Data Indeks Kinerja Pembangunan Tahun 2013

KERJASAMA

Bappeda Provinsi Bali dan Badan Pusat Statistik Provinsi Bali

Halaman ini sengaja dikosongkan

KATA SAMBUTAN

“Om, Swastiastu”

Dengan menghaturkan angayubagya kehadapan Ida

Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas

Asung Kertha Wara Nugraha-Nya publikasi “IINNDDEEKKSS

KKIINNEERRJJAA PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN 22001133” dapat

disusun sesuai dengan rencana.

Publikasi ini menyajikan informasi ringkas tentang

keberhasilan kinerja pembangunan daerah dan diharapkan

dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan

perencanaan pembangunan, pengembangan wilayah dan

mengantisipasi pembangunan kedepan, agar pemerintah

daerah mempunyai arah, strategi dan kebijakan dalam

pembangunan wilayah.

Penyusunan Indeks Kinerja Pembangunan Daerah ini,

disadari masih banyak kekurangan, maka dari itu saran dan

masukan untuk penyempurnaannya sangat kami harapkan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan,

disampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih, semoga

kerjasama ini dapat berkesinambungan pada masa yang akan

datang.

“Om, Santhi, Santhi, Santhi, Om”

Denpasar, Desember 2014 Kepala Bappeda Provinsi Bali

Ir. I PUTU ASTAWA, M.M.A Pembina Utama Muda

NIP. 19611231 198302 1 055

KATA PENGANTAR

“Om, Swastyastu”

Dengan mengucapkan puji syukur kehadapan Ida Sang

Hyang Widi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, “IINNDDEEKKSS KKIINNEERRJJAA

PPEEMMBBAANNGGUUNNAANN DDAAEERRAAHH TTAAHHUUNN 22001133” ini dapat disusun

dan dipublikasikan dengan baik.

Buku Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi dan

Kabupaten/Kota se Bali ini merupakan kerjasama antara

Bappeda Provinsi Bali dengan Badan Pusat Statistik Provinsi

Bali. Publikasi ini untuk memberikan gambaran singkat

mengenai perkembangan pembangunan pemerintah daerah

baik dari sisi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

publik dan aspek daya saing daerah. Data yang dimuat dalam

publikasi ini meliputi indikator-indikator yang berhubungan

dengan ketiga aspek pengukuran tersebut yang tersedia sampai

tingkat kabupaten/kota. Diharapkan publikasi ini dapat

membantu memberikan infomasi yang dibutuhkan oleh pihak-

pihak yang berkepentingan.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam

penyusunan dan penerbitan publikasi ini, disampaikan

penghargaan dan ucapan terima kasih.

“Om, Santih, Santih, Santih, Om”

Denpasar, Desember 2014 Kepala Badan Pusat Statistik

Provinsi Bali,

PANUSUNAN SIREGAR

Pembina Utama Muda

NIP. 19580314 198302 1 001

DDAAFFTTAARR IISSII

HALAMAN JUDUL i KATA SAMBUTAN iii KATA PENGANTAR v DAFTAR ISI vii

33..11.. PPeemmbbaanngguunnaann EEkkoonnoommii 6633 33..22.. PPeenngguukkuurraann IInnddeekkss KKiinneerrjjaa

PPeemmbbaanngguunnaann 7722

BAB III PEMBANGUNAN DAN MODEL PENGUKURAN

22..11.. PPeenngguukkuurraann 99

22..22.. PPaarraammeetteerr KKiinneerrjjaa 1100

22..33.. PPrroosseess HHiirraarrkkii AAnnaalliittiikk 5577

BAB II INDIKATOR PENGUKURAN

44.. IInnddeekkss KKiinneerrjjaa PPeemmbbaanngguunnaann PPrroovviinnssii BBaallii ~~ 8899

44..11.. AAssppeekk KKeesseejjaahhtteerraaaann MMaassyyaarraakkaatt 9911

44..22.. AAssppeekk PPeellaayyaannaann UUmmuumm 9988

44..33.. AAssppeekk DDaayyaa SSaaiinngg DDaaeerraahh 110055 44..44.. IInnddeekkss KKiinneerrjjaa PPeemmbbaanngguunnaann

KKaabbuuppaatteenn//KKoottaa 110099

BAB VI HASIL DAN PEMBAHASAN

55..11 SSiimmppuullaann 111155

55..22 SSaarraann 111166

55..33 RReekkoommeennddaassaaii KKaabb..//KKoottaa 111166 LAMPIRAN

BAB V PENUTUP

11..11.. LLaattaarr BBeellaakkaanngg 33

11..22.. MMaakkssuudd ddaann TTuujjuuaann 55

11..33.. SSuummbbeerr DDaattaa 55 11..44.. SSiisstteemmaattiikkaa PPeennuulliissaann 66

BAB I PENDAHULUAN

Bab I PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Sumber Data

Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan

2 Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013


BAB I Pendahuluan

Analisis Indeks Kinerja Pembangunan Prov. dan Kab/Kota se Bali Tahun 2013 3

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses

perubahan yang meliputi berbagai dimensi untuk

mengusahakan kemajuan dalam kesejahteraan

ekonomi, modernisasi, pembangunan bangsa, wawasan

lingkungan dan peningkatan kualitas manusia untuk

memperbaiki kualitas hidupnya.

Sejak dimulainya otonomi daerah pada tahun

1999, wewenang serta peran serta pemerintah daerah

dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

menjadi semakin besar. Ditetapkannya undang-undang

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang

menyatakan bahwa otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempatnya sesuai

dengan peraturan perundang-undangan, memberikan

hak otonomi yang semakin luas bagi daerah. Pemberian

hak otonomi yang luas bagi daerah pada dasarnya

memiliki tujuan untuk mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan

pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Di samping itu, melalui otonomi yang lebih luas, daerah

diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan

memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,

keadilan, keistimewaan, kekhususan serta potensi dan

keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

BAB I Pendahuluan


Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut,

pemerintah tentunya akan merencanakan dan

melaksanakan program-program pembangunan.

Berkaitan dengan pelaksanaan program pembangunan

yang dilaksanakan daerah, maka proses perencanaan,

penetapan kebijakan, pelaksanaan, pengorganisasian,

pengawasan, pengendalian, pembiayaan, koordinasi,

penyempurnaan serta pengembangannya harus dapat

dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Selain itu setiap

program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah

hendaknya menganut prinsip penyelenggaraaan

pemerintahan yang baik, yaitu pemerintahan yang

transparan, efektif dan efisien, dapat diukur tingkat

keberhasilannya, serta dapat dipertanggungjawabkan

kepada masyarakat (akuntabiltas). Untuk mewujudkan

hal tersebut, maka monitoring maupun evaluasi sangat

diperlukan.

Kegiatan monitoring maupun evaluasi sebagai

bagian dari manajemen kinerja memerlukan data dan

informasi sebagai landasan dalam mengukur kemajuan

pencapaian tujuan penyelenggaraan otonomi daerah

sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 32 tahun

2004. Ketersediaan data dan informasi yang mampu

memenuhi kebutuhan daerah dalam pembangunan

daerah sangat penting untuk menunjang keberhasilan

pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu, daerah

membutuhkan pemahaman akan potensi dan kekuatan

yang dimiliki serta kebutuhan daerah (local needs). Oleh

karena itu, melalui indikator untuk pengukuran dan

BAB I Pendahuluan


evaluasi kinerja ini diharapkan akan mampu memenuhi

kebutuhan tersebut.

1.2. Maksud dan Tujuan

Indeks kinerja pembangunan daerah yang

meliputi kondisi yang ada, permasalahan, potensi

wilayah, prioritas dan kebijakan pembangunan mampu

memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil-hasil

pembangunan yang diukur dari berbagai aspek baik

sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Indeks kinerja

pembangunan daerah dapat digunakan sebagai dasar

pengembangan wilayah yang sistematis dan strategis

dan mengantisipasi pembangunan ke depan, agar

Pemerintah Daerah mempunyai arah, strategi dan

kebijakan dalam pengembangan wilayah.

1.3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan

publikasi ini adalah hasil pengumpulan dan

penghitungan data yang dilakukan oleh BPS serta

beberapa data yang bersumber dari dinas/instasi

terkait baik berupa data primer maupun data

administrasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Dalam Penyusunan Analisis Kinerja

Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/Kota se Bali

Tahun 2013 sistematika laporan penulisan hasilnya

terdiri dari lima bagian yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan


I Pendahuluan

1. Latar Belakang

2. Tujuan

3. Sumber Data

4. Sistematika Penulisan

II. Indikator Pengukuran

1. Pengukuran

2. Parameter Kinerja

3. Proses Hierarki Analitik

III. Pembangunan dan Model Pengukuran

1 Pembangunan Ekonomi

2. Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan

IV. Hasil dan Pembahasan

1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2 Aspek Pelayanan Umum

3 Aspek Daya Saing Daerah

4 Indeks Kinerja Pembangunan

V. Penutup

1 Simpulan

2. Saran

3. Rekomendasi Kab./Kota

Bab II INDIKATOR

PENGUKURAN

Pengukuran

Parameter Kinerja

Proses Hirarki Analitik

BAB II Indikator Pengukuran





2.1. Pengukuran

Pengukuran adalah kegiatan yang sistimatik

untuk menyatakan suatu keadaan atau gejala dalam

kuantitatif. Bentuk kuantitatif yang berupa angka

selanjutnya dianalisis untuk menentukan kemampuan

sesuatu yang dianalisis.

Pengukuran kinerja merupakan

usaha untuk menentukan

kemajuan/kemunduran suatu

program/kegiatan yang

ditentukan oleh indikator-

indikator yang mewakilinya, seperti pembangunan

daerah dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi dan

sebagainya.

Pengukuran terhadap kinerja suatu daerah

dapat memberi manfaat antara lain sebagai alat untuk

mengidentifikasikan apakah tuntutan masyarakat sudah

terpenuhi; membantu dalam memahami proses

penyelenggaraan otonomi daerah serta menegaskan

hal-hal yang telah dicapai serta menyingkap

permasalahan yang belum diketahui; untuk meyakinkan

bahwa keputusan yang diambil secara obyektif bukan

semata karena emosional maupun intuisi semata; untuk

menunjukkan perbaikan-perbaikan yang harus

dilakukan; untuk memperlihatkan keberhasilan yang

telah dicapai; dan dapat dijadikan referensi bagi

pemerintah daerah dalam perencanaan pembangunan.

Saat ini, pemerintah daerah dituntut untuk lebih

kompetitif, responsif, dan akuntabel dalam

“ … paradigma Good Governance yang mengedepankan

keterpaduan dan keselarasan antara pemerintah (state),

swasta (private) dan masyarakat (society) … “



penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu

ketersediaan informasi kinerja daerah dapat menjawab

segala kebutuhan tersebut.

2.2. Parameter Kinerja

Indeks kinerja pembangunan daerah yang

meliputi kondisi existing, permasalahan, potensi

wilayah, prioritas dan kebijakan pembangunan mampu

memberikan gambaran yang jelas terhadap hasil-hasil

pembangunan yang diukur dari berbagai aspek baik

sosial, ekonomi, budaya dan lingkungan. Indeks kinerja

pembangunan daerah dapat digunakan sebagai dasar

pengembangan wilayah yang sistematis dan strategis

dan mengantisipasi pembangunan ke depan, agar

Pemerintah Daerah mempunyai arah, strategi dan

kebijakan dalam pengembangan wilayah.

Dalam undang-undang No. 32 tahun 2004

disebutkan bahwa otonomi daerah adalah hak,

wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan

dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan

peraturan perundang-udangan. Sedangkan daerah

otonom, selanjutnya disebut daerah dengan kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas

wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI). Hal tersebut



mengisyaratkan bahwa pemerintah daerah bukan satu-

satunya pelaku dalam penyelenggaraan otonomi

daerah. Sejalan dengan paradigma yang ada saat ini

dimana dalam pembangunan daerah keterlibatan

swasta dan masyarakat menjadi semakin kental

sehingga kinerja daerah dapat diartikan bagaimana

pemerintah daerah, sektor swasta dan masyarakat

sebagai suatu sistem yang menjalankan fungsi dalam

penyelenggaraan otonomi daerah.

Dalam Pasal 2 ayat 3 UU. No. 32 Th. 2004

disebutkan bahwa: “Pemerintah daerah sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) menjalankan otonomi seluas-

luasnya kecuali urusan pemerintahan yang menjadi

urusan Pemerintah dengan tujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya

saing daerah”.

Isi pasal tersebut menjelaskan bahwa apa yang

sebenarnya menjadi parameter keberhasilan kinerja

otonomi daerah. Keberhasilan daerah seyogyanya

diletakkan pada sejauh mana daerah mampu mencapai

tujuan otonomi daerah. Akan tetapi keberhasilan

tersebut tidak hanya ditentukan oleh pemerintah saja

namun sektor swasta dan masyarakat juga ikut andil

serta didalamnya. Hal ini sejalan dengan paradigma

Good Governance yang mengedepankan keterpaduan

dan keselarasan antara pemerintah (state), swasta

(private) dan masyarakat (society) sebagai suatu sistem.

Dengan demikian pengkuruan kinerja daerah

merupakan usaha untuk mengetahui sejauh mana

kinerja daerah dalam pencapaian tujuan



penyelenggaraan otonomi daerah sebagai suatu sistem

yang melibatkan tiga domain yang terkait yakni negara,

swasta dan masyarakat. Adapun parameter kinerja yang

digunakan sebagai berikut:

1. Peningkatan kesejahteraan masyarakat

2. Peningkatan pelayanan publik

3. Peningkatan daya saing daerah

Ketiga parameter tersebut akan dibandingkan dengan

capaian akhir pembangunan daerah yang dalam hal ini

akan diwakili dengan indikator Indeks Pembangunan

Manusia (IPM).

Dalam perspektif otonomi, pemberdayaan

ketiga elemen tersebut merupakan salah satu sarana

dan kondisi utama untuk tercapainya tujuan tersebut.

Oleh karena itu pemberdayaan ketiga elemen dapat

dijadikan instrumen untuk tercapainya tujuan otonomi

daerah. Dengan cara pandang ini perbaikan dalam

pemenuhan kebutuhan daerah dan perluasan akses

merupakan hal yang penting.

2.2.1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Usaha untuk menciptakan kesejahteraan

masyarakat merupakan salah satu dasar dari

pembentukan negara dan penyelenggaraan

pemerintahan. Suatu pemerintahan yang

terdesentralisasi dianggap lebih mampu mendorong

proses pemberdayaan dan perbaikan kesejahteraan.

Kebijakan desentralisasi didesain untuk menciptakan

empowering welfare. Empowering welfare memiliki arti



bahwa kesejahteraan harus dikaitkan dengan proses

pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan

kapasitas dan potensi seluruh anggota masyarakat.

Dalam proses pemberdayaan masayarakat terdapat dua

elemen yang tidak dapat dipisahkan yaitu self

actualization dan self determination. Proses yang

pertama mengacu kepada suatu rangakaian usaha yang

dilakukan oleh anggota masyarakat dalam rangka

mengembangkan kemampuannya dalam kehidupan

sosial seperti kemampuan dalam bidang kesenian,

teknologi, olah raga dan sebagainya. Sementara itu self

determination adalah usaha yang dilakukan untuk

memperjuangkan aspirasi dan kebutuhannya dalam

proses pembuatan keputusan kolektif. Kemampuan

dalam self determination sangat penting untuk

mendukung self actualization disamping sebagai

jaminan agar kebijakan oleh pemerintah dapat

memperhatikan kekhususan kebutuhan setiap kategori

sosial dalam masyarakat.

Sementara itu, UNDP mengenalkan konsep

pembangunan yang berfokus kepada manusia. Dalam

konsep ini, manusia merupakan aktor utama dan pusat

gravitasi dari pengembangan berbagai sistem yang

mengatur berbagai dimensi kebutuhan kolektif.

Menurut UNDP (2001) pengembangan manusia sebagai

aktor pembangunan harus didasarkan pada empat

elemen kunci, yaitu:

1. Produktifitas (productivity): manusia harus

berkemampuan untuk meningkatkan

produktifitasnya dan berpartisipasi penuh



dalam proses mencari penghasilan dan

lapangan kerja.

2. Pemerataan (equity): setiap orang harus

memiliki kesempatan yang sama dalam

kehidupan sosial, ekonomi dan politik.

Artinya, semua hambatan terhadap peluang

ekonomi, politik dan sosial harus

dihapuskan sehingga semua orang dapat

berpartisipasi dan mendapatkan manfaat

dari peluang yang tersedia.

3. Keberlanjutan (sustainable): akses terhadap

peluang/ kesempatan harus tersedia bukan

hanya untuk generasi sekarang tapi juga

untuk generasi yang akan datang. Semua

bentuk sumber daya – fisik, manusia, alam –

harus dapat diperbaharui.

4. Pemberdayaan (Empowering):

pembangunan harus dilakukan oleh semua

orang dan bukan semata-mata dilakukan

untuk kepentingan-kepentingan tersendiri

atau kelompok. Dengan demikian setiap

orang harus berpartisipasi penuh dalam

pengambilan keputusan dan proses yang

mempengaruhi kehidupan mereka.

Paralel dengan penekanan pada prinsip –

prinsip pembangunan yang berfokus kepada manusia,

konsep kesejahteraan lebih menekankan pada model

empowering welfare. Model empowering welfare tentu

saja menghendaki adanya human capability



(kemampuan manusia). Oleh karena itu harus

memperhatikan bidang – bidang yang dianggap esensial

bagi pengembangan harkat dan martabat manusia

sebagai aktor dalam sistem ekonomi, sistem politik,

sistem budaya dan keagamaan, sistem sosial dan sistem

lingkungan hidup.

Dengan cara pandang seperti ini maka

peningkatan kesejahteraan menurut pendekatan

empowering welfare dapat diukur melalui pendekatan

materi dan non materi yang dapat diterjemahkan dalam

kelompok-kelompok indikator. Kelompok indikator

empowering welfare itu antara lain:

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

merupakan dimensi material dari

kesejahteraan. Dalam pengkuran ini

dipergunakan beberapa indikator, antara

lain;

a. Pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) pada tingkat

regional (provinsi/kabupaten/kota)

menggambarkan kemampuan suatu

wilayah untuk menciptakan output

(nilai tambah) pada waktu tertentu.

PDRB dibentuk melalui berbagai sektor

ekonomi yang mencakup sektor

pertanian; pertambangan dan

penggalian; industri pengolahan;

listrik, gas, dan air bersih; konstruksi;



perdagangan, restoran dan hotel;

pengangkutan dan komunikasi;

lembaga keuangan; dan jasa-jasa

lainnya.

b. Laju inflasi merupakan ukuran yang

dapat menggambarkan

kenaikan/penurunan harga dari

sekelompok barang dan jasa yang

berpengaruh terhadap kemampuan

daya beli masyarakat. Inflasi

didasarkan pada Indeks harga

konsumen (IHK) secara sampel di 66

kota di Indonesia yang mencakup 284-

441 komoditas yang dihitung

berdasarkan pola konsumsi hasil

Survei Biaya Hidup (SBH). Angka inflasi

disajikan pada tingkat provinsi.

c. PDRB per kapita dihitung berdasarkan

pendapatan regional neto atas dasar

biaya faktor dibagi dengan jumlah

penduduk regional pertengahari tahun.

d. Indeks Gini merupakan koefisien yang

didasarkan pada kurva lorenz, yaitu

sebuah kurva pendapatan kumulatif

yang membandingkan distribusi dari

suatu variabel tertentu (misalnya

pendapatan) dengan distribusi uniform

(seragam) yang mewakili persentase

kumulatif penduduk. Koefisien gini

didefinisikan sebagai A/(A+B), jika A=0



koefisien gini bernilai 0 yang berarti

pemerataan sempurna, jika B=0

koefisien gini akan bernilai 1 yang

berarti ketimpangan sempurna.

e. Pemerataan pendapatan ini

diperhitungkan berdasarkan

pendekatan yang dilakukan oleh Bank

Dunia, yaitu dengan mengelompokkan

penduduk ke dalam tiga kelompok

berdasarkan besarnya pendapatan.

40% penduduk berpendapatan rendah;

40% penduduk berpendapatan

menengah, dan 20% berpendapatan

tinggi. Ketimpangan pendapatan

diukur dengan menghitung persentase

jumlah pendapatan penduduk dari

kelompok yang berpendapatan 40%

terendah dibandingkan total

pendapatan seluruh penduduk.

Kategori ketimpangan ditentukan

sebagai berikut:

i. jika proporsi jumlah pendapatan

dari penduduk yang masuk

kategori 40 persen terendah

terhadap total pendapatan

seluruh penduduk kurang dari 12

persen dikategorikan

ketimpangan pendapatan tinggi.

ii. jika proporsi jumlah pendapatan






seluruh penduduk antara 12-17


ketimpangan pendapatan

sedang/menengah.

iii. jika proporsi jumlah pendapatan




seluruh penduduk lebih dari 17


ketimpangan pendapatan rendah.

f. Indeks ketimpangan Williamson

(Indeks Ketimpangan Regional), adalah

indeks untuk mengukur ketimpangan

pembangunan antarkecamatan di suatu

kabupaten/kota atau antar

kabupaten/kota di suatu provinsi

dalam waktu tertentu.

Adapun formula yang dipakai dalam setiap

pengukuran kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

adalah sebagai berikut:



Tabel 1. Indikator Pengukuran Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

FOKUS INDIKATOR FORMULA

1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi

a. Pertumbuhan PDRB (PDRB (t+1) - PDRB (t)} / PDRB (t) X 100%

Laju Inflasi b. Laju inflasi provinsi (Inf (t +1) - Inf (t)} / Inf (t) X 100%

Pendapatan per kapita

c. PDRB per kapita PDRB

Penduduk pertengahan tahun

Ketimpangan kemakmuran

d. Indeks Gini k

G = l - fpi (Fci + Fci-l ) I

Dimana: fpi = frekuensi penduduk pada kelas pendapatan ke i

Fci = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada pendapatan ke i

k = banyak kelas

Fci - l = frekuensi kumulatif dari total pendapatan pada kelas pendapatan kelas ke i

Pemerataan pendapatan

e. Pemerataan pendapatan versi Bank Dunia

YD4 = Qi-l - 40 - Pi

X qi Pi – Pi-l

YD4 = Persentase pendapatan yang diterima oleh 40 % penduduk lapisan bawah

Qi -l = Persentase kumulatif pendapatan ke i-1 Pi = Persentase kuraulatif penduduk ke i qi = Persentase pendapatan ke i

Ketimpangan regional

Indeks ketimpangan Williamson (Indeks Ketimpangan Regional)

IW = (Yi –Y)2 fi l n

Y Tingkat kabupaten/kota Yi = PDRB perkapita di kecamatan I Y = PDRB perkapita rata-rata kab/kota fi = jumlah penduduk di kecamatan i n = jumlah penduduk di kab/kota

Tingkat Provinsi

Yi = PDRB perkapita di kab/kota i

Y = PDRB perkapita rata-rata provinsi

fi = jumlah penduduk di kab/kota i

n = jumlah penduduk di provinsi



2. Kesejahteraan Sosial

Indikator yang dipergunakan adalah:

a. Angka melek huruf (dewasa) adalah

proporsi penduduk berusia 15 tahun ke

atas yang dapat membaca dan menulis

dalam huruf latin atau lainnya.

b. Angka rata-rata lama sekolah adalah

rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan

oleh penduduk usia 15 tahun ke atas

untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah

dijalani.

c. Angka partisipasi murni adalah

perbandingan penduduk usia antara 7

hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah

pada tingkat pendidikan

SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah

penduduk berusia 7 hingga 18 tahun.

d. Angka partisipasi kasar adalah

perbandingan jumlah siswa pada

tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA

dibagi dengan jumlah penduduk

berusia 7 hingga 18 tahun,

e. Angka pendidikan yang ditamatkan

adalah menyelesaikan pelajaran pada

kelas atau tingkat terakhir suatu

jenjang sekolah di sekolah negeri

maupun swasta dengan mendapatkan

surat tanda tamat belajar/ijazah.



f. Angka kelangsungan hidup bayi adalah

probabilitas bayi hidup sampai dengan

usia 1 tahun. Angka kelangsungan

hidup bayi = (1-angka kematian bayi).

Angka kematian bayi dihitung dengan

jumlah kematian bayi usia dibawah 1

tahun dalam kurun waktu setahun per

1.000 kelahiran hidup pada tahun yang

sama.

g. Angka usia harapan hidup pada waktu

lahir adalah perkiraan lama hidup rata-

rata penduduk dengan asumsi tidak

ada perubahan pola mortalitas

menurut umur.

h. Persentase balita gizi buruk adalah

persentase balita dalam kondisi gizi

buruk terhadap jumlah balita, Keadaan

tubuh anak atau bayi dilihat dari berat

badan menurut umur. Klasifikasi status

gizi dibuat berdasarkan standar

WHO/NCHS.

i. Persentase penduduk di atas garis

kemiskinan dihitung dengan

menggunakan formula (100 - angka

kemiskinan). Angka kemiskinan adalah

persentase penduduk yang masuk

kategori miskin terhadap jumlah

penduduk. Penduduk miskin dihitung

berdasarkan garis kemiskinan. Garis

kemiskinan adalah nilai rupiah



pengeluaran per kapita setiap bulan

untuk memenuhi standar minimum

kebutuhan-kebutuhan konsumsi

pangan dan non pangan yang

dibutuhkan oleh individu untuk hidup

layak.

j. Persentase jumlah penduduk yang

memiliki lahan adalah perbandingan

jumlah penduduk yang memiliki lahan

terhadap jumlah penduduk dikali 100.

k. Rasio penduduk yang bekerja adalah

perbandingan jumlah penduduk yang

bekerja terhadap jumlah angkatan

kerja. Jika yang tersedia adalah angka

pengangguran, maka angka yang

digunakan adalah = (1 - angka

pengangguran).

l. Angka kriminalitas yang tertangani

adalah penanganan kriminal oleh

aparat penegak hukum

(polisi/kejaksaan). Angka kriminalitas

yang ditangani merupakan jumlah

tindak kriminal yang ditangani selama

1 tahun terhadap 10.000 penduduk.


pengukuran kesejahteraan sosial adalah sebagai

berikut:



Tabel 2. Indikator Pengukuran Kesejahteraan Sosial

3. Seni Budaya dan Olah Raga

Pengukuran kinerja dalam bidang seni

budaya dan olah raga merupakan

pendekatan kesejahteraan yang sifatnya

berdimensi non material. Kesejahteraan

dalam dimensi ini merefleksikan

kesejahteraan kehidupan kolektif dalam

rangka meningkatkan kualitas kehidupan

masyarakat. Karena sifatnya yang bersifat

2. Kesejahteraan Sosial

Pendidikan

a. Angka melek huruf

b. Angka rata-rata lama sekolah

c. Angka partisipasi murni

d. Angka partisipasi kasar

e. Angka pendidikan yang

ditamatkan

Penduduk usia 15 th ke atas dapat baca tulis Penduduk usia 15 th ke atas

X 100

Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang

pendidikan yang sedang dijalani, kelas yg

diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Banyaknya murid usia 7-12, 13-15, 16-18 th

Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th Banyaknya penduduk usia 7-12, 13 -15, 16 - 18 th

x 100

Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA . Banyaknya penduduk usia 7-12, 13-15,16-18 th

x 100

Penduduk tamat (< SD, SD, SLTP, SLTA, Univ)

Jumlah penduduk x 100

Kesehatan

f. Angka kelangsungan hidup bayi

g. Angka usia harapan hidup

h. Persentase balua gizi

buruk

(1 - angka kematian bayi) Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk

dengan asumsi tidak ada perubahan pola

mortalitas menurut umur.

Jumlah balita gizi buruk

Jumlah balita

x 100

Kemiskinan

i. Persentase penduduk diatas garis kemiskinan

(100 -angka kemiskinan )

Kepemilikan tanah j. Persentase penduduk yang memiliki iahan

Penduduk memiliki Iahan


Kesempatan kerja

k. Rasio penduduk yang bekerja

Penduduk yang bekerja Angkatan kerja

Kriminalitas

l. Angka kriminalitas yang tertangani

Jumlah tindak kriminal tertangani dalam 1 tahun




abstrak, pengukuran untuk parameter ini

diterjemahkan dengan pendekatan bahwa

setiap orang harus memiliki kesempatan

yang sama dalam kehidupan seni budaya

dan berolah raga. Dalam hal ini, semua

hambatan terhadap akses dalam bidang ini

harus dihapuskan sehingga semua orang

dapat berpartisipasi dan mendapatkan

manfaat dari peluang yang tersedia.

Beberapa indikator pengukuran parameter

seni budaya dan olah raga adalah:

a. Jumlah grup kesenian adalah jumlah

grup kesenian per 10.000 penduduk.

b. Jumlah gedung kesenian adalah jumlah

gedung kesenian per 10.000 penduduk.

c. Jumlah klub olahraga adalah jumlah

klub olahraga per 10.000 penduduk.

d. Jumlah gedung olahraga adalah jumlah

gedung olahraga per 10.000 penduduk.


pengukuran kesejahteraan sosial adalah sebagai

berikut:



Tabel 3. Indikator Pengukuran Seni Budaya dan Olah Raga

2.2.2. Peningkatan Pelayanan Publik/Umum

Menurut perspektif teori kontrak sosial,

pelayanan umum merupakan dasar moral berdirinya

suatu negara. Pelayanan umum dapat diartikan sebagai

suatu proses kegiatan penyediaan pelayanan oleh

pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat

yang pelaksanaannya dapat dilakukan oleh pemerintah

sendiri dan/atau pihak lain, seperti swasta serta

masyarakat.

Sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar

1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur

dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut

asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian

otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk

mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat

melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan

peran serta masyarakat. Uraian diatas mengisyaratkan

bahwa kesejahteraan masyarakat merupakan ultimate

goal dari pemberian otonomi. Sementara itu pelayanan

dan pemberdayaan kepada masyarakat adalah

instrumental/intermediate goal yang menjadi sasaran

3. Seni Budaya dan Olah Raga

Grup kesenian a. Jumlah grup kesenian Jumlah grup kesenian per 10.000 penduduk

Gedung kesenian b. Jumlah gedung kesenian

Jumlah gedung kesenian per 10.000 penduduk

Klub olahraga c. Jumlah klub olahraga Jumlah klub olah raga per 10.000 penduduk

Gedung Olah Raga d. Jumlah gedung olah raga

Jumlah gedung olah raga per 10.000 penduduk



dan kondisi utama bagi terwujudnya kesejahteraan

masyarakat.

Penerapan kualitas dalam sektor publik dalam

konteks sistem pemerintahan secara konseptual dapat

dipahami dari dua level yaitu makro dan mikro. Pada

level makro, penerapan kualitas dipahami sebagai

upaya perbaikan hubungan antara masyarakat dan

negara. Hal ini berkaitan dengan perbaikan kualitas

hidup dan pemenuhan hak-hak pengguna pelayanan

sebagai warga negara yang berhadapan dengan negara.

Dalam konteks ini maka kualitas sering diartikan

sebagai pemberian pilihan, akses, partisipasi dalam

penentuan kebijakan layanan dan transparansi kepada

pengguna layanan. Pada level mikro, penerapan

kualitas berkaitan dengan perbaikan hubungan antara

birokrasi penyedia layanan dengan pengguna layanan.

Ini berkaitan dengan usaha memuaskan harapan dan

kebutuhan layanan melalui perbaikan dalam proses

penyedia layanan.

Untuk konteks otonomi daerah, pelayanan yang

wajib diberikan pemerintah daerah sesuai pasal 22 UU

No. 34 tahun 2004 sebagaimana tersebut diatas dapat

dikelompokan ke dalam pelayanan langsung dan tidak

langsung terkait dengan kesejahteraan masyarakat.

Pelayanan yang bersifat langsung tersebut dapat

dibedakan lagi menjadi pelayanan administratif dan

pelayanan social. Menurut William knox, pelayanan

minimal yang harus disediakan oleh pemerintah adalah

pelayanan yang menjamin proses reproduksi sistem

sosial dan ekonomi suatu masyarakat. Pelayanan



minimal semacam ini berkaitan langsung dengan sarana

masyarakat sebagai suatu social entity untuk

mempertahankan (means of survival) dan

mengembangkan daya hidupnya. Dari serangkaian

kewajiban pemerintah menurut pasal 22 UU No. 34

tahun 2004, yang dimaksud pelayanan minimal adalah

pelayanan ketertiban umum dan ketentraman

masyarakat, pendidikan, kesehatan dan penyediaan

fasilitas social dan fasilitas umum. Untuk jenis

pelayanan terakhir ini secara minimal diartikan sebagai

fasilitas yang mendukung kemampuan interaksional

dan komunikasional para anggota-anggota masyarakat

untuk mengembangkan diri melalui berbagai kegiatan

transaksi sosial dalam rangka memperkuat solidaritas

cultural dan ekonomi.

Otonomi daerah memberikan peluang untuk

terpenuhinya pelayanan minimal di daerah.

Kewenangan yang dimiliki daerah untuk

menyelenggarakan pelayanan umum sesuai dengan

kebutuhan dan aspirasi daerah akan mendekatkan

pelayanan tersebut pada masyarakat. Dengan demikian

diharapkan aspirasi masyarakat lebih terakomodir

sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kualitas

pelayanan umum. Sebagai salah satu prasyarat untuk

mendekatkan pelayanan tersebut kepada masyarakat

adalah kemudahan akses yang artinya setiap orang

memiliki peluang yang sama dalam mendapatkan akses

pelayanan. Dalam hal ini, semua hambatan-hambatan

terhadap akses dalam pelayanan tersebut harus



diminimalisir sehingga semua orang dapat memperoleh

manfaat dari peluang yang tersedia.

Merujuk pada konsepsi mengenai pelayanan

minimal yang telah diuraikan diatas, maka indikator

kunci dalam pengukuran kinerja di bidang pelayanan

umum dalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Dasar

Indikator dalam pengukuran parameter

pelayanan dasar adalah:

a. Pendidikan dasar

i. Angka partisipasi sekolah

adalah jumlah murid kelompok

usia pendidikan dasar (7-12

tahun dan 13-15 tahun) yang

masih menempuh pendidikan

dasar per 1.000 jumlah

penduduk usia pendidikan

dasar.

ii. Rasio ketersediaan sekolah

adalah jumlah sekolah tingkat

pendidikan dasar per 10000

jumlah penduduk usia

pendidikan dasar. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan

untuk menampung semua


dasar.

iii. Rasio guru terhadap murid

adalah jumlah guru tingkat



pendidikan dasar per 1.000

jumlah murid pendidikan dasar.

Rasio ini mengindikasikan

ketersediaan tenaga pengajar.

Di samping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal murid

untuk satu guru agar tercapai

mutu pengajaran.

iv. Rasio guru terhadap murid per

kelas rata-rata adalah jumlah

guru pendidikan dasar per kelas

per 1.000 jumlah murid

pendidikan dasar. Rasio ini

mengindikasikan ketersediaan

tenaga pengajar per kelas.

Disamping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal guru per

kelas terhadap jumlah murid

agar tercapai mutu pengajaran.

b. Pendidikan menengah

i. Angka partisipasi sekolah

adalah jumlah murid kelompok

usia pendidikan menengah (16-

19 tahun) yang masih

menempuh pendidikan

menengah per 1,000 jumlah


menengah.

ii. Rasio ketersediaan sekolah

adalah jumlah sekolah tingkat



pendidikan menengah per

10.000 jumlah penduduk usia

pendidikan menengah. Rasio ini

mengindikasikan kemampuan

untuk menampung semua


menengah.

iii. Rasio guru terhadap murid

adalah jumlah guru tingkat

pendidikan menengah per

1.000 jumlah murid pendidikan

menengah. Rasio ini


tenaga pengajar. Di samping itu

juga untuk mengukur jumlah

ideal murid untuk satu guru

agar tercapai mutu pengajaran.

iv. Rasio guru terhadap murid per

kelas rata-rata adalah jumlah

guru pendidikan menengah per

kelas per 1.000 jumlah murid

pendidikan menengah. Rasio ini


tenaga pengajar per kelas. Di

samping itu juga untuk

mengukur jumlah ideal guru

per kelas terhadap jumlah

murid agar tercapai mutu

pengajaran.



v. Rasio posyandu per satuan

balita adalah jumlah posyandu

per 1.000 balita.

vi. Rasio puskesmas, poliklinik,

pustu terhadap penduduk

adalah jumlah puskesmas,

poliklinik, pustu per 1.000

penduduk.

vii. Rasio rumah sakit per satuan

penduduk adalah jumlah rumah

sakit per 10.000 penduduk.

Rasio ini mengukur

ketersediaan fasilitas rumah

sakit berdasarkan jumlah

penduduk.

viii. Rasio dokter per jumlah

penduduk adalah jumlah dokter

per 1.000 penduduk. Rasio ini

mengukur ketersediaan akses

penduduk terhadap tenaga

dokter.

ix. Rasio tenaga medis per jumlah

penduduk adalah jumlah tenaga

medis per 1.000 penduduk.

Rasio ini mengukur

ketersediaan akses penduduk

terhadap tenaga medis.

x. Persentase penanganan sampah

adalah proporsi volume sampah



yang ditangani terhadap

volume produksi sampah.

xi. Persentase penduduk berakses

air bersih adalah proporsi

jumlah penduduk yang

mendapatkan akses air minum

terhadap jumlah penduduk

secara keseluruhan. Yang

dimaksud akses air bersih

meliputi air minum yang

berasal dari air mineral, air

leding/PAM, pompa air, sumur,

atau mata air yang terlindung

dalam jumlah yang cukup

sesuai standar kebutuhan

minimal.

xii. Persentase luas permukiman

yang tertata adalah proporsi

luas area permukiman yang

sesuai dengan peruntukan

berdasarkan rencana tata ruang

satuan permukiman terhadap

luas area permukiman

keseluruhan.

xiii. Proporsi panjang jaringan jalan

dalam kondisi baik adalah

panjang jalan dalam kondisi

baik dibagi dengan panjang

jalan secara keseluruhan

(nasional, provinsi, dan



kabupaten/kota). Hal ini

mengindikasikan kualitas jalan

dari keseluruhan panjang jalan.

xiv. Rasio jaringan irigasi adalah

perbandingan panjang jaringan

irigasi terhadap luas lahan

budidaya. Panjang jaringan

irigasi meliputi jaringan primer,

sekunder, tersier. Hal ini


saluran irigasi untuk kebutuhan

budidaya pertanian.

xv. Rasio tempat ibadah per satuan

penduduk adalah jumlah

ketersediaan tempat ibadah per

1.000 jumlah penduduk.

xvi. Persentase rumah tinggal

bersanitasi adalah proporsi

rumah tinggal bersanitasi

terhadap jumlah rumah tinggal.

xvii. Rasio tempat pemakaman

umum per satuan penduduk

adalah jumlah daya tampung

tempat. pemakaman umum per

1.000 jumlah penduduk.

xviii. Rasio tempat pembuangan

sampah (TPS) per satuan

penduduk adalah jumlah daya

tampung tempat pembuangan



sampah per 1.000 jumlah

penduduk,

xix. Rasio rumah layak huni adalah

perbandingan jumlah rumah

layak huni dengan jumlah

penduduk.

xx. Rasio permukiman layak huni

adalah perbandingan luas

permukiman layak huni dengan

luas wilayah permukiman

secara keseluruhan. Indikator

ini mengukur proporsi luas

pemukiman yang layak huni

terhadap keseluruhan luas

pemukiman.

xxi. Rasio ruang terbuka hijau per

satuan luas wilayah adalah

perbandingan luas ruang

terbuka hijau terhadap luas

keseluruhan lahan yang

diberikan HPL/HGB.

xxii. Rasio bangunan ber-IMB per

satuan bangunan adalah

perbandingan jumlah

bangunan ber-IMB terhadap

jumlah seluruh bangunan yang

ada.

xxiii. Jumlah arus penumpang

angkutan umum (bis/kereta

api/kapal laut/pesawat udara)



yang masuk/keluar daerah

selama 1 (satu) tahun.

xxiv. Rasio ijin trayek adalah

perbandingan jumlah ijin

trayek yang dikeluarkan selama

1 (satu) tahun terhadap jumlah

penduduk.

xxv. Jumlah uji kir angkutan umum

selama 1 (satu) tahun.

xxvi. Jumlah pelabuhan

laut/udara/terminal bis yang

diukur berdasarkan jumlah

pelabuhan laut/udara/terminal

bis.

Tabel 4. Indikator Pengukuran Pelayanan Dasar

Pelayanan Dasar

Pendidikan

Pendidikan dasar:

a. Angka partisipasi sekolah

Jumlah murid usia pendidikan dasar Jumlah penduduk usia pendidikan dasar

x 1000

b. Rasio ketersediaan

sekolah/ penduduk usia sekolah

Jumlah sekolah pendidikan dasar Penduduk usia pendidikan dasar

x 10000

c. Rasio guru/murid Jumlah guru pendidikan dasar

Jumlah murid pendidikan dasar x 1000

d. Rasio guru/murid per kelas rata-rata

Jumlah guru sekolah pendidikan dasar per kelas

Jumlah murid pendidikan dasar

x 1000

Pendidikan menengah:

e. Angka partisipasi sekolah

Jumlah murid usia pendidikan menengah

Jumlah penduduk usia pendidikan menengah

x 1000

f. Rasio ketersediaan

sekolah terhadap penduduk usia sekolah

Jumlah sekolah pendidikan menengah Penduduk usia

pendidikan menengah x 10.000

g. Rasio guru terhadap

murid

Jumlah guru pendidikan menengah

Jumlah murid pendidikan menengah

x 1000

h. Rasio guru terhadap

murid per kelas rata-rata

Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas Jumlah murid pendidikan menengah



Lanjutan Tabel 4.

Pelayanan Dasar

Kesehatan

i. Rasio posyandu per satuan balita

j. Rasio puskesmas,

poliklinik, pustu per satuan penduduk.

k. Rasio Rumah Sakit per

satuan penduduk l. Rasio dokter per

satuan penduduk m. Rasio tenaga medis

per satuan penduduk

Jumlah posyandu Jumlah balita

x 1000

Jumlah puskesmas, poliklinik, pustu Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah rumah sakit Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah dokter Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah tenaga medis Jumlah penduduk

x 1000

Lingkungan hidup

n. Persentase penanganan sampah

o. Persentase penduduk berakses air minum

p. Persentase luas

permukiman yang

tertata

Volume sampah yang ditangani Volume produksi sampah

x 100

Penduduk berakses air minum Jumlah penduduk

x 100

Luas area permukiman tertata Luas area permukiman

keseluruhan x 100

Sarana dan Prasarana Umum

q. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik

r. Rasio jaringan irigasi

s. Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

t. Persentase rumah tinggal bersanitasi

u. Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

v. Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

w. Rasio rumah layak huni

x. Rasio permukiman layak huni

Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya

Panjang saluran irigasi Luas lahan budidaya pertanian

Jumlah tempat ibadah Jumlah penduduk

Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi Jumlah rumah tinggal

x 100

Jumlah daya tampung tempat pemakaman umum Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah daya tampung TPS Jumlah penduduk

x 1000

Jumlah rumah layak huni Jumlah penduduk

Luas pemukiman layak huni Luas wilayah permukiman



Lanjutan Tabel 4.

2. Pelayanan Penunjang


pelayanan penunjang adalah:

i. Jumlah investor merujuk pada jumlah

proyek-proyek penanaman modal yang

diinvestasikan baik PMDN maupun

PMA selama 1 (satu) tahun.

ii. Nilai investasi merujuk pada besaran

rupiah dari proyek-proyek penanaman

modal yang diinvestasikan baik PMDN

maupun PMA selama 1 (satu) tahun.

iii. Rasio daya serap tenaga kerja adalah

perbandingan jumlah tenaga kerja

yang bekerja pada perusahaan

PMA/PMDN terhadap jumlah seluruh

PMDN dan PMA.

Penanaman modal terdiri dari

Penanaman Modal Asing (PMA) dan

Penataan Ruang

r. Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB

s. Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan

Luas ruang terbuka hijau Luas wilayah ber HPL/HGB

Jumlah bangunan ber - IMB Jumlah bangunan

Perhubungan

t. Jumlah arus penumpang angkutan umum

ab. Rasio ijin trayek ac. Jumlah uji kir

angkutan umum

ad. Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis

Jumlah arus penumpang angkutan umum yang masuk/keluar daerah

Jumlah ijin trayek yang dikeluarkan Jumlah penduduk

Jumlah uji kir angkutan umum

Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis



Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN). Data bersumber dari Badan

Penanaman Modal (BPM). Data

PMA/PMDN yang dimaksud mengenai

proyek-proyek penanaman modal yang

disetujui pemerintah tidak termasuk

sektor minyak, asuransi, dan

perbankan.

iv. Persentase koperasi aktif adalah

proporsi jumlah koperasi aktif

terhadap jumlah seluruh koperasi.

v. Jumlah UKM non BPR/LKM dihitung

berdasarkan jumlah yang aktif.

vi. Jumlah BPR/LKM dihitung

berdasarkan jumlah yang aktif.

Kredit Usaha Kecil Menengah (KUKM)

untuk mengetahui fasilitas perkreditan

yang diberikan pada usaha kecil

menengah. Fasilitas perkreditan ini

mencakup keberadaan dari jumlah

koperasi aktif, jumlah UKM non

BPR/LKM serta jumlah BPR/LKM.

vii. Rasio penduduk ber-KTP adalah

perbandingan jumlah penduduk usia

17 tahun ke atas yang ber-KTP

terhadap jumlah penduduk usia 17

tahun ke atas atau telah menikah.

viii. Rasio bayi berakte kelahiran adalah

perbandingan jumlah bayi lahir dalam

1 tahun yang berakte kelahiran



terhadap jumlah bayi lahir pada tahun

yang sama.

ix. Rasio pasangan berakte nikah adalah

perbandingan jumlah pasangan nikah

dalam 1 tahun yang berakte terhadap

jumlah keseluruhan pasangan nikah

pada tahun yang sama.

Kependudukan dan catatan sipil untuk

mengetahui masalah kependudukan

yang terkait dengan tertib

administrasinya. Administrasi

kependudukan mencakup kartu tanda

penduduk (KTP), akte kelahiran, dan

surat-surat nikah.

x. Angka tingkat partisipasi angkatan

kerja (TPAK) per tahun adalah jumlah

angkatan kerja usia 15 tahun ke atas

per 1.000 jumlah penduduk usia 15

tahun ke atas. Angka ini

menggambarkan jumlah angkatan

kerja dari keseluruhan penduduk.

xi. Angka sengketa pengusaha-pekerja

per tahun adalah jumlah sengketa yang

terjadi per 1.000 jumlah perusahaan.

Angka ini mengindikasikan hubungan

antara pengusaha sebagai pemilik

modal dan pekerja sebagai penyedia

jasa tenaga. Semakin tinggi

sengketa antara pengusaha dengan

pekerja menunjukkan adanya



ketidakharmonisan yang berakibat

pada penurunan investasi.

xii. Persentase partisipasi perempuan di

lembaga pemerintah adalah proporsi

perempuan yang bekerja pada lembaga

pemerintah terhadap jumlah seluruh

pekerja perempuan.

xiii. Persentase partisipasi perempuan di

lembaga swasta adalah proporsi

perempuan yang bekerja pada lembaga

swasta terhadap jumlah seluruh

pekerja perempuan.

xiv. Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang

dilaporkan dalam periode 1 (satu)

tahun per 1.000 rumah tangga.

Pemberdayaan perempuan dan

perlindungan anak : perlu akses seluas-

luasnya terhadap perempuan untuk

berperan aktif di semua bidang

kehidupan dalam rangka

pemberdayaan untuk menuju

kesetaraan gender. Untuk mengetahui

peran aktif perempuan dapat diukur

dari partisipasi perempuan di lembaga

pemerintah maupun swasta, besarnya

angka kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT).

xv. Persentase tenaga kerja di bawah umur

adalah proporsi pekerja anak usia 5-14

tahun terhadap jumlah pekerja usia 5



tahun ke atas. Hal ini mengindikasikan

masih belum ada perlindungan anak.

Anak dianggap masih memiliki nilai

ekonomi dan seringkali anak

dieksploitasi.

xvi. Rata-rata jumlah anak per keluarga

adalah jumlah anak dibagi dengan

jumlah keluarga.

xvii. Rasio akseptor KB adalah jumlah

akseptor KB dalam periode 1 (satu)

tahun per 1000 pasangan usia subur

pada tahun yang sama.

Keluarga Berencana dan Keluarga

Sejahtera: untuk mengetahui tingkat

partisipasi pasangan usia subur (PUS)

terhadap KB. Besarnya angka

partisipasi KB (akseptor) menunjukkan

adanya pengendalian jumlah

penduduk.

xviii. Jumlah jaringan komunikasi adalah

banyaknya jaringan komunikasi baik

telepon genggam maupun stasioner.

xix. Rasio ketersediaan wartel/warnet

adalah jumlah wartel/warnet per 1.000

penduduk.

xx. Jumlah surat kabar nasional/lokal

adalah banyaknya jenis surat kabar

terbitan nasional/lokal yang masuk ke

daerah.



xxi. Jumlah penyiaran radio/TV adalah

banyaknya penyiaran radio/TV

nasional maupun lokal yang masuk ke

daerah.

Komunikasi dan informatika: media

yang dapat digunakan untuk

memudahkan setiap orang

berkomunikasi, menambah

pengetahuan serta sebagai sarana

hiburan. Indikator yang digunakan

untuk mengukur kemudahan setiap

orang berkomunikasi yakni

tersedianya jaringan telepon, jumlah

wartel, jumlah surat kabar, stasiun

radio/TV, dan pos.

xxii. Persentase luas lahan bersertifikat

adalah proporsi jumlah luas lahan

bersertifikat (HGB, HGU, HM, HPL)

terhadap luas wilayah daratan.

Indikator pertanahan untuk

mengetahui tertib administrasi sebagai

kepastian dalam kepemilikan tanah.

xxiii. Rata-rata jumlah kelompok binaan

lembaga pemberdayaan masyarakat

(LPM) adalah banyaknya kelompok

binaan LPM dalam 1 (satu) tahun

dibagi dengan jumlah LPM.

xxiv. Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK

adalah banyaknya kelompok binaan



PKK dalam 1 (satu) tahun dibagi

dengan jumlah PKK.

xxv. Jumlah lembaga swadaya masyarakat

(LSM) dihitung berdasarkan jumlah

LSM aktif.

xxvi. Jumlah perpustakaan.

xxvii. Jumlah pengunjung perpustakaan per

tahun.

xxviii. Rasio jumlah polisi Pamong Praja per

10.000 penduduk.

xxix. Jumlah Linmas per 10.000 penduduk.

xxx. Rasio Pos Siskamling per jumlah

desa/kelurahan adalah perbandingan

jumlah pos siskamling selama 1 (satu)

tahun dengan jumlah desa/kelurahan.

Penyelenggaraan keamanan dan

ketertiban masyarakat: untuk

memastikan tingkat keamanan dan

ketertiban masyarakat. Ukuran yang

digunakan untuk keamanan dan

ketertiban masyarakat adalah rasio

polisi pamong praja terhadap setiap

10.000 penduduk, jumlah Linmas

setiap 10.000 penduduk serta

tersedianya pos siskamling per

desa/kelurahan atau sebutan lain.

xxxi. Jumlah organisasi pemuda yang aktif

sampai dengan tahun pengukuran.

xxxii. Jumlah organisasi olahraga yang aktif

sampai dengan tahun pengukuran.



xxxiii. Jumlah kegiatan (event) kepemudaan

dalam periode 1 (satu) tahun.

xxxiv. Jumlah kegiatan (event) olahraga

dalam periode 1 (satu) tahun.

Tabel 5. Indikator Pengukuran Pelayanan Penunjang


Penanaman Modal a. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

b. Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

c. Rasio daya serap tenaga kerja

Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)

Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN Jumlah seluruh PMA/PMDN

KUKM d. Persentase koperasi aktif

e. Jumlah UKM non BPR/LKMUKM

f. Jumlah BPR/LKM

Jumlah koperasi aktif Jumlah seluruh koperasi

x 100

Jumlah UKM aktif non BPR/LKM UKM

Jumlah BPR/LKM aktif

Kependudukan dan catatan sipil

f. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk

g. Rasio bayi berakte kelahiran

h. Rasio pasangan berakte nikah

Jumlah penduduk usia > 17 yang berKTP Jumlah penduduk usia > 17 atau telah menikah

Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte kelahiran Jumlah keseluruhan bayi lahir

Jumlah pasangan nikah berakte nikah Jumlah keseluruhan pasangan nikah

Ketenagakerjaan j Angka partisipasi angkatan kerja

k. Angka sengketa

pengusaha-pekerja per tahun

Angkatan kerja 15 tahun ke atas Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas x 100

Jumlah sengketa pengusaha pekerja Jumlah Perusahaan

x 1000

Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

l. Persentase partisi-pasi perempuan di lembaga pemerintah

m. Partisipasi perempuan di lembaga swasta

n. Rasio KDRT

o. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur

Pekerja perempuan di lembaga pemerintah Jumlah pekerja perempuan

x 100

Pekerja perempuan di lembaga swasta Jumlah pekerja perempuan

x 100

Jumlah KDRT Jumlah rumah tangga x 100

Pekerja anak usia 5-14 tahun Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas x 100



Lanjutan Tabel 5.

2.2.3. Perningkatan Daya Saing Daerah

Dalam penjelasan pasal 2 ayat 3 UU No. 32 tahun

2004 disebutkan bahwa daya saing daerah merupakan

kombinasi antara faktor ekonomi daerah, kualitas

kelembagaan publik, sumber daya manusia dan

teknologi yang secara keseluruhan membangun

kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

Peningkatan kapasitas daya saing daerah merupakan

upaya untuk menumbuhkan daya saing nasional.

Porter (2002), salah satu penggagas Global

Competitiveness Rangking, menyampaikan gagasan

mengenai berbagai sumber daya saing daerah.

Disebutkan bahwa daya saing daerah dan standard


KB dan KS p. Rata-rata jumlah anak per keluarga

q. Rasio akseptor KB

Jumlah anak Jumlah keluarga

Jumlah akseptor KB Jumlah pasangan usia subur x 100

Komunikasi dan Informatika

r. Jumlah jaringan komunikasi

s. Rasio wartel/warnet-terhadap penduduk

t. Jumlah surat kabar nasional/lokal

u. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

Jumlah jaringan telepon genggam/stasioner

Jumlah wartel/warnet Jumlah penduduk x 100

Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah

Pertanahan v. Persentase luas lahan bersertifikat

Jumlah luas lahan bersertifikat Jumlah luas wilayah x 100

Pemberdayaan masyarakat dan desa

w. Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdaya-an masyarakat (LPM)

x. Rata-rata jumlah

kelompok binaan PKK

y. Jumlah LSM

Jumlah kelompok binaan LPM

Jumlah LPM

Jumlah kelompok binaan PKK Jumlah PKK

Jumlah LSM yang aktif



hidup (kesejahteraan) dalam konteks wilayah

ditentukan oleh produktivitas yang dicapai dengan

memberdayaan sumber daya manusia, modal (capital)

dan sumber daya alam suatu daerah. Ditekankan bahwa

definisi dari suatu daya saing daerah adalah

produktivitas. Menurut Porter ukuran yang paling tepat

dalam mengukur daya saing daerah adalah

produktivitas. Sementara produktivitas ditentukan oleh

nilai barang dan jasa serta efisiensi dalam produksinya.

Produktivitas dalam suatu daerah adalah sebuah reflesi

atau cerminan dari pilihan yang dilakukan baik oleh

perusahaan lokal maupun non lokal yang berada di

lokasi (daerah) tersebut untuk melakukan aktivitas

ekonomi. Produktivitas dari industri lokal adalah hal

yang mendasar dan sangat penting dalam meningkatkan

daya saing.

Dalam daya saing daerah dijelaskan bahwa

daerah bersaing dalam menawarkan lingkungan bisnis

yang paling produktif bagi kegiatann usaha. Sektor

publik dan sektor swasta memainkan peran yang

berbeda namun saling terkait dalam usaha menciptakan

perekonomian yang produktif. Oleh karena itu,

persaingan diperlukan untuk menarik atau menjaga

agar para pelaku usaha tetap melakukan kegiatan

ekonomi di daerah tersebut. Kemampuan daerah dalam

mengembangkan potensi lokal yang berkelanjutan akan

terlihat dari daya saing daerah itu.

Daya saing melibatkan berbagai dimensi yang

berbeda yang saling berinteraksi satu sama lain.

Kompleksitas faktor-faktor pembentuk daya saing



dalam konteks daerah, yaitu daya saing suatu wilayah

terlihat dari beragam indikator yang ditampilkan dalam

studi yang berbeda.

Dari berbagai model pengukuran daya saing

disimpulkan bahwa pendekatan yang digunakan dalam

mengukur daya saing terutama ditekankan pada faktor-

faktor yang membentuk daya saing dan output dari

kemampuan ekonomi suatu daerah. Terdapat kelompok

besar indikator daya saiang yaitu perekonomian daerah,

kelembagaan publik, infrastruktur dan sumberdaya

manusia. Dapat dikatakan bahwa faktor-faktor

pembentuk daya saing adalah indikator input daya saing

suatu daerah dan sebagai outputnya adalah

produktivitas. Hal ini karena kualitas kelembagaan

publik, infrastruktur yang memadai dan sumberdaya

manusia yang terdapat di daerah berpengaruh terhadap

pilihan-pilihan untuk melakukan aktivitas ekonomi di

daerah yang dapat berdampak pada efisiensi produk.

Seiring dengan perkembangan teknologi,

kebutuhan infrastruktur sebagai penunjang kegiatan

ekonomi tidak lagi hanya diperhitungkan dari

infrastruktur fisik seperti jaringan transportasi.

Terlebih dalam era keterbukaan ini, akses terhadap

sistem telekomunikasi seperti jaringan internet dan

telepon selular sangat berperan dalam meningkatkan

efisiensi produksi. Sehingga dalam aspek infrastruktur,

teknologi dapat dijadikan suatu indikator. Adapun

teknologi yang menonjol dan berperan dalam

meningkatkan efisiensi produksi adalah teknologi



komunikasi, disamping itu teknologi yang secara

langsung digunakan dalam proses produksi.

Dalam aspek sumberdaya manusia, manusia

adalah subyek dari kegiatan perekonomian daerah.

Produktivitas dapat ditopang oleh kualitas sumberdaya

manusianya. Adanya inovasi dan kemampuan adaptasi

terhadap kondisi lingkungan global tercipta dari

sumberdaya manusia yang berkualitas. Sementara

sumberdaya manusia yang berkualitas dapat terbentuk

sebagai outcomes dari pendidikan.

Pilihan-pilihan untuk melakukan ativitas

ekonomi dapat terpengaruh oleh kualitas kelembagaan

publik daerah. Ketidakprofesionalan aparatur publik

daerah ditambah rantai birokrasi yang panjang dan

pada akhirnya berujung pada inefisiensi akibat biaya

ekonomi yang semakin tinggi. Otonomi daerah

diharapkan mampu meningkatkan kualitas

kelembagaan publik daerah. Pendelegasian kewenangan

diyakini dapat membuat birokrat daerah semakin

efisiensi dan efektif dalam menjalankan tugasnya.

Infrastruktur, sumberdaya manusia dan kualitas

kelembagaan mungkin menentukan atau

mempengaruhi hasil tetapi bukan menjadi bagian dari

hasil tersebut. Ketiga aspek tersebut adalah faktor

penjelas mengapa hasil yang diperoleh mencapai

tingkat tertentu. Adapun hasilnya adalah meningkatnya

perekonomian daerah. Dan sebagai hasil akhir atau

outcomes dari daya saing daerah adalah meningkatnya

standard hidup atau kesejahteraan masyarakat.



Dengan mempertimbangkan ketersediaan data

yang ada serta keterkaitan dengan indikator pada dua

parameter lain, berbagai indikator yang dapat

dipergunakan dalam pengukuran daya saing dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. Kemampuan ekonomi daerah


kemampuan ekonomi daerah adalah:

a. Angka konsumsi RT per kapita adalah

rata-rata pengeluaran konsumsi rumah

tangga per kapita. Angka ini dihitung

berdasarkan pengeluaran penduduk

untuk makanan dan bukan makanan

per jumlah penduduk. Makanan

mencakup seluruh jenis makanan

termasuk makanan jadi, minuman,

tembakau, dan sirih. Bukan makanan

mencakup perumahan, sandang, biaya

kesehatan, sekolah, dan sebagainya.

b. Perbandingan faktor produksi dengan

produk yang menggambarkan nilai

tukar petani adalah perbandingan

antara indeks yang diterima (It) petani

dan dibayar (Ib) petani. Nilai Tukar

Petani (NTP) merupakan salah satu

indikator yang berguna untuk

mengukur tingkat kesejahteraan

petani, karena mengukur kemampuan

tukar produk (komoditas) yang



dihasilkan/dijual petani dibandingkan

dengan produk yang dibutuhkan petani

baik untuk proses produksi (usaha)

maupun untuk konsumsi rumah

tangga. Jika NTP lebih besar dari 100

maka periode tersebut relatif lebih baik

dibandingkan dengan periode tahun

dasar, sebaliknya jika NTP lebih kecil

dari 100 berarti terjadi penurunan

daya beli petani.

c. Persentase konsumsi RT untuk non

pangan adalah proporsi total

pengeluaran rumah tangga untuk non

pangan terhadap total pengeluaran.

d. Produktivitas daerah per sektor (9

sektor) merupakan jumlah PDRB dari

setiap sektor dibagi dengan jumlah

angkatan kerja dalam sektor yang

bersangkutan. PDRB dihitung

berdasarkan 9 (sembilan) sektor.



Tabel 6. Indikator Pengukuran Kemampuan Ekonomi Daerah

2. Fasilitas wilayah/infrastruktur


fasilitas wilayah/infrastruktur adalah:

a. Rasio panjang jalan per jumlah

kendaraan adalah perbandingan

panjangjalan terhadap jumlah

kendaraan.

b. Jumlah orang/barang yang terangkut

angkutan umum dalam periode 1 (satu)

tahun.

1. Kemampuan Ekonomi Daerah Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

a. Angka konsumsi RT per kapita

Total pengeluaran RT Jumlah anggota RT

Nilai tukar petani

a. Perbandingan faktor produksi dengan produk

NTP = indeks yangditerima petani (It) indeks yang dibayar petani (Ib)

x 100

Pengeluaran konsumsi non pangan perkapita

c. Persentase Konsumsi RT untuk non pangan

Total pengeluaran RT non - pangan Total pengeluaran

x 100%

Produktivitas total daerah

d. Dihitung produktivitas daerah setiap sektor pada 9 sektor: 1) Pertanian 2) Pertambangan

dan penggalian 3) Industri

pengolahan

4) Listrik 5) Bangunan 6) Perdagangan 7) Pengangkutan

dan komunikasi 8) Keuangan 9) Jasa

nilai tambah seluruh sektor per angkatan kerja

Nilai tambahan sektor ke - i Jumlah angkatan kerja

dimana i = sektor 1 s/d sektor 9



c. Jumlah orang/barang melalui

dermaga/bandara/terminal dalam

periode 1 (satu) tahun.

d. Ketaatan terhadap RTRW merupakan

realisasi luas wilayah sesuai dengan

peruntukannya dibagi dengan luas

wilayah yang direncanakan sesuai

dengan RTRW.

e. Luas wilayah produktif adalah

persentase realisasi luas wilayah

produktif terhadap luas rencana

kawasan budidaya sesuai dengan

RTRW.

f. Luas wilayah industri adalah

persentase realisasi luas kawasan

Industi terhadap luas rencana kawasan

budidaya sesuai dengan RTRW.

g. Luas wilayah kebanjiran adalah

persentase luas wilayah banjir

terhadap luas rencana kawasan

budidaya sesuai dengan RTRW.

h. Luas wilayah kekeringan adalah luas

wilayah kekeringan terhadap luas

rencana kawasan budidaya sesuai

dengan RTRW.

i. Luas wilayah perkotaan adalah

persentase realisasi luas wilayah

perkotaan terhadap luas rencana

wilayah budidaya sesuai dengan

RTRW.



j. Jenis dan jumlah bank dan cabang-

cabangnya.

k. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi

dan cabang-cabangnya.

l. Fasilitas bank dan non bank diukur

dengan jenis dan jumlah bank dan

cabang-cabangnya, dan jenis dan

jumlah perusahaan asuransi dan

cabang-cabangnya,

m. Persentase rumah tangga yang

menggunakan air bersih adalah

proporsi jumlah rumah tangga yang

menggunakan air bersih terhadap

jumlah rumah tangga.

n. Rasio ketersediaan daya listrik adalah

perbandingan daya listrik terpasang

terhadap jumlah kebutuhan.

o. Persentase rumah tangga yang

menggunakan listrik merupakan

proporsi jumlah rumah tangga yang

menggunakan listrik sebagai daya

penerangan terhadap jumlah rumah

tangga.

p. Persentase penduduk yang

menggunakan HP/telepon adalah

proporsi jumlah penduduk

menggunakan telepon/HP terhadap

jumlah penduduk.

q. Persentase jumlah restoran menurut

jenis dan kelas.



r. Persentase jumlah penginapan/hotel

menurut jenis dan kelas.

Tabel 7. Indikator Pengukuran Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur Aksesibilitas daerah a. Rasio panjangjalan

per jumlah kendaraan

b. Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum

c. Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Panjang Jalan Jumlah Kendaraan

Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum Jumlah orang/barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun

Penataan wilayah d. Ketaatan terhadap RTRW

e. Luas wilayah produktif

f. Luas wilayah industri

g. Luas wilayah kebanjiran

h. Luas wilayah kekeringan

i. Luas wilayah perkotaan

Realisasi peruntukan Rencana Tata Ruang Wilayah -RTRW/Rencana Peruntukan

Jumlah luas wilayah ke – I Jumlah luas keseluruhan wil.budidaya

x 100

i.= wilayah produktif, industri, kebanjiran, kekeringan dan perkotaan

Fasilitas bank dan non bank

f. Jenis dan jumlah bank dan cabang-cabangnya

g. Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Jumlah dan jenis bank dan cabang-cabangnya Jumlah dan jenis perusahaan asuransi dan cabang-cabangnya

Ketersediaan air bersih

1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih

Jumlah RT menggunakan air bersih

Jumlah RT

x 100

Fasilitas listrik dan telepon

m. Rasio ketersediaan daya listrik

n. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik

o. Persentase penduduk yang menggunakan HP/relepon

Daya listrik terpasang Jumlah kebutuhan

Jumlah Rumah Tangga menggunakan listrik Jumlah Rumah Tangga

x 100

Jumlah penduduk menggunakan HP/telpon Jumlah penduduk

x 100

Ketersediaan restoran

p. Jenis, kelas, dan jumlah restoran

Persentase jumlah restoran menurut jenis dan kelas

Ketersediaan penginapan

q. Jenis, kelas, dan jumlah penginapan/ hotel

Persentase jumlah penginapan/ hotel menurut jenis dan kelas



3. Iklim berinvestasi


iklim investasi adalah:

a. Angka kriminalitas dihitung

berdasarkan delik aduan dari

penduduk korban kejahatan dalam

periode 1 (satu) tahun.

b. Jumlah demo adalah jumlah demo yang

terjadi dalam periode 1 (satu) tahun.

c. Lama proses perijinan merupakan rata-

rata waktu yang dibutuhkan untuk

memperoleh suatu perijinan.

Kemudahan perijinan adalah proses

pengurusan perijinan yang terkait

dengan persoalan investasi relatif

sangat mudah dan tidak memerlukan

waktu yang lama.

d. Jumlah dan macam pajak daerah dan

retribusi daerah diukur dengan jumlah

dan macam insentif pajak dan retribusi

daerah yang mendukung iklim

investasi.

e. Jumlah perda yang mendukung iklim

usaha.

f. Persentase desa/kelurahan berstatus

swasembada terhadap total desa/

kelurahan adalah proporsi jumlah

desa/kelurahan berswasembada

terhadap jumlah desa/ kelurahan.



Berdasarkan kriteria status,

desa/kelurahan diklasifikasikan

menjadi 3, yakni swadaya

(tradisional); swakarya (transisional);

dan swasembada (berkembang).

Tabel 8. Indikator Pengukuran Iklim Investasi

4. Sumberdaya manusia


sumberdaya manusia adalah:

a. Rasio lulusan S1/S2/S3 adalah jumlah

lulusan S1/S2/S3 per 10.000

penduduk.

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah

sangat ditentukan oleh tingkat

pendidikan. Artinya semakin tinggi

tingkat pendidikan yang ditamatkan

3. Iklim Berinvestasi

Keamanan dan

ketertiban a. Angka kriminalitas

Jumlah tindak kriminal yang terjadiselama 1 tahun Jumlah penduduk seluruhnya

x 10.000

b. Jumlah demo

Jumlah demo dalam 1 tahun

Kemudahan penjinan

c. Lama proses perijinan

Rata-rata lama proses perijinan (dalam hari)

Pengenaan pajak daerah

d. Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah

Perda e. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha

Status desa

f. Persentase desa berstatus swasembada terhadap total desa

Jumlah desa/kelurahan berswasembada Jumlah desa/kelurahan

x 100



penduduk suatu wilayah maka semakin

baik kualitas tenaga kerjanya.

2. Rasio ketergantungan adalah

perbandingan jumlah penduduk usia

<15 tahun dan >64 tahun terhadap

jumlah penduduk usia 15-64 tahun.

Rasio ketergantungan digunakan untuk

mengukur besarnya beban yang harus

ditanggung oleh setiap penduduk

berusia produktif terhadap penduduk

yang tidak produktif.

Tabel 9. Indikator Pengukuran Sumberadaya Manusia

2.3. Proses Hierarki Analitik

Dalam penghitungan skore setiap parameter

kinerja digunakan suatu metode yang dikenal dengan

proses hierarki analitik (Analytical Hierarchy Process –

AHP). AHP dikembangkan oleh Dr. Thomas L. Saaty dari

Wharton School of Business dalam memilih alternative

yang paling disukai atau dominant (Saaty, 1983).

Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan yang akan

dipecahkan dalam suatu kerangka pikir yang

terorganisasi sehingga memungkinkan dapat

diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif

4. Sumber Daya Manusia Kualitas tenaga kerja

a. Rasio lulusan S1/S2/S3

Jumlah lulusan S1/S2/S3

Jumlah penduduk x 10.000

Tingkat ketergantungan

b. Rasio ketergantungan

Penduduk usia < 15 th + usia > 64 Penduduk usia 15-64

x 100



atas persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat

disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan

keputusan.

Prinsip kerja AHP adalah menyederhanakan

suatu persoalan yang kompleks yang tidak terukur,

stategis dan dinamik menjadi bagian-bagiannya serta

menata dalam suatu hierarki. Kemudian tingkat

kepentingan suatu variable diberi nilai numerik secara

subyektif tentang arti variabel tersebut secara relatif

dibandingkan dengan variable yang lain. Dari berbagai

pertimbangan tersebut kemudian dilakukan sintesa

untuk menetapkan variable yang memiliki prioritas

yang paling tinggi dan berperan untuk mempengaruhi

hasil pada system tersebut.

Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat

dikontruksikan sebagai diagram bertingkat yang

dimulai dari goal/sasaran, kemudian kriteria level

pertama hingga sub alternatif. AHP memungkinkan

dalam memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria

majemuk secara intuitif yaitu dengan melakukan

perbandingan berpasangan (pairwise comparisons). AHP

memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses

pengambilan keputusan karena dapat digambarkan

secara grafis sehingga mudah dipahami oleh semua

pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.

Dengan AHP, proses pengambilan keputusan yang

kompleks dapat diuraikan menjadi keputusan-

keputusan lebih kecil yang dapat ditangani dengan

mudah.



Selain itu, AHP juga menguji konsistensi

penilaian bila terjadi penyimpangan yang terlalu jauh

dari penilaian konsistensi sempurna maka hal ini

menunjukkan bahwa penilaian perlu diperbaiki atau

hierarki harus distruktur ulang. Beberapa keuntungan

yang diperoleh bila memecahkan persoalan dan

mengambil keputusan dengan menggunakan AHP

adalah:

a. Kesatuan: AHP memberikan suatu model tunggal

yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka

ragam persoalan yang tidak terstruktur.

b. Kompleksitas: AHP memadukan rancangan

deduktif dan rancangan berdasarkan system

dalam memecahkan persoalan kompleks.

c. Saling ketergantungan: AHP dapat menangani

saling ketergantungan elemen-elemen dalam

suatu system dan tidak memaksakan pemikiran

linier.

d. Penyusunan Hierarki: AHP mencerminkan

kecendurangan alami pikiran untuk memilah-

milah elemen-elemen suatu system dalam

berbagai tingkatan yang berlainan dan

mengelompokkan unsur yang serupa dalam setiap

tingkat.

e. Pengukuran: AHP memberikan suatu skala untuk

mengukur hal-hal dan terwujud suatu metode

untuk menetapkan prioritas.

f. Konsistensi: AHP melacak konsistensi logis dari

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan

untuk menetapkan berbagai prioritas.



g. Sintesis: AHP menuntun ke suatu taksiran

menyeluruh tentang kebaikan setiap alternatif.

h. Tawar-menawar: AHP mempertimbangkan

prioritas-prioritas relative dari berbagai faktor

system dan memungkinkan organisasi memilih

alternative terbaik berdasarkan tujuan-tujuan

mereka.

i. Penilaian dan consensus: AHP tidak memaksakan

consensus tetapi mensintesiskan suatu hasil yang

representative dari berbagai penilaian yang

berbeda.

j. Pengulangan proses: AHP memungkinkan

organisasi memperhalus definisi mereka pada

suatu persoalan dan memperbaiki pertimbangan

dan pengertian mereka melalui pengulangan.

Kriteria dan alternative dinilai melalui perbandingan

berpasangan. Menurut Saaty (1983), untuk berbagai

persoalan skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam

mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi

pendapatan kualitatif dari skala perbandingan Saaty

adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Pengukuran dalam Proses Hierarki Analitik

Nilai Keterangan 1 Kriteria/Alternatif A sama penting dengan criteria/alternative B 3 A sedikit lebih penting dari B 5 A jelas lebih penting dari B 7 A sangat jelas lebih penting dari B 9 A Mutlak lebih penting dari B

2,4,6,8 Apabila ragu-ragu antara dua nilai yang berdekatan

Bab III PEMBANGUNAN

DAN MODEL

PENGUKURAN

Pembangunan Ekonomi

Pengukuran Indeks Kinerja

Pembangunan

BAB III Pembangunan dan Model Pengukuran





3.1. Pembangunan Ekonomi

3.1.1. Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi

Struktur perekonomian Provinsi Bali didominasi

oleh sektor pariwisata. Ketergantungan akan kinerja

sektor pariwisata membuat faktor-faktor eksternal

sangat mempengaruhi kondisi perekomian. Hal ini

terlihat dari besar kecilnya perubahan nilai tambah

yang dihasilkan oleh para wisatawan yang datang ke

Bali yang secara tidak langsung diakibatkan oleh kondisi

perekonomian di negara asal wisatawan.

Kejadian-kejadian besar seperti Bom Bali I, Bom

Bali II, dan Krisis Keuangan Global yang terjadi pada

tahun 2008, juga cukup berdampak pada sektor

pariwisata di Bali. Meningkatnya jumlah pengangguran,

kemiskinan, dan lesunya sektor pariwisata,

berpengaruh besar terhadap lemahnya perekonomian

Bali.

Secara teori, pembangunan

ekonomi dapat diartikan sebagai

suatu proses multidimensional

dimana terjadi perubahan struktur

ekonomi ataupun dinamika

ekonomi dalam suatu wilayah.

Pembangunan ekonomi juga dapat

diartikan sebagai proses kenaikan pendapatan total

suatu wilayah dan pendapatan perkapita yang

mencerminkan pendapatan masing-mnasing individu.

Salah satu indikator kinerja pembangunan ekonomi

tersebut, adalah adanya tingkat pertumbuhan ekonomi.

“ … pembangunan ekonomi diartikan sebagai suatu

proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan

perkapita … “



Tingkat pertumbuhan ekonomi didapatkan dari

menghitung pertumbuhan nilai Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB), dimana PDRB merupakan

keseluruhan nilai tambah yang tercipta akibat proses

produksi baik barang ataupun jasa di suatu

wilayah/region pada suatu periode tertentu (biasanya

setahun atau triwulan) tanpa memperhatikan

asal/domisili pelaku produksinya.

Selama lima tahun terakhir, pertumbuhan

ekonomi Bali terbilang cukup stabil. Terjadinya krisis

eropa dan masih belum pulihnya ekonomi dunia pasca

krisis global, berpengaruh pada perekonomian Bali,

terutama pada sektor pariwasata, dimana terjadi

penurunan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara

ke Bali. Namun demikian, ekonomi Bali masih mampu

tumbuh pada kisaran 5 sampai 6 persen. Ekonomi Bali

mampu mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,33 persen

pada tahun 2009. Kondisi domestik, diantaranya

pengeluaran yang tinggi pada saat menghadapi Pemilu

merupakan pendorong meningkatnya konsumsi

terutama lembaga suasta nirlaba (partai politik) yang

pada akhirnya berimbas pada beberapa sektor

perekonomian seperti industri pengolahan dan jasa-jasa

(sektor industri dan jasa-jasa mengalami peningkatan

produksi seiring meningkatnya permintaan terkait

pemilu). Ditambah lagi oleh produksi pertanian yang

masih lebih baik dari tahun sebelumnya sehingga

ekonomi Bali tetap tumbuh sebesar 5,33 persen. Pada

tahun 2010 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,83

persen, mengalami peningkatan dibandingkan tahun



sebelumnya. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi bali

merupakan indikasi bahwa perekonomian Bali tumbuh

semakin baik, dan mampu bertahan dari krisis ekonomi

global. Pada tahun 2011, semakin membaiknya

perekonomian Bali, ditunjukan dengan pertumbuhan

ekonomi yang mampu menyentuh level 6 persen, yaitu

sebesar 6,49 persen dan kembali meningkat menjadi

6,65 persen pada tahun 2012.

Memasuki tahun 2013, perekonomian mengalami

pertumbuhan sebesar 6,05 persen. Jika dibandingkan

dengan tahun 2012, laju pertumbuhan ekonomi Bali

mengalami perlambatan. Kendati mengalami

perlambatan, pertumbuhan ekonomi Bali sebenarnya

sudah sangat baik, karena ditengah masa pemulihan

ekonomi dunia, perekonomian Bali masih mampu

tumbuh diatas 6 persen, dan berada diatas

pertumbuhan ekonomi nasional.

Sementara itu, angka inflasi cenderung

menunjukkan fluktuasi selama lima tahun terakhir.

Pada tahun 2009, walaupun masih adanya imbas krisis

5,33 5,83

6,49 6,65 6,05

4,37

8,1

3,75

4,71

7,35

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2009 2010 2011 2012 2013

LPE Laju Inflasi



keuangan global, inflasi Bali mampu terjaga pada 4,37

persen. Hal ini salah satunya disebabkan karena adanya

kebijakan pemerintah menurunkan harga BBM

bersubsidi pada bulan Januari, dari harga Rp. 6.000,-

menjadi harga Rp. 4.500,-. Selain itu pemerintah

Indonesia juga mengeluarkan paket kebijakan Stimulus

Fiskal sebesar 73,3 triliun yang bertujuan untuk tetap

menjaga konsumsi rumah tangga di atas 4 persen,

peningkatan daya saing dan daya tahan usaha dan untuk

peningkatan belanja infrastruktur padat karya.

Pada tahun 2010, laju inflasi Bali mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009 yakni

sebesar 8,1 persen. Selanjutnya, pada tahun 2011 laju

inflasi Bali turun menjadi sebesar 3,75 persen, dan

kembali naik pada tahun 2012, menjadi 4,71 persen.

Pada tahun 2013 laju inflasi kembali mengalami

peningkatan signifikan hingga mencapai 7,35 persen.

Kenaikan harga-harga, banyak dipengaruhi oleh

kebijakan pemerintah yang akhirnya menaikkan harga

BBM bersubsidi pada 22 juni tahun 2013, dari harga Rp.

4.500,- menjadi harga Rp. 6.500,-.

3.1.2. Tenaga Kerja

Dalam melaksanakan pembangunan sumber daya

manusia memgang peranan penting. Sumber daya

manusia yang berkualitas akan meningkatkan

produktivitas. Maka tidak salah bila tenaga kerja

sebagai salah satu faktor produksi merupakan

komponen penting dalam pelaksanaan pembangunan.

Makin banyak tenaga kerja yang tersedia, secara



otomatis akan memperbesar input yang pada akhirnya

berpengaruh terhadap peningkatan output. Namun

besarnya jumlah tenaga kerja jika tidak diimbangi

dengan jumlah lapangan pekerjaan justru akan

menimbulkan masalah baru. Apa yang terjadi di negara

berkembang contohnya. Kelebihan tenaga kerja justru

menimbulkan masalah yang pada akhirnya menjadi

beban bagi pemerintah, bukan saja berpengaruh kepada

proses pembangunan secara ekonomi, tapi juga

menyentuh aspek politis yang berujung pada

terganggunya keamanan dan ketentraman.

Seperti kebanyakan negara berkembang, masalah

ketenagakerjaan di Indonesia masih menjadi masalah

utama bagi pemerintah. Meningkatnya jumlah tenaga

kerja belum dapat diimbangi dengan penyerapannya

pada sektor-sektor ekonomi. Persepsi yang berkembang

selama ini, bahwa ketika pertumbuhan ekonomi

meningkat maka akan mampu menyerap tenaga kerja,

dengan kata lain mengurangi pengangguran, namun

harus dipahami bahwa tidak semua sektor ekonomi

mampu menyerap banyak tenaga kerja. Terdapat

sektor-sektor ekonomi yang merupakan sektor padat

modal, artinya sektor tersebut mampu menghasilkan

nilai tambah tinggi, hanya membutuhkan sedikit tenaga

kerja. Tenaga kerja pada sektor-sektor tersebut

merupakan tenaga kerja yang memiliki skill dan tingkat

pendidikan dengan spesifikasi tertentu. Adanya

perbedaan spesifikasi kebutuhan tenaga kerja dengan

tenaga kerja yang tersedia, menyebabkan tidak semua

tenaga kerja dapat terserap, dengan kata lain



menambah jumlah pengangguran. Tingginya

pengangguran akan menyebabkan turunnya

produktivitas dan turunnya tingkat pendapatan. Selain

itu biaya sosial masyarakat seperti biaya medis, biaya

keamanan, serta biaya sosial lain yang dikeluarkan

pemerintah menjadi semakin tinggi. Sehingga secara

tidak langsung dapat menghambat proses

pembangunan karena beban pemerintah menjadi

semakin besar. Melihat dampak yang ditimbulkan

pengangguran, maka diperlukan solusi yang

komprehensip, tidak saja menanggulagi masalah

pengangguran dari satu sisi saja.

Berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional

(Sakernas), jumlah penduduk usia kerja di Bali (usia 15

tahun ke atas) cenderung mengalami peningkatan,

seiring bertambahnya jumlah penduduk Bali. Pada

tahun 2009, jumlah penduduk usia kerja di Bali

mencapai 2.728.747 orang, terus mengalami

peningkatan hingga mencapai 3.073.019 pada tahun

2013. Peningkatan ini juga berdampak pada

peningkatan penduduk yang tergolong angkatan kerja

(bekerja dan mencari pekerjaan). Hingga tahun 2013

jumlah penduduk yang tergolong angkatan kerja adalah

sebanyak 2.315.379 orang. Sementara itu, hal berbeda

terjadi pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

yang selama 5 tahun terakhir cenderung mengalami

penurunan. Banyak penduduk usia kerja yang memilih

mengurus rumah tangga atau merupakan penduduk

usia sekolah yang memilih melanjutkan sekolahnya.

Pada tahun 2013 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja



(TPAK) sebesar 75,35 persen, mengalami penurunan

dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 76,97

persen. Angka ini merupakan cerminan jumlah

penduduk yang aktif di pasar kerja terhadap total

penduduk usia kerja.

Sektor pariwisata merupakan sektor primadona

di Provinsi Bali. Geliat industri pariwisata di Bali, selain

menarik minat investor untuk menanamkan modalnya,

juga menarik bagi pencari kerja untuk mencari

penghidupan yang lebih baik. Kuatnya daya tarik

pariwisata ini tidak hanya menarik para pencari kerja

yang berasal dari Bali namun juga dari luar Bali. Namun

sayangnya, banyaknya penduduk luar Bali yang datang

mencari peruntungan, belum mampu terserap secara

optimal. Pada tahun 2013 jumlah penduduk tergolong

angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan

mencapai 98,21 persen dan merupakan yang tertinggi

selama lima tahun terakhir. Jika dikaitkan dengan

pertumbuhan ekonomi, maka hal ini adalah suatu

indikasi yang baik, karena tumbuhnya ekonomi juga

diikuti dengan penyerapan tenaga kerja. Hal ini

menjadikan jumlah angkatan kerja yang belum terserap

(pengangguran) mengalami penurunan dibandingkan

tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2009, tingkat

pengangguran di Bali mencapai 3,12 persen, dan selama

lima tahun terus mengalami penurunan, dan pada tahun

2013 jumlahnya sebesar 1,79 persen. Semakin turunnya

tingkat pengangguran di Provinsi Bali menunjukkan

bahwa semakin bergairahnya perekonomian di Bali

sehingga angkatan kerja mampu terserap oleh lapangan



pekerjaan yang diciptakan pemerintah maupun sektor

swasta.

Tabel3.1 Indikator Ketenagakerjaan di Bali Tahun 2009 – 2013

Indikator 2009 2010 2011 2012 2013

1 Jumlah Penduduk Usia Kerja 2 728 747 2 902 573 2 952 545 3 008 973 3 073 019

2 Angkatan Kerja 2 123 588 2 246 149 2 257 258 2 316 033 2 315 379

2.1 Sudah Bekerja 2 057 118 2 177 358 2 204 874 2 268 708 2 273 897

2.2 Pengangguran 66 470 68 791 52 384 47 325 41 482

3 Bukan Angkatan Kerja 605 159 656 424 695 287 692 940 757 640

3.1 Masih Sekolah 187 161 199 093 212 173 229 810 230 176

3.2 Mengurus Rumah Tangga 319 205 353 215 350 415 347 065 401 728

3.3 Lainnya 98 793 104 116 132 699 116 065 125 736

4 Kesempatan Kerja (persen) 96,87 96,94 97,68 97,96 98,21

5 Pengangguran terbuka 3,13 3,06 2,32 2,04 1,79

6 TPAK 77,82 77,38 76,45 76,97 75,35

7 Daya Serap Tenaga Kerja (persen) 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

7.1 Pertanian 34,24 30,87 25,24 25,24 24,00

7.2 Industri Pengolahan 14,28 13,94 13,16 13,72 14,10

7.3 Perdagangan 23,77 26,24 27,05 27,56 27,64

7.4 Jasa-Jasa 13,63 14,75 17,75 17,20 16,86

7.5 Lainnya 14.08 14,19 16,79 16,28 17,40

Sumber: BPS Provinsi Bali

3.1.3. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan

yang tidak kalah penting untuk diatasi di negara

berkembang seperti Indonesia. Seperti halnya dengan

masalah pengangguran, kemiskinan juga menjadi

perhatian utama pemerintah, mengingat sampai saat ini

penangangan masalah kemiskinan masih belum optimal.

Masih banyaknya penduduk yang tidak dapat memenuhi

kebutuhan primer, sulitnya membiayai fasilitas

kesehatan, tidak layaknya fasilitas perumahan, masih

banyaknya anak-anak yang putus sekolah merupakan

cerminan masyarakat miskin di Indonesia. Maka tidak



salah jika para calon-calon pemimpin di negara ini

menggunakan isu kemiskinan dalam program-

programnya untuk menarik simpati masyarakat.

Kemiskinan dapat dilihat dari berbagai aspek

dengan menggunakan berbagai macam ukuran dan

konsep. Berbagai macam pendapat tenang kemiskinan

berkembang di masyarakat, mulai dari ketidakmampuan

dalam memenuhi kebutuhan dasar, hingga mencakup

masalah sosial dan moral yang ada di masyarakat.

Sementara itu, ada juga pendapat yang mengatakan

bahwa kemiskinan terkait dengan sikap, perilaku, budaya

hidup yang tidak berdaya terhadap sebuah sistem yang

diberlakukan pemerintah sehingga masyarakat berada

pada posisi yang lemah (kemiskinan struktural). Namun

secara umum, konsep kemiskinan lebih banyak

ditekankan pada kekurangan material. Apabila seseorang

tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya seperti

pangan, sandang, dan papan secara layak maka dapat

dikatakan bahwa seseorang tersebut termasuk dalam

kategori miskin secara material.

Selama ini masalah kemisikinan lebih sering

dikaitkan dengan aspek ekonomi, karena aspek inilah

yang paling mudah untuk diukur dan dibandingkan.

Namun jika dilihat lebih jauh lagi, kemiskinan juga

memiliki kaitan dengan masalah-masalah lain seperti

masalah sosial, budaya, sosial politik, kesehatan, dan

pendidikan. Menelaah kemiskinan dari berbagai aspek

sangat diperlukan untuk memahami secara komprehensif

tentang masalah kemiskinan. Berbagai masalah yang

terkait dengan kemiskinan tidak dapat diselesaikan



dengan satu tindakan dari pemerintah, namun diperlukan

upaya yang komperhensif dari pemerintah dan pihak-

pihak yang terkait, karena kemiskinan merupakan

masalah yang kompleks dan menyentuh hingga berbagai

aspek kehidupan masyarakat. Berbagai cara telah

dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi tingkat

kemiskinan yang terjadi di Indonesia dan Bali pada

khususnya. Namun banyak kalangan yang berpendapat

bahwa program-program yang dicanangkan pemerintah

belum maksimal menurunkan tingkat kemiskinan.

Program-progam pengentasan kemiskinan yang

dicanangkan pemerintah dinilai belum sistematis dan

saling tumpang tindih, sehingga tidak efektif dalam

mengurangi angka kemiskinan. Oleh karena itu,

pemerintah perlu membuat program-program

pengentasan kemiskinan secara terpadu yang mencakup

berbagai aspek kehidupan masyarakat dan secara

langsung melibatkan masyarakat miskin dalam proses

pelaksanaanya.

Provinsi Bali sebagai daerah ysng mengandalkan

sektor pariwisata sebagai tulang punggung

perekonomiannya, juga tidak lepas dari peermasalahan

kemiskinan. Fenomena seperti krisis Bom Bali I, Bom Bali

II, dan adanya Krisis Keuangan Global berdampak pada

keadaan pariwisata di Bali. Banyaknya tenaga kerja yang

di PHK di sektor pariwisata dikhawatirkan akan

berdampak pada kemakmuran masyarakat Bali. Hal ini

disebabkan karena sektor pertanian yang masih bertahan

di kala krisis sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat

Bali.



Pasca kejadian Bom Bali I pada tahun 2002,

dampaknya terhadap perekonomian Bali sangat

dirasakan. Sektor pariwisata sebagai tulang punggung

perekonomian bali mengalami goncangan yang dasyat.

Turunnya jumlah kunjungan wisatawan menyebabkan

banyak tenaga kerja yang bekerja di sektor pariwisata

kehilangan pekerjaan. Hal ini berpengaruh pada

menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat Bali, yang

menyebabkan bertambahnya penduduk miskin. Pada

tahun 2003 jumlah penduduk miskin di Bali meningkat

menjadi 246,10 ribu jiwa (6,89 persen) dari tahun

sebelumnya sebanyak 221,80 ribu jiwa. Kemudian

dengan segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah

untuk menanggulangi dampak Bom Bali I tersebut,

jumlah penduduk miskin di Bali mengalami penurunan

pada periode 2004-2005. Pada tahun 2005 jumlah

penduduk miskin di Bali menurun menjadi 228,4 ribu

jiwa (6,72 persen) dari tahun sebelumnya yang sebanyak

231,9 ribu jiwa (6,85 persen). Belum juga pulih

sepenuhnya, pada tahun 2005 Bali kembali terpuruk

dengan adanya Bom Bali II. Walaupun dampak dari Bom

Bali II tidak sebesar Bom Bali I, tetapi Bali kembali harus

menata sektor-sektor perekonomiannya agar mampu

bangkit kembali. Dampak dari Bom Bali II juga terlihat

pada jumlah penduduk miskin di Bali. Pada tahun 2006

jumlah penduduk miskin di Bali naik sebesar 15,1 ribu

jiwa dari tahun 2005 atau menjadi 243,5 ribu jiwa.

Guncangan bom Bali I dan II menyebabkan Bali

berada pada titik terendahnya. Keadaan ini memaksa

masyarakat bali untuk mengadopsi berbagai strategi agar



bisa bertahan dalam situasi yang sulit. Dalam waktu dua

tahun setelah bom Bali II, keadaan ekonomi Bali mulai

pulih dan menunjukkan peningkatan. Membaiknya

kondisi perekonomian Bali ditunjukkan dengan

menurunnya jumlah penduduk miskin di Bali pada

periode tahun 2006-2008. Pada tahun 2008 jumlah

penduduk miskin di Bali sebanyak 215,7 ribu jiwa (6,17

persen) atau mengalami penurunan dari tahun 2006 yang

mencapai 243,5 ribu jiwa (7,08 persen). Penurunan ini

disinyalir akibat antisipasi yang lebih baik oleh

pemerintah melalui berbagai kebijakan yang langsung

menyentuh masyarakat miskin disamping kondisi

ekonomi yang mengalami pertumbuhan cukup baik dan

makin banyaknya angkatan kerja yang terserap pada

lapangan pekerjaan.

Memasuki tahun 2009, pertumbuhan ekonomi

kembali berpengaruh positif terhadap penurunan

kemiskinan. Pada tahun ini, jumlah penduduk miskin

hanya 181,7 ribu orang atau 5,13 persen. Lebih bagusnya

lagi penurunan kemiskinan terjadi di daerah pedesaan

maupun perkotaan. Hanya saja, tingkat kemiskinan di

daerah pedesaan masih relatif tinggi.

Tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 upaya

pemerintah untuk menekan tingkat kemiskinan sudah

semakin dirasakan. Adanya program pemerintah Bali

seperti SIMANTRI, Bursa Kerja Online, JKBM, Bedah

Rumah dan lainnya memberikan angin segar pada

masyarakat luas untuk dapat memperbaiki taraf

hidupnya dengan memperoleh kesempatan kerja yang

layak, layanan kesehatan, dan perumahan yang memadai.



Pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin sebesar 174,9

ribu orang atau 4,88 persen. Kemudian pada tahun 2011

terjadi penurunan jumlah penduduk miskin yakni

menjadi 166,2 ribu orang atau 4,20 persen.

Tabel3.2 Indikator Kemiskinan di Bali Tahun 2001-2013

Tahun Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa) Persentase Penduduk Miskin

Kota Desa Kota+Desa Kota Desa Kota+Desa

2001 67,10 181,30 248,40 4,30 11,35 7,87 2002 98,90 122,90 221,80 5,72 8,25 6,89 2003 99,70 146,40 246,10 6,14 8,48 7,34 2004 87,00 144,90 231,90 5,05 8,71 6,85 2005 105,90 122,50 228,40 5,40 8,51 6,72 2006 127,40 116,00 243,50 6,40 8,03 7,08 2007 119,80 109,20 229,00 6,01 7,47 6,63 2008 115,10 100,70 215,70 5,70 6,81 6,17 2009 92,10 89,70 181,70 4,50 5,98 5,13 2010 83,60 91,30 174,90 4,04 6,02 4,88 2011 92,90 73,30 166,20 3,91 4,65 4,20 2012 91,40 77,40 168,80 3,77 4,79 4,18 2013 103,03 79,74 182,77 4,17 5,00 4,49 Sumber: BPS Provinsi Bali

Sementara itu, pada tahun 2012 jumlah penduduk

miskin adalah sebanyak 168,80 ribu jiwa, mengalami

peningkatan dari tahun sebulumnya yang sebanyak

166,20 ribu jiwa. Pada tahun 2013, jumlah penduduk

miskin kembali mengalami peningkatan, menjadi

sebanyak 182,77 ribu jiwa. Melambatnya pertumbuhan

ekonomi bali pada tahun 2013, serta terjadinya kenaikan

harga BBM bersubsidi pada bulan Juni tahun 2013,

disinyalir sebagai penyebab meningkatnya jumlah

penduduk miskin.



3.2. Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan

Pembangunan yang dilakukan di daerah pada

akhirnya ditujukan bagi kesejahteraan rayat yang

berada di daerah tersebut. Sebagai subyek dan obyek

pembangunan maka peningkatan pembangunan

manusia merupakan hal pokok yang tidak mungkin

untuk dikesampingkan. Dalam Peraturan Pemerintah

No. 6 tahun 2008, Pembangunan Manusia dijadikan

parameter akhir keberhasilan pembangunan yang

dilakukan oleh pemerintah. Mengadopsi hal tersebut

maka dilakukan model terhadap pembangunan manusia

terhadap tiga parameter aspek pembangunan yang lain

yaitu aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah. Namun demikian

untuk beberapa indikator yang diperkirakan

mempengaruhi ketiga aspek tersebut tidak dapat

digunakan karena keterbatasan serta kesinambungan

data yang ada.

Model pengukuran indeks kinerja pembangunan

terhadap pembangunan manusia menggunakan alat

analisis yaitu AHP untuk membuat skoring dari tiga

parameter yang ada sehingga nantinya dapat

disandingkan antara hasil kinerja utama dengan

parameter utama yaitu Indeks Pembangunan Manusia

(IPM). Dengan melakukan perbandingan perbandingan

terhadap tiga aspek pembangunan yang diperkiraan

mempunyai peranan paling penting terhadap

pembangunan manusia maka didapat hasil sebagai

berikut:



Gambar 1. Model Pengukuran Indeks Kinerja Pembangunan

Sehingga formulasi IKP menjadi:

IKP = (0,6087) AKM + (0,2842) APU + (0,1071) ADSD

Dari Gambar 1, terlihat bahwa penentu utama dari

indeks kinerja pembangunan (IKP) adalah aspek

kesejahteraan masyarakat (AKM) sebesar 60,87%

diikuti oleh aspek pelayanan umum (APU) sebesar

28,42% dan terakhir adalah aspek daya saing daerah

(ADSD) sebesar 10,71%. Nilai tersebut menunjukkan

bahwa begitu besar aspek kesejahteraan masyarakat

dalam menentukan kinerja pembangunan. Disisi lain,

masih kecilnya peranan aspek daya saing daerah dalam

menentukan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

INDEKS KINERJA PEMBANGUNAN

(IKP)

Aspek Kesejahteraan

Masyarakat (AKM)

Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

Aspek Pelayanan Umum (APU)

0,6087 0,2842 0,1071



3.2.1. Model Pengukuran Aspek Kesejahteraan

Masyarakat (AKM)

Pengukuran aspek kesejahteraan masyarakat

(AKM) mempergunakan data yang dirasa tersedia

sampai tingkat kabupaten/kota. AKM dibentuk oleh dua

parameter yaitu kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Gambar 2. Model Pengukuran Aspek Kesejahteraan

Masyarakat

Sehingga model dalam penentuan AKM adalah

sebagai berikut:

AKM = (0,6256) KPE + (0,3744) KSo

Keterangan:

APM : Aspek Kesejahteraan Masyarakat

KPE : Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

KSo : Kesejahteraan Sosial

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

(KPE)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

Kesejahteraan Sosial (KSo)

0, 6256 0, 3744



Dari Gambar 2, terlihat bahwa kesejahteraan

dan pemerataan ekonomi memiliki prioritas pertama

sebesar 62,56% dalam menentukan aspek

kesejahteraan masyarakat diikuti oleh kesejahteraan

sosial sebesar 37,44%.

Untuk parameter kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi (KPE) terdapat lima indikator yang

membentuknya, yaitu:

1. Pertumbuhan ekonomi (PEk)

2. Laju Inflasi PDRB (PDRB)

3. PDRB per Kapita (Kapita)

4. Ketimpangan kemakmuran (KKe)

5. Pemerataan pendapatan (PPend)

Sehingga formulasi pengukuran adalah sebagai berikut:

KPE = (0,1900) PEk + (0,1181) PDRB + (0,1170)

Kapita - (0,1956) KKe + (0,3793) PPend

Parameter kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi (KPE) didominasi oleh indikator pemerataan

pendapatan (PPend), dimana indikator ini

mempengaruhi KPE sebesar 37,93%. Sedangkan

indikator pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi

parameter kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

(KPE) sebesar 19,00%, laju inflasi PDRB (11,81%),

PDRB per kapita (11,70%) dan ketimpangan

kemakmuran sebesar 19,56%.

Sedangkan dalam pengukuran parameter

kesejahteraan sosial (KSo) terdapat lima indikator

utama dan sub indikator, yaitu:



1. Pendidikan (Pend)

a. Angka Melek Huruf (AMH)

b. Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARLM)

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

d. Angka Partisipasi Kasar (APK)

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan (APyD)

Formulasi yang terbentuk:

Pend. = (0,2949) AMH + (0,2174) ARLM + (0,1741)

APM + (0,1637) APK + (0,1500) ApyD

Aspek pendidikan dalam mempengaruhi

parameter kesejahteraan sosial (KSo) banyak

dipengaruhi oleh indikator angka melek huruf sebesar

29,49% diikuti indikator rata-rata lama sekolah

(21,74%), angka partisipasi murni (17,41%), angka

partisipasi kasar (16,37%) dan indikator pendidikan yang

ditamatkan sebesar 15,00%.

2. Kesehatan (Ksht)

3. Kemiskinan (Kems)

4. Kesempatan Kerja (KKe)

5. Kriminalitas (Krim)

Setelah diketahui persamaan untuk setiap indikator

dalam parameter kesejahteraan sosial (KSo), maka

formulasi KSo adalah:

KSo = (0,2409) Pend + (0,1811) Ksht – (0,3095)

Kems + (0,1409) KKe – (0,1276) Krim



Untuk parameter kesejahteraan sosial (KSo),

indikator kemiskinan sangat mempengaruhi keberhasilan

kesejahteraan sosial, dimana indikator ini memiliki bobot

sebesar 30,95% kemudian diikuti oleh indikator

pendidikan (24,09%), kesehatan (18,11%), kesempatan

kerja (14,09%) dan indikator kriminalitas memiliki bobot

sebesar 12,76%.

3.2.2. Model Pengukuran Aspek Pelayanan Umum

(APU)

Pengukuran aspek pelayanan umum (APU)

mempergunakan data yang dirasa tersedia sampai tingkat

kabupaten/kota. Komponen pembentuk APU adalah

parameter pelayanan dasar (PDa) dan pelayanan

penunjang (PPenj).

Gambar 3. Model Pengukuran Aspek Pelayanan Umum

Aspek Pelayanan Umum (APU)

Pelayanan Dasar (PDa)

Pelayanan Penunjang

(PPenj)

0, 6816 0, 3184



Sehingga model dalam penentuan APU adalah

sebagai berikut:

APU = (0,6816) PDa + (0,3184) PPenj

Keterangan:

APU : Aspek Pelayanan Umum

PDa : Pelayanan Dasar

PPenj : Pelayanan Penunjang

Dari Gambar 3, terlihat bahwa pelayanan dasar memiliki

prioritas utama sebesar 68,16% dalam menentukan

aspek pelayanan umum diikuti oleh pelayanan penunjang

sebesar 31,84%.


Untuk parameter pelayanan dasar (PDa)

terdapat empat indikator serta delapan sub sektor, yaitu:

1. Pendidikan (Pendd)

a. Sekolah Dasar

i. Angka Partisipasi Sekolah (APSSD)

ii. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia

sekolah (RKSSD)

iii. Rasio guru/murid (RGMSD)

Formulasi:

SD = (0,4770) APSSD + (0,2941) RKSSD +

(0,2290) RGMSD

Formula tersebut mengartikan bahwa kinerja

pemerintahan dalam hal program SD akan

tergambar dari peningkatan angka partisipasi

sekolah dengan bobot sebesar 47,70%



sedangkan untuk rasio ketersediaan sekolah per

penduduk usia sekolah (29,41%) dan rasio

guru-murid sebesar 22,90%.

b. Sekolah Menengah Tingkat Pertama

i. Angka Partisipasi Sekolah (APSSMP)

ii. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia

sekolah (RKSSMP)

iii. Rasio guru/murid (RGMSMP)

Formulasi:

SMP = (0,4133) APSSMP + (0,3212) RKSSMP

+ (0,2655) RGMSMP

Untuk keberhasilan program di tingkat SMP

maka akan tergambar juga dari peningkatan

angka partisipasi sekolah dengan bobot sebesar

41,33% sedangkan untuk rasio ketersediaan

sekolah per penduduk usia sekolah (32,12%)

dan rasio guru-murid sebesar 26,55%.

c. Sekolah Menengah Tingkat Atas

i. Angka Partisipasi Sekolah (APSSMA)

ii. Rasio ketersediaan sekolah/penduduk

usia sekolah (RKSSMA)

iii. Rasio guru/murid (RGMSMA)

Formulasi:

SMA = (0,4133) APSSMA + (0,3212) RKSSMA

+ (0,2655) RGMSMA

Sementara itu, untuk keberhasilan program di

tingkat SMA tergambar pula dari peningkatan

angka partisipasi sekolah dengan bobot sebesar



41,33% sedangkan untuk rasio ketersediaan

sekolah per penduduk usia sekolah (32,12%)

dan rasio guru-murid sebesar 26,55%.

Setelah diketahui persamaan untuk setiap

indikator pendidikan, maka formulasi untuk pendidikan

adalah:

Pendd = (0,3742) SD + (0,3129) SMP + (0,3129) SMA

Untuk Provinsi serta Kabupaten/Kota se-Bali

keberhasilan pendidikan sebagai pelayanan dasar akan

tergambar dengan tingginya keberhasilan pendidikan

sekolah dasar (SD) dengan bobot sebesar 37,42%

sedangkan untuk SMP dan SMA sebesar 31,29%.

2. Kesehatan (Sehat)

a. Rasio posyandu per satuan balita (RPBlta)

b. Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan

penduduk (Puskesm)

c. Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk

(RMSakit)

d. Rasio dokter per satuan penduduk (RDokter)

e. Rasio tenaga medis per satuan penduduk

(RTngmdis)

Formulasi:

Sehat = (0,2037) RPBlta + (0,2024) Puskesm +

(0,2533) MSSakit + (0,1647) RDokter + (0,1760)

Rtngmdis



Kinerja pelayanan dasar di bidang kesehatan

dipengaruhi rasio rumah sakit terhadap penduduk

dimana indikator tersebut mempengaruhi kinerja

kesehatan sebesar 25,33%. Sementara itu, bobot

untuk rasio posyandu per balita sebesar 20,37%,

rasio puskesmas per penduduk (20,24%), rasio

dokter per penduduk (16,47%) dan bobot rasio

tenaga medis sebesar 17.60%. Jika dilihat secara

menyeluruh ternyata kelima indikator kinerja

kesehatan dalam pelayanan dasar tidak ada yang

sangat dominan, hal ini memperlihatkan betapa

pentingnya kelima indikator tersebut dalam

menentukan hasil pembangunan di bidang

kesehatan.

3. Lingkungan Hidup (LHdup)

a. Persentas Pelayanan Sampah (Sampah)

b. Persentase Penduduk berakses air minum

(AirMnum)

Formulasi:

LHdup = (0,4000) Sampah + (0,6000) AirMnum

Keberhasilan kinerja pembangunan dibidang

lingkungan hidup sangat dipengaruhi besarnya

persentase penduduk berakses air minum yang

memiliki bobot sebesar 60% sedangkan untuk

persentase pelayanan sampah sebesar 40%.

Setelah mengetahui persamaan masing-masing

indikator dalam membentuk kinerja pelayanan dasar,



maka formulasi untuk parameter pelayanan dasar (PDa)

adalah:

PDa = (0,3949) Pendd + (0,3381) Sehat + (0,2670)

LHdup

Persamaan parameter pelayanan dasar memperlihatkan

bahwa indikator pendidikan memiliki bobot tersebesar

yaitu 39,49% kemudian diiikuti oleh indikator kesehatan

(33,81%) dan terakhir indikator lingkungan hidup

sebesar 26,70%.

Pelayanan Penunjang (PPenj)

Untuk parameter pelayanan penunjang (PPenj)

terdapat empat indikator, yaitu:

1. Ketenagakerjaan (Tenaker)

2. KB dan KS (KBKS)

3. Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

4. Penyelenggaraan keamanan dan ketertiban (Trantib)

Formulasi untuk parameter pelayanan penunjang (PPenj)

adalah:

PPenj = (0,2609) Tenaker + (0,3105) KBKS + (0,2063)

Kominfo + (0,2222) Trantib

Kinerja pembangunan untuk parameter pelayanan

penunjang sebagian besar dipengaruhi KB dan KS sebesar

31,05% diikuti oleh indikator ketenagakerjaan (26,09%),

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban (22,22%) dan

komunikasi dan informatika sebesar 20,63%.



3.2.3. Model Pengukuran Aspek Daya Saing Daerah

(ADSD)

Pengukuran aspek daya saing daerah (ADSD)

mempergunakan data yang dirasa tersedia sampai tingkat

kabupaten/kota. Komponen pembentuk ADSD adalah

parameter kemampuan ekonomi daerah (KEDa),

parameter fasilitas wilayah/infrastruktur (FWIn),

parameter iklim berinvestasi (Invest) dan pelayanan

sumberdaya manusia (SDM).

Gambar 4. Model Pengukuran Aspek Daya Saing

Daerah (ADSD)

Sehingga model dalam penentuan ADSD adalah sebagai

berikut:

ADSD = (0,2429) KEDa + (0,1553) FWIn - (0,2312)

Invest + (0,3707) SDM

Keterangan:

ADSD : Aspek Daya Saing Daerah

Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

Kemampuan Ekonomi Daerah

(KEDa)

Sumberdaya Manusia (SDM)

0, 2429 0, 3707

Fasilitas Wilayah/

Infrastruktur (FWIn)

Iklim Berinvestasi

(Invest)

0, 1553 0, 2312



KEDa : Kemampuan Ekonomi Daerah

FWIn : Fasilitas/Wilayah Infrastruktur

Invest : Iklim Investasi

SDM : Sumberdaya Manusia

Dari Gambar 4, terlihat bahwa sumberdaya

manusia memiliki prioritas utama sebesar 37,07% dalam

menentukan aspek daya saing daerah diikuti oleh

kemampuan ekonomi daerah (24,29%), iklim investasi

(23,12%) dan terakhir adalah fasilitas

wilayah/infrastruktur sebesar 15,53%.

Kemampuan Ekonomi Daerah (KEDa)

Untuk parameter kemampuan ekonomi daerah

(KEDa) terdapat tiga indikator yaitu pengeluaran

konsumsi rumahtangga per kapita (Kons.kapita),

produktivitas total daerah (PTDa) dan dana perimbangan

terhadap PAD (DnaPAD).

Formulasi untuk parameter kemampuan ekonomi daerah

(KEDa) adalah:

KEDa = (0,4290) Kons.kapita + (0,2449) PTDa +

(0,3261) DnaPAD

Berdasarkan persamaan diatas maka dapat diketahui

bahwa kemampuan ekonomi daerah sangat dipengaruhi

konsumsi rumahtangga per kapita sebesar 42,90%

kemudian untuk dana perimbangan terhadap PAD

sebesar 32,61% dan produktivitas total daerah sebesar

24,49%.



Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (FWIn)

Untuk parameter fasilitas wilayah/infrastruktur

(FWIn) terdapat empat indikator yang membentuknya

yaitu ketersediaan air bersih (AirBersih), ketersediaan

restoran (Rest) dan ketersediaan penginapan (Inap).

Formulasi untuk parameter fasilitas

wilayah/infrastruktur (FWIn) adalah:

FWIn = (0,6358) AirBersih + (0,2238) Rest + (0,1404)

Inap

Parameter fasilitas wilayah/infrastruktur sangat

didominasi oleh indikator ketersediaan air bersih sebesar

63,58% diikuti oleh indikator ketersediaan restoran

(22,385) dan terakhir untuk indikator ketersediaan

penginapan sebesar 14,04%.

Iklim Berinvestasi (Invest)

Untuk parameter iklim berinvestasi (Invest)

diwakili oleh tingkat keamanan yaitu indikator

kriminalitas. Hal ini diasumsikan dengan tingkat

keamanan yang rendah maka iklim investasi akan

semakin baik.


Untuk parameter sumberdaya manusia (SDM) terdapat

dua indikator yang membentuknya yaitu kualitas tenaga

kerja (KuaTenaker) dan tingkat ketergantungan (DR).

Formulasi untuk parameter sumberdaya manusia (SDM)

adalah:

SDM = (0,5747) KuaTenaker + (0,4253) DR



Berdasarkan persamaan diatas memperlihatkan bahwa

sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas

tenaga kerja sebesar 57,47% dan tingkat ketergantungan

sebesar 42,53%.

Bab IV HASIL DAN

PEMBAHASAN

Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek Pelayanan Umum

Aspek Daya Saing Daerah

Indeks Kinerja Pembangunan

BAB IV Hasil dan Pembahasan





4. Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Bali

Semakin berkembangnya Bali sebagai daerah tujuan

wisata utama di Indonesia, menuntut Bali untuk selalu dapat

memberikan pelayanan terbaik. Pembangunan yang sangat

pesat terutama pembangunan infrastruktur penunjang

pariwasata dewasa ini, merupakan wujud dari komitmen Bali

untuk menjadi icon pariwisata di Indonesia. Namun

pembangunan yang terjadi di Provinsi Bali perlu

memperhatikan aspek-aspek lain, yang tentunya dapat

menunjang kinerja pembangunan itu sendiri, sehingga

diharapkan dapat berjalan secara sinergis dan hasil-hasil dari

pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat Bali. Untuk itu,

pemerintah provinsi Bali memerlukan indikator yang dapat

dijadikan tolak ukur dalam membantu memotret sejauh mana

pembangunan yang telah dilakukan di Provinsi Bali.

Dari hasil pengolahan data Indeks Kinerja

Pembangunan (IKP), dapat dilihat bahwa secara umum IKP

Provinsi Bali selama lima tahun cenderung mengalami

peningkatan. Hanya pada tahun 2012 nilai IKP sedikit

mengalami penurunan, dari 0,569 pada tahun 2011 menjadi

0,531 poin pada tahun 2012, atau turun sebanyak 0,0371 poin.

Jika dilihat lebih rinci dari komponen penyusunnya,

penurunana nilai IKP pada tahun 2012 disebabkan karena

turunnya nilai aspek pelayanan umum dan juga aspek daya

saing daerah. Sementara peningkatan nilai komponen aspek

kesejahteraan masyarakat relatif kecil, sehingga tidak mampu

untuk meningkatkan nilai IKP secara keseluruhan. Pada tahun

2013 nilai IKP kembali mengalami peningkatan dibandingkan

dengan tahun 2012. Nilai IKP pada tahun 2013 sebesar 0,574



poin, atau mengalami peningkatan sebanyak 0,043 poin, dan

merupakan nilai IKP tertinggi dalam kurun waktu lima tahun

terakhir.

Kendati mengalami peningkatan, namun jika dilihat

secara lebih rinci masing-masing komponen penyusunnya,

hanya nilai pada aspek kesejahteraan masyarakat yang

mengalami peningkatan, sedangkan nilai pada aspek pelayanan

umum dan aspek daya saing daerah justru mengalami

penurunan. Namun peningkatan nilai pada aspek kesejahteraan

masyarakat yang jauh lebih besar dibandingkan penurunan

nilai pada aspek pelayanan umum dan aspek daya saing

ternyata mampu untuk meningkatkan nilai IKP Bali secara

keseluruhan pada tahun 2013. Semakin baiknya daya serap

sektor-sektor ekonomi dalam menyerap tenaga kerja yang

berpengaruh pada pemerataan pendapatan yang semakin baik,

serta tingkat inflasi yang terkendali, merupakan faktor

pendorong meningkatnya nilai aspek kesejahteraan

masyarakat.

0,451 0,495

0,569 0,531

0,574

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

2009 2010 2011 2012 2013

Gambar 4.1 Indeks Kinerja Pembangunan Provinsi Bali



Secara lebih rinci, komponen-komponen penyusun

Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) Provinsi Bali seperti Aspek

Kesejahteraan Masyarakat (AKM), Aspek Pelayanan Umum

(APU), dan Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) akan dijelaskan

menurut Kabupaten/Kota. Nilai ini diperoleh dari hasil

pengolahan dengan model persamaan IKP sehingga nantinya

akan dapat menjelaskan keadaan masing-masing

kabupaten/kota.

4.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

merupakan salah satu aspek yang mendukung Indeks

Kinerja Pembangunan (IKP). AKM dapat mencerminkan

seberapa baik tingkat kesejahteraan masyarakat di

suatu daerah. Selama tahun 2009 – 2013, Aspek

Kesejahteraan Masyarakat (AKM) cenderung mengalami

peningkatan. Pada tahun 2009 nilai AKM adalah sebesar

0,3149. Lalu pada tahun 2010 nilai AKM mengalami

2009 2010 2011 2012 2013

IKP 0,4514 0,4949 0,5685 0,5314 0,5743

AKM 0,3149 0,3681 0,4215 0,4004 0,5060

APU 0,8028 0,8107 0,9635 0,8893 0,8398

ADSD 0,2951 0,3769 0,3563 0,3261 0,2568

0,20,30,40,50,60,70,80,9

1

Gambar 4.2 IKP Provinsi Bali dan Beberapa Komponen Penyusun



peningkatan sebesar 0,0532 poin, menjadi 0,3681.

Peningkatan nilai AKM yang terjadi pada tahun 2010

didorong oleh peningkatan kedua komponen

pendukung AKM, yaitu aspek kesejahteraan dan

pemertaan ekonomi (KPE) sebesar 0,0558 poin dan

aspek kesejahteraan sosial (Kso) sebesar 0,0490 poin.

Pada tahun 2011 nilai AKM kembali mengalami

peningkatan, dari 0,3681 poin menjadi 0,4215 poin.

Peningkatan nilai AKM pada tahun 2011 lebih didorong

oleh meningkatnya nilai pada komponen aspek

kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE), karena

disisi lain nilai komponen aspek kesejahteraan sosial

justru mengalami penurunan. Nilai aspek kesejahteraan

dan pemertaan ekonomi (KPE) mengalami peningkatan

lebih signifikan sebesar 0,1047 dibandingkan dengan

penurunan nilai pada aspek kesejahteraan sosial yang

turun sebesar 0,0325.

Memasuki tahun 2012 nilai AKM mengalami

sedikit penurunan dibandingkan dengan tahun 2011.

Pada tahun 2012 nilai AKM sebesar 0,4004 mengalami

penurunan sebesar 0,0211 poin dibandingkan dengan

nilai AKM tahun 2011. Turunnya nilai AKM Provinsi Bali

pada tahun 2012 didorong oleh turunnya nilai pada

aspek kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE)

sebesar 0,0211 poin dan aspek kesejahteraan sosial

(Kso) sebesar 0,0444 poin. Meskipun mengalami

penurunan nilai dibandingkan tahun 2011, namun jika

dibandingkan dengan nilai AKM pada tahun 2009 dan

2010, nilai AKM pada tahun 2012 masih masih lebih



tinggi dibandingkan nilai AKM pada tahun 2009 dan

2010.

Pada tahun 2013, nilai AKM Provinsi Bali

kembali mengalami peningkatan cukup signifikan. Nilai

AKM Provinsi Bali pada tahun 2013 adalah sebesar

0,5060 poin, atau mengalami peningkatan sebesar

0,1056 poin dibandingkan dengan nilai AKM pada tahun

2012. Peningkatan nilai AKM pada tahun 2013,

didorong oleh meningkatnya nilai pada aspek

kesejahteraan dan pemertaan ekonomi (KPE) sebesar

0,1838 poin. Ini berarti bahwa pembangunan di

Provinsi Bali sudah mampu mengurangi kesenjangan

pendapatan dan pemerataan ekonomi masyarakat.

Namun di sisi lain terjadi penurunan pada aspek

kesejahteraan sosial yang ditunjukkan dengan turunnya

nilai aspek kesejahteraan sosial (Kso) walaupun tidak

signifikan. Hal ini mengindikasikan pembangunan di

Provinsi Bali belum mampu untuk meningkatkan

kualitas pendidikan dan kesempatan kerja.

2009 2010 2011 2012 2013

AKM 0,3149 0,3681 0,4215 0,4004 0,5060

KPE 0,4388 0,4946 0,5993 0,5549 0,7387

Kso 0,1078 0,1569 0,1243 0,1423 0,1172

Gambar 4.3

Nilai Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)



Apabila dilihat berdasarkan wilayah

kabupaten/kota, maka dapat diketahui bahwa

penurunan Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM)

terjadi pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Bali

yakni Kabupaten Badung menurun 0,0856 poin,

Kabupaten Klungkung 0,0071 poin, dan Kabupaten

Karangasem 0,0736 poin. Sedangkan kabupaten/kota

lainnya mengalami peningkatan pada aspek

kesejahteraan masyarakat. Kabupaten/kota yang

mengalami peningkatan tersebut adalah Kabupaten

Jembrana meningkat 0,0078 poin, Kabupaten Tabanan

meningkat sebesar 0,0389 poin, Kabupaten Gianyar

meningkat sebesar 0,0766 poin, Kabupaten Bangli

meningkat sebesar 0,0096 poin, Kabupaten Buleleng

meningkat sebesar 0,0089 poin, dan Kota Denpasar

meningkat sebesar 0,0282 poin.

Dari sisi peringkat yang diperoleh oleh masing-

masing kabupaten/kota pada aspek kesejahteraan

masyarakat, pada tahun 2013 relatif hampir sama

dengan tahun 2012, hanya terjadi beberapa perubahan

peringkat kabupaten/kota. Peringkat pertama, kedua,

dan ketiga masih diduduki oleh kabupaten/kota yang

sama dengan tahun sebelumnya yaitu masing-masing,

Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, serta

Kabupaten Bangli. Sementara itu, penurunan nilai AKM

Kabupaten Karangasem sebesar 0,0736 poin pada tahun

2013, menyebabkan peringkat Kabupaten Karangasem

turun signifikan, dari peringkat empat menjadi

peringkat delapan. Selengkapnya dapat dilihat pada

Tabel 4.1.



Tabel. 4.1. Nilai Indeks Aspek Kesejahteraan Masyarakat (AKM) menurut kabupaten/Kota, 2009 - 2013

Indeks AKM

Jem

bra

na

Tab

anan

Bad

un

g

Gia

nya

r

Klu

ng

kun

g

Ban

gli

Kar

ang

asem

Bu

lele

ng

Den

pas

ar

BA

LI

2009 0,3812 0,4316 0,6256 0,4265 0,3694 0,4551 0,3605 0,3716 0,4301 0,3149

2010 0,2826 0,4258 0,5140 0,4618 0,3873 0,4480 0,3882 0,4265 0,5173 0,3681

2011 0,3479 0,4533 0,5335 0,4291 0,3375 0,4941 0,4162 0,3418 0,4981 0,4215

2012 0,3673 0,3961 0,6191 0,4396 0,3654 0,4382 0,4355 0,3703 0,4199 0,4004

2013 0,3751 0,4350 0,5335 0,5163 0,3582 0,4479 0,3619 0,3793 0,4443 0,5060

RANK

2009 6 3 1 5 8 2 9 7 4

2010 9 6 2 3 8 4 7 5 1

2011 7 4 1 5 9 3 6 8 2

2012 8 6 1 2 9 3 4 7 5

2013 7 5 1 2 9 3 8 6 4

4.1.1. Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE)

Aspek kesejahteraan dan pemerataan Ekonomi

merupakan (KPE) merupakan salah satu komponen

pendukung pada AKM. Pada tahun 2013 aspek

kesejahteraan dan pemerataan ekonomi mengalami

peningkatan sebesar 0,1838. Peningkatan ini terjadi

karena meningkatnya indeks beberapa komponen

pembentuk Aspek Kesejahteraan dan Pemerataan

Ekonomi (KPE), seperti komponen laju inflasi PDRB dan

pemerataan pendapatan. Disisi lain nilai indeks

komponen pertumbuhan ekonomi, PDRB per Kapita,

dan komponen ketimpangan kemakmuran justru

mengalami penurunan. Namun penurunan yang terjadi



tidak terlalu signifikan sehingga, pengaruhnya terhadap

nilai KPE relatif lebih kecil dibandingkan indeks

komponen laju inflasi PDRB dan pemerataan

pendapatan yang mengalami peningkatan.

Apabila ditinjau dari kabupaten/kota,

kabupaten/kota yang cenderung membentuk nilai

aspek KPE Provinsi Bali mengalami penurunan adalah

KPE Kabupaten Badung dan Kabupaten Karangasem.

Sedangkan kabupaten lainnya, yaitu: Kabupaten

Jembrana, Tabanan, Gianyar, Klungkung, Bangli,

Buleleng, dan Kota Denpasar mengalami peningkatan

pada aspek tersebut.

Semetara itu, jika kita lihat komponen

penyusunan aspek kesejahteraan dan pemerataan

ekonomi di masing-masing kabupaten/kota, maka akan

tampak perbedaan sesuai dengan kondisi daerah

masing-masing. Seperti pada Kabupaten Badung yang

mengalami penurunan aspek KPE, yang disebabkan

karena adanya penurunan indeks pada hampir semua

komponen, kecuali indeks pada komponen ketimpangan

kemakmuran yang mengalami peningkatan. Sementara

itu, pada Kabupaten Karangasem yang juga mengalami

penurunan aspek KPE, penurunan disebabkan karena

turunnya indeks pada komponen laju inflasi PDRB dan

komponen pemerataan pendapatan, sedangkan indeks

pada komponen pertumbuhan ekonomi, PDRB per

kapita, serta ketimpangan kemakmuran mengalami

peningkatan.



Tabel. 4.2. Komponen Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE) menurut kabupaten/Kota, 2008 – 2013

4.1.2. Aspek Kesejahteraan Sosial (KSo)

Aspek pendukung AKM berikutnya adalah aspek

kesejahteraan sosial (Kso). Pada tahun 2013 aspek

kesejahteraan sosial (Kso) mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2012. Kondisi ini berbeda

Komponen

KPE

Je

mb

ran

a

Ta

ba

na

n

Ba

du

ng

Gia

ny

ar

Klu

ng

ku

ng

Ba

ng

li

Ka

ran

ga

se

m

Bu

lele

ng

De

np

as

ar

BA

LI

2009 0,8534 0,9631 1,1311 1,0494 0,8706 1,0109 0,8871 1,0795 1,1549 0,9433

2010 0,8107 1,0082 1,1501 1,0734 0,9640 0,8833 0,9042 1,0391 1,1671 1,0344

2011 0,9250 0,9584 1,1027 1,1142 0,9577 0,9625 0,8555 1,0077 1,1162 1,0688

2012 0,9261 0,9268 1,1463 1,0652 0,9465 0,9396 0,8995 1,0226 1,1274 1,0443

2013 0,8862 0,9940 1,0561 1,0591 0,9405 0,9248 0,9566 1,1054 1,0773 0,9965

2009 0,9153 0,6896 1,7461 0,9684 0,9652 0,9884 1,0776 0,8593 0,7901 0,4925

2010 0,7479 0,8377 1,2843 1,1167 0,9767 0,8773 0,8602 0,9928 1,3065 0,6542

2011 0,9653 0,9662 0,8488 1,0334 1,1160 0,9256 1,1060 0,9518 1,0868 0,9809

2012 1,0949 0,8191 1,5392 1,0224 0,8613 0,9396 1,1674 0,6325 0,9235 1,2277

2013 0,9699 0,8752 1,1678 1,0275 0,9590 0,9833 1,0772 0,9590 0,9812 2,4819

2009 0,9194 0,8060 1,8619 1,0321 1,0548 0,6777 0,6450 0,7384 1,2646 1,0553

2010 0,9864 0,8642 1,6076 1,0678 1,1379 0,7525 0,6872 0,8220 1,0745 1,1014

2011 1,3089 1,1537 2,1095 0,0014 0,0015 1,0017 0,9097 1,0967 1,4166 1,4641

2012 0,9862 0,8695 1,5816 1,0808 1,1453 0,7560 0,6852 0,8314 1,0640 1,1048

2013 0,9834 0,8784 1,5653 1,0851 1,1468 0,7561 0,6871 0,8400 1,0579 1,1026

2009 0,9603 1,0237 0,9214 1,0083 1,1644 0,9175 0,8703 1,0590 1,0751 1,1786

2010 0,9797 0,9876 1,0896 1,0336 1,0869 0,8434 0,8846 0,9728 1,1219 1,2157

2011 1,1849 1,0752 0,9977 0,9664 1,1132 0,7893 0,8594 1,0123 1,0017 1,1261

2012 1,0836 1,0155 0,9525 0,9831 1,0156 0,8927 0,8412 0,9737 1,2420 1,1746

2013 1,0723 1,1162 1,0024 0,9237 1,0272 0,8760 0,9333 1,0703 0,9786 1,1353

2009 1,0694 0,9994 1,1348 1,0224 0,8335 1,1236 0,9182 0,9501 0,9487 0,8133

2010 1,0105 1,0226 0,9326 0,9987 0,9552 1,0821 1,0574 1,0151 0,9258 0,8693

2011 0,9171 0,9385 0,9690 1,0225 0,8770 1,2022 1,1168 1,0146 0,9424 0,8683

2012 0,9564 0,9666 1,0021 0,9938 0,9676 1,0960 1,1731 1,0287 0,8157 0,8224

2013 1,0106 1,0124 0,8532 1,1010 1,0634 1,1729 0,9648 1,0498 0,7720 0,9209

2009 0,5956 0,5375 0,8892 0,6251 0,4912 0,6348 0,5493 0,5462 0,6103 0,4388

2010 0,5494 0,5863 0,6989 0,6374 0,5814 0,6049 0,5818 0,6056 0,6335 0,4946

2011 0,5590 0,5769 0,7290 0,5327 0,4288 0,7110 0,6551 0,6190 0,6677 0,5993

2012 0,5714 0,5426 0,7784 0,6343 0,5839 0,6190 0,6693 0,5660 0,5142 0,5549

2013 0,5716 0,5607 0,6493 0,6864 0,6285 0,6538 0,5728 0,6104 0,5457 0,7387

Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi (KPE)

Pertumbuhan Ekonomi (PEk)

Laju Inflasi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

PDRB Per Kapita (Kapita)

Ketimpangan Kemakmuran (KKe)

Pemerataan Pendapatan (PPend)



dengan aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi

(KPE) yang mengalami peningkatan di tahun 2013.

Turunnya nilai pada aspek Kesejahteraan sosial Provinsi

Bali, disebabkan karena menurunnya jumlah lulusan

universitas serta meningkatnya angka kemiskinan di

Provinsi Bali pada tahun 2013. Hal ini ditunjukkan

dengan turunnya indeks pada komponen pendidikan

dan komponen kemiskinan.

