DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK … tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan mengenai rumah sakit TNI...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KOMISI I DPR RI

Tahun Sidang

:

2016 - 2017

Masa Persidangan : V Jenis Rapat : Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Dirjen

Kuathan Kemhan, Sekjen Kemenkes, Dirut PT. ASABRI, dan Dirut BPJS Kesehatan

Hari, Tanggal : Senin, 17 Juli 2017 Pukul : 10.35 WIB – 13.10 WIB Sifat Rapat : Terbuka Pimpinan Rapat : Dr. TB. Hasanuddin, S.E., M.M., Wakil Ketua Komisi I DPR RI Sekretaris Rapat : Suprihartini, S.IP., M.SI., Kabag Sekretariat Komisi I DPR RI Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI, Gedung Nusantara II Lt. 1,

Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270 Acara : 1. Capaian Pembangunan Fasilitas Kesehatan;

2. Penyelesaian Regulasi Jaminan Kesehatan TNI;

3. Konversi ASABRI ke BPJS Kesehatan;

4. Peningkatan Kesejahteraan Preajurit TNI (Gaji, Tunjangan

dan Remunerasi).

Anggota yang Hadir : PIMPINAN: 1. Dr. H. Abdul Kharis Almasyhari (F-PKS) 2. Dr.TB. Hasanuddin, S.E., M.M. (F-PDI Perjuangan) 3. Meutya Viada Hafid, S.Sos. (F-PG) 4. Asril Hamzah Tanjung, S.I.P. (F-Gerindra) 5. H.A. Hanafi Rais, S.IP., M.PP. (F-PAN) ANGGOTA: FRAKSI PDI-PERJUANGAN 1. Ir. Rudianto Tjen 2. Dr. Effendi MS Simbolon, M.I.Pol. 3. Charles Honoris 4. Tuti N. Roosdiono 5. Dr. Evita Nursanty, M.Sc. 6. Bambang Wuryanto 7. Andreas Hugo Pareira 8. Djenri Alting Keintjem

FRAKSI PARTAI GOLKAR (F-PG) 9. Dr. Agus Gumiwang Kartasasmita, M.Si. 10. Dr. Fayakhun Andriadi 11. Bobby Adhityo Rizaldi, S.E. Ak., M.B.A., C.F.E. 12. Dave Akbarshah Fikarno, M.E. 13. Bambang Atmanto Wiyogo 14. Yayat Y. Biaro 15. Venny Devianti, S.Sos. 16. H. Andi Rio Idris Padjalangi, S.H., M.Kn.

FRAKSI PARTAI GERINDRA (F-GERINDRA) 17. H. Ahmad Muzani

2

18. Martin Hutabarat 19. H. Biem Triani Benjamin, B.Sc., M.M. 20. Andika Pandu Puragabaya, S.Psi., M.Si., M.Sc. 21. Elnino M. Husein Mohi., S.T., M.Si. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-PD) 22. Dr. Sjarifuddin Hasan, S.E., M.M., M.BA 23. Dr. Nurhayati Ali Assegaf, M.Si. 24. H. Darizal Basir 25. Dr. Ir. Djoko Udjianto, M.M. 26. Muhamad Afzal Mahfuz, S.H. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN) 27. Zulkifli Hasan, S.E., M.M. 28. Budi Youyastri FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB) 29. Drs. H.A. Muhaimin Iskandar, M.Si. 30. Dra. Hj. Ida Fauziyah, M.Si. 31. Drs. H.M. Syaiful Bahri Anshori, M.P. 32. Arvin Hakim Thoha FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (F-PKS) 33. Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, M.A. 34. Dr. H. Jazuli Juwaini, Lc., M.A. 35. Dr. H. Sukamta, P.Hd.

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (F-PPP) 36. Dr. H. A. Dimyati Natakusumah, S.H., M.H., M.Si. 37. H. Moh. Arwani Thomafi 38. Hj. Kartika Yudhisti, B.Eng., M.Sc. 39. H. Syaifullah Tamliha, S.Pi., M.S. FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-NASDEM) 40. Prof. Dr. Bachtiar Aly, M.A. 41. Prananda Surya Paloh 42. Mayjen TNI (Purn) Supiadin Aries Saputra 43. Victor Bungtilu Laiskodat FRAKSI PARTAI HATI NURANI RAKYAT (F-HANURA) 44. Ir. Nurdin Tampubolon, M.M. 45. Mohamad Arief Suditomo, S.H., M.H.

Anggota yang Izin : 1. Rachel Maryam Sayidina (F-GERINDRA) 2. Ir. Alimin Abdullah (F-PAN) 3. H.M. Syafrudin, S.T., M.M. (F-PAN)

Undangan : 1. Dirjen Kuathan Kemhan, Mayjen Bambang Hartawan.

2. Sekjen Kemenkes, dr. Untung S. Sutarjo. 3. Dirut PT. ASABRI, Sonny Widjaja. 4. Dir. Kumhal BPJS, Dr. Bayu Wahyudi, Sp., OG. 5. Direktur Kesehatan Kemhan, Laksamana Ari Zakaria. 6. YHP Kemenkes, Murtiadi. beserta jajaran

3

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat Dirjen Kuathan, Sekjen Kemenkes, Dirut ASABRI, Dirut BPJS Kesehatan yang

diwakili oleh 4 lengkap ini ada Dikumhal, Diryankes, kemudian Departemen Direksi Bidang Hal dan

Regulasi, kemudian Deputi Bidang Jaminan Rujukan dan jajarannya para staf yang saya hormati,

Anggota Komisi I DPR RI yang saya hormati.

Pertama-tama kami mohon maaf sebagian Anggota masih dalam perjalanan, tapi karena waktu

sudah lebih 30 menit maka kita akan laksanakan sudah ada 5 Fraksi, jadi sudah 50% terwakili.

Izinkan saya menyampaikan dulu Rapat Dengar Pendapat ini, apakah kita akan melaksanakan

dengan cara terbuka atau tertutup. Kami persilakan kepada Pemerintah, terbuka saja atau tertutup.

Barangkali tidak ada hal-hal yang rahasia, mungkin terbuka?

Baik, kita akan laksanakan Rapat Dengar Pendapat hari ini secara terbuka.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.35 WIB)

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Seperti kita ketahui bahwa Komisi I DPR RI baru saja melaksanakan Kunjungan Kerja ke daerah,

diantaranya tentu berbicara dengan satuan-satuan TNI, kemudian BIN Daerah, kemudian juga mitra-mitra

kami di daerah. Ada satu hal yang menarik dan mendapatkan perhatian kita semua, yaitu ketika berbicara

dengan satuan-satuan TNI. Kemudian kami mencoba hadir dan datang ke unit-unit kesehatan TNI apakah

itu TNI Angkatan Darat, Laut dan Udara.

Di dalam pembicaraan diskusi itu ternyata ada beberapa kendala yang didapat ketika yang

namanya rumah sakit militer, rumah sakit tentara itu bekerjasama dengan sesuai dengan kebijakan

Pemerintah mereka siap bekerjasama dengan BPJS. Dan kemudian pelayanan kesehatan diberikan untuk

sebagian atau seluruh masyarakat di wilayah itu. Sampai disitu tidak ada masalah tetapi ada hal yang

kemudian ketidaklancaran dari sirkulasi keuangan pembayaran dari BPJS ke satuan-satuan kesehatan

yang ada di daerah.

Ini barangkali harus mendapatkan solusi Bersama karena apa? Karena sangat berpengaruh

terhadap kinerja satuan-satuan kesehatan di daerah terhadap pelayanan, terhadap prajurit. Misalnya saja

yang terakhir yang saya pimpin waktu itu hadir di Kodam Siliwangi. Kami mengunjungi yang namanya

Rumah Sakit Dustira, disana mendapatkan tugas dari negara melayani wilayah Bandung Barat dan Cimahi.

Itu tiap hari itu bisa 1000 bahkan pada saat tertentu misalnya udara banyak menimbulkan penyakit itu bisa

1500 sampai 1700 yang berkunjung.

Dengan sirkulasi dukungan itu, maka harus menunggu 2 sampai 3 bulan dan itu membuat,

pertama harus menggunakan aset yang ada, yang kedua juga mau tidak mau dan suka tidak suka dapat

mengurangi kinerja. Karena di TNI kan sudah sangat minim bantuan kesehatan itu.

Ini barangkali yang akan kita diskusikan hal-hal, hambatan-hambatan apa saja yang nanti kita

diskusikan.

Saya ingin menyampaikan dulu mengapa kita melaksanakan Rapat Dengar Pendapat hari ini, itu

berdasarkan hasil kesepakatan bahwa dalam kesimpulan rapat DPR RI adalah kira-kira seperti ini “sebagai

tindaklanjut dari point kesatu, point kesatu itu adalah kami berdiskusi dengan pihak Pusat Kesehatan TNI

Angkatan Darat, Laut dan Udara, maka DPR RI akan mengagendakan rapat antara Komisi I DPR RI

dengan Kementerian Pertahanan hari ini dihadiri oleh Dirjen Kuathan, kemudian juga Kementerian

Keuangan, kemudian Kementerian Kesehatan, Dirut BPJS dan Dirut ASABRI dalam rangka membahas

solusi penyelesaian terhadap pelayanan dan fasilitas kesehatan serta regulasi jaminan kesehatan untuk

TNI”.

Ini juga ada keluhan ketika prajurit TNI ketika di daerah terpencil kalau dari niatnya memang

bagus, tetapi dalam pelaksanaannya juga kadang-kadag rumah sakit yang menampung di daerah tidak

4

sesuai juga dengan pelayanan yang diberikan dari sisi jenis penyakitnya. Karena mungkin bisa saja

lukanya itu luka latihan atau mungkin luka-luka lainj sebagai akibat dari profesi prajurit.

Pendalamannya barangkali nanti kita diskusikan, untuk itu saya mohon dengan hormat nanti

masing-masing dapat menyampaikan yang pertama itu kami persilakan nanti mohon disampaikan kira-kira

pertama kepada Dirjen Kuathan Kemhan dulu menyampaikan garis besar. Kemudian kami persilakan

kepada Sekjen Kemenkes, kemudian nanti lanjut kepada Dirut ASABRI, kemudian terakhir Dirut BPJS.

Dan selanjutnya sesudah itu baru kita akan pendalaman mencari sebuah solusi yang terbaik. Mungkin

kalau perlu misalnya ada solusi-solusi lain demi kebaikan kami akan meningkatkan masalah ini

membawanya kepada ranah yang lebih atas lagi dengan masukan-masukan dari Bapak dan Ibu untuk

mencari solusi terbaik.

Kami yakin bahwa BPJS itu tujuannya baik dan kemudian kesehatan untuk masyarakat itu juga

bagus. Hanya saja barangkali karena organisasi baru koordinasi belum tune saja sekali atau baru

dilaksanakan beberapa saat sehingga perlu penanganan lebih lanjut.

Saya kira untuk menyingkat waktu kami persilakan kepada Dirjen Kuathan untuk menyampaikan

paparannya.

Terima kasih.

DIRJEN KUATHAN KEMHAN (MAYJEN TNI BAMBANG HARTAWAN, M.SC.):

Terima kasih Pimpinan.

Bismillahirahmanirahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua,

Om swasti astu.

Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi I DPR RI,

Yang terhormat Anggota Komisi I DPR RI,

Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirut ASABRI dan Dirut BPJS atau yang mewakili,

Hadirin dan hadirat sekalian yang saya hormati dan saya banggakan.

Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas undangan yang diberikan kepada kami dalam

Rapat Dengar Pendapat hari ini. Kemudian tidak bosan-bosannya saya juga menyampaikan selalu

mengajak kepada kita semua bersyukur kehadirat Allah SWT bahwa pagi ini kita dalam keadaan sehat

wal’afiat hadir di Rapat Dengar Pendapat kali ini.

Tentunya sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah SWT yang

kadang-kadang kita lupakan yang justru pada hari ini juga akan kita bicarakan betapa pentingnya

kesehatan tersebut bagi kita semua. Khusus hari ini adalah sebagai prajurit TNI.

Hadirin yang saya hormati sekalian.

Perlu saya sampaikan bahwa filosofi dari diadakannya rumah sakit militer atauu tentara itu adalah

untuk menjamin kesiapan setiapp prajurit TNI beserta keluarganya dan juga pendukung lainnya termasuk

PNS untuk siap setiap saat melakukan tugas yang diberikan oleh negara, baik itu operasi militer untuk

perang maupun operasi militer selain perang.

Jaminan kesehatan ini tentunya sangat penting bagi prajurit TNI karena sewaktu-waktu dalam

waktu 24 jam setiap saat mereka harus siap digerakkan. Kalau prajuritnya tidak sehat bagaimana kami

juga akan melakukan tugas untuk negara tersebut. Untuk itulah maka diadakan rumah sakit yang khusus

untuk militer tersebut.

Sesuai dasar yang kami terima, yaitu surat Pimpinan Deputi Bidang Persidangan DPR RI Nomor

PW11756 DPR RI/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang undangan Rapat Dengar Pendapat. Maka kami

menyusun beberapa hal yang perlu kami disampaikan di dalam Rapat Dengar Pendapat ini yang tentunya

5

nanti perlu ada koordinasi yang lebih tepat antara kami dan Kementerian Kesehatan, BPJS maupun

ASABRI dan juga Komisi I DPR RI.

Khusus untuk masalah kesehatan nanti akan disampaikan oleh Direktur Kesehatan saja, saya

hanya menyampaikan pembukaan saja. Yang tentunya leih teknis nanti yang lebih mengetahui yang

menjelaskan adalah dari Direktur Kesehatan saya, yaitu Laksamana Ari Zakaria. Kemudian untuk masalah

tunjangan dan lain sebagainya akan saya jelaskan dan kesimpulan dan lain sebagainya.

Untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Direktur Kesehatan Laksamana Ari untuk

langsung menjelaskan masalah peningkatan fasilitas kesehatan Kemhan dan TNI serta lain-lain yang perlu

kita bicarakan saat ini.

Demikian, silakan Bapak Ari.

DIREKTUR KESEHATAN KEMHAN (LAKSAMANA ARI ZAKARIA):

Terima kasih Dirjen Kuathan Kemhan.

Yang saya hormati Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI serta seluruh peserta rapat.

Perkenankan saya selaku Direktur Kesehatan Dirjen Kuathan Kemhan memamparkan beberapa

hal berkaitan dengan jadwal acara dimintakan dari Komisi I DPR RI.

Yang pertama adalah tentang capaian pembangunan fasilitas kesehatan. Ini berkaitan dengan

bantuan APBN 2016. Capaian peningkatan fasilitas kesehatan Kemhan TNI, dukungan APBNP 2016

sebesar Rp. 748.597.474.500,- dengan rincian sebagai berikut.

a. Peningkatan fasilitas kesehaatan UO Kemhan di Rumah Sakit dr. Suyoto Kemhan senilai Rp.

243.656.329.500,- telah selesai dilaksanakan.

b. Peningatan fasilitas kesehatan UO TNI AL di rumah sakit-rumah sakit jajaran TNI AL senilai Rp.

201.941.145.000,- juga telah selesai dilaksanakan.

c. Peningkatan fasilitas kesehatan unit organisasi TNI AU senilai Rp. 303 miliar dengan rincian di

lembaga kesehatan, penebangan antariksa Sarianto senilai USD 11.320.000,- atau setara dengan

Rp. 150.295.333.000,- telah selesai dilaksanakan. Rumah sakit lain di jajaran ATNI AU senilai Rp.

152.704.667.000,- juga telah selesai dilaksanakan.

Sehingga seluruh anggaran untuk peningkatan Faskes Kemhan/TNI yang telah diupayakan oleh

Komisi I DPR RI telah dilaksanakn sesuai dengan amanat yang diberikan.

Permasalahan kedua adalah penyelesaian regulasi jaminan kesehatan TNI. Jadi ini kronologis

hanya menggambarkan sebelum BPJS yang berlaku ada Undang-Undang tentang TNI Nomor 34 Tahun

2004 Pasal 50 tentang Rawatan Kedinasan Pelayanan Kesehatan. Dimana kami menjamin prajurit TNI

kesehatannya sampai kepada penguburannya. Jadi kesehatan paripurna dengan pelayanan semaksimal

mungkin bukan seefisien dan efektif dengan tujuan seperti dikatakan Dirjen Kuathan menyiapkan prajurit

untuk siap tempur 24 jam dengan penugasan apapun yang diperintahkan.

Dan Yankes Prajurit TNI maupun PNS Kemhan dilaksanakan sendiri Faskes Kemhan/TNI

berdasarkan potongan gaji 2% yang disebut dengan dana pemeliharaan kesehatan. Dan untuk Dandukes

atau dukungan kesehatan dibiayai dari APBN melalui reguler belanja kesehatan. Dan khusus Padapati di

angkatan Kemhan/TNI mendapatkan perawatan VVIP.


Maaf Laksamana, 2% itu kalau prajurit II atau klasi itu dari total apa?


Total gaji pokok.


Kira-kira berapa ya?

