DELIK DELIK KHUSUS
-
Upload
petrus-ridwan-goei -
Category
Documents
-
view
3.254 -
download
2
description
Transcript of DELIK DELIK KHUSUS
PEMBAGIAN HUKUM
1
Cianjur, 31 Agustus 2007
PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP HUKUM PIDANA
1. PENGERTIAN TINDAK PIDANABERBICARA PENGERTIAN TINDAK PIDANA MENURUT M SUDRAJAT BASSAR DALAM BUKUNYA TINDAK TINDAK PIDANA TERTENTU DIDALAM KUHP, ISTILAH INI SEBAGAI TERJEMAHAN DARI BAHASA BELANDA DELICT ATAU STRAFBAAR FEIT YANG DAPAT JUGA DIARTIKAN DENGAN :
- PERISTIWA PIDANA- PERBUATAN PIDANA- PELANGGARAN PIDANA- PERBUATAN YANG DAPAT DIHUKUM- PERBUATAN YANG BOLEH DIHUKUM
PERBUATAN YANG DIGOLONGKAN TINDAK PIDANA APABILA PERBUATAN ITU :
a. MELAWAN HUKUMb. MERUGIKAN MASYARAKATc. DILARANG OLEH ATURAN PIDANAd. PELAKUNYA DIANCAM DENGAN PIDANA
2. PENGERTIAN DELIK KHUSUSDELIK KHUSUS / TINDAK PIDANA TERTENTU MERUPAKAN KUMPULAN ATURAN YANG MENGATUR TTG TINDAK PIDANA YANG SECARA KHUSUS (LEX SPESIALIS) ATAU YANG DIRUMUSKAN SECARA TERTENTU ATAU DIGOLONGKAN SUATU TINDAK PiDANA KHUSUS. YANG TERDAPAT DALAM KUHPidana ATAU DILUAR KUHPidana.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
MENURUTGOLONGAN
MENURUT SIFAT
HUKUM YG DIIDAM-IDAMKAN
HUKUM POSITIF
HUKUM FORMIL
HUKUM MATERIIL
HUKUM PUBLIK
HUKUM PRIVAT
MENURUT WAKTU & TEMPAT
BERLAKUNYA
2
HUKUM DAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA
ANGLO SAXON
EROPA KONTINENTAL
HUKUM ADAT
HUKUM ISLAM
HKM PIDANAKUMPULAN PERATURAN HUKUM YANG MENGATUR TTG :- PERBUATAN2 YG DILARANG- PERBUATAN2 YG DIHARUSKAN OLEH
UU- ANCAMAN HUKUMAN YG DPT
DIJATUHKAN
HUKUM PIDAN MATERIILKUMPULAN PERATURAN HKM YG MENGATUR :- PERBUATAN2 YG DPT DIPIDANA- SIAPA SAJA YG DPT DIPIDANA- PIDANA (HUKUMAN) APA SAJA YG DPT
DIJATUHKAN- DALAM HAL APA SAJA TERDAPAT
PENGECUALIAN
HUKUM PIDANA FORMILCARA BGMN NEGARA MELAKSANAKAN PENERAPAN HKM MATERIIL (LAKSANAKAN PEMIDANAAN) :- DLM PRAKTEK HKM SEHARI-HARI- BERKENAAN DENGAN SUATU PERKARA
PIDANA- BAIK DIDALAM MAUPUN DILUAR ACARA
SIDANG PERADILAN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
PRIVATE(HUKUM PERDATA
PUBLIKHTN
HTUN
HUKUMPIDANA
FORMILKUHAP
H. MATERIIL
GENERALUU NO.1 THN 46/KUHP
KEJAHATAN THDP JIWA DAN BADAN
KEJAHATAN THDP HARTA BENDA
SPESIALIS- UU NO.20 THN 2001 TTG
TP KORUPSI- UU NO.15 THN 2003 TTG
BERLAKUNYA PERPU NO.1 THN 2002
- UU NO.10 THN 1995 TTG PABEAN
- UU NO.21 THN 2007 TTG PERDG ORANG
- UU NO. 41 THN 1999 TTG KEHUTANAN
HUKUM
DELIK KHUSUS
3
TINDAK PIDANA /STRAFBAAR FEIT(DELICT)
SUATU PERBUATAN YG DILARANG MAUPUN YG DIWAJIBKAN UU, YG APABILA DILANGGAR ATAU DIABAIKAN MAKA ORANG YG MELANGGAR / MENGABAIKAN ITU DIANCAM DENGAN PIDANA
NORMAPERUMUSAN DARI JENIS PERBUATAN YG DILARANG ATAU DIWAJIBKAN
SANKSIPIDANA / HUKUMAN YG DIANCAMKAN APABILA NORMA ITU DILANGGAR ATAU DIABAIKAN
SETIAP PERBUATAN TP YG DIRUMUSKAN / DITUANGKAN KE DALAM PASALTERDIRI DARI NORMA DAN SANKSI
JENISTP
KUHP TP KEJAHATAN (PSL 104-488)TP PELANGGARAN (PSL 489-569)
KESALAHAN DOLUS (KESENGAJAAN)CULPA (KRN SALAHNYA / LALAINYA
BERDASARWUJUD
TP. COMMISETP YG BERWUJUD SUATU PERBUATAN BAIK SENGAJA / TDK SENGAJA
UNSURYG DILARANG
TP. OMMISETP YG BERWUJUD SUATU PENGABAIAN AKAN SESUATU YG SEHARUSNYA DILAKSANAKAN
PELAKU TP UMUMTP KHUSUS
SYARAT PENUNTUTAN
TP ADUANTP BIASA
PENGGOLONGAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN.
1. KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA Pasal 104-1292. KEJAHATAN TERHADAP MARTABAT PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Pasal 130-
1393. KEJAHATAN TERHADAP NEGARA SAHABAT DAN TERHADAP KEPALA NEGARA
SAHABAT SERTA WAKILNYA. Pasal 140-1454. KEJAHATAN TERHADAP HAL MELAKUKAN KEWAJIBAN KENEGARAAN DAN HAK
KENEGARAAN. Pasal 146-153.5. KEJAHATAN TERHADAP KETERTIBAN UMUM. Pasal 154-1816. PERKELAHIAN TANDING. Pasal 182-186.7. KEJAHATAN YANG MEMBAHAYAKAN KEAMANAN UMUM BAGI ORANG ATAU
BARANG. Pasal 187-2068. KEJAHATAN TERHADAP PENGUASA UMUM. Pasal 207-241.9. SUMPAH PALSU DAN KETERANGAN PALSU. Pasal 242-243.10. PEMALSUAN MATA UANG DAN UANG KERTAS. Pasal 244-252.11. PEMALSUAN METERAI DAN MEREK. Pasal 253-262.12. PEMALSUAN SURAT. Pasal 263-276.13. KEJAHATAN TERHADAP ASAL USUL DAN PERKAWINAN. Pasal 277-280.14. KEJAHATAN TERHADAP KESUSILAAN. Pasal 281-30315. MENINGGALKAN ORANG YANG PERLU DITOLONG. Pasal 304-309.16. PENGHINAAN. Pasal 310-321.17. MEMBUKA RAHASIA. Pasal 322-323.18. KEJAHATAN TERHADAP KEMERDEKAAN ORANG. Pasal 324-337.19. KEJAHATAN TERHADAP NYAWA. Pasal 338-350.20. PENGANIAYAAN. Pasal 351-358.21. KEALPAAN YANG MENYEBABKAN MATI / LUKA. Pasal 359-361.22. PENCURIAN. Pasal 362-367.23. PEMERASAN DAN PENGANCAMAN. Pasal 368-371.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
4
24. PENGGELAPAN. Pasal 372-377.25. PERBUATAN CURANG / PENIPUAN. Pasal 378-395.26. PERBUATAN MERUGIKAN PEMIUTANG / ORANG YANG BERHAK. Pasal 396-405.27. MENGHANCURKAN ATAU MERUSAKKAN BARANG. Pasal 406-412.28. KEJAHATAN JABATAN. Pasal 413-437.29. KEJAHATAN PELAYARAN. Pasal 438-479. 29.a. KEJAHATAN PENERBANGAN DAN
KEJAHATAN TERHADAP SARANA/PRASARANA PENERBANGAN.30. PEMUDAHAN DALAM TINDAK PIDANA. Pasal 480-485.31. ATURAN TENTANG PENGULANGAN KEJAHATAN YANG BERSANGKUTAN DENGAN
BERBAGAI BAB. Pasal 486-488.
