DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · masyarakat. Terkait hal tersebut pada...
Transcript of DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA RISALAH … · masyarakat. Terkait hal tersebut pada...
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI
DENGAN KETUA DEWAN ENERGI NASIONAL
Tahun Sidang : 2017-2018
Masa Persidangan : I (satu)
Rapat ke- :
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Hari, Tanggal : Rabu, 20 September 2017
Waktu : 10.59 WIB – 12.39 WIB
Tempat : R. Rapat Komisi VII
Ketua Rapat : H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA. (Ketua
Komisi VII/F-Gerindra)
Sekretaris Rapat : Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi
VII)
Acara : Evaluasi Sinkronisasi Kebijakan Energi Nasional, Rencana
Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum
Energi Daerah (RUED) dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlau serta koreksi atas RUEN
Hadir : 18 Anggota
Dengan rincian:
Fraksi PDI-P 6 orang dari 10 Anggota
Fraksi Partai Gerindra 2 orang dari 7 Anggota
Fraksi Partai Golkar 3 orang dari 8 Anggota
Fraksi PAN 2 orang dari 5 Anggota
Fraksi Partai Demokrat 3 orang dari 5 Anggota
Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota
Fraksi PKS 0 orang dari 4 Anggota
Fraksi PPP 0 orang dari 3 Anggota
Fraksi Partai Hanura 1 orang dari 2 Anggota
Fraksi Partai Nasdem 0 orang dari 3 Anggota
JALANNYA RAPAT:
KETUA RAPAT (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi salam sejahtera untuk kita sekalian.
Yang kami hormati Bapak-bapak, teman-teman Anggota Komisi VII DPR RI.
Yang kami hormati Ketua Harian Dewan energi Nasional beserta seluruh Anggota dan
Sekjen.
Hadirin sekalian yang kami hormati, kami muliakan.
Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Mah Kuasa atas
segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita dapat
bertemu guna melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada kesempatan ini kami
mengucapkan terimakasih atas perhatian serta kehadiran Bapak-bapak Anggota Komisi VII DPR
RI serta undangan yang hadir dalam acara Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.
Sesuai undangan yang telah disampaikan dan berdasarkan jadwal rapat Komisi VII DPR RI
pada masa persidangan I Tahun Sidang 2017-2018, maka pada hari ini Komisi VII DPR RI akan
melaksanakan Rapat Kerja dengan Ketua Harian DEN ....pengawasan dengan agenda acara
evaluasi sinkronisasi kebijakan energi nasional, rencana umum energi nasional dan rencana
umum energi daerah dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta koreksi atas
rencana umum energi nasional.
Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan menandatangani
daftar hadir adalah sebanyak 8 Anggota dari 6 Fraksi, sehingga sesuai dengan Pasal 251 ayat (1)
Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini telah memenuhi kuorum. Oleh karenanya dengan
mengucapkan bismillahirrahmanirrahim izinkan saya membuka Rapat Kerja Komisi VII DPR RI.
(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.59 WIB)
Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa setiap rapat
DPR RI bersifat terbuka, kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan agar rapat Komisi VII
pada hari ini agar Rapat Kerja Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum,
dapat disetujui?.
(RAPAT:SETUJU)
Terima kasih.
Bapak-Ibu yang kami hormati.
Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, khususnya Pasal
17 ayat (1) disebutkan “pemerintah menyusun rencana umum energi nasional berdasarkan
kebijakan energi nasional”. Dalam menyusun rencana umum energi nasional pemerintah
mengikutsertakan pemerintah daerah serta memperhatikan pendapat dan masukan dari
masyarakat.
Terkait hal tersebut pada tanggal 2 Maret 2017 telah diterbitkan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, yang
merupakan kebijakan pemerintah pusat mengenai rencana pengolahan energi tingkat nasional
yang merupaakan penjabaran dari rencana pelaksanaan kebijakan energi nasional yang bersifat
lintas sektoral untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional.
Rapat Kerja pada hari ini Komisi VII DPR RI ingin mendengarkan penjelasan menyangkut
rencana umum energi nasional dan rencana umum energi daerah, serta keterkaitannya dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelumnya dapat kami informasikan bahwa ada
penambahan anggota di Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, yang terhormat Bapak Drs.
Fayakhun Adriani, DR. Mohon maaf Pak, DR. Fayakhun Adriadi, Beliau dari Fraksi Partai Golkar
selamat bergabung Pak Fayyakhun mudah-mudahan Komisi VII lebih kuat.
Selanjutnya untuk efektifnya waktu Rapat Kerja ini kami berikan kesempatan kepada Ketua
Harian DEN untuk menyampaikan paparannya.
Kami persilakan.
KETUA HARIAN DEN:
Bapak Ketua, Bapak-bapak Wakil Ketua dan Bapak-bapak Anggota Komisi VII yang saya
hormati.
Rekan-rekan dari Anggota Dewan Energi Nasional beserta Sekretaris Jenderal Dewan
Energi Nasional, dan juga Rekan-rekan dari Kementerian ESDM..
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi dan salam sejahtera.
Yang pertama kami mengucapkan terima kasih atas kesediaan Komisi VII untuk
mengadakan Rapat dengan Dewan Energi Nasional. Saya kira saya setahun di sini, ini hampir
setahun Pak dan baru kali ini Dewan Energi Nasional ada paparan di Komisi VII.
Berikutnya tadi seperti dikemukakan oleh Bapak Ketua Komisi VII DPR RI bahwa kebijakan
energi nasional adalah produk turunan dari Undang-undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 yang
juga setelah itu dituangkan dalam rencana umum energi nasional yang baru ditandatangani oleh
Bapak Presiden pada bulan Maret yang lalu. Itu implementasi dari pada rencana umum energi
nasional atau RUEN, ini kita memiliki kewajiban untuk melibatkan seluruh daerah Pak. Jadi
seluruh daerah itu harus menjabarkan rencana umum energi daerah yang disusun bersama
dengan seluruh pemangku kepentingan di daerah masing-masing.
Penyusunan RUEN harus memperhatikan potensi di daerah untuk memenuhi kebutuhan di
daerah itu sendiri, selain itu penyusunan RUEN juga perlu untuk memperhatikan kearifan lokal
tanpma melepaskan diri dari perencanaan dan kebijakan energi secara nasional. Dalam
perjalanannya kita juga memasukkan bauran energi primer atau energi mix yang sampai saat ini
itu targetnya diharapkan itu bisa tercapai di tahun 2025. Memang ada target di 2025 itu bauran
energi mix itu 23% tapi 23% ini ada 2 komponen besar, satu di bidang kelistrikan yang menjadi
domain dari Kementerian ESDM dan juga satu lagi itu dari transportasi Pak. Kalau kita lihat bahwa
sampai dengan bulan September tahun ini saja itu ada 723 megawatt pembangkit listrik yang
menggunakan energi primer dari energi terbarukan jadi baik dalam bentuk angin atau bio,
matahari atau solar dan juga air hydro dan juga bio massa dan panas bumi. Kalau ditambah
paanas bumi mungkin total bisa mencapai kira-kira lebih dari 1000 sampai saat. Ini suatu
kemajuan besar bahwa tahun ini saja itu ditandatangani 60 sampai sekarang yah, ini 60 kontrak
pembangkit IPP yang menggunakan bauran energi dari energi baru terbarukan.
Memang kalau kita lihat 3 tahun sebelumnya 2014, 15, 16 itu rata-rata itu hanya sekitar 15
IPP untuk yang menggunakan bahan energi yang ditandatangani, tahun ini sudah mulai makin
lama makin cepat. Namun di dalam penyusunan RUEN Pak, ini kami menyarankan kalau bisa di
daalam penyusunan RUEN itu terutama di Dapil masing-masing atau di provinsi di mana Dapilnya
itu terwakili di komisi 7 itu kami mengusulkan bahwa Anggota Dewan Energi Nasional itu juga
mengajak masing-masing atau bersama-sama Bapak-bapak Anggota Komisi VII untuk ikut Pak,
dalam sosialisasi RUEN.
Yang dapat kami laporkan sampai saat ini penyusunan RUET ada 10 provinsi yang sudah
mulai menganggarkan kegiatan RUET yaitu provinsi Aceh, Lampung, Bengkulu, Banten, Jawa
Barat, DKI, Jateng, Kalteng, Maluku dan NTT. Dan ada 16 provinsi yang telah melakukan kegiatan
walaupun belum dianggarkan, jadi ada Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Riau,
Kepulauan Riau, Jambi, Babel, DIY, Jatim, Bali, Sulsel, Sulbar, Kalsel, NTT, Kaltim dan Kalbar.
Ada 8 provinsi lain dari 34 provinsi itu yang belum secara aktif melaksanakan penyusunan,
mungkin ini karena operasionalnya kurang atau juga keterbatasan dari pada pemahaman
mengenai RUEN itu sendiri yaitu Kaltara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara,
Gorontalo, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. Memang kalau kita di Maluku Utara, Papua,
Papua Barat mungkin ini urgensi untuk membahas RUET itu mungkin kalau lihat suasana alam ya
Pak ya itu mungkin iya mungkin tampaknya bisa nanti-nanti aja dan sebagainya. Namun
penyusunan RUET ini sekali lagi amat diperlukan supaya ada apa yang dicanangkan di dalam
Undang-undang Energi Nomor 30 Tahun 2007 itu bisa jalan Pak. Jadi ada ketahanan energi
nasional karena ini pemerintah pusat juga tidak bisa berdiri.
Kami sekali lagi menganjurkan kalau sekiranya Bapak-Ibu dari Komisi VII berkenan untuk
ikut hadir supaya kita bisa mendorong penyusunan RUET di 8 provinsi yang belum itu Pak dan
juga ada bimbingan teknis di daerah masing-masing oleh tim pembinaan dari Dewan Energi
Nasional. Kami ulangi Pak, 8 provinsi yang belum aktif itu melaksanakan penyusunan RUET yaitu
Kaltara, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Maluku Utara, Papua
dan Papua Barat. Jadi kalau saya lihat di sini kalau tidak salah Kaltara ada wakilnya di Komisi VII,
Sulawesi Utara ada walaupun bukan orang Sulawesi Utara, Papua ada dan Papua Barat juga ada
Pak. Jadi itu yang kami dapat kemukakan kepada Bapak-Ibu sekalian, memang nanti kalau boleh
setelah ini kami kirimkan Pak sinopsis tentang penyusunan RUET itu untuk Bapak-Ibu pelajari
supaya bisa ikut serta di dalam pembahasan atau mendorong supaya daerah bisa menyusun
RUET dengan baik.
