DAFTAR ISI -...

D A F T A R I S I i

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN 1

A. LATAR BELAKANG ......................................................................... 1

B. MAKSUD DAN TUJUAN .................................................................. 2

C. SEJARAH KOTA SEMARANG ......................................................... 2

D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG .................................. 5

E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG ............ 6

F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS ..................................... 8

G. STRUKTUR ORGANISASI ............................................................... 10

BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA 13

A. VISI .......................................................... ........................................... 13

B. MISI .................................................................................................... 14

C. TUJUAN DAN SASARAN ................................................................ 15

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA ............................ ........................ 17

E. PERJANJIAN KINERJA ................................................ .................... 18

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 20

A. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA IKU .................................. 20

B. RINGKASAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA .................. 23

C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ....................................................... 26

MISI I Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya

dan Berkualitas............................ ........................................... 26

MISI II Mewujudkan Pemerintahan Yang Semakin Handal Untuk

Meningkatkan Pelayanan Publik............ ................................ 61

MISI III Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan

Lingkungan ........................................................................... 74

MISI IV Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal

Dan Membangun Iklim Usaha Yang Kondusif...................... 93

D. AKUNTABILITAS KEUANGAN.............. ........................................ 114

Pengelolaan Pendapatan Daerah ......................................................... 115

Pengelolaan Belanja Daerah ................................................................ 139

Pembiayaan Daerah .............................................................................. 149

SILPA Anggaran Tahun 2016 .............................................................. 150

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

P E N D A H U L U A N 1



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pada tanggal 17 Februari 2016 bertempat di Simpang Lima telah dilaksanakan

pelantikan Walikota dan Bupati se Jawa Tengah oleh Gubernur Jawa Tengah atas nama

Presiden, dan selanjutnya dilakukan serah terima jabatan Walikota Semarang dari Pj

Walikota Semarang Bp. Drs Tavip

Supriyanto, Msi., kepada Walikota terpilih,

Bp. Hendrar Prihadi SE, MM (Hendi),

bersama Wakil Walikota terpilih Ibu

Hevearita G Rahayu. Jadi tahun 2016 ini

merupakan tahun transisi.

Kebijakan arahan pembangunan

untuk tahun 2016 tertuang dalam Peraturan

Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD). Tahun 2016 disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, karena belum adanya RPJMD 2016-2021.

Dengan dikeluarkanya Peraturan Walikota Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016, maka kebijakan arahan pembangunan

telah disesuaikan dengan RPJMD Tahun 2016-2021.

Dalam RPJMD Tahun 2016-2021, tahun 2016 merupakan tahun dasar (baseline)

bagi pelaksanaan pembangunan untuk lima tahun ke depan. Program dan kegiatan di

tahun 2016 disusun dalam rangka menyiapkan landasan bagi pencapaian visi dan misi

Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan tahun 2021 sesuai dengan target-target

dalam RPJMD Tahun 2016-2021 yang merupakan penjabaran dari tahapan

pembangunan periode ketiga pada RPJPD Tahun 2005-2025.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari

Undang Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan LKjIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah;

Mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat

Pemerintah Kota disampaikan kepada Presiden melalui Menteri Pendayagunaan




Aparatur Negara dan Refornasi Birokrasi selambat lambatnya tiga bulan setelah tahun

anggaran berakhir.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini selain

untuk memenuhi kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang juga

sebagai bentuk pertanggungjawaban atau akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota

Semarang dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah diperjanjikan serta

sebagai wujud transparansi atau keterbukaan publik terhadap penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan selama tahun 2016.

Tujuan dari penyusunan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)

ini adalah :

1. Untuk bahan Laporan Kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016.

2. Untuk alat ukur pelaksanaan dan pencapaian tujuan, sasaran, program dan

kegiatan yang dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.

3. Untuk bahan evaluasi pencapaian target kinerja yang sudah yang sudah ditetapkan

dalam dokumen perjanjian kinerja.

4. Untuk alat kendali / controlling bagi Kepala Daerah untuk mendorong peningkatan

kinerja setiap unit organisasi.

5. Untuk bahan masukan demi perbaikan kinerja pelayanan publik dan

penyelenggaraan pemerintahan yang berkelanjutan.

