DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas...

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

RISALAH RAPAT KERJA KOMISI VII DPR RI

DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI

Tahun Sidang : 2016-2017

Masa Persidangan : IV (empat)

Rapat ke- :

Jenis Rapat : Rapat Kerja

Hari, Tanggal : Selasa, 4 April 2017

Waktu : 13.20 WIB – 18.12 WIB

Tempat : R. Rapat Komisi VII

Ketua Rapat :

Ir. H. Mulyadi (Wakil Ketua Komisi VII/F-PD)

Sekretaris Rapat :

Dra. Nanik Herry Murti (Kepala Bagian Sekretariat Komisi

VII)

Acara : 1. Perkembangan Pelaksanaan APBN Tahun 2017

2. Pelestarian Lingkungan Hidup dalam kaitan dengan

pemanfaatan sumber daya alam.

3. Laporan permasalahan lingkungan di lokasi

pertambangan , industri dan lain-lain.

4. Konsistensi penegakka hukum terhadap pelanggaran

lingkungan hidup (Perusahaan-perusahaan yang telah

diperiksa dan telah dipenalti)

5. Dan lin-lain

Hadir : .....Anggota

Dengan rincian:

Fraksi PDI-P 6 orang dari 10 Anggota

Fraksi Partai Gerindra 5 orang dari 6 Anggota

Fraksi Partai Golkar 4 orang dari 6 Anggota

Fraksi PAN 5 orang dari 5 Anggota

Fraksi Partai Demokrat 5 orang dari 6 Anggota

Fraksi PKB 1 orang dari 4 Anggota

Fraksi PKS 2 orang dari 3 Anggota

Fraksi PPP 3 orang dari 4 Anggota

Fraksi Partai Hanura ... orang dari 2 Anggota

Fraksi Partai Nasdem 3 orang dari 3 Anggota

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (Ir. H. MULYADI/F-PD):

Kita mulai ya Pak Harry, Pak Farial.

Assalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang kami hormati Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Yang kami hormati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

Indonesia beserta seluruh jajarannya.

Serta hadirin sekalian.

Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah

melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada hari ini

kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas konstitusional kita. Pada

kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih atas perhatian serta kehadiran

Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI serta undangan yang hadir dalam acara

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI. Sesuai undangan yang telah disampaikan dan

berdasarkan jadwal 2017, pada hari ini Komisi VII DPR RI akan melaksanakan

Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka

pelaksanaan fungsi pengawasan. Dengan agenda:

1. Perkembangan pelaksanaan APBN 2017.

2. Pelestarian lingkungan hidup dalam kaitan dengan pemanfaatan sumber

daya alam.

3. Laporan permasalah lingkungan hidup di lokasi pertambangan, industri

dan lain-lain.

4. Konsistensi penegakan hukum terhadap pelanggaran lingkungna hidup,

perusahaan-perusahaan mana saja yang telah diperiksa dan telah

diberikan sanksi atau pinalti.

5. Lain-lain.

Perlu juga kami informasikan pada seluruh Anggota pada kesempatan ini,

waktu itu Pimpinan di undang oleh Pimpinan DPR RI untuk rapat koordinasi dengan

pemerintah. Salah satu agendanya adalah yang terkait dengan retribusi lahan atau

tanah dan reforma agraria, di mana didalamnya ada sekitar 4,1 juta hektar wlayah

hutan yang akan dilepaskan kepada masyarakat. Oleh karena itu bisa juga

disinggung nanti di nomor 5 Bu Menteri terkait dengan rencana pemerintah tersebut

karena kita juga semua Anggota DPR RI di daerah pemilihannya sangat terkait

dengan permasalahan-permasalahan yang disampaikan oleh pemerintah pada saat

rapat koordinasi tersebut.

F-PD (MUHAMMAD NASIR):

Interupsi Pimpinan.

Sekalian mungkin poin 5 tadi datanya dipersiapkan Bu Menteri.

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya mungkin sambil berjalannya rapat bisa diinformasikan, dipersiapkan oleh

stafnya kementerian.

Berdasarkan data dari Sekretariat Komisi VII DPR RI yang telah hadir dan

menandatangani daftar hadir adalah 6 Fraksi, sehingga sesuai dengan Pasal 251

ayat (1) Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib rapat ini telah memenuhi kuorum.

Oleh karena itu dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim izinkan saya

membuka rapat Komisi VII DPR RI.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 13.20 WIB)

Sesuai dengan Pasal 246 ayat (1) Tata Tertib DPR RI menyatakan bahwa

setiap rapat DPR bersifat terbuka kecuali dinyatakan tertutup. Kami mengusulkan

agar Rapat Kerja Komisi VII pada hari ini bersifat terbuka dan terbuka untuk umum.

Apakah dapat disetujui?.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Bapak-ibu yang kami hormati.

Pada tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

memperoleh anggaran sebesar Rp. 6,772 trilyun termasuk anggaran badan restorasi

gambut. Adapun program dan kegiatan Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan pada tahun 2017 diarahkan untuk melaksanakan 4 program prioritas

nasional dan pelaksanaan program percepatan tahun 2017 yang meliputi

pengendalian kebakaran hutan dan lahan, peningkatan akses kelola hutan oleh

masyarakat, termasuk peningkatan kapasitas lembaga dan permodalan, tiga

pemanfaatan potensi wisata dan energi untuk mendukung pembangunan wilayah.

Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam salah satu sektor yang

berkontribusi dalam menimbulkan kerusakan lingkungan adalah sektor

pertambangan. Saat ini data Maret 2017 terdapat sekitar 8.620 perusahaan IUP,

6.058 UV CNC dan 2.562 UV non CNC. 34 perusahan pemegang kontrak karya dan

74 perusahaan TKP2B yang melaksanakan aktivitas pertambangan Indonesia,

belum lagi industri ....food manufactur yang semakin meningkat jumlahnya tentunya

memberikan dampak terhadap kualitas lingkungan hidup sekitar, sehingga upaya

pengawasan terhadap perusahaan pertambangan dan industri tersebut perlu

dilakukan untuk meningkatkan peraturan pelaku usaha di bidang lingkungan hidup.

Pada tahun 2016 berdasarkan capaian kinerja Ditjen Penegakan Hukum

Lingkungan Hidup dan Kehutanan disebutkan terdapat 150 kasus P21 yang telah

diselesaikan dan 145 perusahaan mendapatkan sanksi administrasi, walaupun 150

kasus berkasnya sudah P21 namun dalam proses persidangan kasusnya sebagian

besar dimenangkan oleh perusak lingkungan. Sehingga diperlukan startegi

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak dan memberikan

efek jera bagi perusak lingkungan tersebut.

Terkait hal tersebut maka pada hari ini Komisi VII DPR RI ingin memperoleh

penjelasan terutama yang berkaitan dengan agenda rapat pada hari ini. selanjutnya

demi efektifnya waktu rapat waktu Rapat Kerja kami berikan kesempatan kepada

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan paparannya.

Pada Bu Menteri kami persilakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Bismillahirrahmanirrahim.


Selamat sore salam sejahtera.

Ohm suastiastu.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi VII DPR RI.

Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Kami bersyukur juga kepada Tuhan Yang Maha Esa dan terima kasih atas

undangan Rapat Kerja hari ini dalam rangka fungsi pengawasan Komisi VII DPR RI

kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sesuai dengan undangan

izinkan kami melaporkan bahwa ada materi tertulis yang kami sampaikan dan saya

mohon izin untuk menyampaikan highlight beberapa persoalan seperti tadi yang

telah disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan Rapat Kerja. Berkaitan dengan

perkembangan pelaksanaan APBN tahun 2017, berkaitan dengan pelestarian

lingkungan hidup dan pemanfaatan sumber daya alam, kemudian masalh-masalah

lingkungan terkait perkembangan industri dan sebagainya serta penegakan hukum

dan annti juga tentang reforma agraria ke dalam program-programnya.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.

Untuk bagian pertama terkait dengan perkembangan pelaksanaan APBN

tahun 2017, kami laporkan seperti tadi yang telah disampaikan yang terhormat

Pimpinan bahwa sampai dengan 31 Maret realisasi penyerapan anggaran KLHK

sebesar 9,68% dari pagu Rp. 6,775 trilyun. Sebagai catatan bahwa pada, di halaman

2 pada program yang ke-13 sebetulnya realisasi Direktorat Jenderal Pengendarian

Pencemaran Kerusakan Lingkungan itu 10% lebih, tetapi karena dana Badan

Restorasi gambut melekat di situ dan masih dalam tahap persiapan, maka kemudian

realisasinya kelihatan menjadi drop sampai di bawah 1%.


Izinkan saya melaporkan masing-masing program sebagaimana dapat dilihat

pada halaman 3 dan seterusnya yaitu pertama program pengelolaan hutan produksi

lestari dan usaha kehutanan, dengan pagu Rp. 89 milyar dan realisasi 7,31% pada

halaman 3 dan halaman 4 yang kita bisa lihat secara rinci di sana, isinya berkaitan

dengan kelembagaan kawasan produksi hutan produksi, kesatuan pengelolaan

hutan produksi yang kita persiapkan. Kemudian dalam program ini juga terkait

dengan bio energi, penyiapan, kemudian pembinaan produksi kayu dan pembinaan-

pembinaan secara keseluruhan yang secara rinci tertera pada halaman 3 dan 4.

Selanjutnya berkaitan dengan program pengendalian DAS, daerah aliran

sungai dan hutan lindung dengan pagu Rp. 1,062 trilyun dengan realisasi 7,85%.

Sebagai gambaran catatan realisasinya dapat kita lihat pada halaman 5-7, yang

isinya juga penguatan kelembagaan kesatuan pengelolaan hutan lindung. Jadi

kelembagaan untuk perlindungan hutan, kemudian langkah-langkah dan pekerjaan

rehabilitasi hutan, kemudian pekerjaan-pekerjaan konservasi tanah dan air,

pengadaan bibit 51 juta batang, juga pembinaan eko wisata dan jasa lingkungan dari

kawasan hutan lindung.


Selanjutnya pada program konservasi sumber daya alam dan ekosistem

dengan pagu Rp. 1,811 trilyun realisasi 12,52%. Secara rinci dapat kita lihat di

halaman 8-16 yang intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang terkait dengan

perlindungan kawasan konservasi, kemudian bagaimana taman nasional atau

kawasan konservasi sebagai pusat ekonomi atau menjadi resorces untuk kegiatan

masyarakat dan pertumbuhan daerah. Kemudian kegiatan yang berkaitan

keanekaragaman hayati dan satwa yang dilindungi termasuk penangkarannya, juga

tentang mangrove, juga berkaitan dengan jasa lingkungan dan terutama mikrohydro

dan panas bumi, serta pariwisata. Jadi dan demikian pula terkait dengan pembinaan

desa penyangga di sekitar kawasan-kawasan tersebut.


Selanjutnya program planologi dan tata lingkungan dengan pagu anggaran

Rp. 333,6 milyar dan realisasi 14,12% yang secara rinci catatan target dan realisasi

bisa kita lihat pada halaman 17-20, yang isinya berkaitan dengan penyiapan lahan

untuk pangan dan juga penyiapan areal untuk reforma agraria, tadi seperti yang

disampaikan oleh yang terhormat Pimpinan. Kemudian terkait dengan penyiapan

transmigrasi, lalu evaluasi dan pelayanan perizinan, kemudian pengarahan dan

penataan KLHS, jadi kajian lingkungan hidup strategis, kemudian penetaan hutan

setelah penyelesaian tata batas dan penyelesaian tata batas hutan sebanyak 86,59

juta hektar yang hingga saat ini sudah 86% dan kegiatan-kegiatan perpetaan serta

penguatan kelembagaan untuk perencanaan tapak bagi kawasan hutan.


Selanjutnya program penyuluhan dan pengembangan SDM dengan pagu Rp.

307,8 milyar dengan realisasi 16,48% yang secara rinci catatan kegiatan target dan

realisasinya pada halaman 20-24. Isinya terutama berkaitan dengan bagaimana kita

meningkatkan budaya lingkungan ke ruang-ruang pendidikan, ke kampus, juga

upaya peningkatan sumber daya manusia lingkup LHK baik aparat maupun dari

masyarakat, penyiapan tenaga-tenaga teknis muda, penyiapan pendamping bagi

pembinaan desa hutan dan hutan sosial juga perkaderan di tengah-tengah

masyarakat, seperti kader konservasi, lingkungan dan sebagainya.

Selanjutnya program perhutanan sosial dan kemitraan lingkungan dengan

pagu Rp. 165,2 milyar dengan realisasi 9,95% yang catatannya dapat kita lihat pada

halaman 22-23, yang isinya adalah pembinaan pada komunitas untuk komunitas

kawasan hutan agar produktif dia diberikan akses. Jadi seperti tadi yang terhormat

Pimpinan katakan ada reforma agraria, ada perhutanan sosial. Jadi bedanya yang

satu dapet type link, dapat h, kalau hutan sosial hanya dapat akses. Jadi di dalam

program ini juga ada upaya pembinaan persutraan kemudian juga bagaimana juga

upaya kita menggali temuan inovasi masyarakat dalam hal ini Kalpataru, juga

pengelolaan hutan oleh masyarakat yang diproyeksikan seluas 330 ribu hektar dan

baru selesai 193 ribu dalam catatan kami sudah bumbuh 591 ribu hektar lagi

sebetulnya. Kemudian juga pembinana kelompok masyarakat dengan pemberian

sarana ekonomi produktif. Jadi tahun ini memang diharapkan ada percepatan lagi,

kalau lihat progresnya saya lihat usulan-usulan untuk perhutanan sosial itu

masuknya memang cukup deras dan ini sedang kita selesaikan.

Selanjutnya program penegakan hukum lingkungna hidup dan kehutanan

dengan pagu anggaran Rp. 235,7 milyar dengna realisasi 13,67%. Catatan detil

target dan realisasi terlihat pada halaman 24-26 yang isinya berkenaan dengan

pengamanan hutan, di situ ada datanya, kemudian operasi pencegahan, lalu

penanganan pengaduan masyarakat, kemudian pengawasan perizinan, pemberian

sansi, termasuk sanksi administrasi juga pidana dan perdata, kemudian penguatan

sarana dan pra sarana polisi hutan maupun satuan polisi reaksi cepat serta

pembinaan pejabat pengawas lingkungan hidup dan PPNS, jadi penyidik pegawai

negeri sipil.


Izinkan selanjutnya kami melaporkan program pengendalian perubahan iklim

dengan pagu Rp. 393 milyar dengan realisasi 6,2% catatannya pada halaman 27-28

dan ini berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Izinkan kami melaporkan

bahwa untuk kebakaran hutan dan lahan per tanggal 14 Maret, kami laporkan bahwa

terdeteksi sebanyak 188 hotspot dibandingkan dengan 2016 pada waktu yang sama

506 hotspot dibandingkan dengan 2015-nya pada rentang waktu yang sama itu

1.624 hotspot. Jadi sampai dengan sekarang juga masih musim hujan juga

kelihatannya masih kecil dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, akantetapi

kita terus melakukan langkah-langkah antisipasi.

Kami laporkan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan yang dilakukan

merupakan penyiapan langkah-langkah organisasi dan penataan daerah, operasi

manggala aghni terutama untuk Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel,

Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kalsel, Sulsel, Sultra, Sulut dan peningkatan personil

pembinaan dan sebagainya. Kami telah menempatkan satu helikopter dan

Pekanbaru Riau sebagai sarana patroli pencegahan yang digunakan oleh Satgas

dan juga kita mempersiapkan patroli terpadu yang mencakup 450 desa yaitu Sumut

30 desa, Riau 136 desa dan seterusnya, jadi yang paling banyak memang di Riau

yang sedang terus kita tangani. Langkah-langkah kampanye pencegahan juga terus

dilakukan, kami laporkan bahwa Riau telah menetapkan status siaga darurat pada

tanggal 24 Januari dan Sumater Selatan juga telah menetapkan status siaga darurat

pada tanggal 31 Januari dan Gubernur Jambi juga telah menginstruksikan kepada

bupati, walikota se-provinsi Jambi untuk kewaspadaan kebakaran hutan, Kalimantan

Barat telah memberikan warning kewaspadaan bupati walikota, demikian pula

Kalimantan Selatan.

Bapak Pimpinan.

Langkah-langkah dan upaya pemadaman udara ternyata juga ada karena

secara sporadiks terjadi juga kebakaran hutan, jadi masih ada walaupun di musim

hujan. Jadi sampai dengan minggu ketiga Maret sudah ditumpahkan 45 ribu liter

water bombing dan terjadi kebakaran secara sporadik masih kecil-kecil dan kita

berupaya untuk terus kita kendalikan.

Kemudian dalam program perubahan iklim ini juga ada desa-desa kelurahan

rentan perubahan iklim yang dibina dan juga ada desa-desa untuk contoh

pemantauan penurunan emisi gas rumah kaca. Jadi ini semua bisa dilihat pada

halaman 28.


Selanjutnya terkait dengan program pengelolaan sampah, limbah dan B3

dengan pagu Rp. 129,86 milyar dan realisasi 10,58%. Kegiatan ini dikaitkan dengan

zero mercuri, jadi sudah ada rapat terbatas kabinet tentang penanganan mercuri dan

sudah diwaspadai peredaran dan perdgangan mercuri ini. kami juga sudah meminta

kepada para kepala daerah untuk mewaspadai mercuri ini dan menghentikan izin-

izin yang menggunakan mercuri dan dari kehutanan sendiri yang izin pelepasan

untuk tambang itu kita minta betul supaya jangan menambangnya jangan pakai

mercuri. Jadi upaya-upaya ke situ ada dan kelihatannya kita juga nanti kami mohon

arahan dan mohon dukungan untuk kita mungkin harus melihat kembali ratifikasi

untuk Minamata, Konvensi Minamata akan bahaya mercuri an nanti kami mohon izin

untuk konsultasi kepada yang terhormat Pimpinan Komisi VII untuk kita mulai

melihat kembali persoalan Konvensi Minamata ini.

Kemudian selain itu juga dalam program ini terkait dengan bank sampah

kelihatannya memang untuk melihat atau mengajak masyarakat sadar sampah untuk

melakukan yang sederhana reduce, reuse dan recycle melalui bank sampah

kelihatannya cukup efektif karena dalam satu tahun kalau tahun 2005 akhir itu

jumlah abnk sampah sekitar 2.800-an, sekarang sudah 4.200-4.300 bank sampah.

Kemudian juga kita konsentrasikan penanganan sampah di destinasi wisata, seperti

yang tahun ini yang kami dorong di Danau Toba dan kita sedang melihat yang di

pulau Komodo Labuan Bajo. Juga pemantauan sampah melalui sistem penilaian

Adipura dan pelayanan perizinan limbah.


Tentu ada juga usaha-usaha mengurangi angkutan sampah, kemudian pusat

daur ulang dan sebagainya.

Selanjutanya program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan,

secara rinci pagunya dulu sebesar Rp. 476,186 milyar dan realisasinya 0,93%.

Sebagaimana tadi kami laporkan bahwa kalau tanpa BRG, tanpa ada dana BRG

masuk di situ realisasinya sebetulnya sudah di atas 10%. Di halaman 33-37

kegiatannya secara umum adalah instalasi pengelolaan air limbah baik untuk

komunal maupun untuk penduduk, kemudian pemantauan kualitas air sungai,

kemudian pemulihan kawasan, kemudian evaluasi mutu industri melalui baku mutu,

kemudian pemulihan lahan-lahan pertambangan, terutama pertambangan emas

tanpa izin, ini di halaman 34-37.


Selanjutnya pada bagian kedua, kita bisa, kami ingin mohon izin untuk

melaporkan hal-hal berkaitan dengan pelestarian lingkungan hidup dan kaitannya

dengan pemanfaatan sumber daya alam. Di Indonesia kawasan konserrvasi bisa

dilihat sebagaimana tertera pada halaman 39, kalau lihat petanya yang kawasan

konservasi itu yang warnanya violet yang warna ungu, kemudian tercatat sebanyak

220 agar alam sebanyak 77 suaka margasatwa. Kita punya 51 taman nasional dan

seterusnya, dan sebagainya yang dan taman-taman nasional yang baru seperti

jamrud di Riau juga gunung Maros di Babel dan Gandang Dewata di Sulawesi Barat.

Ada nilai strategis dalam kawasan konservasi itu yaitu karena kita punjya

komitmen untuk mencegah kepunahan flora dan fauna, jadi komitmen

keanekaragaman hayati, Konvensi Nagoya. Kemudian dia juga bisa menjadi seperti

tadi kami laporkan menjadi resources untuk pusat pertumbuhan daerah dan ini bisa

kelihatan di halaman 41 dan seterusnya. Jadi ada kawasan-kawasan yang masuk

dalam kawasan konservasi, yang masuk dalam daerah wisata prioritas yaitu

kepulauan seribu di halaman 42, Bapak-Ibu yang terhormat. Taman nasional Bromo

Tengger Semeru, Komodo, Wakatobi.

Demikian pula kawasan konservasi ini merupakan tempat potensi panas

bumi, jadi kalau kita lihat datanya di halaman 43 itu di, di situ ada sebarannya 23 titik

di Sumatera, kemudian 11 titik di Pulau Jawa dan seterusnya. Jadi di sini kami

sudah pernahv di undang rapat di Pimpinan DPR RI tentang komitmen kita,

komitmen Kehutanan untuk energi geothermal dari kawasan hutan pada dasarnya

regulasinya memungkinkan dan tidak akan sulit, jadi itu sudah bisa kelihatan.

Demikian pula kawasan konservasi ini merupakan tempat di halaman 45

untuk tumbuhan dan satwa liar dengan nilai yang cukup besar. Kemudian selama ini

beberapa sanctuary atau pusat suaka juga kita kembangkan seperti di taman

nasional Bogani Naniwartabone di Sulawesi Tengah, kemudian di Sumatera Utara,

suaka margasatwa Barumun untuk harimau, kemudian di Sulawesi Utara Maleo, di

Sulawesi Selatan Anoa, Banti Murung, kemudian Baluran Jawa Timur, juga untuk

penyu, enggang dan rangkong di Kalimantan Barat serta kakatua paruh bengkok di

taman nasional Agepajawe dan rusa Timor untuk NTB dan elang untuk halimun

salak.


Tadi seperti disampaikan beberapa persoalan lingkungan yang paling

menonjol terkait industri dan kota-kota besar adalah terkait dengan pencemaran

udara yang mengakibatkan hujan asam. Sebetulnya kita lihat di halaman 47 dan

seterusnya hujan asam ini mengakibatkan percepatan korosi, beberapa material,

juga konstruksi sebetulnya. Kalau ada konstruksi ambruk itu sangat besar

kemungkinan karena terjadi karat akibat hujan asam. Jadi kalau kita gambarkan kora

Jakarta misalnya atau Tangerang dengan hujan, dengan Ph atau nilai derajat

keasaman 5,6-4,31 Ph-nya nilai kenetralan air karena kalau air netral itu Ph-nya

7kalau ke atas makin basah, kalau ke bawah berarti makin asam. Dalam catatan

kami di Tangerang Serpong itu 4,31-5,6 ph-nya dan di Bandung itu 4,46-5,46,

sebagai perbandingan sebetulnya aklau jeruk nipis kita isep itu kira-kira Ph-nya 3,5.

Jadi kalau dari 3,5 ke 7 nah yang di Tangerang Serpong ini kira-kira 4,3 jadi rada-

rada asem gitu. Kemudian di sini juga dilakukan beberapa penilaian tekait energi.

Selanjutnya terkait pencemaran saya mohon izin ini datanya masih terbatas

yang dilaporkan tertulis, nanti kami akan lengkapi lagi terkait tadi permintaan yang

terhormat Pimpinan untuk hal-hal menyangkut lingkungan yang terkait dengan

pencemaran dalam industri dan pemukiman. Di sini memang banyak laporan-

laporan dugaan kasus pencemaran limbah cair, kemudian air limbah ke laut,

kemudian pencemaran perusahaan, kemudian yang banjir di area Chevron dan

sebagainya termasuk yang di Indramayu pelabuhan batubara dan sebagainya itu

kita sudah coba tangani, paling tidak ketika ada pengaduan sudah diturunkan.

Kemudian terkait dengan terumbu karang yang kabupaten Raja Ampat yang

kena oleh kapal Croise, kami laporkan bahwa pada saat kejadian hari Sabtu, dirjen,

2 dirjen sebetulnya turun di sini, langsung melakukan rapat dengan para ahli dan

keesokan harinya turun ke lapangan melakukan penelitian. Jadi dari penelitian

pertama mula-mula diperkirakan 1.600 meter persegi terus ketika nyelem lagi masuk

menjadi 13 ribu dan terakhir dengna dikoordinasikan dengan Kemenko Maritim

perkiraan kerusakan terumbu karang menjadi 18 ribu meter persegi.


Selanjutnya berkenaan dengan reforma agraria, ini penjelasannya di halaman

55-88 tapi saya ingin menyampaikan beberapa highlight saja. Kita lihat di halaman

57, reforma agraria ini ada di dalam RPJMN pemerintah untuk 2015-2019 di dalam

RPJMN itu dikatakan bahwa reforma agraria itu kegiatannya berupa legalitas dan

pemberian akses lahan. Jadi aktivitasnya ada di Kementerian ATR karena

pemberian sertifikasi dan ada yang untuk redistribusi lahan, jadi land reform. Jadi

redistribusi lahan yang dari kawasan hutan sudah diidentifikasi di halaman 57 yaitu

di provinsi-provinsi sebagai berikut.

Dalam catatan ini tidak ada provinsi-provinsi yang di pulau Jawa, juga Bali

karena menurut Undang-undang 41 kalau forest cover-nya kurang dari 30%, maka

lahannya tidak boleh dilepas. Sedangkan prinsip reforma agraria atau redistribusi

dari kawasan hutan itu prinsipnya dia dilepas dari hutan, lalu diberikan kepada

komunitas dengan hak titleng, jadi dikasih ada sertifikat di situ. Memang desain

pelaksanaannya sedang di rancang oleh di kantor Menko Perekonomian karena

diharapkan sebetulnya selain didistribusikan, juga ekonomi produktifnjya itu di

desain, jadi dia akan berkelompok. Ini provinsi-provinsinya yang paling banyak dari

Kalimantan Tengah, kemudian Papua, Roau, Sumatra Utara, kemudian Kalimantan

Timur. Kalau kita lihat sebetulnya redistribusi land reform ini akan berkaitan dengan

kekurangan lahan, penduduknya banyak. Maka sebetulnya Jawa, seluruh Jawa,

kemudian Sulawesi Selatan, Sumatera Utara itu sebetulnya provinsi yang

membutuhkan, oleh karena itu ini kombinasi antara ATR dan Kehutanan, itu dia akan

berjalan, itu yang pertama.

Yang kedua, di kementerian kita juga ada program yang namanya hutan

sosial, hutannya boleh dipakai, yang tidak boleh adalah dilepas dan menjadi ada hak

di atasnya. Oleh karena itu di beberapa tempat terutama nanti di Pulau Jawa, Bali,

NTB, Lampung itu bisa dikombinasi kalau ada land reform atau redistribusi dari ek

GU atau tanah-tanah terlantar dari ATR, maka dengan kehutanannya bisa hutan

sosial. Jadi dapet akses masuk tapi hanya boleh memanfaatkan, tapi dia legal

berada di situ. Jadi konsepnya seperti itu.

Nah kalau lihat di halaman 58 maka sebetulnya yang tersedia lahannya dari

kawasan hutan itu di halaman 58 itu ada untuk pencadangannya 4,85 juta hektar,

baik dari pelepasan kawasan untuk perkebunan yang dalam aturannya sebetulnya

sudah ditegaskan 20%, juga dari hutan produksi yang dapat dikonversi yang sudah

tidak produktif dan juga ada pemukiman transmigrasi, cetak sawah, ada pemukiman

lama yang ada di dalam hutan, juga ada sawah tambak dan pertanian lahan kering.


Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Bagaimana skema dan pentahapannya itu bisa dilihat pada halaman-halaman

berikutnya dan izinkan saya melaporkan yang hutan sosial. Dia berbeda dengan

reforma agraria karena tadi seperti saya sampaikan kita lihat di halaman 66. Untuk

reforma agraria dapat diberikan alas title hak dari BPN, kalau untuk hutan sosial

dapat diberikan hak pengelola atau pemanfaatan. Jadi di situ bedanya dan kita lihat

sekarang yang hutan sosial berbeda arealnya dengan yang tanah reforma agraria

yaitu pada halaman 70. Jadi di halaman 70 itu areak hutan sosial yang bisa menjadi

program untuk kepentingan masyarakat ini bisa dilihat dengan pencadangannya

kira-kira 13,4 juta walaupun di RPJMN-nya disbeut 12,7 juta hektar. Jadi bisa kita

lihat provinsinya yang gede-gede ini Sumatera Utara, Riau, Sumbar, Jambi, Sumsel,

Kalbar, Kalteng, Kalsel, Kaltim, NTB, NTT dan Papua, ini yang gede-gede yang di

atas 400 ribuan hektar. Jadi itu gambarannya usaha-usaha percepatannya sedang

kita lakukan dan faslitasinya juga sudah terus kita lakukan dan kita lihat di halaman

83.

Bapak-Ibu yang terhormat.

Di halaman 83 ini bahwa target RPJMN untuk hutan sosial adalah 12,7 juta

hektar, kemudian peta area indikatifnya 13,4 juta dan realisasinya, Bapak-Ibu yang

kami hormati. Agenda pemberdayaan masyarakat desa hutan itu sebetulnya sudah

ada sejak tahun 2007, tetapi konsepnya masih sanya konsep pemberdayaan

masyarakat. Jadi dia diberi akses, sesudah itu nggak terlalu intens. Kalau sekarang

yang disebut hutan sosial itu kita intensifkan produktif dan utuh gitu, jadi kita ikuti

betul. Jadi pada saat ini sudah realisasinya sudah 845 ribuan hektar, tetapi yang

periode 2007-2014 nya memang sudah ada 351 ribu, ini nanti kita revitalisasi,

kelompoknya, pembinaannya dan sebagainya. Nah realisasi selama 2015, 2016,

2017 itu kelihatan di halaman 83 ini.

Bapak-Ibu yang kami hormati.

Izinkan saya melaporkan untuk hutan sosial ini sangat cukup deras termasuk

didalamnya hutan adat. Itu sampai dengan Maret ini dalam catatan kami usulan

untuk 591 ribu, sedangkan yang untuk hutan adat kami laporkan bahwa yang telah

dikeluarkan sebagaimana terlihat pada halaman 84 dan 85, dan itu sudah

diselesaikan masing-masing masih berkelompok melalui verifikasi, penetapan Perda

dan sebagainya Bulukumba, Morowali, Sigi, Kerinci, di Jambi, kemudian Merangin,

Lebak dan Sekandau Kalbar, juga yang di Sumatera Utara kita keluarin dari arealnya

Toba .....Inti Indo Rayon dan dipersiapkan untuk hutan adat. Kemudian sementara

itu sedang dipersiapkan juga masih untuk Sumatera Utara, Aceh, Sumbar, di tanah

datar, Kalbar, kemudian NTT, Kalimantan Selatan, Papua Barat, Sulawesi, Kaltara,

Bali dan Maluku Tenggara.

Bapak-Ibu, Pimpinan yang kami hormati.

Itu terkait dengan reforma agraria dan hutan sosial. Selanjutnya untuk

eksekusi penegakan hukum pidana dan perdata serta pendampingan proses hukum.

Izinkan kami melaporkan bahwa sampai saat ini usaha untuk pengambilalihan aset

putusan pidana DL Sitorus seluas 47 ribu hektar sedang dilakukan pendampingan

peradilan dan pengelolaan barang bukti juga yang terus diupayakan, pelaksanaan

eksekusi, seperti terlihat pada halaman 90 Kalista alam, kemudian Indo ....Indo

Kuasa, Simpang Kesak, kemudian juga MPL dan bumi mekar hijau. Jadi

penanganan, pengaduan pengawasan dan operasi pengamanan dari laporan yang

banyak kami meneruskan kepada direktorat jenderal lalu terjadi interaksi di dalam

proses pengaduan itu dan hal-hal yang harus ditindaklanjuti dengan proses hukum

dilakukan tindak lanjut berikutnya.

Bapak Pimpinan dan Bapak-Ibu Anggota yang kami hormati.

Demikian beberapa highlight yang ingin kami laporkan dan mohon berbagai

catatan dan pertimbangan-pertimbangan untuk penyempurnaan agenda kerja lebih

lanjut.

Terima kasih.

Wassalammu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ohm shanti-santi ohm.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Bu Menteri.

Mungkin sedikit Bu, sebelum kita lanjutkan ke fase pendalaman, ada

beberapa hal yang mungkin perlu agak sedikit diberikan gambaran termasuk ini

program yang dicanangkan di daerah pemilihan kita masing-maisng Ibu.

Kelihatannya sampai saat ini kita belum dengar, apa masih dipersiapkan atau

bagaimana, sampai saat ini belum ada koordinasi sama sekali terkait dengan

program yang berbasis untuk kepentingan rakyat. Saya ggak tahu kalau ada yang di,

kalau saya sendiri saya belum dengar sebagai Pimpinan.

Kemudian nanti kalau di sini nggak memungkinkan data yang terkait dengan

Tora ini Bu, reformasi agraria ini dan retribusi aset atau tanah, kan ini per provinsi

sudah ada, tapi mohon kiranya itu di breakdown secara detil dan mohon kiranhya

juga bersifat partisipatif Bu, jangan data sepihak oleh masyarakat, nanti kita juga

memberikan masukan, kan bisa kita verifikasi di lapangan gitu, mana yang lebih

akurat karena ini menyangkut 4,1 juta hektar ini, mungkin kalau masukan, saya yakin

kalau kementerian mungkin melakukan itu pasti masukan dari pemerintah daerah.

Pemerintah daerah juga tidak luput juga Bu dari kepentingan-kepentingan, jadi

mohon kiranya ini 4,1 juta hektar ini.

Silakan Pak.


Interupsi Pimpinan.

Mungkin itu yang tadi saya minta dirjen yang bersangkutan menyiapkan data

yang tersebut supaya kita tahu di mana saja lokasi-lokasi tersebut, berapa

penyerapan anggaran yang akan dilakukan di sana. Nah itu perlu, jadi secara detil

kita minta, mungkin itu Pimpinan, supaya dipersiapkan.


KETUA RAPAT:

Silakan Pak Yuda tambahin.

WAKIL KETUA RAPAT (Ir. H. SATYA WIDYA YUDHA, ME, M.Sc./F-PG):

Jadi gini, masalah reformasi tadi, reformasi agraria tadi kan melibatkan tidak

hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga BPN. Saya yakin

nanti dari teman-teman Komisi yang membidangi untuk BPN itu Komisi V ya, Komisi

II, mereka pasti akan menanyakan yang sama, supaya ada sinkronisasi saja Bu

karena jangan sampai nanti yang dimaksud dengan Pak Mul tadi, sifatnya partisipasi

aktif bertabrakan sesama komisi gitu. Jadi lebih bagus kalau itu transparan, jadi nanti

kerjasama antara BPN dengan KLHK diinformasikan utuh ke kita, supaya kita

mengetahui persis pemetaannya, lantas di mana letak di mana kita bisa melakukan

partisipasi aktif itu.

Terima kasih.


Sedikit Pimpinan, mungkin mempertegas saja karena lokasi yang akan dibagi

inikan kita ingin tahu juga, apakah lokasi yang sudah siap untuk dikelola masyarakat

atau yang akan mau dikelola Bu Menteri, itu yang perlu kita tahu juga gitu. jadi lokasi

ini lokasi yang hutan, memang hutan atau yang memang lokasi yang sudah

perusahaan-perusahaan yang bermasalah yang mungkin lahannya sudah ditarik

oleh pemerintah diserahkan, mungkin ada sebagian itu, nah itu yang perlu kita

fahami, di mana-mana saja lokasi ini dan berapa luas di setiap lokasi, nah ini yang

perlu kita tahu Bu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Nasir.

Jadi sebagai contoh di Sumatera Barat ada 122.501 hektar ya, kalau saya

lihat yang Tora ini. tentu yang untuk pelepasan .... untuk pertanian, perkebunan,

permukiman, Fasos, Fasum dan juga pariwisata. Salah satunya di sini sebagai

contoh adalah eko wisata Bu Menteri, jadi saya pernah mengatakan Padang

Pariaman itu diperlukan pelepasan hutan itu untuk kepentingan eko wisata di daerah

Padang Pariaman, apakah itu juga sudah masuk. Kalau untuk wilayah tambang

seperti apa, jadi di inventaris bukan hanya berdasarkan provinsi juga tapi

berdasarkan fungsi atau kegiatan karena di sini ada untuk wilayah tambang,

pertanian, perhubungan, permukiman, Fasol, fasum dan lain-lain. Kita bisa lihat kita

cek di daerah kita ada yang tertinggal nggak, kita uji apakah yang masuk daftar ini

lebih prioritas dibandingkan misalnya ada kita temukan data lain karena kami yakin

Bu, dalam prakteknya jangankan kementerian dari pusat Pak, provinsi saja kadang-

kadang lebih tahu kita karena kita sehari-hari itu kalau di dapil 9 hari minimal itu pasti

muter-muter masuk ke kampung-kampung dan lain sebagainya. Ada juga untuk

kepentingan infrastruktur jalan, sebetulnya hutannya udah nggak ada tapi dia

dianggap masih hutan. Waktu itu kita mau bikin jalan nggak bisa karena dianggap

masih belum dilepaskan sebagai wilayah hutan, padahal nggak hutan di sana. Ini

juga apakah sudah dimasukkan, inilah kalau fungsi pengawasan kita di masing-

masing Dapil kita lakukan ini Bu, masalah ini ada koordinasi dengan berbagai komisi

dan kementerian ini kita ikut saja, yang paling penting kita adalah pengawasan kita

bisa kita lakukan dalam program ini.

Terus yang berikutnya juga perusak lingkungan ini kelihatannya perlu

diumumkan Bu karena saya lihat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sering kalah di pengadilan, perlu diumumkan karena biasanya itu lebih menakutkan

karena bisa-bisa produknya di. Ini yang juga strateginya ini yang sebetulnya kami

lakukan karena berdasarkan fakta dan yang terjadi itukan kelihatannya Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan sering kalah di pengadilan. Tentu harus ada

strategi baru supaya proses pencemaran atau perusakan lingkungan ini nggak

berjalan terus.

Saya rasa beberapa catatan nanti teman-teman akan melakukan pendalaman

terutama dari catatan Pimpinan yang akan melakukan pendalaman apa bolehb itu

interaktif juga silakan atau boleh juga tidak interaktif kepada Ibu Andi Paris yang

pertama dan bersiap-siap Pak Muhammad Nasir.

F-PAN (Ir. H. TJATUR SAPTO EDY, MT.):

Pak Ketua, saya mau interupsi sebentar.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Tjatur, sebelum pertanyaan interupsi.


Saya tadi Pak Ketua menyampaikan soal penegakan hukum, saya nggak lihat

Pak Dirjen Penegakan Hukum di mana ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bisa dilanjut Pak Tjatur.

Silakan Bu Andi.

F-PAN (Dr. Ir. Hj. ANDI YULIANI PARIS, M.Sc):


Yang saya hormati Bu Menteri, Bu Dirjen dan staf Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan.

Bu saya interaktif, saya mohon izin agak detil ya. Saya halaman 3 Bu, tentang

pemanfaatan hutan produksi untuk bio energi. Ini di sini tanamannya ada dari mulai

ekualitus sampai kemiri, ini bagaimana sih proses di sini kan disebutkan 20 ribu

hektar, ada berapa pertanyaan untuk nomor 3 ini. Pertama di mana sudah di uji coba

ini, lokasinya di mana, kemudian di sinikan masih ada 18 ribu itu rencananya mau

dilakukan di mana itu pertanyaan kedua untuk nomor 3.

Terus pertanyaan ketiga untuk nomor 3 ini, saya ingin tahu Bu apakah

memang untuk menghasilkan bio energi itu harus komposisi semua tanaman atau

tanaman-tanaman tertentu. Kemudian saya juga ingin tahu misalnya untuk Lamtoro,

uji coba hanya Lamtoro saja, di mana, jadi kita ingin tahu, kita juga ingin belajar. Ini

bisa dijawab dulu nggak Bu.


Yang uji di NTB dan di Madura.


Terus inikan masih.


Tanamannya nggak harus semua, jadi tergantung aja. Yang di Litbang Jawa

Timur itu Nyamplung yang dicoba, kemudian di Bali juga kantor PPE kita sudah

pakai juga bio energi. Yang Madura itu tanamannya Kaliandra, jadi berbeda-beda

dan tidak harus bersama-sama.


Iya Bu, karena begini Bu karena Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ini harus bisa membuat laporan dengan jenis tanaman berbeda itu, dia

menghasilkan berapa mega watt tentu kan ada perbandingan-perbandingannya,

mana yang lebih strong middle atau lower. Saya ingin punya laporan ini, kemudian

per jenis tanaman ini tadi Ibu tadi katakan di Madura, Bali itu berapa hektar di

masing-masing yang sudah dilakukan.

Pertanyaan selanjutnya Bu, adakah rencana untuk karena tadi Pak Ketua,

Pak Pimpinan Rapat mengatakan bagaimana program di Dapil-dapil, apakah akan

ada uji di Dapil-dapil Anggota Komisi VII terkait dengan bio energi karena kita di

Komisi VII selalu berbicara tentang bio energi dengan Kementerian ESDM juga

dengan Kementerian Ristek.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau itu interaktif bisa langsung Bu.


Iya Bu, adakah rencana.


Sebetulnya bjuat saya sih nggak ada masalah di mana saja asalkan memang

kan ketahuan prioritasnya, itukan sangat detil mungkin di Rapat Dengar Pendapat

saja diintensifkan karena pada dasarnya sih tidak ada batasannya, harus di sini,

harus di situ nggak ada batasannya, kecuali memang catatan-catatan prioritas. Saya

kira itu sangat detil ya mungkin didalami di Rapat Dengar Pendapat saja.


Oke siap, berarti bisa dimana saja ya Bu.

Kemudian untuk di sini ada target 1000 hektar untuk rehabilitasi hutan dan

lahan di Sebadan sungai 15 DAS prioritas. Realisasi fisiknya 1000 hektar ini apakah

berapa hektar. Pertama pertanyaannya berapa hektar yang sudah terealisasi, untuk

halaman 5 nomor 4, 15 DAS prioritas dan di DAS mana saja yang sudah terlaksana

kan realisasi fisiknya ukurannya kuantitatif juga di sini, di sini nggak kuantitatif di sini

baru tahap, atau baru memang belum selesai karena di sini baru pengukuran lokasi

ya Bu.


Di situkan bunyinya masih rancangan teknis, kalau 15 DAS prioritasnya ya di

15 DAS itu yang.


Jadi semua serentak di 15 DAS prioritas itu baru pada tahap itu.


Arahnya 15 DAS.


Iya, kemudian pertanyaan selanjutnya nomor halaman 6 nomor 9, di sini

hanya disebutkan secara general tersedianya bibit berkualitas. Di sini kami harapkan

disebutkan bibit apa, kemudian di mana saja, apakah ini tentu pembibitannya di

lokasi, di sini ada penyapihan proses pembuatan bibit 51 ribu batang, ini bibit apa

Bu.


Pertanyaannya apa, komoditasnya.


Iya bibit jenis apa.


Ya banyak, jenis-jenis kayunya banyak, kemudian tambahannya adalah

tanaman produktif buah-buahan. Jadi ada duren, alpukat, sekarang ini

masyarakatnya justru minta 70% buah-buahan dan 30% kayu-kayuannya. Kalau

kayu-kayunya ya banyak ada gemelima, ada sengon, ada macam-macam.


Oke Bu, maksud saya pembicaraan teman-teman di sini tolong di perinci BU,

jadi kami bisa mendapatkan gambaran, oh ternyata ada bibit durian, ada bibit ini,

bibit ini dan ada lagi yang disebut di mana lokasinya Bu. Jadi kalau Pak Nasir mau

bibit duren buat di Dapilnya bisa ambil bibit durennya di mana, kira-kira begitu, oh di

Kaltim, ini saya sudah bnatu ya ditanyakan.

Kemudian pertanyaan nomor 10 Bu, untuk hutan mangrove 500 hektar. Ini

baru proses penyusunan rancangan, kami minta ini Bu di mana saja karena saya

terutama pernah pertanyaan saya pada rapat yang lalu balai mangrove kan sudah

tidak ada. Nah tentunya ada kesulitan juga ketika kami meminta bibit mangrove

dalam jumlah tertentu, seperti saya minta di Sulsel, memang tidak ada tersedia,

adapun hanya sedikit sekali. Ini untuk pertanyaan nomor 10.

Kemudian untuk pertanyaan nomor 11 jumlah sarana pra sarana pariwisata

alam. Di sini ada 6 kafeail, inikan berkoordinasi dengan dinas provinsi, tadi Pak

Ketua mengatakan kadang-kadang dinasnya nggak tahu mau di mana untuk pra

sarana wisata, jenisnya apa, nggak ada shelter, track market, kanopi bridge, ini kami

minta di-detail-kan. Jadi ketika ada surat ke Anggota, sudah bisa tune in kira-kira

apa yang ada dalam program Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait

jumlah sarana dan pra sarana parawisata.

Nomor 15 Bu halaman 7, tadi malam kami rapat sampai jam 21.00 malam

dengan Badan Informasi Geospasial terkait dengan one map policy. Memang kami

bisa menyadari bahwa sangat sulit sekali untuk, jadi ego masing-masing

kementerian itu besar sekali. Nah di sini ada kompilasi peta DAS-nya 1:250.000 ini

sudah progresnya seperti apa Bu, kaitannya dengan koordinasi dengan BIG, sudah

dilakukan kah Bu.


Laporan untuk BIG one map policy, saya bisa katakan bahwa data yang

paling lengkap dan terbaik dari KLHK karena GIS system-nya saya lihat di

situmemang yang terbaik. Jadi di laporan BIG kepada Bapak Presiden dalam one

map policy itu juustru peta yang paling banyak dan sudah jadi itu dari KLHK. Jadi

datanya lengkap, daftarnya nanti saya berikan saja.


Pak Satya ini bisa didengarkan straight dengan kesimpulan rapat kita tadi

malam ya, jadi menurut Bu Menteri yang terlengkap adalah data yang dimiliki oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan data.


One map policy.


One map policy, ini perlu disandingkan juga. Kemudian Bu.


Tadi di lab-nya juga boleh dilihat saya kira di Bakosurtanal, di BIG di Cibinong

maupun yang dari kita. Jadi itu saya nggak apakah mereka menyampaikan juga

laporan lengkap tentang one map policy-nya, map-nya apa saja ada, kalau nggak

salah ada 83 jenis atau 93 jenis begitu, itu kebanyakan itu yang lengkap itu yang dari

KLHK.


Saya tambahkan sedikit ya, jadi kemarin itu Bu BIG mengatakan dia harus

mensinkronisasi 84 tematik, data tematik. Nah sekarang sudah hampir

tersinkronisasi ini, tapi begitu mau diimplementasikan mereka mempunyai hambatan

dengan sektor-sektor itu. Padahal saya sudah katakan bahwa di dalam Undang-

undang Geospasial itu, BIG itu harus menjadi institusi rujukan. Jadi seharusnya apa

yang dikeluarkan oleh BIG, seluruh sektor harus mengikuti karena itu perintah dari

Undang-undang Geospasial. Walaupun dalam konteks ini yang terbesar mungkin

dari Kementerian Lingkungan Hidup sama Kehutanan gitu, tapi kan yang

diamanahkan ini oleh Undang-undang untuk mereka menjadi rujukan kan BIG. Jadi

kita mengharap supaya yang 84 itu terimplementasi dengan baik, itu kemarin

menjadi diskusi kami pada waktu dengan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan

Tinggi.

Terima kasih.


Mungkin apa nanti Pimpinan, perlu dihadirkan Menteri Riset Teknologi &

Pendidikan Tinggi atau BIG untuk, karena takutnya kan anggarannya tumpang

tindih, ada anggaran di sana, ada anggaran di sini, tapi iya, mereka sudah memiliki.

Tapi kalau menurut mereka Bu Menteri, izin Pimpinan, mereka yang share itu

semua. Nah itu yang perlu kita nanti kita luruskan supaya jangan nanti Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan softcopy saja dari mereka, tapi mengeluarkan

anggaran yang. Itu yang perlu yang nanti kita perjelas mungkin Pimpinan.

Mungkin itu.


Saya lanjut dulu Pak.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Jadi Bu, untuk halaman 10 tentang peningkatan populasi keandekaragaman

hayati ini karena inikan, sebenarnya Bu Menteri ini sudah bagus, sudah

memperlihatkan target, tapi maksud saya di dalam penulisannya konsisten Bu. Jadi

ketika misalnya targetnya karena kalau dia nggak bisa Bu digabungkan, penyu

selisik, penyu belimbing, berbagai jenis ikan itu harus spesifik karena inikan

kaitannya juga dengan anggaran iya kan, kemudian juga dengan wilayah. Nah nanti

tolong misalnya targetnya 2%, 2% apanya, 2% penyunya, 2%ikannya, 2% penyu

selisik atau penyu belimbing. Ini mungkin diperbaiki Bu Menteri supaya bisa terukur

dengan baik.

Kemudian coba Ibu Menteri perhatikan di halaman 13 tentang sarana pra

sarana parawisata alam. Ini terjadi pengulangan di halaman sebelumnya coba

diperhatikan baik-baik ya.

Terus kemudian di sini Bu yang belum dikerjakan di halaman 15, kawasan

hutan konservasi pada zona tradisional yang dikelola dengan kemitraan dengan

masyarakat. Kami ingin tanya Bu teman-teman di Komisi VII ini, cara memilih, di

sinikan ada program dengan kelompok, dengan LSM ya, cara memilih kelompoknya

itu dengan LSM-nya itu bagaimana sih Bu kriterianya, supaya kami juga tahu. Nah di

sinikan halaman 45 juga menyebutkan luas kawasan konservasi pada zona

tradisional yang dikembangkan ya caranya adalah melalui kemitraan dengan

masyarakat, ini 20 ribu hektar dan belum dikerjakan. Nah ini kami ingin tahu

rencananya seperti apa terkait dengan lokasi dan luasan di masing-masing lokasi.

Kemudian halaman 16 tentang asesment aman lingkungan terhadap 20

produk rekayasa genetik. Di sini targetnya hanya 44 produk rekayasa genetika,

mungkin disebutkan saja rekayasa genetikanya apa saja, bisa dibantu Bu ini 44

produknya apa Bu ini, produk rekayasa genetika, halaman 16.


Ini terus terang pekerjaannya bersama Komisi Keanekaragaman Hayati, saya

tidak ingat sekarang apa saja itu, tapi kita tertulis bisa berikan. Ini pekerjaannya

bersama Komisi Keanekaragaman Hayati yang ketuanya Pak DR. Agus Pakpahan.


Pimpinan, izin di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ada

program planologi dan tata lingkungan. Ini dari nomor 1-9 itu terkait dengan peta,

banyak yang terkait dengan peta. Nah ini memang kita harus dorong bagaimana

duduk bersama antara BIG dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Apalagi terkait dengan misalnya peta-peta di sini peta untuk perhutnanan sosial dan

penetapan kawasan hutan. Kita baru punya 85% ya penetapan kawasan hutan ini,

ini belum selesai 100%.

Kemudian Bu, di halaman 20 tentang jumlah sekolah akmpus yang peduli dan

berbudaya lingkungan. Di sini ada 500 sekolah ini teman-teman Komisi VII ini, 500

sekolah yang peduli dan berbudaya lingkungan. Ini mungkin bisa ditanyakan

mungkin Pimpinan juga apakah ini program wilayahnya sudah ditentukan oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau seperti yang disebutkan oleh

Bu Menteri tadi, still open mungkin bisa discuss mau di mana saja gitu kan.

Kemudian Bu, di sini nomor 3 di halaman 20 jumlah tenaga bakti rimbawan

yang meningkat kapasitasnya. Indikatornya apa Bu kalau meningkat kapasitasnya

karena ini terkait dengan program yang akan Ibu, kita dukung untuk tahun-tahun

yang akan datang. Mungkin ada dirjen yang bisa menjawab, jangan Bu Menteri

semua kasihan.


Standarnya kita ada, ada SK menteri tentang standar kompetensi penyuluh

itu. Saya kira nanti bisa saya sertakan saja.


Oh iya Bu, karena kami juga sering di lapangan sering cari-cari rimbawan juga

ketemu-ketemu dengna rimbawan sambil ngobrol-ngobrol juga.

Kemudian di sini yang belum dikerjakan di halaman 21, jumlah kelas

kelompok tani. Jadi ada 450 kelas akan diadakan untuk meningkatkan kemampuan

kelompok tani, dari kelompok tani pemula ke madya melalui pengelolaan usaha. Ini

140 unit ini kami ingin tahu ini akan dilakukan mana saja. Ini semua banyak yang

belum dikerjakan juga, jumlah unit koperasi kelompok tani hutan yang dibentuk. Jadi

pembentukan baru ada 10 unit koperasi, kemudian jumlah lembaga pelatihan

pemagangan usaha kehutanan swadaya ada 10 unit. Nanti ada pertanyaan general

saya tadi Bu, bagaimana memilih kelompk-kelompok dan lembaga-lembaga itu.

Nah ini juga terkait dengan halaman 22 tentang perhutanan sosial, ada

komunitas penyelamat sumber daya alamnya, termasuk Kars. Kemarin saya sudah

diskusi juga dengan Pak Anung tentang Kars, di Maros itukan di Dapil saya ada

Kars, nanti mungkin bulan Mei kita akan ke sana dan untuk melihat dampak pabrik

semen terhadap kawasan Kars di kabupaten Maros. Ini ada 48 komunitas, berarti

ada komunitas-komunitas ini yang akan diberdayakan.

Pertanyaan halaman 22 nomor 3 Bu, saya sebenarnya tidak setuju juga impor

ulat sutera, tetapi sekarang stokl untuk benang sutranya tidak ada Bu. Apa kebijakan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait dengan penyediaan ulat

sutera untuk, terutama di Sulawesi Selatan kita punya lebih dari 25 ribu pengrajin. Itu

pengrajinnya saja, sentranya, belum lagi orang-orang yang bekerja di pengrajin

tersebut. Ini apakah ada rencana untuk membuka kran impor pada batas tertentu,

sehingga tersedia bahan untuk pengrajin sutra.


Saya sudah disiapkan surat keputusan menteri, sedang finishing untuk

pengaturan impor ulat sutra.


Oke Pak ya, draftnya kan kita ikut bikin bersama ya, ya mudah-mudahan bisa

segera Bu, supaya setiap pulang ke Dapil saya 2 kabupaten nanti saya dikasih golok

Bu, jangan datang lagi, sampai tadi bupatinya telpon saya, udah dikasih tahu itu

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berhenti bikin FGD, berhenti bikin

diskusi, jangna lagi datangi orang perhutanan sosial ke sini kalau tidak bisa kami izin

untuk sementara. Saya pun sebenarnya tidak terlalu setuju ya Pak, Pak Dirjen kan

sudah tahu untuk izin, tapi batas waktunya ada. Perhutaninya juga harus digenjot

Pak untuk menghasilkan kokon ini.

Kemudian Bu di halaman 23 nomor 3 ini, kalau bisa diperinci kan ada 330 ribu

hektar karena ada HKM-nya berapa, HD-nya berapa, HTR-nya berapa,

kemitraannya berapa. Jadi inikan seperti Ibu katakan tadi kita fungsi pengawasan

juga ingin tahu untuk jenis-jenis HKM ya, kemudian sampai kemitraan hutan-hutan

jenis ini di halaman 23 nomor 7. Apalagi di sini ada jumlah kelompok usaha, ini

sebenarnya nomor 7 sama 9 ini harus link di halaman 23.

Kemudian Bu, saya tertarik juga dengan sistem pengendalian perubahan

iklim. Tadi Ibu sudah menjelaskan ada adaptasi berbasis ekosistem untuk halaman

28 nomor 7, ini sampai di mana progresnya karena masih kosong di sini. Kemudian

nomor 9 halaman 28, tersedianya sistem inventarisasi gas rumah kaca 15 kabupaten

kota. Bisa nggak Bu, sistem inventarisasi rumah kacanya, gas rumah kacanya

seperti apa yang dilakukan. Kemudian di sini karena saya baca ada region Sulawesi,

di sini jumlah rumah sakit yang mula kapasitas untuk mengolah medis untuk region

Sulawesi di sini ada satu fasilitas belum dilaksanakan. Itu rencananya di mana Bu.

Kemudian di halaman 30 jumlah sampah yang berkurang, ini apa bedanya Bu

antara halaman 30 nomor 3 dengan halaman 32 nomor 9, inikan atau penerapannya

memang berbeda, yang satu dengan penerapan FPR, yang satu dengan sistem

urban farming atau seperti apa Bu, yang ini saya ingin dijelaskan.

Mungkin itu dulu yang saya ingin minta jawabannya secara detil dan terima

kasih atas perhatian Bu Menteri dan Bapak-Ibu Dirjen dan semua jajaran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Berikutnya tadi sudah saya sampaikan Pak Muhammad Nasir, siap-siap Bu

Ari.



Yang saya hormati Pimpinan Rapat beserrta rekan-rekan teman-teman Komisi

VII.

Yang saya hormati Saudara Menteri beserrta jajarannya.

Mungkin ada satu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bu Menteri,

mungkin interaktif, tapi tadi pertanyaan saya Pak Tjatur saya ingin mempertanyakan

juga tadi Dirjen Hukumnya kok tidak datang karena poin yang kita tanyakan poin 4

itu kita ingin mendalami proses-proses hukum yang kita sampaikan sampai sekarang

tidak ada kejelasan. Ada beberapa kasus yang saya sampaikan juga kepada Pak

Roy dan kunjungan kita, kunjungan spesifik juga pada waktu itu yang beberapa kali

kita lakukan, itu juga tidak ada kejelasan proses hukumnya. Nah ini bagaimana kira-

kira Bu Menteri, kita kan ingin minta jawaban ini, kepastian hukum di Dirjen Ibu ini

seperti apa kan harus tegas dan jelas, bagaimana menindak perusahaan-

perusahaan yang cukup merusak lingkungan, terutama yang pada waktu itu kita

sudah 2 kali kunjungan ke Riau, yaitu perusahana kayu yang cukup besar, yang

sudah merusak lingkungan yang cukup besar dan merambah hutan yang cukup

besar, tapi proses hukumnya sampai sekarang tidak jelas. Saya juga sudah

melakukian kunjungan spesifik, ini bagaimana bu pertanggungjawaban Ibu sebagai

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan terutama kepada Dirjen yang

bersangkutan dan dirjen tersebut juga ikut pada waktu kunjungan tersebut.

Ini mungkin saya izin Pimpinan, mungkin interaktif pada Bu Menteri untuk

minta jawaban dari kunjungan kita yang sampai sekarang itu belum ada hasilnya,

apa tindakan hukum yang dilakukan kepada perusahaan tersebut. Pada waktu itu

kita secara lisan sudah menyampaikan kepada Pak Dirjen, apa sanksi perusahaan

ini dari yang kita lakukan peninjauan sekarang, saya bilang pada waktu itu dengan

Pak Dirjen. Ada 2 jawaban yang diberikan kepada Pak Dirjen, perusahaan ini ditutup

sementara atau dilakukan proses pidana, tapi sampai sekarang kita tidak pernah

mendapat laporan secara tertulis maupun di dalam Rapat Kerja dengan Ibu Menteri

ini maupun Rapat Dengar Pendapat. Mungkin mohon izin Pimpinan, interaktif

dengan Bu Menteri untuk memintha jawaban dari hasil kunjungan spesifik yang kita

lakukan pada perusahaan-perusahaan tersebut.

KETUA RAPAT:

Silakan kalau interaktif.


Pertama Pak Roy itu sedang menjalankan tugas diklat.


Di mana Bu.


Di LAN, dia satu-satunya dirjen yang belum mengikuti diklat, jadi memang

wajib mengikuti. Pelaksana tugasnya adalah Pak Dirjen Planologi.


Saya butuh jawabannya saja Bu, Ibu sebagai menteri saya minta jawaban

atas hasil kunjungan.


Iya, nanti saya akan cek kasus-kasus yang dipersoalkan nanti portofolionya

akan saya cek di direktoratnya yang bersangkutan, nanti kita akan buat aja

laporannya.


Kunjungan ini sudah setahun lebih kita lakukan.


Iya saya akan cek.


Kalau Ibu sebagai menteri juga sudah 2 tahun, seharusnya Ibu sudah bisa

menjawab pertanyaan yang kita lakukan selama setahun lebih sudah melakukan

kunjungan ini karena sampai sekarang saya jadi bertanya sendiri, kenapa

perusahaan ini tidak tersentuh dengan proses hukum yang dilakukan dari lingkungan

maupun pihak-pihak lain gitu. Nah ini yang kami sangat kecewa karena perusahaan

ini cukup besar, apakah perusahaan ini punya kekuatan yang besar, nah untuk

melobi para-para menteri atau para-para dirjen atau para-para hukum yang lain, ini

adalah perusahaan .....yang cukup besar dan 2 kali waktu itu dipimpin oleh Pimpinan

juga, kita kunjungan spesifik ke sana tapi haislnya hampir ini hari tidak ada Bu. Nah

Ibu jawab kapan ini akan kita dapat putusan hasil yang Ibu putuskan dari

kementerian Ibu, apakah Ibu sudah memanggil perusahaan tersebut, apa yang

sudah dilakukan dengan kementerian tersebut dari perusahan tersebut yang sudah

kita lakukan peninjauan di lapangannya karena mereka mengambil kayu yang

katanya dari areal Kalimantan, pada waktu itu kayu hutan, itu juga tidak ada

jawabannya dan keputusan bagaimana keputusan hukumnya tidak ada dan proses

limbah yang merusak sungai Siak itu sudah cukup parah dan sampai sekarang juga

tidak ada keputusan hukumnya. Nah ini yang kita inginkan apa keputusan hukum

yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Saya

kunjungan terakhir dengan Pamk Satya ke luar negeri itu studi banding, saya melihat

proses hukum yang dilakukan negara itu jelas, kalau salah ya salah, kalau ditutup ya

ditutup gitu. saya tidak tahu apakah ini ada negosiasi, ada kepentingan atau ada

apa. Nah sampai sekarang ini sudah hampir 2 tahun, ini tidak ada kepastian hukum

yang dilakukan oleh kementerian gitu. saya minta kapan Ibu berikan jawaban ini

untuk Komisi VII karena kita sudah mengeluarkan anggaran untuk kunjungan

spesifik ke daerah tersebut dan hasil kunjungan itu sudah ada dari Komisi VII-nya,

tapi jawaban yang untuk tindak lanjut penindakan tentang perusahaan tersebut tidak

dilakukan sampai ini hari.

Yang kedua juga saya minta kunjungan pada waktu itu oleh Dirjen Hukum,

ada salah satu di Sumatera Utara itu juga tidak ada kejelasan yang merusak hutan

kurang lebih 3 ribu hektar di kabupaten Simalumun, itu juga tidak ada kepastian

hukumnya sampai ini hari. Padahal saya sudah minta kepada dirjen untuk

melakukan proses hukum, siapapun saya minta dilakukan proses hukum yang jelas,

tapi sampai sekarang saya tidak tahu apa yang dilakukan kementerian tersebut, tapi

biayanya terus keluar. Saya minta pertanggungjawaban Ibu sebagai Menteri

Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menindak perusahaan-perusahana

tersebut, dcabut nggak izinnya, dipidanakan perusahaan tersebut, nah itu harusnya

ada proses. Saya sangat ibu Bu, saya pernah dateng ke Ibu dengan proses

masyarakat menggarap 2 hektar saja dilakukan penahanan oleh dirjen tersebut, tapi

dengan perusahaan sebesar itu tidak ada sentuhan sedikit pun kepada kementerian.

Nah saya tanda tanya ada apa di kementerian ini, pada waktu itu saya ngadep

kepada Ibu minta dilepaskan masyarakat yang Ibu tangkap melalui dirjen yang

ditahan sampai ke Mabes Polri hanya gara-gara lahan 2 hektar yang bahasanya

merusak lingkungan, tapi ini perusahaan yang cukup besar raksasa tidak tersentuh

dengan proses hukum, tapi masyarakat Riau Bu ngeluh dengan kondisi ini apa yang

bisa dilakukan karena rusak semua alamnya dan melakukan perambahan lahan

sawit 6 ribu hektar yang sudah ditanam masyarakat dengan kekuasaan-kekuasaan

perusahaan ini menumbang 6 ribu lahan kebun sawit masyarakat, yang memang di

kawasan hutan lindung. Tapi harusnya ada kebijakan menteri yang dilakukan di

sana, tapi lebih kuat perusahaan ini dengan oknum aparat, dikawal aparat

menumbang 6 ribu hektar kawasan yang sudah ditanam masyarakat, yang sudah

tumbuh ekonomi di sana untuk kehidupan masyarakat tersebut. Tapi perusahaan ini

tetap dilindungi, nah ada apa dengan perusahaan ini.

Saya ingin Bu minta jawaban Ibu sebagai menteri dan bertanggung jawab

tentang kasus ini. ini sudah hampir 2 tahun kita kunjungan resmi Bu ke perusahaan

tersebut dan kita sudah ambil airnya, kita coba ikan hidup di situ, ikan itu tidak

beberapa lama ikan itu mati, berarti kan memang mengandung zat-zat yang tidak

baik pada limbah tersebut dan itu sudah dilepas itungan detik puluhan ribu mungkin

per jam ya, nah itu setiap hari dan itu saya sudah berangkat dengan dirjen dan

rombongan, tapi tidak ada hasilnya sampai ini hari. Saya juga minta di kampung

halaman saya sendiri, ada satu pabrik yang saya bilang tolong ini ditindak. Kalau dia

bisa memperbaiki silakan, tapi kalau tidak memperbaiki tutup pabrik ini. itu juga nanti

kita bina dulu Pak, sementara masyarakat saya dia sudah mengambil area DAS

yang cukup besar karena kalau tumpah limbah dia itu langsung ke sungai karena

areal DAS yang dipakainya, tapi tidak ada tindakan hukum yang jelas. Jadi seperti

main-main saja saya lihat, dirjen ini pergi, pulang abisin anggaran, seminar-seminar,

tidak jelas.

Mungkin yang kedua Pimpinan, ini catatan penting pada waktu Rapat Dengar

Pendapat besok jawaban ini sudah saya minta. Silakan Bu Menteri sampaikan mau

dalam bentuk tertulis boleh, silakan, kalau tidak nanti di Rapat Kerja berikutnya saya

minta sudah ada tindak lanjut tentang ketegasan kementerian dari perusahaan-

perusahaan tersebut. Saya mohon izin Bu Menteri, ini penegasan Ibu sebagai

menteri supaya Ibu punya kinerja yang baik dalam kementerian ini. jadi punya

ketegasan jangan ada ya kalau memang dirjennya bisa dipakai, dipakai, kalau tidak

bisa dipakai diganti saja, masih banyak dirjen yang lain yang bisa jadi dirjen.

Mungkin menurut saya itu Bu, yang lebih bagik gitu, jadi nggak seperti ini, mungkin

negosiasi. Ini 2 hektar ditangkep di bawa ke Mabes Polri, saya pernah ngadep Bu

Menteri, Bu tolong lepaskan masyarakat ini, itu di Bangka Belitung karena teman

saya Ketua DPD di sana dan ketepatan Anggota Komisi VII. Waktu itu saya pegang

juga di HP-nya, saya bilang Bu ini 2 hektar. Nah dengan kebijakan Bu Menteri

memang dilihat kasusnya, saya bilang gelar Bu. Kalau memang kasus ini benar-

benar perusahaan tolong, saya di depan untuk membela kementerian. Tapi kalau ini

masyarakat dan sesuai Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan dan sesuai

Undang-undang itu ada dan harus dilepaskan karena dia masyarakat, dia butuh

hidup.

Mungkin yang kedua Pimpinan, dari penyampaian bahan-bahan ini saya

minta nanti bahan-bahan berikutnya disampaikan secara detil supaya kita tahu di

mana fungsi anggaran ini diletakkan, di mana-mana lokasinya, berapa jumlah

pemakaiannya. Mungkin kalimat target ini bisa lebih terinci, nah mungkin bisa dibuat

di Rapat Dengar Pendapat tapi kita minta secara terinci dan secara terperinci,

semua kita tahu dan kita sebagai Anggota DPR RI ini harus tahu bagaimana

kegiatan ini dilaksanakan sampai tidak dilaksanakan oleh kementerian, disitulah

fungsi kami sebagai Anggota DPR RI dan kami ingin melihat bahwa ini sampai tidak

gitu karena kalau dilihat dari angka-angka yang cukup besar ini, pemanfaatan kayu-

kayu yang cukup besar nah saya tidak tahu juga perusahaan mana yang

memanfaatkan kayu ini, dimanfaatkan ke mana perusahaan ini kayunya, apakah di

ekspor ataukah digunakan sendiri ataukah ini benar atau tidak, ini kami ingin lihat

kondisinya dan ini mungkin tindak lanjut yang paling penting Bu tadi Dirjen Hukum

Ibu harus menjelaskan proses hukum yang sudah dilakukan.

Silakan Bu, kalau Ibu mau menambahi.


Saya ingin menjawab Ketua.

KETUA RAPAT:

Siapa yang interupsi, satu-satu dulu, yang Pak Nasir dulu nanti baru Pak Mat

Nasir.

Silakan Bu.


Ada yang penting yang ingin saya sampaikan.

KETUA RAPAT:

Ini interaktif ya, silakan.


Bahwa pertama tidak benar ada satu perusahaan manapun yang

mempengaruhi keputusan kami di kementerian. Yang kedua, bahwa selama 3 tahun

sejak 2015, itu penerapan sanksi sudah diberikan kepada 306 perusahaan.


Datanya Bu.


Ada 2015 48, 2016 217, 2017 selama sampai dengan sekarang 41, ini

kelihatannya akan masih nambah. Tadi yang di minta .....


Maaf Bu, kita tolong di-print-kan saja data tersebut, di share saja ke teman-

teman, jadi supaya faham gitu.


Yang tadi disebutkan RAPP yang di kabupaten Siak.


Peralawan Bu, kita sudah kunjungan spesifik, Pak Dirjen sendiri yang

mendampingi kita waktu itu.


Saya akan cek karena di saya ada daftar 42, ada yang di Simalungun tadi

yang ditanya apakah juga cocok yang di kepala sawit ya, Simalungun.


Bukan, yang di kecamatan Dolo Ayam 3 ribu hektar Bu.


Karena ini daftar keputusannya juga sudah ada, nanti saya tinggal cocokkan

data saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Mungkn sebelum diinterupsi begini, saran Bu Menteri inikan pertanyaan Pak

Nasir juga mungkin ada juga pertanyaan dan teman yang lain mungkin Pka Nasir.

Kalau bisa mungkin sistemnya Bu Menteri diubah, bagaimana sistemnya sifatnya

lebih terbuka. Misalnya kita akan website tertentu yang dibuka oleh Bu Menteri

misalnya, perusahaan ini dilaporkan, ininya apa statusnya, nama perusahaannya

apa, dilaporkan, terus prosesnya sedang apa, investigasi atau apa. Jadi dengan

adanya satu website tertentu kita setiap saat bisa memonitor, karena kmi melihat

perusak lingkungan inikan memang faktanya di lapangan mereka itukan ya kalau

istilahnya Pak Muh. Nasir tadi banyak juga yang kuat-kuat ya, kuat-kuat mungkin

ada backing-nya dan sebagainya. Dengan adanya transparansi itu akan

memudahkan semua pihak melakukan monitoring Bu, sifatnya hanya monitoring BU

yang diperlukan. Jadi sifanya pengawasan itu prinsipnya yang paling mendasar

adalah begitu terbuka dan transparan itu nggak ada celah. Jadi kalau Cuma yang

tahu saja hanya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu belum

transparan. Jadi begitu dibuka dan kita bisa mengakses secara online, up date,

kapan saja kita bisa tahu oh sekarang ini, ini dan begitu masyarakat melapor,

langsung juga ada tindak lanjutnya, dianggap laporannya setelah diverifikasi tidak

terbukti disampaikan tidak terbukti apa yang dilaporkan. Jadi kalau pelapor tidak

puas, dia bisa membawa data lain misalnya.

Jadi ini menurut saya masalah sistem Bu, kami usulkan supaya sistem ini bisa

dibikin lebih ini bisa nanti kita semua bisa memonitor.

Silakan Pak Mat Nasir interupsi ya, sebelum masuk yang lain

F-PD (H. MAT NASIR, S.Sos.):

Iya interupsi saya Pimpinan.


Yang terhormat Ibu Menteri.

Mungkin saya juga waktu itu ikut waktu ke RAPP, mungkin yang dimaksud

Bang Nasir ini adalah karena inikan memang ada pelanggaran di sana. Jadi kita

benar kata Bang Nasir, mungkin hampir 2 tahun ini kita nggak tahu sampai mana

prosesnya dan seperti apa prosesnya. Jadi mungkin tadi nggak jauh beda dengan

Pak Mul, mungkin kita per 2 bulan atau per 3 bulan lah paling lama kita itu dapat

laporan dari Dirjen Gakum. Setidaknya ini setiap tempat yang kita kunjungi dan ada

masalah, ini prosesnya sudah sampai mana. Jadi mungkin Pak Nasir nggak akan

emosi seperti ini kalau kita dapat laporan ini juga bahwa memang ini RAPP diproses.

Kalau sekarang kan kalau saya jujur memang tidak tahu prosesnya sudah sampai

mana, tapi kalau nggak salah sudah 2 kali kunjungan ke RAPP dan kita ambil

sampel air juga secara manual, terus kita lihat juga pohon-pohon yang di luar, di luar

semestinya yang katanya ngambil dari luar itu dan itu mungkin yang kita butuhkan

adalah setiap kita kunjungan ke lokasi yang bermasalah itu kita dapat laporannya

dari kementerian bahwa prosesnya sudah sampai mana. Kalau memang tidak

masalah ya laporkan tidak ada masalah, tapi kalau ada masalah prosesnya sudah

sampai mana, minimal paling lama 3 bulan lah kita dapet perbaruan proses, jadi

nggak 2 tahun kaya gini kita hambar nggak tahu apa-apa, tapi dibawah tetap aja

kesalahan-kesalahan terjadi. Mungkin tadi Pak Mul bilang tadi secara online,

mungkin ini secara manual saja Bu kirim ke DPR RI, ke Anggota, bisa jadi kita bisa

tahu prosesnya sampai mana gitu Bu.

Terima kasih.


Bisa saya lanjut Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Terima kasih.

Mungkin yang lainnya Bu, tadi menindaklanjuti penyampaian teman saya, dari

jawaban tertulis yang sudah disampaikan Bu Menteri pada waktu Rapat Kerja yang

sebelumnya, bahwa saya menanyakan pada waktu itu ada bibit durian. Tadi Ibu

menyampaikan di sini, bahwa dalam, hasil kesimpulan rapat kemarin bahwa

disepakati untuk 70% itu dilakukan bibit buah-buahan. Di jawaban itu saya

mendapatkan jawabannya, berarti kan ada ekonomi yang akan tumbuh di sana

sebenarnya, tapi jawaban itu saya melihat kita bukan nyari buahnya, tapi nyari

kayunya. Saya ingin mempertegas Bu, bahwa anggaran ini dipergunakan untuk

sebaik-baiknya, jadi pake 2 kualitas dong, kualitas yang baik saya sudah

memberikan masukan ada kultur-kultur jaringan yang baik. Nah ini bisa di sharing

dengan kementerian, supaya hasil anggaran itu bermanfaat dan bisa dipergunakan

untuk masyarakat karenakan bibit-bibit ini kami dari Komisi VII bisa ikut membagikan

di Dapil-dapil kami dan ini sangat bermanfaat untuk ekonomi masyarakat, karena

kalau sudah pakai kultur jaringan di situ pasti kualitasnya lebih baik, bisa menjadikan

tumbuh ekonomi yang baik dan nanti kalau sudah tua puluhan tahun kayunya bisa

dimanfaatkan oleh kehutanan.

Di sini yang mungkin saya perlu garisbawahi Bu Menteri dan Ibu tadi sudah

menyampaikan masukan saya ini, Ibu sudah sampaikan tadi 70% sudah kita sepajati

untuk dilakukan buah-buahan. Nah ini mungkin yang perlu dibenahi Bu Menteri.

masukan saya tadi karena sudah Ibu sampaikan dan pertanyaan teman saya tadi

dari Fraksi PAN, saya meluruskan saja supaya saya membaca hasil jawaban

pertanyaan saya yang Ibu jawab kemarin. Di situ yang menjadi saya ketawa sendiri

melihat jawaban itu, saya menjawabnya ini, dijawab ini, sekarang dijawab lagi

sekarang ini hari begini. Saya minta diluruskan proses ini, dilakukan anggarannya

dengan baik karena anggaran ini kita ingin feedback-nya segera cepat kembali ke

negara karena jangan sampai seperti kita membuang anggaran ke laut saja nati

percuma gitu.

Mungkin yang berikutnya tadi mungkin masalah hukum saya minta perincian

secara detil seperti yang disampaikan teman saya tadi, per triwulan mungkin per

masa reses kita sudah diberikan hasil kinerja seperti kita kalau di Komisi XI dulu tri

wulan laporan bank itu kita terima, bagaimana perkembangan ekonomi, bagaimana

pergerakan bank yang ada di Indonesia ini. saya berharap kementerian lingkungan

ini dan kehutanan bisa melaporkan seperti yang disampaikan Ketua tadi, seperti

yang dibuat Kementerian ESDM itu kita di forward Bu, apa kejadian yang, dia

melaporkan ke kita kondisi-kondisi energi yang ada di republik kita ini.

Terus masalah tadi pengendalian pencemaran tadi, ini Bu perlu penegasan

dari kementerian Ibu karena lingkungan ini kalau sebenar-benarnya dilakukan

dengan baik, saya rasa dampaknya untuk kita sendiri, tapi saya minta penegasan

tadi kepada semua dirjen saya minta melakukan proses kerjanya dengan baik

karena di sini saya melihat anggarannya cukup besar satu dirjen ada yang hampir

1,8 hampir 2 trilyun ya, tapi saya minta perinciannya setelah terperinci terutama

.....membuat bahan-bahannya harus jelas dan tegas, saya bisa membaca dan

mengerti tentang bahan ini, tapi dengan kondisi ini kita tidak mengerti bahan ini apa

rincian di dalamnya.

Mungkin itu saja Pimpinan, kita minta nanti dalam kesimpulan minta perincian

secara terperinci data-data dari kementerian lingkungan untuk kita bahas di Rapat

Dengar Pendapat mungkin.


KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Mungkin begini Bu Menteri, mungkin Pak Roy nggak hadir, tapi mungkinkan

kan Eselon II-nya ada yang hadir. Jadi nanti dia, mungkin tidak harus sekarang

menyiapkan catatannya secara lengkap babu nanti diberikan kan sambil Ibu tanya

kan biasanya yang di belakang tuh menyiapkan jawaban yang terkait dengan, itu

kebetulan saya sendiri yang mimpin ke Indah Kiat itu, dibuat apa yang sudah

dilakukan dan lain sebagainya nanti baru dikasihkan ke Bu Menteri gitu, karena

selain Pak Roy juga Eselon II-nya pasti menindaklanjuti ya. Yang menjadi

pertanyaan kita ini Bu Menteri, sejauhmana perusahaan-perusahaan besar itu bisa

ditindak ya dan saya sendiri mungkin kurang informasi. Maka dari itu mohon kiranya

sistemnya Bu, saya nggak tahu perusahaan besar mana yang sudah pernah ditindak

oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang pernah ditutup. Itu yang

mungkin yang ditanya oleh Pak Nasir itu, silakan untuk interupsi nanti kita .....

Silakan.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO):

Masalah yang sama yang ditanyakan oleh Pak Nasir.

Boleh pendalaman sedikit, interupsi Pak.


Mungkin nanti data yang akan diberikan kepada kami dilengkapi, tadi Bu

Menteri saya menyimak bahwa ada 200 lebih perusahaan yang sudah ditindak dan

saya sangat amat mendukung apabila Bu Menteri memberikan tindakan yang benar-

benar tegas. Kan itu bukan menjadi rahasia Bu, apa yang harus tindakan-tindakan

yang harus diberikan atau efek jera yang diberikan kepada mereka. Oleh karenanya

di seluruh perusahaan yang sudah diberikan sanksi itu, kami ingin dapatkan di dalam

data ini sanksinya apa. Kalau Cuma surat peringatan saja itu bukan efek jera

namanya, kami ingin tahu juga dan selama ini saya juga belum pernah melihat

bahwa dampak yang diberikan kepada kebakaran hutan itu ada beberapa

perusahan yang ditutup dan seharusnya pada kejadian itu bahkan presiden sudah

turun tangan langsung, nah ini tanggung jawabnya Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan. Jadi sekali lagi data yang akan diberikan itu akan harus

selengkaplengkapnya, sanksi apa saja yang diberikan terhadap perusahaan-

perusahaan itu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Hampir sama lah pertanyaan semua.

F-PDIP (MERCY CHRIESTY BARENDS, ST.):

Ketua, izin mendaftar Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya Bu Mercy, oke.

Jadi Bu Menteri pasti menangkap pertanyaan Anggota hampir sama lah

informasi Bu sebetulnya, informasi yang sebetulnya nggak sampai gitu, apalagi ke

masyarakat, Anggota DPR RI saja tidak dapat informasi. Jadi artinya dari 200 itu

apakah ada yang besar-besar itu juga yang kita nggak tahu. Jadi kita berharap

memang jangan tajamnya ke bawah Bu, tumpul ke atas itu yang sebetulnya. Yang

kita harapkan sebetulnya Anggota DPR RI mendorong Bu, secara politik Bu. Ibu

untuk melakukan siapapun yang ada di belakangnya, ya kalau melakukan kerusakan

ya kalau istilahnya Mat Nasir hajar.


Iya Pak Sekjen, Pak Sekjen harus mendukung ini, Pak Sekjen banyak

datanya ini Pimpinan, Cuma disimpen-simpen katanya, lagi biar kita panggil juga

perusahaan-perusahaan ini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi itu Bu ya secara prinsip saya yakin Bu Menteri sudah menangkap, kami

secara politik mendukung Bu, jangan ragu. Saya rasa pemerintah juga harusnya

juga kuat, pemerintah sekarang kan sangat kuat kami melihat, jadi masa nggak bisa

sama yang besar-besar itu.

Selanjutnya kami persilakan dari Nasdem Bu Ari Yusnita, siap-siap Pak

Zulkifliemansyah.

F-NASDEM (dr. ARI YUSNITA):



Selamat sore dan salam sejahtera.

Bu Menteri saya ingin menanyakan tentang, ada 3 pertanyaan saya yang

pertama tentang kajian, halaman 48 tentang kajian hujan asam di kota Jakarta,

Bandung dan Tangerang, apa ini cuma hanya di sini aja atau bisa diterapkan di

Dapil-dapil Bu, itu satu.

Terus yang kedua, saya mau menanyakan tentang bagaimana kelanjutan

pabrik semen yang di Kendeng kajian dari LHK, kapan ya Bu ya itu. Terus yang

ketiga sesuai dengan amanah konstituen, bahwa di daerah Kalimantan Utara,

tepatnya di kabupaten Nunukan abrasi itu ada terjadi di daerah pesisir pantai wilayah

di 2 kecamatan yang ada di pulau Sebatik, di Sebatik Timur dan Sebatik, eh Sebatik

Timur. Dampak yang terjadi dirasakan oleh warga desa Tanjung Aru, desa Sayu

Manurung dan desa Tanjung Karang. Abrasi yang terjadi mampu menenggelamkan

daratan antara 2 hingga 10 meter per tahun dan sekarang dari panjang 114 km telah

tergerus 50 km yaitu dari 2 kecamatan serta 3 desa yang memiliki kawasan pantai.

Ini ada aspirasi dari masyarakat Kaltara untuk disampaikan kepada Ibu Siti Nurbaya

dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, izinkan saya untuk

menyampaikan.

KETUA RAPAT:

Sudah ya, mau menyerahkan ya, foto dulu bukti ke Dapil ini, tapi bukan

persiapan UN ini kan, ini baru lulus SMA kelihatannya. Pak Kurtubi mau foto tuh,

mau lapor ke Pak Surya Paloh soalnya. Mudah-mudahan Bu Menteri sempat

membacanya, pasti kata Bu Menteri. jadi sudah selesai Bu Ari ya karena sudah

diserahkan, berarti sudah selesai tugasnya menyampaikan aspiras.

Selanjutnya Pak Zulkieflimansyah, siap-siap Bu Peggi.

F-PKS (Dr. ZULKIEFLIMANSYAH, S.E., M.Sc.):



Ada 4 poin yang saya ingin tanyakan Bu Menteri, pertama ini di halaman 16

ya. Indonesia inikan cita-citanya maju, sejahtera, untuk maju sejahtera itu memang

mensyaratkan pembangunan itu harus berkesinanbungan, ada sustainability. Saya

kebetulan belajar ekonomi, persyaratan utama kesinambungan itu ada 2 variabel

yang penting yaitu inovasi teknologi dan kelestarian lingkungan hidup. Saya kira

kami berungtung di Komisi VII ini, kami punya mitra kerja yang kebetulan

berkecimpung dengan 2 variable yang penting untuk kesinambungan pembangunan.

Yang ingin saya tanyakan di nomor 50 itu kementerian yang Ibu pimpin itu ada

asesment terhadap produk rekayasa genetik. Yang ingin saya tanyakan yang

pertama ada kolaborasi yang hangat antara kementerian yang ibu pimpin dengan

Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi dan LPNK yang ada di bawahnya.

Serta produk rekayasa genetik apa yang sudah dinilai oleh kementerian yang ibu

pimpin ini karena jangna sampai nanti biotek itu memang dulu orang sangat anti

karena persepsinya negatif, tapi untuk kesinambungan padahal dibutuhkan. Nah

kalau tidak ada informasi yang simetris antara kementerian ibu dengan LPNK yang

memahami ini secara teknis dan Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan Tinggi

takutnya nanti akan atas nama ketidaktahuan, kenaifan, kemudian kita menelan

buah pahit yang tidak perlu sebenarnya. Itu yang pertama.

Yang kedua di halaman 4, di halaman 4 nomor 9 itu memang menarik buat

saya karena kita ini ekonomi yang terbuka. Ekonomi yang terbuka itu mensyaratkan

hadirnya industrialisasi dan industrialisasi yang benar tidak semata secara

konvensional itu ditandai dengan peningkatan proporsi, sektor industri dalam GDP,

tapi sejatinya atau secara subtansif adalah adanya pendalaman struktur industri di

berbagai macam. Saya menarik atau tertarik ketika ada istilah forest base cluster

industry. Ini sebenernya apa, di mana, kemudian impact-nya terhadap industrialisasi

seperti apa dan apakah tidak ada bertentangan di satu sisi industrialisasi yang

biasanya eksploitatif dengan kelestarian lingkungan di sisi yang lain. Nah bagaimana

kira-kira 4 unit forest base cluster industriy yang menjadi target 2017 ini

direalisasikan di mana dan saya ingin tahu sebenarnya seperti apa.

Yang ketiga karena disamping Kementerian Riset Teknologi & Pendidikan

Tinggi, kemudian Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, LPNK,

Kementerian ESDM. Jadi kalau mitra kerja kita apalagi kami yang ada di Badan

Anggaran ini Pimpinan, ini bisa ada pertemuan khusus diantara menteri-menteri

yang ada di menjadi mitra Komisi VII yang sangat menarik ini. yang ketiga

pertanyaan saya itu apakah di bawah kementerian yang Ibu pimpin itu ada proyek

yang namanya science techno park, ada ya Bu, nggak ada ya, syukur kalau nggak

ada.

Berarti saya Anggota keempat yang terakhir karena mitra kita juga

Kementerian ESDM, di berbagai tempat itu sering persoalan pertambangan ini

bersentuhan dengan Kehutanan. Mungkin kita bisa diberikan informasi tidak kira-kira

area pertambangan mana yang kadang-kadang sudah di eksplorasi gitu, tetapi tidak

jalan karena masih ada sangkut pautnya dengan persoalan kehutanan. Nah ini kira-

kira bisa diberikan kepada kami nggak kira-kira di mana saja, tambang itu tidak bisa

di eksploitir itu karena hanya bersentuhan dengan persoalan kehutanan. Saya kira

ini pertanyaan sederhana dari kami, mudah-mudahan bisa diberikan jawaban yang

singkat dan tepat.

Terima kasih Bu.


KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya kami persilakan Bu Peggy, siap-siap Pak Kurtubi.

F-PKB (PEGGI PATRICIA PATTIPI):


Yang terhormat Pak Ketua.

Yang terhormat Ibu Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, para Dirjen,

para Direktur serta jajarannya.

Teman-teman Komisi VII.

Sebelum saya membacakan, menyampaikan aspirasi ini saya mau interaktif

dulu kepada Bu Menteri bahwa 3 pertanyaan ini saya minta untuk dijawab secara

tertulis karena ini aspirasi dari Fraksi saya. Dari 3 pertanyaan ini Ibu, salah satunya

sama seperti Ibu Ari sudah menanyakan tentang izin lingkungan yang Ibu berikan

kepada pabrik semen di Rembang tadi, apakah izin ini sudah sesuai atau

bagaimana.

Yang kedua karena di beberapa media memberitakan bahwa kajian

lingkungan hidup strategi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu kok

bisa berbeda ya dengan Kementerian ESDM dari Badan Geologi. Padahal kita tahu

bahwa Badan Geologi itu isinya itu orang-orang profesional seperti itu Bu Menteri.

Dan yang ketiga, kami berharap agar kajian ini dapat dilakukan secara hati-hati dan

profesional. Itu pertanyaan aspirasi dari Fraksi kami yang saya minta dijawab secara

tertulis.

Kedua, pertanyaan dari saya, saya melihat di halaman 54 ini tadi dalam kasus

dan tindak lanjut dari pengrusakan terumbu karang yang dilakukan kapal pesiar ya

Ibu, sudah sampai sejauhmana langkah-langkah hukum yang diambil oleh

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan pihak pemilik kapal, itu satu

Bu. Dan yang kedua, apakah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sudah menyiapkan anggaran untuk merehabilitasi kerusakan terumbu karang ini. itu

saja pertanyaan saya.

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Kurtubi, siap-siap Pak Bara.

F-NASDEM (Dr. KURTUBI, SE., M.Sp., M.Si):



Yang terhormat Rekan sejawat Anggota Komisi VII.

Yang terhormat Ibu Menteri berikut jajaran Bapak-Ibu Dirjen.

Pertanyaan saya menyangkut mungkin tadi sudah sebagian ada yang sudah

menyinggung tentang hujan asam di 3 kota, termasuk Jakarta ya. Nilai Ph di Jakarta

misalnya 4,31 Bu ya, yang normal itu mestinya 5,6. Nah ini apakah sudah termasuk

warning nggak hujan asam di Jakarta ini, mengingat ini akan terus meningkat

kayanya hujan asam ini karena kendaraan yang ada di Jakarta ini luar biasa

pertambahannya. Sehingga mungkin ini perlu dikaitkan nanti dengan kebijakan di

ESDM maupun Pertamina untuk suatu standar bahan bakar yang bisa mengurangi

efek terhadap hujan asam ini karena adanya polusi yang dihasilkan oleh kendaraan

bermotor yang begitu banyak. Pertanyaannya sekali lagi apakah sampai level

berapa hujan asam ini berbahaya dengan menggunakan indikator Ph ini, ini Jakarta

misalnya 4,31 terendah, Tangerang 465 dan seterusnya sampai level berapa aman

udaranya ini, jangan-jangan banyak warga Jakarta batuk ini karena udara yang

sudah tercemar ini. Dari penelitian ini, apakah ini melulu disebabkan karena polusi

dari kendaraan bermotor, apakah ada dampak dari katakanlah PLTU pembangkit

listrik tenaga batubara yang juga merupakan produsen dari pencemaran udara,

apakah ada penelitian dari LHK tentang dampak PLTU terhadap pencemaran udara,

mudah-mudahan kecil dampaknya, tidak sebesar dampak dari kendaraan bermotor.

Itu satu.

Kita sudah meratifikasi Paris Agreement itu, tentu indikasi-indikasi ini,

indikator-indikator ini bisa menjadi alat kebijakan ke depan tentang pengembangan

energi kita. Di sini disarankan untuk terus lebih banyak menggunakan non fosil ya,

bio energi. Nah berkaitan dengan ini lahan-lahan hutan yang tadinya merupakan

lahan tambang ada IUP, terus IUP-nya sudah selesai tidak ditambang lagi, mungkin

ini butuh pengaturan untuk diarahkan menjadi ladang energi lah, hutan energi untuk

bisa menghasilkan bio energi. Contohnya misalnya di Lombok maupun di Sumbawa

itu banyak terjadi ilegal logging maupun ilegal mining, terutama di wilayah-wilayah

yang tadinya ada IUP terus tidak ada kelanjutan IUP-nya, nambang begitu. Lalu

ilegal mining itu terjadi dan terang-terangan, pertanyaannya seperti rekan kami

sebelumnya, Gakkum-nya bagaimana, penegakan hukumnya sebab ini terang-

terang saja kalau mau lihat itu di Sumbawa maupun di Lombok Barat, sepotong, itu

terjadi terang-terangan itu. Lebih menyedihkan lagi mungkin di kabupaten Dompu

Bima, hutannya itu sudah gundul pacul, dampak dari pada ilegal logging yang

terlampau lama, sehingga hujan sedikit saja Bima itu tenggelam itu, apalah hujan

lebat. Hujan lebat itu Bima, Dompu, Sumbawa itu kebanjiran luar biasa Bu dan ini

perlu penataan atau upaya-upaya dari KLHK bagaimana agar solusinya ya harus

reboisasi kelihatannya itu karena air hujan begitu turun langsung saja menyapu ke

kota-kota itu, nggak ada penahannya. Ini tolong Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan ini menaruh perhatian lebih serius terhadap kondisi hutan yang ada

kabupaten Bima, Dompu dan Sumbawa untuk mencegah banjir yang berulang-ulang

setiap hujan besar pasti banjir di daerah sana.

Berikutnya kurang lebih setahun yang lalu kami sudah sampaikan aspirasi

dari masyarakat pantai di Lombok Timur bagian selatan yang pantainya itu tergerus

karena hutan mangrove-nya itu rusak, sehingga solusinya harus ada penghutanan

kembali mangrove itu. Apakah dalam laporan halaman 6 nomor 10 tentang luas

areal rehabilitasi mangrove sebesar 500 hektar ini sudah termasuk penanaman

mangrove di kawasan Lombok Timur, pantai Lombok Timur bagian selatan, apakah

sudah masuk atau belum, mudah-mudahan sudah.

Terus ketiga, di Lombok itu khususnya ada burung yang menjadi ikon.

Lombok itu tahun 50, 60, 70-an, itu burung kadang hilang, apakah kok tidak

termasuk dalam daftar burung yang satu wayang dilindungi, namanya burung

Kuakaok, RRI Mataram itu selama 3 dekade itu selalu siarannya didahului oleh

suara burung kuakaok, sekarang burungnya nggak tahu di mana, hilang kayanya itu,

kok nggak termasuk burung yang dilindungi, mungkin masih ada 1-2 ekor di sekitar

Rinjani atau gunug sangkariang nggak tahu saya, tapi kok nggak termasuk dalam

daftar burung yang dilindungi gitu.

Demikian Bu Menteri, sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Kurtubi.

Selanjutnya kami persilakan Pak Bara, siap-siap Pak Tjatur tapi lagi keluar.

Silakan Pak Bara.

F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):


Selamat sore Bu Menteri dan jajarannya.

Saya igin me-refer pada presentasi Bu Menteri pada halaman 43 mengenai

konservasi geothermal panas bumi dan ini kaitannya dengan potensi geothermal

sebagai sumber energi re-newable energy dan memang kebetulan Indonesia ini

sangat kaya Bu ya dengan geothermal dan kebetulan di daerah pemilihan saya itu

Sulawesi Utara ini di peta yang Ibu sampaikan ini ada 10 titik itu di Sulawesi Utara

saja ada 10 titik karena banyak sekali gunung berapi di sana. Menurut data yang

pernah saya lihat memang 40% dari potensi geothermal dunia itu ada di Indonesia.

Jadi kalau sekarang ini tren dunia mengarah kepada clean energy, tentu ini bisa

dimanfaatkan sebagai salah satu sumber untuk kita Indonesia men-develop re-

newable energy berdasarkan geothermal. Tapi memang masalahnya hampir semua

atau mungkin semua dari titik geothermal tersebut terletak di wilayah konservasi

lingkungan hidup. Jadi pertanyaan saya bu, bagaimana kita bisa menciptakan

balance antara bagaimana kita bisa mempromosikan geothermal ini sebagai sumber

clean energy untuk masa depan yang potensi tidak diragukan lagi, juga dengan

bahwa ada kebutuhan untuk kita tetap memproteksi lingkungan hidup, jadi

bagaimana balance-nya di situ dan presentasi ini memang kurang begitu detil

menyampaikan bagaimana approach atau sikap dari Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan mengenai pemanfaatan potensi kawasan konservasi panas bumi,

mungkin bisa lebih detil ibu sampaikan dan memang dalam berbagai kunjungan

saya di daerah pemilihan itu banyak sekali komplain yang saya dengar mengenai,

mereka menyebut istilah sikap kaku dari, maaf Pak Dirjen Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan mengenai proses perizinan terhadap wilayah-wilayah

konservasi panas bumi. Jadi apakah ada juga koordinasi dengan Kementerian

ESDM, ini potensi luar biasa sekali Bu. Jadi kalau tidak dimanfaatkan dan Indonesia

kan bisa menjadi pusat dari geothermal dunia. Jadi kalau dunia mengarah kepada

clean energy tentu itu sesuatu yang Indonesia sudah ikuti dan sudah ikuti. Saya pikir

juga menjadi komitmen dari pemerintahan sekarang ini dan ini menjadi salah satu

sumber yang bisa kita manfaatkan, bagaimana kita bisa ....dan balance antara

mempromosikan geothermal sebagai sumber energi baru dan juga kebutuhan untuk

memperoteksi lingkungan hidup.

Yang kedua Bu, saya ingin bertanya juga soal perkembangan dari kasus

kebakaran hutan. Yang saya tahu yang saya baca di media ada 2 kasus yang

pemerintah kalah di pengadilan, bagaimana strategi, the next strategy dari

kementerian untuk bagaimana kita bisa betul-betul mendapatkan keadilan dari kasus

kebakaran hutan ini dan saya juga ingin bertanya tadi ada 2 atau 3 rekan saya yang

mempertanyakan soal legal enforcement di bidang lingkungan hidup, apakah

kementerian merasa bahwa kapasitas dan otoritas yang dimiliki sekarang itu cukup

untuk melakukan enforcement dalam bidang lingkungan hidup, khususnjya legal

enforcement ya. Dalam arti .....terjadi kemudian dilakukan penindakan hukum atau

memang kapasitas dari kementerian ini harus ditingkatkan lagi. Kalau mesti

ditingkatkan bagaimana dan mungkin DPR RI bisa juga bersuara untuk

mengusulkan bahwa untuk supaya bagi kita bisa lebih efektif dalam memproteksi

lingkungan hidup mungkin kapasitas dalam hal enforcement dari Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini bisa kita tingkatkan, begitu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Bara.

Pak Tjatur nggak ada ya, Pak Totok nggak ada, Pak Primus juga nggak ada.

F-PAN (BARA K. HASIBUAN, MA):

Enforcement dalam menghadapi perusahaan-perusahaan besar ya, yang

melakukan kerusakan lingkungan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau gitu langsung Bu Mercy nih.

F-GERINDRA (ARYO P.S. DJOJOHADIKUSUMO):

Daftar Pimpinan.



Teman-teman Komisi VII yang saya hormati.

Ibu Menteri dan seluruh jajaran yang saya hormati dan saya hargai.

Saya punya beberapa catatan berkaitan dengan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan, dari sisi realisasi penyerapan anggaran tahun 2017 saya kira

karena ini baru triwulan pertama ya 2 sektor di Eselon I yang menyerap anggaran

yang lumayan, satu di Irjen Inspektorat Jenderal dan satu lagi itu di Litbang-nya,

sementara sisi yang lain masih kerja-kerja administratif. Kita berharap bahwa di sisa

triwulan-triwulan selanjutnya mungkin bisa digenjot sehingga serapan anggaran itu

dia maksimal sampai dengan akhir tahun anggaran. Mungkin ini yang pertama Bu

sebagai atensi.

Yang kedua bu, berkaitan dengan persoalan Freeport hari ini Poksi PDI

Perjuangan memberikan perhatian yang sangat serius berkaitan dengan masalah

tailing Freeport. Di tingkat level kebijakan hari ini sementara dibahas sejumlah

persoalan-persoalan antara pemerintah Indonesia dengan Freeport sendiri berkaitan

dengan divestasi 51% dan seterusnya, dan seterusnya. Itu artinya bahwa pada

waktu yang hendak kita harapkan Pemerintah Indonesia akan menjadi pemegang

saham terbesar di sana, dengan demikian itukan pasti ada evaluasi aset dan

seterusnya termasuk kondisi lingkungan yang ada pasca tambang, setelah dialihkan

dari apa namanya kontrak karya ke IUPK yang turun sampai dengan 25 ribu. Sisi

yang lain ini berkaitan dengan pasca tambang sendiri menjadi perhatian serius dari

Poksi PDI Perjuangan.

Dalam catatan kami Bu, dapat kami sampaikan bahwa masalah tailing yang

ada di Freeport sendiri, ini sudah sangat amat masif. Laporan yang kami terima dari

PT Freeport di Panja Migas sendiri, di Panja Minerba maupun di Komisi dari seluruh

tailing yang dihasilkan harian dari Freeport sendiri tidak banyak yang terserap untuk

dialihfungsikan menjadi semen dan seterusnya lah seperti itu. Sementara dari

catatan yang kita punya foto potret dari atas itu bu, Mimika sendiri itu sudah jauh di

bawah dari tembok tanggul pemisah dengan tailing itu sendiri. jadi kalau ada apa-

apa ini bisa jebol, hancur ini Mimika secara keseluruhan.

Yang kedua, penampungan tailing itu sendiri, itu dengan luas lahan 230 ribu

hektar Bu. Sementara jarak dengan bibir pantai itu kurang lebih sekitar 120 km, nah

diantara jarak 120 km ini tailing yang jatuh itu jatuhnya ke sungai Akcua. Sungai

akcua sendiri dari data yang kami punya kami coba searching itu sungai yang

lumayan sangat besar dengna lebar itu kurang lebih sekitar 200 m Bu, tetapi dengan

tailing harian yang dihasilkan oleh Freeport dalam kerja normal harian itu bisa

dihasilkan 200-230 ton per hari Bu, 200-230 ton per hari dan itu dia kalau misalnya

musim hujan dan telah melampaui batas dia akan turun mengalir ke sungai-sungai,

sementara sungai akcua sendisi itu dia mempunyai banyak sekali, lebih dari 20 anak

sungai Bu dan seluruh endapan ini dia mengalir sampai ke laut. Nah yang menjadi

persoalan kami begitu air surut Bu, yang tertinggal dari 200 lebar meter, 200 meter

lebar tinggal hanya kurang lebih hanya 5 meter. Masyarakat Freeport punya

beberapa persoalan yang sangat mendasar di tingkat Das di bawah itu, daerah

aliran sungai yang ada di bawah. Yang pertama transportasi mobilisasi antar

kampung yang menggunakan aliran DAS itu dan yang kedua adalah rusaknya

seluruh ekosistem yang ada. Kemudian kehidupan masyarakat sehari-hari untuk

bertanam, bercocok tanam, bertani, mencari ikan dan seterusnya, dan seterusnya.

Di luar ada persoalan yang cukup serius data yang kami terima yaitu

rusaknya sumber-sumber air untuk kehidupan kesejahteraan masyarakat yang ada

di sana. Terkait dengan persoalan itu sendiri Bu, kami ingin mendapat gambaran

dari ibu sendiri berkaitan dengan yang pertama ini penanganannya pasca tambang

dengan Freeport. Sekiranya ini divestasi saham ini dia terus berjalan, LHK sudah

harus mengantisipasi pasca tambang, kelebihan area yang luasnya begitu besar itu

hubungannya dengan Freeport ini, hari ini modelnya bagaimana Bu karena Freeport

lapor ke kami itu yang bagus-bagus saja, tapi kami tahu bahwa dari semua tailing

yang dikeluarkan, yang dihasilkan harian itu tidak banyak yang terserap untuk di apa

namanya, detil lebih lanjut seperti itu. Nah kalau ini tidak kita antisipasi segera, ini

akan menjadi bom waktu bagi kami di kemudian hari bagi masyarakat yang ada di

sekitar pesisir Mimika.

Yang kedua bu, sejak tahun 2013 Pemda Mimika kalau mengeluarkan

keputusan untuk daerah bantara sungai yang ada di Mimika, itu sekitar 600 hektar

lahan dipakai sebagai kawasan industri pesisir, untuk pelabuhan, untuk industri

perkapalan dan sebagainya, dan sebagainya, jalan dan seterusnya. Ini juga menjadi

perhatian dari kami Bu, kalau sekiranya ini kemudian dimanfaatkan habis-habisan

untuk kawasan pesisir ini. ini juga akan menjadi persoalan yang sangat serius, kami

tidak tahu apakah LHK sendiri sudah melakukan koordinasi dengan Pemda Mimika

berkaitan dengan mengatasi persoalan tailing. Dan yang kedua adalah penanganan

terhadap izin-izin yang dikeluarkan di bantara pesisir Mimika itu sendiri. itu yang

pertama bu, berkaitan dengan masalah Freeport.

Yang kedua, ini berkaitan dengan izin-izin penanganan pulau-pulau kecil Bu,

tidak saja masakah reklamasi yang ada di Jakarta, tetapi seluruh pulau-pulau kecil

yang ada di Indonesia. Kemarin di dalam rapat bersama dengan Kementerian Riset

Teknologi & Pendidikan Tinggi, terutama dengan BIG kita bicara tentang apa yang

namanya one map service ya policy. Dari data-data yang kita punya Bu, ternyata

izin-izin pengelolaan pulau-pulau kecil Bu, berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan

oleh pemerintah pusat, untuk pulau-pulau kecil itu pembagiannya 30% menjadi milik

negara, 70% itu perizinan dalam bentuk hak pengelolaan. Didalamnya ada 30%

untuk ruang hijau, di luar pengeluaran izin-izin khusus kepada hak ulayat

masyarakat. Persoalan yang ada di provinsi-provinsi yang berbasis kepulauan ini Bu,

kita punya persoalan yang sangat serius terhadap pulau-pulau kecil. Saya kasih

contoh di Maluku misalnya hari ini kita punya persoalan dengan izin pertambangan

Romang yang ada di Maluku Barat Daya misalnya. Ibu kalau sampai di pulau

Romang, itu sudah tidak ada hutan lagi Bu, itu sudah lubang-lubang besar untuk

mereka drilling dalam rangka untuk pertambangan emas yang ada di sini, dan

semuanya hancur dari sisi lingkungan hidup.

Beberapa waktu yang lalu kami sudah berkoordinasi dengan Pak Roy dan tim

dari berbagai dari masyarakatnya sendiri, masyarakat adat, dari gerakan sipilnya,

sudah kita koordinasikan ketemu dengan Pak Roy dan jajarannya. Kami ingin minta

update penanganannya juga Bu, waktu itu Ibu siapa pernah mengontak saya Beliau

mau turun juga ke sana ya, tapi waktu itu tapi karena tabrakan waktu tidak bisa

bersama-sama. Kami ingin minta kejelasan soal ini Bu dan terutama kejelasan soal

izin-izin yang dikeluarkan untuk pulau-pulau kecil ini Bu. Mungkin Ibu bisa

menjelaskan sedikit ke kami supaya kami juga ada gambaran dari sisi lingkungan

hidup sendiri, perizinan yang dikeluarkan untuk Amdal-nya itu juga kami tidak tahu,

bentuknya seperti apa, bagian mana yang mengeluarkan izin untuk penanganan

khusus untuk yang pulau-pulau kecil karena untuk yang provinsi-provinsi kepulauan

rata-rata provinsi kepulauan yang masuk di dalam kaukus provinsi kepulauan yang

daratannya paling terbanyak itu yang akan masuk itu Sulawesi Tenggara Bu, sisa

yang lain kita punya darat itu rata-rata di bawa 9% Bu, Maluku sendiri hanya 6,3%

darat, 93 koma sekian persen itu laut semua. Jadi kalau penanganan pulau-pulau

kecil dengan seluruh izin-izin tidak terpadu ini akan menjadi persoalan yang sangat

serius.

Yang ketiga tentang one map policy, data-data yang saya coba lihat di sini

ada beberapa contoh one map policy dari LHK bekerjasama dengan BIG, baik untuk

DAS nasional, mungkin untuk hutan dan lain-lain. Kita ingin minta juga itu data

terpadu yang berkaitan dengan persoalan lingkungan hidup one map policy-nya Bu.

Jadi kalau kita klik di Maluku misalnya dari ribuan pulau kita tahu bahwa di

kabupaten ini ada kerusakan lingkungan yang berkaitan dengan sampah atau

wilayah pesisir atau kehutanan atau pulau-pulau kecil, langsung klik langsung bisa

dapet datanya Bu, ini datanya agak susah diakses berkaitan dengan one map policy

khusus untuk kerusakan lingkungan satu Indonesia. Kalau di Komisi VII, kita bisa

mendapatkan data one map policy ini, ini jauh lebih bagus bagi kami dalam rangka

penyusunan kebijakan di waktu-waktu yang akan datang. Lebih membantu kami

untuk menganalisis persoalan-persoalan lingkungan hidup secara lebih

komprehensif dan integratif.

Jadi saya kira itu 3 hal yang dapat kami sampaikan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Tjatur sudah datang, silakan Pak Tjatur.



Mohon maaf tado sholat, sesuai arahan Kiai Imam sholat tepat waktu.

Bu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Ada beberapa hal dari saya, pertanyaan, ada komentar, ada masukan, ada

sedikit kesedihan dan kemarahan ada di ujungnya, tapi ii untuk kebaikan semuanya.

Yang pertama saya menghimbau untuk next laporan atau next paparan itu

disamping ada kegiatan, ada target juga disertakan lokasinya di mana. Jadi di sini

ditambahkan satu tabel lagi, satu lajur lagi lokasi di mana sehingga kita semua

aware. Banyak teman-teman nggak tahu di Dapilnya ada kegiatan gitu.

Yang berikutnya adalah saya meng-appeal 2 saja di 5 tahun kepemimpinan

Bu Menteri. ada 2 hal, yang pertama buat suatu pilot proyek yang signifikan tentang

badan air yang bisa kita bersihkan. Kalau boleh saya mengusulkan itu Citarum

sebagai proyek nasional karena itu terkenal terpoluted sedunia itu. Ini sudah ada tapi

anggarannya terlalu kecil, saya dulu Pak Rahmat Witoelar saya challenge untuk

tolong 5 tahun bersihkan sungai ciliwung, ternyata memang berat. Saya berharap

dengan bergabungnya kekuatan LH dan Kehutanan itu bisa, satu saja ini kalau kita

ke Korea dulu sungai Handu kotor, tetapi sekarang jadi tempat yang indah untuk

dijadikan wisata.

Kedua, buat pilot proyek paska tambang yang baik yang bagus, kalau kita ke

Kuala Lumpur ini sedikit keluar itu ada kawasan namanya sunway. Sunway itu dulu

bekas tambang timah kalau nggak salah itu, sekarang menjadi area permainan,

perhotelan dan luar biasa itu bekas tambang yang sangat buruk pada waktu itu. Tadi

menyambung beberapa teman yang lain soal pencemaran udara, saya berharap ini

ujung-ujungnya adalah penegakan hukum juga karena di sini saya lihat

rekomendasinya agak soft ini, kalau bisa betul-betul termasuk yang tadi, saya

berharap dulu itu kami Komisi VII dan LH itu buat Undang-undang 32 itu khususnya

Pasal 88 itu sangat keras dan sangat memihak pemerintah. Kalau bisa dibaca itu

ada namanya strick liability di situ, kalau sudah membuat kerusakan itu tanpa

pembuktian bisa itu, itu betul-betul keras dan itu sebetulnya suatu senjata

pamungkas buat LH untuk menegakkan hukum secara kuat itu. Saya berharap itu

dipakai itu Pasal 88 itu, itu azaz strick liability di dalam penegakan hukum, hukum

pidana khususnya. Jadi tadi juga Ketua juga menyampaikan semua hampir, kita

hampir sama ini Komisi VII memiliki pandangan yang sama terhadap soal ini.

Kemudian ini juga Pasal 88 ini ada juga yang 30-50 kasus non ligitasi tahun 2016,

kalau bisa jangan terlalu banyak lah ini karena dengan kerusakan lingkungan yang

luar biasa ini penegakan hukum itu mungkin lebih efektif gitu.

Berikutnya adalah saya mempertanyakan, tadi Mba Peggy juga

mempertanyakan tentang KLHS di Kendeng. Itu kita sertakan juga di 32 itu Pasal 15

khususnya karena Amdal harus diperluas untuk kita bisa mempengaruhi kebijakan

maka lahirlah KLHS ini. Maka saya minta betul, kalau boleh saya interaktif apakah

sudah selesai Bu untuk yang di Kendeng itu ya.


Sesuai PP KLHS itu setelah jadi harus ke QE quality essurance, jadi sekarang

sudah selesai di KLHS. Kemarin dan hari ini sedang dibahas oleh tim ahli quality

essurance, kan di KLHS kan juga tim ahli, ada 16 profesional ahli-ahlinya. Kemudian

masuk ke quality essurance tim, jadi 2 hari ini sedang berproses.


Terima kasih penjelasannya.

Saya juga apresiasi ya, saya kira November 2016 itu jadi tongngak gitu KLHK

itu memang di kasasi. Nah yang saya perlu tanyakan itu apakah tindak lanjut dari

kasasi itu sudah di eksekusi itu dari kasasi yang menang 16 trilyun itu, di PT Merbau

itu Bu.


Eksekusinya sedang, memang kan faktanya eksekusi dari proses-proses

hukum belum pernah ada yang terjadi. Jadi sekarang sedang saya minta dirjen

untuk mempelajari seluruh prosedur eksekusi itu supaya jadi. Memang selama ini

yang namanya hutan, yang namanya lingkungan hampir, bukan hampir belum

pernah ada yang jadi eksekusinya.


Makanya inim saya berikan apresiasi dan ini tonggak sejarah, kita berharap

negara bisa melakukan eksekusi dari kekuatan hukum yang sudah inkrah di

Mahkamah Agung itu.

Yang berikutnya adalah lagi-lagi soal sampah ini Bu, saya apresias apa yang

sudah diperbuat dikerjkan oleh Bu Tuti ya, tapi ini negara urusan sampah ini tidak

urusan melulu KLHK. Sesuai Undang-undang yang, memang sesuai Undang-

undang menteri yang dimaksud itu LH waktu itu, tapi kenyataannya kan di lapangan

anggaran terbesar tidak di kita. Maka dan saya juga appeal Bu, beberapa peraturan

pelaksanaan yng mungkin belum ditindaklanjuti, pertama misalnya PP tentang

sampah spesifik ini mohon, terus kemudian Perpres Jakstranasnya, tentang EPR,

peraturan payung hukum EPR. EPR itu environmental poleted responsibility, ini

tindak lanjut dari poluter base principal, kalau yang pernah kuliah lingkungan tahu itu

Pak. Juga saya meng-appeal ada PP pembiayaan persampahan karena di Pemda-

pemda itu tidak ada suatu standar, standar APBD tentang pengelolaan

persampahan. Surabaya itu bagus lah 2,5% tapi kalau Bekasi 0,5% ya itu jauh

banget jomplangnya. Jadi kalau bisa ada satu PP khusus tentang pengelolaan

persampahan ini. Juga saya minta apa respon dari pemerintah setelah Perpres

Nomor 18 itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Ini terakhir Pak Ketua ini penting, ini penting terutama untuk Pak Gus. Jadi

begini, ini yang saya sedih dan sekaligus marah ini, tahun 2006, marah sama kita ini

semua, marah sama saya juga ini. 2006, 2005 komisi ini menelorkan suatu kebijakan

memperkenalkan DAK lingkungan hidup. Pada waktu itu sekitar 100, untuk pertama

kali sekitar 118 milyaran lah itu, terus kemudian naik terus, naik 200% hampir 300

milyar. Terus kemudian karena ada supply morgit itu anggaran kita agak berat tahun

2008-2009 itu tidak nambah, tapi setelah itu nambah terus sampai terakhir 2016 itu

hampir 900 milyar dan ini sangat berguna untuk daerah-daerah. nah tahun 2017 ini

DAK ini hilan, kok berani-beraninya itu pemerintah menghilangkan DAK lingkungan

hidup dan kehutanan ini. Saya cari tahu ke Kementerian Keuangan, Bappenas, ke

ESelon I-nya saya langsung telepon itu dan jawabannya itu lucu karena dianggap

bukan fisik, tidak boleh itukan DAK lingkungan hidup. Itu kenyataannya di daerah

juga jadi fisik juga terutama tentang persampahan gitu dan ini mempermalukan

komisi ini sebetulnya gitu. Saya berharap ini menjadi keputusan politik kita, Komisi

VII dan KLHK bersepakat untuk memperjuangkan kembali adanya DAK lingkungan

dan kehutanan ini iya nggak Bu. Ini jangan sampai hilang ini 2017, saya sudah

undang juga Pimpinan salah satu dua Pimpinan Badan Anggaran untuk

menghidupkan teman Bappenas untuk menghidupkan, kalau perlu Komisi VII

bersurat ke Pimpinan DPR RI ini, dihidupkan kembali ini. Ini isu besar ini DAK LHK

hilang itu, kita harus bersama-sama, kementerian juga harus berjuang ini di level

pemerintah untuk menghidupkan kembali ini DAK LH dan Kehutanan ini. Itu usul

yang pertama.

Usul yang kedua adalah Bapak Pimpinan, buatlah suatu saat Raker bersama

Kementerian LHK, ESDM dan Ristek. Ini ada yang perlu kita bahas bersama tentang

3 mitra kita ini terutama ya karena saling kait-mengait ada beberapa hal yang perlu

kita bicarakan tentang hubungan pertambangan dan lingkungan dan kehutanan dan

juga dengan teknologi-teknologi yang kita harusnya bisa di bidang pertambangan

dan migas itu, tetapi impornya terlalu banyak di situ. Itu saja usul yang bisa saya

sampaikan masukan kepada Ibu Menteri dan jajarannya.

Terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Selanjutnya Pak Andi, oh Pak Primus dulu.


Interupsi sebentar Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Ingin menambah tadi Kandaku Pak Tjatur tadi, kemenangan KLHK itu bukan

hanya 16 milyar, malah saya pernah dengar KLHK.


16 trilyun.


16 trilyun dan terakhir saya dengar itu 78 milyar dan anehnya KLHK tidak

menerima Salinan putusan dari pengadilan, itu benar atau nggak itu karena yang

saya tahu KLHK menang di pengadilan 78 milyar, tapi KLHK tidak menerima Salinan

putusan dari pengadilan.


KETUA RAPAT:

Itu mungkin sekaligus bisa kan itu penegakan hukum ya, itu sekaligus nanti

Bu Menteri merespon, tadi juga Pak Muh. Nasir data-data yang kunjungan.

Selanjutnya kami persilakan Pak Primus baru Pak Andi.

F-PAN (PRIMUS YUSTISIO):




Bapak-Ibu yang saya hormati.

Pertama saya ingin memperkenalkan diri nama saya Primus Yustisio saya

wajah baru Bu di Komisi VII ini tapi stok lama. Sebelumnya saya di Komisi VI kalau

sekarang Komisi VII artinya naik kelas Bu, biasanya yang lain turun kelas saya naik

Insya Allah. Saya dari Partai Amanat Nasional, Dapilnya Jawa Barat V cuma satu

kabupaten, kabupaten Bogor, luas sekali Ibu. Kalau ditanya bagaimana kondisi

hutannya di sana dan bagaimana ekosistem di sana, miris sekali. Saya yakin dulu

Jakarta banjir karena arus air dari daerah Bogor itu 5 tahun sekali, sekarangsatu

tahun 5 kali Bu. Artinya ada masalah serius ini yang harus segera ditangani dan

saya beberapa kali juga ke Dapil terkait hutan-hutan yang ada di sana dan

bagaimana mengantisipasi kerusakan yang ada di sana, pencemaran atau apapun

itu ternyata kementerian yang ibu pimpin ini belum memberikan dampak yang serius.

Terbukti ya dari volume air yang hadir ke ibu kota ini, salah satunya seperti itu.

Baik saya ke substansi pertama, saya tidak banyak-banyak karena undangan

hari ini terkait dengan anggaran. Jadi saya langsung anggaran Kementerian KLHK

ini adalah 6,7 triliun, itu kalau dibandingkan dengan Komisi VI yang lalu, semua ada

4 kementerian di sana dan jumlahnya cuma 8 triliun. Tetapi penyerapan

anggarannya di sana jauh lebih baik dari pada kementerian ibu ini. IIni sudah kuartal

pertama dan masih di bawah 10%. Saya tidak tahu bagaimana strategi yang akan

diterapkan, apakah sama seperti kebanyakan Pemda-Pemda juga bahwa di kuartal

terakhir, artinya di bulan November dan Desember itu dikebut. Apalagi yang paling

ya, yang paling berbahaya anggarannya adalah yang poin 13, saya cukup 1

halaman saja halaman 2 Bu di sini. Ditjen Pengendalian Pencemaran dan

Kerusakan Lingkungan itu hampir 1 trilyun, tapi penyerapannya tidak sampai 1%, ini

kenapa bu. Padahal nama Ditjen-nya itu sudah pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan, apakah memang tidak sanggup mengatasi atau

mengantisipasi masalah ini. Ini, ini tidak bisa dipandang sebelah mata bu, ini harus

dianggap sangat amat serius. Bu, saya ingin sedikit memberikan informasi bahwa

target penerimaan pajak kita meleset. Artinya dari 100% target itu cuma terealisasi

cuma 80% dan saya seyakin-yakinnya haqul yakin bahwa di APBNP 2017 ini akan

ada pemotongan di KL semuanya. Memang sistem anggaran kita seperti itu, apakah

ibu …… strategi akan, sebelum dipotong tapi meminta untuk dipotong anggaran ini.

Kalau melihat cara penyerapan seperti ini, ini sudah pasti menjadi prioritas Menteri

Keuangan untuk dipotong. Padahal kita ketahui betapa pentingnya anggaran ini

untuk lingkungan kita.

Nah saya ingin mendapatkan jawaban nanti secara komprehensif dari Ibu,

mudah-mudahan jawabannya bisa saya terima insya Allah.

Itu saja pimpinan terima kasih.


KETUA RAPAT:

Sudah Pak, selanjutnya Pak Andi selanjutnya Pak Aryo.

F-PPP (Dr. ANDI JAMARO DULUNG, M.Si.):

Baik, terima kasih.


Ibu Menteri dan seluruh jajarannya yang saya hormati.

Teman-teman Pimpinan dan Anggota Komisi VII yang saya hormati.

Saya ke halaman 22 Bu, halaman 22 ini juga tadi sudah disampaikan oleh Bu

Andi Yuliani Paris. Pertama-tama saya menyampaikan apresiasi yang luar biasa

atas kerja serius dari kementerian terutama Pak Dirjen Perhutanan Sosial dan

Kemitraan Lingkungan mengenai revisi Kepmen yang terkait dengan impor bibit ulat

sutra. Saya dengar progress-ya sudah sampai ibu menteri saja, saya berharap betul

bahwa progress ini semakin cepat karena memang hal ini urgent dipertanyakan oleh

masyarakat kami di Sulawesi Selatan. Saya berharap bahwa Kepmen ini sudah

selesai sebelum kita mengadakan apa namanya FGD nanti di Makassar. Itu yang

pertama.

Yang kedua mungkin secara teknis nanti saya ingin mendapatkan penjelasan

dari pejabat terkait mengenai prosedur untuk masuk pada hutan, hutan sosial itu

yang tadi peminatnya deras sekali mungkin akan bertambah nanti kalau saya tahu

prosedurnya akan bertambah peminat ini karena di daerah kami sangat banyak yang

merasakan pentingnya. Mereka masuk di lahan itu karena selalu berhadapan

dengan aparat hukum, jika masuk pada hal yang dilakukan adalah menurut mereka

adalah hal yang legal saja. Itu yang kedua.

Yang ketiga mengenai kasus-kasus hukum, saya melihat tadi ini di halaman

90. Ini yang pertama itu adalah pelaksanaan eksekusi mengenai PT Silap Nasik Indo

Kuarsa dan PT Simpang Pesak Indo KUarsa terkait dengan areal yang sudah

dimenangkan oleh negara tentang sejumlah 47 ribu hektar. Ini untuk mengeksekusi

lahan seperti ini yang sawit yang sudah produktif, saya kira memang negara akan

mengalami kesulitasn karena ini menyangkut pengambilalihan sebuah perusahaan

yang sudah berjalan dengan karyawan yang begitu besar jumlahnya dengan

katakanlah alat-alat berat yang ada di sana. Lalu kemudian itu ditarik oleh yang

kalah, yang kalah lalu kemudian negara harus megganti semua itu dengan segera

beroperasi kembali dengan luasan 47 ribu hektar itu. Pertanyaan saya sejauhmana

progress yang disiapkan oleh kementerian, apakah ini diserahkan kepada BUMN di

bawah Kementerian LHK atau harus menggandeng pihak lain, pihak lain yang kira-

kira punya modal untuk itu, karena kalau ini tidak dianggarkan oleh negara

bagaimana proses pengambilalihan itu, lalu kemudian pasti akan terjadi chaos.

Kalau segera diambilalih karyawan puluhan ribu lalu kemudian kalau negara tidak

siap mangeksekusi itu lalu kita tidak siap, siapa yang akan mengganti itu maka akan

terjadi sesuatu yang mungkin secara sosial akan berdampak di daerah sana. Saya

berharap ini bisa kami dapat penjelasan tapi mungkin bisa saja tertulis penjelasan

itu.

Saya kira itu saja 3 yang saya sampaikan kepada forum terhormat ini.

Terima kasih Ibu Menteri.


KETUA RAPAT:

Silakan Pak Aryo, terakhir Pak Harry kelihatannya, penutup supaya afdhol.

Silakan.




Salam sejahtera untuk kita semua.

Shalom.

Ohm suastiastu nama budhaya rahayu.

Bu Menteri mohon maaf kalau saya tadi datangnya terlambat, masih agak

macet Jakarta, untuk dan juga saya mohon maaf di rapat kerja kita yang terakhir

tanggal 20 Februari pembahasan implementasi Paris Aggreement saya tidak ada

karena kesibukan kampanye juga, sekali lagi saya mohon maaf. Saya ada beberapa

pertanyaan tentang pertama-tama tentang tindak ketindaklanjutan dari Raker

terakhir, pertama-tama terimakasih bahwa tentang mass.......contribution sudah kami

terima, sudah kami terima dan juga yang lainnya sudah kami terima juga. Saya ingin

tanya di poin 4 kesimpulan nomor 4 di Raker kita terakhir tanggal 20 Februari lalu,

Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI untuk

menyusun metriks tentang skema penurunan emisi gas karbon di masing-masing

kementerian terkait dan itu akan disampaikan paling lambat tanggal 27 Februari.

Saya ingin tanya apakah itu sudah dikirim atau tidak, karena seingat saya belum ada

itu, belum, berapa lama lagi kira-kira lebih kurang.


Sinerginya rencana minggu depan, sebenernya yang KLHK kan juga sudah

ada beberapa sub itu sudah selesai, yang dengan ESDM, dengan perindustrian dan

Pertanian itu yang masih disinergikan.


Kementerian Pertanian, ESDM dan Perindustrian ya, boleh diingatkan lagi

nggak kalau tidak salah yang terbesar di LHK kan 19% ya, apa atau 30%, 17%.

Kemudian ESDM 11%, Perindustrisn dan Pertanian ada lagi, ada lagi sisanya. Oke

terima kasih itu, saya ingin tanya itu terkait notulensi terakhir.

Kemudian, mohon maaf kalau kita bicara tentang lingkungan hidup dan kalau

kita, kalau kita bicara Dapil saya masalah lingkungan hidup terbesar ada 2 yaitu

banjir karena daerah aliran sungai dan yang kedua reklamasi Bu. Saya percaya

bahwa Bu Menteri profesional dalam hal ini, oleh karena itu saya akan Dapil ini udah

tahu Bu, Bu Menteri sudah tahu Dapilnya .....baru gabung sama kita, jadi kalau Bu

Menteri sudah sangat tahu karena karena sudah saya ingatkan terus-menerus.

Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwa saya percaya bahwa Bu Menteri

profesional dalam hal ini, saya percaya Bu Menteri menjunjung tinggi dan sangat

peduli dengan lingkungan hidup dan dalam hal ini saya akan lupakan bahwa Ibu itu

kebetulan dari Partai Nasdem yang mendukung petahana. Saya yakin ibu bisa, bisa

profesor dalam hal ini dan saya menanyakan ini karena kebetulan di Dapil saya di

Jakarta Barat, Utara dan Kepulauan Seribu itu mayoritas, dalam hal mayoritas

maksud saya adalah lebih dari 60% warga Jakarta itu menolak reklamasi. Bahkan

kalau di Jakarta Utara hampir 80% menolak reklamasi, saya baca di berita bahwa

tanggal 16 Maret 2017 yang lalu keputusan PTUN membatalkan surat izin

pelaksanaan reklamasi pulau K. Pulau K itu yang menempel dengan Dufan itu yang

di utaranya Puteri Duyung Cottage di situ, dekat Marinka. Tetapi saya ingin

mengingatkan kembali bahwa PTUN membatalkan keputusan PTUN tanggal 31

pada tanggal 31 Mei 2016 tentang Pulau G. Berarti saya asumsi Pulau G ini izinnya

masih ada, saya ingin tanya karena kebetulan beberapa kali saya debat di TV

dengan Jubir dari paslon sebelah banyak yang mengeluarkan pernyataan-

pernyataan tertentu. Saya ingin menggunakan forum untuk mengklarifikasi posisi

pemerintah pada saat ini, saya ingin tanya sama sekali lagi posisi pemerintah

tentang reklamasi mengingat bahwa di banyak Raker sebelumnya berulangkali

Kementerian LHK itu mengangkat bahwa reklamasi itu pulau-pulaunya itu tidak

memenuhi, tidak lolos Amdal. Jadi saya ingin tanya lagi, posisi hukum terkini terkait

pulau-pulau yang reklamasi yang ada saat ini. Sekali lagi ini adalah aspirasi dari

Dapil saya Bu, para nelayan ini, sms-sms yang kirim whatsup ke saya bahwa

mereka menolak reklamasi dan kebetulan partai saya menolak reklamasi. Tetapi

sekali lagi ini tidak lebih dari aspirasi masyarakat. Itu yang poin kedua.

Yang ketiga, Ibu Menteri menterinya beberapa kali saya mengingatkan bahwa

saya sangat malu dengan anggaran polisi hutan kita, forest rangers. Beberapa

konsinyering, pernah kita konsinyering di puncak di Kopo, waktu itu saya lihat bahwa

anggaran untuk polisi hutan 42 miliar, 3 million dolar, 3 juta dolar untuk negara

dengan hutan tropis terbesar di dunia kedua setelah Republik Demokratik Kongo.

Saya ingin tanya saya belum lihat di ..... yang kami dapat, saya lihat itu untuk

KSDAE di halaman 8, 9, 10 tidak dijelaskan penambahannya bagaimana. Yang ada

adalah kunjungan wisatawan dan sebagainya realisasi, tetapi saya tidak lihat karena

di halaman 9 poin 13 kan ditulis bahwa persen target 2017 adalah, persentase

peningkatan populasi 25 jenis satwa yang terancam punah berdasarkan IUCN

ratelist inikan baru realisasinya masih kecil sekali. Saya ingin tanya dan ini pasti

tidak terlepas dari komitmen Kementerian Lingkungan Hidup untuk menambah gaji

dan anggaran para polisi hutan kita. Saya sudah tanya 2-3 kali di 2, 3 Raker yang

sebelumnya saya tanya di sini, bagaimana pelaksanaan anggaran ini.

Itu saja Bu Menteri, pertama tentang kesimpulan di rapat terakhir, yang kedua

tentang reklamasi dan yang ketiga tentang anggaran untuk polisi hutan atau forest

rangers kita.

Sekian Pimpinan.


KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Aryo.

Selanjutnya kami persilakan Pak Daryatmo, lalu Pak Harry penutup lah.

Silakan Pak Daryatmo.

F-PDIP (Ir. H. DARYATMO MARDIYANTO):

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua Komisi dan yang terhormat Anggota Komisi VII.

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan serta para

jajarannya.

Data saya dalam perjalanan sebentar, tadi saya mengikuti terus terang,

berkeliling tapi mengikuti semua pembicaraan dan izin bagian yang mungkin belum

disampaikan, barangkali data-data yang bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah

soal anggaran di 2017 tadi disampaikan, terakhir saya mendengar dari yang

terhormat Pak Aryo tadi sudah disebut bahwa masih di bawah 10%. Jadi pertama

menghargai bahwa bahan ini diberikan satu hari sebelumnya, jadi ada kesempatan

kita mempelajari dan sedikit menelusuri secara detil tentang bahan-bahan tersebut

dan ini adalah hal yang baik. Namun dengan hadirnya buku ini satu hari sebelumnya

tentu pembahasan bisa semakin mendalam. Ini mendalam tentu bagi kami adalah

baik untuk membangun suasana kolektif kemitraan kerja sama ini karena jauh

berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang mendalam, catatan-catatan yang

didalami, serta terhindar sepenuhnya dari kondisi tiba waktu tiba akal karena kita

dasarnya adalah data-data. Oleh karenanya menyangkut soal penyerapan anggaran

proses yang dilakukan oleh pemerintahan yang sekarang adalah meningkatkan

penyerapan anggaran seawal mungkin. Dengan demikian tidak menumpuk pada

tahun-tahun pertengahan ketika diasumsikan anggarannya turun. Bahkan pada

bulan-bulan Desember sudah langkah-langkah melakukan lelang, walaupun

uangnya belum ada keputusan-keputusan bisa diambil. Oleh karenanya

mengharapkan memberikan pertimbangan saran agar nilai ini menjadi pemacu

karena beberapa kemitraan kita lainnya sudah sampai pada tahap yang di atas 10%,

bahkan sudah mencapai hampir 15%. Maka usul kami agar ada target gradual

selama 1 tahun ataupun salam triwulan-triwulan dalam bentuk grafik yang

menggambarkan penyerapan ini. Saya kira itu harapan kami berkaitan dengan

anggaran.

Kemudian yang kedua, teman-teman lain sudah menyinggung, Bu Mercy, Pak

Tjatur dan sebagainya. Soal Freeport tadi saya kira sudah disinggung saya kira itu

kami garisbawahi untuk memperoleh data lengkapnya dan bahkan pada singgungan

kalau menyangkut soal penegakan hukum. Kadangkala kita di lapangan di Freeport

pada periode lalu diberikan kegiatan penghiburan yaitu di belakang kota Mimika ada

wilayah yang dipenuhi dengan tailing yang sudah mendekati laut, lalu setiap

Anggota Komisi VII diberi jatah untuk menanam pohon dan pohon-pohon itu diberi

nama Anggota-anggota Komisi VII. Dan sebelumnya kita ditunjukkan pohon-pohon

yang ditanami oleh para tokoh-tokoh sebelumnya yang hadir di sana, di ujung dari

pembuangan tailing yang sudah hampir sampai ke laut di belakang kota Mimika. Jadi

Tembagapura dulu karena namanya tambang emas, jadi Tembagapuranya di,

terpaksa di Boner atau disimpan gitu. Jadi tentu ini tidak menghalangi keinginan dari

kita atau pendataan, jadi karena itu kita kemarin dengan Badan Informasi

Geospasial karena menyangkut pada butir selanjutnya. Kiranya dapat dilakukan

kerja sama dan kami harap kami masuk pada bagian yang dapat simpulkan pada

pertemuan ini sebagai kesimpulan yang sama terhadap soal Badan Informasi

Geospasial yang kemarin kita putuskan.

Jadi Badan Informasi Geospasial menyusun data dan memperoleh

penugasan dari pemerintah soal memetakan, mendata sawah baku di seluruh

wilayah nasional. Maka melentas sedikit pada soal mangrove yang belum

disinggung atau kita kembali pada lingkungan hidup tadi karena kita juga ingin

memperoleh data yang berhubungan dengan ini yang diinisiatif oleh LHK yang bisa

memanfaatkan Tupoksi yang dilakukan oleh Badan Informasi Geospasial untuk

melihat peta sebenarnya, baris-baris batas sebenarnya tentang sebaran

pembuangan tailing tersebut. Ibu Mercy tadi menyinggung bahan dalam bentuk

tonase yang cukup besar, saya kira bisa dikonversikan dengan mudah. 1 gram

emas, 1 gram lembaga atau konsentrat itu ekuivalen dengan berapa ton ataupun

volume tailing yang dibuang. Nah demikian akan mudah sekali kalkulasi

matematisnya. Maka ini saya kira perlu yang kedua yang kami sampaikan.

Kemudian yang ketiga, izin ini pinjem Pak Harry Poernomo tadi halamannya

saya agak loncat itu adalah soal mangrove, Bapak-Ibu sekalian. Di dalam

keterangan ini mangrove ini ada, tetapi sungguh menjadi pertanyaan kita ketika

masuk pada data ini di kolom ketika realisasi fisik itu pada program pemetaan

mangrove kosong. Ini sedang saya telusuri tadi, saya sedang dalam perjalanan.

Jadi dengan demikian saya menggarisbawahi yang disampaikan oleh anggota yang

terdahulu tadi Pak Tjatur mendengar dari luar bahwa kelengkapan hal ini saya

usulkan untuk juga disajikan. Kalau Pak Tjatur menambah kolom, saya barangkali

menambah kolom horizontal, menambah vertikalnya karena soal mangrove-nya

tidak dituliskan rinciannya. Sementara di kolom ketiganya, mohon maaf ibu saya

pelan-pelan mencari buktinya yaitu pada kolom ketiga. Dengan demikian apakah

realisasi visi sampai bulan ini tidak ada sama sekali yang menyangkut soal

mangrove, apakah memang itu yang di titik-titik tempat lainnya tidak dilaksanakan

ataukah memang belum dilaksanakan. Jadi kalau belum dilaksanakan tentu sifatnya

perencanaan saja. Apakah 3 bulan melakukan perencanaan itu sesuatu waktu yang

cukup tepat ataukah bisa mengarah pada pekerjaan meja yang tidak bisa diukur

tentang pekerjaan lapangannya.

Jadi dengan demikian kalau ini dikaitkan dengan program kemarin yang kita

putuskan di dalam kesimpulan yaitu dengan Ristek ada bagian yang BIG akan

memetakan sawah baku. Maka kami mengusulkan juga dapat dimungkinkan bekerja

sama dengan BIG adalah memetakan mangrove secara nasional. Kalau sawah baku

yang menjadi tema tersebut, saya kira ini ketemu di halaman 10, ibu-bapak sekalian

nomor 14, jumlah kawasan mangrove yang dikelola sebagai kawasan ekosistem

esensial targetnya 12 kawasan mangrove, realisasi fisiknya sementara masih ......

jadi ini lalu menjadi pertanyaan kita. Maka kami nanti pada bagian itu sejajar dengan

keputusan yang kemarin adalah tentu harus menjadi urusan kita untuk dapat

memetakan mangrove ini, supaya ada progress karena kecenderungannya sawah

baku makin berkurang, tapi kalau mangrove kan sangat mungkin sekali untuk

dilakukan pertambahannya pada suatu wilayahnya.

Kemudian yang keempat adalah soal yang berhubungan dengan, saya

mohon maaf karena bagian-bagiannya sudah cukup lengkap oleh Anggota yang

terhormat. Jadi saya mengambil detil soal semen Indonesia di Jawa Tengah bagian

utara. Jadi proses inji sekarang masih berkembang terus, lalu ada sinyalemen dari

Kementerian ESDM yang menyangkut soal kepastian adanya aliran sungai bawah

tanah. Untuk memastikan itu lebih baik saya mengusulkan menggarisbawahi usulan

Anggota yang terdahulu, mitra kita kita undang sekaligus Ketua untuk soal semen

ini, Lingkungan Hidup, ESDM dan Ristek khusus yang menyangkut yang

berhubungan dengan pendirian pabrik semen di pegunungan Kendeng, sehingga

ada kepastian supaya pembicaranya yang muncul kepada kita tidak berbeda hari

dan berbeda jam, tetapi dalam sebuah instansi yang sama.

Kemudian yang terakhir adalah soal sampah yang juga sudah disinggung

oleh yang terhormat Anggota yang lainnya. Soal otonomi daerah memang menjadi

masalah yang cukup serius, beberapa kunjungan spesifik kita yang meninjau

pemanfaatan maupun penggunaan sampah maupun kawasan TPA tempat

pembuangan akhir sampah yang kemudian dikonversi menjadi energi. Itu contoh

yang paling populer kan adalah yang ada di Bantargebang. Bantar Gebang ini

menjadi susah karena berada di 2 wilayah administrasi pemerintahan daerah, tukang

buangnya orang Jakarta, yang mengerjakan harus kabupaten atau kota Bekasi. Kita

barusan melakukan kunjungan spesifik ke Jawa Timur, ke Surabaya, penyelesaian

itu bisa dengan baik karena yang membuang sampah orang Surabaya, yang

menentukan tempat pembuangan akhir sampah juga Kota Surabaya. Sehingga Ibu

Risma bisa mengalokasikan dengan baik karena berada di tingkat 1 kepala

pemerintahan. Tetapi di beberapa tempat lain yang juga sama ketika menyangkut 2

wilayah kabupaten Bandung, kota Bandung misalnya dengan kabupaten Bandung

itu tentu akan menjadi persoalan yang panjang sekali. Oleh Karenanya inisiatif ini

kita usulkan kepada LHK di sini soal Perpres, soal peraturan pemerintah lainnya

untuk pelaksanaan Undang-Undang ini agar dapat mensiasati, mengatur dengan

katakanlah usul pengelolaan dana daerah dan sebagainya itu. Sehingga sebagai

leader, leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya ini dapat

menembus kondisi-kondisi soal otonomi daerah atau wilayah-wilayah yang sangat

berbeda antara 1 kabupaten dan 1 katakanlah kotamadya. Jadi Surabaya sangat

baik menjadi contoh, tetapi itu bisa terjadi karena di sebuah wilayah ya sehingga

sangat dimungkinkan kota Surabaya membuat alokasi, kemudian membuat daerah

pelindung yang bisa membebaskan bau-bau dan sebagainya dari daerah

pemukiman. Contoh ini menjadi baik, tetapi itu berpulang kepada kementerian yang

menjadi leading sektor atau kementerian yang menjadi pimpinannya.

Saya kira itu Bapak sekalian yang ingin kita sampaikan. Lalu yang terakhir,

salah satu kesimpulan di dalam Raker kita bulan Januari. Tadi sedang di bawah

stafnya kalau tidak salah nomor 4 atau nomor 5, itu kita mengambil kesimpulan

untuk mendorong agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

meningkatkan alokasi dan perhatian untuk 15 danau prioritas dan mata air. Di sini

sama sekali belum tercantum sampai dengan pada bulan April karena kita ingin

minta rinciannya, karena Bapak-bapak mata air buat kami sangat serius setelah

saya sampaikan beberapa waktu yang lalu, tetapi pendekatan yang dibuat oleh

kementerian adalah merawat, di sini ada angka-angka 100 hektar, 30 hektar dan

sebagainya daerah lindung. Itu ukurannya ukuran hektar, dengan asumsi di

dalamnya ada beberapa, situs beberapa hal-hal yang sangat penting antara lain

mata air. Jadi basisnya adalah wilayah-wilayah itu kita ingin mengingatkan bahwa

basisnya itu harus dilengkapi dengan fokus pada titik mata airnya, bukan pada

wilayah hutan lindungnya. Jadi pada fokus mata air, sehingga ini saya kira ke depan

sebagai bagian yang sangat penting untuk dapat kita tinggalkan sebagai warisan

sejarah bagi ke depan karena kalau soal mata air kan kita telah menyampaikan

selalu hubungannya antara LH dan PU. Maka kita ingin berapa sih sebenarnya

jumlah mata air nasional per kabupaten dan provinsi. Data ini sampai sekarang

belum kita peroleh dan masuk di dalam kesimpulan kami ingin menagih kembali.

Tentu dengan harapan dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga program-

program perawatan mata air itu menjadi sangat penting. Saya sudah berulang-ulang

kali mengatakan Undang-Undang Desa menegaskan mata air itu milik desa, mata air

itu milik desa. Maka sekarang kita akan bertemu, mata air itu diusahakan secara

komersial sebagai sumber-sumber air minum dan masyarakat setempat menjadi

sangat sulit memperoleh air dari mata air tersebut. Pelaksanaan Undang-Undang

Desa menegaskan hal ini. Saya kira sudah berapa kali melakukan peninjauan

dengan para dirjen periode yang lalu sampai ke Kudus di atas gunung Muria, antrilah

truk-truk tangki yang isinya mengambil air, berderet-deret untuk air minum komersial,

mungkin itu masuk di pendapatan daerah. Tetapi kemudian ketika waktu merawat

mata air itu yang dia punya desa sekarang ini, maka pengaturan-pengaturan ini

sangat diperlukan. Kalau tadi menyangkut soal penegakan hukum lingkungan saya

kira ini bagian-bagian ke depan yang harus menjadi perhatian dan concern dari

petugas lingkungan hidup yang menyangkut soal penegakan lingkungan.

Saya kira itu, Bapak-Ibu sekalian beberapa poin yang melengkapi yang

disampaikan oleh kawan-kawan yang terhormat semua.

Terima kasih.

F-PD (H. IHWAN DATU ADAM, SE.):

Interupsi Pimpinan, izin, terima kasih Pimpinan.



Yang terhormat Pimpinan Komisi, teman-teman sejawat Komisi VII yang saya

hormati.

Ibu Menteri dan jajaran yang saya hormati.

Izin Bu Menteri untuk menyambung senior kita tadi Pak Daryatmo. Memang

untuk Semen Indonesia itu mereka sudah ke sini Bu, kalau bisa kita bisa kunjungan

spesifik Pak Ketua. Kita ke zsana, apa hasilnya kita minta pada pemerintah, kalau

toh memang pemerintah, dalam hal ini Presiden bisa menggunakan hak prerogatif

nya karena itu saya lihat masalahnya sudah sangat ruwet di sana.

Yang kedua, penyajian yang disampaikan ini kalau saya lihat sudah bagus

sekali, mulai pengantar dan penutupnya mungkin karena Ibu Menterinya perempuan

jadi penyajian ini sudah cukup lengkap. Hanya lebih lengkap lagi kalau ada

rinciannya, lebih lagi karena kami ini ya Bu Menteri waktu kami disumpah sebagai

Anggota DPR RI itu salah satunya itu kami akan memperjuangkan Dapil kami. Jadi

kalau kami pulang kami dituntut oleh masyarakat, jadi kalau masalah lingkungan

kami ya kalau tidak dikasih bahan apa saja yang akan dilakukan, kami enggak bisa

menjawab karena LSM di sana kritis. Kemarin waktu saya mendampingi Pak

Muhiddin dengan Pak Hadi itu kami sebetulnya sosialisasi 4 pilar MPR RI, kami

ditungguin Bu sampai selesai, kami dibawa ke salah satu tempat yang menurut

masyarakat itu merusak lingkungan ada tambang di bawah tanah dan itu longsor Bu

Menteri di ......... Ini kelihatannya menurut masyarakat mereka ini ada yang mem-

back-ngi. Mereka boleh laporan sudah ke mana-mana, tidak ada tanggapan dan di

atas itu sawah dan penduduk. Ada beberapa rumah yang sudah longsor dan malam

hari mereka tidak bisa tidur.

Demikian Pimpinan, terima kasih.


KETUA RAPAT:

Terima kasih sudah lengkap semua, tinggal kita tanya Pak Harry mau.

F-GERINDRA (Ir. H. HARRY POERNOMO):


Saya tarik kembali karena sudah diangkat oleh Pak Daryatmo dan Pak Datuk.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Dari meja Pimpinan.


Maaf Pimpinan, sedikit koreksi tadi saya sebut tadi saya bilang Indonesia

negara tropis terbesar kedua di dunia, yang benar yang pertama itu Brazil, yang

kedua Kongo dan Indonesia yang ketiga, Pimpinan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Beda-beda tipis lah.


2 dan 3 tidak terlalu beda tipis dalam hal ini Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Tadi dari Anggota sudah cukup lengkap Bu Menteri, hanya beberapa

penekanan saja yang perlu kami sampaikan sedikit dari meja pimpinan. Tadi kami

ingin menekankan terkait dengan inventarisasi data itu nanti Bu Menteri. Misalnya

kalau Sumatera Barat itu dari berapa tadi 255 ribu hektar ya yang masuk wilayah

pelepasan hutan itu, berapa yang dimanfaatkan untuk permukiman, berapa untuk

pertanian, berapa untuk perkebunan, berapa untuk pariwisata, Pasos, Fasum,

pertambangan per kabupatennya itu kita mengetahui. Sehingga pada saat data itu

kita terima, kami juga bisa memberikan masukan. Bahwa pemerintah sudah punya

data memang seharusnya begitu, tapi tanpa juga mengenyampingkan kami yang

mewakili rakyat ini juga punya hak untuk menyampaikan masukan-masukan,

sehingga program retribusi lahan dan reforma agraria ini bisa berjalan pptimal sesuai

dengan harapan kita semua.

Itu yang perlu penekanan dari kami terkait dengan reforma agraria ini karena

ini termasuk program yang strategis Pak. Strategis apabila ini betul-betul bisa

dilaksanakan secara baik ini dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat karena

saya sampaikan ada waktu itu kita, waktu saya di Komisi V membangun jalan dari

daerah Agam itu ke Maninjau itu masuk ke wilayah hutan, padahal kami langsung

lihat itu sudah nggak ada hutannya, itu sudah kaya jalan, jalan tanah gitu ya dan di

sana enggak ada hutan. Tapi karena statusnya masih seperti itu, sehingga

anggarannya sudah dialokasikan enggak bisa dilaksanakan karena tentu prosesnya

panjang lagi. Nah dengan adanya program ini, kami minta ke Bu Menteri kami

jadikan ini sebagai sebuah momentum untuk menyelesaikan beberapa persoalan

yang terkait dengan Dapil kita Bu. Kalau dulu mungkin perlu, perlu dengan jalan

yang sedikit berliku, sekarang sudah ada jalan tolnya disiapkan pemerintah. Kalau

bisa ini kami ikut memanfaatkan dalam rangka untuk pembangunan kemajuan di

daerah pemilihan kami. Jadi pada prinsipnya kami mendukung programnya.

Terkait dengan penegakan hukum tadi sudah sampaikan itu di, supaya

enggak setiap rapat menanyakan Bu Menteri data detil seperti itu, lebih bagus ibu

siapkan website dan kami di sini tinggal menyuruh sekretariat untuk setiap rapat

mengakses dan mem-print-nya. Jadi sehingga data itu pada saat kita rapat tinggal

menanyakan saja karena memang penegakan hukum ini termasuk yang paling

sering ditanyakan oleh anggota karena persoalan lingkungan inikan sudah menjadi

persoalan klasik di mana-mana Bu. Jadi kita harapkan dari sisi penegakan hukum ini

pemerintah tidak ragu-ragu, supaya ada efek jera. Kalau nggak kualitas lingkungan

dari tahun ke tahun saya yakin menurun terus ya Pak Tjatur ya, saya rasa Pak Tjatur

sebagai dari teknik lingkungan ya Pak dulu, Beliau mengamati terus permasalahan

lingkungan hidup ini. Sementara beban bumi ini semakin berat, lingkungan semakin

menurun, sehingga kualitas hidup juga semakin menurun. Sementara tadi Pak Gus

bilang sama saya kita ingin hidup lebih lama ya Pak Gus ya, harus di dukung oleh

kualitas lingkungan yang bagus katanya, udaranya bagus, suasananya bagus. Jadi

mohon kiranya masalah lingkungan ini betul-betul diperhatikan, terutama penegakan

ini Bu, ada beberapa kunjungan-kunjungan itu tentu menjadi perhatian khusus Bu,

yang dikunjungi khusus oleh Komisi VII.

Tadi saya ada melihat di sini ada programnya yang apa ya limpahan minyak

di mana ya saya melihat sepintas, kok menjadi beban anggaran Lingkungan Hidup.

Ini jadi yang berbuat salah siapa, kok yang membersihkan lautnya kok Kementerian

Lingkungan Hidup. Ini sedikit Bu, sebelum masuk saya interaktif saja Bu, oh

pengawasan, soalnya di sini judulnya bukan pembersihannya Bu ya, jangan Bu,

jangan sampai orang yang melakukan perusakan tapi yang menanggung biayanya

Lingkungan Hidup ini enggak boleh Bu, ini APBN.

Terus yang terakhir itu yang program daerah pemilihannya Bu yang paling

penting lagi yang seperti disampaikan Pak Idham ini. Kalau dulu kita bisa apa, ada

namanya becak motor dan mesin pencacah sampah dan khusus untuk mesin

pencacah sampah Bu, tolong itu supaya itu bermanfaat, apakah sudah dilakukan

pelatihannya melalui Bu Menteri, Ibu Tuty ini juga tolong dimasukkan, jangan sampai

mereka diberi mesin pencacah tapi di situ mereka bingung bagaimana tata caranya,

bagaimana supaya mereka mengerti karena itu yang mengelola masyarakat. Apakah

yang 2015 itu sudah mereka di training, itu dulu pertanyaan saya Bu khusus untuk

mesin pencacah sampah. Khusus untuk program 2017 mohon kiranya segera

dikonsolidasikan karena kita ini setiap ke Dapil sudah disampaikan tadi nanya lagi,

apa lagi nih yang perlu kita sampaikan. Kemarin kan hanya sebagian kota saja yang

bisa kita bantu karena Dapil kita banyak, diantara kita ini kan ada yang Dapilnya 8

kabupaten kota, ada yang 6, saya 8. Saya 8 kabupaten kota itu semua minta semua,

tapi enggak mungkin kita beri semua karena jumlah yang diberikan juga terbatas.

Untuk 2016, eh 2017 ini mohon kiranya direspon, sehingga persiapan ke depan lebih

baik lagi dari pada yang sudah pernah kita lakukan di tahun 2016 yang lalu.

Saya rasa itu sedikit catatan dari saya, mungkin kalau ada dari Pak Gus, pas

ya. Untuk itu kita beri kesempatan Bu Menteri untuk merespon kan nanti bisa

dikelompokkan pertanyaannya saya lihat ada yang mirip-mirip, setelah itu kita

simpulkan.

Silakan Bu.


Terima kasih Ketua.

Saya sudah mencatat dengan baik, banyak yang saya catat keseluruhan.

Mohon izin saya merespon beberapa highlight nanti seluruhnya akan kita selesaikan

secara tertulis. Pertama soal reforma agraria dan hutan sosial, saya kira memang

seharusnyalah Komisi VII dan Komisi IV itu lebih faham dari pada yang lain tentang

ini karena ini core kita. Data dan peta provinsi 1:250 ribu ya Pak Dirjen saya kira

kami akan serahkan ke komisi. Jadi kalau sekarang kan susah dilihat petanya

karena itu mungkin 1 banding 5, 3 juta kali tapi kalau 1:250 ribu itu maka akan

kelihatan adanya di sebelah mana. Kriterinya tadi sudah kita berikan, jadi data dan

peta akan kami serahkan, tapi itu juga kelihatannya kalau tidak diterangkan agak

susah juga nanti mungkin kami akan konsul yang terhormat Pimpinan, mungkin kita

diskusi di luar Rapat Kerja atau Rapat Dengar Pendapat kita diskusi, kita berinteraksi

di satu tempat untuk lebih khusus bicara tentang ini bagaimana. Jadi semacam apa,

konsinyering atau diskusi khusus tentang program, baik hutan sosial maupun

reforma agraria. Jadi dia akan bisa dikuasai dan kami juga tentu akan merasa

tertolong, karena ini konsepnya memang partisipatif dan rata-rata hutan sosial itu

yang saya sudah kunjungi mungkin lebih dari 30 spot, itu pendampingannya

memang harus kuat. Jadi apakah pendampingan dari akademisi atau dari civil

society dan sekarang berarti kita kontrol juga, kita awasi juga. Saya kira ini akan

semakin baik, itu yang pertama.

Yang kedua soal program, buku ini akan kami sempurnakan karena memang

kalau baca tabel-tabelnya tidak mudah, saya akan minta semua dirjen memberikan

narasi supaya clear. Tadi ditambahkan lagi dengan lokasi memang kalau enggak ya

enggak terlalu jelas begitu, jadi saya akan, saya minta waktu untuk nanti sambil

menjawab yang tertulis ini kita clear-kan apa sih narasinya dan di mana lokasinya di

luar persoalan jawaban yang ditanyakan. Saya mohon izin menyampaikan tadi

bahwa sebetulnya kalau kita keluarkan dana BRG yang 976 miliar, maka

realisasinya KLHK itu sebetulnya sudah 11,3%. Kita menjadi drop terutama di

Direktorat Jenderal Pemulihan, Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan yang

0,3% itu karena dana terbesarnya kan dari dana BRG 976 milyar, kalau dananya .....

sendiri paling 110 miliar. Jadi mohon izin karena kan yang BRG walaupun

nempelnya di KLHK pelaksanaannya ada lembaganya tersendiri, jadi untuk

understanding saja.

Kemudian terkait dengan apa namanya infrastrukturnya hijau dan berbagai

hal lainnya, tadi saya sudah cek ke Pak Sekjen kegiatannya sedang berjalan,

konsultasi-konsultasi dengan tenaga ahli sedang berlangsung, proses-proses

pengadaannya juga sedang berlangsung, mungkin akan intens di bulan Juli ya Pak

Sekjen, di bulan Juli dia akan mulai intens di lapangannya.

Kemudian selanjutnya soal Freeport saya berterima kasih dengan catatan-

catatan yang ada dari yang terhormat. Kita, saya memang sudah mengikuti

perkembangan Freeport yang ada dan tentu dari aspek lingkungannya kita juga

mesti stand by. Ada beberapa hal kunci terkait lingkungan, pertama memang tailing

atau pasir sisa tambang dia dialirkannya ke modified aqua deposition area modada.

Kemudian di hulu sungai, kemudian dia malahan bikin tanggul kiri-kanan kira-kira

100 kilo ya. Itu menurut mereka pembiayaannya tuh kira-kira 100 juta US per tahun

dan ini saya bicarakan juga, terus terang saya sudah coba antisipasi dan saya bicara

dengan Menteri BUMN, saya bilang Bu Rini harus betul-betul hati-hati dengan

beberapa hal terkait lingkungan. Memang betul tadi yang disampaikan bahwa ini

berbahaya betul ketika dia jebol atau luber itu yang kena malahan bahkan bisa

sampai ke taman nasional Lorens. Ini juga sedang kita ikuti, yang kedua air asam

tambangnya yang selama ini memang belum dikelola dengan baik, masuk ke sungai

dan sebagainya. Kemudian rencana penambangan ambrukan atau blok keving di

dalam itu juga ada potensi apa namanya Pirit, jadi itu veroksida juga dan itu juga

cukup rawan. Belum lagi soal-soal, selama ini memang di dalam kaitannya dengan

LH sendiri ada persoalan karena Permen, Keputusan Menteri 431 itu memang kami

harus pelajari lagi karena sifatnya tidak mempertegas bahwa ini izin atau bukan. Jadi

ini kita juga sedang pelajari.

Kemudian juga soal kompensasi tailing-nya kan selama ini ke pemerintah

daerah, tetapi di Pemda pun ketika terlacak juga enggak jelas harus bagaimana dan

ke mana. Jadi sudah ada pemeriksaan BPK kelihatannya tentang ini dan kami

sedang coba konsultasikan. Saya sedang minta Pak Dirjen Planologi untuk meminta

kepada Freeport seluruh hasil auditnya, audit lingkungannya dan nanti kami coba

konsul juga dengan BPK. Jadi Bapak-Ibu yang terhormat, pada prinsipnya kami

sebagaimana arahan Bapak-Ibu yang juga mengikuti perkembangan ini.

Saya mohon maaf tadi kembali ke soal anggaran untuk 2018 baru tadi di

Sidang Kabinet Paripurna itu diberikan pengarahan akhir kepada seluruh menteri

oleh Bapak Presiden dan penjelasannya dari Menteri Keuangan dan Menteri

Bappenas. Di antara lain tadi memang beberapa prioritas disebutkan termasuk

reforma agraria ini. Terkait dengan pendanaan DAK Pak Tjatur yang terhormat,

memang ketika 2017 hilang itu saya worry berat begitu ya dan sekarang 2018 sudah

dibahas kembali. Jadi kemungkinan untuk hidup juga ada, jadi kami mohon didukung

dari yang terhormat Bapak-Ibu Pimpinan, terutama nanti terkait dengan apa

pembahasan di Badan Anggaran. Jadi dari pemerintah sebetulnya sudah ada

intention untuk itu, jadi diproyeksikan sebetulnya kebutuhan dananya untuk DAK sub

bidang lingkungan itu 2018 kira-kira 1,5 triliun dan untuk DAK Kehutanan itu

diproyeksikan kebutuhannya kira-kira 3,402 trilyun. Jadi ini sebetulnya dari

pemerintah pembahasannya sudah ada dan nanti mohon dukungan karena di 2017

kemarin nggak ada begitu. Terima kasih diingatkan dan di dukung tadi oleh yang

terhormat Pak Tjatur dan Bapak-Ibu Anggota yang terhormat.

Kemudian tentang Romang kami sudah mengikuti perkembangannya,

memang bolak-balik ingin ke lapangan tapi katanya angin barat berat dan tim LHK

sesuai jadwal akan berangkat tanggal 5, kelihatannya paralel karena pemerintah

daerah maunya juga pergi dengan Menteri ESDM, dengan Kementerian ESDM yang

Irjen Inspektur Tambang yang mereka sebut, tapi saya meminta kepada Ibu Vivin tim

pengaduan kita, itu untuk datang tapi lengkap dengan LET karena kan di lapangan

kan terjadi ya saling curiga dan sebagainya. Jadi saya bilang datang bawa tim LET

sendiri dan sebagainya. Tentang perizinan Ibu Mercy yang terhormat, itu sudah

dihentikan oleh pak gubernur. Kami memang menulis surat khusus kepada Pagub

bahwa terhadap pertambahan pertambangan yang membuat komplikasi ini saya

minta dicabut dulu, jadi sampai ini dan pak gubernur sudah cabut izinnya.

Kemudian yang saran dan catatan untuk one map policy saya kira kami

perhatikan dan memang yang, kalau yang kehutanan yang cukup lengkap karena

memang tematiknya ada dan karena kementeriannya juga, kementerian tua ya, apa

ya setting GIS-nya sudah cukup baik. Hanya yang one map policy dengan tema

lingkungan itu ya belum termasuk yang, termasuk yang mata air-mata air walaupun

saya sudah bicara dengan Pak Menteri PU Pak Basuki, saya bilang ini ada catatan

sangat penting dari Komisi VII untuk kita lakukan inventory tentang mata air dan PU

sangat mendukung ini nanti menjadi catatan dan perhatian kami. Sekalian berarti 2

tema awal dari lingkungan yaitu terkait dengan kerusakan Pak Carly ya dan terkait

dengan sources mata air Pak Dirjen DAS ..... ..


Izin Pimpinan, sebentar saja.

Bu Menteri, saya ingin tanya untuk one map policy itu yang melaksanakan

BIG atau PU atau LHK.


Koordinatornya adalah Menko Perekonomian, kemudian hariannya di

Bappenas, pelaksananya adalah BIG. Yang lain-lain sebetulnya menjadi

narasumber, kelihatannya sampai dengan sekarang narasumber utamanya di LHK,

tetapi kalau tema-temanya lebih banyak hutan, banyak sekali sampai 50 berapa.


Kalau untuk minta, izin lagi Pimpinan.

Untuk me-request contohnya permintaan untuk peta-peta tematik itu, apakah

sudah ada anggarannya atau harus mengajukan anggaran lagi, terus mengajukan

anggarannya itu di BIG, alokasinya melalui Bappenas atau bagaimana.


Anggarannya masing-masing di kementeriannya.


Masing-masing, oke terima kasih.


Pak Ketua, mungkin ada interupsi tambahan juga masih berkaitan dengan

one map policy ini. khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini Bu, karena kita

memberikan serius juga terhadap blok Marsela yang ada di Maluku dengan daya

dukung pulau-pulau kecil ini memang sangat-sangat rentan sekali. Jadi kalau

memang bisa ada one map policy khusus untuk yang pulau-pulau kecil ini juga

sangat membantu kami yang ada di Maluku untuk penyusunan safe guard-nya Bu.

Daya dukung pulau, lingkungan hidup, tata ruang kabupaten dan provinsi bisa

nyantol nanti dengan yang di pusat bu. Mungkin kalau ada gambaran soal ini Bu,

bisa interaktif sebentar.

Terima kasih.


Saya minta maaf terkait dengan pulau-pulau kecil karena ada Undang-

Undangnya, Undang-undang tentang Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil di situ

ditegaskan bahwa yang dimaksud menteri adalah Menteri Kementerian Kelautan

dan Perikanan. Jadi saya memperhatikan pulau-pulau kecil ini termasuk yang NTB,

NTT dan lain-lain itu dalam konteks perubahan iklim saja, tapi kalau sudah masuk ke

ekosistemnya itu otoritasnya ada di Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan,

mereka malah ada satu dirjen namanya Dirjen Pulau-pulau Kecil.

Terkait Amdal, itu pun kalau Amdal menurut skala project jadi kalau skala

project provinci, di provinsi skala project kabupaten di kabupaten. Untuk projek-

projek terkait dengan kelautan itu juga pakai batas 12 mil, jadi kalau dibawa 12 mil

projeknya, Amdalnya dinilai oleh province, kalau dia di bawah 5 mil dinilainya oleh

kabupaten. Tapi saya kira catatan dari yang terhormat Ibu Mercy saya akan teruskan

secara tertulis kepada Menteri KKP dan nanti selesai langsung ke Direktur Jenderal

Pulau-pulau Kecilnya.


Baik, mungkin ada sedikit tambahan juga Pak. Pertama ini berkaitan dengan

pulau-pulau kecil karena belakangan ini ada kecenderungan bahwa pulau-pulau

kecil ini apa ya terjadi penggerusan dan pencaplokan karena investasi. Nah saya

enggak tahu ini mungkin ada multi izin yang keluar dari lintas kementerian gitu ya.

Jadi jangan sampai akhirnya apa wilayah-wilayah seperti provinsi kepulauan di

antaranya Maluku, akhirnya kita kena imbas karena izin-izin yang saling membelit

antara satu kementerian dan kementerian yang lainnya terjadi tumpang tindih. Dan

ini kan yang akan kita, dari peta gas, blok Migas dalam rapat kami di provinsi Maluku

beberapa waktu yang lalu kurang lebih ada sekitar 26 blok Migas Bu, yang ada di

Maluku. Satu yang hendak kita kembangkan ya ini blok Marcela, belum lagi tambang

dan lain-lain bu. Jadi kalau ini tidak dari awal kita antisipasi saya enggak bisa

membayangkan suatu saat mungkin masyarakat Maluku kita kan migrasi mungkin ke

mana gitu karena pulau-pulau kita yang sangat kecil seperti itu. Ini saya punya

kegelisahan saja bu.

Yang kedua tadi apa namanya soal pemutusan izin, pencabutan izin terhadap

perusahaan yang ada di Romang Bu. Informasi yang kami terima adalah ada

perusahaan lain yang mau masuk. Nah ini dia jadi jangan sampai cuma berganti

warna, berganti nama bu, ini yang kami takutkan dan informasi itu kita sudah dapat

bu. Dan saya kira memang harus ada tindakan tegas, contoh misalnya seperti

gunung botak. Gunung botak sudah berkali-kali dan berkali-kali tetapi yang terjadi

sampai dengan hari ini terus menimbulkan polemik, sudah dikatakan bahwa terjadi

penutupan pasca tambang apa itu, tambang liar yang ada di gunung botak tetapi

kemudian dengan apa namanya mereka menggunakan proyek yang sekarang untuk

pasca tambang penutupan apa namanya, penggalian-penggalian yang ada juga

tetapi sepertinya di dalam tanda petik karena itu cuma tunggal, satu perusahaan

yang ada di dalamnya itu dia mengeluarkan jumlah pasir yang begitu banyak. Saya

baru dari Buruk kemarin apa namanya Reses dan itu sangat meresahkan

masyarakat dan kalau hitung-hitungan, kalau dinominalkan dalam rupiah itu triliunan

rupiah bu dari sekian satu karung apa namanya pasir yang dikeluarkan itu dan ada

hasil emasnya gitu lho bu. Jadi buat saya pencabutan izin ini mungkin di atas kertas

resmi, tetapi dalam prakteknya ternyata tidak demikian Bu, baik yang ada di Romang

maupun yang ada di gunung botak hari ini. Ini sebagai masukan saja buat Ibu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu.


Saya akan cek karena memang tentang merkuri dan pertambangan emas ini

saya meminta khusus untuk rapat terbatas di kabinet dan sudah dilakukan pada

tanggal 9 Maret dan diberikan atensi khusus termasuk yang di NTB yang tadi

disampaikan dan di ....... saya sendiri sudah meminta kepada para gubernur tadi

sudah saya sampaikan bahwa harus menghentikan hal-hal yang terkait dengan

merkuri, sinabar dan lain-lain, tapi saya kira nanti bagaimana posisi lapangannya ini

memang pengawasannya harus terus dilakukan. Jadi kami catat dan untuk kami

tindak lanjuti.

Kemudian terkait dengan penegakan hukum saya mencatat dan untuk

menindaklanjuti terkait dengan kondisi, pertama memang dasar hukumnya sangat

kuat. Jadi setelah sinergi antara, setelah Kehutanan dan LH ini disatukan sih

memang kondisinya kelihatan saling menguatnya itu kelihatan. Di Kehakiman sendiri

walaupun ada kalah, ada menang dan sebagainya tapi ketika masuk ke MA gitu

rata-rata kondisinya cukup positif. Saya memperhatikan untuk ini tadi strick liability

kita yang terakhir itu menang dan ini kawan-kawan di tim ahli hukum di Gakkum juga

semakin berorientasi untuk itu dan tadi seperti yang disampaikan oleh yang

terhormat Pimpinan bahwa keterbukaan informasinya menjadi sangat penting. Kita

akan develop web-nya, data agar terinformasi ke Komisi III dalam evaluasi 3

bulanan. Bahkan mungkin kalau perlu nanti saya minta SK-SK nya di lampirin aja

jadi ketahuan, daftar, nomor SK dan sebagainya sih pasti ada, tapi kan tadi

ditanyakan kira-kira dia sanksinya apa begitu nanti itu akan kelihatan di

keputusannya.

Terakhir untuk sinergi kami mendukung apabila dilakukan pertemuan

bersama dengan ESDM dan Menristek karena pada dasarnya beberapa kegiatan

kita sangat perlu untuk bersama-sama. Sebetulnya tidak ada pertentangan antara

tentang Kendeng, antara pendapat Menteri ESDM dengan pendapat KLHS karena

sama-sama ahli juga yang bikin. Kendeng menurut ESDM menurut data yang

mereka collect, seperti saya sampaikan tadi ada 2 indikator itu untuk kasus menjadi

kawasan bentang alam karst. Pada dasarnya KBAK itu merupakan penetapan

kawasan bentang alam karst itu merupakan otoritasnya Menteri ESDM. Menurut

ESDM dalam suratnya kepada kami itu dikatakan bahwa berdasarkan hasil yang dia

data sementara itu.


Bu suratnya kapan itu Bu dari mana.


Tanggal 24 Maret kemarin hari Jumat, eh 26, 24 Maret suratnya tapi di dalam

suratnya itu dikatakan menurut mereka sementara itu bukan KBAK, tetapi lebih baik

di teliti lebih lanjut. Sedangkan yang hasil dari ahli-ahli KLHS menurut kriteria exo

karst ada ini, ada ini, ada ini, beberapa ada 6 atau 7 kriteria itu sudah kars dan

endonya dari dalam ada gua kelelawarnya ada dengannya jalur terbang sampai 5

kilo, 10 kilo kembali dan sebagainya. Kemudian sudah dari risetnya juga, dia nabur 5

ton garam dari setnya juga ya dia nabur 5 ton garam plus air laut di satu tempat,

kemudian keluar di mata air di brubulanya itu konduktifity meternya menunjukkan

jumping-nya tinggi sampai 10 ribuan angkanya dari semuanya 4 atau 5.

Jadi inidikasi-indikasinya ada tetapi pemetaan yang utuhnya belum ada

karena kan sampling-nya yang tidak lengkap jadi pakai ekstrapolasi, jadi

pemetaannnya putus-putus. Oleh karena itu rekomendasi kami juga sindikasi

sementara itu adalah kars tetapi harus diteliti kembali begitu kira-kira. Jadi sama

sebetulnya di ujungnya ketemu, oleh karena itu saya kira kalau sama, sudah sama

nggak ada masalah cuma beda apa namanya pendekatannya. Kemudian selain itu

dengan ESDM juga ada soal-soal tadi emisi seperti yang ditanyakan oleh yang

terhormat Pak Aryo dan lain-lain. Kemudian dengan Ristek kita sebetulnya sedang

mempersiapkan apa bahan kimia substitusi merkuri untuk dipakai dalam

pertambangan emas. Menurut Ristek itu ada namanya larutan tio, jadi larutan tio itu

misalnya apa namanya tiosulfat H2S2 ..... dan sebagainya itu sudah ada trial-nya di

Sulawesi Tengah di Poboya. Jadi kita, saya sedang coba terus berinteraksi dengan

BPPT, supaya jangan pakai merkuri tapi harus ada penggantinya seperti itu. Oleh

karena itu saya kira kami mendukung apabila langkah-langkah untuk sinergi ini.

Saya kira Bapak Pimpinan itu dan saya mohon dukungan untuk program

reforma agraria dan hutan sosial ini untuk kita bisa mengerti bersama-sama dan

mungkin perlu ada pertemuan khusus untuk itu di luar.

Demikian Bapak Pimpinan, lain-lainnya saya kira secara lengkap akan tertulis,

saya juga akan cek lagi untuk narasi posisi narasi terakhir dari dokumen.


Interupsi Pimpinan, satu detik.

Bu Siti Nurbaya Bu Menteri, saya mau menanyakan apakah bisa dari Dirjen

Lingkungan Hidup untuk melihat abrasi yang ada di Sebatik, bersama-sama saya

langsung melihat lokasinya.


Abrasi pantai itu sebetulnya otoritasnya Menteri PU.


Jadi bukan lingkungan hidup.


Tidak di LH< tetapi sayabiasanya kalau ada persoalan dan aspirasi itu saya

tulis surat resmi kepada menterinya. Jadi tadi semua masukan yang di luar otoritas

LHK itu saya buat tertulis kepada menterinya dan biasanya sih dapat perhatian juga.

Terima kasih Ketua.


Ketua sedikit.

Saya sebetulnya menunggu jawaban dari Bu Menteri dari pertanyaan Mas

Aryo, mengenai sikap pemerintah terhadap reklamasi. Itu yang pertama, yang kedua

saya bersama dengan Pak Awang ke Kendari. Saya dengarkan betul statement

tegas Beliau bahwa proyek ini dihentikan dulu karena Amdalnya belum ada,

dokumen lingkungannya belum ada, PLN di Sulawesi Tenggara. Lalu kemudian

statement itu juga di dilanjutkan bahwa dokumen Amdal itu bukan penyertaan di

dalam proses pembangunan tetapi prasyarat. Nah prasyarat, dokumen Amdal itu

adalah pra syarat. Saya terkait dengan reklamasi di kawasan Jakarta Utara ini,

apakah prasyarat Amdal ini sudah terpenuhi lalu mereka berjalan. Jangan-jangan

karena kemarin saya juga sampaikan waktu kami di Kendari bahwa jangan karena

BUMN ya, merasa bahwa ini milik negara lalu merasa boleh saja lanjut tanpa

dokumen Amdal. Padahal kita sepakat bahwa dokumen Amdal adalah prasyarat

terjadinya sebuah pembangunan, jangan-jangan juga kita juga terpaksa saja seperti

reklamasi di kawasan pantai sana bahwa dokumen Amdal itu adalah mengikuti saja

maunya mereka. Mereka sudah berjalan sampai sejauh mana sekarang, apakah

dokumen Amdal-nya sudah terpenuhi atau tidak.

Terima kasih Bu Menteri, saya melanjutkan saja apa yang disampaikan Mas

Aryo.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu, di respon.


Tentang Amdal memang saya baru juga menulis surat kepada seluruh

kementerian dan seluruh pemerintah daerah bahwa meskipun proyek pemerintah, itu

harus ada Amdal kalau dia complicated atau UKL, UPL planning untuk mengelola

dampak atau SPPL surat pernyataan pengelolaan lingkungan dan itu dari gradasi

komplikasi project-nya. Banyak yang, ini muncul sebetulnya karena kritik dari yang

terhormat Pimpinan DPR kepada saya pada saat bertemu, ada problem di NTB jadi

saya kemudian mengikuti, lalu memang harus diberi tahu bahwa meskipun proyek

pemerintah itu harus pakai Amdal. Untuk yang PLN Kendari itu sedang dalam proses

penjatuhan sanksi administrasi untuk paksaan pemerintah, jadi ada poin-poin yang

dia harus selesaikan, ini harus, ini harus, ini harus seperti itu Bapak Andi.

Kemudian Pantura, saya mohon izin untuk menyampaikan catatan saja

secara ringkas nanti lengkapnya bisa tertulis. Pertama soal pulau C dan D itu

mereka kena sanksi dari kita dengan 11 perintah dan sudah dipenuhi 9 perintah.

Jadi sanksinya bulan Mei sekarang sudah hampir 1 tahun berarti, nah 2 perintah

yang belum dipenuhi adalah perubahan dokumen lingkungan, itu yang pertama.

Yang kedua yang belum dipenuhi adalah kegiatan menangani pengelolaan

sedimentasi pendangkalan, itu pengerukannya dia belum selesai, jadi dia belum

lepas dari sanksi. Kemudian yang pulau G itu ada 11 perintah di dalam sanksi

administrasi, 9 sudah dilaksanakan dan 2 yang juga belum diproses yaitu pertama

perubahan dokumen lingkungan dan pengerukannya. Di perubahan dokumen

lingkungan ini beberapa kriteria memang disebutkan harus mengikut frame nasional

untuk NCICD. Itu yang pertama, yang kedua dia harus mengintegrasikan kondisi-

kondisi sosial masyarakat. Jadi ini sekarang masih berproses, jadi posisinya untuk

kita terhadap reklamasi Jakarta seperti itu.


Mohon maaf Pimpinan, izin Pak sebentar ini Dapil saya.

Terkait perubahan dokumen lingkungan itu, apakah nanti kalau sudah selesai,

sudah diubah atau bagaimana kami dari Komisi VII bisa melihat dapat akses ke

dokumen itu atau tidak.


Saya jawab ya, prosedurnya kan dokumennya dibuat oleh pemrakarsa lalu

dinilai oleh DKI, Komisi Amdal DKI, lalu kita yang menilai lagi. Saya kira pada saat

kita menilai nggak ada.


Maksudnya menilai apakah sudah memenuhi kriteria atau tidak.


Menilai itu artinya kelayakannya secara keseluruhan jadi analitis sekali itu

bisa, kemarin saja 2 hari kali ya waktu yang jauh, yang Kendeng bisa 2 hari.


Karena bagi saya, terima kasih atas jawabannya Bu Menteri karena bagi saya

kan yang terpenting adalah mengintegrasikan dampak kepada warga, kepada

nelayan dan ini penting sekali karena ada yang bilang ini ranahnya Kementerian

Kelautan dan Perikanan, ada yang bilang ini ranahnya Lingkungan Hidup dan lain

sebagainya. Jadi bagi saya yang penting adalah nelayan-nelayan di Jakarta masih

ada nelayan, banyak sekali, nelayan-nelayan ini pada mengeluh semua dan belum

lama ini kan ada video yang saya posting di halaman facebook saya ada ikan paus

tutul di Teluk Jakarta. Jadi masih ada biota laut itu masih ada, jadi jangan sampai

nanti green peace atau apa gedor-gedor pintu saya di lantai 17 tanya Mas Aryo

katanya peduli lingkungan, tapi kok ternyata ya. Jadi saya ingin tahu saja bahwa

yang saya ingin pastikan adalah semua kriteria lingkungannya sudah terpenuhi dan

keinginan warga itu sudah terpenuhi.

Itu saja dari saya, jadi apapun bentuk dokumennya saya ingin tahu rinciannya

saja terima kasih Bu Menteri.



Sedikit Pimpinan, ini menarik saya.

Satu pertanyaan saja melanjutkan apa yang disampaikan Mas Aryo, di dalam

Amdal itu ada dampak sosial, ada social impact di situ. Apakah ada saksi dari

pemerintah terhadap pemrakarsa terkait dengan dampak sosial itu karena di

samping lingkungan reklamasi itu lebih besar adalah dampak sosial. Itu yang saya

minta tanggapi secara langsung.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu, langsung interaktif.


Di dalam Undang-Undang 32/2009 itu ada pasal yang sangat ampuh

sebetulnya untuk KLHK turun. Pertama dalam hal terjadi pencemaran, kedua dalam

terjadi kerusakan lingkungan, yang ketiga dalam hal terjadi keresahan sosial. Jadi

sebetulnya kita, kita masuk di reklamasi Jakarta sebetulnya karena yang pasal ini.

Terus saya masuk di Kendeng juga sebenarnya karena pasal yang ini, tapi sering ini

mohon maaf kalau ada pers saya minta tidak dipublikasikan di pers. Tapi masa iya

ini kita sebut terus sehingga kita dorong orang untuk rusuh kan enggak mungkin

begitu. Jadi memang instrumennya ampuh, tapi menanganinya yang harus sejuk

kira-kira seperti itu. Jadi yang terhormat Pak Tjatur prinsip itu bisa.

KETUA RAPAT:

Belakang dulu Pak Muhammad Nasir baru Pak Andi Jamaro.



Bu, izin Pimpinan interaktif, Bu saya ingin menanyakan masalah, ini sampai

sekarang kan belum selesai saya lihat. Masalah tata ruang Riau Bu, kapan akan

selesai karena tersangkut masalah Amdal tadi juga karena saya ingin kepastian

waktu kita terakhir rapat dengan Komisi VII waktu itu kunjungan ke Riau. Waktu

itubjuga dihadiri juga dengan Dirjen Hukum, masih ada beberapa hal yang perlu

dibahas pada waktu itu. Nah tapi kan perlu ada kepastian Bu Menteri, tentang tata

ruang ini karena kalau itu pun kasus masih ditangani KPK, tapi kan bisa bagaimana

penyelesaian supaya penyelesaian tata ruang ini selesai. Apa yang menjadi kendala

ya segera diselesaikan karena ini yang menyangkut pembangunan dan

perkembangan industri yang ada di Riau, terutama masalah untuk urusan-urusan

Amdal ini dan pengembangan daerah tersebut.

Mungkin saya interaktif minta dijawab Bu Menteri dan yang satu satu lagi

mungkin tadi yang Ibu bilang bisa turun langsung mengenai pencemaran, nah

pencemaran tadi juga harus segera Bu, diselesaikan jawabannya juga harus

diselesaikan dan diserahkan ke Komisi VII, mungkin masalah tata ruang tadi Bu

karena saya di setiap pertemuan di Dapil yang dipertanyakan ini terus.


Tata ruang Riau itu enggak ketemunya kita dengan Pemda itu, karena Pemda

minta dilepaskan 1,6 juta hektar. Yang menurut identifikasi kami itu ke arah

pemutihan dan itu kita enggak mau, sudah rapat di DPD, rapat di Komisi IV itu

posisinya seperti itu. Sekarang sudah ada pansus DPRD dan Pansus juga sudah

nyerahin belum ke Pak Dirjen Planologi Pansus DPRD Riau, nanti kita cek.


Begini Bu maksud saya Pansus itukan nggak satu penyelesaian yang bisa

menyelesaikan kan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan karena di bawah

struktur Ibu. Saya waktu itu disampein oleh Pak Dirjen Hukum, ada beberapa

permasalahan yang, ada lahan-lahan perkebunan yang masukin kawasan-kawasan

tersebut. Nah ini mau dimasukkan dalam tata ruang tersebut, nah kalau ini

menyalahi aturan atau memang ini ada titipan, nah ini segera dirapikan diselesaikan

tapi harus selesai Bu karena Riau itu perlu pembangunan dan saya sampaikan juga

dengan Pak Dirjen, saya bilang ya sesuai aturan saja, harus selesai, tapi Ibu harus

kasih jangka waktu kapan akan selesai, ini sudah mau 5 tahun periode gubernur

kasus ini, tata ruang ini. Kalau menteri tidak bisa menyelesaikan 5 tahun kan, yang

kena dampak imbasnya kan Provinsi Riau gitu, bagi ibu yang bertanggung jawab,

kita minta pertanggungjawabannya kapan akan selesai gitu.

Nah kalau perlu kita, saya minta nanti rapat bareng gubernur dengan menteri

di Komisi VII ini untuk mencari titik temu dari masalah ini. Mungkin itu Bu karena

sudah 3 tahun ini proses ini terhambat, mungkin itu Bu Menteri.


Kalau yang diminta 1 blok 1,6 juta harus keluar, jawabannya tetep enggak

bisa. Tapi ada solusinya, solusinya dan itu sudah kita lakukan yang pertama ya

kalau enggak salah yang minta kota ya, nggak di Komisi Ombudsman juga ini sudah

dibahas. Yang sudah ada solusinya adalah, nggak usulan parsial, penyelesaian

parsial istilahnya. Pada wilayah-wilayah mana itu diperlukan, nah itu bisa parsial

diselesaikan. Ada yang sudah kita selesaikan 70 ribu hektar, itu sudah kita

selesaikan, kita keluarkan karena verifikasi lapangannya masuk segala macam itu

bisa. Jadi pada dasarnya usulan-usulan parsial itu bisa dilakukan.


Jadi pengeluarannya bertahap.


Saya enggak mau bilang bertahap, pokoknya parsial karena 1,6 juta itu belum

tentu 1,6 juta keluarnya.


Iya setuju.


Jadi parsial saja Pak istilahnya, kalau pakai bdertahap nanti seolah-olah 1,6

juta pasti diselesaikan dan itu sebetulnya sudah pasti ada yang nggak beres.


Saya tidak menginginkan 1,6 itu kalau dia menyalahi aturan, Ibu ngak usah

ngeluarin gitu maksud saya. Tapi yang harus keluar, keluar Bu, jangan dihambat ini

karena Dumai ini kan mau dijadikan potensi pelabuhan sangat baik untuk

internasional, tapi itu terhambat gara-gara Amdal tersebut. Nah ibu buat aturan apa

berikan payung hukumnya, itu jalan gitu, nah termasuk beberapa daerah-daerah

pengembang di sana. Nah ini yang menjadi kendala gitu, kalau ibu gantung terus

nanti ini jadi masalah jadinya gitu, daerah ini tidak berkembang dengan anggaran

yang cukup besar tapi dia tidak bisa dikembangkan karena tidak ada hulu dan

hilirnya nyambung gitu. itu keinginan aspirasi masyarakat terutama pengembang di

Riau gitu. kalau saya sampaikan laporan terakhir kita Rapat Kerja kita kemarin rapat

dengan gubernur, itu belum mendapat titik terang yang jelas, waktu itu kita diundang

seluruh Anggota DPR RI juga dari dapil Riau, Beliau menyampaikan itu.


Saya akan cek deh Pak ke ATR ya sebab kita kerjanya erat sih dengan ATR,

jadi ada yang memang otoritasnya ATR, tapi kalau dia terkait sama hutan ATR-nya

juga nunggu hutan juga kadang-kadang, jadi nanti saya akan cek persisnya.


Apapun lah Bu putusannya tapi segera maksud saya begitu dan termasuk

yang pernah saya sampaikan ke ibu di kawasan hutan Tesomilo yang daerah

Pelalawan yang pada waktu itu 6 ribu kebunnya dibongkar oleh perusahaan RAPP

tadi, coba saya minta kasus itu juga ditinjau kembali dan kawasan yang sekarang

sudah ditanami masyarakat, nah itu bagaimana payung hukumnya karena itu sudah

menjadi perkebunan dan sudah berdiri desa, beberapa desa saya di sana. Nah ini

perlu keputusan kalau tidak ini akan menjadi proses yang ngambang, tapi statusnya

tidak jelas. Takutnya nanti ada timbul sertifikat di sana, tapi status itu masih tidak

jelas gitu, nah ini kan BPN dengan lingkungan dan yang ibu yang berwenang

sebagai melepaskan kawasan ini tapi di situ bisa timbul sertifikat kan kita aneh juga

nanti.

Itu Bu yang perlu diluruskan mungkin supaya prosesnya jelas, mungkin itu Bu

ya terima kasih.


Pimpinan, satu detik lagi.

Saya masih belum puas tentang jawaban abrasi tadi, Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Pak Andi dulu Bu, jadi abrasi tadi nani dilanjutkan ya.


Tapi kalau Ibu Ari mau, silakan.

KETUA RAPAT:

Kewenangannya Menteri PU kan.

Pak Andi dulu silakan.


Saya kalau perempuan selalu ngalah saya.

Baik, saya hanya usul satu ya, selama ini kan kita kunjungan spesifik selalu di

luar Jakarta, gimana kalau pimpinan, kita sekali-sekali kunjungan spesifik di pulau-

pulau yang sedang bersoal itu, katakanlah kita ya menunjuk aspek lingkungan yang

terjadi di pulau G atau di mana gitu. Kalau bisa kita kunjungan spesifiklah ke sana,

Jakarta ini tidak pernah di peduli oleh mungkin semua komisi, tidak pernah ada

kunjungan spesifik di DKI Jakarta, selalu kita ke provinsi lain. sungai. Nah kalau

boleh saya usulkan kita kunjungan spesifik terkait dengan aspek lingkungan di

pulau-pulau reklamasi itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Ari, sedikit 1 detik ya.


Iya Pak, saya masih belum puas soal jawabannya.

KETUA RAPAT:

Ini sudah 1 detik ini.


Sebentar, terima kasih Pimpinan atas pengertiannya.

Bu Menteri, tadi yang masalah abrasi tadi kan baca tadi itu, kenapa. Nah di

sini ada untuk melakukan pembangunan alat pemecah ombak salah satu untuk

mengatasi abrasi. Terus yang kedua adalah penanaman pohon mangrove, nah

waktu kemarin waktu saya kunjungan kerja di pasir bersama dengan Pak Dirjen yah,

Pak Dirjen bilangnya oke, bilangnya Pak Dirjen nanti mungkin bisa ditinjau untuk

melihat apa lokasi, apakah bisa mungkin untuk pemecah gelombangnya itu dari

penanaman apa pohon mangrove gitu.

Mungkin itu aja Bu Menteri, ini masalahnya amanah konstituen untuk

menyampaikan karena saya satu-satunya orang Kaltara di sini.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Silakan.


Ini udah ada usulan yang tertulis, saya akan teruskan saja ke Kementerian

Kelautan dan Perikanan. Saya pernah di pemerintah daerah dan pernah mengurus

juga soal pemecah gelombang ini dan konstruksinya bukan murah. Jadi

konstruksinya besar dan biaya mahal dan ini memang paling pas diteruskan ke PU.

Saya akan teruskan surat ini secara tertulis ke Menteri PU ya Bu Ari.


Terima kasih Bu Menteri.

KETUA RAPAT:

Puasnya nanti kalau pemecah gelombangnya jadi, baru puas, kalau belum

jadi pemecah gelombangnya nggak puas-puas ini Bu Arsitek.

Saya rasa demikian ya, tadi sudah disampaikan. Terkait dengan reforma

agraria kita akan lakukan konsinyering khusus membahas yang 4,1 juta hektar nanti,

sehingga detail, dilakukan konsinyering Pak khusus. Jadi yang 4,1 itu nggak bisa

kayanya sambil-sambilan itu. Jadi saya sudah sampaikan sekretariat kita akan

jadwalkan konsinyering.

Terus terkait program yang 2017 itu masih penanggungjawabnya masih Pak

Ade sama Pak, dulu Pak Dirman Pak, Pak Ade ya. Jadi biar koordinasinya masalah

mengundang staf ahli, segala macam itu kan sangat teknis pak. Yang paling penting

dulu ininya prinsip-prinsip dasarnya dulu, bukan mengundang tenaga ahlinya Pak.

Jadi kita koordinasikan dengan Pak Ade supaya apa sinkron dengan maunya

anggota seperti apa gitu karena yang tahu persis Dapil itu anggota, staf ahli itu

hanya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Anggota.

Jadi demikian sehingga kita sudah masuk pada tahap kesimpulan rapat, coba

ditayangkan. Biasanya kalau sudah memasuki kesimpulan rapat Pak Totok sudah

datang biasanya, ada nggak Pak Totok, Beliau ini Pimpinan Badan Legislasi

soalnya.

1. Komisi VII DPR RI telah menerima penjelasan serapan anggaran

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari per 31 Maret 2017

sebesar Rp. 665.713.165.498,- atau 9,68% dari pagu anggaran Rp.

6.775.397.102.000.

Turun terus ini detilnya, saya arsa itu sudah ngambil dari datanya

kementerian, tolong di cek Pak Dirjen takut angkanya ada yang salah. Saya rasa itu

ambil dari persentasenya Bu Menteri.

2. Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

RI untuk membuat website khusus yang membuat data lengkap laporan

perusahaan perusak dan pencemar lingkungan, di antaranya nama

perusahaan, indikasi pencemaran atau perusakan lingkungan yang

dilakukan, proses yang sedang berjalan, apakah itu baru pada saat

sidang, saat penuntutan atau verifikasi atau sudah putus pengadilan di

sana terlihat. Kalau sudah putus pengadilan sudah keluar sanksinya dan

lain-lain yang terkait dengan pencemaran dan perusakan lingkungan ini

atau sekaligus saja ya karena nggak banyak kesimpulan cuma 6.

3. Komisi VII DPR RI meminta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

agar seluruh data informasi geospasial tematik di bidang lingkungan hidup

dan kehutanan harus mengacu pada informasi geospasial dasar untuk

mendukung kebijakan 1 peta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial.

Kalau ada koreksi tolong dikoreksi.


untuk menyampaikan data terperinci per provinsi dan kabupaten dari 4,1

juta hektar pelepasan kawasan hutan dalam program retribusi aset dan

reforma agraria. Distribusi dan reforma agraria.

Jadi nanti ini, data ini buat modal kita untuk rapat nanti Bu, dilengkapi dengan

data nanti kita konsinyering nanti.


Anggaran yang 2017 ini secara terperinci untuk dibahas pada waktu

konsinyering nanti bos.

KETUA RAPAT:

Nanti kalau mau ditambahkan di atas, kita agendakan khusus saja, masuk

genda saja ya, masuk kesimpulan apa agenda.


Kesimpulan saja untuk dibahas nanti di RDP dengan Eselon I.

KETUA RAPAT:

Kita selesaikan dulu 6, habis itu kita tambahin yang disampaikan Pak Nasir

tadi.

Jadi redistribusi aset dan reforma agraria termasuk kriteria dan fungsi

pemanfaatannya pertanian, perkebunan, permukiman, fasilitas sosial, umum dan

lain-lain.

5. Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI

untuk memperjuangkan kembali adanya, yang dari Pak Tjatur Pak ya,

DAK, lingkungan hidup dan kehutanan.

Tapi harus dari pemerintah dulu, kan polanya penganggaran APBN kan dari

pemerintah, baru DPR RI mendukung secara politik.


untuk menyampaikan jawaban tertulis atas seluruh pertanyaan Anggota

Komisi VII paling lambat.

Kemudian yang atas tadi masukan dari Pak ini, setelah coba ke nomor 1 di

bawah tabel itu nomor, mungkin pengganti nomor 2, nomor 2 menjadi nomor 3.

Komisi VII DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk

menyampaikan data terperinci 13 program tersebut di atas termasuk progres dan

hambatannya, termasuk progres dan hambatan dalam pelaksanaan.


Dan lokasinya ya.

KETUA RAPAT:

Termasuk progress dan hambatan dalam pelaksanaannya, nanti kita

agendakan soal, nggak perlu kita simpulkan, itu sudah menjadi. Komisi VII DPR RI

meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyampaikan data

kepada Komisi VII, kepada Komisi VII DPR RI, setelah pelaksanaan itu, kepada

Komisi VII paling lambat tanggal, berapa Pak, Pak tanggal paling lambat data

terperinci itu.


Sama saja dengan yang Ristek kemarin kan minggu depan ya.

KETUA RAPAT:

Minggu depan ya, satu minggu lah, coba dihitung tanggal 11 April ya 2017,

nanti yang belum ini termasuk juga Dapil kan nanti kan bisa di itu belakangan nggak

ada masalah harus dikonsolidasikan yang Dapil dengan Anggota DPR RI di daerah

masing-masing.

Saya rasa ada 7 kesimpulan yang sudah kami sepakati ya, dari Anggota DPR

setuju ya.

(RAPAT:SETUJU)

Tinggal dari pemerintah kalau ada tambahan, perbaikan dari 1 sampai 7.

Silakan Bu.


Ketua sebentar sebelum Bu Menteri ya, itu yang poin perusak lingkungan itu,

saya kira perusakan lingkungan. Itu saja, kan yang merusak kan bukan hanya

perusahaan, bisa jadi banyak sumber pencemaran, perusak itu tidak hanya.

KETUA RAPAT:

Perusak ditambah menjadi perusakan, perusakan. Apa bedanya perusakan

dengan pencemaran Bu, sama, beda ya.


Beda itu di Undang-undang udah jelas beda, kalau pencemaran yang tidak

dikendalikan bisa jadi perusakan.

F-PAN (H. TOTOK DARYANTO, SE.):

Ketua, itu yang dimaksud kerusakan lingkungannya apa perusakan yang

menimbulkan kerusakan lingkungan, maksud kalimat ini yang mana.


Itu kasus saja Ketua.

KETUA RAPAT:

Kalau yang tadi itu, itu meminta yang paling banyak nama-nama perusahaan

yang melakukan perusakan lingkungan, yang mencemarkan lingkungan dan

merusak, nama-nama perusahaannya sebetulnya arah rapat kita tadi.


Menyampaikan kasus perusakan dan pencemaran lingkungan, jadi kalau

kasus yang ditangani maksudnya kan, yang ditangani oleh penegakan hukum itu.

Jadi tidak hanya perusahaan saja gitu, bisa jadi perorangan bisa, bisa kelompok

masyarakat bisa, tapi yang ditangani oleh Kementerian Lingkungan Hidup itu.

Termasuk jelas, termasuk perusahaan-perusahaan itu.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Bagaimana kira-kira kalimat perbaikannya, tolong dibantu. Tapi di sana juga

yang laporan juga diberi Pak, supaya terlihat kalau ada laporan yang tidak di dia

terbuka, laporan yang tidak ditindaklanjuti karena dianggap tidak cukup bukti juga

disampaikan terbuka, supaya yang melapor juga bisa melakukan, misalnya kalau dia

yakin dia bisa menyampaikan data yang lebih ini, kalau dia nggak puas gitu. ini yang

sifatnya itu adalah keterbukaan begitu. Kalau yang ditangani saja takutnya dianggap

tidak memenuhi syarat tidak tangani gitu. Ini semuanya disampaikan informasinya,

baik yang laporan yang ditangani maupun laporan yang nggak ditangani akibat

dianggap tidak memenuhi syarat, masyarakat juga jangan sampai tidak ditahan itu

mereka punya persepsi wah ini ada backing di belakangnya, tapi karena betul-betul

tidak menurut syarat dari aspek hukum dan lain sebagainya lah. Jadi terinformasi

dengan lengkap gitu.


Begini saja Ketua,Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan

Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat data kasus perusakan dan

pencemaran lingkungan, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak ditindaklanjuti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Diketik tadi kalimatnya tadi, staf ahli yang belakang.


Data lengkap kasus perusakan dan pencemaran lingkungan.

KETUA RAPAT:

Kasus perusakan dan.


Yang terakhir baik yang ditindaklanjuti maupun tidak ditindaklanjuti.

KETUA RAPAT:

Lingkungan itu koma, baik yang ditindaklanjuti maupun yang tidak

ditindaklanjuti beserta alasannya, supaya yang melapor itu, supaya ini sifatnya

terbuka saja.


Alasan hukumnya.


Ketua, saya mau bertanya sebab tadi tidak ikut mendiskusikan supaya

kalimatnya ini jelas dan terukur. Jadi yang dimaksud ini seluruh laporan yang

ditangani oleh kementerian ataukah ada kriteria-kriteria khusus. Jadi besaran

kerusakan misalnya gitu atau pokoknya seluruh yang dilaporkan itu dimasukkan

website.

KETUA RAPAT:

Seluruh yang melaporkan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

dimasukin.


Kementerian saya kira tugasnya bukan hanya menerima laporan, tapi juga

yang ditemukan sendiri oleh, jadi mesti, jadi bagaimana yang dimaksud seluruhnya

itu apa hanya yang laporan saja.

KETUA RAPAT:

Bukan juga harusnya.


Kalimatnya saya kira harus jelas apa maksudnya ini kalimat ini.

KETUA RAPAT:

Itukan kasus.


Mas Totok tidak ada, laporan itu sudah ada di situ.

KETUA RAPAT:

Itu kasus Pak.


Semua berarti.

KETUA RAPAT:

Kasus kerusakan lingkungan, perusakan dan pencemaran lingkungan Pak.

Kalau kasus itu ada yang dilaporin maupun yang ditemukan sendiri oleh kementerian

ya, dalam kurungnya masih perlu, perlu ya, oke.

Saya rasa cukup ya, silakan Bu, tadi sudah gilirannya Bu Menteri untuk

memperbaiki mulai nomor 1, kalau setuju saya ketok, memperbaiki.


Ketua, masukan saja ini untuk direnungkan. Kalau semua harus dilaporkan itu

nanti khawatir saya malah data itu tidak bermanfaat, informasi itu tidak bermanfaat

karena seluruh laporan perusakan lingkungan dilaporkan. Jadi mesti ada kriteria

kerusakan lingkungan yang misalnya menonjol, yang menjadi perhatian publik. Itu

yang wajib dilaporkan di situ, tapi kalau yang kecil-kecil tidak berarti, ini Indonesia

lho ya. Jadi saya membayangkan website itu nanti isinya perusakan tidak penting

menurut saya tidak perlu. Jadi kerusakan-kerusakan yang menonjol, misalnya

apakah dampak, misalnya kerusakan lingkungan oleh Freeport misalnya kerusakan

semacam itu, chevron kalau mau yang gede-gede, lalu apalagi, apalagi gitu, tapi

kalau semuanya dilaporkan nanti justru informasi itu tidak penting, bagi komisi juga

nggak penting karena kita akan memberi perhatian khusus pada kerusakan

lingkungan yang punya dampak besar dan jadi perhatian publik, apa iya diberi

kriteria seperti itu misalnya.

KETUA RAPAT:

Pak, persoalan penting nggak pentingnya menjadi subjektif nanti.

Silakan Pak.


Ketua, kalau mau mengakomodir Mas Totok ditambah sedikit, yang

mempunyai dampak penting buat lingkungan. Itu kalau di Amdal itu ada dampak

penting, itu kalau sudah tahu orang lingkungan dampak penting itu seperti apa

sudah tahu. Kalau mau ditulis teknis gitu.

KETUA RAPAT:

Kalau saya, menurut saya itu kan enggak banyak itu Pak, tadi aja cuma 200.

Kalau menurut saya ini kan aspek keterbukaan saja, jangan sampai orang yang

melaporkan itu ditanya, dia nanya itu enggak penting padahal setelah diperiksa

penting. Jadi menurut saya sih hanya laporan karena website ini, ini bukan terus apa

bukan, website yang ada. jadi kalau menurut saya sih enggak apa-apa Pak Totok,

yang penting laporin, nanti tinggal, kadang-kadang bagi seseorang di Dapilnya yang

kecil itu lebih penting dari pada Freeport Pak, kerusakan longsor saja.


Ini Pak Ketua……Mas Totok juga, Mahkamah Agung itu ada websitenya itu

ya, itu 14 ribu kasus per tahun. Jadi enggak apa-apa gitu, maksud saya kalau mau

sebanyak-banyaknya juga nggak apa-apa.

KETUA RAPAT:

Kalau ini nggak banyak, cuma tadi Bu Menteri menyampaikan 200 cuma 200,

jadi enggak banyak. Cuma yang 200 itu yang besar memang nggak banyak mungkin

sedikit sekali.

Silakan Bu Menteri, diperbaiki kalau ada mulai dari nomor 1, kalau ada yang

mau diperbaiki, kalau nggak kita ketok kita setujui bersama.

Silakan Bu.


Terima kasih.

Pimpinan yang terhormat dan Bapak-Ibu Anggota Komisi VII yang kami

hormati.

Saya kalau boleh mau minta tolong untuk persetujuan karena ini menyangkut

lembaga dan memang BRG kan dia sebetulnya lembaga sendiri, menangani sendiri

cuma uangnya dititipin di kita. Dan ternyata di bagian akhirnya itu kalau boleh dikasih

foot note di total tadi. Nah di foot note-nya itu di Dirjen Pengendalian Pencemaran itu

kalau tanpa BRG dia realisasinya 9,38%. Oleh karena itu total, secara total jadi

11,09% sebab kalau di bawah 10% itu kuadrannya nanti berbeda gitu, jadi kita kelas

berapa gitu.

KETUA RAPAT:

termasuk di rapat kabinet Bu ya.

KETUA KOMISI (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):

Bu, saya mau Tanya Bu Menteri, ini apa namanya Badan Restorasi Gambut

memang bener- benar bukan ada di subordinasi dari kementerian ya. Saya kira di

presentasi Ibu pun nanti ke depan begini aja, jadi kita ikut saja. Saya kira fair lah, fair

itu saya kira.

KETUA RAPAT:

Ini sudah ada badannya, mitra kerjanya siapa.


Kepalanya ada, strukturnya ada sampai ke Eselon II ada cuma untuk

pengguna anggarannya nitip dulu di KLHK.

KETUA RAPAT:

Jadi sekarang dia belum ada rapat-rapat di DPR RI Bu.


Sudah di Komisi IV, malah dia sudah rapat duluan.

KETUA RAPAT:

Oh sudah ada berarti.


Dia rapatnya terpisah dengan kami.

KETUA RAPAT:

Oh dia sendiri ya.


Jadi kalau boleh footnote-nya catatan di butir 13 dikasih bintang angkanya, di

situ dikasih bintang catatannya bahwa.

KETUA RAPAT:

Dibikin saja.


Realisasi, realisasi fisik tanpa BRG.

KETUA RAPAT:

Realisasi fisik tanpa BRG sebesar.


Maaf realisasi anggaran tanpa BRG sebesar 9,38%, realisasi anggaran tanpa

anggaran BRG. Jadi realisasi tanpa anggaran BRG sebesar 9,38, saya tadi mohon

izin lihat diatasnya ada totalnya nggak, atasnya ada nggak, nggak ada persennya,

ya udah berarti atau.


Pak Ketua, bisa nanya sebentar, yang BRG ini bukan semacam BLU gitu Bu

ya.


Bukan, BLU kita punya.


Karena kana da Badan Pengelola Sawit gitu kan, dana sawit, jadi beda ya

dengan. Kalau Badan Pengelola Dana Sawit itu masuk di sini nggak, nggak sama

sekali, terpisah ya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Coba turun ke bawah, itu realisasi anggaran, realisasi anggaran tanpa

anggaran BRG.


Iya realisasi anggaran tanpa anggaran BRG sebesar 9,38% atau penyerapan

seluruh program KLHK sebesar 11,09%. Jadi totalnya tanpa dana BRG itu jadi

11,09%.

KETUA RAPAT:

Ini kok sama dengan yang di atas ya, di atas 9,38, coba lihat yang di atas tadi.

Jadi berarti di bawah nggak usah lagi 9,8 dibawahnya jadi 11 saja, turun ke bawah.


Tadi yang di atas 9,68-nya diganti menjadi 11,09.

KETUA RAPAT:

Nggak Bu, yang diatasnya kan tetap Bu, diatasnya kan dari total seluruhnya.


Nggak kalau program program 13 berubah maka 9,68-nya harus berubah.

Jadi yang di bawah nggak usah, jadi di atas saja ditukar angka 9,68 menjadi 11,69

jadi kata-katanya cukup di sebesar koma yang note-nya cukup 9,38% itu.

KETUA RAPAT:

Jadi karena anggarannya ada di Ibu, tetap disebutkan dua-duanya Bu. Jadi

yang total adanya BRG 9,38 tanpa BRG 11 koma, jadi supaya terlihat Bu. Kalau

hanya 11 saja seakan-akan, iya di atas saja, terus yang ada BRG-nya di mana 6,77

ini tanpa anggaran BRG ini Bu. Nah makanya nggak nyambung Bu, makanya

harusnya di footnote-nya Bu. Harusnya yang disebutkan di atas 9,8 kita kan bicara

APBN resmi nih Bu, kan di nota keuangan itu kan memang di Kementerian

Lingkungan Hidup Bu masuknya. Enggak bisa kita ubah kecuali Kementerian

Keuangan-nya merubah. Jadi kalau bahwa catatan itu boleh Ibu ubah, Ibu

sampaikan jadi kembali lagi 9,8 di atasnya balik 9,8, tapi di catatan bawah tanpa

BRG dia 11 koma sekian Bu. Jadi dibawahnya yang perlu diberi catatan karena

struktur anggarannya BRG ini masuk ke Kementerian Lingkungan HIdup Bu di nota

keuangan Presiden itu. Makanya nanti bisa saja Ibu 2018 mengusulkan supaya

nggak mengganggu kinerja kementerian, turun di bawah, di catatan bawah, nah ini

baru 11 ya. Realisasi anggaran tanpa anggaran BRG 9,8-nya hilangin 11,09

langsung.


Kalau gitu tanda bintangnya jangan di nomor 13, ya bintangnya kana da yang

di atas itu. Nah kalau dikasih bintang karena sebetulnya kan BRG-nya melekat di

situ.

KETUA RAPAT:

Bagaimana footnote-nya bagaimana.


BRG-nya kan melekatnya diprogram 13.

KETUA RAPAT:

Jadi masuk di 13 gitu, yang di bawah tabel itu udah betul itu Bu, mengatakan,

13 itu kalau mau dikasih bintang dikasih 13 itu pake bintang 13 di nomor 13 itu.


Iya 13-nya dikasih bintang.

KETUA RAPAT:

Dikasih bintang supaya terlihat, coba 13 dikasih bintang, oh sudah ada ya.


Bintangnya didekat anggarannya.

KETUA RAPAT:

Jadi inikan hanya memberikan informasi saja ini Bu, sebetulnya tanpa BRG

itu 11,09, tapi secara struktur anggaran itu karena memang dititipkan, itu kan soal

menjelaskan saja Bu itu, tapi saya nggak tahu 2018 bisa nggak dikeluarkan gitu.


Ditulisnya ditambahi sehingga realisasi anggaran KLHK tanpa BRG sebesar

11,8%.

KETUA RAPAT:

Sudah Pak catatannya, di catatan saja. Realisasi anggaran tanpa.


Ditambahkan sehingga sudah itu.

KETUA RAPAT:

Enggak perlu sehingga Pak karena, kalau sehingga kan ada kalimat

sebelumnya.


Jadi sehingga anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11 apa, realisasi

anggaran KLHK tanpa BRG sebesar 11,09%.

KETUA RAPAT:

Sudah, ini hanya memberi informasi saja Pak Tjatur. Inikan memang karena

nasibnya dititipkan Bu, nasibnya kurang baik Bu, tapi yang ngerjainnya, kinerjanya

masih 0 Bu ya.


Kalau tulisannya begitu, itu artinya Pak Dirjen aja yang 11,09, kalau itu

tulisannya itu. Makanya ada informasi untuk kita ya bahwa penyerapan anggaran

KLHK itu berapa yang sebenarnya tanpa BRG itu.

KETUA RAPAT:

Bagaimana nulisnya, sudah kan.

KETUA KOMISI (H. GUS IRAWAN PASARIBU, SE., Ak., MM., CA./F-GERINDRA):

Inikan memang tidak kinerjanya di KLHK gitu loh, tapi kelihatan seolah-olah

rendah, padahal ada BRG yang itu betul-betul terpisah, sesungguhnya badan

khusus. Saya usul begini realisasi anggaran KLHK tanpa, di situ mungkin

ditambahkan KLHK-nya tanpa anggaran BRG adalah sebesar 11,09.

KETUA RAPAT:

BRG itu di nomor berapa Bu, dalam kurung nomor 9 ya.


Sebetulnya nomor 13, itu sebetulnya konteksnya lingkungan, jadi harusnya

juga bisa dipanggil.

KETUA RAPAT:

Jadi begini realisasi anggaran KLHK tanpa anggaran BRG pada nomor 13 ya,

dalam kurung BRG nomor 13. BRG dalam kurung biar kita tahu bahwa yang BRG itu

13 sebesar 11,09%. Itu cukup kan Bu karena yang penting 11 komanya.


Kalau footnote-nya ini maka buyinya realisasi anggaran tanpa anggaran BRG

adalah tadi 9,38%, sehingga realisasi seluruh KLHK sebetulnya 11,09%.


Saya boleh bantu sedikit Ketua, realisasi anggaran Dirjen Pengendalian

Penyelenggaraan dan Perusakan Lingkungan tanpa BRG adalah 11,09%. Nah

sehingga anggaran KLHK tanpa BRG secara keseluruhan penyerapan anggaran

KLHK sebesar 11,09, nah itu urutan kalimatnya begitu.


9,38% sehingga.


Sehingga realisasi anggaran secara keseluruhan 11,09%.

KETUA RAPAT:

Jadi bagaimana sudah cukup jelas, apalagi Bu yang di nomor berikutnya

sudah.


Terima kasih Ketua.

Untuk nomor 1, nomor 2 kami setuju, nomor 3 nggak masalah ya kami setuju

Ketua, nomor 4.


13 itukan buat 13 program ya, 13 Eselon I.

KETUA RAPAT:

Nomor urut, nomor itu, nomor 13 yang 0,93 itukan, itu memperjelas, kalau

nggak hilangin aja nomor 13-nya hilangin aja supaya nggak, sudah jelas.

Lanjut nomor 4 Bu.


Mohon izin nomor 3 Ketua, terus deh. Kalau boleh mungkin ini kita mesti lihat

juga ya kalau dia masih berproses, lalu diumumin lengkap itu secara informasi dan

azaz praduga tak bersalah, kita kena apa enggak secara hukum, nanti kami mohon

izin melihat, kalau boleh ketua.


Kalau bisa ya tertutup saja.


Bukan tertutup, saya setuju banget yang disampaikan oleh Pak Ketua, bahwa

harus terbuka. Bunyinya mungkin Komisi VII DPR RI mendesak Kementerian LHK

untuk membuat website khusus yang memuat laporan pengaduan dan penyelesaian

kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan. Jadi misalnya mana

yang harus pakai kode, mana yang nama lengkap nanti itu bisa dilihat menurut strata

hukum saja gitu.


Pak Ketua, untuk yang bagian ini kan.


Kalau udah bicara pengaduan berarti seluruhnya mau yang ditindaklanjuti,

mau yang enggak ditindaklanjuti, malahan sebetulnya bagus karena ini kan

mendorong untuk diselesaikan.


Pak Ketua, izin Pak Ketua, sebelah kiri ya.

Tadi itu kan di dalam pembahasan kita kasih 2 stressing Pak Ketua. Yang

satu berkaitan dengan one map policy yang berkaitan dengan kerusakan lingkungan

di Indonesia ini. Jadi per masing-masing provinsi, kabupaten kota dengan

kerusakannya entah karena limbah B3, masalah hutan dan sebagainya dan itu ada

kodifikasinya gitu. Dan yang kedua adalah dan dari sisi aspek hukum yang berkaitan

dengan data base khusus untuk apa namanya pengaduan, kemudian proses yang

sementara berlangsung dan mana yang sudah terminasi Pak Ketua. Inikan yang kita

harapkan sehingga ada integrasi apa namanya one map policy dari sisi lingkungan

hidup juga secara menyeluruh Pak Ketua, itu tadi pikirannya.

Terima kasih, tidak sekedar pengaduan saja Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi yang nomor 3 kan, Komisi VII DPR RI mendesak Menteri Lingkungan

Hidup da Kehutanan untuk membuat website khusus yang memuat laporan

pengaduan dan penyelesaian kasus-kasus terkait data, terkait kerusakan ini,

penyelesaian kasus-kasus terkait perusakan dan pencemaran lingkungan, baik yang

ditindaklanjuti.


Ketua, mohon izin. Keterangan selanjutnya jadi nggak perlu karena

seluruhnya sudah menyeluruh di depan, begitu Ketua. Kalau koreksinya kan setia

saat bisa dikoreksi Ketua, kalau sudah muncul begitu, itu yang memang isinya

akhirnya ya itu. Jadi perusakan dan pencemaran lingkungan titik, berarti

keseluruhannya dengan segala kriteria masuk di situ.

KETUA RAPAT:

Kalau masalah laporannya Bu, kalau menurut saya boleh saya apakah itu

boleh atau tidak, kalau menurut saya boleh saja Bu, kan di sana kan tidak

disampaikan dia bersalah atau tidak bersalah, kan progressnya dia dalam verifikasi,

dalam proses penuntutan, dalam proses pengadilan. Jadi informasinya tidak ada

yang kita langgar, maksudnya laporan itu kita ingin mengetahui yang dikerjakan

lingkungan hidup itu sudah sampai mana. Kalau enggak disampaikan, prosesnya

sampai mana nanti kita enggak bisa melihat. Misalnya orang sudah lapor setahun

yang lalu, di informasinya hanya mengatakan ada pelapor tapi nggak sudah sampai

di mana. Itu yang sebetulnya diperlukan oleh DPR dan sampai mana, di sana tidak

dikatakan, begitu lapor sudah dinyatakan bersalah, tidak begitu Bu. Begitu

dilaporkan statusnya sedang di verifikasi, sedang diteliti sesudah itu ternyata terbukti

sedang diajukan oleh Menteri Lingkungan Hidup ke pengadilan, terus sudah putusan

pengadilan, jadi enggak ada yang dilanggar Bu. Jangan sampai nanti informasinya

itu kita enggak tahu kapan ngadunya, terus sudah sampai mana prosesnya, itu yang

kita maksud penekanan ini Bu. Jadi tidak ada hak-hak yang terlapor.


Pak Ketua, interupsi Pak Ketua.


Ketua, tambahkan saja di situ laporan pengaduan, perkembangan dan

penyelesaian kasus-kasus. Sehingga setelah lingkungan titik itu dibuang saja.

Sehingga kita tambah saja pengaduan, perkembangan dan penyelesaian kasus-

kasus, sudah. Jadi di belakang koma itu dihilangkan saja.


Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu Mercy.


Iya, sebenarnya dari tadi kan kita membahas tentang masalah lingkungan

hidup ini kan 2 aspek. Satu kerusakan yang berbasis geospasial, jadi kalau kita buka

apa namanya peta atau data one map policy itu, kita dapat data geospasialnya dan

itu yang paling penting untuk kita gitu lho. Yang kedua data yang berkaitan dengan

legal standing dan legal prosesnya, ini kan 2 hal yang sangat berbeda Pak Ketua. Ini

yang mau kita harapkan, sehingga bisa keluar dari kementerian maksudnya itu Pak

Ketua. Kalau cuma ini berkaitan dengan aspek legalnya aja Pak Ketua, dari aspek

geospasial kerusakan lingkungan se-Indonesia ini enggak keluar Pak Ketua.

Padahal ini yang kita harapkan dia bisa keluar gitu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Jadi ini yang disampaikan Pak Tjatur tadi ini, Pak Totok ya, ini tidak hanya

laporan pengaduan Bu. Ada juga hasil dari tadi, dari kementerian misalnya melalui

peta geospasial. Dengan melalui peta geospasial kan sebetulnya kementerian bisa

melihat yang katanya di sini hutan.


Itu baru hutan saja Pak Ketua, padahal tadi kita kan minta one map policy.

Jadi kerusakan lingkungan bukan cuma masalah hutan, tadi itukan kita stressing.

Jadi ada masalah sampah, masalah limbah B3, masalah segala macam. Jadi bisa

keluar gitu loh dengan kodevikasinya, saya nggak tahu itu namanya dengan basis

GIF atau apa namanya, tapi mestinya sistem itu dia ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu khusus kayanya tuh, kesimpulannya enggak bisa disatukan di sini Bu,

harus terpisahkan.


Yang penting ada Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Boleh Bu, nanti kita masukkan tolong dibantu.


Siap.

KETUA RAPAT:

Jadi ini dulu Bu Mercy, nanti dimasukka itu. Komisi VII DPR RI mendesak

Menteri Lingkungan HIdup dan Kehutanan RI membuat website khusus yang

membuat laporan pengaduan dan perkembangan penyelesaian kasus-kasus terkait

perusakan dan pencemaran lingkungan titik ya, baik yang ditindaklanjuti maupun

yang tidak ditindaklanjuti ya, tidak usah, titik aja ya.

Silakan Pak Hadi.

WAKIL KETUA RAPAT (H. HADI MULYADI, S.Si., M.Si./F-PKS):

Walaupun titik, tetapi konten dalam ….. tetap termuat, tidak jangan sampai ini

jadi abu-abu. Okelah kita tapi itu tetap termuat karena masalah-masalah lingkungan

Kalimantan Timur Pak, banyak sekali yang ketika kita mau memvderifikasi kita tidak

punya data, sudah disampaikan di mana. Nah kalau data ini cukup, kita bisa

mengakses sebagaimana disampaikan tadi MA itu lengkap contohnya dan mudah-

mudah ini sebuah kemajuan buat Bu Menteri dalam prudent.

Terima kasih.


Koreksi kata dan-nya itu di belakang, pengaduan koma perkembangan dan

penyelesaian kasus-kasus.

KETUA RAPAT:

Karena udah mau maghrib kita, bagaimana Bu membuat pengaduan.


Usulannya Pak Andi Jamaro, pengaduan koma perkembangan dan

penyelesaian.

KETUA RAPAT:

Perkembangannya kayanya.


Apakah perkembangan penyelesaian yang dari saya ikuti tadi.

KETUA RAPAT:

Saya rasa nggak perlu ada perkembangan, pengnaduan dan penyelesaian.


Tadi kan kita minta supaya tahapan-tahapannya kita tahu, kalau tahapan-

tahapannya kita tahu itu namanya perkembangan. Kalau tidak ada kata

perkembangan, cukup pengaduan saja dan hasilnya, progesnya nggak ada.

KETUA RAPAT:

Itu ada di dalam kurung Pak, proses yang sedang berjalan Pak, itu dalam

kurung nama perusahaan dikasih pencemaran, perusakan lingkungan yang

dilakukan, proses yang sedang berjalan dan lain-lain. Memang kalau mau kita muat

banyak sekali ini.


Tadi kan kita, saya mengusulkan setelah pencemaran lingkungan titik, nggak

ada lagi kaliat di belakangnya.

KETUA RAPAT:

Nggak, ini tadi Pak Hadi meminta kalau kalimatnya berhenti di lingkungan

takut konten di dalam website-nya itu nggak pasti. Makanya kita tekankan di dalam

website itu harus ada nama perusahaannya, yang merusak itu apa terus indikasi apa

yang dilakukan terkait perusakan itu. Indikasi perusakannya apa, terus prosesnya

darimana, apakah prosesnya verifikasi, proses di pengadilan atau proses putusan

pengadilan atau legal standing-nya tadi disampaikan di sana dan lain-lain gitu lah.


Saya tidak keberatan dengan kalimat itu Ketua, tetapi yang di dalam kurung

itu tidak memuat seluruh aspek yang kita mau lihat di situ. Yang penting sebetulnya

ya kita ingin, pertama pengaduannya, lalu kemudian progressnya, kemudian

hasilnya. Nah yang dimaksud dengan 3 kata ini sudah termasuk semua yang ada di

dalam kurung itu.

KETUA RAPAT:

Silakan Pak Tjatur.


Terima kasih Ketua.

Di dalam penegakan hukum itu tidak semua perkembangan itu harus

terpublikasi. Itu ada penyelidikan, ada penyidikan, nah penyelidikan dalam rangka

penyidikan itu wajib hukumnya KLHK sebagai aparat penegak hukum itu PNS-nya

itu untuk tidak mem-publish itu, itu KUHAP itu. Jadi tidak semua, nggak cocok ini

kalimat ini, tidak semua perkembangan detail dilaporkan, kata-kata ini sudah pas

menurut saya.

Terima kasih.


Ketua sebentar Ketua.

KETUA RAPAT:

Silakan Bu.


Saya sama sekali tidak terkait dengan perusahaan, tapi saya juga tidak ingin

kementerian tidak comply dengan apa yang diperintahkan oleh komisi. Oleh karena

itu di dalam kurang itu kalau masih harus ada bunyinya bukan nama perusahaan

karena nanti bisa-bisa kita bertentangan juga secara hukum pidana, bisa kena juga,

kalau mau kita harus ada bunyinya indikasi pelaku. Indikasi pelaku karena indikasi

pencemaran, indikasi, jadi masih indikatif semua kecuali yang sudah ingkrah baru

bisa kita sebut begitu Ketua.

KETUA RAPAT:

Itu di objeknya Bu, indikasi pencemaran.


Nggak itu nama perusahaannya yang nggak, saya enggak mau disebut nama

perusahaan itu.

KETUA RAPAT:

Jadi perusahaannya dirahasiakan.


Nggak karena ada kepala desa juga, ada orang-orang juga, ada segala

macam.


Objek pencemaran, indikasi, indikasi pelaku.

KETUA RAPAT:

Saya mau merujuk karena Pak Tjatur pernah di Komisi III Bu, kita aja

Anggota DPR RI dilaporkan itu tersebar di ini, tersebar di media cetak itu tidak

padahal belum bersalah apa, enggak ada masalah Bu. Kan hukum itu kami yakin

nggak bersalah atau tidak dibuktikan pengadilan. Sekarang Anggota DPR ada yang

indikasinya baru di ini, beritanya di mana-mana, enggak ada yang melanggar tuh Bu.

Namanya indikasi tapi kalau sudah di sana di vonis, perusahaan ini dinyatakan

melanggar itu yang namanya indikasi kan, tapi kalau nama perusahaan yang

dilaporkan oun dirahasiakan ini menurut saya aneh juga ya Bu.


Tidak dirahasiakan Ketua, disebutkan mislanya perusahaan apa yang lengkap

inisialnya atau apa, tergantung kan kita bisa lihat juga sebetulnya yang orientasi

yang bakal tren atau apa begitu, soalnya bisa terjadi dia mempersoalkan juga secara

hukum pencemaran dan lain-lain jadi memang mesti dilihat betul.

KETUA RAPAT:

Pak Tjatur Komisi III pernah, memangnya kalau orang dilaporkan terus atau

perusahaan dilaporkan itu ke publikasi itu enggak boleh Pak, bukan dinyatakan

bersalah Pak.


Kalau misalnya ….. ditulis dia mencemari, dia bisa, tapi kalau dia ditulis di situ

dia terindikasi mencemari ya gitu bisa.

KETUA RAPAT:

Nggak yang saya maksud Bu Menteri nggak mau menyebutkan nama, ini

yang bagi saya itu.


Di sini jangan disebut nama perusahaan, tetapi bunyinya indikasi pelaku. Jadi

bisa perusahaan, bisa desa. Maksud saya di kesimpulan ini Ketua, bukan di web-

nya. Kalau di web-nya nanti tetapi pasti tetapi pasti anak-anak saya akan minta

kontrol dari aspek hukum, jangan jadi bumerang, hati-hati dan lain-lain.


Iya Ketua…..apa yang diinstruksikan Bu Menteri tadi, betul itu.

KETUA RAPAT:

Indikasi pelaku saja, nanti pelakunya ada perusahaan, ada orang, boleh

nggak ada masalah. Terus juga indikasi pencemaran, jadi semuanya enggak ada

yang final Bu, semuanya baru yang namanya orang dilaporin itu itu belum tentu

bersalah gitu, jadi nanti pengadilan yang membuktikan.

Saya rasa cukup ya.


Pak, izin Pak. Kan di sini hanya lingkungan, bagaimana dengan kehutanan.

Jadi perlu ditambah di lingkungan dan.

KETUA RAPAT:

Kehutanan bukan bidang kita Bu, Komisi X Bu, bukan kita.


Tapi kan kerusakannya kita bukan kita, kalau kasus-kasus kerusakan.

KETUA RAPAT:

Nggak sebetulnya itu lingkungannya kan yang besarnya, di dalam lingkungan

itu kalau kerusakan hutan yang menimbulkan kerusakan lingkungan masuk ke kita,

pasti itu.


Hutan itu bagian dari lingkungan Bu.


Yang penting sama pikirannya. Terus pertanyaan yang di atas itu 13 program

setuju nggak Bu Menteri, memang namanya 13 program.

KETUA RAPAT:

Memang iya.


Karena itukan nama-nama direktorat jenderal sebenarnya, 13 program.

KETUA RAPAT:

Jadi nomenklatur APBN perlu saya terangkan, APBN itu tidak mengenal

namanya Eselon I, yang dia kenal itu namanya program. Kalau kita membahas BBM,

satu Eselon I itu ada yang punya 2 program, ada punya 1 program jadi begitu Bu.

Jadi yang dibahas itu di program, kalau dulu kan waktu DPR masih belum di

Mahkamah Konstitusi menyetujuinya sampai kegiatan satuan III, kalau enggak lagi

cuma per program saja.

Jadi nomor, yang lain sudah oke Bu ya, Bu Menteri. Nomor 4 oke Bu, nomor 5

silakan, nomor 5, ada enggak nomor 5, lama sekali naiknya nih. Kalau di kita tadi

sudah diketok ya di Komisi VII sudah diketok.


5 kami setuju.

KETUA RAPAT:

6.


6, oh terima kasih yang nomor 6 setuju.

KETUA RAPAT:

7 oke. Saya rasa demikian ya rapat kita setujui ya karena dari pihak

pemerintah sudah setuju dan DPR tadi juga sudah setuju. Maka 7 kesimpulan dapat

disepakati.

(RAPAT:SETUJU)

Terima kasih.

Tahap akhir dari rapat kita sudah kita lalui, sebelum kita tutup kami beri

kesempatan kepada Bu Menteri untuk menyampaikan kata penutup Bu.


Terima kasih.

Yang terhormat Bapak-bapak Pimpinan Komisi VII DPR RI.

Yang terhormat Bapak-Ibu Anggota Komisi VII DPR RI.

Saya menyampaikan penghargaan yang tinggi dan ucapan terima kasih atas

interaksi dan berbagai catatan yang sangat penting. Kami akan tindaklanjuti catatan-

catatan sebagaimana dimaksud juga kesimpulan seperti yang disepakat di dalam

rapat kerja. Saya minta maaf untuk hal-hal yang kurang tepat dan sekali lagi terima

kasih.

Wabillahi taufiq walhidayah.


KETUA RAPAT:

Terima kasih.

Kami sampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya pada Kementerian

Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI yang sudah hadir dalam rapat kerja ini, begitu

juga kepada rekan-rekan kelihatannya aktif sekali ini, hari ini saya lihat, energy ini

cukup berlebih kelihatannya, jadi semangatnya juga tinggi. Mudah-mudahan apa

yang kita hasilkan pada hari ini dapat mendorong Kementerian Lingkungan Hidup

dan Kehutanan RI dalam rangka meningkatkan kinerjanya, sekaligus meningkatkan

penyerapannya Bu, supaya masuk kuadran yang lebih tinggi lagi Bu, tadi karena Ibu

menyinggung kuadran Bu ya dan kami juga menyampaikan permohonan maaf

apabila ada hal yang kurang berkenan karena apabila tidak ada yang perlu kita

diskusikan, maka rapat saya tutup dengan ucapan alhamdulillah.

Wabillahit taufiq walhidayah.


(RAPAT DITUTUP PUKUL 18.12 WIB)

a.n. KETUA RAPAT

SEKRETARIS RAPAT

Dra. Nanik Herry Murti

NIP. 19650506199403200

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas...

Documents

Transcript of DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA … · kita dapat bertemu dalam melaksanakan tugas-tugas...