Biasanya di dalam penyusunan RUET itu di daerah juga secara teknis itu diwakili oleh
Dinas Pertambangan atau Dinas ESDM dan juga Dinas Perhubungan Pak, yang memang perlu
juga kami acarakan berikutnya itu adalah pembahasan secara bilateral dengan Kementerian
Perhubungan tentang rencana bauran energi di bidang transportasi karena ini kalau kita lihat
kelistrikan nasional itu sudah kira-kira sampai sekarang itu bauran energi 12%. Kalau Bapak-Ibu
tanya 2025 bisa nggak 23, menurut saya kemungkinan bisa Pak karena kalau kurang 9%
mestinya sih bisa jalan termasuk panas bumi dan sebagainya, iya kalau toh kurang mungkin tidak
banyak Pak. Yang menjadi tantangan itu adalah di bidang transportasi. Bapak Presiden sudah
menginstruksikan untuk mendorong adanya peningkatan penggunaan mobil listrik, rancangan
peraturan presiden sudah kami ajukan kami lagi nunggu dari semua stakeholder yang ada untuk
pembahasan terutama oleh kementerian-kementerian terkait.
Kalau misalnya di bidang transportasi itu agak lambat tentang bauran energinya itu
mungkin 23% juga akan tidak bisa tercapai dengan penuh, tapi kalau kelistrikan saya optimis
bahwa mudah-mudahan kurang lebih 23% bisa tercapai kalau kelistrikan. Ini ada wakil dari
Kementerian Perhubungan mewakili Menteri itu untuk bisa memberikan pandangan atau
masukan.
Demikian dari kami terima kasih Bapak Ketua, Bapak Wakil Ketua dan Bapak-bapak
Anggota lebih kurangnya mohon maaf.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa'alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.
Saya kira tadi adalah pernyataan akan mengirim detilnya Pak ya untuk kami dalami, tentu
nanti dengan itu bisa lebih rinci kita bahas dan memang sudah kelihatan loh ini Pak Bara, kalau
Pak Kurtubi sayang Beliau tidak bisa hadir, NTB ini udah jauh lebih maju Pak dari daerah lain.
Cuma titip pertanyaan Beliau di sini sudah masuk nuklir belum nanti tolong dijawab ya.
Pak Bara silakan Pak.
WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/F-PD):
Mungkin sebelum Pak Bara, sedikit saja saya interupsi.
Pak Menteri ini terkait dengan kebijakan energi nasional ini, itu RUU PTL kita itu
evaluasinya setiap berapa jangka waktu ini Pak, kan nanti kan terkait dengan kebijakan-kebijakan
yang dibuat oleh Dewan Energi Nasional harus diterjemahkan dalam RUU PTL yang dibuat oleh,
itu kan Pak Menteri baru serahkan tahun 2015 ya, 2016 ya.
KETUA HARIAN DEN:
Tiap tahun Pak.
WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/F-PD):
Oh tiap tahun.
KETUA HARIAN DEN:
Tiap tahun diperbaiki Pak.
WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/F-PD):
Tiap tahun bisa dilakukan evaluasi Pak ya, oke.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Silakan Pak Bara.
F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):
Terima kasih Pak Ketua.
Selamat pagi Pak Menteri dan seluruh Anggota Dewan Energi Nasional.
Sebagai anng DPR RI dari Dail Sulawesi Utara saya menyatakan siap untuk memfasilitasi
untuk mempercepat proses penyusunan RUU ED, saya juga kaget bahwa ternyata provinsi saya
belum masuk dalam kategori yang lambat penyusunan RUU ED. Jadi saya siap untuk mengajak
Anggota DEN untuk datang ke Manado dan kita melakukan koordinasi dengan pemerintah
provinsi, dengan kepala dinas, bahkan mungkin juga dengan gubernur. Jadi kapan saja mungkin
secepatnya bulan Oktober mari kita sama-sama ke Manado.
Dan kebetulan Dapil saya ini juga kaya dengan geothermal panas bumi, jadi otu salah satu
provinsi strategis untuk pengembangan energi baru dan terbarukan di Indonesia. Saya juga ingin
menyatakan apresiasi kepada Pak Menteri atas komitmennya untuk mneingkatkan potensi energi
baru dan terbarukan di Indonesia dan Pak Menteri sudah menerapkan target yang cukup ambisius
buat tahun 2025 renewable energy adalah 23% ya sebagai sumber energi sebab itu suatu
langkah yang cukup realistis, tapi ini 2 hari belakangan ini yang saya ingin tanya adalah koran
Kompas mengangkat soal berbagai masalah di pembangunan pembangkit-pembangkit ya yang
menggunakan energi baru dan terbarukan, terutama yang kecil-kecil katanya banyak sekali yang
bermasalah di Kompas kemarin, bahkan di Kompas hari ini lebih kritis lagi target bauran energi
diperkirakan meleset yang 23% yang 2025 itu. Itu katanya karena memangn pembangunannya
banyak yang, pembangunan pembangkit itu banyak yang mangkrak sebanyak 60 kontrak jual beli
tenaga listrik energi terbarukan yang ditandatangani belum tentu semuanya bisa terealisasi, ini
kata koran Kompas. Jadi saya ingin tanya bagaimana antisipasi dari Dewan Energi Nasional, saya
ngerti bahwa Dewan Energi Nasional kan memang tugasnya hanya menyusun kebijakan dan
rencana ke depan. Tapi tentu saja rencana tersebut menjadi percuma kalau tidak bisa
terealisasikan. Jadi bagaimana Dewan Energi Nasional mengantisipasi ini, jadi saya pikir sayang
sekali ya kita inikan Indonesia kaya sekali dengan berbagai sumber untuk renewable energy
gethermal, ada air, bahkan dari matahari juga dan sumber-sumber lain bagaimana.
Jadi pada dasarnya saya melihat memang ada komitmen yang kuat dari pihak pemerintah,
juga sekarang ada program yang ambisius mengenai mobil listrik, saya memberikan apresiasi
bahwa ini suatu terobosan yang harus dihargai, tapi tentu saja pelaksanaan di lapangan itu
mungkin harus diperhatikan lebih. Jadi kita tidak mau bahwa nanti ada permasalahan seperti
proyek-proyek PLN di masa lalu itu yang berapa megawatt itu dulu jaman SBY, 10 ribu megawatt
yang ternyata banyak sekali yang mangkrak. Jadi jangan sampai kejadian yang sama
mendominasi pengembangan Industri baru dan terbarukan karena kita sebagai negara yang
menyumbang emisi yang cukup besar juga punya tanggung jawab yang besar untuk kita
berkontribusi terhadap ...... untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup global karena Indonesia
juga banyak sumber untuk renewable energy untuk peran Indonesia sangat strategis.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Dan saya kira kita ingat semua bahwa kita telah meratifikasi perjanjian Paris Pak, itu
mengikat semua mestinya.
F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):
Ratifikasi soal Minamata itu jadi Komisi VII punya komitmen kuat soal lingkungan hidup,
namun kebetulan lingkungan hidup adalah salah satu bidang yang ditangani oleh Komisi VII,
energi dan lingkungan hidup dan kami tahu bahwa dua-duanya ini harus sejalan. Pembangunan
energi juga harus memperhatikan soal lingkungan hidup, tidak bisa dipisahkan kedua bidang
tersebut. Minamata yang soal penggunaan merkuri, jadi setelah Undang-undangnya disahkan
memang tidak bisa lagi penggunaan merkuri secara ilegal terutama di pertambangan rakyat yang
banyak sekali sekarang ini di Indonesia masih menggunakan merkuri. Jadi kita ini memangn
sebagai bangsa ini ke dalam track yang benar gitu, kita track ke depan untuk mewujudkan kualitas
lingkungan hidup yang lebih kuat, yang lebih bagus.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Itu belum track Pak, baru payung, kita belum lihat kemudian peraturan turunan dari pada
Undang-undang itu, nanti kita kawal ya Pak, tugas kita itu Pak Bara mengawal.
Bapak yang terhormat DR. Fayakhun silakan.
F-PG (DR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.):
Terima kasih Pimpinan Sidang.
Rekan-rekan Komisi VII yang saya banggakan.
Bapak Ketua Harian DEN serta seluruh jajaran.
Pak Menteri Dapil saya itu adalah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, jadi saat ini kita
berada di Dapil saya dan saya sangat memahami karakter dari konstituen kami. Jakarta ini harus
energi Pak Menteri, sangat harus energi dan memang memasuki abad milenium ini saya juga
melihat arah Pak Menteri sudah seperti yang kita bayangkan sumber energi yang sangat haus
dibutuhkan oleh Jakarta ini hanya 2 secara garis besar, satu adalah combassion yaitu bahan
bakar dan yang satu lagi adalah listrik, itu yang sangat nyata. Tidak mengherankan dalam 1 tahun
ke depan kita di rumah tidak hanya men-charge handphone atau men-charge tetapi kita sudah
mulai men-charge mobil kita di garasi kita dan saya yakin itu tidak sampai 1 tahun ke depan sudah
hal yang biasa, malam itu kita charge mobil kita. Artinya akan ada peningkatan penggunaan listrik
secara signifikan, di satu sisi di sisi combassion karena peredaran mobil ini juga jumlahnya juga
tidak bisa serta-merta menghilang, maka energi terbarukan Pak Menteri dan saya sudah melihat
dengan mata kepala saya sendiri bagaimana yang berasal dari bahan-bahan nabati seperti etanol,
di beberapa negara sudah bisa ethanol 100% itu digunakan sebagai bahan bakar mobil biasa
dengan adanya sedikit konversi. Dan kita tahu bahwa hasil pembakaran daripada ethanol itu lebih
aman bagi kesehatan dibandingkan fosil base, jadi untuk RUED Dapil saya DKI saya lihat sih
posisinya sudah maju Pak dan saaya siap untuk dilibatkan Pak bersama-sama dengan DEN untuk
dilibatkan sesuai dengan provinsi kami. Kebetulan dari Golkar ini ada 2 orang yang dari Dapil
Jakarta Pak, satu lagi Pak Ivan Gultom Beliau dari Jakarta Utara dan Jakarta Barat sehingga ini
komitmen kita berdua siap Pak untuk dilibatkan karena memang Jakarta ini walaupun pengguna
energi tapikan energinya sulit untuk dihasilkan di wilayah Jakarta itu sendiri. Contoh kita bicara
combassion nabatinya kan tidak mungkin ditanam di Jakarta, di tanamnya di wilayah Indonesia
yang alhamdulillah luas dan sangat kaya bisa ditanam apa saja.