C. SEJARAH KOTA SEMARANG

Sejarah Kota Semarang dimulai sejak kedatangan seseorang yang berasal dari

Kesultanan Demak bernama Pangeran Made Pandan bersama putranya Raden Pandan

Arang, yang meninggalkan Demak menuju ke daerah Barat (daerah tersebut yang

kemudian bernama Pulau Tirang). Di daerah itu Pangeran dan putranya membuka hutan

dan kemudian mendirikan pesantren untuk menyiarkan agama Islam. Dari waktu ke

waktu daerah itu menjadi semakin subur. Dari sela-sela kesuburan muncullah pohon -

pohon asam yang jarang (bahasa Jawa : Asem Arang), sehingga mereka memberikan

nama daerah itu menjadi Semarang. Sebagai pendiri daerah, kemudian beliau menjadi

kepala daerah setempat dengan gelar Kyai Pandan Arang I yang kemudian dilanjutkan

oleh putranya yang bergelar Pandan Arang II. Perkembangan daerah Semarang makin

menunjukkan pertumbuhan yang meningkat, sehingga menarik perhatian Sultan

Hadiwijaya dari Pajang. Akhirnya Pandan Arang II oleh Sultan Pajang melalui

konsultasi dengan Sultan Kalijaga dinobatkan menjadi Bupati Semarang yang pertama.

Penobatan tersebut bertepatan dengan peringatan Maulud Nabi Muhammad SAW

tanggal 12 Rabiul Awal 954 H atau bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1547 M. Pada

tanggal tersebut ”secara adat dan politis berdirilah Kabupaten Semarang”. Berdasarkan

momentum itulah oleh Pemerintah Kota Semarang dengan persetujuan DPRD dalam

sidangnya pada tanggal 29 April 1978, maka pada setiap tanggal 2 Mei diperingati

sebagai ”Hari Jadi Kota Semarang”.




Masa pemerintahan Raden Pandan Arang II menunjukkan kemakmuran dan

kesejahteraan yang dapat dinikmati penduduknya. Kawasan Semarang pada waktu itu

meliputi: Inderono (Gisik Drono), Tirang Amper, Jurang Suru, Tinjomoyo, Wotgalih,

Gajah Mungkur, Sejonilo dan Gedung Batu. Sesudah Bupati Pandan Arang II lalu

diganti oleh Raden Ketib, Pangeran Kanoman atau Pandan Arang III (1553-1586),

kemudian disusul pengganti berikutnya yaitu Mas R. Tumenggung Tambi (1657-1659),

Mas Tumenggung Wongsorejo (1659-1666), Mas Tumenggung Prawiprojo (1666-

1670), Mas Tumenggung Alap-Alap (1670-1674), Kyai Mertonoyo, Kyai Tumenggung

Yudonegoro atau Kyai Adipati Suromenggolo (1674-1701), Raden Martoyudo (1743-

1751), Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Raden Martoyudo (1743-1751),

Marmowijoyo atau Sumowijoyo atau Sumonegoro atau Surohadimenggolo (1751-1773),

Surohadimenggolo IV (1773-1778), Adipati Surohadimenggolo V atau Kanjeng

Terboyo (1778-1841), Raden Tumenggung Surohadiningrat (1841), Putro

Surohadimenggolo (1841-1855), Mas Ngabehi Reksonegoro (1855-1860), RTP

Suryokusumo (1860-1887), RTP Reksodirjo (1887-1891), RMTA Purbaningrat (1891-

1891), Raden Cokrodipuro (1891-1927), RM Soebiyono (1897-1927), RM Amin

Suyitno (1927-1942).

Pada periode 1500-1700 Masehi, Kota Semarang mulai dikenal, terutama oleh

orang-orang asing yang singgah dan berdagang di pelabuhan Semarang. Status kawasan

yang semula berada dibawah kekuasaan Susuhunan Surakarta akhirnya berubah mejadi

daerah kekuasaan Belanda. Karena letaknya yang strategis, maka pada tahun 1678 Kota

Semarang dijadikan tempat pertahanan militer dan daerah perniagaan. Kemudian untuk

kepentingan politik kolonial Belanda, Kota Semarang dijadikan kota kedua setelah

Batavia. Pada periode 1700-1906, Kota Semarang mulai menampakkan dirinya sebagai

bentuk fisik sebuah kota. Wilayah pemukimannya semakin diperluas dengan adanya

Kampung Jawa di Kaligawe, Pengapon, dan Poncol, Kampung Pecinan di sekitar

Bubakan, Kampung Melayu di Melayu Darat. Peristiwa penting yang terjadi pada masa

itu adalah pelantikan Kyai Adipati Surahadimenggolo ke IV menjadi Bupati Semarang

ke 21 oleh pihak Belanda pada tanggal 6 Juli 1704.

