Definisi Singkat Ilmu EkonomiPosted on Minggu, 4 - April - 2010 by bajirul| Tinggalkan komentar Kebutuhan manusia tidaklah terbatas, akan tetapi sumber daya yang ada adalah sangat terbatas, sehingga diperlukan suatu upaya manusia atau masyarakat untuk mengatur atau menentukan pilihan-pilihan terhadap sumber daya yang terbatas itu untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat yang tidak terbatas. Sumber daya itu berupa: uang, modal, tanah, mesin, pendidikan, keahlian, dll. Misalnya: seseorang yang ingin memiliki sepeda motor, kulkas, mesin cuci dengan penghasilan pas-pasan yang tidak mungkin bisa membeli semuanya, maka dia harus menentukan pilihan dengan membeli salah satu diantaranya. Dia menentukan pilihan tersebut karena pada saat itu dia memiliki keterbatasan sumber daya berupa uang. Contoh lainnya misalnya dialami sebuah perusahaan yang ingin meningkatkan jumlah produksinya untuk menyaingi perusahaan lawan, maka perusahaan itu harus menambahkan juga sumber daya-sumber daya tambahan, misalnya tambahan mesin atau penggantian mesin kapasitas yang lebih besar, tenaga kerja tambahan dan atau tenaga ahli baru, modal untuk bahan mentah, tambahan gaji, perluasan pasar dll. Tidak mungkin semua kebutuhan perusahaan itu akan terpenuhi sekaligus, sehingga perusahaan harus menentukan pilihanpilihan tentang sumber daya mana yang akan dipenuhi terlebih dahulu. Dari contoh kasus-kasus di atas dapat diketahui pentingnya mempelajari ilmu ekonomi, karena ilmu ekonomi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang upaya manusia baik secara individu atau masyarakat dalam menentukan sumber daya yang terbatas jumlahnya, untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas. Dalam definisi Paul A. Samuelson ilmu ekonomi adalah: studi mengenai bagaimana cara manusia dan masyarakat sampai pada pilihan (dengan atau tanpa uang) untuk menggunakan sumber-sumber ekonomi yang terbatas yang dapat mempunyai kegunaan-kegunaan alternatif untuk menghasilkan berbagai macam barang dan mendistribusikan untuk konsumsi baik sekarang maupun masa yang akan datang diantara berbgai orang dan golongan dalam masyarakat. Kebutuhan yang dimaksud adalah kegunaan yang timbul dalam diri manusia dan masyarakat dalam bentuk tuntutan untuk memperoleh pemenuhannya. Barang Ekonomi dan Bebas Barang ekonomi adalah barang berguna yang jumlah permintaannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah yang tersedia. Contoh sederhananya adalah beras, semua orang Indonesia rata-rata mengkonsumsi beras, akan tetapi pasokannya tidak selalu lancar, sehingga ketika terjadi kelangkaan pasti serta merta akan terjadi kenaikan harga untuk menyesuaikan dengan permintaan yang ada. Jenis-jenis barang ekonomi: Berdasarkan segi kepemilikan:

1. Barang privat, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki seseorang. 2. Barang publik, yaitu barang yang kepemilikannya dimiliki publik, contohnya jalan dan jembatan umum. Berdasarkan segi pemakaian: 1. Barang konsumsi, yaitu barang yang bisa langsung memenuhi kebutuhan, contohnya makanan. 2. Barang produksi, yaitu barang yang digunakan sebagai alat untuk memproduksi barang lain, contohnya mesin. Berdasarkan segi sifat pemakaian: 1. Barang substitusi, yaitu barang yang bisa saling menggantikan pemakaiannya, contohnya beras dengan sagu atau jagung. 2. Barang komplementer, yaitu barang yang pemakaiannya harus secara bersama-sama, contohnya mobil dengan bensin. Berdasarkan segi sifat barang: 1. Barang konkret, yaitu barang yang fisiknya dapat dilihat, contohnya komputer. 2. Barang abstrak, yaitu barang yang secara fisik tidak dapat dilihat contohnya lagu. Sedangkan barang bebas adalah barang berguna yang jumlah persediaannya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah permintaannya. Contohnya udara, air sungai, pasir di sungai. Berbeda halnya jika yang dijadikan contoh adalah air PDAM, air ini adalah barang ekonomi, karena persediaan terbatas, tapi permintaan jauh lebih banyak. Dalam pembahasan teori ekonomi barang bebas tidak masuk pembahasan, hanya barangbarang ekonomilah yang dibahas dalam teori ekonomi ini. Pembahasan tentang permintaan dan persediaan barang ini tidak lepas dari istilah opportunity cost. Opportunity cost adalah biaya kesempatan yang hilang akibat dari keterbatasan sumber daya. Contohnya seseorang yang memiliki uang Rp. 5000. Dia menginginkan membeli es buah dan bakso yang masing-masing harganya Rp. 5000. Oleh karenanya dia harus menentukan salah satu yang akan dibeli. Misalnya dia memilih bakso, maka bisa dikatakan bahwa opportunity cost bakso adalah es buah.

Faktor-faktor produksioleh: olailani

Pengarang: lailani; et al

Summary rating: 2 stars (84 Tinjauan) Kunjungan : 8324 kata:300

More About : faktor-faktor produksi

Faktor-faktor

produksi

dalam

perekonomian

industri

Perbedaan utama suatu sistem ekonomi terhadap yang lainnya terletak pada cara system itu mengelola factor-faktor produksinya, yaitu sumber daya dasar yang dipergunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Adapun komponennya adalah: 1. Tenaga kerja, mencakup waktu yang dipergunakan oleh pekerja dalam suatu proses produksi, kontribusi fisik maupun intelektualnya sesuai dengan kualifikasinya, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja trampil, atau tenaga kerja tidak terdidik. 2. Modal, berbentuk barang-barang tahan lama (barang modal) disebut juga modal konkret yang meliputi: berbagai mesin, peralatan kerja, bangunan dan sarananya serta (data processing) computer; dapat juga berbentuk abstrak seperti hak paten, nama baik (goodwill, dan hak merek dagang. Sumber utama modal bisa berupa investasi pribadi yang berasal dari pengusaha individu, mitra bisnis atau investor pembeli saham yang bersangkutan. 3. Wirausahawan, sebagai individu yang melihat peluang dan mau menanggung resiko yang timbul dari penciptaan dan pengoperasian usaha bisnisnya. 4. Sumber daya fisik alam, meliputi sumber daya alam non-energi: bahan tambang seperti tembaga, biji besi dan pasir; juga sumber daya energi seperti bahan bakar industri; serta fasilitas perkantoran dan produksi. 5. Sumber daya informasi, yaitu seluruh data yang dibutuhkan perusahaan untuk menjalankan bisnisnya. Data ini bisa berupa ramalan kondisi pasar, pengetahuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia, serta data ekonomi lainnya.

Diterbitkan di: 23 Nopember, 2009

PKOP4209 Perekonomian Indonesia PKOP 4209 Perekonomian Indonesia Suryana, Kusnendi 3 sks / modul 1-9: ill.; 21 cm ISBN : 979689808x DDC : 410 Copyright (BMP) Jakarta: Universitas Terbuka, 2007 Tinjauan Mata Kuliah Mata kuliah Perekonomian Indonesia terdiri dari 9 modul yang bertujuan agar Anda mampu menguasai sistem, struktur, kebijakan dan perkembangan perekonomian Indonesia baik secara deskriptif, analitis maupun kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi. Mata kuliah ini wajib diikuti oleh para guru yang mengajar di SLTP dan SLTA/SMK untuk menambah wawasan dan meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas dengan baik secara teoretis. Dalam mata kuliah ini, secara teoretis Anda akan memahami perekonomian Indonesia, permasalahan yang ada dalam perekonomian Indonesia, memahami perencanaan ekonomi di Indonesia, memahami kependudukan dan ketenagakerjaan di Indonesia, kondisi makro Indonesia, strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi nasional, aspek perdagangan Internasional dalam perekonomian Indonesia, peranan koperasi, BUMN, dan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Oleh sebab itu, setelah mengikuti mata kuliah ini, Anda diharapkan dapat menjelaskan: 1. 2. 3. 4. tinjauan umum perekonomian Indonesia; permasalahan ekonomi Indonesia dan prospek ke depan; mekanisme ekonomi Indonesia; peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional; 5. aspek-aspek perdagangan internasional dalam perekonomian Indonesia; 6. peranan koperasi, BUMN, dan BUMS dalam perekonomian Indonesia. Dalam mata kuliah ini disajikan dalam 9 modul sebagai berikut. 1. Modul 1: Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia 2. Modul 2: Permasalahan Perekonomian Indonesia dan Prospek ke Depan 3. Modul 3: Mekanisme dan Perencanaan Ekonomi Indonesia 4. Modul 4: Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional

5. Modul 5: Kondisi Makro Ekonomi Indonesia: Produksi, Investasi, dan Pendapatan Nasional 6. Modul 6: Kependudukan, Ketenagakerjaan dan Kesempatan Kerja 7. Modul 7: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Nasional 8. Modul 8: Aspek-aspek perdagangan Internasional dalam Perekonomian Indonesia 9. Modul 9: Peranan Koperasi, BUMN dan BUMS dalam Perekonomian Indonesia. Untuk mencapai hasil belajar yang baik, sebaiknya Anda melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bacalah modul ini dengan cermat dan kerjakan latihan dan tes formatif dengan baik. 2. Anda dapat menggunakan bahan pendukung yang ada dalam Daftar Pustaka untuk memperkuat pemahaman Anda. 3. Adakan secara rutin; pertemuan kelompok kecil untuk membahas materi modul.

MODUL 1: Tinjauan Umum Perekonomian Indonesia Kegiatan Belajar 1: Sistem Ekonomi Indonesia Rangkuman Setiap negara atau bangsa di dunia ini memiliki 3 persoalan dasar, organisasi ekonomi yang sama, yaitu barang apa, bagaimana dan untuk siapa barang tersebut diproduksi. Pemecahan terhadap ketiga persoalan dasar tersebut dilakukan oleh setiap negara atau bangsa dengan cara yang berbeda, tergantung pada sistem ekonomi yang dianutnya. Sistem ekonomi adalah sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antarmanusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebagai bagian dari sistem sosial, sistem ekonomi mengandung unsur-unsur tujuan, nilai-nilai, sikap dasar, otoritas kepemimpinan, dan struktur kekuasaan. Dilihat dari perkembangannya, sistem ekonomi di dunia dapat dibedakan menjadi sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan campuran. Indonesia dilihat dari dasar konstitusionalnya, menganut sistem ekonomi campuran. Pasal 27, 33, dan 34 UUD 1945 merupakan pasal-pasal terpenting dalam hubungannya dengan sistem ekonomi Indonesia.

Kegiatan Belajar 2: Karakteristik dan Struktur Perekonomian Indonesia Rangkuman 1. Karakteristik perekonomian Indonesia, tidak berbeda dengan karakteristik, negara-negara berkembang lainnya, yaitu: a. penghasil bahan-bahan primer (bahan baku primer); b. mengalami tekanan penduduk yang tinggi; c. memiliki sumber daya alam yang belum dikembangkan; d. penduduk yang terbelakang secara ekonomi; e. kekurangan modal; f. orientasi pada perdagangan luar negeri. 2. Ketergantungan Indonesia terhadap barang-barang primer, mengakibatkan Indonesia selalu memiliki posisi yang lemah dalam menentukan term of trade. 3. Akibat jumlah tenaga kerja semakin lama semakin banyak, sedangkan lapangan kerja di sektor pertanian semakin terbatas maka penggunaan tenaga kerja kurang efisien dan efektif. Akibatnya timbul pengangguran semu dan pengangguran terbuka. 4. Sumber daya alam yang belum dikembangkan sebagai akibat dari tidak dimiliki juga jumlah modal dan tenaga terampil yang cukup, menyebabkan produktivitas sangat rendah. Oleh karena produktivitas rendah maka pendapatan rendah. Pendapatan yang rendah menyebabkan pembentukan modal juga rendah, yang berarti sumber daya alam tidak bisa dikembangkan secara optimal. 5. Struktur ekonomi suatu negara dapat diketahui dari lapangan kerja dan lapangan kehidupan sebagian besar dari penduduknya, serta besarnya sumbangan setiap sektor kegiatan ekonomi terhadap GNP/GDP. Daftar Pustaka

Bapenas. (2003). Perekonomian Indonesia Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan. Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama Rahardjo, Dawar. (1997). Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tirta Wacana Yogya. Adenan, Djamari. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta:

Karunika Universitas Terbuka. Larasari, Endang. (1986). Keuangan Negara. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka. Hasibuan, Malayu. (1987). Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Bandung: Armico Todaro P. Michael. (1985). Ilmu Ekonomi Bagi Negaranegara Sedang Berkembang. Suatu Pengantar Ekonomi Dasar. Masalah dan Kebijaksanaan dalam Pembangunan. Terjemahan. Sinaulan. Jakarta: Akademi Presindo Jhingan, (1988). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Erlangga.