Kemudian listrik kan juga kalau pembangkit listriknya ada di tengah-tengah Jakarta kan
sesuatu yang makin kecil kemungkinannya ke depan, sehingga ini menjadi sebuah tantangan
market yang luar biasa, namun di satu sisi juga tidak bisa dipisahkan dari pada
penyangga-penyangga di sekitarnya. Saya rasa itu Pak Menteri dan kita siap bekerja sama, kita
mendukung penuh dan kita sudah berangkat dari penilaian yang positif terhadap keinginan Pak
Menteri untuk menyesuaikan peran bauran energi ini memasuki di abad milenial ini.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Fayakhun.
Yang lain, mungkin sementara Pak Menteri bisa dulu Pak direspon yang 2 ini.
Silakan.
KETUA HARIAN DEN:
Terima kasih Bapak.
Yang pertama terima kasih Pak Bara, nanti tanggal 3-7 Oktober ada sosialisasi RUED di
Manado Pak, kami nanti akan undang Bapak untuk ikut Pak. Jadi nanti bahannya memang kami
kirim ke Sekretariat Komisi VII untuk diperbanyak Pak, tanggal 3-7 Oktober, juga daftar jadwal
sosialisasi juga akan kami kirim supaya Bapak-Ibu Anggota itu bisa ikut Pak untuk sosialisasi
RUED.
Mengenai yang tadi Bapak kemukakan di Kompas memang saya juga baca sepintas bahwa
kenapa Kompas ini tone-nya tone pesimis Pak, bukan tone negatif, pesimis gitu ya, nggak
apa-apa sih biasa tinggal tergantung seleranya redakturnya aja sih ini maunya pesimis, optimis
atau sebagainya. Namun kalau dikatakan 60 belum bisa ya pasti Pak dan kita juga ini baru tanda
tangani untuk jalankan itu, namun jarang sekali biasanya kalau IPP yang ditandatangani dengan
PLN itu tidak jadi, itu jarang Pak. Kalau Bapak tanya seperti FPP 1 dan 2 itu adalah proyek
pembangkit listrik yang dibangun sendiri oleh PLN bukan IPP Pak, jadi beda ini Pak. Jadi ini
penjelasan kami.
Mengenai Jakarta Pak, Jakarta Selatan, ya DKI lah pada umumnya. Terima kasih Pak, ini
nanti yang etanol itu waktu saya bertugas di Kementerian Perhubungan itu mesin combassion-nya
itu memang kalau konversi tenaga listrik ini panjang sekali, jadi betul kalau mau digunakan pada
etanol. Sekarang yang kita gunakan untuk transportasi itu adalah energi mix-nya itu adalah
minyak sawit yang dicampur di gas oil 38 atau di bio solar namanya. Ini bio diesel kita sudah
mencapai 20% untuk transportasi yang berbasis jalan raya Pak, jadi untuk alat berat itu masih
studi karena banyak protes alat beratnya belum bisa menyerap sampai B 20, juga untuk lokomotif
juga lagi ditunda dan juga untuk kapal-kapal milik ...... dan kapal-kapal niaga itu biasanya mereka
masih belum mau Pak karena mesinnya belum bisa adaptif terhadap B20, ada yang sampai B5
dan sebagainya.
Mengenai etanol ini yang perlu dicampur di gasolin Pak, jadi bukan di gasol tapi di gasolin,
jadi di premium Pak, di premium 88. Kami faaham ini, kami juga mendorong untuk supaya
penyalur premium itu mulai diajak bicara oleh Kementerian Perhubungan Pak, mengenai hal ini
karena nanti pembahasannya juga banyak di sana sebaiknya bagaimana dan kita akan doronng
Pak untuk penggunaan etanol, pasti di mix. Kalau sebenarnya ya Pak, kalau dari rumus kimiawi
itu menggunakan etanol 100% mungkin mesinnya juga .....jauh lebih baik. Jadi ini kita akan
dorong nanti kita akan juga memnyampaikan diskusi sendiri yang rekan-rekan saya di DEN itu
biasanya nanti akan ada diskusi sendiri dengan kementerian perhubungan Pak, supaya ada
dorongan untuk ini karena regulasi transportasi multi kementerian perhubungan, demikian Pak.
Tapi prinsipnya begini kalau untuk DKI kami sangat mendorong seperti juga kami sudah
mengajukan peraturan presiden, rancangan peraturan presiden untuk menggunakan mobil listrik
Pak, mobil listrik dan juga khususnya untuk kota yang kota-kota yang padat penduduk ini mobil
listrik mudah-mudahan bisa jalan karena kami dorong supaya ada pembebasan bea masuk dan
pembebasan PPN Bu Menteri pajak penjualan atas barang mewah. Ini contoh saja ya Pak,
mengenai mobil listrik karena Bapak dari DKI karena punya kepentingan soal mengurangi polusi
udara, itu ya Pak saya kira.
Yang pertama, kalau etanol ini bisa digunakan ini lebih baik untuk sebagai salah satu
alternatif, itu betul Pak karena ini mesin combission-nya saya kira sih tidak perlu banyak ada
penyesuaian, kalau etanol. Kalau listrik ini berubah 100% Pak, berubah sama sekali yang kita
dorong supaya misalnya Pak, Tesla yang jenis S itu tesla yang sebesar mungkin sedan kelas
besar ya, sedang mercedes kelas S kelas juga sama itu misalnya kalau tidak ada PPN Bu Menteri
dan bea masuk itu harganya mungkin sekitar 750 juta masuk ke sini, .....1 milyar paling mahal
Pak. Nah sekarang kalau ada PPN Bu Menteri dan bea masuk harganya menjadi 2,5 milyar, nah
kalau 2,5 milyar siapa yang mau beli dan sebagainya. Ini juga nanti kita lihat perkembangan
teknologi.
Ada hal yang ketiga Pak, ini kami sedang membuat peraturan ini atas dorongan juga dari
Dewan Energi Nasional untuk mengurangi emisi gas buang yaitu kewajiban, saya kira DKI paling
awal nanti itu kewajiban dalam 15 bulan kalau nggak 18 bulan itu setiap SPBU itu 1 nos....nya itu
harus 1 ....gas Pak. Jadi selama ini itu SPBU, kita ini mau bangun SPBG itu debat masalah lokasi
Pak, kalau sudah debat masalah lokasi DKI sudah pasti paling tertinggal Pal. Kalau mau cari
lokasi misalnya 5 ribu meter atau ya mungkin minimal 1.500 m lah Pak, itu jalan-jalan besar di DKI
saya kira harganya berapa, apalagi kalau di Dapil Bapak Pak, Dapil selatan dan Jakarta Pusat ya,
itu kalau cari 1.500 m atau 2.000 m di Gatot Subroto atau di S. Parman eh maaf di Gatot Subroto
atau di jalan Sudirman attau yang di daerah Pakubuwono sana 2.000 m sayang Pak dibuat SPBU
biasanya nggak ada yang mau ini investasi. Akhirnya apa? Kami wajibkan sekarang, sudah ada
jadwalnya di Direktorat Jenderal Migas di setiap daerah itu nanti 1 SPBU, setiap SPBU itu harus
ada satu nosol gas Pak. Jadi tidak ada alasan lagi tidak menggunakan mobil dengan berbahan
bakar gas karena pasok gasnya nanti akan ada. Ini lagi akan diterapkan satu-persatu, memang di
daerah-daerah yang di luar Jawa itu agak pelan, nanti dalam 2 tahun, dalam 3 tahun.
Ada debat tersendiri dalam gas ini dan sama seperti etanol Pak, ini kalau nanti mobil listrik
masuk bagaimana, saya kira nggak masalah. Mobil listrik itu populasinya yang kami usulkan
kepada Bapak Presiden sampai mulai tahun 2040 itu tidak boleh ada pelarangan penjualan mobil
atua kendaraan bermotor yang menggunakan berbasis jalan raya yang menggunakan energi fosil.
Larangannya itu energi fosil Pak, karena seluruh dunia di larang itu, itu. Kalau menggunakan
etanol boleh, ini yang saya kaitkan di situ Pak. Jadi kalau menggunakan etanol boleh
menggunakan minyak sawit, saya kira kalau minyak sawit 100% nggak bisa Pak ya, tapi kalau
etanol bisa. Jadi yang dilarang itu fosil, tapi ini 2040 Pak, kan nggak mungkin sekarang,
investasinya juga panjang dan sebagainya.
Itu aja dari kami Pak, terima kasih.
F-PG (DR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.):
Izin Pimpinan, boleh pendelaman sedikit.
KETUA RAPAT:
Boleh, silakan Pak.
F-PG (DR. FAYAKHUN ANDRIADI, M.Kom.):
Terima kasih Pimpinan.
Pak Menteri, luar biasa dengan progresnya, jadi begini Pak. Ini kebetulan hari pertama
saya di Komisi VII Pak, sebbelumnya saya di Komisi I dan Komisi I mitra kita itu selain militer
adalah Kemlu Pak. Nah setiap tahun itukan kita melakukan kunjungan pengawasan kepada
perwakilan kita di luar negeri. Pada saat saya melakukan pengawasan di beberapa negara
kebetulan dipertemukanlah oleh Pak Dubes dengan pihak loka, waktu itu salah satu yang
dipertemukan itu menunjukkan Pak, E100 yang betul-betul diterapkan pada mobil produksi massal
dan mobil yang ditunjukkan di depan kami itu adalah Toyota Vios, negaranya saya sebut saja Pak,
Thailand Pak. Toyota Vios dia menjual konversinya di bawah 100 dolar Pak, kit-nya di jual 100
dolar, kit itu dipasang dan Toyota Vios-nya mampu etanol 100%. Kemudian sepeda motor bebek
gitu juga betul-betul dengan kit yang di bawah 40 dolar mampu etanol 100% dan kita dipersilakan
untuk langsung dari tanki-nya untuk menjilat karena memang itu etanol, dijilat ya paling kaya
minuman keras saja. Jadi sebetulnya itu sudah bukan impian Pak, waktu itu saya memang
memendam saja karena saya toh di Komisi I saya hanya menyampaikan kepada beberapa teman
di Kementerian ESDM yang saya kenal, kemudian juga ada teman di Komisi VII tetapi belum ada
respon Pak dan itu kejadiannya sudah 2 tahun yang lalu. Tentu sekarang sudah akan advance
lagi dan kebetulan saya ada di sini dan memang kami peduli paling tinggi bagi Dapil Jakarta ini
adalah polusi, kami nggak ingin anak-anak kami tumbuh dalam keadaan gangguan kesehhatan
termasuk kita sendiri Pak. Jadi memang, sedih memang Pak mobil listrik sudah lama ada Pak,
tapi ketika kami beli harganya 3 kali lipat dibandingkan dengan orang beli di negara lain yang
mendapatkan insentif dari pemerintahnya, rasanya kan aneh, jadi orang tolol kita beli mobil listrik
di sini kemarin-kemarin. Tapi segera kalau memang pemerintah memberikan insentif kepada
penggunaan mobil listrik terutama di Jakarta, wah kami sangat terima kasih Pak, sangat berterima
kasih, satu. Kedua gas, memang kesulitannya kita mau konversi gas tankinya ke penjualnya itu
sedikit, tapi memang konversinya gas kan agak mahal. Nah etanol ini saya sudah lihat sendiri
konversinya itu ekonomis, tidak sulit, sehingga sayang kalau kita belum masuk ke sana karena di
Bangkok sendiri sudah ada pompanya E80 dan E100, Bangkok Pak.