Pada pertengahan abad ke 18, perkembangan Kota Semarang semakin pesat yaitu

dengan tumbuhnya perkantoran-perkantoran Pemerintahan Belanda. Kantor-kantor

dagang, fasilitas-fasilitas sosial dan lain-lain. Dengan demikian pemerintahan pada

masa itu terdiri dari pemerintahan pribumi dan pemerintahan Gubernur Jenderal Belanda

di dalam benteng kota yang bernama Gubernur Jenderal Jawa Utara.

Pada tahun 1864 Nederlandsch Indisch Spoorrwagen (NIS), membangun jalan

kereta api yang pertama kali di indonesia, yaitu rute Semarang-Yogyakarta, dengan

stasiunnya di Tambak Sari. Kemudian pada tahun 1872 telah dibangun jalan kereta api

jurusan Semarang-Kedung Jati dan Solo dengan mempertimbangkan transportasi

tradisional yang semakin pesat.

Pada tahun 1900, jumlah ekspor meningkat, sehingga membuat kota perdagangan

Semarang menjadi semakin makmur. Jaringan kereta api ditambah yaitu jurusan

Semarang-Juwana dan Semarang-Cirebon. Pada tanggal 1 April 1906 dengan Statblat




Nomor 120 tahun 1906 dibentuk dan diresmikanlah Pemerintah Gemeente, yang berarti

Semarang menjadi Kotapraja (Stads Gemeente Van Semarang). Sehingga sejak saat itu

Kota Semarang terlepas dari Kabupaten dan memiliki batas kekuasaan Pemerintah

Kotapraja. Terdapat keterangan bahwa adanya Gemeente itu maka sejak tahun 1906

Semarang dipimpin oleh dua macam Pemerintahan. Yang menyangkut Pemerintahan

Bumiputra dikepalai oleh Bupati, sedang yang menyangkut pemerintah Kota Semarang

dikepalai oleh Burgermeester (Walikota).

Pemerintah Kota Besar Semarang buatan Belanda ini berakhir ketika tentara

Jepang menduduki Indonesia tahun 1942. Tentara Jepang membentuk Pemerintahan

Daerah Semarang yang dipimpin seorang militer (Shitjo). Didampingi dua orang wakil,

seorang Jepang dan seorang bangsa Indonesia. Pemerintahan dijalankan secara sentral

dibawah pimpinan Kepala Daerah Karesidenan, sehingga Bupati Semarang saat itu

RMAA Sukarman Mertohadinegoro (1942-1945) tidak mempunyai kedudukan atau

tugas sama sekali. Setelah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada

tanggal 17 Agustus 1945, tidak lama kemudian yaitu tanggal 14 sampai 20 Oktober

1945 terjadilah peristiwa kepahlawanan pemuda-pemuda Semarang yang bertempur

melawan bala tentara Jepang yang bersikeras tidak bersedia menyerahkan diri kepada

pasukan Republik. Perjuangan ini dikenal dengan nama “Pertempuran Lima Hari”. Pada tanggal 16 Mei 1946, Inggris atas nama Sekutu menyerahkan Kota Semarang

kepada pihak Belanda. Pada tanggal 3 Juni 1946 dengan tipu muslihatnya, pihak

Belanda menangkap Mr. Imam Sudjahri, Walikota Semarang sebelum Proklamasi

Kemerdekaan. Selama masa pendudukan Belanda hingga pemulihan kedaulatan yaitu

tanggal 27 Desember 1949 tidak ada Pemerintahan Daerah di Kota Semarang.

Pemerintah Daerah Kota Semarang dalam pengungsian tersebut dapat berjalan hingga

bulan Desember 1949, berpindah-pindah mulai dari daerah Purwodadi, Gubug,

Kedungjati, Salatiga, dan akhirnya di Yogyakarta. Pimpinan pemerintahan berturut-

turut dipegang oleh R. Patah, R. Prawoto Soedibyo dan Mr. Ichsan.

Pemerintahan pendudukan Belanda yang dikenal dengan Recomba berusaha

membentuk kembali pemerintahan Gemeente seperti dimasa kolonial dahulu di bawah

pimpinan R. Slamet Tirtosubroto. Hal itu tidak berhasil, karena pada masa pemulihan

kedaulatan harus menyerahkan kepada komandan KMKB Semarang pada bulan Februari

1950 Mayor Suhardi, Komandan KMKB menyerahkan kepemimpinan Pemerintah

Daerah Semarang kepada Mr. Koesoebijono, seorang pegawai tinggi Kementrian Dalam

Negeri di Yogyakarta. Beliau menyusun kembali Pemerintahan Daerah Kota Besar

Semarang sampai terbentuknya Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa

Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pesatnya pertumbuhan dan perkembangan Kota Semarang, maka saat

kepemimpinan Walikotamadya Kol. Hadijanto Kotamadya Semarang dimekarkan dari 5

Kecamatan menjadi 9 Kecamatan yaitu pada tanggal 19 Juni 1976 dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II

Semarang dimana pemekaran tersebut sampai ke wilayah Tugu, Gunung Pati, Mijen,




dan Genuk. Kemudian berlanjut dengan terbitnya Peraturan Pemerintah RI Nomor 50

Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah

Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan

di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Provinsi Daerah

Tingkat I Jawa Tengah, dimana secara administratif dari 9 Kecamatan yang ada di Kota

Semarang diadakan penataan menjadi 16 Kecamatan.

