yang mantap.
Fraksi ABRI mengharapkan kehadiran Undang-undang yang rancang
annya sedang kita bahas sekarang ini kelak akan dap~t memenuhi apa
yang didambakan oleh masyarakat yal~Li tegaknya.hukum yang berwibawa
sesuai dengan rasa k~adilan, tegaknya hukum yang menyejukkan hati
masyarak:;.t.
Saudara Ketua,
Saudara wakil Pemerintah yang 1<c.rni homati.,.
Si :Jang ~/CU'...g mulie. :o
Perlu dicatat harapan Pemerintah, bahwa dengan disetujuinya
kedua rancangan und2.ng-u.11dang ini menjadi tL.~dang-u..Yldang, akan
I tercapailah
- 8 -
tercapailah salah satu usaha kita untuk mewujudkan cita-cita pern
bangunan nasional di dalam Peli ta IV ini, yai.tu untuk lebih memantapkan kedudukan dan peranan badan-badan peradilan sesuai dengan
fu...D.gsi dan wewenang mereka masing-masing, sebaga1 salah satu usaha
menciptakan kondisi yang lebih mantap sehingga setiap anggota ma
syarakat dapat menikmati suasana serta iklim ketertiban dan kepas
ti an hukum yang berintikan keadilan.
Walaupun masih harus diteliti ketentuan-ketentuan yang konkrit di
dalam kedua rancangan undang-undang yang sedang kita bahas bersama
ini dapatlah sudah dinyatakan bahwa motivasi dan tujuan Pemerintah
di dalam menyusun rancangan undang-undang terse but sedik,i t ba..11yak
memberikan gambaran suatu keinginan bahwa produk hukum ini akan
mampu rnenjawab kebutu..'1an masyarakat Indonesia sekarang dan masa
depan serta sekaligus memberikan cerminan wajah bangsa dan Negara
Hukurn Indonesia~
Sida.ng Dewan yai."1.g kami rrruliakan 7
Pembentukan suatu undang-undang harus memenuhi persyaratan
umum tertentu, antara lain :
1. Berkesinambungan, di dalam arti berlahu untuk kurun
waktu yai."1g le.ma ..
2. Dirumuskan ringkas, jelas dan tepat sehingga mudah di
pahami· setiap orang~
3. Materinya tidak boleh mengandung hal-hal yang saling
bertentangan.
4. Rumusannya m2ngandung nilai-nilai estesis, di dalam
arti .setiap ungkap?-n dirumuska.."l di dalam bahasa Indone
sia yang baik dan benar.
Fraksi ABRI berpendapat, bahwa kedua rancangan undang-undang ini
pada dasarnya telah memenuhi persyaratan umum tersebut di atas.
Namun disana sini masih diperlukan penyempur·naano
Sidang yang terhormat,
Selanjutnya kami ingin menyoroti beberapa hal yang kami temu-
kan di dalam r::,ate!'i kedua ranca.ngan undang-ur:.d.::rng ini ..
Pada awal pandangan urnum ini telah kami teg3slc3.n bahwa tolok u.ku.r
dan kerangl<.a acuan utama yang digunakan iaL1h :Jnda.ng Undan~s ~asar
1945 7 BAB mengenai kekuasaan kehakiman ya.l:Lrii Bab IX Pasal 24 dan
25 beserta penjelasannya dan Undang-undang No .. 1 L~ tahun 1970 be-
serta perijela.sannyao
I • d I A apun • 0 a • 0 •• 0 ........ ..
·. - 9
•Adapun masalah-masalah yang kami temukan di dalam materi rancang
an undang-undang ini ialah :
1. Pembinaan dan Pengawasan
Kedua rancangan undang-Ui."1dang ini mengedepanlrnn fungsi
pengawasan Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Dalam Lingkungan
Peradilan Umum dan Pemerintah (Menteri Kehakiman).
ae Pasal 7 Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Ke
kuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum me
mua t rumuasan tentang we-v.renang pembinaan terhadap badan
badan pengadilan di ·dalam lingkungan peradilan umum 9 ke
cuali Mahkamah Agungo Wewenang itu .diberikan baik kepa
da Menteri Kehakiman maupun kepada Ketua ~~hkamah Agung.