MODUL 2: Permasalahan Perekonomian Indonesia dan Prospek ke Depan Kegiatan Belajar 1: Permasalahan Umum Perekonomian Indonesia Rangkuman 1. Persoalan ekonomi Indonesia timbul sebagai akibat kelangkaan sumber daya yang tersedia sehingga timbul persoalan dalam mengalokasikan sumber daya tersebut. Persoalan itu sebenarnya sesuai dengan karakter Indonesia itu sendiri sebagai negara sedang berkembang. 2. Persoalan yang mendasar akibat pertumbuhan ekonomi yang terlalu cepat adalah timbulnya jurang antara si kaya dan si miskin (ketimpangan). Pengangguran, dan ketidakmerataan. Persoalan ini timbul sebagai akibat dari alokasi sumber daya yang kurang efisien. 3. Selain persoalan krisis moneter yang berdampak pada krisis ekonomi ada faktor-faktor yang justru menghambat perekonomian itu sendiri, yaitu pertumbuhan penduduk, pembentukan modal, ekonomi dualistik, dan struktur ekspor. Kegiatan Belajar 2: Permasalahan Pokok Perekonomian Indonesia dan Prospek ke Depan Rangkuman 1. Secara garis besar ada 4 permasalahan Ekonomi Indonesia yang mendasar, yaitu (a) kondisi mikro sektor perbankan dan dunia usaha serta dampaknya terhadap kondisi makro ekonomi, (b) Tingkat kompleksitas skala permasalahan yang dihadapi serta dampaknya terhadap implementasi kebijakan ekonomi, (c) kondisi sosial politik dan keamanan serta kaitannya dengan risiko usaha, (d) kondisi ekonomi global. 2. Tingginya kompleksitas masalah yang dihadapi tidak lepas dari

masalah kelemahan fundamental mikroekonomi dan kelembagaan di Indonesia. Di antaranya (a) ketergantungan terhadap utang luar negeri yang berjangka pendek, (b) struktur ekonomi yang monopolistic, (c) praktik-praktik pengelolaan usaha yang tidak berhati-hati, (d) fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perbankan yang tidak memadai, (e) praktik penyelenggaraan pemerintahan yang kurang transparan, (f) Perangkat kelembagaan serta sistem hukum yang lemah. 3. Selain permasalahan di atas, pada tahun 2003 ada beberapa isu penting perekonomian Indonesia, diantaranya (a) Investasi, (2) Kemiskinan , (3) Pengangguran, (5) Distribusi Pendapatan yang tidak merata. 4. Dengan berbagai kebijakan tersebut, perekonomian Indonesia pada tahun-tahun berikutnya mulai ada perbaikan. Berdasarkan data-data yang ada di BAPPENAS yang terangkum dalam "Perekonomian Indonesia tahun 2003: Prospek dan Kebijakan" (Bappenas, 2003:1-1), Pada tahun 2002 stabilitas moneter, seperti tercermin dalam laju inflasi, pergerakan nilai tukar dan suku bunga mengalami kemajuan yang berarti. Namun demikian, kemajuan sektor riil masih rendah dibanding perkiraan awal. Kegiatan Belajar 3: Distribusi dan Pemerataan Pembangunan Nasional Rangkuman 1. Peningkatan pendapatan ternyata belum cukup untuk menilai prestasi pembangunan karena peningkatan itu mungkin saja hanya terjadi pada golongan masyarakat yang berpendapatan tinggi, dan tidak terjadi pada golongan masyarakat berpendapatan rendah. 2. Pemerataan pendapatan atau distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara, baik antarlapisan masyarakat, daerah wilayah maupun antarsektoral. 3. Secara teoritis ada tiga konsep untuk mengukur distribusi/ kemerataan pendapatan yang lazim digunakan, yaitu kurva Lorenz, indeks/ratio Gini dan kriteria yang digunakan oleh Bank Dunia. 4. Ada tiga masalah dalam distribusi pendapatan, yaitu (a) Pembagian pendapatan antarlapisan pendapatan masyarakat, (b) Pembagian pendapatan antardaerah, yaitu antarwilayah perkotaan dan antarpedesaan, dan (c) Pembagian pendapatan antarwilayah, yaitu antar-Provinsi dan antarkawasan Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur. 5. Ada 8 jalur untuk mengatasi ketimpangan pendapatan yang

dikenal dengan delapan jalur pemerataan sebagai berikut. a. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat banyak, khususnya pangan, sandang, dan perumahan. b. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan; c. Pemerataan pembagian pendapatan; d. Pemerataan kesempatan kerja; e. Pemerataan kesempatan berusaha; f. Pemerataan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan, khususnya bagi generasi muda dan kaum wanita; g. Pemerataan penyebaran pembangunan di seluruh tanah air; dan h. Pemerataan kesempatan memperoleh keadilan Daftar Pustaka

Bank Indonesia. (1998). Laporan Tahunan BI 1997/1998 Bank Indonesia. (1999). Laporan Tahunan BI 1999/2000 Bappenas. (2003). Perekonomian Indonesia Tahun 2003: Prospek dan Kebijakan. Dumairy, (1997). Perekonomian Indonesia, Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama. Dawam Rahardjo, (1997). Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Djamasri Adenan, (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka. Endang Larasati. (1986). Keuangan Negara. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka. Harian Kompas. Edisi November 1997 dan Januari 1998. Malayau Hasibuan, (1987). Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Bandung: Armico. Todaro, Michael P. (1985). llmu Ekonomi Bagi NegaraNegara Sedang Berkembang Suatu Pengantar Mengenai Dasar, Masalah dan Kebijaksanaan dalam Pembangunan, Terj. Sinaulan. Jakarta: Akademika Presindo. Jhingan. (1988). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Erlangga. Suryana. (1997). Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan, Bandung: IKIP Bandung.

MODUL 3: Mekanisme dan Perencanaan Ekonomi Indonesia Kegiatan Belajar 1: Perencanaan Ekonomi di Indonesia Rangkuman 1. Tidak semua persoalan ekonomi dapat dipecahkan melalui bekerjanya mekanisme harga. Oleh karena itu, untuk memacu pembangunan ekonomi di negara-negara sedang berkembang, tidak dapat hanya mengandalkan pada mekanisme harga. Tetapi lebih jauh dari itu diperlukan peran pemerintah untuk memutuskan perencanaan ekonomi tertentu. 2. Perencanaan ekonomi mengandalkan pengaturan dan pengarahan kegiatan melalui tindakan yang terkoordinasi secara sistematis oleh pemerintah dengan tujuan mencapai target-target tertentu, berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, dan dengan cara sebaik mungkin dalam periode waktu tertentu. 3. Perencanaan ekonomi berisikan model-model perencanaan tertentu. Ada 3 model utama yang sering digunakan, yaitu model agregatif, model sektoral, model multisektoral. 4. Sebagai suatu proses, perencanaan ekonomi memiliki prosedur tertentu, yaitu pengumpulan data, analisis dan perumusan tujuan, penentuan target, perumusan kebijakan, dan strategi serta gambaran keseluruhan rencana pembangunan daerah. 5. Mekanisme perencanaan ekonomi di Indonesia dimulai dari penetapan GBHN, kemudian dijabarkan melalui Repelita dan dioperasionalkan melalui APBN. Kegiatan Belajar 2: Lembaga Perencanaan Pembangunan di Indonesia Rangkuman a. Mekanisme Perekonomian Indonesia diatur dalam UUD 1945, khususnya Pasal 33. b. Sistem perekonomian Indonesia adalah sistem ekonomi campuran, yang ditandai oleh adanya perencanaan pusat beserta Pola Umum Pembangunan Nasional dan beroperasinya mekanisme pasar yang terkendali. c. Sistem perekonomian campuran menghendaki adanya perencanaan ekonomi, baik untuk tingkat nasional maupun daerah. Pada tingkat nasional, perencanaan tersebut ditangani oleh BAPPENAS, sedang di tingkat daerah oleh BAPPEDA. Daftar Pustaka