KIAT-KIAT MEMAHAMI UNDANG-UNDANG YG BERSIFAT LEX SPESIALIS :
1. KETAHUI TTG KETENTUAN-KETENTUAN UMUM YG PADA UMUMNYA TERDAPAT PADA BAGIAN PERTAMA SETIAP UU.
2. PAHAMI TTG PEMBINAAN & PENGAWASAN ( NONPIDANA )3. PAHAMI TTG KEWENANGAN PENYIDIKAN & MEKANISMENYA ( HUKUM PIDANA
FORMIL )4. PAHAMI TTG KETENTUAN-KETENTUAN PIDANA ( HUKUM PIDANA MATERILL )5. PERHATIKAN KETENTUAN PERALIHAN6. BILA KESULITAN DIDALAM PENAFSIRAN LIHAT BAGIAN PENJELASAN UU
TERSEBUT
APLIKASI PENERAPAN UU
1. LEX SPECIALIST DEROGAT LEX GENERALIS ( UU YG BERSIFAT KHUSUS MENGENYAMPINGKAN UU YANG UMUM )
2. UU TIDAK BERLAKU SURUT3. BILAMANA ADA SATU PERBUATAN PIDANA YG DIATUR DIDALAM BEBERAPA UU
YANG BERSIFAT SPESIALIS ( KHUSUS ) MAKA UU YG TERBARU PRIORITAS DITERAPKAN
KEJAHATAN THDP JIWA DAN BADAN
1. MENCULIK / MERAMPAS KEMERDEKAAN ( Psl 333 - 336 KUHP )2. PEMBUNUHAN ( Psl 338 - 345 )3. MENGGUGURKAN KANDUNGAN ( Pasal 346 – 350 KUHP )4. HILANGNYA NYAWA & TIMBULKAN LUKA ORANG LAIN KARENA KEALPAAN
( Pasal 359 – 361 )5. PENGANIAYAAN ( Pasal 351 – 353 )6. MENDATANGKAN BAHAYA / MENIMBULKAN BAHAYA BAGI JIWA, BADAN &
KESEHATAN ( PsL 202, 203, 204, 187 dan 188 KUHP )
PEMBUNUHAN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
5
BENTUK POKOK KORBAN ANAK BUNUH DIRIa. DOODSLAG / HILANGKAN
NYAWA DGN SENGAJA (PSL.338), DIPIDANA 15 THN.
b. PEMBUNUHAN YG DIDAHULUI / DISERTAI TP LAIN (PSL.339), DIPIDANA 20 THN.
c. MOORD / HILANGKAN NYAWA DGN SENGAJA / DIRENCANAKAN (PSL.340), DIPIDANA MATI / SH / MAX.20THN.
a. KINDER DOODSLAG / PEMBUNUHAN ANAK (PSL.341), DIPIDANA 7 THN.
b. KINDER MOND / PEMUNUHAN ANAK DIRENCANAKAN (PSL.342), DIPIDANA 9THN.
c. TURUT SERTA PEMBUNUHAN ANAK (PSL.343), DIPIDANA 15 THN (KARENA SDH TURUT SERTA DOODSLAG)
a. HILANGKAN NYAWA DGN SENGAJA ATAS PERMINTAAN KORBAN (PSL.344), DIPIDANA 12 THN.
b. DISENGAJA MENDUKUNG / MEMBANTU ORANG LAIN BUNUH DIRI (PSL.345), DIPIDANA 4 THN.
PEMBUNUHAN DALAM KEADAAN TERTENTU
1. PEMBUATAN MAHAR TERHADAP LAPORAN NEGARA SAHABAT, PASAL 140 AYAT 1,2 & 3 KUHP
2. KEKERASAN TERHADAP MANUSIA ATAU BARANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG, PASAL 170 AYAT 2 ANGKA 3 KUHP
3. PERKELAHIAN TANDING SATU LAWAN SATU ( 1 VS 1 ) MENGAKIBATKAN LAWANNYA MENINGGAL DUNIA PASAL 184 AYAT 4 KUHP
4. SENGAJA MENIMBULKAN KEBAKARAN, PELEDAKAN ATAU BANJIR MENYEBABKAN ORANG MENINGGAL DUNIA PASAL 187 ANGKA 3 KUHP
5. KELALAIAN MENIMBULKAN KEBAKARAN, PELEDAKAN ATAU BANJIR MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA PASAL 188 KUHP
6. KEJAHATAN DENGAN SENGAJA HANCURKAN / MERUSAK / MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS UMUM / MERINTANGI SUATU JALAN UMUM DIDARAT ATAU DIATAS AIR MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA PASAL 192 ANGKA 2 KUHP.
7. KEJAHATAN KARENA LALAI DENGAN SENGAJA HANCURKAN / MERUSAK / MEMBUAT TIDAK DAPAT DIPAKAI LAGI BANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN LALU LINTAS UMUM / MERINTANGI SUATU JALAN UMUM DIDARAT ATAU DIATAS AIR MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA PASAL 193 ANGKA 2.
8. SENGAJA MENGHANCURKAN MERUSAK GEDUNG / RUMAH MENJADI HANCUR / RUSAK MENIMBULKAN ORANG MENINGGAL DUNIA PASAL 200 ANGKA 3 KUHP
9. KARENA LALAI MENYEBABKAN RUSAKNYA GEDUNG / RUMAH MENJADI HANCUR / RUSAK MENIMBULKAN 6 MENINGGAL DUNIA PASAL 201 ANGKA 3 KUHP
10. PERBUATAN MENARUH SUATU BAHAN KEDALAM SUATU SUMUR, POMPA AIR, MATA AIR / JARINGAN AIR MINUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DIPAKAI SECARA BERSAMA MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PSL 202 AYAT 2 KUHP.
11. KARENA LALAINYA PERBUATAN MENARUH SUATU BAHAN KEDALAM SUATU SUMUR, POMPA AIR, MATA AIR / JARINGAN AIR MINUM UNTUK KEPENTINGAN UMUM YANG DIPAKAI SECARA BERSAMA MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PSL 203 AYAT 2 KUHP
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
6
12. PERBUATAN MENJUAL, MENAWARKAN, MENYERAHKAN / MEMBAGI-BAGIKAN BARANG-BARANG YANG SIFATNYA BERBAHAYA BAGI JIWA ATAU KESEHATAN YANG TELAH MENYEBABKAN MENINGGAL DUNIA ORANG LAIN PASAL 204 AYAT 2 KUHP.
GUGURKANKANDUNGA
N
1. SENGAJA GUGURKAN ATAS PERMINTAAN WANITA KORBAN SENDIRI ( PASAL 346 KUHP ), DIPIDANA 4 THN.
2. SENGAJA GUGURKAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN TANPA IJIN DARI WANITA TERSEBUT / KORBAN ( PASAL 347 KUHP ), DIPIDANA 12 THN.