6


Tidak hafal karena besar sekali, tapi ini sebelum BPJS, saya hanya memperlihatkan selintas

sebelum BPJS kita dapat dana 2% dari potongan gaji dan APBN untuk dukungan kesehatan.


Gaji pokok klasi II itu sampai 1 juta?


Sampai Pak.


Kalau 1,5 juta berarti 2% berarti hanya Rp30 ribu.


Kurang lebih seperti itu.


Baik, terima kasih.


Karena itu sebelum BPJS memang kami Faskes TNI didukung dengan adanya pelayanan

masyarakat umum Jarmasum. Nah, berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 24 tentang BPJS yang

melanjutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional dan

Undang-Undang Tentang Rumah Sakit Nomor 44 Tahun 2009, maka sejak 1 Januari 2014 pelayanan

kesehatan prajurit TNI dan PNS Kemhan beserta keluarga dialihkan ke BPJS Kesehatan.

Khusus untuk dukungan kesehatan operasi latihan diatur dalam Perpres sendiri Nomor 107 Tahun

2013 yang dikenal dengan pelayanan kesehatan tertentu. Nah, yang berat memang Pati hanya

mendapatkan perawatan kelas I karena BPJS hanya mengenal kelas II dan kelas I tidak mengenal VIP dan

VVIP.

Kemudian masa transisi dibuatlah MoU antara Kementerian Pertahanan/TNI dengan BPJS

Kesehatan yang berlaku selama 3 tahun antara 2013 sampai 2016. Kemudian saat itu juga ditunjuk Pati

Kesehatan TNI sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan yang sejak awal-awal itu kemudian tidak lagi

ada Pati TNI yang ditunjuk sebagai Dewan Pengawas BPJS Kesehatan. MoU antara Kemhan BPJS

selesai tahun 2016 dan tidak diperpanjang lagi secara sepihak oleh BPJS yang menganggap masa

transisinya sudah selesai, padahal masa transisi ini penting karena di MoU itu ada pengakuan bahwa

kesehatan TNI adalah khas TNI. Dimana kami memberikan jaminan kesehatan secara menyeluruh dan

penempatan Faskes TNI bukan mempertimbangkan kondisi ada masyarakat tetapi berdasarkan strategi

pertahanan negara.

Pati pejabt eselon I memang mendapatkan jaminan kesehatan tambahan yang disebut dengan

Jamkesmen, Jamkestama dari PT. Jasindo sesuai dengan Perpres Nomor 68 Tahun 2014 dan Permenkes

Nomor 55 Tahun 2014. Tetapi ini hanya Pati Bintang II keatas yang menjabat. Dari sekitar 795 perwira tingi

TNI hanya 149 ini data bulan Mei kemarin yang masuk dalam Jamkesmen, Jamkestama. Sisanya baik Pati

aktif yang tidak menjadi eselon II maupuan Pati bintang I sama sekali tidak mendapatkan tambahan

bantuan. Dan ini selama ini dilaksanakan oleh rumah sakit TNI didukung tetap di VVIP dan VIP tetapi tidak

pernah bisa ditagihkan ke BPJS karena tidak diakui oleh aturan BPJS sendiri.

Slide selanjutnya, supaya apa yang telah dilaksanakan mohon slide selanjutnya. Yang pertama

ada permasalahan perizinan, masalah perizinan Faskes TNI kesulitan dalam mendapatkan surat izin

7

operasional. Yang kedua, kesulitan dalam memenuhi persyaratan surat izin praktek karena Anggota TNI

terlalu cepat berpindah tugas, sementara pemenuhan persyaratan surat izin praktek harus mengikuti

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 dan Nomor 56 Tahun 2014. Mengapa sulit? Karena

dulu Faskes TNI hanya menangani prajurit TNI dan keluarganya dan penempatan Faskes TNI seperti kami

katakan tadi mempertimbangkan aspek pertahanan. Khususnya untuk TNI AL dan TNI AU, dimana kami

tempatkan di pulau-pulau terluar, daerah-daerah terluar yang seringkali tidak ada masyarakat lain.

Nah, solusinya bagaimana? Memang Faskes TNI mempersiapkan dan mencoba memenuhi

persyaratan untuk pengurusan perizinan melalui Dinas Kesehatan setempat. Nah, ini bervariasi kalau di

Dinas Kesehatan setempat dengan Kepala BPJS regionalnya toleran biasanya sih tidak terlalu masalah,

tapi ada yang kaku sehingga begitu tidak memenuhi persyaratan Kemenkes langsung kapitasi diturunkan

langsung strata atau tingkat rumah sakit diturunkan secara sepihak oleh BPJS dengan alasan akreditasi

dari Kemenkes tidak memenuhi syarat. Padahal di MoU yang transisi kami katakan tadi 2013 sampai 2016

ada kesepakatan bahwa Faskes TNI dianggap tetap sesuai tingkat rumah sakitnya, karena perlu

penyiapan yang kami tidak punya anggaran khusus kami cukupi di Kemhan. Karena di Kementerian

Kesehatan, Kementerian Pertahanan adalah penunjang untuk tugas utama.

Nah, avokasi Kemhan ke Kemkes terhadap kesulitan Faskes TNI untuk pengurusan SOP dan ini

dibutuhkan kebijakan. Ini yang kami mohon ada kebijakan dari regulator BPJS maupun Kemkes, ajaklah

kami untuk penilaian surat izin operasional khususnya akreditasi. Karena tidak bisa disamakan persis

dengan sipil berkaitan dengan tugas pokok kami yang berbeda.

Nah, dokter yang berpindah tugas kalau boleh dapat menggunakan surat putusan penugasan,

karena mengurus izin praktek itu tidak mudah. Dulu orang takut kalau dokter TNI ngurus, sudahlah dokter

TNI gampang, sekarang tidak mau Pak. Kalau dokter TNI tidak punya surat izin praktek, BPJS tidak mau

membayar tagihan Faskes TNI sementara Kemkes mengatur hanya 3 praktek dan organisasi. Bagaimana

dengan dokter batalyon yang bertugas sampai 6 bulan, setahun. Bagaimana dengan dokter yang tugas di

kapal yang keliling Indonesia dan bagaimana dokter karena tugas dan kewajibannya mengikuti pasukan

khusus dan sebagainya. Ini tidak ditampung sama sekali oleh aturan Kemenkes dan BPJS.

Yang kedua, permasalahan SDM dan prasarana sarana. Kekurangan SDM kesehatan khususnya

tenaga media, perhitungan kami Kemhan/TNI kekurangan 1.200 dokter umum. Akibat animo untuk masuk

ke TNI berkurang karena tidak ada lagi kewajiban militer atau wajib militer yang dulu berlaku. Saran dan

prasarana belum sesuai dengan standar, karena dulu lebih kepada dukungan kesehatan bukan pelayanan

kesehatan prajurit. Pelayanan kesehatannya difokuskan kepada rumah sakit yang besar. Belum optimalnya

pemenuhan standart kriteria untuk rumah sakit.

Nah, upaya yang dilakukan kami melakukan kontrak mencari dokter untuk pemenuhan kebutuhan

tenaga kesehatan di Faskes TNI. Masalahnya kalau kami mengontrak dokter PNS belum tentu kepala

rumah sakitnya mau di beberapa daerah, karena beranggapan di jam kerja dia harus kerja di rumah sakit

umum bukan TNI. Sementara di daerah-daerah khususnya di Indonesia Timur kadang-kadang dokter

spesialis satu provinsi hanya satu atau dua. Dan kalau kita minta bantuan untuk diperbantukan di rumah

sakit TNI, kepala rumah sakit atau kepala dinas kesehatannya keberatan hanya boleh diluar jam kerja.

Kalau mencari dokter spesialis swasta di Indonesia timur berat. Jadi kami pun hanya bisa kontrak dokter

swasta yang mau untuk membantu Faskes TNI, karena persyaratan yang diminta oleh Kemenkes dan

diikuti oleh BPJS sulit untuk kami penuhi tentang SDM. Padahal untuk memenuhi SDM Dokter untuk

memenuhi Batalyon Kostad, Batalyon Marinirm, kapak TNI AL kami sudah kekurangan dan tidak bisa

setrta merta menarik dokter militer.

Kemudian kami juga mengoptimalkan dana kapitasi dan claim rumah sakit untuk meningkatkan

sarana dan prasarana Faskes TNI. Karena itu, kami sangat berterima kasih atas bantuan dari Komisi I

DPR RI, APBNP 2016 yang hampir Rp786 miliar. Kami juga pengoptimalkan koordinasi antara Kemhan,

Kemenkes, Faskes TNI, Pemerintah Daerah, Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan untuk mencari kesehatan

untuk mencari solusi atas kekurangan ketersediaan pelayanan kesehatan tenaga dokter, dokter spesialis,

peralatan dan sarana prasarana. Di beberapa daerah bisa berjalan dengan baik, di daerah yang lain

banyak hambatan.

Yang ketiga, Fasiitas Kesehatan Tingkat Pertama TNI di remot area khususnya daerah terpencil

dan sangat terpencil. Kapatasi yang diterima tidak memadai untuk operasi klinik TNI. Mengapa? Karena

menerapan FKTP terpencil dan sangat terpencil itu ditentukan oleh dinas kesehatan setempat. Kemudian

pembayaran besaran kapitasi khusus berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016,

8

2000 dokter umum dan 8000 perawat dengan minimal 1000 jiwa. Sementara pos TNI AL, Pos TNI AU yang

ditempatkan berdasarkan kepentingan pertahanan kadang-kadang Anggotanya hanya 50, 100, 100 saja

sudah hebat. Dan dengan kapitasi yang harusnya 10 ribu karena dianggap Faskes tingkat pertama itu

kurang memenuhi syarat diturunkan tergantung kebijakan di kepala dinas kesehatan provinsi dan BPJS

regional. Jadi sudah jumlahnya kurang diturunkan, sehingga sulit untuk operasional klinik TNI sementara

dana dari TNI sudah tidak ada lagi.

Slide selanjutnya, yang keempat mobilisasi Anggota TNI cukup tinggi. Nah, bagaimana untuk

Anggota TNI yang mobilisasi tinggi ini pelayanan kesehatannya. Kadang bertugas sementara waktu,

misalnya cuti khususnya dari luar Jawa dan segala macam atau dinas luar di BKO-kan, di Satgas. Yang

kedua, bisa juga pindah tugas dalam jangka waktu yang lebih dari 2 bulan. Pindah tugas karena mutasi

keluar Jawa, keperbatasan dan kepulauan.

Solusi sementara yang kami lakukan untuk Anggota TNI yang bertugas sementara waktu kurang

dari 2 bulan, maka Anggota tersebut dapat dilayani pada klinik TNI setempat atau dilayani di instalasi

gawat darurat rumah sakit. Kalau Anggota yang lebih dari 2 bulan maka dapat melakukan perpindahan

data ke fasilitas kesehatan tingkat pertama setempat dengan melaporkan ke BPJS Kesehatan.

Persoalannya, data personil TNI dengan data BPJS sampai saat ini belum pernah bisa klop. Jadi yang dulu

dengan mudah katanya perpindahan lewat komputer sulit, karena kami juga tidak bisa memberikan sumua

data prajurit mentah-mentah ke BPJS yang kami tidak yakin tentang keamanannya, karena ini berkaitan

dengan pertahanan bukan berbicara tentang tenaga kesehatan sipil yang berbeda pertimbangannya.

Dan pelayanan di rumah sakit pun tidak gampang, satuan-satuan Angkatan Laut di pulau terluar,

Pulau Dana, Pulau Batek segala macam jangankan Puskesmas Pak, kadang-kadang kampungnya saja

tidak ada. Berapa pulau terluar itu kadang-kadang manusia saja tidak ada, jadi tugasnya ditemani dengan

monyet, kadang monyet juga tidak ada. Ini memang menyulitkan untuk kami.

Kelima, pelayanan Anggota TNI dapat langsung di rumah sakit TNI tanpa sistem rujukan

berjenjang. Nah, memang ini pernah kita bicarakan dengan BPJS di awal tahun 2017 setelah berakhirnya

MoU. Waktu itu akan ada perubahan berbasis kompetensi rumah sakit. Kenapa ini penting? Karena janji

kami dari kesehatan kepada prajurit TNI semua yang bertugas dimana pun dia berada, kami memberikan

pelayanan maksimal sampai ke penguburan. Artinya, kalau dia luka dan segala macam semua maka

seluruh jenjang rujukan kami potong, segala jenis kami lakukan. Jadi kalau dia Angkatan Darat, apalagi

Satgas di pulau terluar di Indonesia Timur langsung kami tarik kalau di Jakarta ke RSPAD Gatot Subroto.

Kalau dia dari Surabaya langsung kami tarik ke rumah sakit Angkatan Laut Ramelan. Karena itulah

jaminan kami pada prajurit, sehingga prajurit bersedia tugas 24 jam dimana pun diperintahkan. Nah, ini

tidak bisa diakomodir oleh sistem BPJS dan Peraturan Kementerian Kesehatan, karena memang

Permenkes diatur untuk masyarakat sipil, tidak mempertimbangkan kekhasan penugasan TNI.

Keenam, FKTP TNI dengan jumlah peserta sangat kecil dan hanya dilayani oleh perawat

bagaimana? Karena dokter kami terbatas hanya Faskes yang Balai Klinik yang agak besar yang ada

dokternya. Nah, memang ada solusinya untuk bergabung saling melengkapi sehingga pelayanan

kesehatan TNI bisa dapat tercapai seperti Sabang. Tetapi seperti kami sampaikan tadi, tidak selalu mudah

dilaksanakan di daerah belum tentu ada Faskes TNI terdekat atau Faskes Rumah Sakit Umum.

Ketujuh, pembayaran kapitasi dan klaim rumah sakit melalui PNBP, ini sesuai dengan Peraturan

Menteri Keuangan Nomor 88 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2016. Sejak

November 2016, kami sudah mengikuti aturan tersebut dengan mengimplementasikan Peraturan Menteri

Keuangan dan pembayaran kapitasi berdasarkan PNBP. Belum BLU semua seperti yang dilaksanakan

oleh Kementerian Kesehatan. Kemhan juga sudah menyiapkan Dipa untuk RKA tahun 2017 sehingga

memenuhi teguran dari BPK terhadap Kemhan dan TNI.

Yang kedepalan, tranportasi rujukan air dan udara belum ada kejelasan penjaminan dari BPJS

Kesehatan. Pertemuan setelah MoU berakhir Januari 2017 biaya tranportasi rujukan yang dijamin oleh

BPJS Kesehatan yang tertulis hanya darat, kemudian dicantumkan lagi dengan air, dengan tarif ambulance

mengacu tarif ambulance diterapkan oleh Pemerintah Daerah setempat. Jangankan kita bicara untuk

Maluku Bapak, untuk Pulau Seribu saja kita sulit apabila kalau ngomong di Papua dan Kalimantan. Dimana

evakuasi media prajurit TNI yang tugas dilapangan sering menggunakan udara dan transportasi udara

sama sekali tidak termasuk diatur dalam BPJS Kesehatan maupun Kementerian Kesehatan. Karena BPJS

Kesehatan dan Kementerian Kesehatan menganut konsep regionalisasi sementara kami TNI menganut

regional kami ya seluruh Indonesia. Penugasan kami ya seluruh Indonesia tidak bisa dibagi-bagi

9

berdasarkan regional. Itu yang kami katakan jaminan kami pada prajurit, dimana pun ada penugasan kami

akan layani maksimal bukan efektif, efisien berdasarkan prinsip asuransi.

Yang terakhir adalah tidak ada lagi perwakilan Kemhan/TNI di Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Ini dulu gunanya untuk sebagai LO penyambung lidah kepentingan Kemhan/TNI, hanya pada awal itu ada

mantan Direktur Kesehatan Kemhan duduk sebagai Dewan Pengawas yang bisa bicara tentang kekhasan

dan kepentingan Kemhan/TNI. Kemudian selanjutnya keluarlah Perpres tentang Pengawas sama sekali

tidak ada Kemhan/TNI. Kami tidak keberatan untuk mengikuti fit and propertest, tetapi Faskes TNI itu

besar, rumah sakit kami ada 107, FKTP kami ada 710, prajurit kami semua ratusan ribu dengan

keluarganya jutaan. Berilah kami 1 slot untuk Dewan Pengawas untuk penyambung kepentingan

Kemhan/TNI karena kesehatan TNI adalah bagian tidak terpisah dari Kemhan/TNI dan tugas pokok kami

adalah mendukung satuan induk dalam rangka pertahanan menjamin kesiapan prajurit ditugaskan 24 jam

kemana saja, yang ini tentu berbeda dengan prinsip kesehatan yang dianut oleh Kementerian Kesehatan.

Jadi kami sarankan kalau boleh akomodirlah kami, ikut fit and propertest tidak apa-apa.

Nah, selanjutnya kami mencoba menjawab yang pertanyaan ketiga konversi ASABRI ke BPJS

yang nanti mungkin akan jauh lebih lengkap dijawab oleh Direktur BPJS.

Slide berikutnya, mengenai konversi ASABRI ke BPJS dari Biro Hukum Kemhan menyampaikan

Kementerian Pertahanan tidak mempunyai wewenang untuk melibatkan PT. Asabri Persero, karena PT.

Asabri Persero secara kelembagaan dibawah Kementerian BUMN dan di dalam pengelolaan iuran peserta

diatur oleh Kementerian Keuangan berdasarkan Pasal 40 Ayat (3) Peraturan Pemerintah 102 tahun 2015.

Yang dinyatakan bahwa penggunaan akumulasi iuran peserta asuransi diatur dengan Pemerintah Menteri

yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dibidang keuangan.

Kedua, peserta asuransi pada PT. Asabri Persero meliputi prajurit TNI, Anggota Kepolisian RI,

pegawai partisipian negara lingkungan Kemhan dan Kepolisian Negara RI. Bisnis utama suaransi PT.

Asabri Persero meliputi tunjangan hari tua, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, tetapi tidak

termasuk jaminan kesehatan. Mohon maaf ini pendapat dari Biro Hukum.

Yang keempat, pelibatan PT. Asabri Persero dalam kerjasama meningkatkan jaminan kesehatan

yang diberikan BPJS Kesehatan memerlukan koordinasi terlebih dahulu dengan PT. Asabri guna menjajaki

bisa tidaknya program tersebut dilaksanakan. Nanti mungkin yang jauh bisa menjawab ini adalah dari

Direktur PT. Asabri. Untuk masalah keempat, penyelesaian regulasi jaminan kesehatan TNI kami

kembalikan kepada Dirjen Kuathan berkaitan dengan gaji, ULP, remunerasi.

Terima kasih atas waktunya.


Terima kasih Dirkes.

Lanjut slide berikutnya adalah peningkatan kesejahteraan prajurit TNI, baik itu masalah gaji,

tunjangan, ULP dan remunerasi.

Yang pertama gaji bahwa gaji yang diterima prajurit TNI telah mengalami kenaikan memang, rata-

rata 5% sampai 10% dari gaji pokok. Dan terakhir kenaikan gaji itu pada tahun 2015 sebesar kurang lebih

6%. Ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan

Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia.

Kemudian untuk tunjangan yang pertama adalah tunjangan operasi pengamanan. Ini besaran

tunjangan operasi pengamanan bagi prajurit TNI yang bertugas dalam operasi pengamanan pulau-pulau

kecil terluar dan wilayah perbatasan sebagai berikut. Yang pertama sebesar 150% dari gaji pokok bagi

yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil, terluar tanpa penduduk. Kemudian sebesar 100%

dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah pulau-pulau kecil, terluar, berpenduduk.

Kemudian sebesar 75% dari gaji pokok bagi yang bertugas dan tinggal di wilayah perbatasan. Yang

keempat adalah sebesar 50% dari gaji pokok bagi yang bertugas secara sesaat di wilayah udara dan laut

perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar. Hal ini semua adalah berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 49

Tahun 2010 tentang Tunjangan Operasi Pengamanan Bagi Prajurit TNI dan PNS yang bertugas dalam

operasi pengamanan pada pulau-pulau kecil, terluar dan wilayah perbatasan.

Kemudian adalah tunjangan khusus untuk di Papua. Bagi personil TNI yang bertugas di wilayah

Papua mendapat tunjangan khusus Papua dengan besaran variative. Yang pertama bagi prajurit TNI di

lingkungan Kemhan/TNI untuk golongan I Tantama ini berkisar antara Rp 225 ribu sampai dengan Rp 350

10

ribu. Untuk Bintara antara Rp . 400 ribu sampai Rp. 525 ribu. Untuk Perwira Pertama ini Rp. 575 ribu

sampai dengan Rp. 625 ribu. Untuk Perwira Menengah antara Rp. 675 ribu sampai dengan Rp. 725 ribu.

Sementara untuk Perwira Tingi antara Rp. 775 ribu sampai Rp. 850 ribu. Sementara untuk PNS di

lingkungan Kemhan/TNI untuk golongan I antara Rp. 200 ribu sampai Rp. 275 ribu. Untuk golongan II

antara Rp300 ribu sampai dengan Rp. 375 ribu. Untuk golongan III ini antara Rp 425 ribu sampai dengan

Rp 500 ribu. Untuk golongan IV antara Rp. 525 sampai Rp. 625 ribu. Hal ini semua berdasarkan pada

Putusan Presiden Nomor 68 Tahun 2002 tentang Tunjangan Khusus Provinsi Papua.

Kemudian tunjangan pengabdian wilayah terpencil bagi prajurit TNI yang bertugas dan bertempat

tinggal di wilayah terpencil mendapatkan tunjangan pengabdian wilayah terpencil sebesar. Untuk golongan

Tantama Rp. 75 ribu, Bintara Rp. 100 ribu, Perwira Pertama Rp. 125 ribu, Perwira Menengah Rp. 150 ribu.

Hal ini adalah berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1996 tentang Tunjangan Pengabdian

bagi Pegawai Negeri yang bekerja dan bertempat tinggal di wilayah terpencil dan Keputusan Menteri

Dalam Negeri Nomor 136-49 Tahun 1997 tentang Penetapan Wilayah Terpencil di Provinsi Daerah Tingkat

I Riau, Kalimantan Tengah, Maluku dan Irian Jaya.

Yang berikutnya adalah uang laup pauk atau ULP. ULP bagai prajurit TNI yang diterima saat ini

sebesar Rp. 50 ribu per hari. Diharapkan dengan kebutuhan kalori prajurit TNI sebesar 3600 kalori. Ini

adalah berdasarkan pada Surat Edaran Menkeu Nomor 117PB/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Uang

Laup Pauk Anggota TNI da Polri mulai tahun anggaran 2015.

Kemudian remunerasi atau tunjangan kinerja. Besaran tunjangan kinerja yang diterima oleh prajurit

TNI belum mencapai sesuai harapan yaitu 100%. Besaran tunjangan kinerja yang diterima saat ini sekitar

48% sehingga belum memenuhi kebutuhan ideal bagi kesejahteraan prajurit TNI. Ini adalah berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di lingkungan Tentara

Nasional Indonesia.

Dari semua penjelasan kami dapat kami simpulkan bahwa untuk fasilitas kesehatan kami masih

perlu banyak perbaikan. Dan perlu kerjasama yang lebih erat antara Kementerian Pertahanan TNI dengan

Kementerian Kesehatan, ASABRI dan juga BPJS. Komunikasi perlu ditingkatkan sehingga kinerja dapat

lebih baik lagi. Kemudian untuk tunjangan kinerja mengalami kenaikan pada tahun 2015 dan besarannya

baru mencapai 48%.

Untuk tunjangan pengabdian di wilayah terpencil sudah sejak tahun 1996 kurang lebih 20 tahun

yang lalu belum mengalami kenaikan sehingga sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan hidup

dihadapkan dengan inflasi dan harga barang kebutuhan pokok.

Kemudian untuk saran kedepan, perlu peningkatan sebagaimana kami sampaikan tadi komunikasi

dengan pihak Kementerian Kesehatan, ASABRI dan BPJS dan kami juga perlu adanya penyambung lidah

yang ada khususnya di BPJS. Kemudian mohon menjadikan pertimbangan dan atensi tentang tunjangan

kinerja dan tunjangan pengabdian wilayah terpencil sebagai perwujudan peningkatan kesejahteraan

prajurit TNI kedepan.

Demikian penjelasan Ditjen Kuathan Menteri Pertahanan pada Rapat Dengar Pendapat dengan

Komisi I DPR RI pada tanggal 17 Juli 2017 ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf.

Selanjutnya kami mohon arahan dan kami mohon untuk kita bisa berdiskusi Bersama untuk

mendapatkan solusi yang terbaik demi terjalinnya kerjasama yang baik dan demi berhasilnya pengabdian

kami kepada bangsa dan Negara Republik Indonesia ini.

Terima kasih.

Wabillahi taufil Walhidayah,

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Terima kasih Dirjen Kuathan.

Saya kira kita sepakat mencari solusi sebaik-baiknya untuk kepentingan umum, untuk kepentingan

bangsa dan negara. Andaikan nanti mungkin informasi ini tidak cukup ya atau kami tidak bisa

menyelesaikan kami akan mengundang langsung seluruh Menteri Menko dan mungkin Menteri Keuangan

dan lain sebagainya. Kami ini DPR RI punya kewenangan dalam hal anggaran, dan juga kalau solusi

dengan pendekatan anggaran tidak bisa bahwa ada aturan perundang-undangan yang tidak pas ya kita

11

revisi. Saya kira tugas kita itu untuk kepentingan semuanya jadi bukan dalam konteks misalnya mem-

blowfing salah satu instansi dan lain sebagainya. Mari kita berdiskusi untuk mencari solusi sebaik-baiknya.

Kita semua untuk mengabdi kepada bangsa dan negara.

Kami persilakan sekarang Bapak Sekjen untuk menyampaikan paparanya.

SEKJEN KEMENKES (DR. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M.KES.):



Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi I DPR RI, para Wakil Ketua dan Anggota Komisi I DPR RI,

Hadirin sekalian,

Kami hormati Direktur Jenderal Kuathan Kemhan, Direktur Utama PT. ASABBRI, Direktur Utara

BPJS Kesehatan.

Kami mohon maaf kami tidak bisa ini presentasi hanya ini banyak sekali slidenya, mungkin saya

bicara saja secara lebih mudah. Jadi intinya memang dalam pelaksanaan BPJS ini memang yang

diutamakan adalah pelaksanaan pada pelayanan masyarakat. Anggaran kita alhamdulillah dalam bidang

kesehatan ini sekarang 5% dan ini juga meliputi anggaran kesehatan di KL yang lain. Jadi kalau fungsi

kesehatan itu bukan punyanya Kementerian Kesehatan tetapi juga Kementerian lain. Dan setahu kami ini

sudah dilaksanakan dengan adanya APBNP tahun lalu 2016 dimana 750 miliar tambahan waktu itu

diberikan kepada Kementerian Pertahanan. Selain itu juga ada Menteri PUPR.

Mungkin tadi yang dijelaskan oleh Direktur Kesehatan dari Kemenhan itu sudah banyak

memberikan masukan. Dan memang hambatan yang paling banyak adalah di SDM, memang juga kami

mengalami hambatan juga dalam memenuhi kesehatan terutama dalam untuk merekrut tenaga kesehatan

seperti dokter ini sudah susah sekali. Masih banyak Puskesmas yang belum ada dokternya dan sulit sekali

untuk menaruh dokter disitu karena memang sekarang yang diutamakan untuk dokter itu adalah

insentifnya, kalau insentifnya tidak besar mereka tidak mau.

Namun, kita telah bekerjasama dengan Kementerian Pertahanan dan sudah juga dalam SDM ini

untuk meningkatan jumlah SDM dokter spesialis dengan mengadakan tugas belajar yang sudah

dimanfaatkan juga oleh Kementerian Pertahan dengan baik dan alhamdulillah kerjasama ini dapat berjalan

dengan baik. Kita harapkan itu bisa mengatasi walaupun kita sadar bahwa untuk bahan bakunya ini dokter

ini yang masih sulit. Maka itu kita rencanakan untuk melakukan ikatan dinas dengan dokter, jadi seperti

dulu waktu kita jaman Inpres dimana ada dokter jadi PNS habis itu kita ikat akan jadi lebih mudah. Karena

dengan kontrak ini sulit sekali mereka untuk tetap berada pada posisi yang Bersama-sama.

Mengenai izin praktek yang dikeluhkan memang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang

Prakter kedokteran itu hanya 3 tempat. Namun, setahu saya dan seingat saya nanti akan saya cek lagi itu

ada Surat Edaran Dirjen Yanmed pada tahun 2010 kalau tidak salah saya lupa tahun 2009 atau 2010. Ada

Permekes 052 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Prakterk Kedokteran Pasal 15 untuk kepentingan

pemenuhan pelayanan kedokteran di Dinkes dan…. dapat memberikan surat tugas. Jadi dengan surat

tugas itu masih memungkinkan. Dan setahu saya ada surat edaran Dirjen Yanmed 2011 mungkin setelah

ini khusus untuk dokter tentara diperbolehkan hanya dengan surat tugas, jadi surat izinnya hanya dengan

surat tugas, itu sudah bisa, jadi dia harus mendapatkan dulu pertama surat izin praktek di Markas

Utamanya dia dulu, kemudian kalau sudah ditugaskan hanya dengan surat tugas itu dapat dilaksanakan

dan itu masih berlaku. Mungkin nanti kita akan koordinasikan mungkin BPJS belum tahu ya, karena belum

lahir waktu itu, tapi umurnya sudah 49 tahun, lahirnya premature itu.

Izin Pak, melanjutkan jadi itu yang masalah itu sebetulnya solusinya sudah ada, karena kita sudah

memikirkan. Kemudian yang memang untuk tenaga ini agak sulit untuk kita melakukan. Namun, kita tahu

bahwa ada Perpres yang mengatakan untuk tugas kemiliteran itu untuk BPJS memang ada kekhususan.

Mungkin itu bisa diperbaiki saja kalau itu diperbaiki, karena kita tidak bisa buat misalnya standar untuk

operasi militer itu yang tahu adalah di Pertahanan. Jadi mungkin nanti itu kita buat aturannya lebih kearah

bagaimana kalau ada operasi militer berarti khusus di daerah terpencil yang tidak ada fasilitas

kesehatannya bahwa itu diperbolehkan ada semacam tim kesehatan disana yang bertugas semacam ini

12

dengan penugasan yang khusus. Mungkin itu bisa dilaksanakan dan memang seperti yang kami

sampaikan tadi memang aturan yang ada di Kementerian Kesehatan itu lebih banyak kearah bagaimana

penanganan pada keadaan bukan operasi militer. Mumpung sudah ada Perpresnya kita bisa perbaiki itu

untuk mendapatkan yang lebih baik.

Soal tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan mengenai rumah sakit TNI yang dibayar lama, saya

rasa itu semua rumah sakit begitu Pak. Kami sedang mencari jalan keluar bagaimana supaya

pembayarannya akan lebih cepat. Malah kadang-kadang rumah sakit kita bisa setahun tidak dibayar, tetapi

ya karena kita bisa katakanlah penghasilan dari sebelah sini dipindahin kesana-kesini itu masih mungkin

jadi masih survive. Tapi kita tetap akan menagih, tetapi memang setahun itu bukan berarti tidak dibayar

selama setahun, tapi ada tagihan yang sudah setahun baru dibayar kemudian. Jadi memang lama,

kadang-kadang dikaitkan juga dengan kelengkapan dari permintaan untuk klaim. Hanya memang

prosesnya lama memang iya dan kami dengar BPJS sudah mulai memperbaiki sistemnya dan mudah-

mudahan nanti akan lebih cepat.

Saya rasa itu sementara yang bisa kami sampaikan Pak, saya rasa tadi regulasi sudah sama

dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Direktur Kesehatan. Itu yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.


KETAU RAPAT (DR. TB. HASANUDDIN, S.E., M.M.):

Wa’alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh.

Terima kasih Pak Sekjen.

Saya bukan ahli keuangan ini, hanya saja saya sudah tahun kedelapan saya menjadi Pimpinan di

Komisi I DPR RI. Selalu dalam pelaporan setiap departemen atau kementerian atau lembaga itu dilaporkan

per tahun itu selalu tutup tahun beres, hasil BPK-nya beres. Tapi kemudian tidak pernah ada belum

dibayarkan sekian kepada instansi lain dan sebagainya. Inikan menunjukkan barangkali ada manajemen

keuangan yang memang harus kita perbaiki. Misalnya saja bagaimana kalau itu melintas tahun. Untuk

bulan Desember baru dibayar misalnya baru bulan Januari atau Februari atau kebalikannya. Inikan harus

ada manajemen yang memungkinkan untuk itu, untuk perbaikan-perbaikan.

Baik, informasinya kami ucapkan terima kasih, nanti menjadi bahan kami untuk coba kami

diskusikan mengapa terjadi seperti itu. Karena misalnya di Kodam Siliwangi itu belum dibayar lalu kami

tanya “ini bayarnya kapan?” “Nanti Pak, 2 bulan kemudian”. “Ada kesulitan tidak?” Kalau diliha dari

manajemen Pak, tapi kamkan menggeser dahulu kegiatan ini dan ini. Nah, kata geser menggeser itu kalau

menurut teori-teori yang wajar dalam konteks manajemen yang modern itu ya harus tidak ada. Nah, lalu

bagaimana kok bulan Desember belum dibayar? Ya Pak, nanti kami menunggu November, padahal

pelaporan 1 tahun buku itu sudah clear.

Nanti mungkin ini memang harus ada tehnik seperti apa untuk supaya kita bisa membuat kembali

lagi ini sesuai dengan aturan yang berlaku tetapi juga dilapangan itu seperti apa mungkin harus ada juga

aturan yang baku sehingga kami, kita semua tidak disalahkan atau tidak dibuat catatan oleh BPK. Niatnya

sudah baik, oke puter dulu dari sini, niatnya bagus. Tetapi kalau menurut BPK ini tidak boleh Pak, sehingga

untuk mendapatkan Wajar Tanpa Pengecualian itu selalu menjadi tersendat.

Baik, terima kasih Bapak Sekjen.

Kami persilakan kepada Dirut PT. ASABRI untuk menyampaikan paparanya.

DIRUT PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA):


Bismillahirahmanirahim.


Salam sejahtera untuk kita semua.

13

Yang terhormat Pimpinan Rapat beserta seluruh Anggota Komisi I DPR RI,

Yang saya hormati Sekjen Kementerian Kesehatan, Dirjen Kuathan, Dirut BPJS,

Bapak dan Ibu hadirian peserta rapat yang kami hormati.

Sebagaimana sudah dijelaskan panjang lebar oleh Direktur Kesehatan tadi, saya hanya

menambahkan sedikit saja bahwa PT. ASABRI tidak menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Yang berikutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 ASABRI

menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja. Dimana terdapat manfaat peralatan kesehatan

akibat kecelakaan kerja. Hal ini tidak berkaitan langsung dengan BPJS Kesehatan.

Terkait dengan hal ini ASABRI tidak melakukan konversi sebagaimana pertanyaan nomor 3 itu

melainkan ASABRI melakukan kerjasama atau sinergi dengan BPJS Kesehatan. Dan PKS sudah kami

lakukan pada tanggal 7 Desember 2016 tentang Sinergi Program Jaminan Kecelakaan Kerja dengan

jaminan kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, ini khususnya bagi peserta ASABRI aktif. Jadi penyakit

akibat kecelakaan kerja ditanggung oleh ASABRI tetapi penyakit diluar kecelakaan atau bawaan bukan

kecelakaan kerja dibebakan oleh BPJS Kesehatan.

Berikut ini adalah sedikit gambaran tentang perbedaan layanan kesehatan jaminan kecelakaan

kerja yang dilakukan oleh ASABRI dengan BPJS Kesehatan. Dari sistem layanannya ASABRI setiap

mendapatkan Anggota yang mengalami kecelakaan kerja ini tanpa rujukan, sehingga kita bisa…. rumah

sakit, baik rumah sakit yang dikelola oleh Kemhan/TNI maupun rumah sakit yang dimiliki atau dibawah

kendali oleh BPJS Kesehatan. Sedangkan BPJS Kesehatan nanti akan dijelaskan oleh Dirut mungkin lebih

panjang lebar harus menggunakan rujukan secara berjenjang dari Puskesmas dan sebagainya.

Kemudian dari pembiayaan ASABRI menggunakan sistem fee for service, jadi setiap ada tindakan

langsung dibayar. Sedangkan di BPJS itu Indonesia cash is group nanti Dirut BPJS Kesehatan yang akan

menjelaskan. Kemudian ruang lingkung penjaminan ASABRI ini berdasarkan indikasi medis akibat

kecelakaan kerja. Jadi hanya akibat kecelakaan kerja yang dijamin oleh ASABRI, sementara di luar non

kecelakaan kerja yang menjamin adalah BPJS Kesehatan.

Kemudian ASABRI menjamin juga portesa, portesa ini adalah alat bantu misalnya kaki palsu,

tangan palsu dan sebagainya ini ASABRI memberikan jaminan BPJS Kesehatan tidak ada program itu.

Termasuk pengangkutan rembusmant ASABRI menjamin itu, sedangkan di BPJS Kesehatan tidak

melakukan itu. Kemudian santunan cacat di ASABRI diatur tersendiri sedangkan di BPJS Kesehatan tidak.

Hanya ini Pak, yang bisa kami jelaskan berkaitan dengan jaminan kecelakaan kerja bagi Anggota

TNI/Polri maupun ASN Kemhan Polri yang dikelola oleh ASABRI.

Terima kasih.

Wabillahi Taufiq Walhidayah,



Baik, terima kasih atas paparannya.

Kemudian kami persilakan sekarang yang terakhir Dirut BPJS.

DIR. KUMHAL BPJS (DR. BAYU WAHYUDI, SP.OG.):


Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua,

Om swasti astu,

Namo budaya

Shalom.

Yang kami hormati Pimpinan Rapat dan seluruh Anggota Komisi I DPR RI,

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang mewakili instansi dalam hal rapat ini.

14

Pertama-tama izin kami memohon maaf karena tidak dapatnya hadir Bapak Direktur Utama

beserta Board of Direction lainnya, karena kebetulan bersamaan sedang ada acara sarasehan dan acara

puncak ulang tahun BPJS Kesehatan di Kantor Pusat BPJS Kesehatan. Untuk itu kami mohon maaf dan

kami juga tadi agak terlambat sedikit karena masih ada acara disana.

Yang kedua, kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk kami

melakukan sedikit sharing informasi tentang progam yang sudah dilakukan Bersama TN/Polri khususnya

menyangkut dengan jaminan kesehatan. Mungkin dalam hal ini kami akan sedikit memberikan informasi

bahwa berdasarkan amanat Undang-Undang SJSN Nomor 40 tahun 2004 dan juga implementasi dari

Undang-Undang tersebut, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tentang BPJS Tahun 2011. Dimana BPJS

adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau badan hukum publik yang bertanggungjawab kepada

Presiden yang melaksanakan 3 fungsi. Yang pertama ada respolling atau mengumpulkan peserta, kedua

adalah revenue collecting atau menarik, mengumpulkan iuran peserta dan yang ketiga ada broadcasing

yaitu me-manage agar program ini berjalan kendali mutu dan kendali biaya agar bisa mendapatkan

kepastian akses masyarakat pada khususnya mendapatkan jaminan kesehatan.


BPJS implementasi dari metamorphosis PT. Askes yang sebelumnya adalah BUMN yang

sebelumnya juga sudah bekerjasama dengan TNI/Polri dalam hal penyelenggaraan jaminan kesehatan.

Pada Undang-Undang Nomor 24 kita ketahui bahwa ada ketentuan peralihan tentang BPJS pada masa 57

yang mengatakan bahwa perusahaan PT. Askes atau dalam hal PT. Asuransi Kesehatan Indonesia yang

dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 tentang Peralihan Bentuk Perusahaan

menjadi Perseroan. Ini ada lembaran negara tahun 1992 Nomor 16 yang diakui keberadaannya tetap

melaksanakan program jaminan kesehatan termasuk menerima pendaftaran peserta baru sampai dengan

beroperasinya BPJS Kesehatan. Pada point huruf C disebutkan Kementerian Pertahanan Tentara Nasional

Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia tetap melaksanakan kegiatan operasional penyelenggaran

program layanan kesehatan bagi peseranya. Jadi jelas TNI dan Kepolisian tetap melaksanakan kegiatan

operasional penyelenggaraan program layanan kesehatan bagi pesertanya termasuk penambahan peserta

baru sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan kecuali untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan

dengan kegiatan operasionalnya yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden. Jadi jelas sudah ada dasar

hukumnya.

Kemudian tindak lanjutnya itu dilakukan satu MoU pengalihan program antar BPJS Kesehatan

dengan Hamkam. Disini dijelaskan sebagai tindak lanjut atas ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 Pasal 57, BPJS Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan: 1. Kementerian

Pertahanan Republik Indonesia Nomor KB dan sekian. Kemudiaan dengan Kepolisian juga sudah

ditetapkan. Adapun ruang lingkupnya meliputi, 1. Mekanisme pengalihan program JPK, kemudian

pemanfaatan program JPK, pemanfaatan Bersama fasilitas kesehatan, kemudian koordinasi dan

komunikasi. Kemudian point penting dalam nota kesepahaman terkait pengalihan ada beberapa hal. Pada

Pasal 3 disebutkan para pihak sepakat pengalihan program JPK (Jaminan Pelayanan Kesehatan) yang

dikelola TNI/Polri pada BPJS Kesehatan dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. TNI/Polri

menyiapkan dan menyerahkan data kepesertaan dan data fasilitas kesehatan dalam rangka persiapan

pengalihan program pelayanan kesehatan yang dikelola oleh TNI/Polri kepada BPJS Kesehatan, jadi clear.

Kemudian dan ini mungkin tadi telah disampaikan oleh Bapak Dirjen Kuathan mempunyai satu nilai

tersendiri dan mempunyai satu hal tertentu yang didatanya adalah pengecualian dan mungkin perlu diatur

dan dibicarakan lebih lanjut.

Kemudian BPJS Kesehatan menerima data kepesertaan dan data fasilitas kesehatan

sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan aksi operasional. Dan c. apabila terjadi perbedaan

data dilapangan maka para pihak sepakat untuk melakukan sinkronisasi data dan kita sudah melakukan 3

kali pertemuan untuk sinkronisasi hal ini. Kemudian pada Pasal 4 Ayat (1) “sejak diberlakukannya

pengalihan program pelayanan kesehatan per tanggal 1 Januari 2014, BPJS Kesehatan memberikan

jaminan pemeliharaan kesehataan atau JPK kepada TNI/Polri beserta keluarga tanpa hambatan sesuai

dengan ketentuan. 2. Jaminan pemeliharaan kesehatan atau JPK yang diterima oleh TNI/Polri beserta

dengan keluarganya harus lebih baik dibandingkan dengan program pelayanan kesehatan sebelumnya

sesuai dengan kesepakatan para pihak. Ketiga, dengan pengalihan program pelayanan kesehatan

15

sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) segala kewajiban TNI/Polri yang timbul sebelum tanggal 1 Januari

2014 akan tetap menjadi tanggungjawab TNI/Polri sampai dengan maksimal tanggal 31 Desember 2013

selanjutnya tanggungjawab beralih kepada BPJS Kesehatan. Jadi clear sudah.

Dan ini adalah kami tampilkan pedoman kerja yang ditandatangani dengan Polri dan ada juga

beberapa dengan TNI. Dan progressnya adalah kegiatan Bersama TNI adalah. 1. Kegiatan sosialisasi

sarasehan dilaksanakan di provinsi tertentu. Ada beberapa tempat termasuk juga sesuai dengan dianggap

baik dan representative dan memenuhi daripada keadaan kebutuhan dilakukan di provinsi tertentu tadi. 2.

Kegiatan rekonsiliasi dan pemutakhiran data kepesertaan baik di pusat maupun di daerah. 3. Evaluasi

prohram JKN-KIS Bersama TNI/Polri dan sudah dilaksanakan.

Dan rekonsiliasi tahunan dengan TNI ini sudah kita lakukan yang bertujuan untuk memastikan

validasi dan komprehensifitas data Anggota TNI. Yang kedua adalah mengindentifikasi dan membahas

permasalahan operasional layanan kesehatan bagi Anggota TNI.

Kemudian penjelasan atas penyelenggaraan program jaminan kesehatan bagi TNI disini sudah

diatur pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tadi, tadi ada pengalihannya termasuk juga sudah

dijelaskan. Pada saat berlakunya Undang-Undang ini Dewan Komisaris dan Direksi PT. Askes sampai

dengan operasional BPJS Kesehatan ditugasi, a. menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program

jaminan kesehatan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 40 tahun

2004 tentang SJSN dan pada tahun 2004 Nomor 150 dengan tambahan lembaran negara nomor 4456.

Sebagai tindak lanjut atas Pasal 57 dan pasal 58 huruf a, pada tanggal 11 JulI 2013 BPJS

Kesehatan telah menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Pertahanan Republik

Indonesia. Kemudian ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi: 1. Mekanisme pengalihan

program JPK. 2. Memanfaatkan peralihan program JPK tersebut, kemudian juga pemanfaatan Bersama

Faskes, kemudian juga koordinasi dan komunikasi sesuai dengan yang tadi item sebelumnya.

Point penting tadi disini juga ada beberapa hal, pada Pasal 3 tadi sudah disampaikan dan kami

ulangi kembali. Pada pihak sepakat pengalihan program JPK yang dikelola TNI kepada BPJS Kesehatan

dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut. A. TNI menyiapkan, menyerahkan data kepesertaan.

Kemudian BPJS Kesehatan menerima data kepesertaannya dan apabila terjadi perbedaan maka para

pihak sepakat untuk melakukan sinkronisasi data dan ini sudah dilakukan. Kemudian Pasal 4 juga sudah

disampaikan.

Dan yang paling penting juga adalah pengalihan Faskes milik TNI. Pada Permenkes 71 Tahun

2013 ini disebutkan ada beberapa hal Pasal dan diperbaiki dengan Permenkes Nomor 23 Tahun 2017.

Pasal 40 yang kami sebutkan, pada Pasal 40 Permenkes disebut peralihan, Pasal 40 Bab 8 ketentuan

peralihan. Pada saat Permen ini dimulai dilakukan seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama milik

TNI/Polri dinyatakan sebagai Pertama, berarti kita memfasilitasi dan mengakomodir terhadap sumber

potensial dan keadaan yang ada pada TNI/Polri. Kemudian yang kedua, fasilitas kesehatan sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) harus disesuaikan dengan perizinan klinik Pratama dalam jangka waktu 2 tahun

sejak Permen ini mulai berlaku.

Pada Pasal 40 juga dijelaskan pada Ayat (1) pada saat Permen ini dimulai berlaku seluruh fasilitas

kesehatan tingkat pertama dinyatakan sebagai klinik pratama tadi. kemudian disampaikan juga disini

Faskes tingkat pertama milik TNI/Polri sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) harus sesuai dengan

ketentuan perizinan klinik pratama paling lambat 1 Januari 2018.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,

Bagaimana pun juga kami adalah badan hukum publik yang mempunyai 3 azas manfaat,

kemanusiaan dan keadilan sosial yang mempunyai 9 prinsip berdasarkan Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 dan juga SJSN bahwa prinsipnya salah satunya adalah selain gotong royong, wajib sifatnya,

fortabilitas, kemudian juga dana amanat dan juga harus efisien, transparan sesuai dengan ketentuan yang

ada.

Untuk diketahui 3 hal yang merupakan berhubungan dengan masalah hukum. Pertama adalah

melanggar ketentuan atau regulasi yang ada. Kedua adalah merugikan negara. Ketiga adalah

memperkaya diri sendiri, golongan dan orang lain. Dan tadi sudah disampaikan setiap sesuatu kebijakan

yang bertolak belakang dengan masalah hukum biasanya kami meminta fatwa kepada yang berkompeten,

baik itu Kementerian Hukum maupun juga dari BPK, BPKP dan juga dari aspek legal formal lainnya.

16

Sehingga kami ingin agar masyarakat terutama TNI bisa terfasilitasi, termasuk tadi yang disampaikan surat

izin praktek, kemudian surat tanda registrasi dan sebagainya.

Karena hal tersebut diluar dari domain kami, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun

2004 tentang Praktek Kedokteran dan ini memayungi kita semua. Ada beberapa hal yang kami takutkan,

bahwa ini sifatnya adalah kewajiban. Pada Pasal 75 Undang-Undang Praktek Kedokteran disampaikan

setiap dokter dengan sengaja melakukan praktek kedokteran tanpa memenuhi STR sesuai dengan Pasal

29 dipidana paling lama 3 tahun dengan denda maksimal 100 juta. Kemudian juga ada disebutkan pada

Pasal 76 setiap dokter melakukan praktek kedokteran tanpa SIP dipidana 3 tahun dengan denda 100 juta.

Kemudian pada Pasal 80 jelas setiap orang yang mempekerjakan dokter-dokter gigi tanpa surat izin

praktek dipidana 10 tahun dengan denda 300 juta.

Dan kami tentu bukan tidak beralasan kami ingin mencari solusi yang terbaik, tentu tadi sudah ada

kebijakan atau boleh dikatakan kebijakan tertentu yang tentu disini bisa memayungi aspek legal formal.

Jadi kalau nanti ada dokter dari TNI/Polri yang bekerja di klinik atau klinik pratama ataupun institusi rumah

sakit tentu harus mempunyai dasar hukum yang jelas. Karena jelas tadi Undang-Undang kami bisa saja

dilakukan ataupun dituntut dengan 3 aspek yang berhububungan tadi dengan masalah hukum, 1.

Melanggar aturan ketentuan, 2. Merugikan Negara, 3. Memperkaya diri sendiri, golongan dan orang lain.

Kalau kami membayar menyalahi aturan yang sudah jelas Undang-Undang Praktek Kedokteran, kemudian

ada hal-hal lain tentu tadi agak riskan bagi kami sebagai manajemen untuk melaksanakan amanah

tersebut.

Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati,

Selanjutnya adalah pengalihan pelayanan kesehatan milik TNI/Polri disini landasan tehnisnya jelas

bahwa pedoman kerja Kementerian Pertahanan dengan PT. Askes tentang pengalihan kepesertaan,

program layanan kesehatan, pemanfaatan Faskes, kontrak kerja Faskes dan koordinasi dengan

sosialisasi.

Nah, ini adalah gambaran bahwa sebaran TNI per jenis fasilitas kesehatan tingkat pertama.