Basri, Faisal. (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang

Abad XXI. Jakarta: Erlangga. Booth, Anne & Peter Mc Cawley. (1992). Ekonomi Orde Baru. (Ed). Jakarta. LPE 35 Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga Esmara, Hendra, (1986). Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia. Jakarta: Gramedia. Papenek, G.F. (1987). Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia. Salim, Emil. (1980). Perencanaan Pembangunan dan Pemerataan Pendapatan. Jakarta: Yayasan Indayu. Sicat, Gerardo H.W. Arndt. (1991). Ilmu Ekonomi untuk konteks Indonesia, Jakarta: LP3ES. Sagir, Soeharsono. (1982). Kesempatan Kerja, Ketahanan Nasional dan Pembangunan Manusia Seutuhnya. Bandung: Alumni. Todaro, Michael P. (1978). Economic Development in Third World. New York: Longman Inc.

MODUL 4: Peranan Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Kegiatan Belajar 1: Fungsi Ekonomi Pemerintah Rangkuman 1. Sejalan dengan perkembangan zaman, keyakinan akan kemampuan mekanisme harga, tangan gaib atau tangan yang tak kentara dalam mengendalikan kegiatan ekonomi semakin diragukan. Dengan semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tinggi keterkaitannya dengan aspek kehidupan lain, sangat sulit bagi setiap sistem ekonomi untuk menolak kehadiran peran pemerintah dalam kehidupan ekonomi. 2. Menurut Dumairy (1997), pada dasarnya ada empat peran ekonomi pemerintah yang umum dilakukan dalam setiap sistem ekonomi di dunia ini. Keempat peran tersebut adalah peran alokatif, distributif, stabilitatif, dan dinamisatif. Peran alokatif menunjukkan peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi yang ada agar pemanfaatannya bisa optimal dan mendukung efisiensi produksi. Peran distributif berkenaan dengan peran pemerintah dalam mendistribusikan sumber daya, kesempatan dan hasil-hasil ekonomi secara adil dan wajar. Peran stabilitatif berkenaan dengan peran pemerintah dalam memelihara stabilitas perekonomian dan pemulihannya jika berada dalam keadaan yang tidak menguntungkan, dan peran dinamistatif menunjukkan peran pemerintah dalam menggerakkan proses pembangunan ekonomi dapat tumbuh dengan cepat dan maju.

3. Peran ekonomi pemerintah dari waktu ke waktu cenderung terus meningkat. Kajian empiris tentang hal ini telah melahirkan satu hukum yang dikenal sebagai low of ever increasing state activity. Kegiatan Belajar 2: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Rangkuman 1. APBN merupakan unsur pokok dari rencana pembangunan tahunan. Melalui APBN pemerintah melaksanakan program dan proyek pembangunan sebagaimana dirumuskan dalam Repelita. 2. APBN pada dasarnya merupakan rencana pengeluaran pemerintah dan pemerintahan yang diperkirakan akan diterima untuk satu tahun tertentu. 3. Struktur APBN menunjukkan susunan dan pengelompokan pospos penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Dalam APBN Indonesia, pos-pos penerimaan terdiri dari 2 pos besar, yaitu penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri. Sedang pospos pengeluaran terdiri dari pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan. Pengeluaran rutin dibedakan atas belanja pegawai, belanja barang, belanja rutin daerah, bunga dan cicilan utang serta pengeluaran rutin lainnya. 4. APBN Indonesia disusun dengan prinsip APBN yang berimbang dan dinamis. Berimbang mengandung arti, jumlah pengeluaran total sama dengan jumlah penerimaan total. Dinamis mengandung arti bahwa APBN terus meningkat dari tahun ke tahun dengan peranan penerimaan luar negeri dalam kerangka pembiayaan nasional secara relatif terus berkurang. Daftar Pustaka

Faisal, Basri. (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Jakarta: Erlangga. Anne Booth & McCauley. P. (Ed). (1982). Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Paul. A Samuelsom & William D. Nordhaus. (1992). Macroeconomics. New York: McGraw Hill. Soetrisno p.h. (1981). Dasar-dasar Ilmu Keuangan Negara. Yogyakarta: BPFE-UGM. R.A. Musgrave. (1959). The Theory of Public Finance. New York: McGraw Hill.

MODUL 5: Kondisi Makro Ekonomi Indonesia: Struktur

Produksi Investasi dan Pendapatan Nasional Kegiatan Belajar 1: Kondisi Ekonomi Makro Indonesia Rangkuman 1. Kondisi makro ekonomi Indonesia dapat dilihat dari segi variabel-variabel makro ekonomi, yang meliputi Product Domestic Bruto (PDB), pertumbuhan ekonomi, tingkat kesempatan kerja, laju inflasi/tingkat harga, Jumlah uang beredar, stok kapital nasional, tingkat konsumsi, laju investasi, dan jumlah tabungan nasional. 2. Dilihat dari indikator-indikator makro ekonomi Indonesia ada beberapa perubahan yang menunjukkan peningkatan. Meskipun demikian, tingkat investasi dan kesempatan kerja masih tetap rendah. 3. Permintaan aggregate dapat dilihat dari segi konsumsi rumah tangga, konsumsi pemerintah, kegiatan investasi, dan kegiatan ekspor impor, Sedangkan penawaran aggregate bisa dilihat dari segi PDB dari masing-masing sektor. Permintaan aggregate dan penawaran aggregate mencerminkan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Apakah kegiatan ekonomi meningkat atau menurun dapat dilihat dari kedua sisi permintaan. 4. Sejak krisis sampai sekarang investasi belum menarik para penanam modal. Ada dua tantangan investasi, yaitu tantangan untuk menarik modal baru dan tantangan untuk mempertahankan modal yang sudah ada di Indonesia. Kegiatan Belajar 2: Struktur Produksi Nasional Rangkuman 1. Struktur produksi nasional dapat dilihat menurut lapangan usaha dan hasil produksi kegiatan ekonomi nasional. Berdasarkan lapangan usaha struktur produksi nasional terdiri dari sebelas lapangan usaha dan berdasarkan hasil produksi nasional terdiri dari 3sektor, yakni sektor primer, sekunder, dan tersier. 2. Sejalan dengan perkembangan pembangunan ekonomi struktur produksi suatu perekonomian cenderung mengalami perubahan dari dominasi sektor primer menuju dominasi sektor sekunder dan tersier. 3. Perubahan struktur produksi dapat terjadi karena (a) sifat manusia dalam perilaku konsumsinya yang cenderung berubah dari konsumsi barang-barang pertanian menuju konsumsi lebih banyak barang-barang industri, (b) perubahan teknologi yang terus-menerus, dan (c) semakin meningkatnya keuntungan komparatif dalam memproduksi barang-barang industri.

4. Struktur produksi nasional pada awal tahun pembangunan jangka panjang ditandai oleh peranan sektor primer, tersier, dan industri. Sejalan dengan semakin meningkatnya proses pembangunan ekonomi maka pada akhir Pelita V atau kedua, struktur produksi nasional telah bergeser dari dominasi sektor primer menuju sektor sekunder. Kegiatan Belajar 3: Pendapatan dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional Rangkuman a. Istilah pendapatan nasional dapat mengandung arti sebagai pendapatan nasional, Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Nasional Bruto (PNB) b. Untuk menghitung pendapatan nasional dapat dilakukan dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Untuk Indonesia pendapatan nasional dihitung dengan pendekatan pengeluaran dan produksi c. Selama era pembangunan jangka panjang pertama pendapatan nasional Indonesia cenderung relatif konstan, baik dilihat menurut angka-angka PDB maupun PNB, tetapi dengan rata-rata pertumbuhan yang relatif tinggi. Daftar Pustaka

Bappenas. (2003). Perekonomian Indonesia Tahun 2003: prospek dan Kebijakan. Bank Indonesia. (2002). Laporan Tahun Bank Indonesia Tahun 2002. Bank Indonesia. (2003). Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia. Faisal Basri. (1995). Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI. Jakarta: Erlangga. Anne Booth & Peter Mccawley. (1983). Ekonomi Orde Baru. (Ed). Jakarta: LP3ES. Dumairy. (1977). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Papanek. G.F. Ekonomi Indonesia. Jakarta: Gramedia. Paul, A Samuelson & Nordhaus, William D. (1992). Macroeconomics. New York: McGraw-Hill Inc. Gerardo Sicat, & H.W. Amdt. (1991). Ilmu Ekonomi untuk Konteks Indonesia. Jakarta: LP3ES Sadono Sukirno. (1981). Ekonomi Pembangunan. Medan: Barta Gorat ________. (1994). Pengantar Makro Ekonomi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Michael P. Todarso. (1978). Economic Development in

Third World. New York: Longman Inc.

MODUL 6: Kependudukan, Kesempatan Kerja

Ketenagakerjaan,

dan

Kegiatan Belajar 1: Karakteristik Kependudukan Indonesia Rangkuman 1. Penduduk dalam konteks pembangunan ekonomi memiliki peran ganda, yaitu sebagai produsen dan juga sebagai permintaan. Sejalan dengan peran ganda tersebut, penduduk dapat menjadi faktor pendorong dan juga penghambat pembangunan ekonomi. 2. Model transisi kependudukan mencoba menjelaskan keterkaitan pola pertumbuhan penduduk dengan pembangunan ekonomi suatu negara menurut model ini jika perekonomian suatu negara semakin maju pesat maka pola pertumbuhan penduduk akan mengalami tahap-tahap perubahan tertentu. 3. Karakteristik kependudukan Indonesia ditandai oleh empat hal utama, yaitu (a) laju pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, (b) struktur umur penduduk yang kurang menguntungkan, (c) distribusi penduduk yang tidak merata, dan (d) kualitas penduduk yang relatif rendah. 4. Kebijakan kependudukan dilakukan dalam rangka mengatasi masalah kependudukan yang dihadapi. Berbagai kebijakan kependudukan telah, sedang dan akan ditempuh pemerintah. Dalam era PJP II, kebijakan kependudukan ditentukan pada upaya pengendalian pertumbuhan, distribusi dan mobilitas serta peningkatan kualitas penduduk. Kegiatan Belajar 2: Ketenagakerjaan Rangkuman a. Dalam kerangka analisis ketenagakerjaan, penduduk suatu negara dapat dibedakan menjadi kelompok tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Pengertian keduanya dibedakan oleh batas umur kerja. Di Indonesia yang pengertian tenaga kerja adalah penduduk yang telah berumur 10 tahun atau lebih. b. Melalui pendekatan angkatan kerja dan pendekatan pemanfaatan tenaga kerja, pengelompokan penduduk khususnya di negara sedang berkembang, seperti halnya Indonesia, akan lebih jelas dan dapat memberikan gambaran dengan kenyataan yang dihadapi. c. Berkaitan dengan pemahaman tentang masalah ketenagakerjaan, ada beberapa pengertian dan ukuran dasar yang penting, diantaranya penawaran tenaga kerja, tingkat partisipasi angkatan

kerja, tingkat kesempatan kerja dan pengangguran, tingkat bekerja penuh dan setengah pengangguran. d. Profil ketenagakerjaan Indonesia hingga kini ditandai oleh dua masalah utama, yaitu laju pertumbuhan yang relatif tinggi dan kualitas angkatan kerja yang relatif rendah. Daftar Pustaka

Anonim. (1981). Dasar-dasar Demografi. Lembaga Demografi FE.UI. Bank Indonesia. (2002). Laporan Tahunan BI Booth, Anne, & Peter McCawley. (1982). Ekonomi Orde Baru. (Ed). Jakarta: LPE 35 Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga. Hasibuan, Sayuti. (1996). Ekonomi Sumber Daya Manusia, Jakarta: LP3S Sicat, Gerardo & H.W. Arndt. (1991). Ilmu Ekonomi Untuk Konteks Indonesia, Jakarta: LP3ES. Simanjuntak Payaman. (1985). Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta: UI Press. Sadono Sukirno. (1981). Ekonomi Pembangunan. Medan: Barta Gorat. Todaro, Michael P. (1978). Economic Development in Third World. New York: Longman Inc.