Itu saja Pak, kami semangat mau bersama-sama dan saya sennag hati juga akan
mensosialisasikan kepada konstituen kita karena demi semua Pak.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Kelihatannya Pak DR. Fayakhun ini ditugaskan khusus sama Fraksi Golkar mengawal DEN
ini, iya kan karena mimpi Beliau 2 tahun lalu baru dibahas sekarang. Tapi memang kalau terkait
BBG Pak, bahan bakar gas mungkin harus belajar banyak kita dari apa yang terjadi sekarang.
Seingat saya belasan tahun lalu itu dicanangkan, kita mampu untuk menggaskan yang namanya
bajaj itu saaja, itu saja baru kita mampu Pak. Saya nggak tahu ini masalahnya apa, bajaj mampu
kita gaskan tapi misalnya taksi yang saya kira begitu besar juga yang pemiliknya nggak banyak
mana Pak Ivan, pemilik taksi besar ini belum mampu kita Pak. Saya kira harus ambil pelaajaaran
kita dari situ, kok untuk bajaj kita mampu, untuk yang lain sekelas taksi kita belum mampu, hari ini,
tetapi tadi ada komitmen kuat saya kira dari pemerintah untuk menjalankan KEN ini. Tapi kami
ingin dipastikan Pak Menteri bahwa ada RUEN turunannya ada RUED, saya kira harus dipastikan
bahwa menurut pikiran saya RUED ini adalah konsolidasi RUED itu adalah menjadi RUEN yang di
atas atau turunan dari RUEN ini ada RUED-RUED di daerah. Saya khawatir betul
pengalaman-pengalaman masa lalu juga di sini apa, lalu kemudian disananya kemana-mana
begitu. Ini saya kira garisbawahi kami ingin dipastikan bahwa RUEN itu di breakdown di
RUED-RUED yang nanti pada saat dikonsolidasi itulah kemudian masih sejalan dengan RUED
yang ada.
Dan pertanyaan berikut Pak Menteri, dulu waktu awal-awal saya bergabung di 2016 di
Komisi VII saya ingat betul di Kementerian ESDM Pak ada disebut rumah kedaulatan energi,
pernah dipaparkan di sini juga memiliki roadmap iya tadi. Saya kira masih itu angkanya tahun
2025 EBT itu di 23%, itukan yang sudah yang lalu Pak gitu ya, tolong juga dipastikan bahwa itu
masih sesuai dengan RUEn yang dirumuskan sekarang gitu. Saya kira hanya ingin
menggarisbawahi.
Baik, yang lain masih ada? Pak Dar silakan.
F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):
Terima kasih.
Yang terhormat Ketua Komisi dan Anggota Komisi VII.
Yang terhormat Ketua DEN, Menteri ESDM dan jajarannya.
Bapak-Ibu sekalian.
Jadi biasanya kita sehari-hari berbicara soal-soal hari ini ya, ada ketiadaan energi dan
sebagainya. Maka ketika kita hari ini agak khusus ketika kita membaca ini ya memang
mengharuskan untuk bicara yang agak panjang, bahkan membicarakan tahun 2050, sesuatu yang
barangkali memang amat sangat jauh untuk kita bakal berada didalamnya. Oleh karenanya
karena ini membicarakan kebijakan energi maka sebenarnya yang perlu kita ingin dalami dalam
kesempatan ini adalah ketika kebijakan energi nasional ini dibuat lalu pada setiap petanya yang
muncul adalah, pada setiap terminal berapa tahun kah kemudian kita akan mengukur apakah
kebijakan energi ini jalan dan apakah kebijakan energi ini dapat terwujud dengan baik sesuai
dengan rancangan kebijakan........ saya kira ini yang penting untuk kita ketahui karena dalam
paparan di halaman 3 misalnya 2016, 2025 7,5% menjadi 7 sekian persen 23 dan 31. Lalu ini
yang menjadi pembahasan kita, bagaimana kita mengukur ini dan apakah kebijakan itu valid untuk
di setiap event. Sebagai sebuah contoh begini Bapak-Ibu sekalian dan mohon konfirmasi karena
Ketua DEN adalah Kementerian ESDM, ketika dilakukan penyusunan KEN dan sekaran ada
RUED, apakah faktor-faktor yang berhubungan dengan kondisi geografis ini sudah menjadi
bagian dari penetapan-penetapan perencanaan bauran energi tersebut. Kan biasanya kita kan
begini, mohon maaf Ketua kalau agak sedikit, ada negara kontinental adalah negara kepulauan
seperti kita ini. Maka ketika dia negara kontinental seluruh distribusi energi itu dilakukan dengan
jaringan, tetapi ketika itu negara lautan maka pilihannya adalah pendistribusian energi itu apakah
menjadi localize sifatnya, terpisah-pisah ataukah memang kemudian memakai distribusi jaringan.
Kita selalu mengenal Jamali, Jawa-Madura-Bali interkoneksinya jalan. Sumatera
tertatih-tatih, Kalimantan apalagi, yang muncul adalah isolated area yang tidak terkoneksi dengan
Samarinda, Balikpapan sampai ke Bangkalan ...... jadi kalau seperti ini konsepnya saya harus cek
ini apakah basisnya itu, maka EBT-nya akan selalu nampak tertinggal karena semuanya berasal
dari distribusi itu. Dengan demikian yang menjadi pertanyaan kita EBT yang sifatnya surya, angin,
arus laut, panas dan sebagainya itu, itu adalah dapat dikembangkan dalam tempat-tempat lokal.
Terobosan yang dilakukan oleh pemerintah dengan menyewa kapal ditaro di pinggiran Gorontalo
dengan memakai dengan menyelesaikan soal listrik Gorontalo itukan keputusan-keputusan khas
karena negara kepulauan, dia nggak mungkin disambung dari Makassar, dia menempuh
kapal-kapal terapung laut.......aja bisa terapung, pembangkit juga bisa terapung, terselesaikan
walaupun masih pakai solar.
Konsep ini yang ingin kita tarik ketika ini membicarakan rencana umum energi daerah,
kalau itu dimunculkan lokal-lokal seperti itu, localize seperti itu maka sangat dimungkinkan
membangun EBT-EBT lokal. Inilah lalu harusnya ada 2, ada arus yang bersifat kebijakan nasional
mengandung political will yang sifatnya negara dengan biaya yang banyak......alur berikutnya yang
memerlukan political will tetapi massal localize relatif terkonsentrasi dan menumbuhkan
sentral-sentral pertumbuhan yang mandiri di bidang energi khusus pada EBTKE, apakah di dalam
gambaran ini terlihat, apakah memang rencana umum energi daerah itu dapat terlihat seperti ini.
Sehingga kacamatanya bukan Jawasentris, kacamatanya adalah timur sentris, lokal sentris, pulau
sentris, terluar sentris, tinggal 2 alur ini perlu. Sekarang yang terbayangkan adalah alur-alur
nasional, biaya panjang 35 ribu megawatt, pakai EBTKE dan sebagainya, tetapi ada alur-alur lokal
yang kemudian cocok dengan luasan-luasan energi surya itu. Kalau dianya memerlukan 2
lapangan badmintan di sana, kalau dia memerlukan 2 1,5 lapangan bola miosalnya untuk energi
komunal, apakah itu nampak di dalam konsep kebijakan ini untuk mendorong adanya EBTKE.
Kemudian di lingkar laut juga sama, arus laut dan sebagainya, kalau kapal-kapal di pinggir
Gorontalo seperti itukan bisa dibuat dengan arus laut cukup banyak tawaran ini. Tetapi itu rumah
kebijakan energi nasionalnya apakah juga sudah menggambarkan ini karena kenyataan kita
berkelililng seperti itu Bapak, semua tergantung kepada jaringan distribusi. Saya selama 2 minggu
di pangkalan .... mengurus Pilkada misalnya begitu, tapi selalu gelap gulita karena tidak ada
jaringan, dia terputus menjadi terisolir, rupanya kabupaten di wilayah pangkalan ....hampir menjadi
anak tiri di tingkat Kalimantan.
Ini maksud kami, jadi energi justru harus bisa mempersatukan ini, tapi yang dipersatukan
hanya Jawa-Madura-Bali. Ini maksud kami, sehingga terobosan-terobosan ideologi atau
....tentang konseptual yang menyangkut ini harus dapat digambarkan. Maka kalau ini seperti ini
mumpung ini pada periode pemerintahan baru, pemerintahan yanng terminalnya baru mohon
kiranya ini, kalau tidak impian Bapak karena 2015 dan 2016 yang dipaparkan prosentasinya
berbeda ya, di halaman, 2015, 2016 saya itung malahan korelasinya negatif. Jadi lalu kaitannya
dengahn halaman 3 ya mimpi dong kalau begitu. Ini mohon karena itu DEN, RUEN, ada
Kementerian Energi sediakanlah 2 alur ini, selama tidak tersedia 2 alur ini lalu dapat
diukur....ukuran-ukuran panjang dan ukurannya itu panjang.
Barangkali itu masukan Ketua, untuk mempertajam saja harapan-harapan kami ketika ini
untuk mengefektifkan bahwa energi adalah bagian yang sangat penting di dalam memperkuat
keindonesian ini, tetapi lalu wujudnya seperti apa ketika semua orang berada di wilayah Jamali
terus-menerus, konsentrasinya Jamali terus-menerus kontinental sentris bukan wilayah-wilayah
kelautan.
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Dar.
Masih ada Ibu Andi Yuliani Paris dari PAN, silakan.
KETUA RAPAT:
F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Pak Menteri ESDM juga sebagai as official untuk Dewan Energi
Nasional, Bapak-bapak Anggota DEN.
Terkait dengan RUED, bukan ruwet ya Pak, jadi RUED ini jangan diruwet-ruwetin. Saya
melihat tabel di sini tentang progres penyusunan RUED di beberapa daerah. Memang saya lihat
perkembangannya agak lambat. Nah mungkin perlu difikirkan bagaimana melakukan akselerasi
agar dokumen yang di masing-masing provinsi ini bisa segera selesai, mungkin juga perlu di
overlay dengan pengembangan pusat-pusat pertumbuhan yang ada di daerah karena kita akan
tahu kebutuhan energi ke depannya seberapa sih, saya tahu Pak Jonan ini punya idealisme yang
bagus untuk mengembangkan energi listik khususnya untuk kendaraan. Kalau bisa Pak ini harus
di overlay dengan usat-pusat pertumbuhan dan kemudian paling kurang DEN sudah menerima,
sudah memfasilitasi sebelum dilakukan musyawarah pembangunan nasional, kenapa?
Kadang-kadang saya pernah membantu Badan Nasional Pengelola Perbatasan sebagai
konsultan ya, kadang-kadang mereka punya Renstra yang bagus, tapi ketika mau masuk kepada
musyawarah pembangunan nasional itu sudah lupa semua itu. Saya tidak berharap bahwa
rencana umum energi nasional ini tidak kelihatan di dalam perencanaan pembangunan yang
masuk, yang atau diusulkan oleh masing-masing provinsi, harusnya ini kelihatan. Jadi kalau target
pembangunan hanya di provinsi ini apa, kebutuhan energinya apa, segala macem jenis energi
Pak Kapoksi PDIP Pak Daryatmo sudah menjelaskan tentang pertumbuhan ke depan atau
pusat-pusat yang perlu energi.
Saya juga punya saran Pak, saya tahu saya sudah membaca rencana umum energi
nasional, waktu itu Bapak memberikan ketika saya di Makassar kita seminar sama-sama, hanya
perlu nanti di breakdown kembali, mungkin bukan di dalam dokumen RUEN-nnya tetapi ketika
menghasilkan memfasilitasi kembali daerah-daerah karena untuk perbatasan, kemudian
perkotaan, perdesaan itukan kebutuhannya berbeda-beda. Bapak-bapak di DEN inikan sudah
ahlinya, paling kurang memberikan masukan kepada dinas-dinas di provinsi, mereka working-nya
as usual saja tidak punya visi ke depan seperti punya Pak Jonan itu, kira-kira perlu di bantu
misalnya untuk pembangunan perbatasan, daerah-daerah perbatasan kebutuhan energinya apa
ke depan ya, kemudian untuk daerah-daerah pedesaan seperti apa. Jadi sudah betul-betul rinci
karena kita ingin jangan sampai sampai target tadi, target yang disampaikan Pak Jonan itu tidak
tercapai. Ini juga kemarin kami bersama Pak Daryatmo ke BPPT di Surabaya di situ ada ahli
energi arus laut Pak ya, salah satu profesor, penelitiannya berhenti iya kan, kenapa? Padahal
harusnya bisa dikembangkan energi-energi terbarukan, energi-energi alternatif ini ada Pak Dirjen
di sini juga, ini perlu difikirkan. Walaupun Pak Jonan mengatakan kita coba untuk energi
terbarukan ini biayanya menjadi murah. Cuma masalahnya seperti tadi disampaikan oleh salah
satu Anggota Komisi VII untuk converter di Thailand aja itu di bawah 100 dolar, saya sampai agak
ketawa juga, di sini di Indonesia kebetulan kami juga mitranya Ristek untuk bikin program
nangkep ikan aja dia charge kita 7,5 juta gitu loh, kan ini proyek-proyek yang ada di Indonesia
yang di bawah kementerian-kementerian ini menjadi proyek-proyek yang sangat massal,
seharusnya kan temuan-temuan itu sangat harusnya murah, sehingga bisa diaplikasi karena salah
satu kuncinya Pak Jonan untuk energi terbarukan ini aplikasi teknologi barunya harus murah. Ini
kadang-kadang masih sangat mahal, jadi untuk DEN ini Insya Allah untuk Sulsel di sini saya lihat
progresnya lambat, kita telpon supaya cepet selesai karena kita sudah berapa bulan yang lalu Pak
ya sama-sama di Sulsel melakukan lokakarya agar cepat selesai. Cuma memang DEN ini harus
pro aktif juga karena dari 34 provinsi yang sudah menargetkan diselesaikan 2017, yang lalu belum
menganggarkan dan malah sama sekali banyak yang belum baru pada progres menyusun, tapi
yang aktif baru hanya 8 provinsi dari 34 provinsi. Mereka harus punya sehingga perencanaan kita
itu menjadi integrated, holistic, tidak parsial karena pengembangan energi juga menyatakan itu
harus integrated.
Terima kasih Pak, ini Pak Daryatmo sudah memikirkan walaupun Bapak Dapilnya Jawa tapi
tidak mendorong untuk tidak Jawa sentris tapi timus sentris. Saya kebetulan Anggota DPR RI
mewakili daerah bagian timur yang kadang-kadang Pak Jonan kalau pulang dari Dapil udah jam
02.00 malem nyari SPBU semuanya kosong SPBU-nya, jadi beli eceran mulu. Ini di jaman
sekarang loh, kami mau minta tambahan SPBU di daeah-daerah antar gunung-gunung susahnya
juga minta ampun. Inikan salah satu yang nyata pada hari ini, kira-kira begitu masukan saya DEN
pro aktif menyusun, mendorong daerah-daerah ini menyusun RUED-nya tapi paling kurang
mereka difasilitasi kembali dan setiap sebelum musyawarah pembangunan nasional ada
pertemuan lah antara DEN dengan daerah supaya apa yang mereka usulkan itu betul-betul sesuai
dengan apa yanng ditulis di dalam rencana umum energi nasional.
Demikian.
Wabillahittaufiq wal hidayah.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Ibu Andi.
Saya kira kita tuntaskna dulu ya, masih ada yang terhormat Ibu Peggy kami persilakan.
F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):
Terima kasih Pak Ketua.
Yang terhormat Ketua DEN dan seluruh Sekjen DEN dan Pak Sonny dan Menteri.
Pak Menteri, di sini saya mau nanya progres kegiatan penyusunan RUED yang ada di sini
saya lihat Papua Barat dan Papua. Mungkin Pak Menteri, perlu saya kasih informasi bahwa salah
satu kabupaten di Papua yaitu di kabupaten Asmat itu selama dia memakai motor listrik. Oleh
karena itu saya lihat di sini progresnya itu masuk di dalam persiapan, oleh karena itu saya
mendorong kepada Pak Menteri agar progres ini agar Papua ini bisa menjadi salah satu tujuan
daripada kegiatan penyusunan RUED ini.
Itu saja Pak Ketua, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Bu Peggi.
Berikuta Pak Andi Ridwan.
F-PDIP (ANDI RIDWAN WITTIRI):
Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim.
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Pimpinan dan seluruh Anggota Komisi VII.
Yang saya hormati dan saya banggakan Menteri bersama jajarannya.
Saya hanya mau mempertegas tentang keberangkatan kita Pak, tanggal 29 September
yaitu ke Sulsel walaupun bukan Dapil saya akan dikunjungi semua tapi saya mengingatkan kita
bahwa di Sulsel itu memang Pak masih banyak daerah yang belum mendapatkan lampu, tapi
memang kalau kita lihat seperti di pulau-pulau itukan nggak mungkin Pak kita berikan energi
apalagi kalau yang pulau-pulau itukan sangat susah mendapatkan BBM kalau kita mau
membangun pembangkit tenaga solar atau lainnya, sehinggaa yang sangat dibutuhkan itu PLTS.
Mungkin nanti waktu kita berkunjung nanti banyak diskusi juga sama teman-teman yang ada di
sana tentang Sulsel itu yang mana saja yang masih kekurangan daya dan saya berharap
Dapil-dapil ...... soal itu bisa kita .....
Itu saja mungkin dan .......berangkatnya tanggal 28 atau 29 Pak Menteri ke sananya,
interaktif.
KETUA HARIAN DEN:
Saya rencananya berangkat 29 paling pagi Pak.
F-PDIP (ANDI RIDWAN WITTIRI):
Cocoklah kalau gitu Pak karena kami juga masih ke Padang itu tanggal 27 temani Ibu,
mungkin kembali 28 nanti 29 kami dampingi Pak Menteri dan langsung ke Sidrat Pak, tempat
yang anginnya yang cukup bagus itu untuk antara pare-pare dan Sidrat itu yang kita butuh angin
yang cukup bagus untuk pembangkit listrik yang pakai angin itu.
Itu saja, terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik, Bapak-Ibu hadirin seklaian dari meja Pimpinan ada Pak Hadi Mulyadi.
Silakan Pak.
WAKIL KETUA RAPAT (H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si./F-PKS):
Terima kasih Pak Ketua.
Bapak Ketua Harian DEN beserta jajaran yang saya hormati.
Tidak terlalu banyak yang saya sampaikan, pertama saya mendukung sepenuhnya
program DEN yang telah disampaikan walaupun menurut saya ini masih sangat sedikit dari yang
ingin kami ketahui. Dan terkait dengan Kalimantan Utara yang belum melakukan penyusunan,
Dapil saya Kaltim-Kaltara Pak Menteri, Kaltim dan Kaltara. Jadi saya juga akan memberikan
support untuk proses DEN membuat dokumen RUED, tanggal 10 Oktober, tolong dibuatkan
undangan Pak, nanti saya biar mendampingi.
Yang kedua, dari data yang kami sampaikan bauran EBT sampai tahun 2016 itu 7% dan
kondisi sekarang 7,6%, sementara target kita 2025 23%.
KETUA HARIAN DEN:
Ini termasuk transportasi ya Pak, kalau listrik sudah 12%.
WAKIL KETUA RAPAT (H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si./F-PKS):
Yyang saya maksudkan ya itu rinciannya belum di sini Pak, satu. Yang kedua roadmap-nya
Pak, sehingga apa yang harus kami bantu di Komisi VII terkait dengan pencapaian 23% termasuk
transportasi hingga 2025 yang akan datang. Mungkin nanti akan ada .......