Sebarannya adalah klinik TNI disini ada, kemudian bukan klinik TNI ini sebaran klinik TNI pada fasilitas

kesehatan tingkat pertama. Memang mayoritas Anggota dan keluarga TNI melakukan pengobatan fasilitas

tingkat pertama pada klinik TNI. Kemudian hanya 17,9% yang tidak berobat pada Faskes yang bukan milik

TNI. Disini ada sebarannya praktek perorangan yang jumlahnya totalnya 1.568.000 peserta. Jadi tadi di

klinik TNI ada 1.286.993.

Kemudian untuk diketahui bahwa tingkat pemanfaatan pelayanan kesehatan TNI dalam program

JKN. Jaminan Kesehatan Nasional ini sifatnya wajib bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk TNI dan Polri

sebagai warga negara Indonesia. Dan ini adalah termasuk 9 prinsip dari Undang-Undang tersebut.

Diketahui bahwa sebelumnya Anggota TNI hanya dapat berobat kepada fasilitas kesehatan tingkta

pertama milik TNI. Kemudian fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI hanya melayani peserta internal

TNI saja, kemudian pesertanya hanya dapat dirujuk rumah sakit TNI, tidak menerima dana kapitasi JKN.

Dan sesudah ada kerjasama dan sudah dilakukan sesudahnya adalah Anggota TNI dapat terdaftar di

fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP selain milik TNI yang bekerjasama dengan BPJS

Kesehatan. Jadi bisa yang milik TNI atau fasilitas kesehatan tingkat pertama berupa Puskesmas, dokter

praktek perorangan ataupun klinik. FKTP ini dapat menerima peserta selain TNI juga. Jadi orang berobat

ke Faskes klinik TNI bisa masyarakat umum, baik itu penerima bantuan iuran yang dulu Jamkesmas

ataupun peserta penerima upah ataupun peserta bukan penerima upah mandiri. Tergantung lokasinya bila

memang masyarakat menginginkan itu bisa difasilitasi pada FKTP TNI. Peserta dapat dirujuk ke rumah

sakit lain milik TNI yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menerima dana kapitasi, jadi kalau

dilingkungannya dulu hanya untuk masyarakat lingkungan TNI atau keluarganya saat ini bisa menerima

masyarakat di sekitarnya dan ini dari informasi yang kami ambil secara indip anamnesis itu banyak sekali

yang mensupport dan boleh dikatakan menjadi terbuka dan menguntungkan bai masyarakat itu sendiri dan

juga bagi klinik-klinik ataupun tenaga kesehatan yang ada di TNI/Polri. Kemudian memperoleh manfaat

promotif dan preventif bagi peserta terdaftar di FKTP TNI.

Adanya peningkatan jumlah SDM dokter dan perbaikan sarana prasarana milik FKTP TNI. Tadi

disampaikan bahwa faskes TNI masih membutuhkan tenaga dokter dan ini mungkin nanti karena ini bukan

domain kami, kami hanya bersifat forcasing, artinya me-manage kepesertaan agar mendapatkan kepastian

17

akses pelayanan kesehatan dengan yang berkualitas ataupun yang bermutu dengan efisien itu yang kami

lakukan. Kemudian pembayaran dan pemanfaatan di FKTP TNI. Ini adalah data pada tahun 2004 sampai

dengan 2006 ini terjadi peningkatan kunjungan yang meningkat. Kalau awal dulu di 2004 hanya 400 ribuan

dan tahun 2016 ada hampir 1,5 juta berarti meningkat hampir 4 kali lipat dan rujukan juga. Jadi ratenya

dulu hanya 35,10 kemudian sekarang ratenya adalah 75,04 dengan ratio rujukan juga meningkat.

Tren pemanfaatan pelayanan kesehatan di FKTP TNI mengalami peningkatan sehingga

dimanfaatkan selain oleh Anggota TNI, keluarga dan juga masyarakat disekitarnya. Tren ratio rujukan

mengalami peningkatan. Kemudian kalau kita lihat ini juga ada sistem kapitasi dengan pembiayaan yang

kita sudah bayar mulai 2014 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan. Jumlah kasus juga terjadi

peningkatan, ini ada grafiknya sehingga pada kapitasi ini adalah biayanya 183 miliar, kemudian kapitasi 2,7

miliar ini adalah kasus. Jadi peningkatan di 2016 dibandingkan dengan 2014 dan 2015. Berarti juga tentu

mempunyai multi player effect meningkatan kesejahteraan dari Nakes yang ada di Faskes TNI/Polri.

Lanjut, fasilitas kesehatan rujukan tingkat pertama atau FKTP lanjutan yang bekerjasama ini

adalah gambarannya. Kalau kita melihat ini ada beberapa gambaran termasuk juga TNI. Disini ada FKTP

Kemenhan dari fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut atau rumah sakit yang dimiliki oleh TNI/Polri ada

108. Jadi kalau kita lihat ini adalah gambarannya termasuk juga beberapa apotik. Dan juga disini ada

rumah sakit TNI/Polri mayoritas adalah kelas B, kelas C, dan kelas D dan satu di kelas A, yaitu rumah sakit

Angkatan Laut dan satu rumah sakit Angkatan Darat.

Kemudian juga disini adalah gambaran pemanfaatan dan pembiayaan fasilitas kesehatan tingkat

lanjut milik TNI. Disini kalau kita lihat pada tahun 2014 jumlahnya hanya satu 1,9 triliun lebih, tetapi pada

tahun 2016, 3 triliun lebih. Dan kasusnya ini juga jelas bahwa kasus meningkat dari tahun 2014 hanya 2

juta kasus, dan 2015/2016 itu 4 juta kasus. Jadi dua kali lipat dalam kurung waktu setahun lebih dua tahun.

Kemudian totalnya juga kasus ada 9 juta 782. Sehingga totalnya adalah 7 triliun 6 ratus juga 97 miliar

rupiah. Ini berdasarkan data kita. Jumlah pemanfaatan Faskes kesehatan rujukan tingkat lanjut, TNI ada

9,78 juta kasus tadi. Dengan pembiayaan ada 7,69 triliun lebih. Jadi terjadi tren peningkatan.

Tentu apa si kalau kita membicarakan hal ini, tentu ada beberapa hal yang kita ambil bahwa

Faskes TNI/Polri yang sudah bekerja dengan BPJS selama ini tentu mempunyai keuntungan segi baik

lingkungan TNI/Polri sendiri, dan juga masyarakat secara umum diseluruh Indonesia, dan ini penting sekali.

Tetapi ada beberapa hal karena kita ingin agar program BPJS ini system berkesinambungan karena

berdasarkan langsung manfaatnya oleh masyarakat, dan juga tentu dalam financial kita harus system.

Kemudian juga dalam hal regulasi, tentu kami harus mengikuti regulasi-regulasi yang ada, walaupun

memang ada beberapa hal yang permasalahan yang kita hadapi dan kita carikan solusinya tentu nanti agar

kita mendapatkan sesuatu solusi yang terbaik. Dan tentu perlu kami berikan beberpa hal perlu diperbaiki

pada Faskes TNI.

Satu adalah kelengakapan perijinan pada Faskes TNI/Polri tadai. Bagaimana pun juga tentu kami

tidak mau walaupun tadi berhubungan dengan masalah hukum. Suatu dilakukan audit atau pun baik itu

audit kinerja maupun audit keuangan terjadi hal-hal. Tiga hal tadi yang berhubungan dengan masalah

hukum, melanggar aturan ketentuan, merugikan negera, golongan atau orang lain.

Untuk diketahui BPJS Kesehatan, mempunyai tiga fungsi tadi, resfulling artinya mengumpulkan

kepesertaannya, revenue collecting artinya mengumpulkan uang, iuran. Dan yang ketiga adalah….(suara

tidak jelas)…

Untuk revenue collecting memang ada anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam ini untuk

alokasi penerima bantuan iuran, yang jumlahnya 91 juta dua ratusan. Dan juga itu dari APBN. Kemudian

ada dari APBD tentu ada namanya PBI, Jamkesda dalam ini PBI yang dibayar oleh APBD. Kemudian juga

collectivitas iuran itu bisa dari non PBI, satu adalah pekerja penerima upah, baik itu TNI/Polri maupun

karyawan BPN maupun karyawan Badan usaha.

Yang kedua adalah collectivitas dari peserta bukan penerima upah. Tadi peserta penerima upah

dan satu lagi peserta bukan penerima upah. Baik itu adalah mandiri maupun lain-lainnya, termasuk juga

sektor nonformal, kemudian juga petani, kemudian juga nelayan dan sebagainya. Dan ini juga menjadi

kepesertaan. Sehingga nanti dalam hal audit yang dilakukan bila disatu hal jelas-jelas bertolak belakang

dengan payung hukum yang ada, tentu kami tidak ingin mengambil resiko tanpa ada yang melindungi

kebijakan ini agar bisa system BPJS atau JKN Kes.

Kedua adalah ketesediaan SDM dokter dan dokter gigi pada FKTP milik TNI/Polri, serta

pemerataan sebarannya. Jadi tadi sampaikan dokter, dan dokter gigi kalau kementerian kesehatan sebagai

18

regulator bisa menempatan tadi sudah dialokasikan tentu kami akan senang sekali, karena bagaimana pun

juga masyarakat peserta BPJS yang seyogyanya pada tanggal 1 Januari 2019, ini 100% atau 257 juta 500

ribu peserta tersebar diseluruh Indonesia, saat ini ada 178 juta, dan ini tentu kami ingin bahwa

masayarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan customer service atau peserta

bisa puas dan juga bisa mendapatkan akses-akses langsung terhadap Faskes yang ada.

Yang ketiga adalah pemenuhan saran dan prasarana pada FKTP milik TNI/Polri. Jadi kami ingin

adanya akreditasi rumah sakit, standart pelayanan sehingga dimana pun juga masyarakat atau pun

peserta BPJS dapat mendapatkan pelayanan yang berkualitas, tidak hanya ditempat-tempat di kota tapi di

daerah tertentu dengan standar yang sama dan tentu itu harus ada namanya system akreditasi. Dan ini

tentu standar kalau memang tidak, tentu hal ini akan mendapatkan boleh kata kata sesuatu dikemudian

hari. Nah ini perlu kami sampaikan, sehingga kalau ada standar yang sama, baik itu nanti di daerah

Indonesia timur, Indonesia tengah, Indonesia barat, Jakarta atau intohardjo atau pun Gatot Subroto dan

atau rumah sakit TNI/Polri yang ada mempunyai kelas-kelas tertentu, sesuai dengan tentukan ini juga

mempunyai rasa dari kami agar peserta Jaminan Kesehatan Nasional bisa mendapatkan pelayanan yang

baik, bermutu dan berkualitas atau kekuasaan peserta dan dan keselematan peserta itu sendiri.

Keempat adalah system rujukan berjenjang berbasis kompetensi pada Faskes milik TNI/Polri.

Kami ingin dalam hal ini efisiensi jangan sampai nanti juga tidak mempunyai suatu kebijakan bahwa kita

adalah prinsip efisien itu adalah amanat Undang-Undang nomor 24 tahun 2011, dan juga Undang-Undang

SJSN yang ada nomor 40 tahun 2004. Jadi ini yang perlu, sehingga kami ingin bahwa sesuai regulasi yang

ada semua.

Dan demikian kami sampaikan, dan sekali lagi ada gambaran.

Terima kasih, mohon maaf, bila sesuatu hal yang kurang berkenan, dan kami nanti aka nada

share, silakan dan untuk kebaikan kita bersama.

Demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Om santi, santi om.


Wa’alaikum Salam.

Terima kasih Pak Dirut.

Saya kira kalau saya dengar tadi ada evaluasi, kemudian juga ada revisi dari Permen tahun 2013,

dan baru saja mungkin kalau lihat tahunnya 2017, dan kemudian ada hal-hal yang akan diberbaiki dan

sebagainya.

Menuju yang lebih baik itu barangkali sedang dikerjakan, tapi mungkin kita perlu sharing nanti

bersama-sama supaya lebih baik lagi dalam waktu segera secapat-cepatnya, seterhormat-terhormatnya

dan sebaik-baiknya. Saya kira itu untuk kepentingan kita semua.

Rekan-rekan yang saya hormati,

Nanti kami persilakan, sekarang mungkin ada pendalaman yang pertama Pak Supiadin, dan yang

kedua nanti Pak Hidayat Nur Wahid.

Kami persilakan.

F-NASDEM (MAYJEN TNI (PURN) SUPIADIN ARIES SAPUTRA):


Terima kasih untuk Sekjen Kemen Kes, Dirut Asabri, Dirjen Kuathan dan BPJS kesehatan atas

presentasinya.

Pertama saya memulai dulu filosofi mengapa tentara itu punya rumah sakit. Itu harus dipahami

dulu. Kenapa, karena untuk menjamin kesiap siagaan operasional bahwa satu tentara itu kalimatnya dia

harus sehat. Nah untuk itu oleh karena itu dia tidak boleh birokrasinya terlalu panjang, termasuk

19

keluarganya. Ini memang menjadi dasar filosofi. Mengapa tentara itu punya rumah sakit. Kita kalau tidak

salah TNI itu sampai level rumah sakit itu sampai level korem. Kemudian ditingkat Kodim ada yang

namanya Kasdim. Nah ini filosofi ini saya pikir harus menjadi dasar pemikiran kita. kebijakan-kebijakan

dalam kontek PBJS saya kira bagus semua, cuma tadi jelas ada rvaluasi dari Kapuskes TNI, Dirkes

Dephan. Sudah ada evaluasi, kemudian dari Asabri juga ada evaluasi. Oleh karena itu pertama saya pikir

kebijakan ini perlu di evaluasi lagi, dipelajari.

Yang kedua, masukan-masukan dari Dephan maupun TNI mau pun Asabri, ini juga perlu disikapi

secara terbuka. Nah oleh karena itu saya pikir kita perlu duduk semua. Kehadiran BPJS ada yang positif

mewajibkan rumah sakit TNI untuk melayani kesehatan untuk umum, yang sebenarnya itu sudah dilakukan

oleh TNI yang melalui yang namanya Yankesmasum. Jadi ditiap-tiap rumah sakit TNI itu ada namanya

Yankesmasum, dimana pertanggungnya itu adalah PNBP, melalui PNBP bukan melalui PBN ya. Jadi ada

PNBP pendapatan Negara bukan pajak. Itu ada dalam Yankesmasum. Oleh karena saya pikir bagi prajurit

kalau yang di asrama tidak masalah Pak. Cuma masalahnya adalah dia jadi panjang birograsinya. Tentara

untuk berobat di rumah sakitnya sendiri harus dapat rujukan dari yang terdekat, misalnya contoh dari

Puskesmas, sementara yang lalu dia datang saja ke rumah sakit tentara, berobat langsung. Kita

bayangkan ada keluarga prajurit yang tinggal di luar asrama, suaminya bertugas melaksanakan operasi,

isterinya tinggal di luar, kemudian anaknya sakit, dia harus naik motor membawa anaknya mungkin bukan

satu anaknya yang dibawah itu, dua, termasuk yang tidak sakit, karena mungkin ditinggal di rumah tidak

ada pembantu. Ini Kes, dia harus membawah motor, bawah anaknya dua, hanya untuk minta rujukan.

Sementara yang lalu-lalu dia dengan begitu, langsung saja ke rumah sakit tentara, tidak perlu

pakai rujukan. Nah oleh karena itu perlu diambil jalan tengah Pak, jadi dicari bagaimana sebaiknya karena

tadi kembali lagi prajurit dalam satu kali 24 jam dia harus siaga, kalau dia sakit harus segera di sembuh

dalam rangka menunjang tugas. Perlu Bapak ketahui. Jadi kalau dalam sebuah asramah ada siaga satu,

itu ada kekuatan inti, ada cadangan. Ada yang namanya cadangan dari cadangan. Cadangan dari

cadangan itu adalah mereka-mereka yang keterbatasan kesehatannya tapi tetap disiapkan untuk

membantu cadangan yang sudah disiapkan, cadangan kekuatan. Itu namanya cadangan dari cadangan.

Jadi kalau militer itu operasi yang ada cadangan yang bergerak, di asramah itu ada cadangannya juga.

Nah ini semua harus terjamin kesehatannya tentang perbedaan pelayanan entah dari Asabri sebelum dan

sesudah, kemudian dari kesehatan Dephan, juga sebelum dan sesudah. Ini saya kira harus menajadi

masukan.

