Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap · PDF fileIGD 18,562 14,391* 27,125 14,747...
-
Upload
hoangthien -
Category
Documents
-
view
229 -
download
5
Transcript of Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap · PDF fileIGD 18,562 14,391* 27,125 14,747...
Dampak Perubahan Tata Kelola RS Daerah Terhadap Efisiensi,
Kinerja dan Mutu Layanan Andayani, Marthias, Putri, Armiatin
Center For Health Policy and Management
Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
in collaboration with
Asia Pacific Observatory – World Health Organization
Isi
1. Pendahuluan
2. Gambaran Umum Lokasi dan RS dalam Studi
Kasus
3. Hasil Penelitian
4. Kesimpulan dan Saran
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
RS Daerah di Indonesia
• Dimasa lalu: RSD memiliki tingkat birokrasi yang sama dengan lembaga pemerintah (SKPD) lainnya
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
1. Pendahuluan
Tantangan bagi RS Daerah
• Memenuhi kebutuhan pengguna yang dinamis
• Persaingan dengan RS swasta dan RS LN
• Perkembangan regulasi
• Tantangan lokal spesifik, misalnya kendala geografis/transportasi, kekurangan SDM dan sumber daya lain, dll.
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Sejarah Perkembangan Birokrasi RS Pemerintah di Indonesia
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
2. Gambaran Umum Lokasi dan RS dalam Studi Kasus
Jumlah Penduduk dan Penduduk Miskin di lokasi penelitian:
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
1.125.369
921.263
457.668
118.805
225.562
224.000
222.987
81.600
16.000
43.894
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
Sleman
Bantul
Yogyakarta
Magelang
Banda Aceh
Poor Population Total PopulationSumber: bps.go.id, accessed in September 2013
RS yang Diteliti
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
* Afiliasi dengan RSUP Dr. Sardjito
Kapasitas dan Volume Pelayanan Tahun 2012
Sleman P.Senopati Kota
Yogyakarta Tidar Meuraxa
Jumlah TT 168 300 201 215 200
Jumlah
Kunjungan
IRNA 11,142 13,742* 10,842 17,147 8,315
IRJA 71,083 105,301* 105,728 125,475 66,035
IGD 18,562 14,391* 27,125 14,747 2,351
* Jan-Jun 2013
Sumber: Profil RS
Metodologi Penelitian
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
• Studi kasus pada 5 rumah sakit umum daerah di Yogyakarta, Jateng dan Aceh
• Tujuan: Melihat dampak BLUD terhadap tata kelola, kinerja, dan mutu layanan RSUD
3. Hasil Penelitian
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
BLU dan Tingkat Otonomi
Fungsi
Manajemen
dan
Kebijakan
Sentralisasi
Penuh
dengan
Otonomi
Rendah
Otonomi Sebagian Desentralisasi Penuh
Otonomi Tinggi
A B C
Manajemen
Stratejik Sudah ada otonomi
tinggi
Administrasi Sudah ada otonomi
tinggi
Pembelian Sudah ada
otonomi
Manajemen
Keuangan Otonomi
sebagian
Manajemen
Sumber Daya Otonomi
sebagian
Tingkat Otonomi
Karakteristik BLUD
• Merupakan bagian dari Pemda • Menjadi bagian dari PAD • Menghasilkan barang dan atau jasa yang sebagian atau seluruhnya