3. SENGAJA GUGURKAN YANG DILAKUKAN ORANG LAIN DENGAN MENDAPAT IJIN DARI WANITA YANG MENGANDUNG ( PASAL 348 KUHP )
4. SENGAJA GUGURKAN KANDUNGAN YANG PELAKSANAANNYA TELAH DIBANTU SEORANG DOKTER, BIDAN ATAU PERAMU OBAT-OBATAN / DUKUN ( PASAL 349 KUHP)
GUGUR KANDUNGAN YANG DIPIDANAABORTUS PROVOKATUS CRIMINALIS
PENGANIAYAAN ( MISHANDELING )
PENGANIAYAAN KESENGAJAAN MENIMBULKAN RASA SAKIT ( PIJN ) ATAU TIMBULKAN LUKA PADA TUBUH ORANG LAIN :
a. PENGANIAYAAN RINGAN TIDAK TIMBULKAN RASA SAKIT / HAMBATAN (PSL 352 KUHP), DIPIDANA 3 BLN ATAU DENDA RP. ...........
b. PENGANIAYAAN TIMBULKAN RASA SAKIT / LUKA (PSL 351 AYAT 1 KUHP), DIPIDANA 2 TH 8 BLN.
c. PENGANIAYAAN TIMBULKAN AKIBAT LUKA BERAT / CACAT (PSL 351 KUHP AYAT 2), DIPIDANA PALING LAMA 5 TH.
d. PENGANIAYAAN MENYEBABKAN KEMATIAN (PSL 351 KUHP AYAT 3), DIPIDANA 7 TH.
e. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN (PSL 353 KUHP), DIPIDANA PALING LAMA 4 THN.
f. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN TIMBULNYA AKIBAT LUKA BERAT / CACAT (PSL 353 AYAT 2 KUHP), DIPIDANA 7 THN.
g. PENGANIAYAAN DENGAN DIRENCANAKAN AKIBATKAN MENINGGAL DUNIA (PSL 353 AYAT 3 KUHP), DIPIDANA 9 TH.
MENCULIK / MERAMPAS KEMERDEKAAN
a. PENCULIKAN (MEMBAWA PERGI) DARI TEMPAT KEDIAMAN / TEMPAT TINGGAL SEMENTARA (PASAL 428 KUHP), DIPIDANA 12 THN.
b. MERAMPAS / MENARIK SESEORANG YG BELUM DEWASA (CUKUP UMUR) DARI PENGAMPUN / ORANG YG DIBERIKAN HAK OLEH UU, DIPIDANA 7 THN, PASAL 330 KUHP.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
7
c. MENYEMBUNYIKAN / MENARIK ANAK YG BELUM DEWASA DARI PENGAWASAN ORANG YG BERWENANG, DIPIDANA 4 THN DAN BILA USIA DIBAWAH 12 THN, DIPIDANA 7 THN (PASAL 331)
d. MEMBAWA PERGI / MELARIKAN WANITA YG BLM CUKUP UMUR TANPA IJIN WALI / ORANG TUANYA DIDALAM MAUPUN DILUAR PERNIKAHAN, DIPIDANA 7 THN, BILA GUNA CARA TIPU MUSLIHAT, DIPIDANA 9 TH (PASAL 332 KUHP).
e. RAMPAS KEMERDEKAAN, DIPIDANA 8 THN, BILA LUKA 4 THN DAN BILA AKIBATKAN MATI 12 THN.
f. RAMPAS KEMERDEKAAN KARENA KEALPAAN ( PASAL 334 KUHP ), DIPIDANA 3 BLN.g. PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN 335 KUHPh. PENGANCAMAN DIPIDANA 2 THN 8 BLN, 336 KUHP
KEJAHATAN THD HARTA BENDA
PENCURIAN PERAS & ANCAM PENGGELAPAN PENIPUAN1. 362 (curi)2. 363 (curat)3. 364
(curing)4. 365 (curas)5. 367 (curi
dlm Kel)
1. 368 (peras)2. 369 (peras dgn
modus operandi ancaman, pencemaran nama baik)
1. 372 (penggelapan )
2. 373 (gelap ringan)
3. 374 (gelap dlm jabatan)
4. 375 (gelap oleh wali /pengampu)
1. 378 (penipuan)2. 379 (penipuan
ringan )3. 379 a (penipuan dgn
MO mata pencaharian)
4. 380 (penipuan dgn MO simbol palsu)
5. 381 & 382 (MO Asuransi)
6. 382 (tipu dgn persaingan curang)
7. 383 (penjual tipu pembeli) dihapus dgn adanya UU No.8/99 ttg PK
8. 385 perampasan / menyita tahbang
9. 386 jual makan, minuman & obat palsu
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (MONEY LOUNDRING)
SEJARAH MONEY LOUNDRING
ISTILAH MONEY LOUNDRING DIKENAL SEJAK THN 1930 DI AS. PD WAKTU ITU PARA PELAKU KEJAHATAN MEMANFAATKAN HASIL KEJAHATANNYA
UTK BELI PERUSAHAAN (PENCUCIAN PAKAIAN /LOUNDRY) TOKOH YG TERKENAL PD SAAT ITU ADALAH ALPHONSO CAPONE (ALCAPONE) -
AKHIRNYA DIPENJARA KRN MENGHASILKAN UANG TAPI TDK MELAPORKAN ADANYA HUKUM YG MENGATUR KERAHASIAAN BANK ML SEMAKIN
MERAJALELA. TH 1989 DI PARIS DILAKSANAKAN PERTEMUAN G.7 DIBENTUK SATUAN TUGAS
TINDAKAN KEUANGAN PD PENCUCIAN UANG FATF (FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LOUNDRING)
TH 1990 FATF MERUMUSKAN 40 REKOMENDASI SBG PARAMETER
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
8
S/D AKHIR 2004 INDONESIA MASUK DLM NEGARA YG TDK KOOPERATIF (NCCT)
PENGERTIAN
MENURUT Prof. DR. SUTAN REMY SJAHDEINI, SH.
PENCUCIAN UANG ATAU MONEY LOUNDRING ADALAH RANGKAIAN KEGIATAN DAN PROSES YANG DILAKUKAN OLEH SESEORANG ATAU ORGANISASI THDP UANG HARAM, YAITU UANG YG BERASAL DARI TINDAK PIDANA, DGN MAKSUD UTK MENYEMBUNYIKAN ATAU MENYAMARKAN ASAL-USUL UANG TSB DARI PEMERINTAH ATAU OTORITAS YG BERWENANG MELAKUKAN PENINDAKAN TERHADAP TINDAK PIDANA, DGN CARA ANTARA LAIN DAN TERUTAMA MEMASUKKAN UANG TERSEBUT KE DALAM SISTEM KEUANGAN (FINANCIAL SYSTEM) SEHINGGA UANG TERSEBUT KEMUDIAN DAPAT DIKELUARKAN DARI SISTEM KEUANGAN ITU SEBAGAI UANG HALAL.
DPT DITARIK 3 UNSUR :
1. UANG YG BERASAL DR TP
2. DGN MAKSUD MENYEMBUNYIKAN / MENYAMARKAN
3. MEMASUKKAN UANG KE DALAM SISTEM KEUANGAN
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
UU NO.15/2002 TTG TPPU SBGMN TLH DIUBAH DGN UU NO.25/2003
HUKUMMATERIIL
PENCUCIAN UANG adalah : perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke LN, menukarkan atas harta kekayaan, diketahui atau patut diduga merupakan hal; TP dgn maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan seolah-olah menjadi sah.
Pasal 2 :Hasil TP adalah harta kekayaan yg diperoleh dari TP a – x ;Pasal 3 :Setiap orang yg dengan sengaja a – g ;Pasal 6 :Setiap orang yang menerima atau menguasai a – g.Harta kekayaannya diketahui atau patut diduga merupakan TP.
Subjek Hukum :1. Perorangan / orang2. Korporasi
HUKUMFORMAL
KUHAP Penyidikan berdasarkan KUHAP
UU TPPU Adapengecualian ditentukan UU TPPU (Perlakuan terhadap saksi, prosedur perbankan dan alat bukti yg diperluas)
Perubahan atas UU No. 15 Tahun 2002 dengan UU No. 25 Tahun 2003 secara Prinsip.
1. Tindak Pidana sesuai dgn Pasal 2 diperluas dan segala tindak pidana yang diancam dengan 4 tahun penjara atau lebih.
2. Pasal 10 a Pejabat atau pegawai PPATK, Penyidik, PU, Hakim wajib merahasiakan dokumen.
3. Pasal 13 Jumlah transaksi yang mencurigakan sebelumnya Rp. 500 juta di dalam perubahan transaksi ditetapkan oleh Kepala PPATK.
4. Bantuan timbal balik dengan negara lain masalah TPPU.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
9
5. Pasal 17 a adanya larangan kpd Direksi, Pejabat atau Pegawai PPATK, Penyidik atas laporan transaksi keuangan yang mencurigakan kepada pengguna jasa keuangan.
Pasal 2 UU TTPUHarta kekayaan yang diketahui atau
patut diduga merupakan hasil kejahatanSembunyikan / samarkan
Pasal 3 UU TPPU1. Dengan sengaja (Dolus) (Pelaku
Aktif)a. Menempatkanb. Mentransferc. Membayarkand. Menghibahkane. Menitipkanf. Menukarkang. Membawa ke LN
Dengan maksud menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TP.
2. melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat.
Pasal 6 UU TPPUSetiap orang yang menerima atau menguasai (Culpa) (Pelaku Pasif)a. Menempatkanb. Mentransferc. Membayarkand. Menghibahkane. Menitipkanf. Menukarkang. Membawa ke LNHarta kekayan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil TP.
a. Korupsib. Penyuapanc. Lundupd. Lundup tenaga kerjae. Lundup imigrasif. Perbankang. Pasar modalh. Asuransii. Narkotikaj. Psikotropikak. Perdagangan manusial. Perdagangan senjata
api.m.Penculikann. Terorisme
o. Pencurianp. Penggelapanq. Penipuanr. Pemalsuan uangs. Perjudiant. Prostitusiu. Perpajakanv. Kehutananw. Lingkungan
hidupx. KelautanTP diancan sanksi pidana >= 4 tahun.
Baik dilakukan di Indonesia /diluar wilayah Indonesia
TINDAK PIDANA LAIN YG TERKAIT DNG TPPU
PAJAK YG SENGAJA TDK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PELAPORAN. SETIAP ORANG YG TDK MELAPORKAN JUMLAH UANG Rp. 100 JT ATAU UANG ASING
DNG NILAI SAMA UNTUK DIBAWA KELUAR ATAU KEDALAM INDONESIA. PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM, SAKSI YG MEMBOCORKAN DOKUMEN &
IDENTITAS PELAPOR. PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT, HAKIM SENGAJA ATAU LALAI SEHINGGA
KERAHASIAAN DOKUMEN ATAU SUMBER KETERANGAN & LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TERBUKA (DIKETAHUI OLEH YG TDK BERHAK).
PEJABAT/PEGAWAI PJK YG MEMBERITAHUKAN KPD PENGGUNA JASA KEUANGAN ATAU ORANG LAIN TENTANG LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YG SDG DISUSUN ATAU TELAH DISAMPAIKAN KPD PPATK.
PEJABAT/PEGAWAI PPATK SERTA PENYELIDIK / PENYIDIK YG MEMBERITAHUKAN KEPADA PENGGUNA JASA KEUANGAN TENTANG ADANYA PELAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN YANG MENCURIGAKAN.
AZAS TP BERBARENGAN DLM KUHP
MENGACU PD TEORI GABUNGAN (SAMEN LOOP) :1. GABUNGAN SATU PERBUATAN
(EENDAADSCHE SAMEN LOOP = CONCURSUS IDEALIS) PS 63 KUHP
SANGKAAN TERHADAP TP BERBARENGAN PADA UMUMNYA :1. SANGKAAN TUNGGAL2. SANGKAAN ALTERNATIF3. SANGKAAN SUBSIDER
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
10
2. PERBUATAN YG DITERUSKAN (VOORTGEZETTE HANDELING) PS 64 KUHP
3. GABUNGAN BEBERAPA PERBUATAN (MEERDAADSCHE SAMEN LOOP = CONCURSUS REALIS) PS 65 KUHP
4. SANGKAANKUMULATIF
DAPATKAH DELIK PENCUCIAN UANG LEBIH DAHULU DARIPADA DELIK ASAL?
1. KEJAHATAN TP PENCUCIAN UANG IDENTIK DGN TP PENADAHAN YG DIATUR DLM PSL 480 KUHP.
2. SANGKAAN TPPU DLM PEMBERKASAN DPT BERDIRI SENDIRI TANPA PREDICATE CRIME
3. SUMBER HUKUM YURISPRUDENSI PUTUSAN MA :
a. No. 79 K/KoR/1958, TGL 9 JULI 1958 DINYATAKAN BAHWA : TDK ADA PERATURAN YG MENGHARUSKAN LBH DULU MENUNTUT & MENGHUKUM ORANG YG MENCURI SEBELUM MENUNTUT DAN MENUNTUT ORANG YG MENADAH.
b. No. 103 K/Kor/1961, TGL 21 NOP 1961 DINYATAKAN BAHWA TINDAK PIDANA PENADAHAN DAPAT BERDIRI SENDIRI DISAMPING DAN SEDERAJAT DGN TINDAK PIDANA PENCURIAN.
KETENTUAN PENYIDIKAN YANG MENYIMPANG DARI KUHP
1. Alat Bukti (diperluas)2. Mempermudah prosedur pemeriksaan keuangan di Bank psl 33 UU TPPU (tidak
menggunakan Prosedur UU Perbankan)3. Ada perbedaan perlakuan thdp saksi
ALAT BUKTI (diperluas) psi 38 UU TPPU :
a. Alat Bukti sebagaimana dimaksud dalam KUHAP :1. Keterangan saksi2. Ahli3. Surat4. Petunjuk5. Keterangan Terdakwa
b. Alat bukti lain berupa informasi yg diucapkan dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dgn alat optik atau yang serupa dengan itu
c. Dokumen sebagaimana dimaksud dlm pasal 1 angka 7
ALAT BUKTI LAIN (PASAL 38)
BERUPA INFORMASI YG DIUCAPKAN, DIKIRIM, DITERIMA ATAU DISIMPAN SECARA ELEKTRONIK
CONTOH :
1. E-MAIL2. SMS3. REKAMAN4. DLL
DARI MANA MENDAPATKAN ALAT BUKTI INI ?
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
11
1. DI TEMPAT-TEMPAT TSK MELAKUKAN TRANSAKSI2. HP TERSANGKA3. BAK TEMPAT TSK MELAKUKAN TRANSAKSI4. FILE-FILE DI PERUSAHAAN TSK ATAU PARTNER5. BANK
DOKUMEN (PS 38)
PS. 1 BUTIR 9
ADALAH DATA, REKAMAN, ATAU INFORMASI YANG DAPAT DILIHAT ATAU DIDENGAR, YG DPT DIKELUARKAN DNG ATAU TANPA BANTUAN SUATU SARANA, BAIK YG TERTUANG DIATAS KERTAS, BENDA FISIK APAPUN SELAIN KERTAS, ATAU YG TEREKAM SECARA ELEKTRONIK, TERMASUK, TETAPI TDK TERBATAS PADA :
1. TULISAN, SUARA ATAU GAMBAR.2. PETA, RANCANGAN, FOTO, ATAU SEJENISNYA.3. HURUF, TANDA, ANGKA, SiMBOL ATAU PERFORASI YG MEMILIKI MAKNA ATAU DPT
DIPAHAMI OLEH ORANG YG MAMPU MEMBACA ATAU MEMAHAMINYA.