Di dalam hubungan ini Fraksi ABRI perlu pula mengemuka
kan pendapatnya, bahwa di de.lam rancangan u..11dang-undang
yang sedang kita bahas sekarang ini perlu diperhatikan
bata5an dalam pelaksanaan wewenang pembinaan oleh Ketua
Ma.hkamah Agung/Ketua Pengadilan ~lam Lingkungan Peradilan Umum pada pihak yang satu dan oleh Menteri Kehakiman
pada pihak yang lain.
b.· Pengawasan yang dilaku.1.can oleh Mahkamah Agung dirumuskan
dalam pasal 35 Rancangan Undang-undang Susunan, Kekuasa
an dan Acara Mahkamah Agung yang berbunyi :
(1) ¥18.hkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi ter
badap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalan.kan kekuasaan-kehakiman.
(2) Mahkamah Agung mengawasi tingkah laku dan perbuatan
para hakim pada semua lingkungan peradilan dalam
menjalankan tugasnya.
(3) Mahkamah Agung berwenang u..rituk meminta l<.eterangan
tentang hal-hal.yang berhubungan dengan tehnis per
adilan dari semua lingkungan peradilan umum.
(4) !U'iB.hkamah A.gtmg ber-;1enang members. petun.juk, teguran
atau peringatan yang dipandang perlu kepada penga~
dilan dari semua lingkungan peradilan.
(5) ,?engawaGan se: bagaiman.o. dimaksud d!3.lam ayat ( 1 ) dan
(2) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam m~-
merik.:sa dan 2em1 .;:~ l-~- -2 .r 3. a
Penegasan bahwa kebebasan hakim di dalaro memeriksa dan
roemutus p2rkara tidak boleh dikurangi akan terasa lebih
mantap apabila rumusan ayat (5) dikaitkan tidak saja
- 10
dengan ~yat (1) dan (2), tetapi juga dengan ayat (3)
dan (4).
Demikian pula halnya dengan pengawasan oleh Ketua Penga
dilan Dalam Lingkungan Peradilan Umwn, khususnya terhadap para hakim yang diatur dalam pasal 19 Rancangan
Undang-undang tentang Sus~~an dan Kekuasaan Pengadilan
De.lam Lingkungan Peradilan Umum; di dalam pelak.sanaan
fungsl pengawasan itu Ketua Pengadilan dapat memberikan
peringatan, teguran dan petunjuk yang dipandang perluo
Larangan pengu~angan kebebasan hakim di dalam memerik5a
dan memutus perkara masih terasa kurang mantap di dalam konteks rlli!lusan pasal 18 dan pasal 19 rancangan undang
u..ridang tersebut~
Oleh karena i tu rumusan pasal 18 perlu dikai tlrn.I1 pula
dengan peTaksanaan f"un.gsi pengawasan yang dirwnuskan di dalam pasal 19 sehingga pelaksanaan p~ngawasan itu pun
tidak mengurangi kebebasan hakim di dalam memutus perkara menurut keyakinannyao
Obyek pembinaan dan pengawasan hanya satu~ ialah Hakim yang berstatus sebagai pejabat pelaksana kekuasaan kehakiman
yang merdeka dan;,sekaligu.s bersta tus pegawai negeri; ia meng=
ucapkan su.mpah sebagai pegawai negeri da...vi sebagai hakim/pene
gak hukum dan keadilanQ
Oleh Karena: itu, kami berpendapat bahwa basil pembinaan yang
dilakukan oleh Mahkamah Agung lah'yang dijadikan bahan pe-=
nilaian utama terhadap para hakim~
Semuanya yang dikemukakan di atas ini bertujuan tak lain
dan tak bu.kan sejauh mungkin melaksanakan ketentuan, jiwa dan
semangat Undang Undang Dasar 1945 yang menghendaki kekuasaan kehakiman yang merdeka.
Hak rnenguji Mahkamah A.gvng diatur di d.alam pasal 39 Ran-
cangan Undang-undang tentang SustL~an, Kekuasaan dan Acara
:Flahkamah Agung.
