122

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Agus Pramusinto,Dr, Dr Erwan Agus Purwanto dkk,2009, Reformasi

Birokrasi, Kepemimpinan dan pelayanan Publik. .Gava

Media.Yogyakarta.

Agus Sutantyo dan Ambar S, 2004, Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur

pemerintah dalam birokrasi public di Indonesia, Gava Media, Jakarta.

Andrews, William G, 1968. Constitutions and Constitutionalism. 3rd edition.

New Jersey: Van Nostrand Company.

Arikunto Suharsimi,1989.Prosedur Penelitian Suatu Pengantar Pendekat

Praktek, Bina Aksara, Jakarta..

Atang Ranumihardja,1989,Hukum Tata Usaha Negara dan Peradilan Tata

Usaha Negara, di Indonesis Tarsito Bandung,

Azizy, A. Qodri. 2007.Change Management dalam Reformasi Birokrasi. PT:

Gramedia Pustaka Utama.Jakarta.

Bambang Sunggono,2002,Metode Penelitian Hukum, Radja Grafindo Persada,

Jakarta,

Benveniste, Guy,1997, Birokrasi. PT Raja GrafindoPersada.Jakarta.

Boediono,1999,Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi No. 1: Ekonomi

Mikro, BPFE, Yogyakarta,

Burhan, Ashshofa,2010,Metode Penelitian Hukum. Rineka Cipta, Jakarta.

Center For Population And Policy Studies,2001,Public Service Performance,

Bureucratic Corruptionin Indonesia, Gajah Mada University,

Yogyakarta.

123

Dwijowijoto, Riant Rugroho, 2001, Reinventing Indonesia Menata Ulang

Manajemen Pemerintahan untuk pembangunan Indonesia baru dengan

keunggulan Global. Gramedia.Jakarta.

David O, Ted G. 1991. Mewirausahakan Birokrasi. PPM, Jakarta.

Departemen pendidikan budaya, 1994. Kamus Bahasa Indonesia, Balai

Pustaka, Jakarta,

Djumialdji, Hukum Bangunan, Dasar-Dasar Hukum dalam Proyek dan

Sumber Daya Manusia, Rineka Cipta, Yogyakarta, 1995.

Dwiyanto, Agus, dkk. 2006. Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia.

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press

Effendy, Onong Uchjana.1996. Sistem informasi manajemen. CV.Mandar

jaya. Bandung.

John Stuart Mill, Utilitarianism, On Liberty, Consideration on Representative

Government, Vermont: Everyman, 1993. Agus Dwiyanto dan Bevaola

Kusumasari "Reformasi Pelayanan Publik: Apa yang Harus

Dilakukan?" dalam Policy Brief, No. II/PB/2003.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara,2005,Clean Government dan

Good Government Untuk meningkatkan Kinerja Birokrasi Dan

Pelayanan Publik. Jakarta.

Mardiasmo,2002, Otonomi dan manajemen Keuangan Daerah, Andi Offset,

Yogyakarta.

Mas’ud Said, M. 2007. “Birokrasi dinegara Birokratis, Masalah, Makna dan

Dekontruksi Birokrasi Indonesia

Moh. Mahfud MD, 2010, Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan

Yang Baik, Makalah disampaikan pada Dies Natalis Universitas

Udayana, Bali, 29 September 2010,

124

. , Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi. Yogyakarta: Gama Media, 1999

Mostopadidjaja AR,2003, Reformasi Birokrasi Sebagai syarat

Pemberantasan KKN Dalam Rangka Seminar Pembangunan Nasional

VIII.

Muh Kusnardi, Harmaily,1976,Pengantar Hukum Tata Negara

Indonesia. Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UI dan CV

“Sinar Bakti”.Jakarta.

Muchsin,2002, Hukum dan Kebijakan Publik, Averroes Press, Malang.

Muhammad Muhdar, 2010. Bahan Kuliah “Metode Penelitian Hukum”

Balikpapan,.

Nugroho,D,Riant,2004, Kebijan Publik, Formulasi Implementasi dan

Evaluasi, Gramedia. Jakarta.

Pramusinto Agus dan Erwan Agus Purwanto,2009,Reformasi Birokrasi,

Kepemimpinan dan Pelayanan Publik. Kerjasama Gava Media.

Yogyakarta.

Purbokusumo,Yuyun dkk, 2006, Reformasi terpadu Pelayanan Publik

Pemerintah Profinsi DIY. Kemitraan.Yogyakarta.

Rayanto, Tavip A.2009. Menggagas Arah Startegi Reformasi Birokrasi Untuk

Mewujudkan Pemerintahan Efektif Dan Akuntabel ( Dalam Reformasi

Birokrasi, Kepemimpinan Dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang

Pelaksanaanotonomi Daerah Di Indonesia). Gava Media.Yogyakarta

Ronny Hanitijo Soemitro,1994,Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri,

Cetakan Kelima, Ghalia Indonesia, Jakarta. Satjipto, Rahardjo, Ilmu

Hukum, Citra Aditya Darti, Bandung, 1996

Sedarmayanti.2009.Reformasi Administrasi Publik, Refomasi Birokrasi, dan

Kepemimpinan Masa Depan.PT.Refika Aditama. Bandung

125

Subekti,2001,Hukum Perjanjian, Internusa, Jakarta,

Samodra Wibawa, 2005, Reformarmasi administrasi bunga rampai pemikiran

admnistrasiNegara / public .Gaya Media.Yogyakarta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manajemen Publik. Gramedia Widia

Sarana Indonesia. Jakarta.

Tamin, Faisal. 2004. Reformasi Birokrasi. Blantika.Jakarta

Utomo, Warsito.2007. Dinamika Administrasi Publik Analisis Empiris

Seputar Isu-Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik. Cet. II

Pustaka Pelajar dan Program Magister Administrasi Publik UGM.

Yogyakarta

Wasistiono, Sadu (2002). Manajemen Sumber Daya Aparatur Pemerintah

Daerah Bandung: Fokus Media.Bandung.

Yushira Kunio,1990,Kapitalisme Semu Asia Tenggara, LP3ES, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945.

Ketetapan MPR Nomor.XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan negara yang

Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN).

Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025

126

Undang undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian

Intern Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara

penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana Pembangunan

Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penerimaan Negara

Bukan Pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi 2010 – 2025

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2013 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi

Nasional Pengembangan E-Government

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand

Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

127

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang

Organisasi Kementerian Negara.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Permenkumkam Nomor M.HH-05.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 30 Desember

2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Permenkumham Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

PermenPAN/RB Nomor 20 tahun 2010 Tentang Road Map Reformasi

Birokrasi 2010-2014.

Permenkumham Nomor M.HH-01.PR.01.01 tahun 2010 Tentang Rencana

Strategis Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia 2010-2014.

Permenkumham Nomor M.HH-06.IN.01.01 tahun 2010 Tentang Kebijakan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Hukum Dan HAM.

Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.PR.07.01 tahun

1980 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan

Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.PR.01.04 Tahun

2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran

di Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia

128

Surat Edaran Sekretaris Jenderal Nomor SEK-01.PL.04.06 Tahun 2014

tentang Penyusunan Laporan BMN Pasca Restrukturisasi Program dan

Kegiatan Pada Kementerian Hukum dan HAM RI

C. Jurnal / Artikel Ilmiah

Ayurisya Dominata, 2013, Apa itu Reformasi Birokrasi?, Makalah bersumber

http://blog.sivitas.lipi.go.id.

Rahadian, Achmad H. 2009. Mewujudkan Good Governace melalui

Pelayanan Publik. Jurnal Ilmiah STIAMI.

Susanto, Heri, Ditjen Pajak Juara Kena Sanksi Pelanggaran, diakses dari

situs http://heri.susanto@vivanews.com

Taufiq Effendi, 2007, Agenda Strategis Reformasi Birokrasi Menuju Good

Governance”,http://www.setneg.go.id/

Thaha, Rasyid. 2012. Penataan Kelembagaan Pemerintahan Daerah. Jurnal

Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 1. No.3 Juni 2012

D. Internet

http://pemerintah.net/asas-asas-umum-pemerintahan-yang-baik-aupb/

http://po-box2000.blogspot.co.id/2010/11/asas-asas-umum-pemerintahan-

yang-baik.html

http://www.goodgovernance-bappenas.go.id/artikel_148.html

http:// www.kumpulblogger.com

http://www.pengertianahli.com/2013/11/pengertian-data-dan-jenis-data.html

http://www.landasanteori.com/2015/10/pengertian-good-governance-

definisi.html

http://spiritbloging.blogspot.co.id/2012/01/modul-9-tata-kelola-pemerintahan-

yang.html

129

Hasil Wawancara dengan Bp. Deni Kristiawan, Kepala Subbag PenyusunanProgram Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM JawaTengah, 7 November 2016.

Hasil wawancara dengan Dedi Hartono , Pemangku Program dan KegiatanDivis Admnistrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 2 Agustus 2016

Hasil wawancara dengan Ruri Astuti , Pemangku Program dan KegiatanDivis Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 3 Agustus 2016

Hasil wawancara dengan Dwi Eriyono , Pemangku Program dan KegiatanDivis Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAMJawa Tengah, pada tanggal 4 Agustus 2016

Hasil wawancara dengan Toto Kuncoro , Pemangku Program dan KegiatanDivis Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum danHAM Jawa Tengah, pada tanggal 5 Agustus 2016