DAFTAR PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TENTANG PELAYANAN PUBLIKNOPERATURAN PERUNDANGANTENTANGKETERANGAN

Pelayanan Publik

1UU No. 25 Tahun 2009Pelayanan Publik

2Perpres No. 81 Tahun 2010Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 2025

3PP No, 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

4Permenpan 13 Tahun 2009 Pedoman peningkatan kualitas pelayanan dengan partisipasi masyarakat

5Kepmenpan No. KEP/26/ M.PAN/2/2004Petunjuk Teknis Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik

6Kepmenpan No. KEP/36/ M.PAN/7/2003Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik

7Permenpan No. 20 Tahun 2012Pedoman Umum Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

8Perpres No. 97 Tahun 2014Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Survey Kepuasan Masyarakat

9Permenpan No. 16 Tahun 2014Pedoman Survey Kepuasan MasyarakatPengganti Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : Kep/ 25/M. PAN/2 /2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

Penyusunan SOP (Standar Operasional Prosedur)

10Permenpan No. 35 Tahun 2012Pedoman Penyusunan Standar Operasional ProsedurAdministrasi PemerintahanDasar Penyusunan SOP versi Kemenpan

11Permendagri No. 52 Tahun 2011

Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/KotaDasar Penyusunan SOP versi Kemendagri

Penyusunan SP (Standar Pelayanan)

12Permenpan No.15 Tahun 2014 Pedoman Standar PelayananDasar Penyusunan SP (pengganti Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, & Penerapan Standar Pelayanan)

Penyusunan Standar Pelayanan Minimal

13PP No. 65 Tahun 2005Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

14Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat RI No.22/PERMEN/M/2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/KotaSPM Bidang Perumahan Rakyat

15Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No.62 tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten/KotaSPM Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

16Peraturan Menteri Sosial RI No.129/huk /2008 Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang SosialSPM Bidang Sosial

17Peraturan Menteri Kesehatan RI No.741 Tahun 2008 Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/KotaSPM Bidang Kesehatan

18Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI No.01 tahun 2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban KekerasanSPM Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

19Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup RI No.19 Tahun 2008

Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/KotaSPM Bidang Lingkungan Hidup

20Peraturan Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional No.55/hk-010/b5/2010

Standar Pelayanan Minimal Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera di Kabupaten/KotaSPM Bidang Keluarga Berencana dan Sejahtera

21Peraturan Menteri Tenaga Kerja RI No. PER.15/MEN/X/2010

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenagakerjaan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RISPM Bidang Ketenagakerjaan

22Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.15/2010

Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten/KotaSPM Bidang Pendidikan

23Peraturan Menteri Pekerjaan Umum RI No. 14/PRT/M/2010 SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan RuangSPM Bidang Pekerjaan Umum

24Peraturan Menteri Pertanian RI No.65/Permentan/OT.140/12/2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/KotaSPM Bidang Ketahanan Pangan

25Peraturan Menteri Kebudayaan & Pariwisata RI No.PM.106/HK. 501/MKP /2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang KesenianSPM Bidang Kesenian

26Peraturan Menteri Kemkominfo RI No.22/PER/M.KOMINFO/12/2010 Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika di Kabupaten/KotaSPM Bidang Komunikasi dan Informasi

Analisis Jabatan

27Permenpan No. 33 Tahun 2011Pedoman Pelaksanaan Analisis JabatanPengganti Kepmenpan No KEP.61/M.PAM/6/2004 Tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan

Evaluasi Pelayanan Publik

28Permenpan No. 12 Tahun 2009

Pedoman Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan PublikPemerintah Kabupaten/Kota

29Permenpan No. 7 Tahun 2010 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan PublikPengganti Permenpan No. KEP/25/M.PAN/05 /2006 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik

30Permenpan No. 38 Tahun 2012Pedoman Penilaian Kinerja Unit Pelayanan Publik Penyempurnaan Permenpan No 7 Tahun 2010

31Perpres No. 76 Tahun 2013Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik

32Permenpan No.24 Tahun 2014 Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional

33Permenpan No. 1 Tahun 2015 Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan PublikPengganti Kepmenpan No. KEP/118/M.PAN/ 8/2004 Tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah

34Permenpan Nomor 3 Tahun 2015

Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional

Inovasi Pelayanan Publik

35Permenpan No.30 Tahun 2014Pedoman Inovasi Pelayanan Publik