Kepada Mahkamah Agung diberi.k2n wewcnang untuk menyataka .... "'1. ti= ,., k <'."'' + ,. . ~ . d ..... . ·-le.,_,_ ·..;?.~n s-smua pera ... ura.n per"~lnuang-un angan a.ar1 ,;:i._ngKa--c Yarl6
lebih rendah daripada undang-tmdang -Y a:tas alasHn. bertentangan
dengan peraturan perundanga.n yang lebih tinggL,
i Pl..1tusa..ri ........................ .
- 11 -
Futusan tet1tang pernyataan tidak sahnya peraturan perundang
undangan tersebut dapat diambil berhubur1g dengan pemeriksaan
tingkat kasasi.
Kemudian di dalam penjelasan pasal itu dinyatakan, bahwa da
lam hal Mahkarnah Agung menyatakan bahwa peraturan tersebut
tidak sah dan tidak berlaku untuk umum, Mahkamah Agung menya
rankan agar Pemerintah mencabut peraturan perundang-undangan
terse but.
Tetapi, Undang-undang No. 14 tahun 1970 dalam penjelasan pa
sal 26 menyatakan antara lain
11 Apabila Mahkamah Agung menggunakan hak mengujinya ber
dasarkan pas al ini, rnaka I'-'lankamah Agung rnengambil putusan sue.
tu peraturan perundang-undangan dari tingkatan yang lebih ren
dah daripada undang-undang bertentangan dengan peraturan per-
undang--undangan yang le bih tinggi, dan J•:arJ\:3.m2h Agung secara
tegas menye.takan peraturan tersebut adalah tidak sah
dan tidak berlku 1.L">1tuk umum; oleh karena. i tu pencabutan per-
aturan ini segera harus dilakukan olch instansi yang bersang-
kutan 11 ..
Yang menarik perhatian kami ialah rumusan penjelasan pasal 39 ·P..ancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan Acara
Mahkamah Agung . ye.ng berbunyi ; 11 Mahkamah Agung menyarankan
Pemerintah mencabut peraturan perw1dang-undangan terse but 1! o
J•'lenurut hemat l-~ami istilah 11 meny2rank2n rr tidak rnengikat dan
tidak menimbulkan kewajiban atau keharusan menaati dan melak
sanakannya ..
Hal lain yang kami catat, ialah dikaitkannya hak menguji " Mahkamah Agu.i."1g tersebut dengan pemeril-:saan p2da tingkat kasa-
sir yang berarti bahwa ·sekalipun Mahkarnah Agung mengetahui
adanya peraturan perundang-w1dangan yang lebih rendah daripada
undang-undang yang jelas-jelas bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang lebih tinggi, Mahkamah AgW1g tidak da
pat berbuat apa-apa, dan harus rnenunggu sampai peraturan per
undang-undangan itu berhubungan dengan pemeriksaan dalam ting
kat kasasi. Selama hubungan itu belum ada, peratura...~ per
undang-undangan ya.-rig tidak sah dan tidak berlaku untuk umum
itu berjalan terus.
Ta? I·t?t.z-RI Nomor III/HPR/ 1978 pasal 11 ayat ( ' ' ' . . , n~r o·.,, •"r1Y"' • t. i-/ u .............. ,,_,..__._ ...I- ...
riil hanya terhc.dap pera.turan peri.mde.n,g-uhdangan di
bawah undang-undang n
I •
I
- 12 -
Jelas bahv.ra wewenang menguji Mahkamah Agung yang dimaksudkan
di dalam TAP MPR tersebut tidak dikaitkan dengan pemeriksaan
pada tingkat kasasi9
Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, apakah Pemerintah
sependapat dengai1 Fraksi ABRI bahwa rwnusan tentang hak rne
nguji secara material Hahkamah Agung disesuaikan dengap keten
tuan yang terdapat dalam TAP MPR-RI Nomor III/MPR/1978 dan
Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 tersebut.
3. Pembentukan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi
Pemerintah melalui pasal 4 dan 5 Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadi1an Dalam Lingkungan
Peradilan Umum menentukan bahwa Pengadilan Negeri dan Penga
dilan Tinggi dibentuk dengan Keputusan Presiden atas usul Men
teri Kehakiman setelah mend~J1gar pendapat Ketua Ylahkamah i\gw-"J.g l\1pn11-r1;+ TTnn~::incr-unrlc,...:i.r1c- Nomor 14· +ahun 10'7!\ D?.c.a,..L 3 ".:>~y·:::o~- (1 \ • ... "''""""""'" ... _.. ...... ~ - - .... -._..... ....... b - ..l. c v - '/ r ....... ;. .J. u~ L...i... ..._.... ·-~ \. , / IP
Semua peradilan di seluruh wilayah Republik Indonesi·a adalah
peradilan.negara dan ditetapkan dengan undang-undang.
Menurut pasal 25 Undang-undang No. 13 tahun 1'·965 Pengadilan
Negeri di bentuk oleh Menteri Kehak.iman den:;a.n persetujuan Mah
karnah A~..mg, sedangkan menurut pasal 33 Undang-undang tersebut
Pengadilan Tinggi dibentuk dengan Undang-undang.
Rupanya Pemerintah di dalam menyusun kedua rancangan l.lndang
undang ini mengambil jalan tengah, yaitu _pembentukan Pengadil
an Negeri dilakukan dengan Keputusan. Presiden (yang berarti
peningkatan) dan pembentukan Pengadilan Tinggi dilakukan de
ngan Keputusan Presiden pula (yang berarti penurunan)o
Fra.ksi ABRI berpendapat bahwa Peng2dilan Negeri dan Pe
ngadilan Tinggi yang msrupakan penyelenggara kekuasaan keha
kiman 1 suatu lembaga judikatif, wajar dan perlu diberi kehor
matan melalui pembentu.1.{an yang diatur dengan undang-unda.ng.
Lagi pula rancangan undang-u...n-dang.ini merupakan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam Undang
undang No .. 14 tahun 1970~ Sependapatkah Pemerintah dengan Frak
ABR.L ?
4. Pengangkatan Hakim
Dalam pasal 10 ayat (1) Rancangan Undang-undang tentang
Susunan dan Kekuasaan Pengadil~n Dalam Lingkungan ?2~ddilan
Umum, dinyatakan bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden selaku Kepala Negara,
setelah mendengar pendapat Ketua Mahkamnh Agungo
/ P2sal 24 ....... ··~····
'•
l - - 13 -
Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Ke
kuasaan Kehakiman dilakukan oleh f:Iahkamah Agung dan lain-lain
badan Kehakiman.
Pasal 25 sebagai ketentuan lanjutan mengatur syarat-:
syarat·untuk menjadi Hakim yang ditetapka..11 dengan Undangundang.
Pasal 31 Undang-undang Nomor 14 tahun 1970 menentukan
bahwa hakim diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Negara.
Fraksi karni berpendapat, bahwa peranan Hahkamah Agung di
dalam pengangkatan dan pemberhentian hakim menurut Rancangan
Undang-undang ini belum begitu terasa de.n karena itu di dalam
rumusan pasal 10 tersebut p~rlu ditonjolkan peranan Ketu~ Mah-
kamah Agungv kiranya ini dapat dibicarakan di dalam pembicaraan tingkat III nanti.
S. Syarat-syarat pengangkatan Hakim
- Pasal 8 dan 9 Rancangan Undang-undCJ.ng
dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umuin
menetapkan syarat-syarat pengangkatan hakim Pengadilan Negeri ~ 'h l • p 1 · 1 m · • ' • ' +1 . 4- 1 · . b ' "\..-, uan u8Klm • engaci..._an llnggi; QlSeDU1..-i\.an 2u.'1.0ara ...1...aln anwa. Ea-
kim harus berwibawa, jujur~ adil dan berkelakuan tidak ter-
eel a~
Kalau dibandingkan dengan syarat-sy2rat yang dapat kita
baca di dalam penjelasan umum Undang-undang No .. 14 tahu 1970
angka 6, ternyata bahwa ada beberapa syarat yang belum di
tampung dalam pasal 8 dan 9 tersebut di atas, ialah bahwa
hakim harus pula merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas
dari .pengaruh, baik dari dalam maupun dari luaro
Mengingat bah··t1a Rancangan Undai.J.g-undang ini merupakan
penjabaran dan peraturan pelaksanaan Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Keha-
kiman, apakah Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI
bahwa syarat-syarat yang disebut terakhir ini perlu dimasuk
kan pula di dalam rancG.ngan undang-undang-_ini?
