21Sua ra Pem ba ru an Kamis, 5 Oktober 2017 Nusantara

[JAMBI] Target penurun-an angka kemiskinan diProvinsi Jambi hingga 50% sulit dicapai jika hanya mengandalkan bantuan pe-merintah. Selain itu, masa-lah data yang kurang akurat serta juga memengaruhipencapaian target penurun-an angka kemiskinan di da-erah itu.

Hal itu terungkap da-lam acara Sosialisasi dan Rapat Teknis Persiapan Pelaksanaan Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Provinsi Jambi 2017, yang dipusatkan di Aula Badan PerencanaanPembangunan Daerah (Bapedda) Provinsi Jambi, Rabu (4/10).

Ketua Tim Penanggu-langan Kemiskinan ProvinsiJambi Fachrori Umar pada kesempatan itu mengatakan, supaya target penurunanangka kemiskinan di Jambi bisa dicapai hingga 50% da-lam waktu 2014-2019, pro-gram penanggulangan ke-miskinan harus melibatkan berbagai pihak, baik peme-

rintah provinsi, kabupaten, kota, swasta, dan wargamasyarakat sendiri.

“Data kemiskinan juga harus akurat untuk memu-dahkan pemberdayaan pen-duduk miskin,” kata Fachrori Umar yang juga Wakil Gubernur Jambi,

Dikatakan, pemerintah pusat melalui Rencana Pembangunan JangkaM e n e n g a h N a s i o n a l (RPJMN) 2014-2019 telah menargetkan penurunanangka kemiskinan d i Provinsi Jambi dari 8,4%pada 2014 menjadi 4,2% pada 2019.

Untuk mencapai targetpenurunan angka kemis-kinan tersebut tersebut bu-kan pekerjaan mudah. “Perlu adanya sinergi pe-nanggulangan kemiskinan dari semua pihak, baik pe-merintah, swasta, dan ma-syarakat,” tambahnya.

Rapat penanggulangan kemiskinan se-Provinsi Jambi tersebut dihadiri 120orang peserta, terdiri dari wakil bupati dan organisasiperangkat daerah (OPD) terkait se-Provinsi Jambi.

Turut hadir pula Asisten Pokja Kebijakan, Sekre-tariat Tim Nasional Perce-patan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), G Irwan Suryanto.

Fachrori Umar menga-takan, langkah pertama yang perlu untuk menang-gulangi kemiskinan diJambi, yaitu akurasi data mengenai penduduk miskin agar program-programbantuan sosial tidak salah sasaran.

Selain itu, penanggu-langan kemiskinan jugaperlu disertai dengan ukur-an yang pasti tentang kate-gori penduduk atau keluar-ga miskin. Hal itu pentingagar penduduk miskin yang menerima bantuan benar-benar bisa memanfaatkan bantuan untuk peningkatan ekonomi, bukan untuk ke-butuhan konsumsi.

Asisten Ketua Pokja Kebijakan Sekretar iat TNP2K G Irwan Suryanto mengatakan, pemerintahpusat, provinsi, kota, dan kabupaten harus memiliki komitmen kuat untuk peng-entasan kemiskinan.

Salah satu komitmenpenting yaitu adanya ke-tentuan yang pasti menge-nai kriteria keluarga miskin dan akurasi data mengenai jumlah penduduk miskin.

“Komitmen itu penting agar pengentasan kemis-kinan di daerah bisa dilaku-kan secara bersama-sama. Melalui komitmen tersebut juga, pengentasan kemis-kinan tidak sekadar renca-na, tetapi benar-benar adaaksi di lapangan,”katanya.

Data BPS Provinsi Jambi menyebutkan, jum-lah penduduk miskin di da-erah ini sekitar 289.810 ji-wa, mencapai 8,4% dari3,5 juta jiwa penduduk Jambi saat ini.

BengkuluDari Bengkulu dilapor-

k a n , a n g g o t a D P R D Provinsi Bengkulu, mem-pertanyakan validasi data kemiskinan di daerah ini, khusunya warga penerima beras miksin (raskin) dan pemegang kartu jaminansosial.

“Kita mempertanyakan validasi data kemiskinan di

Bengkulu, karena penerima raskin dan jaminan sosial di daerah ini masih meng-gunakan data yang diberi-kan Badan Pusat Statistik (BPS) 2011 lalu,” kataWakil Ketua I DPRDProvinsi Bengkulu, Edison Simbolan, Rabu.

Ia mengatakan, DPRD Provinsi Bengkulu, sudahberulang kali meminta data kemiskinan ke Dinas Sosial setempat, tetapi sampai se-karang belum juga diberi-kan, sehingga dewan tidak mengetahui secara pasti jumlah warga miskin sebe-narnya di provinsi ini.

Padahal, data kemis- kinan by name bay adressyang valid sangat dibutuh-k a n a n g g o t a D P R D Provinsi Bengkulu, untuk mengecek angka kemiskin-an di daerah ini. Namun, sayangnya sampai seka-rang dewan tidak menda-patkan datan tersebut dari eksekutif.

Data kemiskinan 2011,yang dipakai Pemprov Bengkulu, saat ini tidak akurat lagi karena pendata-anya 6 tahun lalu. Dalam

kurun waktu tersebut, dipast ikan mengalami perubahan.

“Sekarang yang perlu ki-ta ketahui perubahan itu, apa-kah angka kemiskinan berku-rang atau sebaliknya bertam-bah. Ini yang belum kita da-patkan secara akurat dari ek-sekutif dalam hal ini Pemprov Bengkulu,” ujarnya.

Data kemiskinan yangdipakai Pemprov Beng-kulu, saat ini ada sekitar600.000 jiwa penduduk da-erah ini masih miskin. Jika data ini akurat, makatidak ada satupun warga Bengkulu yang miskin ti-dak dijamin pemerintah da-erah (pemda).

Namun, fakta dilapang-an ketika wakil rakyat me-lakukan reses ke daerahpemilihan justru menemu-kan masih banyak wargamiskin yang tidak menda-patkan raskin dan jaminan sosial dari pemda setempat.

Karena itu, DPRD minta data masyarakat miskin yang ada di wilayah Bengkulu, agar disesuaikan dengan per-untukan anggaran daerah da-lam APBD. [141/143]

Data Tak Akurat Hambat Penanggulangan Kemiskinan

Suara Pembaruan, 05 Oktober 2017