DEMOKRASI DI DALAM MASYARAKAT ADAT TIMOR

I. PENDAHULUAN

Demokrasi di Indonesia akan berjalan dengan baik apabila

dilaksanakan pada level daerah yang mana pola hidup berdemokrasi

telah dikenal lama oleh bangsa kita, terpatri didalam budaya yang sangat

beragam di Indonesia, pola-pola pengaturan dan pembagian kekuasaan,

pola pemerintahan pada jaman kerajaan yang lebih bersifat patrimonial

telah menganut sistem yang dinamakan dengan demokrasi. Jadi

demokrasi yang sekarang dikumandangkan sebenarnya telah dialami

oleh bangsa Indonesia sejak dahulu kala, namun dalam bentuk dan

sebutan yang berbeda dengan bangsa-bangsa dibelahan bumi yang lain,

zaman kita itu adalah suatu proses globalisasi yang didorong oleh dua

faktor yang sesungguhnya saling bertentangan. Faktor pertama bersifat

material dalam bentuk perkembangan ekonomi yang pada gilirannya

didorong oleh ilmu pengetahuan alam, dan faktor kedua bersifat spiritual

yang dalam falsafah Plato dinamakan “Thymos”, yaitu keinginan untuk

diakui, dihargai, persamaan hak. Tujuan sejarah, atau akhir sejarah,

adalah masyarakat kapitalis dengan sistem politik demokrasi liberal 1.

Berbicara tentang demokratisasi di Indonesia kita tidak bisa

lepas dari sumbangan budaya lokal, karena persoalan demokratisasi

tentu tidak terlepas dari persoalan budaya. Jika benar bahwa demokrasi

merupakan akumulasi dari sistem nilai yang ada di budaya-budaya lokal

yang ada di nusantara ini mempunyai singgungan dengan nilai-nilai

demokrasi2. Pengelompokan-pengelompokan masyarakat yang menjadi

dasar dari civil society adalah merupakan sarana yang digunakan untuk

mencapai tujuan bersama, Indonesia memiliki budaya yang sangat

beragam, mulai dari Sabang sampai Merauke, dari Sangir sampai Rote

1 Francis Fukuyama, The End of History and The Last Man, Qalam, 2004

2 LKPSM, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, 1996

1

dan juga memiliki berbagai ragam suku, bahasa dan agama yang

berbeda pula. Didalam perspektif budaya demokrasi yang dilaksanakan

oleh masing-masing daerah di Indonesia sangat beragam. Secara khusus

saya akan mencoba menulis sedikit tentang demokrasi dalam pola hidup

dan cara pandang masyarakat adat Timor.

II. STRUKTUR PEMERINTAHAN ADAT DAN FUNGSI-

FUNGSINYA

Didalam masyarakat adat Timor juga terdapat struktur

pemerintahan serta fungsi dan tugas dari masing-masing jabatan yang

diberikan, antara lain :

A. Usif

Usif adalah merupakan sebutan lokal yang berarti Raja dan

juga sekaligus merupakan pemimpin dari klan-klan yang hidup

didalam wilayah yang dipimpinnya. Usif berfungsi sebagai

pemimpin dan juga seorang Usif harus mempunyai sense of

belonging terhadap masyarakat yang dipimpinnya, dia harus betul-

betul peduli terhadap keadaan masyarakatnya.

Hal yang menarik dalam pola rekruitmen seseorang untuk

menjadi Usif adalah dia harus betul-betul mempunyai kekuatan supra

natural yang dapat mendatangkan hujan dimana kekuatan ini tidak

dimiliki oleh semua orang yang merupakan keturunan langsung dari

Usif sebelumnya, jadi maksudnya untuk menjadi Usif tidak harus

anak laki-laki pertama dari Usif sebelumnya serta mempunyai kuasa

atas sumber daya alam yang ada di wilayahnya, apabila Usif ini

mangkir dalam artian bertindak semena-mena atau otoriter dan tidak

perduli terhadap rakyatnya maka Usif dimaksud akan segera

dikucilkan dan digantikan dengan orang lain yang memenuhi syarat,

kejadian seperti ini pernah terjadi pada tahun + 1800-1900 an.