Yang selanjutnya ini mewakili Pak Kurtubi karna kami juga concern untuk masalah nuklir,
dalam dokumen yang kami ketahui bahwa energi nuklir dikatakan sebagai energi terakhir dalam
keputusan dari kebijakan energi nasional terkait dengna pembangkit, kami mohon penjelasan
tentang itu Pak dan sejauhmana itu bisa diadakan khususnya ada beberapa daerah yang katanya
itu siap, misalkan di Berau Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat. Masalahnya kita juga punya
mitra dengan Bapeten, kita juga minta dengan Batan yang setiap tahun ada anggaran untuk
penelitian dan sebagainya terkait nuklir, apakah ini sampai puluhan tahun diberikan anggaran
terus tidak ada buah dan hasilnya kira-kira seperti itu.
Kemudian yang terakhir ini tentang ini Pak, tentang terkait dengan EBT yang sampai 31%
di 2050. Sementara kita juga memaksimalkan misalkan pembangunan kilang yang terkait dengan
energi fosil, itu nanti titik impasnya di mana kira-kira seperti itu. Inikan ada yang harus berkurang
dan ada yang harus bertambah, jangan sampai sama-sama bertambah nanti energi ini mubazir,
akhirnya dana yang kita keluarkan itu menjadi membuat masyarakat. Saya kira sudah difikirkan,
tapi kami minta penjelasan.
Terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
F-PDIP (H.M. FALAH AMRU, SE.):
Izin Ketua, daftar Ketua.
KETUA RAPAT:
Langsung saja Pak, biar nanti sekalian dijawab.
F-PDIP (H.M. FALAH AMRU, SE.):
Terima kasih Pimpinan.
Yang saya hormati Ketua DEN dan juga Pak Menteri dan jajarannya.
Sederhana aja saya hanya ingin menyampaikan kepada Dewan Energi Nasional, bukan
berarti saya bertanya begini kemudian melihat DEN seperti apa, nggak, tapi kemarin beberapa
waktu yang lalu kan ada Anggota Dewan Energi Nasional yang mundur ya. Beliau menyampaikan
bahwasanya mundurnya Pak Andang ini karean tidak bisa memperbaiki internalnya DEN untuk
banngsa ini. Artinya kekompakan di Dewan Energi Nasional juga kita butuhkan, sehingga
implementasi dan perencanaan kita untuk jangka panjang buat nagsa ini benar-benar terealisir.
Jadi harapan kami hanya itu saja, bahwa kekompakan itu harus senantiasa terjaga, saya tahu di
sini yang hadir adalah semua pakarnya di bidang energi, Pak Sonny Keraf senior. Artinya hal-hal
yang memungkinkan untuk terjadinya perpecahan, bukan perpecahan ya, tidak sinkron itu juga
harus diselesaikan.
Itu saja, terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Wa ‘alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak-Ibu yang terhormat.
Saya nggak tahu ini Pak Falah Amru mungkin kita turut bertanggung jawab, untuk kita
ketahui, saya juga baru tahu ini Pak Fayakhun, bahwa Bapak-bapak yang di hadapan kita ini Pak,
Anggota ini di fit and proper dipilih di Komisi VII tahun 2014 bulan Februari dan baru kali ini
bertemu Pak.
Terima kasih Pak Falah Amru.
Saya pikir Pak Menteri sebelum Bapak respon boleh kita paling tidak saya pun baru tahu
Pak karena baru bergabung juga di Komisi VII begitu, paling tidak supaya saling mengenal.
Mungkin kita beri waktu untuk perkenalan, begini susunannya kan ketuanya ini langsung Bapak
Presiden, wakil ketua tentu Bapak Wakil Presiden, ketua hariannya Menteri ESDM dan secara .....
unsur pemerintah itu Menteri Keuangan, Menteri PPN, Kepala Bappenas, Menteri Perhubungan,
Menteri Perindustrian, Menteri Pertanian, Menteri Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi dan
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan .....para Anggotanya saya kira Pak Ketua, saya kira
Pak Ketua Harian saya kira kita kasih waktu sedikit mungkin perkenalan lah karena ternyata baru
ini ketemu, di formal di sini, walaupun di beberapa cara kita bertemu Pak, bolehh Pak ya supaya
lebih kadang-kadang tak kenal maka tak sayang katanya.
KETUA HARIAN DEN:
Terima kasih Pak Ketua.
Saya minta yang Bapak ingin semua ya termasuk yang mewakili menteri karena yang
mewakili menteri ganti-ganti Pak.
KETUA RAPAT:
Iya Pak, wakil tetap ini nama wakil tetap tapi ganti-ganti kan begitu. Saya kira yang dari ini
aja Pak......
KETUA HARIAN DEN:
Namanya Anggota Unsur Pemangku Kepentingan Pak.
KETUA RAPAT:
Itu saja saya kira.
KETUA HARIAN DEN:
Bukan kepentingan sendiri loh Pak, Anggota Unsur Pemangku Kepentingan.
Silakan dari sebelah kiri saya, tolong perkenalkan diri nanti urut sampai ke sana Pak.
SONNY KERAF:
Terima kasih Pak Ketua Harian.
Pimpinan DPR RI, para Anggota.
Saya Sonny Keraf, Anggota DEN mewakili lingkungan hidup. Saya 5 tahun di sini, itu saja
saya kira ya. Terima kasih Pak, saya pernah ke Sumatera Utara untuk sosialisasi RUED ini,
sayang Bapak tidak ikut tetapi saya lihat Anggota DPR RI dari Sumut dan DPD kompak untuk
menolong itu dan kelihatan Sumut akan lari kencang apalagi kalau di dukung lagi oleh .....
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Bapak datang sosialisasi, saya sosialisasi juga waktu itu Pak, ke daerah-daerah begitu dan
kita kondisikan memang Dewan dan DPD itu Pak. Ini Pak Tumiran ini, saya pun mengejar Bapak
baru 2 kotak Sumut itu Pak, padahal Bapak anak Binjai, sekarang musim rambutan Pak di sana.
Lanjut Pak.
TUMIRAN:
Terima kasih Pak.
Yang terhormat Pimpinan dan Pak Ketua Harian.
Saya Tumiran Pak, Anggota DEN mewakili Akademisi ini kebetulan periode yang kedua
Pak. Saya dulu periode pertama dipilih oleh Bapak-bapak, memang saya lahir di Binjai Pak,
sekampung dengan Pak Ketua, tapi saya hari-hari di Yogya saya dari Gadjahmada.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Takut diminta rambutannya itu Pak, memang lagi musim serius.....
TUMIRAN:
Kemarin baru di Binjai, kebetulan kemarin kita juga rapat di Medan dalam rangka
pengawasan ini lapor Pak Ketua undang PLN Aceh, Sumbar, Sumut, Riau itu untuk meyakinkan
implementasi RUPTL. Ternyata dibuat pending, kemudian ita arahkan juga bagaimana
pengembangan Industri, ekonomi, saya kira Pak Ketua juga harus intervensi untuk
kebijakan-kebijakan supaya infrastruktur listrik didorong tumbuh untuk pengembangan Industri.
Saya kira apalagi sekarang dengna jalan Medan-Binjai sudah dibangun jalan tol, saya kira
Langkat itu bisa menjadi potensi pertumbuhan ekonomi untuk menopang Aceh Pak, jadi bisa
connect juga dengan pelabuhan Belawan. Saya kira udah jalannya infrastruktur ...... pemerintah
sudah sangat mendukung listrik sekarang diakselerasi saya kira pertumbuhan ekonomi bisa
menjadi bumper Pak, untuk kompetisi dengan semenanjung.
Terima kasih Pak.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak.
Tapi rapatnya Bapak nggak kasih tahu saya Pak, saya kira apapun kegiatan di daerah
tolong dilibatkan semua Anggota Dewan lah yang punya Dapil ya begitu Pak, tadi yang seperti
Pak Menteri sampaikan, bahkan nanti jadwal sudah akan masuk ke kita Pak ya.
Boleh lanjut Pak ya.
SAMSIR ABDU:
Terima kasih Pak Ketua Harian DEN.
Yang terhormat Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.
Singkat, saya memperkenalkan diri nama saya Samsir Abdu OPK mewakili konsumen.
Terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ACHDIAT ATMAWINATA:
Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang terhormat Bapak Ketua Pimpinan dan juga Anggota yang terhormat.
Perkenalkan Achdiat Atmawinata, saya Anggota unsur pemangku kepentingan dari Industri
tapi lebih banyak dari ...... saya memperjuangkan kebutuhan daripada Industri, tentunya adalah
energi dan juga untuk bahan bakunya. Saya kira itu.
Terima kasih.
RINALDY:
Terima kasih.
Yang terhormat Pak Ketua.
Saya Rinaldy..... saya dari pemangku kepentingan akademisi dari Universitas Indonesia.
Pada saat saya ketemu ke Sumuut, saya ketemu dengan Bapak kita sosialisasi waktu itu. Saya
rasa demikian.
Terima kasih.
ABADI PURNOMO:
Terima kasih.
Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII.
Saya Abadi Purnomo Anggota unsur pemangku kepentingan mewakili Industri, tapi kalau
dari Pak Achdiat tadi dari sisi demand-nya saya dari sisi supply-nya. Kebetulan saya penggiat dari
bidang panas bumi, sehingga saya memang hampir 35 tahun berkecimpung di panas bumi dan
sebagai Ketua Asosiasi Panas Bumi periode 2011-2017 ini, yang juga Anggota Internasional
Geothermal Asociation.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Informasi sebentar Pak Abadi, ada panas bumi Pak yang sudah ketemu dan sekarang
operasional. Kebetulan di kampung saya di Sarula Pak, itu samai dengan 1000 megawatt medco
energi siap untuk mengembangkan, sekarang udah operasional 110 ya Pak mungkin, 220 sudah
ya, tahun depan 330 tapi itu punnya sampai 1000 megawatt Pak. Kalau itu jadi kata Pak Menteri
yang terbesar di dunia Pak, kalau boleh adalah dari kampung kita Pak Tumiran yang terbesar di
dunia ini. Pak Menteri itu betul-betul, saya kira itu bagian 23% yang harus kita capai.
DWI HARRY:
Yang terhormat Bapak Pimpinan dan Anggota Komisi VII.
Perkenalkan saya Dwi Harry Suryadi, saya Anggota dari unsur pemangku kepentingan dari
konstituen konsumen, dari 8 UPK yang ada Pak hanya 2 saya dan Pak Tumiran yang dari luar
kota Pak, berdomisili maksud saya, berdomisili di luar kota, saya di Surabaya, Pak Tumiran
Yogya.
Demikian Pak, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Lanjut Pak.
PUDJI ANTORO:
Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi VII.
