DASAR HUKUM ACARA PERADILAN TUN1. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara 2. UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha NegaraCATATAN : Hk Acara Kasasi ® UU No. 14 Th. 1985 jo. UU No. 5 Th. 2004 Untuk pelaksanaan Ps. 45 A UU No. 5 Th. 2004 ttg MA, MA menerbitkan SEMA No. 6 Th. 2005 ttg Penjelasan Ketentuan Pasal 45 A UU No. 5 Th. 2004, a.l. termasuk perkara yang tidak dapat diajukan kasasi a.l. Perkara TUN yang objek gugatannya berupa Keputusan Pejabat TUN Daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah ybs.KARAKTERISTIK HUKUM ACARA PTUN1. Obyek gugatan adalah keputusan TUN (beschikking)2. Subyek hukum / pihak-pihaknya, P (orang / BH perdata) >< T Badan atau Pejabat TUN, ini dalam keadaan tidak seimbang.3. Pengajuan gugatan dibatasi dalam tenggang waktu 90 hari.4. Tahapan proses berpekara : penelitian administrasi, Dismissal prosedure pemeriksaan persiapan, pemeriksaan persidangan.5. Petitum dapat berupa: pernyataan batal atau tidak sah keputusan TUN, ganti rugi (Rp 250.000,- s.d. Rp 5.000.000,- (PP 43/1994) & dalam sengketa kepegawaian dpt ditambah dengan rehabilitasi. 6. Dikenal Putusan verstek ® (Ps. 72 UU 5/86) ttp tak efektif.Ps, 73 UU 5/1986 memungkinkan T diberi kesempatan 3X, jika tdk hadir T kehilangan hak dalam proses persidangan.7. Tidak dikenal gugat reconventie.8. PTTUN dpt berperan sbg pengadilan banding terhadap pts PTUN, dan utk kasus-kasus yang harus melalui banding administratif dapat berperan sebagai pengadilan tingkat pertama.9. Peranan jurusita tak ada digantikan dengan menggunakan jasa pos.10. Dikenal eksekusi otomatis (ps. 116 ayat (1) & (2) UU 9/2004) & eksekusi pembayaran uang paksa dan/atau sanksi administratif berupa diumumkan dalam media massa cetak ® 116 ayat (3) s/d (5) UU 9/2004). Ps. 45A ayat (2) Huruf C UU No. 5 Tahun 2004 Perkara yang dikecualikan sbgmn dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. Putusan praperadilanb. Putusan perkara pidana yg diancam dgn pdn penjara paling lama 1` th dan/atau diancam pidana denda c. Putusan perkara TUN yg obyek gugatannya berupa kep. Pejabat daerah yg jangkauannya berlaku di wilayah daerah ybs. Catatan Butir c : YANG TIDAK DAPAT DIMOHONKAN KASASI /SIFAT LOKAL : 1. Besichikking berdasarkan asas desentralisasi yg dituangkan dlm PERDA2. Kep. Pejabat TUN Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yg diatur dalam PERDA (Ps. 136 ayat (2) UU No. 32 Th. 2004 ttg Pemerintah Daerah) dan/atau berdasarkan asas Dekosentrasi (pelimpahan wewenang) tidak dituangkan dalam PERDA

* Desantralisasi penyerahan wewenang kpd daerah otonom* Tugas Pembantuan (medebewind) adalah penugasan disertai dana, sarana,prasarana & SDM – daerah wajib lapor ke Pemerintah. * Dekosentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sbg wakil Pemerintah dan atau perangkat pusat di daerah. KEPUTUSAN TUN SEBAGAI OBJEK GUGATAN Ps. 1 angka 3 UU No. 5 Th. 1986 jo. UU No. 9 Th 2004 Unsur-unsur Keputusan TUN sebagai objek gugatan :1. Penetapan tertulis;2. Dikeluarkan oleh badan atau pejabat TUN;3. Berisi tindakan oleh badan atau pejabat TUN;4. Bersifat konkrit, individual, final;6. Menimbulkan akibat hukum bagi orang atau BH perdata.CATATAN :KONKRIT ® obyek yg diputus dlm kep TUN tsb tdk abstrak, ttp berwujud, tertentu atau dpt ditentukan.INDIVIDUAL ® tidak ditujukan kpd umum, ttp tertentu, baik alamat maupun persona / BH yg dituju.FINAL ® sudah definitif & dpt menimbulkan akibat hukum tanpa memerlukan persetujuan lagi. Pasal 53 UU No. 9 Tahun 2004 (1) Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan TUN. 1. Penggugat Individual 2. terkena langsung akibat Kep. TUN 3. menderita kerugian yg konkrit artinya dapat dinilai dengan uang (geld waarde) - Bentuk gugatan tertulis, Bagi P yg tdk pandai menulis dapat mengajukan secara lisan kepada Panitera Pengadilan agar dicatat dan dirumuskan gugatannya dlm bentuk tertulis. Alasan : sbg pegangan bagi Hakim dan para pihak selama pemeriksaan. Cara : diajukan kpd PTUN yg berwenang, berlaku asas umum actor sequitur forum rei, jika T diluar kediaman P – dpt diajukan melalui PTUN di tempat P agar diteruskan kpd PTUN ybs, dan tanggal diterimanya gugatan oleh panitera tsb dianggap sbg tanggal diajukannya gugatan kpd PTUN yang berwenang.

