1. DefinisiSebagian besar masyarakat mengerti tentang istilah “demokrasi”. Kenyataannya, pada

kehidupan masyarakat demokasi diindentikan dengan suatu aksi demo. Walaupun dalam kata “demokasi” didapatkan kata “demo” bukan berarti hal tersebut mempunyai makna yang sama. Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara “demokrasi” dan “demo” itu sendiri.

Istilah demokrasi merupakan suatu kata yang diadopsi dari bahasa Yunani yaitu demos dan kratein. Demos berarti rakyat, sedangkan Kratein berarti pemerintah. Secara singkat dan sederhana, demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan oleh rakyat. Ini dapat berarti kekuasaan tertinggi berada pada tangan rakyat. Seiring dengan laju perkembangan ilmu politik yang semakin pesat, maka pengertian mengenai demokrasi sudah banyak dikemukakan terutama oleh ahli politik. Salah satu pendapat mengenai demokrasi dikemukakan oleh Abraham Lincoln. Beliau berpendapat demokrasi adalah “pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.” Hal tersebut muncul akibat adanya kesadaran rakyat akan adanya hak dan kewajiban sebagai wujud kepribadian bangsa. Demokrasi digunakan dalam kehidupan bermasyarakat sebagai alat untuk menyejahterakan masyarakat. Oleh karena itu, demokrasi harus digunakan sesuai fungsi dan batasan demi diwujudkannya efektivitas dan produktivitas demokrasi itu sendiri. Demokrasi dalam arti kompleks dapat diartikan sebagai suatu sistem pemerintahan yang mengabdi kepada rakyat tanpa memandang partisipasi masyarakat dalam kehidupan berpolitik. Dapat dicontohkan dalam pemilihan pejabat-pejabat publik dengan dukungan suara yang berasal dari rakyat untuk dijadikan perwakilannya dalam menentukan kebijakan tertentu.

Banyak definisi demokrasi yang dikemukakan oleh para ahli, diantaranya:a. Menurut Joseph A. Schemeter, demokrasi adalah “suatu perencanaan yang bersifat

institusional demi tercapainya keputusan politik dimana individu yang menduduki kekuasaan berkewajiban memutuskan dan memperjuangkan secara kompetitif aspirasi-aspirasi dari rakyat.”

b. Menurut Sidnet Hook, demokrasi adalah “bentuk pemerintaham dimana keputusan-keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas untuk dilimpahkan kepada rakyatnya secara dewasa.”

c. Menurut Philippe C. Schmitter & Terry Lynn Karl berpendapat demokrasi merupakan “suatu sistem pemerintahan dimana pemerintah bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang dihasilkan kehadapan masyarakat, dimana masyarakat bertindak secara tidak langsung melalui kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.”

d. Menurut Henry B. Mayo menyatakan demokrasi sebagai “ suatu sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan berdasarkan mayoritas oleh para wakil rakyat yang tetap diawasi secara efisien dan efektif oleh rakyat yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik.”

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa demokrasi mempunyai hakikat bahwa dalam suatu penyelenggaraan negara dan pemerintahan kekuasaan tertinggi tetap berada di tangan rakyat dan bukan didasarkan atas kepentingan

sepihak/golongan/kelompok. Suatu pemerintahan dianggap demokratis dan berada di tangan rakyat apabila terdapat tiga unsur yaitu goverment of the people, goverment by people, dan goverment for people. Goverment of the people mempunyai makna pemerintahan yang sah maupun pemerintahan yang tidak sah. Pemerintahan yang sah dan diakui merupakan pemerintahan yang mendapat dukungan oleh rakyat dalam menjalankan amanay yang diberkan. Sebalinya, pemerintahan dianggap tidak sah dan tidak diakui apabila dalam menjalankan amanat rakyat tidak mendapat dukungan secara pasti. Goverment by people berarti bahwa suatu pemerintahan dalam menjalankan kekuasaan harus mengatasnamakan rakyat dan berada dalam pengawasan rakyat. Adanya pengawasan rakyat bermaksud untuk menegaskan agar tidak terjadi otoritarianisme para wakil rakyat. Goverment for the people mengandung pengertian bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan rakyat. Kepentingan rakyat harus diutamakan dan didahulukan dengan cara menampung aspirasi rakyat keudain dapat merumuskan kebijaka-kebijakan yang sesuai.

Daftar pustaka

Pasaribu, R. B. F. 2013. Kewarganegaraan. Jurnal lmiahku http://rowland_pasaribu.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/36615/bab-02-kewarganegaraan.pdf. [1 Desember 2015].

Molasy, H. D. 2015.