Demokrasi Indonesia
-
Upload
insani-mahardhika -
Category
Documents
-
view
49 -
download
6
description
Transcript of Demokrasi Indonesia
DEM
OK
RA
SI
IND
ON
ES
IA
Demokrasi
Demokrasi Menurut UUD 1945
Sejarah Demokrasi di Indonesia
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi
demos = rakyat cratos/cratein = kekuasaan atau pemerintahan
Suatu bentuk pemerintahan negara yang kekuasaannya dari rakyat,
oleh rakyat, dan untuk rakyat.
(Abraham Lincoln) Abraham Lincoln(1809-1865)
“menegakkan kembali asas-asas negara hukum di mana kepastian hukum dirasakan oleh segenap warga negara, hak-hak asasi manusia baik dalam aspek kolektif maupun dalam aspek perseorangan dijamin, dan penyalahgunaan kekuasaan dapat dihindarkan secara Institusional”
Pengertian Demokrasi menurut UUD 1945
Sejak Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, para pendiri negara (the founding father), telah menetapkan NKRI sebagai negara yang menganut paham demokrasi.
Seiring perjalanan waktu, paham demokrasi di Indonesia mengalami banyak perubahan yang menyebabkan di amandemennya UUD 1945 seperti saat ini.
SEJARAH DEMOKRASI DI INDONESIA
Perkembangan Demokrasi di Indonesia
Demokrasi di Indonesia
Masa Revolusi ( 1945 – 1950 )
Masa Orde Lama
Masa Demokrasi
Liberal (1950 – 1959)
Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
Masa Orde Baru (1966 –
1998)
Masa Reformasi {1998 –
Sekarang)
Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Revolusi ( 1945 – 1950 )
Tahun 1945 – 1950, Indonesia masih berjuang menghadapi Belanda yang ingin kembali ke Indonesia. Pada saat itu pelaksanaan demokrasi belum berjalan dengan baik. Hal itu disebabkan oleh masih adanya revolusi fisik.
Pelaksanaan Demokrasi pada Masa Orde Lama
Masa Demokrasi Liberal (1950 – 1959)
Masa demokrasi ini peranan parlemen, akuntabilitas politik sangat tinggi dan berkembangnya partai-partai politik. Namun demikian praktek demokrasi pada masa ini dinilai gagal disebabkan:
Dominannya partai politik Landasan sosial ekonomi
yang masih lemah Tidak mampunya
konstituante bersidang untuk mengganti UUDS 1950
Masa Demokrasi Terpimpin (1959 – 1966)
kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berintikan musyawarah untuk mufakat secara gotong royong diantara semua kekuatan nasional yang progresif revolusioner dengan berporoskan nasakom dengan ciri:Dominasi PresidenTerbatasnya peran partai
politikBerkembangnya pengaruh PKI
Pelaksanaan Demokrasi Orde Baru (1966 – 1998)
Pelaksanaan demokrasi orde baru ditandai dengan keluarnya Surat Perintah 11 Maret 1966, Orde Baru bertekad akan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen. Namun demikian perjalanan demokrasi pada masa orde baru ini dianggap gagal sebab: Rotasi kekuasaan eksekutif hampir dikatakan
tidak ada Rekrutmen politik yang tertutup Pemilu yang jauh dari semangat demokratis Pengakuan HAM yang terbatas Tumbuhnya KKN yang merajalela
* Pelaksanaan Demokrasi Reformasi {1998 –
Sekarang).
*Berakhirnya masa orde baru ditandai dengan penyerahan kekuasaan dari Presiden Soeharto ke Wakil Presiden BJ Habibie pada tanggal 21 Mei 1998.
*Masa reformasi berusaha membangun kembali kehidupan yang demokratis
Pelaksanaan Demokrasi di Indonesiabentuk pemerintahan Indonesia adalah demokrasi Pancasila dengan sistem pemerintahan presidensiil. Namun, dalam pelaksanaannya pernah terjadi penyelewengan demokrasi Pancasila.
Demokrasi Liberal, kondisi ini ditunjukkan adanya kabinet parlementer yang dipimpin oleh Perdana Menteri Syahrir. Selain itu, terjadi penyalahgunaan konstitusi Republik Indonesia Serikat
dan UUDS
Demokrasi Terpimpin, kecenderungan sistem pemerintahan kearah otoriter dimana presidan merupakan seorang yang
memiliki kuasa penuh untuk mengambil keputusan.
Demokrasi Pancasila telah Terlaksana namun Belum Optimal masih banyak ketakutan yang terdapat
dalam tubuh masyarakat terhadap pemerintah
Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat juga belum menuai hasil yang terbaik karena dalam pelaksanaannya kepentingan politik partai yang membuat mereka duduk di kursi parlemen yang lebih diutamakan.
Dampak Kurang Optimalnya Pelaksanaan Demokrasi Pancasila
Terjadi banyak penyelewengan kekuasaan
Masyarakat semakin jauh dari hak sebagai pemilik kekuasaan tertinggi
Mulai memudarnya kepercayaan terhadap pemerintah
Banyak terjadi kasus yang berbau SARA
Program kerja pemerintah tidak bisa optimal dijalankan
Harus ada sosialisasi terhadap
masyarakat untuk sadar demokrasi
Dibentuknya agen mediasi yang mampu
mempertemukan antara
dewan perwakilan dan
masyarakat
Membubarkan kelompok organisasi
yang cenderung
menimbulkan konflik berbau
SARA
Pendidikan Demokrasi
harus diwajibkan
untuk dipelajari di berbagai
jenjang pendidikan
Memberikan pelindungan
dan sikap terbuka
terhadap masyarakat
Upaya yang Harus Dilakukan agar Demokrasi Berjalan Optimal