- Isi Tuntutan (petitum): Pokok – agar Kep. TUN dinyatakan batal atau tidak sah. Tambahan – dpt tuntutan ganti rugi dlm sengketa kepegawaian dpt ditambah tuntutan rehabilitasi(2) Alasan menggugat, karena Kep. TUN bertentangan dengan: a. Peraturan Per UU-an yang berlaku b. Asas-asas umum pemerintahan yang baik. CATATAN :add b. ® Ini merupakan kepatutan sbg dimaksud oleh UU No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yaitu meliputi asas-asas :1). Kepastian hukum; 5). Proporsionalitas.2). Tertib penyelenggaraan negara; 6). Profesionalitas;3). Kepentingan Umum; 7). Akuntabilitas.4). Keterbukaan;ASAS-ASAS PEMERINTAHAN YANG BAIK* Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.* Asas tertib penyelenggaraan Negara adalah asas yg menjadi dasar keteraturan, keserasian & keseimbangan dlm pengendalian Penyelenggaraan Negara.* Asas Kepentingan Umum adalah asaas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.* Asas Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif terhadap penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan pelindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.* Asas Profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan per-uu-an yang berlaku.* Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan & hasil akhir dari kegiatan Penyelenggaraan Negara hrs dapat dipertanggung jawabkan kpd masyarakat atau rakyat sbg pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan per-uu-an yang berlaku.SYARAT SURAT GUGAT* Syarat formil, meliputi: 1. Bentuk gugatan tertulis (Ps. 53 ayat (1) UU No. 9 Th. 2004). 2. Ditandatangani oleh Penggugat atau wakilnya yang sah (Ps. 53 ayat (1) UU No. 9 Th. 2004). 3. Ditulis dalam Bahasa Indonesia yang baik (ini sebagai bahasa resmi).* Syarat materiil, memuat : (Ps. 56 ayat (1) UU No. 5 Th. 1986) : 1. Identitas Penggugat : nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan, atau kuasanya; Tergugat: nama, jabatan, dan tempat kedudukan 2. Dasar gugatan (fundamentum petendi = posita) 3. Tuntutan (petitum)CATATAN:* Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani kuasa hukum Penggugat,maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah (Ps. 56 ayat (2) UU No. 5 Th. 1986).* Sedapat mungkin gugatan disertai Keputusan TUN yang disengketakan oleh Penggugat (ps. 56 ayat (3) UU No. 5 Th. 1986).PETITUM Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Sleman No. … Tanggal … tentang …Memerintahkan Bupati Sleman untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Sleman No. … TanggalMemerintahkan Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang dimintakan oleh Para Penggugat tentang …. (opsional)Memerintahkan Tergugat untuk merehabilitasi Para Penggugat dalam jabatan, harkat dan martabatnya. (opsional).Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Pasal 55 jo. Pasal 3 UU No. 5 tahun 1986 ® 90 hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan/Pejabat TUN ybs.Apabila Pejabat TUN menolak menerbitkan keputusan maka tenggang waktu 90 hari dihitung dari lewatnya waktu dalam peraturan dasarnya atau atau apabila tidak diatur maka tenggang waktu 90 hari dihitung sejak Pejabat TUN dianggap mengeluarkan keputusan penolakan atau setelah lewat 4 bulan sejak diterimanya permohonan ybs.

Perihal : GugatanKepadaYTH. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakartadi. Yogyakarta------------------------- Kepala Surat ----------------------------Dengan hormat,Bertandatangan di bawah ini Zainal Mochtar, S.H. dan Zahrul Arqom, S.H., keduanya advokat pada Law Office Inal-Inul & Partners, berkantor di ……… yang dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal …….., bertindak untuk dan atas nama :1. Nama : Kewarganegaraan : Alamat : Pekerjaan :

Mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1

2. Nama : … dst … Mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2

Yang apabila secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Penggugat

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

……… nama …….., Bupati Sleman (jabatan lain)Berkedudukan di ………………Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat

-------------------------------------- Resital ----------------------------------- 1. Nama : Kewarganegaraan : Alamat : Pekerjaan :

Mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat 1

2. Nama : … dst … Mohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat 2

Yang apabila secara bersama-sama mohon disebut sebagai Para Penggugat

Dengan ini mengajukan gugatan terhadap :

Bupati Sleman (atau Pejabat publik lainnya)Berkedudukan di ……………… Mohon selanjutnya disebut sebagai Tergugat

Dengan Objek Gugatan berupa : Surat Keputusan Bupati Sleman No. :… , Tanggal ………………….

-------------------------------------- Resital ----------------------------------Adapun gugatan ini diajukan berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada ..… Tergugat menerbitkan Surat Keputusan ………. meski Penggugat mengetahui terbitnya Objek Gugatan pada … namun demikian masih dalam tenggang waktu yang diperkenankan oleh peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa dengan terbitnya Objek Gugatan tersebut secara nyata Para Penggugat sangat dirugikan karena …………3. Bahwa Para Penggugat sebagai warga negara yang notabene hak-haknya telah dilindungi dan sederajat didepan hukum di dalam

Konstitusi UUD 1945. Ternyata … (uraikan kronologi, fakta hukum secara logis dan sistematis).4. ----------------dst ---------------5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang

baik sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, …

6. 6. Surat Keputusan Tergugat telah melanggar Pasal … UU No. … tahun 2004, Tentang …. Jo. PP No. … Tahun … 7. 7. Selain itu, Keputusan Tergugat telah pula melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum,

satu dan lain karena Tergugat ….8. 8. Sedemikian menjadi terang, jelas dan nyata bahwa Surat Keputusan Tergugat adalah tidak sah karena muatannya bukanlah

menjadi kewenangan Tergugat; oleh karenanya tak dapat lain dan memenuhi keadilan apabila Surat Keputusan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah.

9. Berdasarkan segala hal di atas, Para Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta bersedia, menerima, memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut: