Menimbang

Mengingat

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIADIREKTORA T JENDERAL PERBENDAHARAAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- 81 /PB/2007

TENTANG

TUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

a. bahwa dalam rangka pengelolaan keuangan negara dan pelayanankepada Pegawai Negeri Sipil Pusat, Anggota POLRI, TNI, dan PenerimaPensiun/Tunjangan serta untuk memenuhi hak pihak ketiga terkait denganpembayaran kekurangan/selisih harga beras, perlu disusun petunjukpelaksanaan atas kegiatan tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentangTunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang;

1. Undang-Undang Nomor 17· Tahun 2003 tentang Keuangan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang PemeriksaanPengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatandan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2005 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 4571);

5. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang PedomanPelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (LembaranNegara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubahdengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4418);

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang PedomanPembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanjaNegara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80/PMK.05/2007 tentang PetunjukPenyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Anggaran KementerianNegara/Lembaga dan Penyusunan, Penelaahan, Pengesahan, danPelaksanaan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran

2008; ~

-

Menetapkan

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 117/PMK.02/2007 tentang AnggaranBiaya dan Pendapatan Perusahaan Umum Bulog dalam RangkaPenugasan Pemerintah untuk Melaksanakan Pengelolaan Persediaan,Distribusi, dan Pengendalian Harga Beras Tahun 2007;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.01/2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.01/2006 tentangOrganisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat JenderalPerbendaharaan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANGTUNJANGAN BERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG.

Pasal 1

Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007 ditetapkan sebagai berikut:

1. Harga pembelian beras oleh Pemerintah kepada Perusahaan Umum(Perum) Bulog menjadi sebesar Rp 4.619,99 per kg.. '

2. Pemberian tunjangan beras dalam bentuk uang menjadi sebesarRp 4.158,00 per kg.

Pasal2

Tunjangan beras dalam bentuk natura maupun dalam bentuk uang agardicantumkan dalam daftar gaji dan daftar pembayaran pensiun dengan hargasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terhitung mulai bulan Januari 2008.

Pasal3

(1) Selisih harga/tunjangan beras dalam bentuk natura yang belumdibayarkan diselesaikan oleh Kantor Pusat Direktorat JenderalPerbendaharaan dengan cara:

a. Divisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog melakukanrekonsiliasi dengan KPPN mitra kerjanya atas realisasi penyaluranberas dan realisasi potongan PFK Bulog bulan Januari 2007 s.d.bulan Desember 2007;

b. Hasil rekonsiliasi berupa penetapan jumlah kekurangan pembayaranharga beras yang ditandatangani oleh Kepala KPPN dan KepalaDivisi Regional/Subdivisi Regional Perum Bulog terkait, dandituangkan dalam Daftar Rekapitulasi sebagaimana tercantum dalamLampiran I Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini;

c. Daftar Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas,dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan lembar ke-1 kepadaDivisi Regional/Subdivisi Regional setempat untuk diteruskan keKantor Pusat Perum Bulog dan lembar ke-2 kepada KPPN untukditeruskan ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan u.p.Direktorat Pengelolaan Kas Negara paling lambat tanggal 31 Januari

2008; ~

-

(2) Perum Bulog menyampaikan surat permintaan pembayaran kekuranganharga beras kepada Departemen Keuangan c.q. Direktorat JenderalPerbendaharaan dengan melampirkan Daftar Rekapitulasi sebagaimanatercantum dalam Lampiran II Peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan ini.

Pasal4

Pembayaran kekurangan/selisih tunjangan beras yang dibayarkan dalambentuk uang dapat diajukan dengan cara menerbitkan SPM atas beban DIPAmasing-masing Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yangbersangkutan kepada KPPN.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku,Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-50/PB/200Gtentang Tunjangan Beras dalam Bentuk Natura dan Uang dicabut dandinyatakan tidak berlaku.

PasalG

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini berlaku pada·" tanggalditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 1 Januari2007.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman PeraturanDirektur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam BeritaNegara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakartapada tanggal 13 Desember 2007

EKTUR JENDERAL, J.,\'i ,~ (r,.,

ILAMPIRAN I

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- a1 IPB/2007 TENTANG TUNJANGANBERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH DIVRE/SUBDIVRE .

Bulan Januari s.d 2007

Jumlah Pegawai dan Keluarga yangJumlah Tunjangan BerasJumlahNo. Instansi

Berhak Mendapat Tunjangan Beras KekuranganUrut KeteranganIstrilKuantitasHargaHarga Baruyang Belum

PegawaiAnakJiwa

Suami (Kg)Lama (Rp)(Rp)Dibayar (Rp)1

2 3456 = (3+4+5)7=(6 x Kg)8=(7x4.275)9=(7x4.619,99)10=(9-8)11

I.Departemen/Lembaga

1.2.dst..........II.

1.

2.dst

Kepala KPPN ,

(Nama Lengkap)NIP

Kepala Divre/SubDivre ,

(~~~~. ~~".~~~P) CJ1;}-

LAMPIRAN IIPERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

NOMOR PER- ~1 IPB/2007 TENTANG TUNJANGANBERAS DALAM BENTUK NATURA DAN UANG

DAFTAR REKAPITULASI KEKURANGAN PEMBAYARAN AT AS REALISASI PENYALURAN BERASOLEH PERUM BULOG

Bulan Januari s.d 2007

No.Jumlah Pegawai dan Keluarga yang

Jumlah Tunjangan BerasJumlah

KPPNBerhak Mendapat Tunjangan Beras KekuranganUrut Istri/Harga Lamayang Belum

Keterangan

PegawaiSuami

AnakJiwaKuantitas

(Rp)Harga Baru (Rp)

Dibayar (Rp)123456= (3+ 4+5)7=(6) x Kq)8=(7) x 4.275)9=(7) x 4.619,99)10=(9-8)11

I.Divre/SubDivre

1.2.3.dst.II..........

1.2.3.Dst

Kepala Divre/SubDivre ,

(N~~~~~".~~~~)uu CJ1r