MODUL 7: Strategi dan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Kegiatan Belajar 1: Strategi Pembangunan Ekonomi Nasional Rangkuman Ada 5 strategi pembangunan ekonomi yang dapat dipilih, yakni strategi pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan dengan tujuan pokok untuk meningkatkan GNP, strategi pembangunan yang berorientasi pada penciptaan lapangan kerja dengan sasaran peningkatan dalam kesempatan kerja produktif dan meningkatkan redistribusi pendapatan, strategi pembangunan yang berorientasi pada penghapusan kemiskinan dengan tujuan penghapusan kemiskinan dan peningkatan kesempatan kerja produktif dan peningkatan GNP kelompok miskin dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar (The Basic Necessity Oriented). Semua strategi pembangunan bertujuan pada perbaikan kualitas hidup, peningkatan produksi barang-barang dan jasa-jasa, penciptaan lapangan kerja baru dengan upah yang sesuai dengan harapan tercapainya tingkat hidup minimal untuk semua

rumah tangga sampai batas maksimal. Sejak awal Repelita I pembangunan perekonomian Indonesia terfokus pada strategi yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi yang tinggi, namun hasilnya tidak memuaskan sebagian besar masyarakat Indonesia karena diakhiri dengan krisis ekonomi yang berkepanjangan. Strategi pembangunan nasional, kelihatannya telah mengalami pergeseran dari strategi yang berorientasi pada pertumbuhan kepada strategi yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kegiatan Belajar 2: Kebijakan Pembangunan Ekonomi Indonesia Rangkuman 1. Kebijakan fiskal yaitu kebijakan pemerintah dalam pengeluaran dan pendapatannya dengan tujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang tinggi tanpa inflasi. Kebijakan ini dilakukan dengan jalan mempengaruhi jalannya perekonomian melalui instrumen perpajakan dan pengurangan pengeluaran pemerintah. 2. Perpajakan mendorong pembentukan modal melalui 2 cara, yaitu (a) mengalihkan sumber-sumber swasta kepada negara untuk digunakan dalam saluran produktif yang diinginkan; (b) Dengan menyediakan rangsangan kepada sektor swasta untuk menaikkan produksi. 3. Kebijakan fiskal sangat penting bagi Indonesia khususnya dalam meningkatkan laju investasi swasta, dan mempertahankan kestabilan perekonomian. 4. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan pemerintah untuk mempengaruhi jalannya perekonomian dengan cara mempengaruhi penawaran uang dalam masyarakat dengan instrumen reservation, politik diskonto, pengawasan kredit, dan politik pasar terbuka. Di Indonesia kebijakan ini dilakukan dengan cara deregulasi moneter, seperti Pakto dan Pakdes 5. Reformasi Ekonomi Indonesia IMF merupakan kebijakan Fiskal dan kebijakan Moneter Daftar Pustaka

Booth Anne dan Peter Mc. Cawley. (1961). Ekonomi Orde Baru. Jakarta: LP3ES. Dumairy. (1997). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama. Dawam Rahardjo, (1997). Agenda Aksi Liberalisasi Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara

Wacana Yogya. Djamasri Adenan. (1985). Ekonomi Pembangunan. Jakarta: Karunika Universitas Terbuka. Endang Larasati. (1986). Keuangan Negara. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka. Harian Kompas. Edisi November. 1997 dan Januari 1988. Malayau Hasibuan. (1987). Ekonomi Pembangunan dan Perekonomian Indonesia. Bandung: Armico Todaro, P. Michael, (1985). Ilmu Ekonomi bagi Negaranegara Sedang Berkembang, Suatu Pengantar Mengenai Dasar dan Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Terjemahan Sinaulan. Jakarta: Akademika Presindo. Jhingan. (1998). Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan. Jakarta: Erlangga. Suryana. (1997). Ekonomi Pembangunan: Problematika dan Pendekatan. Bandung: IKIP Bandung.

MODUL 8: Aspek-aspek Perdagangan Internasional dalam Perekonomian Indonesia Kegiatan Belajar 1: Aspek-aspek Perdagangan Internasional Rangkuman Salah satu aspek perdagangan internasional yang paling penting dalam perekonomian suatu negara adalah posisi neraca pembayarannya. Ada tujuh pos penting yang mempengaruhi jalannya perekonomian Indonesia, yaitu (1) transaksi dagang (trade), (2) pendapatan modal (income on investment), (3) transaksi-transaksi unilateral (unilateral transaction), (4) penanaman modal langsung (direct investment), (5) utang piutang jangka panjang (long term loan), (6) utang piutang jangka pendek (short term loan) dan (7) sektor moneter (monetary sector). 1. Strategi industrialisasi Indonesia adalah outward looking atau promosi ekspor untuk memperoleh devisa untuk mengimpor bahan baku bahan pembantu dan untuk membayar utang. 2. Telah terjadi perubahan dalam struktur ekspor dari minyak menjadi nonminyak, namun nilai ekspor masih didominasi oleh beberapa komoditi saja. 3. Tingkat konsentrasi ekspor komoditi dan konsentrasi geografis masih relatif tinggi, tetapi cenderung menurun. 4. Kandungan impor untuk produksi dalam negeri cukup tinggi 65%, demikian juga pembayaran jasa ke luar negeri melebihi penerimaan jasa. Beban utang Indonesia cukup berat.

5. Dalam menghadapi perdagangan bebas antar negara, kita harus mementingkan barang yang bukan lagi bahan mentah yang memiliki bargaining power yang rendah, tetapi harus mempersiapkan barang-barang jadi yang berkualitas tinggi dan harga yang mampu bersaing di pasaran dunia. Kegiatan Belajar 2: Kebijakan Perdagangan Internasional Rangkuman 1. Dalam perdagangan luar negeri, kebijakan tarif dan non-tarif merupakan sarana penting bagi negara-negara sedang berkembang terutama untuk melindungi industri dalam negeri, meningkatkan pendapatan nasional, melindungi produk dalam negeri dan menciptakan kesempatan kerja, menghemat devisa dan mempertahankan neraca pembayaran. 2. Ada beberapa alasan mengapa pemerintah melakukan kebijakan proteksi, di antaranya adalah untuk meningkatkan dasar tukar internasional, untuk melindungi industri pada tahap awal dan untuk kepentingan politik luar negeri 3. Pada umumnya negara-negara sedang berkembang memiliki mata uang dalam negeri yang over valued, yaitu demand dalam negeri melebihi supply yang ada atas uang asing. 4. Dalam menghadapi perdagangan internasional yang semakin kompleks dan kompetitif inilah pemerintah secara bertahap melakukan berbagai perbaikan dan penyempurnaan dalam tata laksana ekspor impor yang dikenal dengan regulasi dan deregulasi. Regulasi dimaksudkan untuk menata kembali dan mengadakan pengaturan hal-hal yang belum sempurna, sedangkan deregulasi yaitu penyederhanaan peraturan yang mempersulit kegiatan perdagangan luar negeri. Kebijakan deregulasi yang paling populer di antaranya, Inpres No. 4/1985, Paket Mei 1986, Paket Desember 1987, Paket Oktober dan Paket November 1988. Daftar Pustaka

Amir, M.S. (1983). Seluk-Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri. Seri No. 2. Jakarta: LPPM-Pustaka Binaman Pressindo. ________. (1993). Ekspor Impor: Teori dan Penerapannya. Seri No. 3. Jakarta: LPPM Pustaka Binaman Pressindo. Budiono. (1983). Ekonomi Internasional. Yogyakarta: BPFE UGM. Dewam Rahardjo. (1997), Agenda Aksi Liberalisme Ekonomi dan Politik di Indonesia. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya. Dumairy. (1996). Perekonomian Indonesia. Yogyakarta: Gelora Aksara Pratama.

Garis Besar Pakto 27 (1988) dan Pakto 21 (1988).makalah Seminar. (1988), IKIP Bandung. Reeselyne, Hutabarat. (1995). Transaksi Ekspor Impor. Edisi 2. Jakarta: Erlangga. C.P. Kindleberger, dan Peter H Lindert. (1978). Internasional Economic. Sixth Edition. Homewood, Illinois. Richard D. Irwin. Kompas. (November 1997) dan (Edisi Januari 1988) Soediyono Reksoprayitmo. (1984). Ekonomi Internasional: Lalu-Lintas Pembayaran Internasional. Yogyakarta: Liberty. Soelistyo. (1981). Ekonomi Internasional II. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka. ________. (1986). Materi Ekonomi Internasional II. Jakarta: Karunika, Universitas Terbuka. M.O. Todaro. (1985). Ilmu Ekonomi Bagi Negara-negara Sedang Berkembang. Buku 2. Terjemahan Sinaulan SH. Jakarta: Akademika Pressindo.

MODUL 9: Peranan Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta dalam Perekonomian Indonesia Kegiatan Belajar 1: Koperasi dalam Sistem Ekonomi Nasional Rangkuman 1. Sejak sebelum kemerdekaan, koperasi sebagai organisasi ekonomi telah berperan sebagai gerakan ekonomi dan politik dalam rangka melawan penjajah. Berbeda dengan politik bukan untuk melawan penjajahan tetapi untuk melawan kemiskinan. 2. Perekonomian Indonesia dikelola oleh tiga pelaku ekonomi, yaitu koperasi, swasta dan pemerintah, yang secara terintegratif harus berusaha berdasarkan atas asas kekeluargaan. 3. Posisi dan peran koperasi dalam perekonomian Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah menyusun perekonomian bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Produksi dikerjakan oleh semua di bawah pimpinan atau pemilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang. Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Bangun yang sesuai dengan itu ialah koperasi. 4. Koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki lima wahana pokok, yaitu wahana ekonomi, wahana pendidikan, wahana pendemokrasian ekonomi masyarakat, wahana pengimbang antara aparatur ekonomi swasta, wahana persatuan

dan kesatuan bangsa, berperan dalam menumbuhkan etika, semangat kebersamaan, kesetiakawanan dan kekeluargaan. 5. Dalam perjalanan hidupnya cita-cita koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia telah mengalami pasang surut sesuai dengan kehendak zaman. Sebelum Orde Baru koperasi telah berkembang untuk menentang ekonomi kapitalis. Akan tetapi, dalam perkembangannya baru secara kuantitatif. Kegiatan Belajar 2: Peranan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) dalam Perekonomian Indonesia Rangkuman 1. Menurut Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 bahwa "Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara". Ayat ini mengandung makna peranan Badan usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) yang diperbolehkan menguasai yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak. Selanjutnya ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang ada di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran masyarakat". Ayat ini mengandung makna tentang pentingnya peranan Badan Usaha Milik Negara. 2. Tugas pemerintah sebagai pengelola negara adalah agar kehidupan bangsa menjadi nyaman, aman, tenteram, teratur dan sejahtera. 3. Ada beberapa barang yang sangat penting buat setiap orang dan menguasai hajat hidup rakyat, antara lain kereta api, air minum, minyak dan gas bumi, jalan raya. Supaya jasa kereta api terjangkau oleh rakyat, tarifnya ditentukan sampai terjangkau oleh rakyat banyak. Maka, setiap kali pemerintah memutuskan bahwa cabang produksi tertentu boleh ditangani oleh swasta, pada saat itu juga pemerintah melepaskan prinsip bahwa barang atau jasa yang bersangkutan harus terjangkau oleh rakyat. 4. Fungsi dan peran BUMN dalam perekonomian nasional adalah (a) BUMN berguna untuk produksi dari barang dan jasa publik yang sangat vital untuk rakyat banyak untuk kehidupan sehari-hari, (b) BUMN memproduksi barang publik yang tidak dapat dipecahpecah, seperti jalan raya, (c) pemerintah mempunyai fungsi menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan Manusia Menurut Sifat1 Desember 2009 tags: Definisi, Kebutuhan Manusia oleh Dadot Berdasarkan sifatnya, kebutuhan manusia dibedakan menjadi kebutuhan jasmani dan kebutuhan rohani. a. Kebutuhan Jasmani atau Material Kebutuhan ini berkenaan dengan tuntutan fisik. Misalnya kebutuhan akan minuman, makanan, dan pakaian yang cukup. Sekarang ini khususnya di daerah perkotaan sudah semakin berkembang tempat-tempat untuk kegiatan kebugaran jasmani yang pada dasarnya merupakan usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan jasmani. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebutuhan jasmani (material) merupakan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk memelihara badannya. b. Kebutuhan Rohani (Nonmaterial) Kebutuhan ini berkenaan dengan tuntutan rohani sehingga sifatnya tidak berwujud. Kebutuhan rohani berkaitan dengan tuntutan perasaan, etika, dan keyakinan seseorang demi terpenuhinya kepuasan batin. Misalnya kebutuhan orang akan rasa aman dan kebutuhan meyakini suatu agama atau kepercayaan tertentu. Kebutuhan untuk memeluk agama atau kepercayaaan tertentu menjadikan seseorang merasa tenteram dan mempunyai pegangan atau pedoman dalam hidupnya. Semakin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, menyebabkan kebutuhan ini semakin penting dirasakan manusia baik dalam kedudukannya sebagai makhluk pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Misalnya, untuk menenangkan pikiran dari kesibukan kerja sehari-hari, seseorang atau sekelompok berdarmawisata ke pantai atau ke tempat wisata Kopeng Salatiga.

kebutuhan manusia berdasarkan intensitas , waktu , sifat dan subjeknya

Intensitas kegunaan

.

1. kebutuhan mutlak kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia seperti makan , minum dan udara . 2. kebutuhan primer kebutuhan ini harus dipenuhioleh manusia yang menginginkan hidup layak . kata primer berasal dari bahasa latin primus yang berarti pertama . macam-macamnya : makanan , minuman , pakaian , rumah dan pendidikan 3. kebutuhan sekunder kata sekunder berasak dari bahasa latin secundus yang artinya kedua . kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer terpenuhi. contoh : mobil bagi orang yang berpenghasilan tinggi adalah kebutuhan sekunder namun bagi orang yang berpenghasilan rendah mobil merupakan barang mewah 4. kebutuhan tersier tersier berasal dari bahasa latin tersius yang artinya ketiga . kebutuhan ini muncul setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi . penafsirannya sama seperti kebutuhan sekunder . kebutuhan ini lebih cenderung menuju kepada barang-barang mewah seperti berlian , kapal pesiar , rumah mewah , grand piano dll .

Waktu

1. kebutuhan sekarang kebutuhan yang harus dipenuhi skarang juga dan tidak dapat ditunda . seperti makanan bagi orang sakit , obat bagi orang sakit dan minuman bagi orang kehausan 2. kebutuhan masa yang akan datang kebutuhan yang dapat dilakukan di kemudian hari dan bukan bersifat mendesak atau sebagai persediaan atau persiapan . contoh menabung .

Sifat1. kebutuhan jasmani kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik . misalnya olahraga , makan dan minuman sehat , istirahat yang cukup . 2. kebutuhan rohani kebutuhan yang berhubungan dengan kesehatan jiwa antara lain beribadah , bersosialisasi , rekreasi dan hiburan .

Subjek1. kebutuhan individu kebutuhan perseorangan , seperti seorang membutuhkan alat tulis dan seorang tukan kayu yang membutuhkan gergaji dan palu untuk melakukan pekerjaanya . 2. kebutuhan kolektif kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat untuk kebutuhan bersama . misal jalan , jembatan , rumah sakit .

Macam-macam kebutuhan Manusia 1. Kebutuhan menurut Intensitas Kegunaan a. Kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang jika tidak terpenuhi akan mengganggu kelangsungan manusia. Yang termasuk kebutuhan primer adalah makan, minum, pakaian, rumah, dan kesehatan. b. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang sangat penting, tetapi jika tidak terpenuhi tidak mengganggu kelangsungan hidup. Misalnya, telepon dan sarana angkutan. c. Kebutuhan tersier. Kebutuhan tersier adalah kebutuhan akan barang mewah. Kebutuhan ini lebih cenderung ditujukan untuk menunjukkan status sosial atau prestise seseorang di mata masyarakat. Penafsiran terhadap kebutuhan menurut intensitasnya dapat berbeda pada setiap orang. Bagi orang berpenghasilan tinggi mobil pribadi adalah kebutuhan sekunder, tetapi bagi yang berpenghasilan rendah mobil tersebut menjadi kebutuhan tersier.

2. Kebutuhan Menurut Waktu a. Kebutuhan sekarang adalah kebutuhan yang harus dipenuhi sekarang juga dan tidak dapat ditunda. Misalnya, obat bagi orang yang sakit. b. Kebutuhan masa depan adalah kebutuhan yang pemenuhannya dapat dilakukan di kemudian hari dan dapat ditunda karena sifatnya tidak mendesak. Misalnya, tabungan dan jas hujan pada musim panas.

3. Kebutuhan Menurut Sifatnya a. Kebutuhan jasmaniah adalah kebutuhan yang berhubungan dengan jasmani atau fisik. Misalnya, makan, olahraga, dan istirahat. b. Kebutuhan rohaniah merupakan kebutuhan yang bersifat rohani, berhubungan dengan jiwa manusia. Misalnya, beribadah, bersosialisasi, rekreasi, dan hiburan.

4. Kebutuhan Menurut Subjek a. Kebutuhan individual adalah kebutuhan perseorangan atau individu. Misalnya, seseorang membutuhkan alat bantu dengar atau kacamata. b. Kebutuhan kolektif adalah kebutuhan bersama dalam suatu masyarakat dan dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Misalnya, jalan raya, rumah sakit, dan sekolah.

Paul A. SamuelsonDari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Belum Diperiksa

Paul Samuelson

Lahir Warga negara Bidang Institusi Alma mater Pembimbing doktoral

15 Mei 1915 (umur 96) Gary, Indiana. Amerika Serikat Amerika Serikat Ekonomi Institut Teknologi Massachusetts Universitas Harvard (Ph.D.) Universitas Chicago (B.A.) Edwin Bidwell Wilson

Stanley Fischer Murid bimbingan Lawrence Klein Robert C. Merton Matematika ekonomi Metodologi ekonomi Teori Revealed preference Teori Perdagangan internasional Teori Pertumbuhan ekonomi Teori Barang publik John Bates Clark Medal (1947) Penghargaan Nobel dalam Ekonomi (1970)

Dikenal atas

Penghargaan

Paul Anthony Samuelson (lahir di Gary, Indiana. Amerika Serikat, 15 Mei 1915; umur 96 tahun) ialah ekonom Amerika Serikat. Ia menerima gelar doktor dari Universitas Harvard. Ia adalah orang Amerika Serikat pertama yang memenangkan Hadiah Nobel di bidang Ekonomi, yang dihadiahkan kepadanya pada 1970 untuk kerja ilmiah dalam mengembangkan teori ekonomi statis dan dinamis serta

berperan aktif dalam meningkatkan tingkat analisis di bidang ilmu ekonomi. Ia adalah presiden Amerian Economic Association pada 1961 dan telah mengajar ekonomi di Massechusetts Institute of Technology sejak 1940. Ia juga memenangkan John Bates Clark Award pada 1947, yang dihadiahkan untuk karya paling menonjol oleh seorang ekonom di bawah usia 40. Samuelson terkenal karena bukunya Foundations of Economic Analysis, yang secara besarbesaran menambah penggunaan matematika dalam ekonomi.

Pengertian Jenis & Macam Kegiatan Ekonomi - Arti Definisi Produksi, Distribusi dan Konsumsi - Ilmu Pendidikan Ekonomi DasarThu, 10/08/2006 - 4:26pm godam64

A. Produksi Produksi adalah suatu kegiatan yang menghasilkan output dalam bentuk barang maupun jasa. Contoh : pabrik batre yang memproduksi batu baterai, tukang mie ayam yang membuat mie yamin, tukang pijet yang memberikan pelayanan jasa pijat dan urut kepada para pelanggannya, dan lain sebagainya. B. Distribusi Distribusi adalah kegiatan menyalurkan atau menyebarkan produk barang atau jasa dari produsen kepada konsumen pemakai. Perusahaan atau perseorangan yang menyalurkan barang disebut distributor. Contoh distribusi seperti penyalur sembako, penyalur barang elektronik, penyalur pembantu, biro iklan, dan lain-lain. C. Konsumsi Konsumsi adalah suatu aktifitas memakai atau menggunakan suatu prosuk barang atau jasa yang dihasilkan oleh para produsen. Perusahaan atau perseorangan yang melakukan kegiatan konsumsi disebut konsumen. Contoh konsumsi dalam kehidupan kita sehari-hari seperti membeli jamu tolak angin di toko jamu, pergi ke dokter hewan ketika iguana kita sakit keras, makan di mc d, main dingdong, dan sebagainya.