Saya berdiri dulu mungkin ya ada yang tertutup, nama saya Pudji Untoro Pak ini yang new
comer Pak, jadi penggantinya Pak Andang. Saya di mewakili bidang teknologi jadi kemudian
sebelumnya pensiunan Batan dan setelah pensiun di Universitas Surya Pak untuk mengajar.
Saya kira itu Pak, terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Baik, terima kasih Pak.
Saya belum tahu nih Bapak itu PAW berarti Pak ya, PAW namanya karena menyelesaikan
periode ini, tapi seingat saya Pak Pudji belum kita fit and proper Pak. Jadi sudah sah ini Pak
Sonny Keraf ya, kalaupun belum sah Pak kita mau sahkan gitu maksud saya Pak.
Pak Menteri silakan Pak.
KETUA HARIAN DEN:
Terima kasih Pak.
F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):
Saya interupsi Ketua, sebelah kiri. Sedikit sebelum Pak Menteri menjawab.
KETUA RAPAT:
Siap, saya mau umumkan ya semua dari unsur pemangku kepentingan hadir Pak
seluruhnya. Terima kasih apresiasi kami yang tinggi Pak, jadi kami makin yakin memang kita
sungguh-sungguh untuk implementasi RUEN ini.
F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):
Interupsi sedikit saja, jadi mohon menambahkan sedikit saja nanti oleh Pak Menteri
menjawab. Kita mengenal Dewan Riset Nasional, oleh karenanya bagaimana sih dalam periode
yang sekarang ini apakah memang konsolidasi antara berbagai dewan-dewan dan
lembaga-lembaga itu jalan atau tidak karena dewan Riset Nasional juga bagian dari sebuah
Undang-undang dan itu bagian yang sangat penting juga, apakah ini sudah dikonsolidasikan
ketika untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan energi ini yang berbasis kepada riset dan riset
itu menyambung ketinggalan saya tambahkan tadi wilayah lainnya kan juga menyangkut riset-riset
kewilayahan, yang termasuk didalamnya adalah riset-riset potensi-potensi energi untuk
ditambahkan pada, tambahan itu aja Ketua.
Terima kasih Ketua.
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira langsunng Pak Menteri untuk respon.
KETUA HARIAN DEN:
Terima kasih.
Ini Dewan Energi Nasional ini Anggotanya terutama AUPK Pak, terutama ya itu orang yang
sekolahnya tinggi-tinggi Pak. Jadi saya kira beruntung mendapat ketua harian seperti saya yang
kurang suka sekolah pak, tapi jalan. Mengenai ini kalau tidak itu nanti debat terus Pak, nggak
jalan-jalan ini seperti Bapak yanng katakan itu.
Mengenai etanol Pak, ini kembali ke etanol lagi itu selalu debatnya itu mana telur mana
ayam. Saya ini orang yang tidak suka debat yang saya nggak tahu mana telur mana ayam. Jadi
saya kira yang rekan-rekan saya yang di sini juga nggak ada yang tahu gitu mana telur mana
ayam tapi suka debat mana telur mana ayam.
Mengenai etanol yang akan saya bicarakan nanti Pak dengan Gaikindo dan Kementerian
Perhubungan itu kira-kira mereka maunya itu E-nya E berapa, kalau sudah sepakat mungkin E20
karena di RUEN kita itu ada E20 Pak, tapi saya sih sebenarnya sih nggak happy kalau etanol iytu
E20 itu nggak happy, paling kurang itu E-nya 80 Pak, paling kurang itu. Nanti saya akan undang
semua yang mendapat izin untuk penyaluran premium atau gasoline 88 itu untuk diskuksi kira-kira
dan Iswana Migas maunya itu kira-kira kalau penyaluran itu bagaimana gitu. Kalau ini sudah
sepakat nanti saya keluarkan peraturan yang mandatory seperti satu nosel gas untuk setiap
SPBU, nanti kalau perlu dikeluarkan lagi Pak satu nosel bio etanol gitu, tinggal E-nya mau E
berapa ini kesepakatan karena kalau Bapak lihat yang Camry hybrid yang ada di Indonesia
sekarang yang beroperasi yang ada di jalan-jalan raya, dulu saya punya Pak di Kementerian
Perhubungan sekarang yang pakai sekjen kali ya, yang pakai Sekjennya Kementerian
Perhubungan itu bisa E100 Pak. Jadi ini biasanya begini, kita mulai dari pasok BBM-nya dulu itu
yang tersedia Pak, baru nanti Industri otomotifnya ikut. Kalau tumbuh Industri otomotifnya jalan
dulu, dia nggak mau jalan Pak. Ini mohon nanti jangan didebat ini mana duluan dan sebagainya
gitu Pak, seperti nosel gas, nosel gas pasang saja sudah pokoknya setiap SPBU dikasih jadwal
harus pasang satu nosel gas, Bapak tana kalau nanti tidak pasang bagaimana ya kita cabut
izinnya kan selesai, kira-kira begitu, ini terima kasih mengingatkan yang etanol ini.
Mengenai jaringan listrik itu tadi Bu Peggy, Bu Andi Yuliani juga mengemukakan makanya
ini pentinya itu ada RUED. Jadi RUED kalai ini ada nanti masukan untuk yang PLN untuk jalan,
Pak Daryatmo juga tadi ngomong mengenai konektivitas. Sebenarnya gini Pak, ini kalau
implementasi yang dikemukakan Pak Daryatmo ini bukan porsinya DEN Pak, nanti mohon kalau
bisa Pak ...... kalau berkenan itu Rapat Dengar Pendapat dengan PLN dan Dirjen Gatrik, tapi
intinya kira-kira begini Pak, kalau untuk Sumatera ya memang kalau Jamali ini karena
penduduknya paling banyak Pak. Kalau Sumatera itu jaringan 70 Kv sudah selesai, 150 sudah
jaringan satu pulau Pak, 270 itu paling lambat mungkin bulan Desember ini selesai tinggal yang
500 Kv. Kalau itu selesai seluruh Sumatera akhir tahun depan itu jaringannya jadi satu, sehingga
pembangunan pembangkit listriknya itu mau di mana saja, prinsipnya itu anywhere, Sumatera itu
bisa. Kalimantan seperti tadi Pak Daryatmo katakan, Kalimantan ini dalam 5 tahun ke depan Pak
ya, itu 5 tahun saja kita tidak ada rencana untuk pembangunan jaringan yang namanya island
base. Jadi island coverage electricity connection itu nggak ada Pak, jadi kita pasti per cluster.
Memang pasti akan ketinggalan seperti tadi katanya Bu Peggy seperti kabupaten Asmat dan
sebagainya, nah ini makanya dituangkan di RUED kita untuk dapat masukan dan sebagainya.
Kalau Kalimantan dibangun seperti Sumatera jadi island coverage base untuk seluruhnya
seperti Jamali mungkin Pak ya, kalau uangnya ada pasti bisa, kalau uangnya ada karena
tantangannya begini, di banyak daerah di Kalimantan itu kalau mau dibangun seluruh jaringannya
jadi satu pulau ..... seperti Jamali atau Sumatera yang sedang berjalan, ini ongkosnya besar sekali
Pak dan pelanggannya itu nggak banyak. Sama dengan Papua, makanya Papua saya katakan
harus banyak yang istilahnya off grid jadi independent. Kalau misalnya di pegunungan puncak, di
puncak Jaya dan sebagianya.... apa mau ditarik kabel listrik itu dari Sorong, dari coastal area itu
sampai ke pegunungan puncak. Saya kira nggak perlu, dia bikin sendiri di sana Pak dan
sebagainya, menggunakan matahari, menggunakan angin dan sebagainya karena kalau ditarik
dari misalnya bikin PLTG besar Pak ya di teluk Bintuni gitu misalnya, ada ide 2 kali 1000 gitu
PLTG atau 2 kali 2000, kalau narik kabel sampai telanijaya atau ke pegunungan Bintang, waduh
ongkos narik kabelnya itu minta ampun Pak karena di tengah itu nggak ada orangnya, setahu
saya Bu ya, betul ya Bu. Saya dengan Bu Pegggy sudah ke Merauke, sudah ke mana-mana
ini...... jadi kita akan coba itu belum tentu bisa island base dalam jangka waktu pendek Pak, tapi
pemenuhan kaya seperti ada yang kabel tertinggal dan sebagainya kita penuhi. Saya baru WA ke
bBapak-bapak juga ini tahun ini saja ada 1008 desa itu yang dulu belum ada listriknya, sekarang
ada loh Pak, tahun ini saja Pak, saya laporannya sudah ada. Mungkin Bapak-bapak yang baru
belum masukkan ke list WA saya, kaya, Bapak sudha terima saya kira, barusan saya WA Pak. Itu
ada list-nya Pak, 1008 desa tahun ini sudah ada listriknya dan sebagianya. Ini setahun loh Pak,
nggak sampai ini 9 bulan, kita akan coba memang selama ini kalau RUED-nya jadi PLN sebagia
operator, PLN lah terutama Pak ya dan Pertamina saya dan semua distributor miga sini bisa
ngikut Pak RUED-nya itu porsinya bagaimana. Memang yang tidak bisa yang nanti mohon ada
menjembatani dari Bapak-Ibu Anggota Komisi VII di wilayah masing-masing itu tidak boleh
bentrok Pak dengan kebijakan energi nasional. Itu saja, kalau itu nggak bentrok mestinya jalan.
Tahun ini dan tahun depan saya kira sudah mulai jalan, itu pemasangan yang independent
home solar system. Ini sudah mulai jalan Pak, ini ada 400, 500 ribu rumah kebanyakan di wilayah
Indonesia bagian timur yanng dipasang paling kurang ada 4 lampu sama colokan handphone,
kalau TV belum bisa Pak, paling kurang itu sambil nunggu jaringan PLN-nya masuk. Ini daerahnya
sulit sekali Pak, jadi mestinya 2500 desa itu tahun ini selesai berapa, paling kurang selesai 1000
lah, paling kurang. Tahun ini 80 ribu KK Pak, jadi ini kita coba nanti laporannya akan kami up date
dan sebagainya. Lalu sebenarnya diskusi ini di luar DEN karena ini sudah implementasi.
Mengenai bauran saya kira juga tadi sudah saya jelaskan dan yang, penggantinya Pak
Andang juga ada ya Pak ditanyakan itu. Itu saja dari kami Pak.
Terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, Bapak-Ibu yang terhormat.
Saya kira sebagia pertemuan awal gitu ya, ini cukup membuka cakrawala berfikir kita pasti
nanti ke depan Pak akan lebih intensif kita bertemu dan periode dari pada DEN ini akan berakhir
Februari 2019.
