Dengan Semangat Kemerdekaan, BPK Dukung Gerakan Nasional ... · semangat kemerdekaan 17 Agustus...
Transcript of Dengan Semangat Kemerdekaan, BPK Dukung Gerakan Nasional ... · semangat kemerdekaan 17 Agustus...
Buletin BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur
Independensi - Integritas - Profesionalisme
Edisi VII Tahun 2015
kupang.bpk.go.id
Daftar Isi
Dengan Semangat Kemerdekaan, BPK Dukung Gerakan Nasional “Ayo Kerja” 1,2
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI Di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT 2 BPK Menyerahkan LHP LKPD TA 2014 Pemkab. Lembata, Pemkab Rote Ndao, Pemkab. Kupang dan Pemkab Malaka 3
4 Progres Pemeriksaan LKPD TA 2014 Per 31 Agustus 2015
Dengan Semangat Kemerdekaan, BPK
Dukung Gerakan Nasional “Ayo Kerja”
Kupang, Senin (17 Agustus 2015)- Para pegawai di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi NTT mengikuti upacara Peringatan HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI di halaman kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Dalam pidato Ketua BPK yang dibacakan oleh Kepala Perwakilan selaku Inspektur Upacara mengajak semua komponen BPK agar merapatkan barisan dan meningkatkan semangat kerja dengan menjunjung tinggi independensi, integritas dan profesionalisme. Sebagai lembaga negara yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK menjadi salah satu pihak yang berperan besar dalam menjaga dan memastikan keuangan negara dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Di awal kemerdekaan hingga sekarang, BPK terus bekerja untuk membangun kelembagaan organisasi BPK, meningkatkan kemampuan dalam pemeriksaan dan terus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan BPK.
“Ayo kerja” adalah sebuah slogan yang dicanangkan dan selalu diingatkan oleh Presiden ke 7 RI. Bahkan pada peringatan hari kemerdekaan ke 70 RI, slogan ini ditegaskan kembali kepada setiap insan tanah air, termasuk para PNS. Terlepas dari pro-kontra atas slogan tersebut, ajakan “ayo kerja” merupakan hal positif yang memerlukan tindak lanjut positif. Sesuai kamus besar BI, kerja adalah kegiatan melakukan sesuatu. Jika dipikir sekilas, mungkin ajakan ini adalah ajakan biasa, karena toh sehari-hari sebagian besar diantara kita pasti telah berkegiatan atau melakukan sesuatu. Bangun pagi, lalu melakukan presensi dan lanjut bekerja (terlepas dari apa yang dikerjakan, atau paling tidak melakukan kegiatan tidur?) sampai dengan sore, bahkan ada yang lembur, adalah rutinitas sebagian besar dari kita. Lalu untuk apa diajak, bahkan oleh seorang Presiden. Mungkin kerja yang dimaksud adalah bukan sekedar pergi ke tempat kerja atau melakukan sesuatu sekedarnya. Tidak sedikit pekerja yang berada di tempat kerja sembari berucap “males ah kerja, mending ngenet aja”, atau malah merecoki koleganya dengan ucapan “ngapain kerja serius2, toh tetep digaji”, bahkan tidak sedikit yang menunda pekerjaan dengan alasan “nanti aja, belum disuruh ini”. Mungkin orang seperti itu akan membela diri dengan berkilah “kan harus kerja ikhlas, kerja cerdas”. Tapi males kerja tidak sama dengan kerja ikhlas, atau kerja tidak serius tidak sama dengan kerja cerdas. Mungkin sebagian mereka tidak perlu lagi membela diri dan balik nyolot “masalah buat eloh?” atau “emang gue pikirin” Mungkin itu yang membuat Presiden kita gelisah, sehingga harus turun tangan ngajak kita semua bekerja, bukan sekedar pergi ke tempat kerja. Ayo kerja. (PW)
Edisi VII Tahun 2015 KAISALU 2
kupang.bpk.go.id
Lanjutan hal 1................ Di akhir sambutannya Ketua BPK kembali mengajak semua komponen BPK agar melaksanakan tugas dengan menggunakan anggaran yang dipercayakan kepada kita secara efisien, efektif dan jangan dikorupsi. Dengan semangat kemerdekaan 17 Agustus 1945, BPK mendukung Gerakan Nasional “Ayo Kerja” yang merupakan satu langkah besar mewujudkan impian Indonesia Merdeka dalam arti sesungguhnya. Selain upacara bendera, BPK Perwakilan Provinsi NTT juga mengikuti kegiatan karnaval dalam rangka perayaan HUT Ke-70 Proklamasi Kemerdekaan RI yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi NTT pada tanggal 19 Agustus
2015. Dalam kegiatan karnaval tersebut, BPK melakukan promosi dan sosialisasi tentang keberadaan BPK, khususnya BPK Perwakilan Provinsi NTT kepada masyarakat yang menyaksikan karnaval.
Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI
Di Kantor BPK Perwakilan
Provinsi NTT Kupang, Selasa (28 Juli 2015)- Kepala Perwakilan, Khabib Zainuri menerima kunjungan ker ja Komisi III DPR RI di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT di Kupang. Kunjungan kerja dilakukan dalam rangka reses masa persidangan IV Tahun Sidang 2014-2015. Pimpinan komisi III DPR RI, Benny Kabur Harman meminta penjelasan kepada BPK Perwakilan Provinsi NTT terkait hasil audit terhadap aparat penegak hukum yang ada di Provinsi NTT dan bentuk koordinasi/kerjasama yang dilakukan dengan masing-masing instansi penegak hukum dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Provinsi NTT. Dalam penjelasannya Kepala Perwakilan menyatakan bahwa audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada Kementrian Hukum dan HAM, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Narkotika Nasional yang berada di wilayah Provinsi NTT dilakukan oleh Kantor Pusat BPK RI, dalam hal ini Auditorat Keuangan Negara I (AKN I).
kupang.bpk.go.id
Edisi VII Tahun 2015 KAISALU 3
Lanjutan hal 2................ Selama ini, BPK Perwakilan Provinsi NTT telah melakukan kegiatan koordinasi dan kerjasama dengan instansi penegak hukum yaitu berkaitan dengan perhitungan Kerugian Negara dan pemberian keterangan ahli di Pengadilan Tipikor Kupang. Kegiatan kunjungan DPR RI tersebut berlangsung dengan lancar dan diakhiri dengan makan malam bersama.
BPK Menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD TA 2014
Pemerintah Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao, Kabupaten Kupang
dan Kabupaten Malaka
Dalam rangka memenuhi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004
tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara dan
Undang-Undang No. 15
Tahun 2006 tentang Badan
Pemeriksa Keuangan serta
Undang-Undang terkait
lainnya, BPK Perwakilan
Provinsi NTT menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas
Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah
(LKPD) TA 2014
Kabupaten Lembata
(31/08), Kabupaten Rote
Ndao (02/09), Kabupaten
Kupang (03/09) dan
Kabupaten Malaka (8/09). LHP atas LKPD TA 2014 diterima oleh masing-masing pimpinan DPRD dan Kepala
Daerah. Opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2014 Kabupaten Lembata, Kabupaten Rote Ndao dan
Kabupaten Kupang adalah Wajar Dengan Pengecualian, sedangkan opini atas LKPD TA 2014 Kabupaten Malaka
adalah Tidak Memberikan Pendapat. Dengan penyerahan empat entitas tersebut, maka BPK Perwakilan NTT telah
menyelesaikan seluruh pemeriksaan LKPD TA 2014 pada 23 entitas di wilayah Provinsi NTT.
Edisi VII Tahun 2015 KAISALU 4
kupang.bpk.go.id
Tim Redaksi:
Pengarah Khabib Zainuri
Penanggung jawab Teguh Priyantono
Pemimpin Redaksi I Gede Putra Wijaya
Kru Redaksi Staf Sub Bagian Humas dan TU Kepala Perwakilan
Alamat Redaksi BPK RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur; Jl. W. J. Lalamentik Kota Kupang
Telp. (0380) 840600, Fax.(0380) 840601
E-mail : [email protected]
Website: kupang.bpk.go.id Redaksi menerima kiriman berita/tulisan atau foto dokumentasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi serta kegiatan BPK.
R e d a k s i Kaisalu
PROGRES PEMERIKSAAN LKPD TA 2014
Per 31 Agustus 2015
Salomo Frangky Pangondian
1 Agustus
Lenny Elfrida
4 Agustus
Yohanes Heradi Nudu
12 Agustus
Wayan Bading
23 Agustus
G.A Sri Wedari Puspayanti
22 Agustus
Aria Ardiansyah
23 Agustus
Hermawan Tri Setyowibowo
29 Agustus
Ilsendi Hatuaon
30 Agustus
Pamela Ardikawati
16 Agustus
Rama Donantika
9 Agustus
Alfauzi Saiful Anwar
4 Agustus
No
Entitas
Tanggal
Penyerahan LKPD ke BPK
Pemeriksaan Terinci
Tanggal
Penyerahan LHP LKPD
Opini BPK Tanggal Dimulai
Tanggal Selesai
1. Provinsi NTT 10 April 2015 15 April 2015 24 Mei 2015 29 Mei 2015 WDP
2. Kabupaten Alor 8 April 2015 13 April 2015 22 Mei 2015 8 Juni 2015 WDP
3. Kabupaten TTS 10 April 2015 14 April 2015 13 Mei 2015 11 Juni 2015 WDP
4. Kabupaten Belu 13 April 2015 15 April 2015 14 Mei 2015 11 Juni 2015 WDP
5. Kota Kupang 8 April 2015 13 April 2015 26 Mei 2015 16 Juni 2015 WDP
6. Kab. Sumba Barat Daya 30 Maret 2015 9 April 2015 8 Mei 2015 28 Mei 2015 WDP
7. Kab. Flores Timur 21 April 2015 23 April 2015 22 Mei 2015 16 Juni 2015 WDP
8. Kab. Ngada 31 Maret 2015 9 April 2015 8 Mei 2015 28 Mei 2015 WDP
9. Kab. Manggarai Barat 31 Maret 2015 9 April 2015 8 Mei 2015 28 Mei 2015 WDP
10. Kab. Sumba Tengah 10 April 2015 14 April 2015 13 Mei 2015 8 Juni 2015 WDP
11. Kab. Sumba Timur 30 Maret 2015 10 April 2015 9 Mei 2015 29 Mei 2015 WDP
12. Kab. Manggarai 10 April 2015 14 April 2015 13 Mei 2015 8 Juni 2015 WDP
13. Kab. Ende 27 April 2015 3 Mei 2015 1 Juni 2015 17 Juni 2015 WDP
14. Kab. Sabu Raijua 6 Mei 2015 10 Mei 2015 8 Juni 2015 29 Juni 2015 WDP 15. Kab. TTU 4 Mei 2015 6 Mei 2015 4 Juni 2015 29 Juni 2015 WDP
16. Kab. Sumba Barat 4 Mei 2015 7 Mei 2015 5 Juni 2015 29 Juni 2015 WDP
17. Kab. Manggarai Timur 5 Mei 2015 8 Mei 2015 16 Juni 2015 4 Juli 2015 WDP
18. Kabupaten Sikka 29 Mei 2015 11 Juni 205 5 Agustus 2015 8 Agustus 2015 WDP 19. Kabupaten Nagekeo 28 Mei 2015 12 Juni 2015 5 Agustus 2015 29 Agustus 2015 WDP 20. Kabupaten Lembata 4 Juni 2015 15 Juni 2015 8 Agustus 2015 31 Agustus 2015 WDP 21. Kabupaten Kupang 28 Juni 2015 30 Juli 2015 23 Agustus 2015 3 September 2015 WDP 22. Kabupaten Rote Ndao 29 Mei 2015 11 Juni 2015 5 Agustus 2015 02 September 2015 WDP 23. Kabupaten Malaka 17 Juni 2015 24 Juni 2015 11 Agustus 2015 31 Agustus 2015 TMP