6. Svarat-s_yare.t neng~ngkatan Hakim Agung
f'232J 6 Rancan~·an Undang-L:~da.ng tentang Susunan, lCekuasa-
an dan .:~car a I·~alfr ... 2n1ah Agung rre netapkan antara lain, ba1:--..':,·a ·~1-
tuk diangkat sebasai hakim
dikit-dikitnja 5 (lima) tahun sebagai
se-
Ketua Fengadilan
Banding atau 10 (sepuluh) tahun sebagai Hakim Tingkat Banding.
I 4'~.-.. 'Kc:; . ::iRI :.. ..L cl. • .__,....... A~~
. -
Fraksi ABRI mengaraati berdasarkan pengalaman dan sesuai de
ngan kenyataan yang ada, rumusan persyaratan Rancangan Undangundang ini kurang rnemberikan kesernpatan bagi hakim-hakirn dari lingkungan peradilan lain terme.su.k hakim-hakim dalam lingku..11g
an Peradi.lan Militer .. Apakah dalam hal ini Pemerintah sependapat dengan Fraksi ABRI,
bahwa persyaratan tersebut perlu memperoleh pemikiran lebih lanjut ..
7. Pen1~lenggaraan ... Kekuasaan Kehakiman
Di dalarp pasal 1 (Ketentuan Umum) Undang-undang Nov ·14 tahun 1970 ditegaskan posisf kekuasaan kehakiman di dalam
Negara Hukum Republik Indonesia.
Di da.lam pasal 2 undang-undang tersebut telah ditegaskan
penyelenggaraan kekuasaan keha1dma.n i tuo
Untuk melaksanakan tugas pokok rnenyelenggarakan kekuasaan ke
hakiman seperti yang dimaksud di dalam pasal 2 Undang-u..."ldang No... 14 tahun 1970 i tu kepada Pengadilan Neg-eri dan Pengadilan
Tinggi diberikan kekuasaan yang tercantum di dalam Bab III berturut-turut pasal Si .dan pasal 52 Rancangan Undang-undang
tentang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum, sedangkan kepada I"'mhkamah Agung diberikan kekua.= saan yang tercantum di dalam Bab: III Rancangan Undang-undang
tentang Susu..na..~ 9 Kekuasaan dan Acara Mahka~ah Agungo
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan dan Ke
kuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum berjudul : u Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum u~ dan
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan, Kekuasaan dan
Acara Mahkamru.'1 Agung, berjudul ! 11 Kekuasaan M.ahkarnah Agung n i)
Akan tetapi yang diatur di dalarn Bab III tersebut ialah tugas
dan kewenangan badan-badan peradilan ituo
Satu hal ,lagi yang menarik perhatian kami ialah kesamaan ·dan kebedaan yang diperlihatkan oleh BAB III tersebuto Judulnya
sama, yakni: "Kekuasaan <l>O~.,. dst no Tetapi materinya berbeda. Yang kami maksud ialah ba~~1a fungsi mengadili dan fu..~g
s i pengawasan tria.11 .. i.cama.h Agung dia tur di dalam sa tu Bab, yai tu
Bab III Rancangan Undang-undang tentang Susunan~ Kekllasaan dan Acara Viahkamah Agung ~ sedanglmn :iungsi mengadili Pc:ngadilan
Negeri dan Pengadilan Tinggi diatur dalam Bab III dan fungsi pengawasannya diatur dalam Bab II Rancangan Undang-undang t;2n-...
tang Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Ling~~~gan Per
adilan Umumo
/Di dalam •••coooo~~
.. •
•
- 15
Di dalam pembicaraan tingkat III nanti rnasalah ini perlu di
pecahkan bersama.
8. ~jasama dan Konsultasi
Di dalam penjelasan wnum Rancangan Undang-undang tentang
Susunan dan Kekuasaan Pengadilan Dalam Lingk1..ll1gan Peradilan
Umum dinyatakan, bahwa perlu adanya kerjasama dan konsultasi .
antara Mahkamah Agung dan Pemerintah, khususnya dalam hal
pengangkatan, pemberhentian atau tindakan/hukwnan administra
tif terhadap hakim-hakim peradilan umum, sebelurn Pemerintah
mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain.