Alternative pertama adalah saya pikir wajar kita lakukan evaluasi, ini kan baru jalan dua tiga tahun

Pak ya. Dua tiga tahun sudah terasa ada hal-hal yang sedikit mengganggu. Oleh karena ini perlu saya

pikir dipecahkan pada level kebijakan. Karena kadang-kadang pada level kebijakan itu tidak mengalami

hal-hal yang menyangkut teknis kecil di lapangan, yang merasakan teknis-teknis kecil ini yang banyak

masalah, kebijakannya sudah benar, tapi terkadang pada teknis di lapangan ada masalah. Nah itulah yang

tadi dipresentasikan saya kira dari Dirjen Kuathan, dari Asabri, dari Kesehatan Dephan. Jadi alternative

pertama melakukan evaluasi Pak. Yang kedua, perlu dilakukan ambil jalan keluarnya untuk mengahadapi

masalah-masalah yang disampaikan tadi. Sehingga kedepan benar-benar BPJS ini menjadi. Kita tahu

anggaran kesehatan kita kan Pak sekjen sudah 2 ton ini kan baru 5% ya, saya tahu persis karena saya di

Badan anggaran. Itu 2016 Pak, baru kita naikan menjadi 5%. Tadinya anggaran kesehatan itu 3,5 %

bayangkan. Sementara anggaran pendidikan 20% dari 2000 triliun, berarti pendidikan itu sendirian 400

triliun, kesehatannya hanya 5%. Nah ini wajar kalau terjadi handicap-handicap di lapangan, karena yang

5% dari 2000 triliun. Berarti kan kira-kira hanya beberapa tidak sampai 100 triliun, cukup kecil menurut

saya. Kita memang menginginkan di Badan anggaran, departemen kesehatan itu naik terus anggarannya.

Jadi kesimpulan saya tadi pertama, ini perlu duduk kembali antara BPJS dengan stakeholder

Dephan, Mabes TNI untuk mempelajari kembali ini, mempelajari kelemahan-kelemahan yang terjadi di

lapangan. Kemudian yang kedua segera menurut saya ambil-ambil langkah.

Apa yang kita lakukan hari ini Pak, ini adalah hasil peninjauan kami di lapangan Panja

kesejahteraan prajurit. Ini hasil kunjungan kerja kami panja kesejahteraan prajurit turun ke lapangan. Di

berbagai daerah kita turun kerumah-rumah sakit TNI, kita turun juga kepada keluarga TNI. Inilah hasilnya

tadi yang disampaikan. Oleh karena itu hari ini kita kumpul untuk itu, dan saya berharap hari ini kita RDP

seperti ini perlu ada langkah solusi yang betul-betul komprehensif untuk mengatasi hal-hal yang tadi di

laporkan oleh pihak Asabri, pihak Dirjen Kuathan maupun pihak dari kesehatan departemen pertahanan.

Saya kira itu Pimpinan dari saya,

20

Terima kasih.


Terima kasih Pak Supadin.

Kami persilakan Pak Hidayat Nur Wahid.

F-PKS (DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Terima kasih Pak ketua.

Rekan-rekan anggota Komisi I yang saya hormati,

Bapak Dirjen Kuathan, Kemhan, beserta seluruh jajarannya, dan rekan-rekan dari Kementerian

Sosial dan seluruh jajarannya, rekan-rekan dari BPJS dan dari Asabri dan jajarannya.


Alhamdulillah wassholatu wassalamu ala sayyidina rasulullah wa’ala alihi washohbihi… amma ba’du.

Saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Supiadin. Pertama dari kami di Komisi I, kami

dalam konteks ini adalah anggota DPR yang latar belakangnya bukan militer, Bapak Supiadin tadi dari

militer, kami dari latar belakang sipil non militer.

Memang mitra kerja kita di Komisi I kan TNI, Kemenhan untuk itu, kalau kesehatan tidak secara

langsung adalah mitra kerja kami. Karenanya harapan kami tentang hal ini adalah keberpihakan kami

kepada TNI dengan seluruh matranya begitu ya, tentu kedua tentu kementerian wahana. Dari situ maka

kami tentu sangat berharap bahwa apa yang menajadi keperluan dari pada rekan-rekan TNI, baik itu terkait

masalah kesejahtaraannya, baik itu terkait dengan masalah keuangannya, baik terkaitan dengan

kesehatannya itu betul-betul terpenuhi secara maksimal, karena selain yang dirasakan oleh rekan-rekan

anggota DPR dari yang berlatar belakang TNI, kami pun yang berlatar belakang sipil juga sangat

memahami betapa amat sagat pentingnya TNI sebagai institusi maupun juga sebagai individu. Karena

tanpa keberadaan mereka yang prima, Indonseia ini mau jadi apa. Kita boleh bicara tentang fasilitas

kesehatan yang bagus, tentang dokter-dokter yang hebat, tentang rakyat-rakyat yang sehat. Tapi kalau TNI

kita dengan seluruh matranya tidak sehat atau tidak mendapatkan layanan kesehatan, mereka sakit-

sakitan, Indonesia ini mau menjadi apa Pak. Sementara persaingan global semangkin menajam memang

sebagian tidak langsung fisik. Tapi jelas sekali tanpa ada fisik yang prima, kerena kesehatannya prima

tidak mungkin kita bisa mengelola bahkan peran media atau peran cyber tidak akan mungkin.

Jadi karenanya kami secara prinsip berpendapat bahwa sudah sangat seharusnya bila sudah

disampaikan Pak Supiadin dan juga disampaikan disini. Penting ada sebuah koordinasi maksimal untuk

kemudian mengatasi beragam hambatan-hambatan yang ada di lapangan yang sebagainya telah

disampaikan disini.

Di dalam laporan ini ada disampaikan tentang dulu MoU Pak ya, tapi kemudian bisa kemudian secara

sepihak ini ada laporan dari penjelsan dari Dirjen Kuathan, Kemhn di halaman ada tentang masa transisi,

dulu ada MoU antara Kemhan dengan BPJS Kesehatan. Tetapi MoU berakhir tahun 2016 dan tidak

diperpanjang secara sepihak. Saya ingin menteri mendapatkan informasi Bapak, mengapa ini

diberhentikan dan tidak berkelanjutan, pada hal perikaraan saya itu ya. MoU ini salah satu dari pintu untuk

kemudian bagaimana untuk bisa duduk bersama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada.

Nomor berikutnya tentang apa yang juga menjadi masukan dari rekan-rekan BPJS, saya kira juga

amat sangat konstuktif disini, karena pada prinsipnya rekan-rekan dari BPJS pun juga menginginkan

adanya pertama semua nya bisa berlaku dengan maksimal, termasuk juga pelayanan kesehatan untuk

rekan-rekan tekni juga bisa berlaku dengan maksimal. Semuanya juga sepakat bahwa jangan pernah ada

kemudian kita inginnya maksimal tapi ternyata terjadi pelanggar hukum. Saya kira kita semuanya juga tidak

ingin TNI terlibat dengan adanya masalah hukum, kita tidak ingin rekan-rekan dari BPJS maupun Menteri

kesehatan terlibat dengan masalah hukum. Oleh karenanya memang sekali lagi penting untuk duduk

bersama menyelesaikan masalah ini, karena rill terhadap permasalahan yang dihadapi oleh rekan-rekan

21

TNI itu adalah masalah yang betul-betul penting untuk dilakukan atau dihadirkan solusi yang betul-betul

dalam bahasa pegadaiannya begitu ya, menyelesaikan masalah tanpa masalah Pak. Kita tidak ingin

maunya menyelesaikan masalah tapi ternyat penuh dengan masalah.

Terkait dengan masalah rekan-rekan TNI saya kira juga penting dari Komisi I, terkait dengan

remunerasi yang ternyata juga belum bisa diterima secara maksimal oleh rekan-rekan dari TNI, kalau dari

laporan di Panja kesejateraan prajurit itu baru 37%, tapi dari rekan-rekan Kuathan baru sekitar belum juga

maksimal baru. Intinya masih belum maksimal remunerasi yang mestinya bisa diterima apalagi kalau

kemudian dikaitkan dengan perpres yang menyebutkan bahwa tunjangan remunerasi untuk rekan-rekan

TNI belum secara khusus masuk di dalam ketentuan dari Perpres itu.

Jadi saya kira ini pun juga penting untuk ada dari kita di komisi I, agar demikian maka remunerasi

menjadi bagian dari yang bisa diterimakan secara penuh, dan mudah-mudahan dengan koordinasi yang

lebih bagus, dngan berlanjutnya MoU tadi, maka permasalahan di lapangan yang menyulitkan penanganan

atau pun pelayanan kesehatan bagi rekan-rekan TNI dengan segalah dinamikanya, juga bisa diselesaikan

secara maksimal.

Saya kira demikain Pak dari saya.

Terima kasih.



Terima kasih Pak Hidayat.

Silakan.

F-PKB (DRS. H.M. SYAIFUL BAHRI ANSHORI, M.P.):

Terima kasih.


Pimpinan dan para hadirin yang saya hormati.

Ada tiga hal yang saya sampaikan. Yang pertama tadi soal kelembagaan Pak. Apakah

kelembagaan TNI ini sudah mereka ini sudah cocok, karena selain induknya kan Kemenhan sama TNI kan

komisi I, tapi rumah sakitnya di komisi IX, apakah ini tidak mengalami kesulitan ditingkat organisasinya.

Yang pertama.

Yang kedua, tadi hampir semua sepakat bahwa kekuarangan SDM. Yang saya tanyakan apakah

kekurangan SDM atau pemerataan Pak, karena saya lihat dokter-dokter banyak di kota-kota, sehingga

puskesmas bayak tidak kebagian. Saya ingin penjelasan itu.

Terus yang ketiga, tadi disebutkan bahwa dulu ada dewas kebijakan kesehatan dari unsur TNI ya,

kemudian sekarang tidak, itu karena apa kira-kira Pak. Mungkin dari BPJS ini kenapa apakah memang TNI

memang tidak bisa mewakili kelompokknya atau bagaimana atau ada hal yang lain.

Terima kasih.



Terima kasih Pak Syaiful.

Saya kira ada tiga penanya yang bicara soal pendalaman. Mungkin sebaiknya kami serahkan

kepada pemerintah, secara berurutan saja, pertama Dirjen, kemudian nanti Pak Sekjen, Pak Dirut dan

terakhir Pak Dirut. Untuk mungkin mau menyampaikan beberapa hal termasuk menjawab atau pertanyaan

atau pendalaman lebih lanjut.

Kami persilakan Pak Dirjen Kuathan.

22


Terima kasih Pimpinan rapat.

Secara umum apa yang menjadi pertanyaan dari Bapak-bapak sekalian, tentunya hanya

memberikan solusi, agar kami mendapatkan suatu solusi yang terbaik diantara kami yang ada di tataran di

lapangan ini.

Pada prinsipnya kami dari Kementerian pertahanan dan juga TNI, mendukung program pemerintah

dalam hal ini masalah BPJS yang tentunya untuk kebaikan maslahat masyarakat secara keseluruhan. Dan

kami juga mendukung pelayanan untuk kesehatan tidak hanya TNI, tapi juga masayarakat yang

sebagaimaan diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan amupun BPJS tersebut.

Namun demikian dalam pelaksanaannya memang terjadi beberapa hal yang menurut kami setelah

kami evaluasi ada beberapa hambatan. Sebenarnya hambatan tersebut bisa kita komunikasikan Bapak

dibawah, baik kami dengan BPJS maupun dengan Kementerian kesehatan. Hanya ini baru merupakan

satu evaluasi kami yang pertama terhadap pelaksanaan BPJS. Kami sudah melakukan komunikasi dengan

pihak Kementerian Kesehatan, dengan BPJS dalam hal ini dan memang sudah ada rekonsiliasi dan lain

sebagainya. Nah mungkin ini akan kami dalami lagi masalah ini komunikasi, memang kami perlu

komunikasi lebih banyak lagi. Dan kami berharap juga dari pihak Kementerian Kesehatan maupun BPJS ini

juga memahami kondisi yang ada di Kementerian Pertahanan maupun TNI, baik itu rumah sakitnya nuansa

budayanya terutama, kenapa kita ada rumah sakit disitu dan untuk apa kita melayani untuk siapa dan lain

sebagainya. Tentunya aturan-aturan ini sebagaimana disampaikan oleh Pak Supiadin tadi, diadakannya

rumah sakit di Kementerian Pertahanan maupun di TNI, filosofinya adalah untuk kesiapan prajurit dan

keluarga supaya tidak mengganggu operasional maupun tugas-tugas yang dilaksanakan untuk Negara,

terutama dalam keadaan emergency, baik itu untuk operasi perang maupun operasi militer selain perang.

Nah inilah yang mungkin harus kita lebih banyak komunikasi lagi sehingga masing-masing pihak

ini nanti akan lebih mengerti, lebih memahami sehingga pelaksanaan di lapangan nanti tidak banyak

hambatan. Memang ada aturan Permenkes dan sebagainya seperti tadi disampaikan tentang misalnya

saja untuk dokter tidak boleh beroperasi lebih dari tiga tempat, tapi ada aturan Permen atau pun tadi

disampaikan oleh Sekjen yang memungkinkan untuk hal tersebut. Nah, tapi pada pelaksanaannya di

lapangan, BPJS ini ada beberapa yang dari pihak kami ini tidak bisa diterima. Nah inilah komunikasi inilah

yang mungkin harus kami tingkatkan dengan pihak BPJS, dengan pihak Kementerian Kesehatan agar lebih

banyak kita mungkin berkumpul bersilahturahmi Pak, untuk supaya kita bisa lebih baik lagi.

Saya rasa aturan-aturan memang ada yang tumpang tindih atau pun memang bersilangan dan lain

sebagainya atau saling tidak kontradiksi, nah inilah yang perlu kita perbaiki, sehingga kedepan apa niat

baik dari pemerintah dengan adanya BPJS ini, ini akan lebih baik lagi. Kemudian juga kami dari pihak

Kemhan TNI dapat mengabdikan diri untuk lebih baik lagi, baik untuk pelayanan kesehatan kepada prajurit

kami maupun juga pelayanan kesehatan kepada masyarakat disekitarnya. Itu Bapak.

Kemudian tadi sudah disampaikan Pak. Saya rasa sama Pak Supiadin, sifatnya masukan untuk

evaluasi, kemudian mencari solusi jalan keluar, perlu langkah-langkah komprehensif dan ini sudah kami

laksanakan, kami memang baru melaksanakan evaluasi dan kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan

dengan pihak Kementerian Kesehatan dan BPJS.

Kemudian juga dari Pak Hidayat Nur Wahid, tentunaya kesejahteraan pada TNI, yang diharapkan

oleh Komisi I ini adalah optimal, baik itu kesejahteraan dibidang kesehatan maupun kesejahteraan moril

dan lain sebagainya. Kemudian perlu komunikasi koordinasi maksimal dan sebagainya.

Kemudian mengenai pemutusan atau pemberhentian MoU yang dilakukan oleh BPJS. Secara

sepihak pada saat itu kami memang belum menjadi Dirjen, tapi ini memang kami tidak diberitahu lebih

dulu, sehingga kami tidak tahu bahwa ada pemutusan tersebut, sehingga seyogyanya dikoordinasikan dulu

kepada kami. Tapi kami akan lebih koordinasi lagi dengan pihak BPJS. Kedepan supaya hal ini tentunya

akan lebih baik lagi kerja sama kami kedepan.

F-PKS (DR. H.M. HIDAYAT NUR WAHID, M.A.):

Pak ketua.

Dengan kenyataan tadi Bapak, jadi artinya adalah bahwa serapan MoU itu sebetulnya diperlukan,

tapi ada kondisi komunikasi yang mungkin tidak maksimal kemudian sempat dihentikan. Dan dari pihak

23

Bapak berkomitmen untuk akan melakukan komunikasi lebih intensif lagi dengan BPJS agar MoU ini bisa

dilanjutkan, agar kemudian beragam permasalahan di lapangan tadi bisa diatasi begitu jawabannya. Baik

terima kasih Pak. Kita tunggu sukses dari pada MoU ini kedepan Pak.

Terima kasih.


Tentunya itu komunikasi dan solusi yang akan kami lakukan pada BPJS, karena ini kan adalah

temuan-temuan yang dari pihak kami Pak, dan sudah kami komunikasi kan dengan pihak BPJS.

Kemudian mohon maaf dengan yang ketiga Bapak ini.

Memang sebagaimana disampaikan bahwa Menhan, TNI mengadakan rumah sakit atau pun

fasilitas kesehatan adalah filosofinya untuk kesehatan prajurit dan lain sebagainya. Untuk menjamin

kesiapan prajurit setiap saat untuk beroperasi. Namun demikian tetap regulator secara diatas siap untuk

mendokternya kemudian rumah sakitnya dan sebagainya itu tetap ada di Kementerian Kesehatan. Jadi

kami hanya sebagai unsur yang ada, untuk ini kami banyak komunikasi dengan Kementerian Kesehatan

banyak hubungan. Regulator yang mengaturan aturan-aturan kebijakan dan lain sebagainya untuk

masalah rumah sakit dan kesehatan, tentunya kami mengacu kepada aturan-aturan departemen

kementerian kesehatan. Termasuk juga kurang SDM, karena dokter semua yang mengatur adalah dari

Kementerian Kesehatan ijin praktek dan lain sebagainya dari Kementerian Kesehatan. Nah memang

sekarang kekurangan dokter daerah munkgin karena tidak adanya lagi sekarang instilah wajib militer atau

kalau dulu dokter kan calon dokter itu kan ada kewajiban untuk tahun ada di daerah, kalau sekarang

mungkin tidak ada Pak seperti itu Pak. Untuk menjadi dokter ia lebih banyak yang sekarang ada di kota-

kota, karena aturan itu sudah tidak ada lagi yang seperti itu.