CONTOH :
• FORM APLIKASI PEMB REKENING• SPESIMEN TANDA TANGAN• IDENTITAS DIRI (FOTO COPY KTP) • REK KORAN• BUKTI TRANSFER• VOUCHER• CATATAN TRANSAKSI• BUKU TABUNGAN• CERTIFICATE DEPOSITO• FILE-FILE DI PERUSAHAAN TSK ATAU PARTNER
PROSES PERBANKAN DALAM BLOKIR
PERINTAH BLOKIR DILAPORKAN THD HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YG TELAH DILAPORKAN OLEH PPATK ATAU BERSTATUS TSK ATAU TERDAKWA
PERINTAH BLOKIR DIBUAT SECARA TERTULIS DNG MENYEBUTKAN SCR JELAS TTG :
1. NAMA & JABATAN PENYIDIK, PENUNTUT UMU ATAU HAKIM2. IDENTITAS ORANG YG TLH DILAPORKAN OLEH PPATK ATAU TSK ATAU
TERDAKWA3. ALASAN PEMBLOKIRAN4. TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN5. TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA
PJK MELAKS BLOKIR SESAAT TLH PERINTAH BLOKIR DITERIMA PJK MENYERAHKAN BA BLOKIR KPD PENYiDIK HARTA KEKAYAAN YG DIBLOKIR TETAP BERADA DI PJK YBS
PROSES PERBANKAN PERMINTAAN KET PJK
PENYIDIK, PU ATAU HAKIM BERWENANG MINTA KET PJK TTG HARTA KEKAYAAN SETIAP ORANG YG TLH DILAPORKAN PPATK ATAU BERSTATUS TSK ATAU TERDAKWA
UU YG MENGATUR RAHASIA BANK DIKESAMPINGKAN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
12
PERMINTAAN KET DIBUAT SCR TERTULIS DNG MENYEBUTKAN SCR JELAS TTG :1. NAMA & JABATAN PENYIDIK2. IDENTITAS ORANG YG TLH DILAPORKAN OLEH PPATK ATAU TSK ATAU
TERDAKWA3. TINDAK PIDANA YG DISANGKAKAN4. TEMPAT HARTA KEKAYAAN BERADA
SRT PERMINTAAN KET HRS DITANDATANGANI OLEH :1. POLRI KAPOLRI ATAU KAPOLDA DPT DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT
YG DITUNJUK2. KEJAKSAAN JAGUNG, KAJATI DPT DITANDA TANGANI OLEH PEJABAT YG
DITUNJUK3. KETUA MAJELIS HAKIM YG MENANGANI.
PERLINDUNGAN PELAPOR DAN SAKSI TPPU - PP RI NO. 57 THN 2003
PERLINDUNGAN BENTUK PERLINDUNGAN YG DIBERIKAN KPD NEGARA UNTUK BERIKAN JAMINAN RASA AMAN DR KEMUNGKINAN ANCAMAN YG MEMBAHAYAKAN DIRI, JIWA, HARTA & KELUARGANYA.
PELAPOR KARENA KEWAJIBANNYA SUKARELA SAKSI ORANG YG DPT BERIKAN KETERANGAN UNTUK KEPENTINGAN
PENYIDIKAN, PRNUNTUTAN & ATAU PERADILAN PEMBERIAN PERLINDUNGAN WAJIB HUKUMNYA & DILAKSANAKAN OLEH POLRI.
BENTUK PERLINDUNGAN
PERLINDUNGAN ATAS KEAMANAN PRIBADI DAN ATAU KELUARGA DARI ANCAMAN FISIK/MENTAL
PERLINDUNGAN TERHADAP HARTA PERLINDUNGAN TERHADAP IDENTITAS PEMBERIAN KETERANGAN TANPA BERTATAP MUKA
TATA CARA PERLINDUNGAN
1. 1 X 24 JAM SEJAK LAP DITERIMA ATAU SEORANG DITETAPKAN SBG SAKSI POLRI LAKUKAN KLARIFIKASI
2. PERLINDUNGAN DIBERIKAN SCR TERTULIS PALING LAMBAT 1 X 24 JAM SBLM PELAKSANAAN
3. APBL POLRI BLM BERIKAN, MK PELAPOR, SAKSI, PPATK, PENYIDIK, PENUNTUT ATAU HAKIM DPT AJUKAN PERMOHONAN.
4. PERMOHONAN DIAJUKAN KPD POLRI DI WIL PELAPOR/SAKSI5. 1 X 24 JAM SETERIMA PERMOHONAN POLRI KLARIFIKASI6. BIAYA DITANGGUNG OLEH POLRI
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
13
TINDAK PIDANA DI BIDANG PABEAN DAN BEA CUKAI
TINDAK PIDANA DI BIDANG PABEAN
SANKSI DALAM UU No. 10/95 TENTANG KEPABEANAN
Secara umum sanksi berarti suatu ancaman hukuman atau imbalan yang berupa beban kepada siapa saja yang melalaikan kewajiban atau mengabaikan larangan.
Wujud dari sanksi dapat berupa :
Denda berupa uang Hukuman badan, terdiri penjara dan atau kurungan.
Menurut UU No. 10/95, sanksi dapat dibagi dua yaitu :
a) Sanksi administrasi, danb) Sanksi pidana
Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut :
a) Sanksi Administrasi pada dasarnya dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat administratif, yaitu yang tidak mengakibatkan kerugian Keuangan Negara.
b) Sedangkan Sanksi Pidana dikenakan terhadap pelanggaran yang bersifat pidana, yaitu yang mengakibatkan kerugian Keuangan Negara.
1. SANKSI ADMINISTRASIUndang-undang No. 10/95 mengatur sanksi administrasi tersebar dari Pasal 7 ayat (3) sampai dengan Pasal 114.Sanksi administrasi tersebut dapat berupa Denda Administrasi yang ditentukan sebagai berikut:
1. Besarnya dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu.2. Besarnya dinyatakan dalam persentase dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.3. Minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan dengan nilai rupiah.4. Minimum sampai dengan maksimum yang besarnya dinyatakan daiam persentase
tertentu dari kekurangan pembayaran Bea Masuk.
2. SANKSI PIDANADalam UU No. 10/95 yang mengatur sanksi pidana adalah Bab XIV mulai dari Pasal 102 sampai dengan Pasal 111, dari Pasal-Pasal tersebut yang paling penting adalah Pasal 102 dan Pasal 103, yang selengkapnya sebagai berikut:
1. Pasal 102Barang siapa yang mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan undang-undang ini dipidana karena melakukan penyelundupan dengan pidana penjara paling lama delapan tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
2. Pasal 103Barangsiapa yang :a. menyerahkan Pemberitahuan Pabean dan/atau dokumen pelengkap pabean dan/atau
keterangan lisan atau tertulis yang palsu atau dipalsukan yang digunakan untuk pemenuhan Kewajiban Pabean;
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
14
b. mengeluarkan barang impor dari Kawasan Pabean atau dari tempat Penimbunan Berikat, tanpa persetujuan Pejabat Bea dan Cukai dengan maksud untuk mengelakkan pembayaran Bea Masuk dan/atau pungutan negara lainnya dalam rangka impor, membuat, menyetujui, atau serta dalam penambahan data palsu ke dalam buku catatan; atau
c. menimbun, mengimpor, memiliki, membeli, menjual, menukar, memperoleh atau memberikan barang impor yang berasal dari tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102. Dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).
TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI
1. SANKSI ADMINISTRASI
Sedangkan undang-undang No. 11/95 mengatur sanksi administrasi tersebar dari Pasal 7 ayat (7) sampai dengan Pasal 64. Adapun sanksi administrasi tersebut dapat berupa denda administrasi yang ditentukan sebagai berikut :
1. Besarnya dinyatakan 10 % per bulan dari nilai cukai yang seharusnya dibayar.2. Maksimum sampai dengan minimum kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.3. Denda maksimum yang dinyatakan dalam nilai rupiah tertentu.4. Denda yang dinyatakan dengan satu kali nilai cukai.5. Maksimum sampai dengan minimum yang besarnya dinyatakan dengan nilai rupiah
tertentu.6. Yang besarnya berupa perkalian dari nilai cukai.
2. SANKSI PIDANA Undang-undang No. 11/1995 yang mengatur Saksi Pidana adalah Bab XII dari Pasal 50 sampai dengan Pasal 62. dari Pasal-Pasal tersebut yang paling penting adalah Pasal 50 dan Pasal 55, yang selengkapnya sebagai berikut :
Pasal 50"Barang siapa tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud Pasal 14 menjalankan usaha pabrik, Tempat Penyimpanan atau mengimpor Barang Kena Cukai yang pelunasan cukainya dengan cara pelekatan pita cukai yang mengakibatkan kerugian negara, dipidana dengan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak sepuluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar."
Pasal 55"Barang siapa secara melawan hukum :a. membuat, meniru, memalsukan pita cukai; ataub. membeli, menyimpan, mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan,
menyediakan untuk dijual, atau mengimpor pita cukai yang palsu atau dipalsukan atau dibuat secara melawan hukum; atau
c. mempergunakan, menjual, menawarkan, menyerahkan, menyediakan untuk dijual atau mengimpor pita cukai yang sudah dipakai dipidana dengan pidana panjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak dua puluh kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.
UNDANG-UNDANG NO. 10/95
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI (D.A)
Tabel 1
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
15
NoPasalAyat
UraianSanksi (Denda Adm)
LamaRevisi /
Pemberatan
152
Barang siapa yang tidak menyelenggarakan pembukuan
Rp. 5 jt Rp. 50 jt
225,26
(4)Penyalahgunaan Fasilitas Pembebasan Bea Masuk
100 %dari BM
Min 100 %Max 500 %Dari BM
37 (3), (4) Kesalahan Pengangkut
Max Rp. 25 jtMin Rp. 2,5 jt
Min Rp. 25 jtMax Rp. 250 jt
4 Kesalahan Pemberitahuan Nilai Pabean
Max 500 %Min 100 %dari kekurangan BM
Min 50 %Max 1000 %dari kekurangan BM
SANKSI PIDANA BERUPA PENJARA DAN/ATAU DENDA
Tabel 2
NoPasalAyat
UraianSanksi (Denda Adm)
LamaRevisi /
Pemberatan
1102 Penyelundupan
Penjara 8 th dan denda max Rp. 500 jt
Penjara min 2 thMax 10 th dan denda min Rp.50 jtMax Rp. 5 milyar
2 103Pemalsuan dokumen dan penadahan
Penjara max 5 th dan / atau denda Max Rp. 250 jt
Penjaramin 2 th, Max 8 thdan dendaMin Rp. 100 jtMax Rp. 5 milyar
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI (D.A)
Tabel 3
PasalAyat
UraianSanksi (Denda Adm)
LamaRevisi /
Pemberatan
114 (7)
Tanpa ijin menjalankan usaha Pabrik/TP/TPE/ Importir BKC
Max Rp. 100 jt Min Rp. 20 jtMax Rp. 200 jt
2 16 (3)Pengusaha BKC yg tidak melakukan
pencatatan1x nilai cukai BKC yang tidak dicatat
Rp. 50 jt
3 39 (2)Menghalangi Audit yang dilakukan Bea
CukaiMax Rp. 50 jt Min Rp. 5 jt
Min Rp. 25 jtMax Rp. 250 jt
SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA DENDA ADMINISTRASI
Tabel 4
PasalAyat
UraianSanksi (Denda Adm)
LamaRevisi /
Pemberatan
150
Pengusaha BKC tanpa izin yang mengakibatkan kerugian negara
Penjara Max 4 th dan denda Max 10x nilai cukai
Penjara Min 1 th Max 10 th dan denda Min 2x Max 10x nilai cukai
2 55
Membuat, meniru, membeli, menyimpan, mempergunakan, menyerahkan, menjual atau
mengimpor pita cukai palsu atau bekas pakai
Penjara Max 8 th dan denda Max 20x nilai cukai
Penjara Min 1 th Max 8 th dan denda Min 10x Max 20x nilai cukai
3 53 Menyerahkan atau, menggunakan buku, catatan
Penjara Max 5 th dan denda Max Rp. 150 jt
Penjara Min 1 th Max 6 th dan denda Min Rp. 75
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
16
atau dokumen palsu jt Max Rp. 750 jt
457
Merusak kunci / segel atau tanda pengaman
Penjara Max 2 th dan denda Max Rp. 150 jt
Penjara Min 1 th Max 2 th 8 bulan dan / atau denda Min Rp. 75 jt Max Rp. 750 jt
RANGKUMAN
1. Undang-undang tentang Kepabeanan dan Cukai yang disahkan pada tahun 1995 sudah berumur lebih dari 10 tahun. Sudah saatnya untulc direvisi.
2. Diantara materi revisi yang sangat perlu dipahami bersama adalah Pemberatan Sanksi, mengingat perkembangan zaman yang begitu pesat.
3. Sanksi di bidang Kepabeanan maupun Cukai dapat dibagi dua yaitu :SanksiAdministrasi - tidak merugikan keuangan negara.Sanksi Pidana - mengakibatkan kerugian keuangan negara.
4. Adapun pihak yang memutuskan / menetapkan sanksi tersebut butir 3 adalah :Sanksi Administrasi — Pejabat Bea dan Cukai.Sanksi Pidana — Hakim Pengadilan Negeri.
5. Besarnya sanksi bervariasi sesuai dengan jenis maupun bobot kasusnya. Namun sanksi yang berlaku saat ini terasa kurang memadai
6. Pesatnya perubahan baik teknologi informasi, perilaku ekonomi ataupun jenis maupun jaringan kejahatan, maka perlu direvisi maupun pemberatan atas sanksi.
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG ( TRAFICKING IN PERSON )
(UU NO. 21 TAHUN 2007)
LATAR BELAKANG TERJADINYA TPPO
• DAMPAK NEGATIF KRISIS EKONOMI TIMBULKAN BANYAK PENGANGGURAN, KEMISKINAN, DISERTAI SULITNYA MENCARI PEKERJAAN DAN ADANYA KONFLIK SOSIAL AKIBATKAN PERGERAKAN NAKER KE KOTA BESAR KE DAERAH INDUSTRI & KE LUAR NEGERI UTK CARI PENGHIDUPAN YG LEBIH LAYAK
• YG DIBAHAS DI SINI ADALAH NAKER YG BERMASALAH, KHUSUSNYA YG BERSTATUS SBG PRT, PELAYAN RESTORAN DAN TEMPAT HIBURAN SERTA KORBAN TRAFFICKING.
• SEIRING PERKEMBANGAN JAMAN, BERKEMBANG PULA KEKRSN THD PEREMPUAN DAN ANAK SHG BGM BENTUK PERLINDUNGANNYA YG SERING DIPERTANYAKAN ORANG.
• ADANYA PRILAKU HIDUP KOMSUMTIF
KORBAN PERDAGANGAN ORANG (TPPO)
KORBAN TDK BERANI MELAPOR ATAU TDK TAHU HRS LAPOR KEMANA SLO POLRI DI K. LUMPUR TH. 2003 : 125 KASUS DIMANA 14 ANAK PEREMPUAN
USIA SEKITAR 14-18 TH JADI KORBAN PELECAHAN SUSILA DI MALAYSIA
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
17
DARI DLM NEGERI : TEMPAT RAWAN TRAFICKING IN PERSON (BATAM, BALAI KARIMUN, TG PINANG & KOTA2 BESAR, DAERAH PERINDUSTRIAN)
DARI LUAR NEGERI : MALAYSIA, TIMUR TENGAH, AUSTRALIA KORBAN TERTINGGI DI INDONESIA BERASAL DARI JAWA BARAT KHUSUSNYA
CIANJUR DAN INDRAMAYU
KASUS TKI / TKW
SEBELUM BERANGKAT
TDK MILIKI AKSES INFO YG VALID TTG PROSEDUR & SYARAT KERJA DI LN• PEREKRUTAN DILAK SCR ILLEGAL• PEMALSUAN DOK. PUNGLI & PERLAKUAN DISKRIMINATIF. PUNGUTAN OLEH PJTKI YG TERLALU BSR. TERJEBAK RENTENIR.• DITIPU.• DIPERJUAL BELIKAN ANTAR CALO.• PEMERASAN.• KONDISI PENAMPUNGAN YG BURUK• DLL.
PD SAAT BEKERJA
DIPERJUAL BELIKAN AGENCY/MAJIKAN. JNS PEK TDK SESUAI DGN PERJANJIAN KERJA. JAM KERJA MELAMPAUI BATAS TANPA UANG LEMBUR. AKOMODASI DI RMH MAJIKAN BURUK. GAJI DIPOTONG PJTKI GAJI TDK DIBAYAR. KRG PERHATIAN FAKTOR KESELAMATAN KERJA KORBAN PELECEHAN MAJIKAN / KELUARGA MAJIKAN HAMIL / STRES / DEPRESI DLL.
PADA SAAT PULANG
• TAK TERPENUHI HAK-HAK ASURANSI, RESTITUSI PAJAK, TABUNGAN & HILANGNYA BARANG.
• PERLAKUAN YG DISKRIMINATIF DI BANDARA.• HRS BAYAR SENDIRI ONGKOS PSWT/KPL KETIKA PULANG DARI LN.• SAKIT TDK DPT PERAWATAN MEDIS/KETIADAAN CRISIS CENTRE.• PULANG DLM KONDISI HAMIL• TERJADI PEMERASAN OLEH OKNUM / POK MASYARAKAT TERTENT• TERJADI PERUBAHAN POLA HIDUP• STRES / DEPRESI / GANGGUAN JIWA• DLL.
MO SINDIKAT DI MALAYSIA
Rekrut naker wanita 15-25 th Manfaatkan calo2 naker ( Tauke ), teman korban, iklan srt kabar dsb. Janjikan kerja di Resto/RM, pekerja pabrik, PRT, penjaga toko dsb diimingi gaji Tinggi /
Besar
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
18
Tanpa caliing visa/ work permit, KTP dan Passport dipalsukan, umur muda dinaikkan, yg tua dimudakan hindari jeratan hukum.
Jaringan terputus Tdk ada kantor, kontrak sementara, perpindah-pindah Jalur msk Jkt-Pontianak-Entikong-Kuching- Kuala Lumpur Batam/Tj. Pinang/Tg balai Karimun - Semenanjung (Pelabuhan Stulang Laut, Kukup,
Pasir Gudang, Tg Belungkur) – KL Korban dijual ke Agen (Tauke) & Germo/Bapak Ayam Disekap di Apartemen/ Hotel - dipekerjakan sbg PSK/ Pelacur Dokumen Pasport dipegang Sindikat/Majikan/ Mucikari Tdk boleh gunakan alat Komunikasi/ Handphone Biaya yg dikeluarkan Agen/ sindikat sbg hutang & korban hrs bayar dg layani tamu 150
kali (kongke) Tanpa diberi uang (hanya makan 2 X sehari) Cara bekerja PSK :
- Kerja Kereta (Standby di kendaraan/mobil (tunggu panggilan dr Hotel)- Kerja ditempat hiburan/ Karaoke yg menyediakan kamar khusus.- Ditampung di Hotel tertentu siap layani tamu
Semua keperluan ; pakaian, accessories & obat-obatan ditanggung korban hutang membesar
PROSES KEGIATAN TRAFFICKING IN PERSON / TPPO
T K
MODUS OPERANDI
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
MO REKRUTMEN TK
ILLEGAL TDK
RESMI
SINDIKATCALO BROKER
AGEN TDK
RESMI
TEMPAT HIBURAN (TWS, PELAYAN REST, PENARI)
PABRIK PERKEBUNAN PENANGKAPAN IKAN
CARI, HIMPUN, PUL CALON TKI ILLEGAL DG MENYIAPKAN DOK KEBERANGKATAN & HUBUNGI NEGARA TUJUAN
EXSPLOITASI SEX
LEGAL RESMI
HUB PT NEG
TUJUAN
RESMI LEGAL
RESMI TKI
PEMERINTAHTRAFFICKING
WTS/PSK
PENARI
19
RAYUAN TANPABUJUKAN JANJI AKAN DINIKAHI PUNGUTAN BIAYA
PENIPUAN
DIJERAT HUTANG
KEKERASAN
KECURANGAN PENYEKAPAN
EKSPLOITASI SEKSUALEKONOMI
TENAGA KERJA
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT UU NO 21 tahun 2007 tentang perdagangan orang UU NO. 23 TH 2002 TTG PERLINDUNGAN ANAK UU NO. 1 TH 1990 TTG KEIMIGRASIAN UU NO.13 TH 2003 TTG KETENAGAKERJAAN UU NO. 7 TH 1984 TTG PENGHAPUSAN SGL BENTUK DISKRIMINASI THD WANITA. UU NO. 9 TH 1990 TTG KEPARIWISATAAN. UUNO. 3 TH 1997 TTG PERADILAN ANAK KEPPRES NO. 88 /2002 TTG RAN PENANGGULANGAN PERDAGANGAN PEREMPUAN
& ANAK. UU NO 13 TAHUN 2006 TTG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN RUU TTG PERLINDUNGAN BURUH MIGRAN.
PASAL-PASAL TERKAIT TRAFFICKING / TPPO
PASAL 2 s/d 18 ttg TPPO dan Pasal 19 s/d 27 ttg TP lain yg berkaitan dgn TPPO UU 21 tahun 2007- dgn lahirnya uu no 21 tahun 2007 maka pasal 297 dan 324 KUHP dinyatakan tidak
berlaku / Dicabut UTK KSS EKSPLOITASI SEKSUAL : PSL 285 S/D 296 , 298, 50S KUHP , PSL 81-82 UU
PERLIND ANAK UTK KSS EKSPLOITASI TENAGA KERJA : PSL 31 ,79,90,35 &38 UU NO. 13 TK 2003 UTK KSS PEKERJA ANAK : PSL 68 . 69 & 78 UU NO.13 TH 2003 TTG NAKER & PSL
301 KUHP UTK PENCULIKAN/BW LARI ANAK PEREMP Di BWH UMUR : PSL 328 S/D 332 KUHP,
PSL 83 UU NO.23 TH 2002 TTG PERLIND ANAK UTK PERAMPASAN KEBEBASAN : PSL 331,333 &334 KUHP UTK PELAKU & PEMBANTU : PSL 55 & 56 KUHP PEMINDAHAN ORGAN TUBUH : PSL 80,81,84 & 85 UU NO.23 TH 2002 TTG PERLIND
ANAK & UU NO.23 TH 1992 TTG KESEHATAN UU NO.9 TH 1992 TTG UU KEIMIGRASIAN : PSL 17,55 & 59. KEP-204/MEN/1999 TTG PENEMPTAN TKI DI LN : PSL 29, 33, 42 & 54.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
20
PERTANYAAN YG SERING MUNCUL
• SIAPA YG BERWENANG MENGAWASI DAN MENINDAK PJTKI ILLEGAL ?• BAGAIMANA KALAU ADA PJTKI YG 50 % BENAR & 50 % NAKAL ?• BGM PENANGANAN KORBAN YG DIKIRIM OLEH PJTKI ILLEGAL ?• BGM KALAU ADA PJTKI YG SDH DITUTUP LALU MUNCUL DG BAJU BARU ? SIAPA YG BERWENANG MENGAWASI DAN MENINDAK PELAKU DI LUAR NEGERI ? BAGAIMANA PROSES PERLINDUNGAN KORBAN ? BAGAIMANA KESIAPAN APARAT
PENEGAK HUKUM INDONESIA ? (POLISI, JAKSA & HAKIM)• BAGAIMANA PROSEDUR PEMULANGAN KORBAN YG ADA DI LN ?