F-PG (IVAN DOLY GULTOM):
Interupsi Pimpinan.
KETUA RAPAT:
Iya Pak, tahun depan.
Silakan Pak Ivan.
F-PG (IVAN DOLY GULTOM):
Terima kasih Pimpinan.
Yang terhormat Bapak Pimpinan, Bapak ketua Komisi VII dan juga Rekan-rekan di Komisi
VII.
Yang saya hormati Bapak ketua DEN beserta jajarannya.
Pak Ketua atau Pak Menteri, saya lebih senang memanggil Bapak Menteri merasa lebih
akrab Pak dan Pak Tumioran kita satu dulur Pak, sedulur kita, saya juga lahir di Binjai Pak, kalau
mengenai rambetan Bapak lebih faham dari pada saya barangkali, saya Cuma 2 tahun numpang
lahir saya ke Jakarta Pak.
Baik, Pak Ketua saya ini melihat adannya keterbatasan kilang-kilang minyak kita yang ada
di Indonesia Pak dan kebutuhan untuk minyak BBM kita itukan semakin tahun semakin
bertambah. Alhasil kita mau tidak mau kita harus impor minyak dari negara dan otomatis kita
menggunakan APBN kita untuk itu, walaupun harga minyak semakin bertambah. Tetapi sesuai
dengan Dapil saya di Jakarta saya melihat bahwa semua dana yang dipakai untuk impor itu
sebagian itu sia-sia Pak karena dengan adanya pemakaian BBM terhadap kendaraan-kendaraan
bermotor khususnya dengan kemacetan yang luar biasa itu menurut saya tidak efektif untuk di
impor tanpa membuat suatu kajian seberapa besar sih yang tersia-siakan di dalam kemacetan ini,
terutama untuk kita lihat untuk hari-hari tertentu bahkan jam-jam tertentu sampai sekarang tidak
hari tidak ada jam semuanya macet. Saran saya alangkah baiknya dari Dewan Energi Nasional
membuat satu kajian dan juga mengambil suatu kesimpulan dan juga solusinya agar supaya
pemakaian dana APBN untuk kita impor BBM ini tidak sia-sia, berapa besar sih BBM yang
disia-siakan di dalam kemacetan ini, semuanya ada di situ dan menurut saya rasanya sudah tidak
mungkin lagi diantisipasi hanya oleh Pemprov DKI Pak, ini harus ada kebersamaan duduk
bersama.
Itu yang bisa saya sarankan Pak, terima kasih.
KETUA RAPAT:
Baik, saya kira masukan itu Pak dicatat saja.
Bapak-Ibu teman-teman Anggota Komisi VII mungkin cukup ya kita Pak Menteri dan para
Anggota DEN, baik dari .....kementerian, dari pemangku kepentingan, hadirin sekalian yang kami
hormati, kami muliakan. Kita sampai pada kesimpulan dari pertemuan ini kami tampilkan di sana
untuk sama-sama kita cermati kami baca draft kesimpulan:
1. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan
langkah-langkah konkrit mendorong percematan penyusunan rencana umum energi
daerah.
Setuju ya, setuju Ketua. Ketua sama ketua ini harus setuju lah.
(RAPAT:SETUJU)
2. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan
sosialisasi rencana umum energi nasional untuk lebih intensif di daerah-daerah dengan
melibatkan seluruh stakeholder.
Setuju ya, nanti ada jadwalnya ya Pak Menteri, setuju ya.
(RAPAT:SETUJU)
3. Komisi VII DPR RI mendesak Ketua Harian Dewan Energi Nasional untuk melakukan
inventarisasi dan optimalisasi potensi energi daerah dalam rangka percepatan
pencapaian target bauran energi nasional.
KETUA HARIAN DEN:
Kalau ini peranan saya sebagia menteri Pak bukan sebagai ketua harian DEN.
KETUA RAPAT:
Oke, saya kira di dalam kesimpulan Rapat Kerja-Rapat Kerja pun sudah ada ini ya, oke kita
drop saja ya.
KETUA HARIAN DEN:
Karena di saya peranan sebagai menteri sudah ada Pak.
KETUA RAPAT:
Iya maksud saya tadi supaya yang syahrula itu bapak perhatikan yang 1000 megawatt itu
kapan, itu sebetulnya Pak, nanti sajalah, ini drop saja lah ya.
KETUA HARIAN DEN:
Waduh ini Pak Ketua, padahal saya yang bawa Pak Ketua ke sana itu.
F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):
Interupsi, sebenarnya nomor 3 ini sebaiknya tidak dihapus karena saya justru melihat dari
sini ada RUED-nya Pak, iya kan. RUED provinsi jadi dicarikan rumusan lain memang terhindar
dari posisi Pak Menteri sebagai kementerian, tetapi dalam rangka itukan ada sosialisasi di atas,
tetapi juga ada mengadopsi, mensosialisasi ttapi juga mengadopsi mempertimbangkan Bapak
karena wilayah kita wilayah kepulauan Pak, bukan wilayah daratan. Sehingga ini mneurut saya
masuk tapi terserah rumusan kalimatnya tetapi kami berharap itu karena ini ada di sini juga
RUED-nya dan provinsinya provinsi kita ada 7 provinsi kepulauan yang masuk di dalam. Jadi
tetap karena itu adalah keunggulan-keunggulan lokal yang terasa daapat digunakan atau dapat
dikembangkan untuk memperkuat bauran maupun untuk membuat elektrivitas. Saya berharap
sebenarnya ini masih bisa masuk dengan rumusan yang disempurnakan.
KETUA RAPAT:
Kalau kalimatnya sih kalimat saya sudah sempurna ini bahasa Medan, Cuma tadi sudah
ada di kementerian tapi Pak Menteri bagaimana Pak. Saya kira Pak Dar memandang ini perlu
juga masuk saya kira memang ada disinggung juga di sana soal bauran energi, nggak apa-apa
lah.
KETUA HARIAN DEN:
Nggak apa-apa sih Pak, karena sebenarnya ini kalau Bapak baca dokumen RUEN-nya dan
nanti rencana RUED masing-masing itu ada Pak yang nomor 3 ini sudah ada, iya nggak apa-apa
kalau mau dimasukkan juga nggak apa-apa.
KETUA RAPAT:
Pak Dar ini jarang minta Pak saya kira Beliau sudah ada wangsit, kalau 3 kesimpulan
kurang baik biar jadi 4 begitu barangkali. Setuju ya.
(RAPAT:SETUJU)
4. Komisi VII DPR RI meminta Ketua Harian Dewan Energi Nasional memastikan rencana
umum energi daerah di seluruh daerah sinkron dengan rencana umum energi nasional.
Setuju ini Pak Menteri, baik.
(RAPAT:SETUJU)
Demikian saya kira, kita sudah close di 4 ini jangan nambah jangan kurang sebagai awal.
Seali lagi ini Pak, ini mohon maaf juga kami Komisi VII mohon maaf ya buat Bapak-bapak
Anggota DEN barangkali juga ada kealpaan kami baru mengundang, tapi mestinya saya kira
Bapak-bapak mengambil inisiatif Pak, ini saya kira siapa yang lebih berinisiatiif nanti ke depan
akan lebih berpeluang untuk kemudian dipilih kembali, kalau kita alpa diingatkan, Pak Tumiran
sering mengingatkan kami setidaknya untuk bicara DDEN.
Baik, mungkin kata penutup dari Pak Menteri sebagai Ketua harian dan terima kasih juga
ya Bapak-Ibu dari wakil tetap dari kementterian.
Silakan Pak Menteri.
KETUA HARIAN DEN:
Bapak Ketua dan Bapak-Ibu Anggota yang saya hormati.
Kami atas nama Dewan Energi Nasional menghaturkan banyak terima kasih atas waktunya
dalam pertemuan ini. Kami akan kirimkan bahan tentang ......tentang RUEN dan ada
tahapan-tahapan penyusunan RUEN dan juga jadwal-jadwalnya, termasuk yanng di Papua. Jadi
mungkin hari ini akan dikirim ya setelah rapat ini dan juga kami sangat berharap Pak, ini
Bapak-Ibu dari Komisi VII itu untuk ikut sosialisasi kenapa Pak? Saya jelaskan begini, dari apa
yang disusun Pak ya kalau sampai RUED ini tidak bisa disusun sampai masa bakti Anggota DEN
ini selesai, di luar saya Pak karna saya kan ini menteri eks official terutama rekan-rekan dari UPK,
ini kita mengeluarkan anggaran kira-kira 5 tahun itu 250 milyar untuk adanya Dewan Energi
Nasional dalam 5 tahun Pak karena pemilihan mereka juga dalam 5 tahun. Kalau ini nggak bisa
sampai implementasi sampai jalan, sampai RUED-nya sampai selesai, artinya ini kurang efektif
nanti Pak. Jadi mohon juga dukungan Bapak karena ini tinggal kurang setahun Pak, kalau dihitung
sekarang ini kira-kira prakteknya kurang setahun karena akhir semester kedua tahun 2018 sudah
mulai proses pemilihan Anggota unsur pemangku kepentingan yang baru, gitu Pak.
Terima kasih, lebih kurangnya mohon maaf sekali lagi mohon dukungan Bapak-Ibu.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
KETUA RAPAT:
Terima kasih Pak Menteri sebagai Ketua Harian DEN.
Saya kira Februari bahkan Pak, ini suudah akan berakhir Februari 2019. Makanya tadi Pak
Menteri katakan memang 2018 semester II sudah ada proses, saya kira memang harus ada suatu
akselerasi Pak dari kita dan kami mengapresiasi sebetulnya Bapak-bapak dengan kapasitas yang
luar biasa menurut kami Cuma memang mungkin di waktu-waktu yang lalu kurang kita
optimalisasi lah ke depan mungkin tadi sebagia ketua harian Pak Menteri ada 3 harapan dari kami
sebagai Komisi VII punya harapan yang sama juga karena kita punya tanggung jawab yyang
sama menurut kami untuk bisa menyelesaikan ini dan sekaligus mengimplementasikan.
Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kita bersama itu bisa berjalan, mungkin
melalui Sekjen, ini Pak Sekjen DEN tolong Bapak yang mengambil inisiatif untuk berbagai
kegiatan akselerasi di dalam penyusunan sampai ke daerah-daerah ya. Saya kira itu, dengan
demikian maka dengan ucapan alhamdulillahirobbil'alamin rapat ditutup.
Terima kasih.
Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.39 WIB)
a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT
Dra. Nanik Herry Murti NIP. 19650506199403200