Nah mungkin ini sebagai masukan dari kami, supaya kedepan tadi juga sudah disampaikan oleh

Sekjen, akan ada lagi mungkin nanti mungkin wajib lagi pada calon-calon dokter tersebut untuk mengabdi

kepada daerah-daerah dimasa depan yang akan datang, karena perlu supaya mereka mempunyai rasa

cinta kepada Negara, kepada wilayah-wilayah Negara ini, kalau mereka hanya di kota saja mereka tidak

dapat apa-apa Pak, hanya untuk mencari materi saja dan sebagainya. Mungkin hanya itu.

Terima kasih Pak.

Ini jawaban dari kami, mungkin nanti dilanjutkan.


Baik, kami persilakan Pak Sekjen.

SEKJEN KEMENKES (DR. UNTUNG SUSENO SUTARJO, M. KES):

Izin Pimpinan.

Kami akan teruskan.

Jadi pertanyaan dari Pak Supiadin, Jaminan Kesehatan Nasional itu merupakan amanah Undang-

Undang Dasar 1949, Undang-Undang nomor 40 serta nomor 24. Di dalam Undang-Undang nomor 40 ini

ditetapkan bahwa ini bersifat wajib seluruh penduduk termasuk TNI bahkan WNA yang sudah tinggal di

Indonesia paling sedikit 6 bulan. Jadi semua mesti jadi anggota, karena ini adalah asuransi sosial.

Mekanisme pelayanan memang dalam kalau dilihat memang ini menerapkan system rujukan yang

efisien. Dimana memang bertingkat dan diharapkan memang tidak ada yang langsung kerumah sakit,

kalau langsung kerumah sakit nanti biayanya mahal. Jadi kita memang memperkuat pelayanan primernya.

Namun kalau dia darurat itu langsung kerumah sakit, jadi sebetulnya tidak menjadi masalah. Yang batuk

pilek, masa kita langsung ke spesialis itu kan mahal biayanya. Jadi kita tetap menjaga supaya pelayanan

itu proposionalnya itu yang benar. Kalau memang dia sakitnya untuk pelayanan dasar, ia dia hanya

pelayaran dasar. Tujuannya itu. Makanya itu kalau tidak biayanya akan luar biasa ya. Dan saya yakin

BPJS nanti akan lebih sulit lagi untuk bayar.

Jadi maka itu kami si setuju tadi usul yang baik memang kalau mau dievaluasi dalam situasi

kondisi tentara ini seperti apa kita bisa karena memang Perpres itu membolehkan. Jadi nanti kita bicarakan

soal kalau memang dikaitkan dengan operasi militer nah itu bisa.

24

Kemudian mungkin kami ingin menginformasikan bahwa, sebetulnya Askes itu sudah berhenti

sudah bubar Pak. Jadi kalau dibilang dulu ada dewas itu dulu ada PT. Askes. PT. Askes itu sebetulnya

bukan terus diteruskan menjadi BPJS, bukan. Jadi PT. Askes itu dibubarkan, kemudian BPJS itu dibangun

kembali. Memang waktu masa transisi karena kita susah mencari direktur apa segalah, mereka ikut selama

2 tahun harus melaksanakan semua arapatnya. Kemudian setelah 2 tahun ini semua dijadikan itu adalah

BPJS. Mungkin nanti BPJS bisa mengatakan. Jadi sebetulnya ini badan baru, badan baru sama sekali.

Nah, memang ada ketentuan di dalam Undang-Undang ini bahwa Undang-Undang nomor 24,

bahwa dewas ini terdiri dari 6 orang, dua dari pemerintah dan dua dari karena ini asuransi jadi bekerja dan

dua dari masyarakat itu yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut. Untuk mendapatkan ini memang

ada faktor nanti penentuan oleh DPR RI dan segalanya ada ditentukan Perpresnya, saya lupa nomor

Perpresnya tapi itu ada.

Selanjutnya untuk kekurangan SDM tadi pemerataan bagaimana ada yang lebih. Memang ini

masalahnya Pak, sekarang karena dulu kita punya wajib kerja sarjana, karena kita dimasukkan dalam

katagori HAM jadi waktu itu kita dianggap melanggar HAM. Jadi wajib kerja sarjananya ditiadakan lagi.

Nah, ini memang sulit karena kalau kita buat lagi wajib kerja sarjana untuk dokter, mereka bilang kenapa

hanya dokter, kenapa tidak sarjana hukum, kenapa tidak semua sama seperti itu.

Nah, ini yang sekarang kita cari jalan keluarnya tapi sudah saya sampaikan diawal bahwa

Kemenkes sekarang sedang bicara dengan Menpan supaya kita diperbolehkan punya ikatan dinas. Jadi

sebelum dia lulus dia sudah kita ikat dia jadi pegawai negeri, sehingga ini lebih mudah nanti kita salurkan

kepada TNI atau kemana yang memang membutuhkan tenaga, kalau tidak kita juga susah dengan sistem

yang sekarang.

Kami rasa itu saja yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.



Baik, terima kasih.

Kami persilakan Dirut PT. Asabri.

Baik, tidak ada?

Kami persilakan kepada Dirut BPJS.



Izin kami memberikan masukan dan juga jawaban dari kami. Pertama, dari Bapak Supiadin

tentang filosopi kami mensupport sekali Pak, terhadap akses TNI untuk mendapatkan fasilitas kesehatan.

Tentu ada beberapa regulasi tadi yang disampaikan oleh Bapak Sekjen, ada Permenkes 01 Tahun 2013

tentang Sistem Rujukan Layanan perorangan. Karena kami pengalaman saya pernah di rumah sakit Hasan

Sadikin jadi Direktur Utama, itu masyarakat kalau tidak diatur regulasi Pak, banyak yang mau datang ke

rumah sakit atau dianggap memuaskan mereka. Sehingga rumah sakit Hasan Sadikin itu sebagai

Puskesmas raksasa Pak, sehari lebih dari 3000 orang sehingga Puskesmas lain itu juga tidak ada, baik itu

di kabupaten kota maupun di sekitar Bandung Raya, sehingga ada regulasi yang mengatur Permenkes 01

Tahun 2013 kalau tidak salah tentang sistem rujukan pelayanan perseorangan. Sehingga agar akses

masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan di tempatnya kemudian dapat mengangkat juga harkat,

marwah Puskesmas untuk menginprovisasi atau meningkatkan kualitasnya. Jadi nanti disiapkan sarana

prasarana dan juga dokternya, SDM-nya sehingga bisa memberikan keselamaatan pasien dan juga

keselamatan pasien. Karena kita ketahui bahwa Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

Kesehatan bahwa alokasi anggaran APBD itu 10% dari anggaran total APBD untuk kesehatan, sedangkan

APBN 5% yang sudah Bapak sampaikan. Sehingga tadi untuk agar equity masyarakat bisa mendapatkan

distribusi yang baik, baik di daerah dan daerah-daerah lain di seluruh Indonesia sehingga penyebarannya

itu baik. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Sekjen.

Kemudian ada yang mengatur tentang PMK 52 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Jaminan

Kesehatan (JKN) bahwa di fasilitas kesehatan termasuk TNI/Polri itu ada sistem kapitasi. Jadi lebih

25

menguntungkan sehingga dari data yang ada itu juga bisa menyemangati tenaga sumber daya manusia

yang ada di Faskes tersebut. Karena banyak masyarakat yang berobat dan mendapatkan biaya dari

kapitasi tersebut dan ini juga diatur.

Kemudian kami sampaikan sebagai informasi, biaya pelayanan yang kami keluarkan BPJS untuk

pelayanan TNI yang aktif itu ada Rp1.191.000.000.000,- padahal dari iuran yang kami ambil atau yang

kami koleksi dari TNI itu hanya Rp328 miliar. Jadi itu manfaat yang ada di 2016, sehingga klaim ratio ini

sangat tinggi sekali 362,74% tetapi karena kita adalah prinsip asuransi sosial yaitu gotong royong, dimana

ada subsidi dari kepesertaan yang sehat membiayai yang sakit.

Kemudian tadi mengenai masalah BPJS tidak menerima kalau tidak ada tanda save. Ini mungkin

dicarikan solusi karena kami ingin save semuanya Pak, kami ingin BPJS ini bisa sistem berkesinambungan

dan terus berlangsung. Jadi organisasi ini adalah organisasi amanat Undang-Undang yang dirasakan

langsung oleh masyarakat. Kalau dulu kita lihat di media koran maupun cetak elektronik maupun media

massa selalu ada dompet sumbangan untuk si A hidrosepalus atau ada sakit apakah tetapi pada era BPJS

tidak ada sampai saat ini ada sumbangan ataupun mengumpulkan koleksi untuk membiayai dan ini terasa

sekali pada masyarakat. Dan kami ingin agar akses masyarakat ini untuk mendapatkan kepastian jaminan

kesehatan sesuai dengan sila kelima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, ini bisa terus sustain

sampai dengan anak cucu kita. Dan kami ingin hal ini terus sehingga kami ingin memfasilitasi bahwa

organisasi ini jangan sampai terjadi sesuatu masalah, sehingga kami di save, dilindungi satu aturan hukum

yang jelas, kemudian dengan kehati-hatian itu prinsipnya sesuai dengan prinsip Undang-Undang Nomor 24

Tahun 2011 tentang BPJS Kesehatan.


Interupsi Pimpinan.

Saya boleh interupsi Pak, mumpung masih ingat ini karena saya sudah tua kadang-kadang Bapak

sudah lewat, saya jadi lewat juga.

Yang pertama, tadi saya katakan secara kebijakan semua bagus, tetapi faktanya ada kelemahan-

kelemahan dilapangan dan ini harus disikapi Pak. Artinya, BPJS juga perlu turun kelapangan jangan hanya

tanda petik menerima laporan-laporan petugas saja Pak, untuk melakukan investigasi dilapangan apakah

kebijakan-kebijakan BPJS itu benar-benar dilaksanakan oleh rumah sakit yang mendapatkan fasilitas BPJS

itu.

Yang kedua, pertanyaan saya adalah andai kata di rumah sakit itu tidak tersedia obat dan yang

kita lihat apa? Pasien dibekali resep untuk membeli obat itu di apotik. Artinya, dia harus keluar uang lagi

pribadi, ini bagaimana solusinya. Berarti dia sudah ikut peserta BPJS, obat tidak ada, harus ngambil di

apotik dia bayar di luar BPJS ini. Ini ada tidak kebijakan dari BPJS bagaimana bekerjasama dengan apotik

yang kalau ada pasien BPJS ngambil obat, karena berobat BPJS bisa tidak ini. Seperti di mall kita tidak

bayar cash uang itu, kita pakai kartu kredit nanti perusahaan itu yang dia nagih. Nah, ini satu kendala Pak,

makanya ketika saya aktif Pak, saya paling marah kepada rumah sakit tentara yang dia memberikan resep

obat kepada prajurit dan keluarnya. Itu saya marah betul, baik di rumah sakit Korem waktu saya di

Purwokerto, maupun ketika di Kodam, karena sudah ada anggarannya. Ya itulah tugas negara menjamin

prajurit yang sakit menjadi sehat. Sehingga tidak boleh dia prajurit itu bawa resep dari rumah sakit ke

apotik, kecuali memang tidak ada sama sekali tapi harus ada solusi tadi Pak.

Yang berikutnya yang ketiga, saya masih melihat pelayanan. Ini mungkin rumah sakitnya ya Pak,

itu hampir rata-rata pasien yang mau ke UGD rata-rata diminta dulu bayar DP. Bagaimana ini kaitan pasien

BPJS? Ini orang sudah mau sekarat diminta DP, harusnya kan dilayani dulu baru diberitahu. “Ini keluarga

Bapak sudah kami masukkan ruang gawat, tolong Bapak selesaikan administrasi”, kan enak begitu. Tapi

faktanya rumah sakit itu kalau saya lihat hampir mayoritas fungsi sosialnya sudah hilang, yang ada fungsi

bisnisnya yang jalan. Fungsi sosialnya tidak berjalan Pak, saya sendiri mengalami masalahnya. Mengalami

anak saya kena usus buntu akut, saya sedang dinas, istri saya yang bawa ke rumah sakit tentara. Saya

tidak tahu dia tahu atau tidak itu istri saya, saya tidak tahu. Suruh bayar DP, marah betul saya waktu itu.

Nah, ini saya pikir hampir kasus ini terjadi di semua rumah sakit, hampir semuanya terjadi di rumah

sakit. Jadi selalu saja persoalannya di UGD itu, diminta DP dulu sementara orangnya sudah mau sekarat

mau mati. Jadi ini tolong fungsi sosial rumah sakit ini diangkat kembali, termasuk sekolah kita ini sekarang.

26

Sekolah itu fungsi sosialnya sudah tidak ada, yang ada fungsi bisnis. Ini sama rumah sakit dan sekolah

sama.

Itu saja tambahan dari saya.

Terima kasih.


Baik, mungkin akan disampaikan lagi Bapak Dirut.


Izin Pimpinan.

Terima kasih Pak Supiadin, ada beberapa hal tadi tentang pelaksanaan di rumah sakit tadi tidak

ada obat. Kalau memang rumah sakit tersebut tidak ada obat Pak, konsekuensinya idealisnya seharusnya

adalah memberikan resep, obat boleh beli diluar tapi kembalikan biaya si orang tersebut kepada keluarga

pasien atau si pasien, itu konsekuensi karena sudah pakai sistem inasibijis, kita membayar prospektif

payment. Jadi tidak hanya untuk before service dan itu konsekuensinya.

Hanya beberapa hal yang perlu kita sadari tadi Bapak sampaikan bahwa ada rumah sakit ini

sifatnya banyak Pak, satu Pemerintah dan swasta. Pemerintah milik TNI/Polri, kemudian milik vertical

Kementerian Kesehatan. Dan yang satu lagi RSUD milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kota atau

Provinsi. Untuk rumah sakit yang swasta itu bekerjasama BPJS itu ada regulasi dan aturan-aturan yang

kami buat untuk melindungi akses peserta BPJS untuk mendapatkan pelayanan yang baik dan benar.

Kalau rumah sakit swasta melaksanakan yang Bapak sampaikan tadi kami bisa langsung melakukan

pemutusan hubungan kerja setelah kami surati investigasi. Kami mempunyai hotline service 1500-400.

Kemudian juga di Instagram, kemudian media sosial maupun hotline lainnya. Ini kalau ada rumah sakit

Pak, biasa kami hanya yang menjadi permasalahan adalah kalau rumah sakit milik Pemerintah. Jadi punya

Pemerintah TNI/Polri ataupun rumah sakit Kementerian Kesehatan ataupun rumah sakit umum daerah.

Kami biasanya melakukan suatu sosialisasi memberikan peringatan-peringatan tetapi sebatas itu,

karena pemiliknya adalah Kementerian Kesehatan. Dan biasanya galak-galak ini rumah sakit Pemerintah.

Nah, ini yang perlu disadari kami sudah ambil contoh KIS waktu kunjungan Bapak Presiden ke rumah sakit

Manokwari, waktu kami ada di Morotai itu disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ada peserta BPJS itu

didapatkan resep untuk menebus obat diluar dan Bapak Presiden marah sekali waktu itu, bahwa kalau ada

direktur rumah sakit atau rumah sakit dokter yang menuliskan, direkturnya akan saya pecat dan dokternya

juga akan saya pecat. Dan itu kami lakukan tindaklanjut dan memang tadi Pak, ini kebetulan TNI rumah

sakit di Manokwari. Sehingga kami menjelaskan kadang mereka mengeluh juga Pak, dokter spesialis dan

sebagainya kurang bisa boleh dikatakan agak susah mengelolanya.

Dan juga tadi mengenai obat, sebenarnya kalau konsekuensi amanat Undang-Undang dan

regulasi yang ada adalah boleh ambil diluar tapi uangnya dikembalikan. Dan ini juga sudah kami

sampaikan dan ini tapi memang ada satu dua dari 178 juta peserta dan mendapatkan pelayanan 192

pemanfaatan, ini ada satu dua yang ini perlu mungkin kita harus track dan kita cari solusi yang terbaik

umpamanya kalau TNI/Polri, Dirjen Kuathan memajang photonya membuat rumah sakit TNI/Polri ini

melaksanakan program JKN KIS tanpa dipungut biaya dengan ketentuan yang berlaku. Dan ini sudah kami

lakukan di beberapa rumah sakit di Papua, rumah sakit umum daerah dengan memasang photo kepala

daerahnya, bupati, walikota. Dan itu sakti Pak, tidak ada lagi dokter-dokter lain yang melakukan ataupun

yang agak nakal. Dan untuk ketersediaan obat kami tidak bisa melakukan komentar lebih lanjut, karena ini

ada kebijakan yang mengatur regulasinya itu di Kemeterian Kesehatan dengan sistem tertentu. Dan kami

tidak menanggapi hal ini, karena diluar domain kami.