KERJASAMA INTERNASIONAL
• Peran Perwakilan RI di negara setempat sangat penting• Pertukaran info intelijen/ antar aparat Gakkum perlu diintensifkan• Apgakkurn menindak WN sendiri yg diduga terlibat TPPO• Bila perlu adakan Ekstradisi atau Handing Over tersangka (Suspect) Tindak WN sendiri
UNDANG - UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2003TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISMEMENJADI UNDANG - UNDANG
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA (PERPU ) NOMOR 1 TAHUN 2002
tentangPEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME
perpu 1-2002 jo UU No. 15 Thn 2003 ttg Pemberantasan TP Terorisme.docx
PENULISAN PASAL
DENGAN DIUNDANGKANNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERPU NOMOR 1 TAHUN 2002, TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME, MENJADI UNDANG-UNDANG, MAKA TATACARA PENULISAN PASAL YG DIPERSANGKAKAN UNTUK TINDAK PIDANA TERORISME PERLU DISESUAIKAN.
BAHWA PADA UU RI NOMOR 15 TAHUN 2003 TERDIRI DARI HANYA 2 (DUA) PASAL SAJA.
MAKA PENULISAN PASAL YG DIPERSANGKAKAN DISARANKAN SESUAI CONTOH SEBAGAI BERIKUT :- PASAL 6, 7, 15 PERPU RI NOMOR 1 TAHUN 2002, YG TELAH DITETAPKAN
MENJADI UNDANG-UNDANG DGN UNDANG-UNDANG DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003
BENTUK-BENTUK PERSANGKAAN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
21
1. PERSANGKAAN TUNGGAL2. PERSANGKAAN SUBSIDAIRITAS3. PERSANGKAAN ALTERNATIF4. PERSANGKAAN KOMULATIF
1. PERSANGKAAN TUNGGAL 1. UNTUK PELAKU TP TERORISME.
a. PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
b. PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
c. PSL 8 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
d. PSL 10 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 YG TELAH DITETAPKAN MENJADI UU, DG UU No.15 TH 2003.
2. UNTUK PELAKU TP TERORISME,
yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari indonesia ( senpi dan bahan lain yang ada kaitannya dengan bahan peledak)
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 9 jo PSL 6 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
3. PELAKU YANG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN HARTA KEKAYAAN UTK TP TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 11 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
4. PELAKU YANG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN HARTA KEKAYAAN DG TUJUAN AKAN DIGUNAKAN ATAU PATUT DIKETAHUINYA AKAN DIGUNAKAN UNTUK TERORISME, DG BAHAN NUKLIR DLL.
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 12 jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU dengan UU No.15 TH2003.
5. PELAKU YANG DG SENGAJA MEMBERIKAN ATAU MEMINJAMKAN UANG ATAU BARANG ATAU HARTA KEKAYAAN LAINNYA KPD PELAKU TP TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 13 Huruf a jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
6. PELAKU YANG DG SENGAJA MENYEMBUNYIKAN PELAKU TPTERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 13 Huruf b jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
22
7. PELAKU YANG DG SENGAJA MENYEMBUNYIKAN INFORMASI TENTANG TINDAK PIDANA TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 13 Huruf c jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU dengan UU No. 15 TH 2003.
8. PELAKU YANG MERENCANAKAN DAN/ATAU MENGGERAKAN ORANG LAIN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 14 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10, PSL 11 DAN PSL 12 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
9. SETIAP ORANG YANG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT, PERCOBAAN, ATAU PEMBANTUAN UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA TERORISME.
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 15 jo PSL 6, PSL 7, PSL 8, PSL 9, PSL 10, PSL 11 DAN PSL 12 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
10. SETIAP ORANG DILUAR NEGERI YG MEMBERIKAN BANTUAN, KEMUDAHAN, SARANA ATAU KETERANGAN UNTUK TERJADINYA TINDAK PIDANA TERORISME.
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 13 Huruf a jo PSL 6, PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang teiah ditetapkan menjadi UU, dengan UU Mo. 15 TH 2003.
2. PERSANGKAAN SUBSIDAIRITAS 1. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT
ATAU DG MAKSUD UTK MENIMBULKAN AKIBAT).PENULISAN PASALNYA SBB :PSL 6 sub PSL 7 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
2. PELAKU TP TERORISME yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia (senpi dan bahan lain yg ada kaitannya dg bahan peledak)PENULISAN PASALNYA SBB :PSL 9 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003 sub. PSL 1 ayat (1) UU darurat No.12 TH 1951.
3. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MENYEDIAKAN ATAU MENGUMPULKAN DANA)PENULISAN PASALNYA SBB :PSL 11 sub PSL 13 huruf a PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
4. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT).PENULISAN PASALNYA SBB :
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
23
PSL 15 sub PSL 14 PERPU NO.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
3. PERSANGKAAN ALTERNATIF 1. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME ( YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT
ATAU DENGAN MAKSUD UNTUK MENIMBULKAN AKIBATPENULISAN PASALNYA SBB :PSL 6 atau PSL 7 PERPU No.1 Th 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
2. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG MERENCANAKAN ATAU MELAKUKAN PEMUFAKATAN JAHAT).PENULISAN PASALNYA SBB :PSL 14 atau PSL 15 PERPU NO.1 Th 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 Th 2003.
3. PELAKU TINDAK PIDANA TERORISME (YG SUDAH MENIMBULKAN AKIBAT ATAU DG MAKSUD UTK MENIMBULKAN AKIBAT).PENULISAN PASALNYA SBB :PSL 6 atau PSL 7 PERPU No.1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 TH 2003.
4. PERSANGKAAN KOMULATIF
PELAKU TP TERORISME, yg memasukan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan atau dari Indonesia ( senpi dan bahan lain yg berkaitan dengan bahan peledak)
PENULISAN PASALNYA SBB :
PSL 9 PERPU No. 1 TH 2002 yang telah ditetapkan menjadi UU, dengan UU No. 15 Th 2003 dan PSL 1 ayat (1) UU Darurat No. 12 TH 1951
REFERENSI
1. M. SUDRAJAT BASSAR (TINDAK TINDAK PIDANA TETENTU DIDALAM KUHP DAN HUKUM PIDANA PELENGKAP KUHP, ARMICO - BANDUNG, 1983 )
2. Drs. PAF LAMINTANG DAN C. DJISMAN SAMOKIR (DELIK DELIK KHUSUS, BINA CIPTA - BANDUNG 1985)
3. R. SOESILO (HUKUM PIDANA SERTA KOMENTAR-KOMENTARNYA, POLITEA – BOGOR, 1976 )
4. MOELYATNO ( KUHP GRAHA INDONESIA - JAKARTA , 1996 )5. SOECIPTO RAHARJO (WAJAH HUKUM DI ERA REFORMASI, KUMPULAN KARYA
ILMIAH MENYAMBUT 70 TAHUN, CIPTA ADITYA BAKTI - BANDUNG, 2000)6. Prof. Dr. WIRJONO TROJODIKORO, SH (TINDAK TINDAK PIDANA TERTENTU DI
INDONESIA )7. MUHARI AGUS SANTOSO (PARADIGMA BARU HUKUM PIDANA, AVEROES PRESS
– MALANG, 2002)8. UU NO. 15 TAHUN 2003 TTG PEMBERLAKUAN PERPU NO. 1 TAHUN 2002 TTG
PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORIS9. UU NO. 41 TAHUN 1999 TTG KEHUTANAN10. UU NO. 21 TAHUN 2007 TTG PEMBERANTASAN TP PERDAGANGAN ORANG11. UU NO. 10 TAHUN 1995 TTG PABEAAN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur
24
12. UU NO. 20 TAHUN 2001 TTG TP KORUPSI13. DAN LAIN LAIN
DELIK DELIK KHUSUS A. Rusman, SH. MH. - SMTR V KLS KARYAWAN UNSUR-Cianjur