2

B. Lul Tunis

Lul Tunis atau sekretaris bertugas menjadi sekretaris dari Usif

dalam hal urusan administrasi seperti kesepakatan-kesepakatan yang

dilakukan oleh Usif dengan kerajaan-kerajaan lainnya serta hal-hal

lain yang bersifat administrasi namun hampir semua kegiatan-

kegiatan administrasi yang dilaksanakan oleh Lul Tunis ini tidak

semuanya dicatat atau ditulis jadi dilakukan secara lisan hingga

sampai dengan sekarang sedikit sekali bukti-bukti otentik yang ada

tentang kegiatan-kegiatan administrasi yang pernah dilakukan oleh

Lul Tunis.

Pola rekruitmen seorang Lul Tunis diambil dari masyarakat

biasa yang ditunjuk oleh Usif apabila orang yang telah dipilih

tersebut mau menjadi Lul Tunis maka dia harus bersedia ikut

kemanapunpun usif pergi dan tinggal didalam lingkungan Sonaf

(Istana) bersama-sama dengan Usif.

C. Amaf

Dewan adat atau dengan bahasa lokal disebut Amaf direkrut

dari keturunan pertama dari seluruh klan yang ada didalam wilayah

kekuasaan, biasanya mereka yang menjadi Amaf tidak pernah

mengakui bahwa dirinya Amaf kecuali pada saat pelaksanaan

pertemuan-pertemuan adat di Sonaf baru mereka akan mengakuinya

tetapi apabila tingkah laku dan sikap dari Amaf- Amaf tersebut tidak

memihak kepada Usif maupun masyarakat maka mereka akan

dikucilkan.

Fungsi lain dari Amaf adalah menyelesaikan semua masalah

yang terjadi didalam masyarakat bahkan mereka mempunyai hak

untuk memilih Usif yang baru apabila menurut mereka dan

masyarakat Usif sudah sangat lalim. Mekanisme penyelesaian

masalah yang dilakukan oleh mereka sangat demokratis dan

3

keputusan yang dihasilkan dari pertemuan mereka pasti akan

disetujui oleh Usif karena mereka merupakan representasi dari

seluruh klan yang ada dalam wilayah kerajaan.

Dalam melaksanakan pertemuan adat para Amaf akan duduk

bersama-sama untuk berbicara dan kalau perlu mereka akan saling

berdebat apabila menurut sebagian dari mereka keputusan yang akan

diambil nanti tidak memihak pada kerajaan atau kepada rakyat dan

pertemuan ini bisa dilaksanakan selama berhari-hari sampai mereka

menemukan jalan keluar yang terbaik, pada saat pertemuan

dimaksud Usif tidak selamanya harus hadir tetapi dia pasti akan

menyetujui apa yang sudah merupakan keputusan bersama para

Amaf.

D. Ana Le’U

Yang dimaksud dengan Ana Le’U adalah pimpinan ritual yang

mungkin mempunyai tugas paling banyak dalam struktur

pemerintahan masyarakat adat Timor dari pada jabatan-jabatan

lainnya. Tugas yang diemban oleh Ana Le’U adalah sebagai

pemimpin acara ritual yang dilaksanakan oleh masyarakat adat

seperti upacara ritual sebelum dimulainya Sen Maka (musim tanam)

dan Toun (musim panen), maupun upacara ritual sebelum memasuki

masa Manas (musim panas) dan Naul (musim hujan). Ana Le’U ini

juga bertugas sebagai tabib untuk menyembuhkan orang-orang yang

terluka pada saat perang maupun anggota masyarakat yang sakit.

Ritual yang dilakukan oleh Ana Le’U sebelum dimulainya

musim tanam sangat menentukan karena dia yang berhak untuk

menetukan lokasi hutan mana yang bisa untuk dijadikan sebagai

ladang pada musim tanam kali ini, apabila dia menyatakan bahwa

msuim tanam kali ini tidak ada hutan yang bisa dijadikan sebagai

ladang maka masyarakat harus mematuhinya. Tetapi kejadian seperti

4

ini jarang sekali terjadi kalaupun terjadi bukan merupakan hal yang

perlu ditakutkan karena masyarakat masih mempunyai Mamar atau

kebun kolektif yang juga merupakan salah satu sumber untuk

mendapatkan makanan.

Ana Le’U ini juga bisa mengetahui bahwa pada tahun ini

musim hujan akan sedikit atau tidak ada musim hujan sama sekali

melalui ritual-ritual adat yang dilakukannya, biasanya bila hujan

tidak turun maka masyarakat tidak bercocok tanam maka Usif yang

berperan untuk menurunkan hujan dengan kekuatan supra natural

yang dimilikinya agar masyarakat dapat bercocok tanam.

E. Bunuk

Bunuk bertugas untuk melarang masyarakat agar tidak

mengambil kayu secara sembarang, ada larangan dari Bunuk

terhadap hutan-hutan tertentu yang tidak boleh dimasuki ataupun

mengambil kayu bakar di hutan tersebut, maksud dari larangan ini

adalah sebenarnya untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

Apa yang telah dilarang oleh tidak boleh dilanggar oleh

masyarakat karena kalau masyarakat melanggar maka akan

dikenakan denda ataupun akan terkena kutukan atau tulah yang

bahkan dapat mengakibatkan kematian.

F. Mafefa

Mafefa bertugas untuk mengumumkan perintah dari Usif

kepada seluruh rakyat, jadi fungsi Mafefa lebih seperti humas pada

masa sekarang.

G. Akenat

Akenat atau dalam bahasa Indonesia berarti tukang pegang

senjata atau tukang perang, fungsi Akenat sebagai Panglima Perang

5

dan juga menjaga keamanan dan ketertiban didalam maupun diluar

wilayah kekuasaan.

H. Temukung/Fetor

Temukung/Fetor bertugas melaksanakan tugas-tugas dari Usif

didalam wilayah kekuasaan mereka yang disebut Ketemukungan atau

Kefetoran. Wilayah Ketemukungan atau Kefetoran adalah wilayah

yang dibagi atas dasar geneologis dan orang-orang yang menjadi

Temukung/Fetor berasal dari klan-klan yang dipilih berdasarkan keturunan

bangsawan yang menguasai wilayah-wilayah dibawah Ketemukungan

atau Kefetoran sebagai kantong-kantong geneologis3. Pemilihan

terhadap Temukung/Fetor tidak otomatis harus pada anak laki-laki

pertama tetapi anak laki-laki lain juga mempunyai kesempatan yang

sama untuk mengikuti pemilihan.

I. Afek Lasi

Afek Lasi atau Dewan Hakim berfungsi untuk menyelesaikan

masalah-masalah atau konflik-konflik yang sedang terjadi yang mana

tidak dapat diselesaikan oleh Amaf seperti pencurian, dan lain-lain.

Hal yang menarik dari cara kerja Afek Lasi ini adalah apabila mereka

sedang menyelesaikan masalah maka mereka akan menggunakan alat

bantu yang berupa timbangan (timbangan yang terbuat dari tembaga

dan berbentuk sama persis dengan lambang pengadilan), timbangan

tersebut akan diletakan diantara kelompok yang bermasalah, menurut

cerita yang saya dengar bahwa apabila timbangan tersebut lebih berat

kepada salah satu kelompok maka kelompok tersebut yang bersalah.

III. DEMOKRASI ALA ADAT TIMOR

Orang Timor atau dengan bahasa lokal disebut Atoin Meto lebih

banyak menggantungkan hidup mereka pada sektor pertanian yang dilakukan

dengan membabat hutan untuk membuat ladang dan sawah tadah hujan serta

3 Yayasan Sanlima, Karakteristik Pemerintahan Lokal di Provinsi NTT, Yayasan Sanlima dan The Ford Foundation, 2003

6

kebun atau mamar yang dimiliki lebih banyak ditanami kelapa, pisang, pinang

dan sirih serta tanaman buah-buahan lainnya.

Dengan curah hujan yang sedikit dan iklim yang kering orang Timor

tidak hanya menggantungkan hidupnya pada sektor pertanian tetapi juga pada

sektor peternakan dimana cara mereka memlihara ternak yakni dilepas di

padang gembalaan, masing-masing klan mempunyai tanda-tanda khusus untuk

ternak mereka masing-masing sehingga walaupun di padang gembalaan nanti

ternak mereka akan bercampur dengan milik orang lain akan tetap dikenali

oleh mereka maupun orang lain.