Keharusan adanya kerjasama rlan konsultasi itu memang me
rupakan suatu kebutuhan yang tidak boleh disampingkan.
Akan tetapi batasan di d2lam pelaksanaan tugas dan
wewenang Pernerintah o_an I··I2hkamah ltgung harus tetap dipegang
teguh, supaya asas kekuasaan kehakiman y~ng rnerdeka seperti
yang digariskan oleh Undang.Undang Dasar 1945 dapat tetap ber
diri tegak~
Saudar~ Ketua Sidang,
Saudara Wakil Pemerintah yang kami hormati,
Sidang yang muliae
P d + 1 h k • . k -1- d. d + k . . lk. an angan yang ~e_,_au ami sampa1 an L-8 i· apa v ami simpu ~an
seperti berikut :
1~ Pasal 24 dan 25 Undang Undang Dasar 1945, TAP MFR-RI Nomor
III/IV!.PR/1978, serta pasal j, 3 dan 4 Undang-undang No. 14
tahun 1970 kami jadikan.titik tolak pembahasan d2n sekaligus
tolok ukur untuk melihat sejauh mana kedua r;ancangan undang
undang .ini memenuhi jiwa dan semange.t Undang Undang Dasar 194.5 dan Garis-garis Besar Haluan Negara.
2.. Dari substansi Und3.ng-undang No. 13 tahun 1965 yang akan di
ganti dengan kedua undang-undang yang ranc2ngaD~~ya sedang kita
bahas sekarang inj_ hal-ho.l yang tetap relevan untuk menegah:kan
asas yang terkandung di dalam pasal 24 dan 25 Undang Undang
Dasar 1945 serta pas al 1, 3 dan 4 Undang-undang Uo. 1 L! tahun
1970 perl'...1. 21-oeri ter:i_p2-t di d2lam kedu& r3ncangan undang-
undang ini.,
J. Kedua rancangan. U.Jldang-undang ini memang ;~1emantulkan
merintah untuk mencapai tujuan yang terhadapnya kami terapkan
.. 16 -
tolok ukur yang telah kami sebut angka 1 di atas, sekali pun
disana sini masih perlu diayunkan langkah-langkah pemantapan
nya.
Hal-hal yang karni temukan dalam kedua Rancang Undang-u.ndang ini
antara lain tentang pengawasanj pembinaan, hak menguji, persyarat
an untuk pengangkatan hakim, pembentukan pengadilan, syarat-syarat
pengangkatan hakim agung, penyelenggaraan kekuasaan kehakiman1 di
dalam kedu.a rancangan undang-undang ini telah kami tanggapi di da
lam bentuk saran dan pertanyaan¢
Hal-ha.l lain yang belum tercakup di dalarri pandangan umum ini meru
pakan bahan yang akan kita bahas~bersama di dalam kesempatan-kesem
patan pada pembicaraan tingkat III.
Saudara Ketua
SaudJra Menteri Kehakiman selaku wakil Pemerintah: besert2
Staf,
Par~ anggota Dewan yang terhormat,
Sidang Dewan yang kami muliakan~
Sebelum mengakhiri Pemandangan Umum Fre.ksi A3RI ini, maka
kami mengajak semua fraksi di dalarn Dewan Perwakilan Rakyat yang
terhormat ini menyingsingkan lengan baju supaya kedua rancangan
undahg-undang ini dapat kita selesaikan di dalam waktu yang tidak
lama.
Baik atau buruknya undang-undang yang akan kita bentuk ini
merupakan tanggung jawab kita semua terutama kepada generasi yang
akan da tang.
Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah mem
berikan bahan masukan dalam rangka pembahasan kedua Rancangan
Undang-undang inic
Demikianlah Pandangan Umum Fraks.i ABH.I, atas perhatian dan
kesabaran para hadirin yang kami hormati dengan ini kami mengucap
kan terima kasih banyak.
Semog~ Tuhan selalu menyertai kitao
Wassalamu i alaikum v{arakhmatulle.hi wabarakaatuh.
Jakarta, 17 September 1.985
Dr s • F. HARE F-6. 1 S • H.
A - 439.