dijual kepada masyarakat • Tidak mengutamakan keuntungan • Memiliki cost dan revenue center • Dapat mengelola sendiri sumber dayanya dengan prinsip efektifitas
dan produktivitas • Rencana Kerja dan Anggaran dikonsolidasikan dengan Pemda • Semua pendapatan kecuali dari APBD/N dapat langsung
dibelanjakan • Dapat memiliki staf PNS dan Non PNS • Tidak menjadi subyek pajak
Aspek Perencanaan dan Penggunaan Anggaran
• menyusun Renstra Bisnis untuk menentukan arah, strategi dan alokasi sumber daya dalam lima tahun kedepan
• Menetapkan target (keuangan dan non keuangan)
• Menyusun rencana detil 1 tahun (RBA)
• Kecuali RSUD Meuraxa, semua RS mampu menggunakan pendapatan operasionalnya utk membiayai sebagian investasi
Aspek Governance dan Akuntabilitas
• BLUD menegaskan bahwa RSUD adalah lembaga yang diawasi dan diaudit: – Dewan Pengawas – Dewan Pembina – Auditor Independen – Auditor Internal (SPI, Inspektrorat/Bawasda)
“…untuk yang kinerja pelayanan memang dewas yang mengevaluasi kami “ (RSUD Tidar) “kalau kami ada 5 (anggota Dewas, pen.): Asisten 3 (ketua), anggota: kepala Dinkes, trus yang berkaitan dengan keuangan ada 2: kepala bidang anggaran, kepala bidang akuntansi, trus yang dari ARSADA DIY dan dari RS sebagai sekretaris Dewas.” (RSUD Panembahan Senopati) “(anggota Dewan Pembina) Ada dinas kesehatan, dari aparat struktural ada. Kita untuk tahun ini dinas keuangan dari BPKAD. Kemudian asisten 1.” (RSUD Meuraxa)
• RS mengakui bahwa keberadaan Dewas dapat membantu RS:
– dalam menilai kinerja pelayanan (pengakuan stakeholder eksternal terhadap pencapaian RS)
– Memberi konsultasi/saran mengenai kebijakan-kebijakan baru
• Namun ada juga RS yang mengakui bahwa keberadaan Dewas belum efektif untuk mengevaluasi kinerja
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
• Akuntabilitas kinerja berupa:
– SPM (evaluasi)
– LAKIP
– Evaluasi per semester dan tahunan
– Laporan Keuangan
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Aspek Pengelolaan SDM
Jumlah Tenaga
Sleman P.Senopati Kota
Yogyakarta Tidar Meuraxa
Dokter 34 42 49 34 76
Perawat 150 255 226 247 220
Aspek Pengelolaan SDM
HR Management
aspects Sleman P.Senopati
Kota Yogyakarta
Tidar Meuraxa
Merekrut tenaga non PNS
Boleh Boleh Boleh Boleh Boleh
Tenaga Spesialis yang telah direkrut oleh RS
Tidak ada SpA dan SpOG
SpBO, SpB, SpA, SpPD
SpA SpA, SpPD, SpAn, SpP, SpKJ
Sistem Remunerasi
Sedang dalam pengembangan
Sudah ada, namun masih sederhana
Sudah ada, namun masih sederhana
Masih menggunakan sistem sebelum BLUD
Sedang dalam pengembangan
Gaji non PNS disesuaikan dengan PNS
Aspek Keuangan
Pendapatan dan Biaya
Hospital
Sleman P. Senopati Kota
Yogyakarta Tidar Meuraxa
Pendapatan 3.8 6 4.1 5.1 1.8
Biaya n.a 8.1 5.4 4.9 n.a
Source: Source: Hospital Profiles, 2013
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University, Indonesia
Aspek Keuangan
• Dengan adanya peraturan-peraturan kepala daerah untuk pelaksanaan BLUD, maka RS Daerah dapat mengelola pendapatan dan biayanya masing-masing sesuai kebutuhan.
• Persentase biaya capacity building terhadap total anggaran: “Kayaknya meningkat ya, karena pelatihannya juga tambah banyak, peserta diklatnya juga lebih banyak, ada untuk akreditasi juga. Dulu malah kayaknya kalau diklat tergantung dari dana BKD, atau DAK gitu, jadi ga bisa banyak. Dan sekarang kan kita ada keleluasaan pergeseran to, misal kurang diklat ini, lalu bisa kita tambahkan.” (RSUD P.Senopati)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
• Pengadaan barang dan jasa:
“ya bukan kerjasama, jadi kalau misalnya pengadaan langsung kita bisa langsung membeli kepada mereka, jual beli biasa, tapi ketentuannya dengan perwali” (RSUD Tidar)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
• Surplus dan defisit:
(defisit) gak pernah ya. Terutama defisit yang di luar gaji itu jarang. Intinya pendapatan sama belanja yang operasional yang berasal dari jasa layanan itu selalu surplus. Yang sering malah anggaran belanjanya dibawah 100, pendapatannya rata-rata diatas 100. Makanya bisa ada SILPA, untuk tabungan. (RSUD Kota Yogyakarta) “Kita sempat mengalami defisit. Jadi pada saat awal BLUD itu, kami merasa harus minta suntikan dana dari APBD Kota Magelang, pada awal tahun 2009” (RSUD Tidar)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Aspek Mutu Pelayanan
• Adanya Standar Pelayanan Minimal menjadi salah satu pemicu upaya peningkatan mutu pelayanan: – Evaluasi secara reguler dan folow up
– Tim-tim mutu
– Komite medis lebih pro aktif
• Kinerja pelayanan tidak semata berdasarkan penyerapan anggaran, namun juga efektivitas pelayanan
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
• Evaluasi mutu dan follow up:
“Jadi setiap saat dievaluasi kemudian ada progress..nanti kalau belum progress itu kendalanya apa? Lha itu dibahas di dalam evalus karenai kalau setiap evaluasi mengundang manajemen semua, jadi nanti bagian manajemen mana yang tentang masalah air, masalah tentang alat, tentang apa jadi kan bidang yang itu sehingga kan disitu masukkannya ke manajemen. Jadi nanti kalau ditindak lanjut jadi nanti pembiayaan harus dengan apa masuk di RBA. Jadi modelnya ya seperti itu.” (RSUD Sleman)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
• Program Peningkatan Mutu
“Bahwa dunia kedokteran baik metode maupun terapi, metode pelayanan, sikap, itu kan makin hari makin meningkat sesuai kebutuhan. Nah kita terus tingkatkan program peningkatan SDMnya atau sumber daya yang lain.” (RSUD Meuraxa)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Bed Occupancy Rate
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Sumber: Profil RS
0
20
40
60
80
100
120
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
P.Senopati
Sleman
Kota Yogyakarta
Tidar
Kendala dalam Penerapan
• Komunikasi dan sinkronisasi dengan Pemda
• RS masih menjadi komoditas politik yang rentan diintervensi sampai ke level operasional
• Kemampuan RSUD dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan ttg fleksibilitas BLUD
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
“Sebenarnya kita diberi kewenangan, hanya memang sebenernya, kemampuannya seberapa itu tergantung kita.” (RSUD Kota Yogyakarta) “Jadi harusnya kan kalau sudah buat RBA tidak usah buat RKA. Tetapi di DPKAD, disistem keuangannya sana itu, kalau hanya RBA saja laporan kita gak bisa masuk. Padahal kita sekarang ini 70 M, itu hampir separo pendapatan hasil daerah itu dari RS. Makanya Bantul ini masih pake RKA DPA supaya memudahkan.” (RSUD P. Senopati)
Center for Health Policy & Management Medical Faculty of Gadjah Mada University
Kesimpulan
• BLUD mendorong RS Daerah untuk menjadi operator pelayanan kesehatan yang profesional dan berdaya saing:
– Mengubah mind-set tentang cara mengelola lembaga usaha
– Meningkatkan kemampuan merespon kebutuhan pengguna
– Menekankan tentang akuntabilitas, transparansi, efisiensi, efektivitas dan produktifitas
– Secara tidak langsung mendorong pemanfaatan IT
Kesimpulan - lanjutan
• BLUD telah mengubah banyak aspek dalam pengelolaan RS Daerah, antara lain pengelolaan keuangan, perencanaan, governance dan pengelolaan SDM
• Perubahan menjadi BLUD telah membantu memperbaiki outcome pelayanan dikelima RSUD
• Keberhasilan implementasi tergantung pada kesiapan sistem manajemen operasional
• RSUD masih memiliki tantangan: – RS masih membutuhkan subsidi pemerintah – RS masih sering jadi alat politik
Saran
• Keterampilan komunikasi politik perlu dimiliki oleh semua Direktur dan manajer RS untuk meningkatkan efektivitas advokasi kepada stakeholders kunci
• Sistem manajemen operasional perlu terus dikembangkan untuk mendukung akuntabilitas RS
• RS dan stakeholders perlu memonitor kinerja RS dari berbagai perspektif yg berbeda sesuai dg amanat BLUD: kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat