Daftar Peraturan Migas Di Indonesia 2010

8/2/2019 Daftar Peraturan Migas Di Indonesia 2010

1/6

PENAWARAN

DAFTAR PERATURAN MIGAS DI INDONESIA, 2010

Desember, 2010

Dalam tempo sekitar empat dasawarsa berselang, minyak dan gas bumi (migas)Indonesia menyandang peran sebagai primadona perolehan negara, kegiatan usaha hulumigas 2009 menghasilkan perolehan senilai US$19,7 miliar atau 104% dari target APBN-P2009 (US$18,8 miliar), namun tercacat lebih rendah dibanding penerimaan 2008 (US$35,3miliar). Berkurangnya penerimaan antara lain disebabkan turunnya Indonesian Crude Price(ICP).

Eksploitasi minyak Indonesia telah berlangsung lebih dari satu abad, sampai tahun2009 volume cadangan diprediksi berkisar 7.998 MMSTB (terbukti 4.303 MMSTB danpotensial 3.695 MMSTB), dengan tingkat produksi 357 juta barel per tahun, minyak

Indonesia akan habis dalam tempo sekitar 10 tahun.

Sementara dalam satu setengah dasawarsa terakhir perkembangan cadangan gasbumi cenderung terus meningkat, per Januari 2009 cadangan gas bumi Indonesia tercatatmencapai volume sekitar 159 TSCF (terbukti sekitar 107,3 TSCF dan potensial 57,6 TSCF).Dengan tingkat produksi sekitar 2,74 TSCF per tahun, pemanfaatan gas bumi diprediksimasih dapat berlangsung sekitar 40 tahun.

Menipisnya cadangan minyak mendorong pemerintah melakukan percepatanperubahan paradigma penggunaan energi di antaranya pemanfaatan gas untuk kebutuhanenergi domestik meliputi gas untuk listrik dan industri pupuk domestik, program konversi

minyak tanah ke LPG 3 Kg dan pengembangan gas kota.

Di satu sisi, selama hampir satu dasawarsa kegiatan investasi eksplorasi migasnasional cenderung menurun setiap tahunnya, sejak dimulainya pembahasan antarapemerintah dan DPR sampai diberlakukannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 2001Tentang Minyak dan Gas Bumi , dimana pada pasal 31 UU tersebut tercantum berbagaikewajiban pajak dan berbagai pungutan atas peralatan eksplorasi yang didatangkan dari luarnegeri meski pihak investor belum menemukan minyak setetespun. Di samping itu, UUMigas tersebut berdampak pada panjang dan berantainya proses birokrasi yang harus dilaluidalam kegiatan investasi migas di Indonesia.

Di sisi lain, UU Migas Nomor 21 Tahun 2002, dan Kepres Nomor 57 Tahun 2002,berpotensi mengubah pola pengelolaan industri migas Indonesia, antara lain pembagianlebih tegas antara fungsi pemerintah, pengatur dan pelaku usaha migas, pemilahan rantaiusaha dalam sejumlah kegiatan utama (unbundling) serta penekanan pada liberalisasi sisi hilirmigas. Pasal 8 ayat 1 UU Nomor 21 Tahun 2002 dengan tegas menyatakan pemerintah mestimemprioritaskan pemanfaatan gas bagi kebutuhan konsumsi domestik.

Sementara upaya percepatan diversifikasi dan konservasi energi harus segeraterimplementasi, untuk meningkatkan kapasitas produksi migas nasional dibutuhkan danainvestasi yang tidak sedikit, sementara arus investasi migas sebagian besar masih disumbangoleh non APBN.


2/6

Untuk mendorong akselerasi investasi kegiatan usaha migas, diterbitkan PeraturanPemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2009 (Perubahan PP Nomor 35 Tahun 2004) dan PPNomor 30 Tahun 2009 (Perubahan PP Nomor 36 Tahun 2004) dimaksudkan untuk membukapeluang seluas-luasnya bagi investor menanamkan modalnya, baik di hulu maupun hilirmigas.

Ketika angin reformasi birokrasi berhembus di tataran pemerintahan, pada 2007 dan2010 pemerintah lewat Departemen Keuangan (Depkeu) telah menerbitkan tiga peraturanMenteri Keuangan (PMK), yang diantaranya pembebasan Bea Masuk dan PPN ditanggungpemerintah untuk kebutuhan alat eksplorasi migas dan panas bumi domestik, namun PMKdinilai bukan jalan keluar bersifat permanen disebabkan status yang lebih rendah dibandingUU, selain itu dikhawatirkan berpotensi menimbulkan gugatan dikemudian hari. Untuk itu,diperlukan upaya optimal pemerintah dan DPR agar tercipta iklim lebih kondusif.

Sementara biaya program pengembangan sektor ESDM jangka pendek (2010-2014)diestimasikan membutuhkan biaya investasi senilai Rp1.599 triliun, mengingat alokasianggaran dari APBN masih dibawah kisaran 10% dari total kebutuhan, pemerintahmengundang pihak investor baik swasta maupun BUMN serta BUMD untuk berpartisipasiaktif dalam kegiatan pengembangan energi Indonesia 2010-2014.

Dengan dirangkumnya laporan kebijakan pemerintah terkait kegiatan usaha hulu danhilir migas nasional, diharapkan semua pihak yang terkait perkembangan usaha domestikmigas akan lebih obyektif dalam melangkah dan mensikapi kondisi bisnis migas diIndonesia.

Laporan kebijakan pemerintah RI terkait kegiatan usaha Hulu dan Hilir Migas yangdisusun setebal 500 halaman, kami tawarkan Rp4.000.000 (Empat Juta Rupiah) per-copy

untuk versi Bahasa Indonesia. Untuk pemesanan dan informasi lebih lanjut, silahkanmenghubungi PT Media Data Riset melalui Telepon (021) 809-6071, 809-3140, Fax (021) 809-6071, atau email : [email protected]. Formulir pemesanan kami lampirkan bersamapenawaran ini.

Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 2010PT Media Data Riset

Drh. H. Daddy Kusdriana M.SiDirektur Utama


3/6

DAFTAR ISI


Desember, 2010

1. PENDAHULUAN

2. SUMBER DAYA DAN PENGUSAHAANMIGAS NASIONAL2.1. Perkembangan Cadangan Migas (Terbukti)

Dalam MBOE 1993- 20082.1.1. Sumber Daya Migas Status 20092.1.2. Perkembangan Cadangan Minyak 1993-

20082.1.3. Perkembangan Cadangan Gas Bumi

1993-20082.2. Kegiatan Hulu Migas

2.2.1. Pengusahaan Sumber Daya Migas

Indonesia2.2.2. Wilayah eksplorasi migas2.2.3. Kinerja hulu migas 2009

2.3. Profil Produksi Migas Indonesia

3. DAFTAR PERATURAN MIGAS3.1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

Nomor 55 Tahun 2009 Tentang PerubahanKedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha HuluMinyak Dan Gas Bumi

3.2. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 30 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun2004 Tentang Kegiatan Usaha Hilir MinyakDan Gas Bumi

3.3 Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor 05 Tahun 2010 TentangPendelegasian Wewenang Pemberian IzinUsaha Di Bidang Energi Dan Sumber DayaMineral Dalam Rangka PelaksanaanPelayanan Terpadu Satu Pintu Di BidangPenanaman Modal Kepada Kepala Badan

Koordinasi Penanaman Modal3.4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor :

21/PMK.011/2010 Tentang PemberianFasilitas Perpajakan Dan Kepabeanan UntukKegiatan Pemanfaatan Sumber EnergiTerbarukan

3.5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor177/PMK.011/2007 Tentang Pembebasan BeaMasuk Atas Impor Barang Untuk KegiatanUsaha Hulu Minyak Dan Gas Bumi SertaPanas Bumi

3.6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor24/PMK.011/2010 Tentang PajakPertambahan Nilai Ditanggung PemerintahAtas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha

Hulu Eksplorasi Minyak Dan Gas

Bumi Serta Kegiatan Usaha EksplorasiPanas Bumi Untuk Tahun Anggaran2010

3.7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor178/PMK.011/2007 Tentang PajakPertambahan Nilai DitanggungPemerintah Atas Impor Barang UntukKegiatan Usaha Eksplorasi HuluMinyak Dan Gas Bumi Serta PanasBumi

3.8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor

179/PMK. 011/2007 TentangPenetapan Tarif Bea Masuk AtasImpor Platform Pengeboran AtauProduksi Terapung Atau Dibawah Air

3.9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor73/PMK.03/2010 Tahun 2010 TentangPenunjukan Kontraktor Kontrak KerjaSama Pengusahaan Minyak Dan GasBumi Dan Kontraktor Atau PemegangKuasa/Pemegang Izin PengusahaanSumber Daya Panas Bumi UntukMemungut, Menyetor, Dan

Melaporkan Pajak Pertambahan NilaiAtau Pajak Pertambahan Nilai DanPajak Penjualan Atas Barang Mewah,Serta Tata Cara Pemungutan,Penyetoran, Dan Pelaporannya

3.10. Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral Nomor 06 Tahun 2010Tentang Pedoman KebijakanPeningkatan Produksi Minyak DanGas Bumi

3.11. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber

Daya Mineral Nomor : 03 Tahun 2010Tentang Alokasi Dan PemanfaatanGas Bumi Untuk PemenuhanKebutuhan Dalam Negeri

3.12. Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral Nomor 01 Tahun 2008Tentang Pedoman PengusahaanPertambangan Minyak Bumi PadaSumur Tua

3.13. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor 0225K/11/MEM/2010 Tentang RencanaInduk Jaringan Transmisi DanDistribusi Gas Bumi Nasional Tahun2010 2025


4/6

3.14. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 1088 K/20/MEM/2003Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembinaan,Pengawasan, Pengaturan, Dan PengendalianKegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas BumiDan Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan GasBumi

3.15. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 19 Tahun 2009 TentangKegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa

3.16. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 0019 K/10/MEM/2009Tentang Perubahan Atas Keputusan MenteriEnergi Dan Sumber Daya Mineral Nomor1565 K/10/MEM/2008 Tentang Izin UsahaPengangkutan Minyak Bumi Dan Gas BumiKepada PT Pertamina (Persero)

3.17. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral Nomor : 1110 K/10/MEM/2009Tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas BumiMelalui Pipa Kepada PT Perusahaan GasNegara (Persero) Tbk

3.18. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor 0023 K/10/MEM/2009Tentang Izin Usaha Pengangkutan Gas BumiMelalui Pipa Kepada PT Pertamina Gas(Pertagas)

3.19. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 29 Tahun 2009 Tentang TataCara Penawaran Pengoperasian Jaringan

Distribusi Gas Bumi Untuk Rumah TanggaYang Dibangun Oleh Pemerintah

3.20. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 Tentang PerubahanAtas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun2005 Tentang Penyediaan DanPendistribusian Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu

3.21. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 2471 K/12/MEM/2009Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan

Menteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 1246 K/12/MEM/2009 TentangHarga Patokan Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu Tahun Anggaran 2009

3.22. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 2711 K/12/MEM/2009Tentang Perubahan Ketiga Atas KeputusanMenteri Energi Dan Sumber Daya MineralNomor 1246 K/12/MEM/2009 TentangHarga Patokan Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu Tahun Anggaran 2009

3.23. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak JenisMinyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium,

Dan Minyak Solar (Gas Oil) UntukKeperluan Rumah Tangga, UsahaKecil, Usaha Perikanan, Transportasi,Dan Pelayanan Umum

3.24. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor : 2712K/12/MEM/2009 Tentang Harga

Indeks Pasar Bahan Bakar Minyak DanHarga Indeks Pasar Bahan BakarNabati (Biofuel) Tahun 2009

3.25. Keputusan Direktur Jenderal MinyakDan Gas Bumi Nomor3994.K/12/DJM.S/2010 TentangBesaran Harga Indeks Pasar BahanBakar Minyak (BBM) Dan BesaranHarga Indeks Pasar Bahan BakarNabati (Biofuel) Untuk Bulan JanuariDan Februari Tahun 2010

3.26. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor : 0219K/12/MEM/2010 Tentang HargaIndeks Pasar Bahan Bakar Minyak DanHarga Indeks Pasar Bahan BakarNabati (Biofuel) Yang DicampurkanKedalam Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu

3.27. Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral Nomor 26 Tahun 2009Tentang Penyediaan DanPendistribusian LiquefiedPetroleum Gas

3.28. Peraturan Menteri PerdaganganRepublik Indonesia Nomor : 01/M-DAG/PER/1/2008 Tentang KetentuanImpor Liquefied Petroleum Gas/LPGDan Tabung LPG 3 Kilogram

3.29. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor : 2768K/12/MEM/2009 Tentang PerubahanKedua Atas Keputusan Menteri EnergiDan Sumber Daya Mineral Nomor1680 K/12/MEM/2009 Tentang Harga

Patokan LiquefiedPetroluemGas Tabung3 Kilogram Tahun Anggaran 2009

3.30. Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral Nomor 35 Tahun 2008Tentang Tata Cara Penetapan DanPenawaran Wilayah Kerja Minyak DanGas Bumi

3.31. Peraturan Menteri Energi Dan SumberDaya Mineral Nomor 03 Tahun 2008Tentang Pedoman Dan Tata CaraPengembalian Bagian Wilayah KerjaYang Tidak Dimanfaatkan OlehKontraktor Kontrak Kerja Sama DalamRangka Peningkatan Produksi MinyakDan Gas Bumi


5/6

3.32. Keputusan Presiden Selaku Ketua DewanEnergi Nasional Nomor 11 Tahun 2009Tentang Susunan Organisasi Dan Tata KerjaSekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional

3.33. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2010 Tentang PercepatanPelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional

Tahun 20103.34. Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2010 Tentang RencanaPembangunan Jangka Menengah NasionalTahun 2010 2014

3.35. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 36 Tahun 2010 Tentang Daftar BidangUsaha Yang Tertutup Dan Bidang UsahaYang Terbuka Dengan Persyaratan Di BidangPenanaman Modal

3.36. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya

Mineral Nomor 15 Tahun 2010 TentangDaftar Proyek-Proyek PercepatanPembangunan Pembangkit Tenaga ListrikYang Menggunakan Energi Terbarukan,Batubara, Dan Gas Serta Transmisi Terkait

3.37. Keputusan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor : 2359 K/12/Mem/2010Tentang Harga Patokan Liquefied PetroleumGas Tabung 3 Kilogram Tahun Anggaran 2010

3.38. Peraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya OperasiYang Dapat Dikembalikan Dan Perlakuan

Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha HuluMinyak Dan Gas Bumi

3.39. Peraturan Menteri Energi Dan Sumber DayaMineral Nomor 19 Tahun 2010 TentangPemanfaatan Gas Bumi Untuk Bahan BakarGas Yang Digunakan Untuk Transportasi

3.40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor234/PMK.07/2010 Tentang AlokasiDana Bagi Hasil Sumber Daya AlamPertambangan Minyak Bumi Dan GasBumi Tahun Anggaran 2010

3.41. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor 2889

K/12/MEM/2010 Tentang HargaPatokan Jenis Bahan Bakar MinyakTertentu Tahun Anggaran 2010

3.42. Keputusan Menteri Energi DanSumber Daya Mineral Nomor 2932K/12/MEM/2010 Tentang Harga JualBahan Bakar Gas Yang DigunakanUntuk Transportasi Di Wilayah Jakarta

3.43. Peraturan Menteri PerdaganganNomor : 42/M-DAG/PER/9/2009Tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor

Minyak Dan Gas Bumi

LAMPIRAN1. UU No. 22 Tahun 20012. UU No. 30 Tahun 2007


6/6

FORMULIR PEMESANANPT MEDIA DATA RISET

Jl. SMA XIV No. 12 A, CawangUKI, Jakarta 13630Phone : (021) 809 6071, 809 3140

Fax : (021) 809 6071E-mail : [email protected] : 0852-17061945 , Mansur ( Marketing Manager )

PENAWARAN


Desember, 2010

Silahkan Pilih ( ) untuk pesanan :

Edisi Bahasa Indonesia

Nama(Mr/Mrs/Ms)Position

Nama Perusahaan

NPWP No.

Alamat

Telepon Fax :

Tanda Tangan

Tanggal

Harga :Edisi Bhs. Indonesia - Rp 4.000.000 (empat juta rupiah )

Catatan : Harga belum termasuk pajak (10% PPn)Di luar Jakarta dan luar negeri; ditambah biaya pengiriman (Jasa Kurir)

Pembayaran ( ) :

Cash

Cheque

Transfer to- PT MEDIA DATA RISETAC. NO. 070 000 534 0497BANK MANDIRI CAB. DEWI SARTIKAJAKARTA

HMS
mailto:[email protected]:[email protected]:[email protected]

Daftar Peraturan Migas Di Indonesia 2010

Documents

Transcript of Daftar Peraturan Migas Di Indonesia 2010