Dalam hal pembagian tanah untuk menjadi areal pertanian dilakukan

oleh Usif yang diberikan kepada seluruh rakyatnya sehingga hal ini

meminimalisir konflik agraria yang akan terjadi, jadi didalam masyarakat adat

orang Timor hampir tidak ada masalah mengenai tanah karena telah dibagi

secara adil. Apabila pada kemudian hari terjadi masalah perebutan atau

okupasi tanah dari salah satu klan terhadap klan lainnya maka masalah ini

akan diselesaikan secara adil dan demokrasi oleh Amaf melalui proses

musyawarah, jika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan oleh Amaf maka

masalah tersebut akan dilanjutkan pada Afek Lasi untuk diselesaikan secara

hukum adat dan yang terbukti bersalah harus membayar denda yang berupa

barang, biasanya mereka menggunakan hewan sebagai denda yang harus

dibayarkan dan jumlah denda yang harus dibayar sangat banyak dan cukup

memberatkan, mungkin hal ini juga yang mengakibatkan sampai dengan

sekarang jarang sekali terdengar adanya konflik keagrarian diantara orang

Timor.

Pembagian tanah yang dilakukan oleh Usif adalah merupakan salah

satu bentuk elemen-elemen demokrasi yang ada didalam masyarakat adat

Timor. Setiap warga berhak atas tanah yang dibagikan sebagai basis penopang

ekonomi mereka namun hak-hak individu ini dibatasi oleh aturan-aturan

komunal yang mendasar, seperti larangan membabat hutan yang dikeluarkan

oleh Bunuk dengan maksud untuk menjaga keseimbangan alam serta

konservasi lingkungan.

7

Perlakuan orang Timor terhadap pendatang bisa dibilang sangat adil

karena orang Timor sangat menghargai tamu, apabila ada orang dari suku lain

yang datang ke wilayah mereka dan membutuhkan tempat untuk tinggal

ataupun berusaha, orang tersebut hanya perlu bertemu Amaf dengan membawa

oko mama (tempat menyimpan sirih, pinang dan kapur yang terbuat dari

anyaman daun lontar) setelah itu Amaf dengan hak yang dimilikinya akan

menunjukan lokasi untuk orang tersebut.

Kelompok minoritas mendapat tempat yang sama dengan kelompok

mayoritas, kalau didalam budaya Sabu adanya ana do bui kepue sebagai suatu

mekanisme kultural untuk memberikan hak-hak yang sama halnya dengan

mereka-mereka yang sah dan juga tidak dijumpainya penghakiman sosial4,

maka dalam masyarakat adat Timor juga demikian, anak-anak yang masuk

didalam kelompok ini mempunyai hubungan hukum dengan turunan dari

ibunya serta mendapatkan hak warisan dari keluarga ibu sama dengan hak

anak lainnya. Kaum perempuan mempunyai status sosial yang sama dengan

kaum laki-laki, didalam masyarakat adat Timor kaum perempuan bertugas

untuk mengurus pekerjaan-pekerjaan rumah sedangkan kaum laki-laki yang

bertugas untuk mencari nafkah kecuali dalam hal pembagian warisan.

Konflik antar klan didalam masyarakat adat Timor sangat jarang

terjadi kalaupun ada hanya sedikit karena orang Timor termasuk orang yang

patuh terhadap aturan yang telah ditetapkan oleh Usif mereka. Mekanisme

pengelolaan konflik yang dilakukan oleh orang Timor yakni Amaf duduk

secara bersama-sama membicarakan penyelesaian masalah yang sedang terjadi

secara demokratis dengan jalan musyawarah.

Hubungan antara Usif, Fetor dan Temukung tidak hanya memiliki

hubungan patronklien yang kuat tetapi juga mempunyai hubungan kerja dan

ikatan yang kuat, seperti yang telah saya jelaskan terdahulu bahwa Fetor atau

Temukung adalah orang-orang yang mempunyai kuasa atas sumber daya yang

ada didalam kantong-kantong geneologis mereka dan memiliki jumlah

anggota yang banyak dari klan mereka, maka dari itu para Fetor atau

Temukung diberikan kekuasaan oleh Usif untuk memimpin dan mengatur

4 Cornelis Lay,Demokrasi dalam Budaya Nusantara : Kasus Sabu dalam buku Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, LKPSM, 1996

8

kantong-kantong geneologis mereka tetapi dia harus tetap tunduk dan

melaksanakan perintah dari Usif.

Maksud dari pemberian kekuasaan kepada Fetor atau Temukung dari

Usif sebenarnya menurut saya adalah hanya untuk meminimalisir konflik yang

mungkin saja akan terjadi karena dengan makin bertambahnya jumlah anggota

dari klan-klan yang ada di wilayah kekuasaan Usif, maka kebutuhan akan

tanah sebagai basis penopang ekonomi akan semakin meningkat untuk itu

diberikan kekuasaan kepada Fetor atau Temukung dengan maksud agar dapat

menjaga hubungan timbal balik yang fungsional dalam penciptaan harmoni

sosial dari tiap klan yang ada, hal ini yang mengakibatkan makin sangat

pentingnya peran Fetor atau Temukung didalam kehidupan sosial masyarakat

lokal, menurut Migdal (1994); mereka telah menjadi orang kuat di daerah

yang memainkan peranan sentral dalam mensubstitusi kealpaan Social

Capacity negara dalam penegakan hukum secara efektif, penyediaan sarana

bagi pencapaian tujuan bersama dan pengaturan tertib sosial dalam

masyarakat.

IV. PENUTUP

Penggalian kembali nilai-nilai lokal dalam rangka mencari wujud

dari elemen-elemen demokrasi merupakan hal yang sangat menarik, namun

dengan keterbatasan data otentik mengenai sejarah budaya dari masa yang

lalu, hal ini mengakibatkan hampir terjadinya penyimpangan sejarah. Apa

yang telah saya uraikan diatas adalah merupakan sedikit dari apa yang saya

ketahui mengenai budaya Timor yang mungkin telah ditulis oleh banyak orang

dengan menggunakan istilah yang berbeda, walaupun menggunakan istilah

yang berbeda pada dasarnya mempunyai arti, makna dan fungsi yang sama,

yang terpenting sekarang adalah bagaimana nilai-nilai lokal dengan

keunikannya tersebut dapat difungsikan kembali dan negara memberikan

ruang bagi eksistensinya ditengah-tengah kehidupan masyarakat di daerah.

Saya sangat setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa yang

diperlukan kini adalah usaha untuk mengintegrasikannya kedalam aturan main

9

negara pada tingkat lokal dan sekligus pemberian ruang yang lebih besar untuk

hukum adat dan institusi penegaknya dapat kembali memerankan fungsi ini

lebih efektif, terakhir yang tak kalah pentingnya dari perspektif demokrasi

adalah para elit lokal yang telah memainkan fungsi intermediary antara

grassroots politics dengan politik yang lebih besar secara cukup efektif untuk

jangka waktu yang sangat lama. Mereka telah menjadi saluran suara bagi

kepentingan masyarakat lokal terlepas dari fakta bahwa legitimasi dominasi

mereka bersifat (meminjam isitilah Weber; Gerth dan Mills, 1958) tradisional

yang bercorak patriakalisme, yang terbangun di atas kesatuan-kesatuan rumah

tangga secara turun temurun5.

DAFTAR PUSTAKA

5 Cornelis Lay,Demokrasi Lokal dalam Masyarakat Terbelah : Amarasi dibawah Bayang-bayang Aristokrasi, UGM

10

Fukuyama, Francis, The End of History and The last Man, 2004, Qalam.

Lay, Cornelis, Demokrasi Lokal dalam Masyarakat Terbelah : Amarasi di

bawah Bayang-bayang Aristokrasi, UGM, Yogyakarta.

LKPSM, Demokrasi dalam Perspektif Budaya Nusantara, 1996, LKPSM,

Yogyakarta.

Yayasan Sanlima, Karakteristik Pemerintahan Lokal di Propinsi Nusa

Tenggara Timur, 2003, Yayasan Sanlima dan The Ford Foundation.

11