Kemudian mengenai masalah tadi disampaikan pelayanan tadi Pak. Jadi salah satunya adalah

kalau memang rumah sakit swasta kami bisa langsung. Kalau memang dia terbukti melakukan kesalahan,

kalau istilah Ibu Susi itu kami tenggelamkan kapal tersebut dan kami bisa menstop memberhentikan

kerjasama, kita putus PHK tidak ada hubungan kerja dan ini yang sudah kita lakukan beberapa rumah sakit

yang nakal. Dan ini juga mendidik agar kehadiran negara terhadap peserta BPJS dirasakan langsung oleh

masyarakat.

27

Kemudian mengenai masalah MoU dari Bapak Hidayat Nur Wahid, bahwa sebenarnya MoU ini

pada tanggal tahun 2016 itu masa berlakunya habis, berakhir pada tanggal 11 Juni 2016, 3 tahun. Dan

sampai saat ini tentang pembahasannya sudah dilakukan 3 kali dan diputuskan bahwa aturan tersebut bisa

dilaksanakan di masing-masing daerah sesuai kebijakan tidak perlu secara nasional, karena waktu itu

adalah masalah transisi sehingga perlu peralihan-peralihan. Dan saat ini sudah berjalan dan sampai saat

ini pun di Juli 2017 masih dilakukan pelaksanaan pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang

ada. Tetapi bila hal ini diperlukan secara administrative pada Pimpinan TNI secara langsung, ini tentu akan

kita bicarakan dan tidak ada permasalahan yang perlu klausulnya saja, mungkin tidak perlu masa transisi

dengan peralihan tapi sudah langsung berjalan sesuai dengan ketentuan, karena sudah berlangsung saat

ini sudah 3 tahun lebih, 1 Januari 2014 saat ini sudah Juli 2017. Jadi itu yang kami sampaikan dan kami

terbuka Pak, transparan dan akuntable dan akan menerima masukan-masukan untuk perbaikan kedepan.

Mengenai masalah Dewan Pengawas, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang mengatur

tentang badan penyelenggaran jaminan sosial. Disebutkan tadi oleh Bapak Sekjen Kemkes bahwa pada

Pasal 26 Ayat (1) “untuk memilih dan menetapkan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi,

Presiden membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-

Undang ini”. Ayat (2) “keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terdiri dari 2

orang unsur Pemerintah dan 5 orang unsur masyarakat”. Ayat (3) “keanggotaan panitia seleksi

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Presiden”. Pada Pasal 29 juga

disebutkan “Panitia seleksi sebagaimana dimaksud Pasal 28 mengumpulkan, menerima pendaftaran

calon-calon dewan pengawas dan calon direksi paling lama 5 hari kerja”. Jadi sudah ditentukan tadi untuk

dewan pengawas ditentukan nanti 7 orang, 2 orang dari unsur Pemerintah, 1 dari unsur tokoh masyarakat,

2 dari pemberi kerja dan juga dari unsur buruh. Jadi ini nanti dilakukan seleksinya oleh tim seleksi,

kemudian diusulkan kepada DPR RI dari beberapa orang kemudian dipilih 7 orang sebagai dewan

pengawas. Dan ini ada Undang-Undang-nya.

Jadi bila mungkin nanti dari unsur TNI/Polri yang mempunyai spesifikasi atau pun kaulifikasi yang

sesuai dengan amanat Undang-Undang silakan saja dan kami dalam hal ini hanya salah satu dari hasil tim

seleksi yang dilakukan oleh pansel dan dipercaya oleh Bapak Presiden untuk duduk sebagai direksi 8

orang direksi, 7 orang dewan pengawas.

Begitu Pak, yang perlu kami sampaikan.

Terima kasih.


Baik, selama ini barangkali apakah tidak ada dicalonkan dari unsur kesehatan TNI atau Undang-

Undang-nya tidak memungkinkan?


Memang pada saat peralihan itu Pak, memang kami masih diikutkan disitu tapi keluarnya Perpres

dan Permen itu kami juga memang sudah tidak dilibatkan lagi, karena kami tidak tahu pada saat

pembuatan Perpres dan Permen dari kesehatan karena kami tidak dilibatkan disitu. Kalau dari sisi

peraturan di Kementerian Pertahanan atau TNI masih memungkinkan untuk itu.

Terima kasih.


Baik, nanti kita bicarakan lebih lanjutlah, kita selesaikan secara adatlah.


Satu lagi Pak.

28


Silakan.


Saya khusus kepada Pak Sony untuk Asabri saya ingin tanya ini bagaimana ya kebijakan

perumahan untuk prajurit. Jadi bisa dijawab disini bisa juga tidak, kalau memang ada hal yang ini. Kita

ingin prajurit itu dia bisa dapat rumah pribadi semasa dia masih dinas. Karena begini, saya pengalaman

ketika pensiun 2010 itu dikumpulkan saya tidak tahu berapa ya sekarang iuran Asabri dan segala macam.

2010 saya pensiun gaji 3,8 juta kemudian Asabri dihitung-hitung itu Asabri, TWP, karena waktu itu iurannya

kecil sekitar 5000. Jadi waktu pensiun 2010 itu hanya dapat 16 juta, itu saya bingung ini mau dibelikan

rumah beli dapurnya saja atau beli tempat cuci piringnya saja, kan begitu bingung saya. Nah, ini

pengalaman ini saya pikir ini semua dirasakan oleh prajurit. Kalau memang bisa dijelaskan silakan tapi

nanti kita diskusikan lagi. Saya ingin tahu dari Asabri karena selama ini Asabri jarang kita panggil kesini

baru sekali ini.

Tolong Pak Sony, terima kasih.

DIRUT PT. ASABRI (SONNY WIDJAJA):

Terima kasih.

Yang kita jalani Angkatan Darat TWP itu dikelola oleh Angkatan Darat, tetapi sesuai dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Asabri mengeluarkan sifatnya namanya pinjaman uang

muka. Jadi kalau jaman Bapak dulu, termasuk jaman saya kurang lebih 15 juta itu perwira. Sekarang ini

untuk pinjaman uang muka bagi prajurit TNI/Polri itu untuk golongan I atau Tantama itu 20 juta. Kemudian

Bintara atau golongan II 25 juta. Sedangkan perwira pertama atau golongan III itu 30 juta. Pinjaman Pak,

sifatnya pinjaman nanti diambil dari akumulasi tabungan hari tuanya. Perwira tinggi atau PNS yang

golongan IV 40 juta. Terserah mereka, tapi itu mereka bekerjasama dengan BTN, setelah akad kredit baru

pinjaman uang muka kita clearkan. Dan tahun ini sudah mulai bergulir kita sudah berikan alokasi pada

Mabes TNI, Kemhan maupun Mabes Polri untuk tahun 2017 itu ada sekitar 79 miliar atau kita alokasikan

untuk memenuhi kebutuhan pinjaman uang muka bagi prajurit TNI/Polri.

Itu penjelasan kami Pak, jadi Asabri tidak menyelenggarakan perumahan.

Terima kasih Pak.


Cukup?

Bapak dan Ibu yang kami hormati.

Saya kira waktu sudah hampir jam 13.00 WIB. Mau ditambahkan?

KEMHAN:

Terima kasih Pimpinan Sidang.

Kami menambahkan sedikit selaku Dirkes. Sebenarnya adanya BPJS ini memang lihat dari angka

menguntungkan. Jadi seperti dikatakan terimanya besar, tapi jangan lupa terima besar itu karena ada

pelayanan masyarakat umum yang meningkat bukan TNI yang meningkat. Sehingga tidak bisa langsung

dihitung iuran TNI sedikti dan segala macam.

Yang kedua, kami tidak ada keinginan untuk berhenti dari BPJS, karena aturan Undang-Undang

menentukan demikian. Yang kami inginkan adalah kepada-khasan pelayanan kesehatan TNI diakui.

Karena itu MoU tidak bisa berhenti karena sudah masa transisi, karena kekhasan ini walaupun masa

transisi habis tetap ada. Seperti kekhasan bahwa prajurit itu harus mendapatkan pelayanan maksimal

termasuk transportasi dan segala macam, termasuk SIP yang tadi dikatakan oleh Sekjen Kemkes bahwa

29

SIP bisa surat penugasan. Pada pelaksanaanya di daerah Dinkes atau BPJS tidak mengakui. Begitu tidak

ada SIP tidak dibayar klaimnya dari Faskes TNI.

Jadi banyak hal-hal yang sudah tertulis bagus pelaksanaan dilapangan tidak sesuai. Itulah

gunanya kami ada MoU, MoU ini tidak bisa “oh sudah 3 tahun selesai”, padahal tadi dikatakan ada

Permenkes yang baru baru Faskes tingkat pertama diperpanjang sampai 2018. Nah, 2018 saja belum

Kemkes saja yang punya sarana dan prasarana jauh lebih lengkap kesehatannya dari kami juga belum

siap. Bagaimana bisa MoU terus tidak diperpanjang.

Jadi keinginan kami adalah mohon diberikan kesempatan mari kita rapat antara Kemhan dan TNI

Bersama BPJS dan Kemenkes membicarakan tindaklanjut termasuk pemberlakuan MoU untuk kekhasan

TNI diakui. Termasuk kalau ada pengumuman tentang pengangkatan dewan pengawas kami diberitahu

sehingga bisa memasukkan nama. Itu saja yang ingin kami tambahkan.

Terima kasih.


Baik, terima kasih.


Saya kira nanti kita buat kesimpulan yang komprehensif. Saya kira saya akan bacakan draft

kesimpulan. Mohon nanti persetujuan dan kemudian juga mohon tambahan atau pengurangan untuk

kepentingan kedepan. Pada prinsipnya saya kira BPJS itu suatu hal yang positif dan ini menjadi keputusan

negara dan kemudian tentu ada hal yang perlu perbaikan.

Draft kesimpulan Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan,

Kementerian Kesehatan, PT. Asabri dan BPJS Kesehatan tanggal 17 Juli 2017.

1. Komisi I DPR RI menerima penjelasan Dirjen Kuathan Kementerian Pertahanan, Sekjen

Kementerian Kesehatan, Dirut PT. Asabri dan Dirut BPJS Kesehatan terkait upaya pelaksanaan

peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI dan keluarganya.

Karena kami ini berbicara dalam konteks Panja Kesejahteraan dan Pelayanan Kesehatan untuk

prajurit TNI. Kami menerima penjelasan dari Bapak-bapak dan kami mengucapkan terima kasih.

2. Dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait dengan pelayanan kesehatan Komisi I DPR RI

mendesak Kementerian Pertahanan, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan untuk secara

Bersama-sama melakukan pembaharuan kerjasama/MoU, meningkatkan evaluasi pelaksanaan

Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Sehat (KIS), serta rekonsiliasi dan

sinkronisasi data kepesertaan Anggota TNI Bersama kelauargnya dalam BPJS Kesehatan.

Kami menggunakan istilah rekonsiliasi, karena seperti yang disampaikan oleh Bapak Dirut BPJS

Kesehatan saya kira. Nah, yang kedua ini mohon tanggapan barangkali bagaimana.


Mungkin perlu ditambah Pimpinan, klausul kalimat yang mengatakan setelah tadi itu semua “agar

melaporkan hasil rekonsiliasi itu…”.


Nanti ada.

Pak Dirut bagaimana? Oke.

Dari Kemhan?

KEMHAN:

“Kepesertaan” Pak, bukan “peserta”.

30


Begini Pak, inikan sebetulnya masalahnya adalah kerjasama antara Kementerian Pertahanan

dengan BPJS. Kalau kita Kementerian Kesehatan dengan Kementerian Pertahanan oke-oke saja tidak jadi

masalah. Kalau begini kita mesti bikin baru lagi MoU-nya, karena MoU kita sudah berjalan.


Jadi secara langsung tidak ada keterlibatan dari kementerian.


Iya, ini kayaknya lebih beratnya kearah MoU antara BPJS dengan Kementerian Pertahanan.

KEMHAN:

Izin Pimpinan Sidang.

Permasalahanya kalau kami hanya rapat dengan BPJS, BPJS selalu mengatakan bahwa

membuat aturan adalah Kementerian Kesehatan. Sehingga datelock, sehingga memang walaupun nanti

MoU-nya antara BPJS dengan Kementerian Pertahanan, kami mohon Kementerian Kesehatan ikut.

Karena kadang-kadang Permenkes…


Ya, jadi mungkin ikut saja Pak, jadi saksi.


Yang ilegal kan kalau kita bikin MoU baru, berartikan MoU yang lain kita tinggalkan. Padahal

sudah bagus MoU kita yang ada, kan ini soal komunikasi saja kalau menurut saya dengan kita dan

dengan….


Saya kira bukan MoU baru tapi pembaharuan atau dengan kata lain itu mungkin katanya bukan

pembaharuan atau revisi atau bagaimana? revisi ya? Oke, kita ulang bukan pembaharuan tetapi

melakukan revisi.


Saya kira bukan revisi Pimpinan, evaluasi. Kalau nanti dalam evaluasi itu ternyata mengharuskan

direvisi, itu hasil dari evaluasi saya kira. Jadi tidak langsung dari kata-kata revisi, dievaluasi dulu.


MoU-nya itu sudah habis Pak. Jadi sebetulnya konon lebih cocok pembaharuan kan. Karena MoU

yang lama sudah habis ya. Begitu Pak Sekjen.


Jadi jangan ditaruh di depan situ tetapi mendesak Kementerian Pertahanan dan BPJS melakukan

pembaharuan kerjasama MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan itu lebih enak Pak.

31


Oke, jadi belakangan saja ya.

Jadi bagaimana?

Oke, cukup?


Izin Pimpinan.


Silakan.


Ada sedikit kalimat terakhir “dan sinkronisasi data kepesertaan Anggota TNI beserta keluarga

dalam BPJS Kesehatan” sebaiknya “dalam program JKN”.


Dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.


Ya Pak, karena BPJS badan yang menyelenggarakan, jadi dalam program Jaminan Kesehatan

Nasional.


Begitu cukup Pak?

Baik, mungkin ada tambahan?

Kami akan bacakan.


mendesak Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk secara Bersama-sama

melakukan pembaharuan kerjasama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan

melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)….

Saya akan bacakan mohon Bersama-sama atau mungkin ada koreksi dulu. Baik, mungkin ada

masukan? Kalau tidak ada saya bacakan.


mendesak Kementerian Pertahanan dan BPJS Kesehatan untuk secara Bersama-sama

melakukan pembaharuan kerjasama/MoU dengan melibatkan Kementerian Kesehatan dan

melakukan evaluasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional/Kartu Indonesia Sehat JKN-KIS

serta rekonsiliasi dan sinkronisasi data kepesertaan Anggota TNI beserta keluarganya dalam

program JKN-KIS.

Cukup ya? Baik.

(RAPAT: SETUJU)

32

3. Komisi I DPR RI akan menjadwalkan kembali rapat dengan Kementerian Pertahanan, Kementerian

Kesehatan, PT. Asabri dan BPJS Kesehatan untuk mendapatkan laporan perkembangan

pelayanan kesehatan bagi Anggota TNI beserta keluarga dalam waktu 6 bulan.

Mungkin 6 bulan apakah ada sudah ganti jabatan tetap saja ini lembaga. Asabri masih perlu tidak?

Mungkin monitorlah nanti. Ya, diikutkan saja disana nanti terserah intern Asabri dengan Kementerian

Pertahanan tidak bisa dipisahkan tetapi nanti 6 bulan ke depan, sekarang bulan Juli jadi Januari kita sambil

memori tahun 2017. Jadi 2018 kita akan duduk lagi berbicara soal ini, mungkin sudah ada yang naik

pangkat, sudah diganti jabatannya tapi yang jelas kami belum ada yang di PAW saya kira.


Tambahan mungkin.


Kalimatnya dengan yang saya inginkan tadi, jadi disitu Komisi I DPR RI akan menjadwalkan

kembali rapat dengan dan seterusnya untuk mendapatkan laporan evaluasi MoU BPJS serta

perkembangan pelayanan kesehatan.


Baik, ditambahkan.

“laporan evaluasi….”.


“laporan evaluasi MoU”.


Ya, intinya kita akan menjadwalkan ulang 6 bulan kemudian apa yang tersebut dalam point 2 kra-

kira begitu.

(RAPAT: SETUJU)


Saya kira kesimpulan sudah dibuat, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Pemerintah

yang diwakili oleh 4 instansi. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan Komisi I DPR RI

yang ikut terlibat dalam Rapat Dengar Pendapat ini.

Sekali lagi terima kasih dan tersedia makan siang gratis sebelum pulang, karena macet konon.

Dan saya tutup dengan mengucapkan alhamdulilah.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 13.10 WIB)

Jakarta, 17 Juli 2017 a.n Ketua Rapat

SEKRETARIS RAPAT,

ttd.

SUPRIHARTINI, S.I.P. NIP. 19710106 199003 2 001

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK … tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan mengenai rumah sakit TNI...

Documents

Transcript of DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK … tadi yang disampaikan Bapak Pimpinan mengenai rumah sakit TNI...