Apabila dilihat berdasarkan wilayah, jumlah

kabupaten/kota yang mengalami peningkatan dan

penurunan jumlahnya relatif seimbang. Kabupaten/kota

yang mengalami peningkatan aspek kesejahteraan

sosial adalah Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan,

Kabupaten Gianyar, dan Kota Denpasar. Sedangkan

Kabupaten Badung, Kabupaten Klungkung, Kabupaten

Bangli, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten

Buleleng mengalami penurunan pada aspek ini.

Jika dilihat pada masing-masing daerah maka

akan terdapat perbedaan komponen yang berpengaruh

pada peningkatan maupun penurunan pada nilai aspek

kesejahteraan sosial. Misalnya pada Kabupaten Gianyar

yang pada tahun 2013 mengalami peningkatan nilai

aspek kesejahteraan sosial paling tinggi diantara daerah

lainnya, jika dilihat masing-masing komponen, ternyata

hampir semua komponen mengalami penurunan indeks,

hanya pada komponen pendidikan mengalami

peningkatan. Sementara itu pada Kabupaten Tabanan

yang juga mengalami peningkatan pada aspek

kesejahteraan sosial, komponen yang mengalami

peningkatan nilai adalah komponen kesempatan kerja,



sedangkan komponen lainnya mengalami penurunan.

(selengkapnya lihat Tabel 4.3.)

Tabel. 4.3. Komponen Kesejahteraan Sosial (KSo) menurut kabupaten/Kota, 2009 – 2013

4.2. Aspek Pelayanan Umum (APU)

Aspek Pelayanan Umum (APU) merupakan

indikator kedua yang dapat digunakan untuk mengukur

keberhasilan kinerja pembangunan suatu daerah. Dalam

penghitungan Aspek Pelayanan Umum (APU) ini

Komponen

KsoJ

em

bra

na

Ta

ba

na

n

Ba

du

ng

Gia

ny

ar

Klu

ng

ku

ng

Ba

ng

li

Ka

ran

ga

se

m

Bu

lele

ng

De

np

as

ar

BA

LI

2009 0,9668 1,0246 1,0966 1,0204 0,9802 0,9492 0,8102 0,9812 1,1708 1,0004

2010 0,9950 1,0316 1,0156 1,0165 0,9690 0,9915 0,9086 1,0070 1,0652 0,9929

2011 0,9871 1,0202 1,0730 1,0281 0,9811 0,9412 0,8444 0,9905 1,1343 1,0281

2012 1,0285 1,0456 1,0735 1,0246 0,9508 0,9121 0,8385 0,9705 1,1561 1,0378

2013 0,9997 1,0223 1,0625 1,0361 0,9465 0,9316 0,8785 0,9800 1,1429 1,0236

2009 1,0082 1,0454 1,0086 1,0129 0,9705 1,0058 0,9537 0,9694 1,0255 0,9933

2010 1,0082 1,0452 1,0082 1,0126 0,9702 1,0060 0,9534 0,9710 1,0252 0,9930

2011 1,0083 1,0449 1,0078 1,0123 0,9700 1,0062 0,9531 0,9726 1,0248 0,9928

2012 1,0082 1,0446 1,0076 1,0120 0,9697 1,0062 0,9528 0,9743 1,0246 0,9927

2013 1,0082 1,0444 1,0072 1,0117 0,9693 1,0064 0,9526 0,9760 1,0242 0,9927

2009 1,3368 0,9818 0,6458 1,1330 1,0280 1,0200 1,2516 1,1704 0,4326 0,9602

2010 1,2965 1,0977 0,5188 1,0679 1,2046 1,0205 1,2693 1,1712 0,3534 0,9067

2011 1,3100 0,9260 0,6318 0,6162 0,7584 1,0912 1,3081 1,7892 0,5691 0,9780

2012 1,2997 1,1053 0,5000 1,0633 1,2119 1,0250 1,2762 1,1755 0,3429 0,8979

2013 1,1062 1,0375 0,4906 0,8503 1,3948 1,0836 1,3683 1,2549 0,4139 0,8951

2009 0,9861 1,0041 0,9838 1,0098 0,9937 1,0068 0,9980 1,0199 0,9978 1,0000

2010 1,0148 0,7985 1,0247 1,0303 1,0175 1,0209 1,0257 1,0462 1,0214 1,0224

2011 0,9992 1,0031 0,9979 0,9994 1,0032 1,0112 1,0011 1,0013 0,9837 0,9977

2012 1,0016 0,9968 1,0032 1,0020 0,9985 1,0098 1,0058 0,9874 0,9949 0,9986

2013 0,9836 1,0102 1,0104 0,9962 0,9966 1,0105 1,0046 0,9965 0,9914 1,0000

2009 0,9229 0,1507 1,5709 0,9881 0,5312 0,6432 0,5965 0,8897 2,7067 1,2284

2010 2,5636 0,4140 1,6142 0,5834 0,9135 0,4957 0,6148 0,5963 1,2045 0,9845

2011 1,2587 0,3356 1,4034 0,9792 1,0475 0,6416 0,7464 0,9680 1,6196 1,1052

2012 1,1196 0,6896 0,5856 1,0010 1,3324 0,7121 0,5995 1,1133 1,8470 1,1779

2013 1,3530 0,2473 0,6955 0,6117 1,6118 0,8612 0,7256 1,3460 1,5479 1,3562

2009 0,0229 0,2545 0,1851 0,0948 0,1660 0,1549 0,0451 0,0799 0,1291 0,1078

2010 -0,1631 0,1578 0,2051 0,1685 0,0631 0,1858 0,0648 0,1273 0,3231 0,1569

2011 -0,0049 0,2469 0,2070 0,2562 0,1850 0,1318 0,0170 -0,1214 0,2147 0,1243

2012 0,0263 0,1514 0,3530 0,1145 0,0002 0,1361 0,0448 0,0435 0,2624 0,1423

2013 0,0470 0,2251 0,3401 0,2320 -0,0934 0,1038 0,0096 -0,0069 0,2749 0,1172

Kesempatan Kerja (KKe)

Kriminalitas (Krim)

Kesejahteraan Sosial (KSo)

Pendidikan (Pend)

Kesehatan (Ksht)

Kemiskinan (Kems)



diperoleh dari aspek pelayanan dasar dan aspek

pelayanan penunjang.

Berdasarkan hasil pengolahan data penyusun

indikator aspek pelayanan umum, nilai Aspek Pelayanan

Umum (APU) tahun 2013 adalah sebesar 0,8398 atau

mengalami penurunan sebesar 0,0607 poin dari tahun

sebelumnya. Turunnya nilai Aspek Pelayanan Umum

(APU) disebabkan karena turunnya nilai komponen

pelayanan dasar dan pelayanan penunjang masing-

masing sebesar 0,0533 poin dan 0,0415 poin. Jika kita

bandingkan nilai APU selama lima tahun terakhir, nilai

APU pada tahun 2013 secara umum mengalami

peningkatan dibandingkan dengan tahun 2009.

Sementara itu jika kita lihat pada masing-masing

kabupaten/kota, peningkatan Aspek Pelayanan Umum

pada tahun 2013 terjadi di Kabupaten Gianyar yang

meningkat 0,0380 poin, Kabupaten Klungkung meningkat

sebesar 0,2148 poin, Kabupaten Bangli meningkat

2009 2010 2011 2012 2013

APU 0,8028 0,8107 0,9635 0,8893 0,8398

Pda 0,8700 0,8483 0,9462 0,9224 0,8691

Ppenj 0,6591 0,7304 1,0008 0,8186 0,7771

Gambar 4.4

Nilai Aspek Pelayanan Umum (APU)



sebesar 0,1562 poin, dan Kabupaten Karangasem

meningkat sebesar 0,0450 poin. Sedangkan

kabupaten/kota yang mengalami penurunan adalah

Kabupaten Jembrana, Kabupaten Tabanan, Kabupaten

Badung, Kabupaten Buleleng, dan Kota Denpasar

Jika dilihat dari perolehan peringkat masing-

masing kabupaten/kota pada tahun 2013, maka

peningkatan nilai APU tertinggi yang diperoleh

Kabupaten Klungkung (naik sebesar 0,2148 poin)

menempatkan Kabupaten Klungkung pada peringkat

pertama dalam aspek pelayanan umum dimana

sebelumnya ditempati oleh Kota Denpasar. (selengkapnya

lihat Tabel 4.4.)

Tabel. 4.4. Nilai Indeks Aspek Pelayanan Umum (APU)

menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

Indeks APU

Jem

bra

na

Tab

anan

Bad

un

g

Gia

nya

r

Klu

ng

kun

g

Ban

gli

Kar

ang

asem

Bu

lele

ng

Den

pas

ar

BA

LI

2009 0,7958 0,8680 0,9748 0,8194 1,0078 0,8848 0,8049 0,8346 1,4761 0,8028

2010 0,8319 0,8974 0,8791 0,8211 0,9996 0,9291 0,8404 0,9032 1,3644 0,8107

2011 0,9797 0,8963 0,8550 0,8152 1,1840 0,8819 0,7688 0,8191 1,2661 0,9635

2012 0,8870 0,9854 0,9009 0,8568 0,9765 0,9355 0,8204 0,8091 1,2945 0,8893

2013 0,7910 0,8775 0,8504 0,8948 1,1913 1,0917 0,8654 0,8010 1,1336 0,8398

RANK

2009 9 5 3 7 2 4 8 6 1

2010 8 5 6 9 2 3 7 4 1

2011 3 4 6 8 2 5 9 7 1

2012 6 2 5 7 3 4 8 9 1

2013 9 5 7 4 1 3 6 8 2



4.2.1. Aspek Pelayanan Dasar (PDa)

Pada tahun 2013 Aspek Pelayanan Umum

Provinsi Bali mengalami penurunan dibandingkan

dengan tahun sebelumnya. Penurunan ini didorong

karena penurunan pada aspek pelayanan dasar, yang

mengalami penurunan sebesar 0,0532 poin

dibandingkan tahun lalu. Turunnya aspek pelayanan

dasar secara umum disebabkan karena adanya

penurunan pada pada kualitas kesehatan yang turun

sebesar 0,1769 poin. Meskipun nilai pada komponen

pendidikan dan lingkungan hidup mengalami

peningkatan masing-masing sebesar 0,0003 poin dan

0,0243 poin, namun tidak signifikan, sehingga kecil

pengaruhnya terhadap perubahan nilai pada aspek

pelayanan dasar.

Sementara jika kita lihat pada masing-masing

kabupaten/kota, Kabupaten Jembrana, Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan

Kota Denpasar mengalami penurunan pada aspek

pelayanan dasar. Kota Denpasar mengalami penurunan

yang paling tinggi, yaitu turun sebesar 0,1893 poin

dibandingkan dengan tahun 2012. Turunnya nilai pada

komponen pendidikan dan lingkungan hidup

merupakan penyebab menurunnya aspek pelayanan

dasar di Kota Denpasar. Sedangkan empat

kabupaten/kota lainnya yaitu Kabupaten Klungkung,

Kabupaten Bangli, Kabupaten Karangasem, dan

Kabupaten Buleleng, mengalami peningkatan pada

aspek pelayanan dasar.



Tabel. 4.5. Aspek Pelayanan Dasar (PDa) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

4.2.2. Aspek Pelayanan Penunjang (PPenj)

Seperti halnya Aspek Pelayanan Dasar, Aspek

Pelayanan Penunjang pada tahun 2013 juga mengalami

penurunan. Aspek Pelayanan Penunjang mengalami

penurunan dari 0,8186 poin pada tahun 2012 menjadi

0,7771 poin pada tahun 2013, atau turun sebesar

0,0416 poin. Turunnya aspek pelayanan penunjang ini

disebabkan karena adanya penurunan pada komponen

KB dan KS yang turun sebesar 0,1336 poin, serta

Komponen

PDa

Je

mb

ra

na

Ta

ba

na

n

Ba

du

ng

Gia

ny

ar

Klu

ng

ku

ng

Ba

ng

li

Ka

ra

ng

as

em

Bu

lele

ng

De

np

as

ar

BA

LI

2009 0,8198 1,0669 1,0248 1,0144 1,1592 0,9924 1,0735 0,9441 0,9047 0,9520

2010 0,8645 1,1123 0,8923 1,0046 1,0788 1,0521 1,1651 1,0641 0,7662 0,9191

2011 0,9012 1,0802 0,9067 1,0208 1,1812 1,0113 1,0081 1,0664 0,8241 1,0036

2012 1,0171 1,1662 0,9171 1,0663 1,0062 1,0044 1,0159 0,9200 0,8868 0,9509

2013 0,9420 1,1212 0,8889 1,0068 1,1662 1,0545 1,1057 1,0233 0,8053 0,9511

2009 0,7981 0,9785 0,6227 0,6591 1,2112 0,8429 0,5944 0,7029 2,5903 0,7862

2010 0,8232 0,9901 0,5420 0,6583 1,2574 0,8994 0,6128 0,7759 2,4410 0,8302

2011 0,8120 1,1139 0,5937 0,7893 1,3771 1,0362 0,6009 0,6735 2,0034 1,0269

2012 0,9074 1,1638 0,5872 0,7496 1,2424 1,0999 0,6685 0,6751 1,9060 0,9901

2013 0,7662 1,1101 0,4688 0,7722 1,7624 1,4396 0,5617 0,7357 1,3833 0,8132

2009 0,6866 0,7786 1,1206 1,1239 1,0441 0,9888 0,9807 1,0989 1,1777 0,8548

2010 0,7181 0,8451 1,0039 1,1216 1,0432 1,0315 1,0005 1,1443 1,0916 0,7664

2011 0,7391 0,9515 1,0756 1,1172 0,9711 0,9358 1,0290 1,0087 1,1720 0,7589

2012 0,7440 0,9374 1,0448 1,1165 0,9659 0,9452 1,0316 1,0117 1,2029 0,7944

2013 0,5742 0,6481 1,0810 1,1307 1,1447 1,0360 1,1998 0,9090 1,2764 0,8187

2009 0,7769 0,9600 0,9144 0,9235 1,1461 0,9409 0,8867 0,9039 1,5475 0,8700

2010 0,8114 0,9997 0,8037 0,9188 1,1297 0,9950 0,9344 0,9881 1,4194 0,8483

2011 0,8278 1,0573 0,8460 0,9683 1,1914 0,9995 0,8760 0,9181 1,3157 0,9462

2012 0,9071 1,1043 0,8396 0,9726 1,0753 1,0209 0,9027 0,8617 1,3158 0,9224

2013 0,7843 0,9911 0,7981 0,9606 1,3621 1,1798 0,9469 0,8955 1,1265 0,8691


Pendidikan (Pendd)

Kesehatan (Sehat)

Lingkungan Hidup (Lhdup)



turunnya nilai pada komponen komunikasi dan

informatika yang turun sebesar 0,1069 poin. Sementara

itu komponen ketenagakerjaan dan komponen

penyelenggaraan keamanan dan ketertiban mengalami

peningkatan yang tidak terlalu signifikan, sehingga kecil

pengaruhnya terhadap perubahan nilai pada aspek

pelayanan penunjang.

Jika kita melihat aspek pelayanan penunjang

pada tahun 2013 pada masing-masing kabupaten/kota,

terdapat lima kabupaten/kota yang mengalami

penurunan, yaitu Kabupaten Jembrana turun sebesar

0,0386 poin, Kabupaten Tabanan turun sebesar 0,0966

poin, Kabupaten Badung turun sebesar 0,00697 poin,

Kabupaten Buleleng turun sebesar 0,0977 poin, dan

Kota Denpasar turun sebesar 0,1004 poin. Jika dilihat

lebih rinci pada beberapa kabupaten/kota yang

mengalami penurunan, maka turunnya nilai komponen

KB dan KS serta komponen komunikasi dan informatika

merupakan faktor pendorong turunnya aspek

pelayanan penunjang. Pada kelima kabupaten/kota

tersebut, komponen KB dan KS serta komponen

komunikasi dan informatika mengalami penurunan

dibandingkan dengan tahun 2012.

Sementara itu empat kabupaten lain yang

mengalami peningkatan pada aspek pelayanan

penunjang, yaitu Kabupaten Gianyar meningkat sebesar

0,1450 poin, Kabupaten Klungkung meningkat sebesar

0,0608 poin, Kabupaten Bangli meningkat sebesar

0,1504 poin, dan Kabupaten Karangasem mengalami

peningkatan sebesar 0,00468 poin.



Tabel. 4.6. Aspek Pelayanan Penunjang (PPenj) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

4.3. Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)

Aspek daya saing daerah (ADSD) merupakan

indikator terakhir dalam penentuan indeks kinerja

pembangunan (IKP). Berdasarkan hasil penghitungan

yang telah dilakukan, aspek daya saing daerah (ADSD)

Provinsi Bali pada tahun 2013 adalah sebesar 0,2568

poin. Bila dibandingkan dengan tahun 2012, nilai aspek

Komponen

PPenj

Je

mb

ra

na

Ta

ba

na

n

Ba

du

ng

Gia

ny

ar

Klu

ng

ku

ng

Ba

ng

li

Ka

ra

ng

as

em

Bu

lele

ng

De

np

as

ar

BA

LI

2009 0,9516 0,9772 0,9628 0,9883 1,0289 1,0734 1,0908 0,9840 0,9430 0,9909

2010 0,9522 0,9775 0,9633 0,9884 1,0286 1,0724 1,0897 0,9842 0,9437 0,9910

2011 0,9528 0,9777 0,9637 0,9886 1,0282 1,0716 1,0886 0,9844 0,9444 0,9911

2012 0,9534 0,9780 0,9641 0,9887 1,0279 1,0707 1,0875 0,9846 0,9451 0,9912

2013 0,9539 0,9783 0,9646 0,9888 1,0275 1,0698 1,0865 0,9848 0,9457 0,9914

2009 0,4583 0,4817 0,3711 0,3204 0,4291 0,4506 0,3158 0,4147 0,3584 0,0892

2010 0,4600 0,4681 0,4430 0,3263 0,3698 0,4095 0,2948 0,3962 0,4323 0,2680

2011 1,8649 -0,0293 -0,0526 -0,0715 1,8191 -0,0878 -0,0210 0,0093 0,1688 1,1389

2012 0,4024 0,4404 0,4836 0,3507 0,4009 0,4078 0,3105 0,3526 0,4510 0,4018

2013 0,3187 0,3094 0,3646 0,6004 0,6269 0,8876 -0,0504 0,2121 0,3307 0,2682

2009 0,6260 0,2806 2,0242 0,5671 0,2825 0,3443 0,3234 0,5530 3,9989 1,2407

2010 0,7343 0,3254 1,8765 0,6325 0,3305 0,4163 0,3747 0,6649 3,6448 1,3445

2011 0,7354 0,3279 1,8650 0,6405 0,3289 0,4189 0,3754 0,6717 3,6363 1,3521

2012 0,7403 0,3269 1,8606 0,6436 0,3257 0,4184 0,3733 0,6769 3,6343 1,3577

2013 0,6531 0,3049 1,6939 0,5583 0,3020 0,3879 1,1527 0,6273 3,3200 1,2509

2009 1,4245 0,9389 1,4390 0,5488 1,1333 1,2312 0,8110 0,8402 0,6332 0,5260

2010 1,4977 0,9493 1,1903 0,5500 1,2135 1,3277 0,8374 0,9197 0,5143 0,5004

2011 1,4653 1,0705 1,1455 0,5379 1,2027 1,3114 0,8289 0,9391 0,4988 0,4929

2012 1,4283 1,2216 1,1089 0,4916 1,3729 1,1718 0,8418 0,8566 0,5065 0,6979

2013 1,4520 0,9899 1,1157 0,8743 1,3534 1,2075 0,8342 0,6593 0,5138 0,7966

2009 0,8363 0,6711 1,1039 0,5963 0,7118 0,7646 0,6296 0,6863 1,3231 0,6591

2010 0,8756 0,6785 1,0406 0,6119 0,7211 0,7879 0,6393 0,7214 1,2468 0,7304

2011 1,3051 0,5516 0,8745 0,4874 1,1683 0,6302 0,5392 0,6070 1,1600 1,0008

2012 0,8439 0,7309 1,0321 0,6089 0,7650 0,7527 0,6443 0,6964 1,2491 0,8186

2013 0,8053 0,6342 0,9623 0,7539 0,8258 0,9031 0,6911 0,5988 1,1487 0,7771

Pelayanan Penunjang (PPenj)

Komunikasi dan Informatika (Kominfo)

Ketenagakerjaan (Tenaker)

KB dan KS (KBKS)

Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban (Trantib)



daya saing daerah mengalami penurunan sebesar

0,0693 poin. Turunnya Aspek Daya Saing Daerah pada

tahun 2013 secara umum disebabkan karena adanya

penurunan pada beberapa komponen pembentuk

seperti komponen kemampuan ekonomi daerah yang

menurun sebesar 0,0690 poin, dan komponen

sumberdaya manusia menurun sebesar 0,0016 poin.

Jika kita bandingkan selama lima tahun terakhir, nilai

aspek daya saing daerah, cenderng mengalami

penurunan. Pada tahun 2008 nilai aspek daya saing

daerah adalah sebesar 0,2951. Bila dibandingkan

dengan nilai aspek daya saing daerah pada thun 2013

yang sebesar 0,2568, berarti terjadi penurunan sebesar

0,0310 poin. Melihat fenomena ini, Provinsi Bali harus

mulai berbenah dan meningkatkan kualitas berbagai

komponen pendukung, agar dapat semakin

meningkatkan daya saing daerah.

2009 2010 2011 2012 2013

KEDa 1,0450 1,0808 1,1695 1,1716 1,1026

FWIn 0,3642 0,3642 0,3642 0,3642 0,3642

Invest 1,2284 0,9845 1,1052 1,1779 1,3562

SDM 0,6251 0,6357 0,6060 0,5813 0,5797

ADSD 0,2951 0,3769 0,3563 0,3261 0,2568

Gambar 4.5

Nilai Aspek Daya Saing Daerah (ADSD)



Apabila ditinjau berdasarkan kabupaten/kota

yang ada di Bali maka terdapat lima kabupaten/kota

megalami penurunan dalam aspek daya saing daerah

(ADSD), yaitu Kabupaten Jembrana, Kabupaten Badung,

Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan

Kabupaten Buleleng. Sementara itu, Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, dan

Kota Denpasar mengalami peningkatan dalam aspek

daya saing daerah. (selengkapnya lihat Tabel 4.7.)

Tabel. 4.7. Nilai Indeks Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) menurut Kabupaten/Kota, 2008 – 2012

Indeks ADSD

Jem

bra

na

Tab

anan

Bad

un

g

Gia

nya

r

Klu

ng

kun

g

Ban

gli

Kar

ang

asem

Bu

lele

ng

Den

pas

ar

BA

LI

2009 0,3346 0,5696 0,6468 0,3566 0,3572 0,1632 0,1468 0,2427 0,8742 0,2951

2010 -0,0946 0,5268 0,5542 0,5135 0,2666 0,2259 0,1561 0,3463 1,1970 0,3769

2011 0,3023 0,5553 0,6247 0,3202 0,1381 0,1589 0,1378 0,3081 1,1465 0,3563

2012 0,3512 0,4240 0,8564 0,4594 0,0345 0,0626 0,1510 0,2382 1,1144 0,3261

2013 0,2424 0,5290 0,7330 0,5121 0,0270 0,0733 0,1078 0,1851 1,2822 0,2568

RANK

2009 6 3 2 5 4 8 9 7 1

2010 9 3 2 4 6 7 8 5 1

2011 6 3 2 4 8 7 9 5 1

2012 5 4 2 3 9 8 7 6 1

2013 5 3 2 4 9 8 7 6 1

Terdapat perbedaan penyebab utama penurunan

atau peningkatan ADSD setiap kabupaten/kota, seperti

pada Kabupaten Bangli yang mengalami peningkatan

ADSD sebesar 0,0107 poin disebabkan oleh

meningkatnya seluruh komponen pendukung ADSD.



Sedangkan untuk Kota Denpasar yang mengalami

peningkatan paling besar yaitu 0,1678 poin,

peningkatannya didorong hanya oleh komponen fasilitas

wilayah/infrastuktur. Disisi lain, Kabupaten/kota yang

mengalami penurunan dalam aspek daya saing daerah,

juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda dalam

mempengaruhi penurunan aspek tersebut. Misalnya

Kabupaten Badung yang memiliki penurunan nilai yang

cukup tinggi dibandingkan kabupaten lainnya disebabkan

oleh penurunan komponen kemampuan ekonomi daerah

dan fasilitas wilayah/infrastruktur dan komponen

sumber daya manusia.



Tabel. 4.8. Komponen Aspek Daya Saing Daerah (ADSD) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

4.4. Indeks Kinerja Pembangunan (IKP)

Kabupaten/Kota

Dengan melakukan indeks komposit terhadap

ketiga indikator pembentuk yaitu aspek kesejahteraan

masyarakat (AKM), aspek pelayanan umum (APU) dan

aspek daya saing daerah (ADSD), ternyata pada tahun

2013 angka IKP Provinsi Bali mencapai 0,5742 atau

mengalami peningkatan sebesar 0,0428 poin

dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 0,5314 poin.

Komponen

ADSD

Je

mb

ran

a

Ta

ba

na

n

Ba

du

ng

Gia

ny

ar

Klu

ng

ku

ng

Ba

ng

li

Ka

ran

ga

se

m

Bu

lele

ng

De

np

as

ar

BA

LI

2009 0,9713 0,9138 1,4020 0,9143 0,9396 0,8194 0,7404 0,9010 1,3981 1,0450

2010 0,9763 0,9458 1,4789 0,9280 0,8843 0,7527 0,7431 0,8670 1,4239 1,0808

2011 1,0767 1,0462 1,4884 0,6660 0,7346 0,7970 0,7761 0,9291 1,4859 1,1695

2012 0,9988 0,9780 1,4826 1,1525 0,6657 0,5910 0,6960 0,8780 1,5572 1,1716

2013 0,9086 0,9556 1,4030 1,0207 0,9144 0,7552 0,6995 0,9077 1,4353 1,1026

2009 0,7770 0,8839 1,8000 1,2925 0,6335 0,5687 0,7860 0,8890 1,3694 0,3642

2010 0,7686 0,8738 1,6843 1,2856 0,7721 0,6432 0,8153 0,9279 1,2293 0,3642

2011 0,8505 0,8308 1,8021 1,3077 0,6341 0,5454 0,8618 0,8137 1,3539 0,3642

2012 0,9090 0,8365 1,9884 1,3366 0,6767 0,5426 0,9061 0,8229 0,9812 0,3642

2013 0,7878 0,7492 1,5916 1,2248 0,6298 0,5615 0,8276 0,8056 1,8219 0,3642

2009 0,9229 0,1507 1,5709 0,9881 0,5312 0,6432 0,5965 0,8897 2,7067 1,2284

2010 2,5636 0,4140 1,6142 0,5834 0,9135 0,4957 0,6148 0,5963 1,2045 0,9845

2011 1,2587 0,3356 1,4034 0,9792 1,0475 0,6416 0,7464 0,9680 1,6196 1,1052

2012 1,1196 0,6896 0,5856 1,0010 1,3324 0,7121 0,5995 1,1133 1,8470 1,1779

2013 1,3530 0,2473 0,6955 0,6117 1,6118 0,8612 0,7256 1,3460 1,5479 1,3562

2009 0,4266 0,4804 0,8980 0,3723 0,3056 0,0350 -0,0566 0,2030 2,2796 0,6251

2010 0,4714 0,5297 0,7045 0,4710 0,3246 0,1031 -0,0362 0,2647 2,1111 0,6357

2011 0,4674 0,4952 0,6859 0,4412 0,2621 0,0469 -0,0340 0,4091 2,1701 0,6060

2012 0,5223 0,4595 0,6417 0,4431 0,2340 0,0075 -0,0588 0,3706 2,3239 0,5813

2013 0,5222 0,4684 0,6216 0,4462 0,2446 0,0107 -0,0532 0,3814 2,3021 0,5797

2009 0,3346 0,5696 0,6468 0,3566 0,3572 0,1632 0,1468 0,2427 0,8742 0,2951

2010 -0,0946 0,5268 0,5542 0,5135 0,2666 0,2259 0,1561 0,3463 1,1970 0,3769

2011 0,3023 0,5553 0,6247 0,3202 0,1381 0,1589 0,1378 0,3081 1,1465 0,3563

2012 0,3512 0,4240 0,8564 0,4594 0,0345 0,0626 0,1510 0,2382 1,1144 0,3261

2013 0,2424 0,5290 0,7330 0,5121 0,0270 0,0733 0,1078 0,1851 1,2822 0,2568

Kemampuan Ekonomi Daerah (KEDa)

Fasilitas Wilayah/Infrastruktur (FWIn)

Iklim Investasi (Invest)

Aspek Daya Saing Daerah ( ADSD)




Pada tingkat kabupaten/kota, hanya terdapat

empat kabupaten/kota yang mengalami peningkatan

angka IKP yaitu Kabupaten Tabanan sebesar 0,0043 poin,

Kabupaten Gianyar sebesar 0,0631 poin, Kabupaten

Klungkung sebesar 0,0559 poin, dan Kabupaten Bangli

sebesar 0,0514.

Tabel. 4.9. Indeks Kinerja Pembangunan (IKP) menurut Kabupaten/Kota, 2009 – 2013

IKP

Jem

bra

na

Tab

anan

Bad

un

g

Gia

nya

r

Klu

ng

kun

g

Ban

gli

Kar

ang

asem

Bu

lele

ng

Den

pas

ar

BA

LI

2009 0,4940 0,5704 0,7271 0,5307 0,5496 0,5460 0,4639 0,4894 0,7749 0,4940

2010 0,3983 0,5707 0,6221 0,5694 0,5484 0,5609 0,4919 0,5534 0,8308 0,3983

2011 0,5226 0,5901 0,6347 0,5272 0,5567 0,5684 0,4866 0,4738 0,7858 0,5226

2012 0,5133 0,5666 0,7246 0,5603 0,5036 0,5393 0,5144 0,4809 0,7429 0,5133

2013 0,4791 0,5708 0,6450 0,6234 0,5595 0,5907 0,4778 0,4783 0,7299 0,4791

RANK

2009 7 3 2 6 4 5 9 8 1

2010 9 3 2 4 7 5 8 6 1

2011 7 3 2 6 5 4 8 9 1

2012 7 3 2 4 8 5 6 9 1

2013 7 5 2 3 6 4 9 8 1

Adanya perubahan nilai IKP dari tahun ke tahun

menyebabkan adanya sedikit perubahan pada posisi

masing-masing kabupaten/kota dalam peringkat IKP.

Pada tahun 2013, peringkat pertama dan kedua IKP

ditempati oleh kabupaten/kota yang sama dengan tahun

2012, yaitu Kota Denpasar pada peringkat pertama dan

Kabupaten Badung pada peringkat kedua. Kabupaten



Jembrana yang pada tahun 2012 berada pada peringkat

ketujuh juga tidak mengalami perubahan peringkat pada

tahun 2013. Sedangkan Kabupaten Tabanan dan

Kabupaten Karangasem mengalami penurunan peringkat

dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (selengkapnya

lihat Tabel 4.9.)

Sebagai sebagai tolak ukur keberhasilan

pembangunan maka dapat diketahui dengan melihat

hubungan antara IKP dan IPM. Pada tahun 2012 posisi

dari sembilan kabupaten/kota terbagi dalam empat

kelompok yaitu kelompok kabupaten/kota yang berada

di Kuadran I, II, III, IV. Pada kelompok kuadran I terdapat

empat kabupaten/kota diantaranya adalah Kabupaten

Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, dan

Kota Denpasar. Kelompok pada kuadran I memiliki arti

Jembrana

Tabanan

Badung

Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem Buleleng

Denpasar

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

66,00 68,00 70,00 72,00 74,00 76,00 78,00 80,00

Gambar 4.6 Hubungan IKP dan IPM, Tahun 2013



bahwa kabupaten tersebut memiliki nilai IPM dan IKP

yang melebihi nilai provinsi sehingga dapat dikatakan

bahwa kabupaten/kota tersebut merupakan

kabupaten/kota yang sudah maju dibandingkan dengan

kabupaten/kota lainnya. Pada kelompok kuadran II

ditempati oleh Kabupaten Bangli. Pada posisi ini

kabupaten tersebut berarti memiliki nilai IPM dibawah

nilai provinsi namun memiliki nilai IKP diatas nilai

provinsi. Sehingga dapat dikatakan, kabupaten-

kabupaten yang berada pada kelompok ini sedang

berkembang dalam hal pembangunan. Selanjutnya pada

kelompok kuadran III terdapat tiga kabupaten

diantaranya, Kabupaten Klungkung, Kabupaten

Karangasem, dan Kabupaten Buleleng. Hal ini berarti

bahwa kabupaten-kabupaten tersebut memiliki nilai IPM

dan IKP yang berada dibawah nilai provinsi, sehingga

membutuhkan perhatian yang khusus dalam proses

pembangunan. Pada kuadran IV ditempati oleh dua

kabupaten, yaitu Kabupaten Jembrana dan Kabupaten

Tabanan. Kabupaten-kabupaten yang berada pada

kelompok kuadran ini, memiliki nilai IKP yang berada di

bawah nilai provinsi, namun memiliki nilai IPM diatas

nilai provinsi.



Setelah satu tahun berjalan, ternyata pada tahun

2013 kelompok kabupaten/kota tidak banyak mengalami

perubahan. Hanya terjadi sedikit perubahan, dimana

Kabupaten Tabanan yang pada tahun 2012 berada pada

kelompok kuadran I, pada tahun 2013 mengalami

penurunan dan masuk ke kuadran IV. Hal ini berarti

Kabupaten Tabanan mengalami perlambatan dalam hal

pembangunan dibandingkan tahun sebelumnya, sehingga

meskipun nilai IKP Kabupaten Tabanan meningkat pada

tahun 2013 tapi, nilainya lebih rendah dari nilai propinsi.

(selengkapnya pada Gambar 4.7).

Jembrana

Tabanan

Badung Gianyar

Klungkung

Bangli

Karangasem Buleleng

Denpasar

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

66 68 70 72 74 76 78 80

Gambar 4.6 Hubungan IKP dan IPM, Tahun 2013

Bab V PENUTUP

Simpulan

Saran

Rekomendasi Kab./Kota

BAB V Penutup



BAB V Penutup


5.1. Simpulan

1. Nilai IKP Bali Tahun 2013 secara umum mengalami

penurunan dibandingkan dengan tahun 2012. Turunnya

nilai IKP pada tahun 2013, didorong oleh turunnya nilai

aspek pelayanan umum(APU), dari 0,8893 pada tahun

2012 menjadi 0,8398 pada tahun 2013 dan aspek daya

saing ADSD yang juga turun, dari 0,3261 pada tahun

2012 menjadi 0,2568 pada tahun 2013.

2. Aspek pelayanan umum (APU) yang pada tahun 2013

mengalami penurunan, dari 0,8893 menjadi 0,8398.

Penurunan ini didorong oleh turunnya nilai kedua

komponen pembentuk yaitu pelayanan dasar (PDa) dan

pelayanan penunjang (PPe).

3. Aspek daya saing daerah (ADSD) juga mengalami

penurunan di tahun 2013, penurunannya disebabkan

karena turunnya nilai dari komponen kemampuan

ekonomi daerah (KEDa) dan sumber daya manusia

(SDM).

4. Meningkatnya SDM di Bali yang ditunjukkan dengan

peringkat IPM yang meningkat, ternyata belum mampu

untuk meningkatkan kinerja pembangunan di Bali

secara umum.

5. Setelah satu tahun berjalan, ternyata pada tahun 2013

kelompok kabupaten/kota tidak banyak mengalami

perubahan. Hanya Kabupaten Tabanan yang mengalami

penurunan, dimana nilai IKP Tabanan lebih rendah dari

nilai IKP provinsi, shingga pada tahun 2013 Kabupaten

Tabanan masuk kelompok kuadran IV.

BAB V Penutup


5.2. Saran

1. Pemerintah daerah dapat menjadikan nilai indeks

kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan pembangunan

yang telah dilaksanakan, sehingga dapat dilihat

kekurangan pelaksanaan pembangunan pada tahun

sebelumnya.

2. Dalam melaksanakan pembangunan, hendaknya

pemerintah menciptakan program-program

pembangunan yang lebih terpadu, tidak tumpang tindih,

dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat.

3. Meningkatkan pelayanan baik pelayanan dasar

(pendidikan, kesehatan) maupun pelayanan penunjang

(komunikasi, keamanan)

4. Meningkatkan keamanan agar terjadi stabilitas di

berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga akan

tercipta iklim investasi yang lebih baik.

5. Peningkatan fasilitas wilayah atau infrastruktur untuk

meningkatkan konektivitas ekonomi antar wilayah agar

terjadi pemerataan pembangunan serta meningkatkan

kemampuan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.

5.3. Rekomendasi Kab./Kota

Beradasarkan hasil penghitungan setiap

komponen pembentuk IKP, maka beberapa

rekomendasi yang ditujukan untuk setiap

kabupaten/kota, yaitu:

BAB V Penutup


1. Kab. Jembrana

IKP Kab. Jembrana walaupun mengalami penurunan

sebesar 0,00342 namun tidak menyebabkan

peringkat IKP mengalami perubahan pada tahun

2013. Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian

dalam pembangunan Kab. Jembrana kedepan, yaitu:

a. Peningkatan laju pertumbuhan ekonomi;

b. Penekanan laju inflasi;

c. Peningkatan PDRB Per Kapita;

d. Penekanan tingkat ketimpangan

kemakmuran;

e. Peningkatan pendidikan;

f. Penekanan tingkat kemiskinan;

g. Perluasan kesempatan kerja;

h. Peningkatan pelayanan pendidikan;

i. Peningkatan pelayanan kesehatan;

j. Peningkatan pelayanan lingkungan hidup;

k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah;

l. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

m. Peningkatan Sumberdaya Manusia;

n. Peningkatan KB dan KS;

o. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

informatika;

2. Kab. Tabanan

IKP Kab. Tabanan mengalami peningkatan sebesar

0,0043 poin. Kendati mengalami peningkatan,

namun tidak banyak berpengaruh pada IKP, sehingga

menybabkan turunnya peringkat Tabanan, dari

peringkat ketiga pada tahun 2012 ke peringkat

BAB V Penutup


kelima pada tahun 2013. Beberapa hal yang menjadi

penyebab sehingga perlu mendapat perhatian dalam

pembangunan Kab. Tabanan kedepan, yaitu:

a. Peningkatan pendidikan;

b. Peningkatan kesehatan;

c. Penekanan tingkat kemiskinan;

d. Penurunan tindak kejahatan di masyarakat;

e. Peningkatan pelayanan pendidikan;

f. Peningkatan pelayanan kesehatan;

g. Peningkatan pelayanan lingkungan hidup;

h. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah;

i. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

j. Penciptaan iklim investasi yang baik;

k. Peningkatan KB dan KS;

l. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

informatika;

m. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan

ketertiban masyarakat;

3. Kab. Badung

IKP Kab. Badung mengalami penurunan sebesar

0,0797 poin. Namun penurunan ini tidak merubah

posisi IKP pada peringkat kedua. Meskipun peringkat

Kab. Badung tidak berubah namun ada beberapa

yang perlu diperhatikan dalam pembangunan Kab.

Badung kedepan, yaitu:

a. Percepatan pertumbuhan ekonomi;

b. Penekanan laju inflasi;

c. Peningkatan PDRB Per Kapita;

d. Peningkatan pemerataan pendapatan;

e. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat;

BAB V Penutup


f. Peningkatan pendidikan

g. Peningkatan kesehatan

h. Penekanan tingkat kemiskinan

i. Peningkatan pelayanan pendidikan

j. Peningkatan pelayanan kesehatan

k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah

l. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur




informatika;

4. Kab. Gianyar

IKP Kab. Gianyar mengalami peningkatan sebesar

0,0631 poin yang menyebabkan peringkat IKP

meningkat dari 4 pada tahun 2012 menjadi 3 pada

tahun 2013. Namun demikian ada beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab.

Gianyar kedepan, yaitu:


b. Penekanan ketimpangan kemakmuran;

c. Peningkatan kesehatan;

d. Penekanan tingkat kemiskinan;

e. Perluasan kesempatan kerja;

f. Penurunan tindak kejahatan di masyarakat;

g. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah;

h. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

i. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

informatika;

BAB V Penutup


5. Kab. Klungkung

IKP Kab. Klungkung mengalami peningkatan sebesar

0,0559 poin yang membuat peringkat IKP menngkat

dari 8 pada tahun 2013 menjadi peringkat 6 pada

tahun 2013. Beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian dalam pembangunan Kab. Klungkung

kedepan, yaitu:


b. Peningkatan pendidikan;

c. Peningkatan kesehatan;

d. Perluasan kesempatan kerja;

e. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur

f. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

informatika;

g. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan


6. Kab. Bangli

IKP Kab. Bangli mengalami peningkatan sebesar

0,0514 poin yang menyebabkan naiknya peringkat

IKP Bangli dari peringkat lima pada tahun 2012

menjadi peringkat empat pada tahun 2013.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian dalam

pembangunan Kab. Bangli kedepan, yaitu:


b. Penekanan ketimpangan kemakmuran;

c. Perluasan kesempatan kerja;

d. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat;

e. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

BAB V Penutup


informatika;

7. Kab. Karangasem

IKP Kab. Karangasem mengalami penurunan sebesar

0,0366 poin yang juga menyebabkan peringkat IKP

mengalami penurunan dari posisi keenam ke posisi

sembilan. Untuk itu, beberapa hal yang perlu

mendapat perhatian dalam pembangunan Kabupaten

Karangasem kedepan, yaitu:

a. Penekanan laju inflasi;

b. Peningkatan pemerataan pendapatan;

c. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat;

d. Peningkatan kesehatan;

e. Perluasan kesempatan kerja;

f. Peningkatan pelayanan kesehatan;

g. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur;

h. Peningkatan KB dan KS;

i. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan


8. Kab. Buleleng

IKP Kab. Buleleng mengalami penurunan sebesar

0,0025 poin. Walaupun mengalami penurunan,

peringkat IKP Buleleng mengalami sedikit perbaikan

peringkat, dari peringkat sembilan menjadi

peringkat delapan. Untuk itu, beberapa hal yang

perlu mendapat perhatian dalam pembangunan Kab.

Buleleng kedepan, yaitu:

a. Peningkatan tingkat kesehatan masyarakat;

b. Peningkatan pelayanan lingkungan hidup;

c. Peningakatan fasilitas wilayah/infrastruktur

BAB V Penutup


d. Peningkatan KB dan KS;

e. Peningkatan pelayanan komunikasi dan

informatika;

f. Peningkatan penyelenggaraan keamanan dan


9. Kota Denpasar

IKP Kota Denpasar mengalami penurunan sebesar

0,0129 poin. Meski mengalami penurunan, akan

tetapi Kota Denpasar tetap mampu mempertahankan

peringkatnya pada peringkat pertama. Namun

demikian, ada beberapa hal yang perlu mendapat

perhatian Kota Denpasar dalam pembangunan

kedepan, yaitu:


b. Peningkatan PDRB Per Kapita;

c. Penekanan pada ketimpangan kemakmuran;

d. Peningkatan pemerataan pendapatan;

e. Peningkatan pendidikan;

f. Peningkatan kesehatan;

g. Perluasan kesempatan kerja;

h. Penurunan tindak kejahatan di masyarakat;

i. Peningkatan pelayanan pendidikan;

j. Peningkatan pelayanan kesehatan;

k. Peningkatan kemampuan ekonomi daerah;

l. Penciptaan iklim investasi yang baik;




informatika;

Data Indeks Kinerja Pembangunan Tahun 2013

Documents

Transcript of Data Indeks Kinerja Pembangunan Tahun 2013