D. KONDISI GEOGRAFIS KOTA SEMARANG

1. Batas dan Luas Wilayah

Kota Semarang adalah ibukota pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dengan luas

wilayah sebesar 373,70 km2 (BPS, 2016) yang lokasinya berbatasan langsung dengan

Kabupaten Kendal di sebelah barat, Kabupaten Semarang di sebelah selatan, Kabupaten

Demak di sebelah timur dan Laut Jawa di sebelah utara dengan panjang garis pantai

berkisar 13,6 km. Kota Semarang terletak antara garis 6º 50’ - 7º 10’ Lintang Selatan

dan garis 109º 50’ - 110º 35’ Bujur Timur. Secara administratif Kota Semarang terdiri

atas 16 wilayah kecamatan dan 177 Kelurahan.

2. Topografi

Secara topografi, Kota Semarang memiliki keunikan karena terdiri dari daerah

pantai dan daerah perbukitan, dengan elevasi topografi berada pada ketinggian antara

0,75 m sampai sekitar 350 m diatas permukaan laut.

Daerah pesisir pantai merupakan wilayah terendah di Kota Semarang yang dibatasi

Laut Jawa dengan panjang garis pantai meliputi 13,6 Km. Luas daerah pantai di Kota

Semarang adalah 1% dari luas wilayah total dengan ketinggian 0-0,75 m dpl (diatas

permukaan laut). Daerah dataran rendah merupakan kawasan di bagian tengah, seperti

daerah simpang lima dan pusat kota, dengan kemiringan antara 2 – 15 % dan ketinggian

antara 0,75 – 3,5 m dpl seluas 33% dari luas wilayah total. Sedangkan wilayah dataran

tinggi di Kota Semarang seluas 66% dari luas wilayah dengan ketinggian antara 5-348 m

dpl. Daerah ini memiliki ketinggian yang bervariasi, seperti 136 m dpl di wilayah

Jatingaleh, 253 m dpl di wilayah Mijen, serta 259 dan 348 m dpl di wilayah Gunungpati.

Ketinggian Kota Semarang yang bervariasi ini menjadikan pemanfaatan bagian atas




Kota Semarang lebih difungsikan sebagai daerah konservasi untuk melindungi Kota

Semarang bagian bawah.

E. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFI KOTA SEMARANG

Secara demografi, berdasarkan data BPS, jumlah penduduk Kota Semarang di

tahun 2016 berjumlah 1.604.419 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sejumlah

797.625 jiwa (49,71%) dan penduduk perempuan sejumlah 806.794 jiwa (50,29%). Jika

dibandingkan dengan penduduk di tahun 2015, penduduk di tahun 2016 mengalami

pertumbuhan sebesar 0,6% atau bertambah 9.152 jiwa.

Dari sebaran penduduk per kecamatan, Kecamatan Pedurungan adalah kecamatan

dengan penduduk terbanyak, dan Kecamatan Tugu adalah kecamatan dengan penduduk

paling sedikit. Secara rinci, sebaran penduduk di tiap kecamatan terlihat pada tabel

berikut:

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG PER KECAMATAN TAHUN 2016

NO KECAMATAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)

1 Kecamatan Semarang Selatan 85.897 5,35

2 Kecamatan Semarang Utara 131.926 8,22

3 Kecamatan Semarang Barat 164.623 10,26

4 Kecamatan Semarang Timur 81.898 5,10

5 Kecamatan Semarang Tengah 74.391 4,64

6 Kecamatan Gunungpati 76.600 4,77

7 Kecamatan Tugu 31.255 1,95

8 Kecamatan Mijen 57.678 3,59

9 Kecamatan Genuk 93.392 5,82

10 Kecamatan Gajahmungkur 65.340 4,07

11 Kecamatan Tembalang 146.124 9,11

12 Kecamatan Candisari 82.557 5,15

13 Kecamatan Banyumanik 132.360 8,25

14 Kecamatan Ngaliyan 123.741 7,71

15 Kecamatan Gayamsari 76.024 4,74

16 Kecamatan Pedurungan 180.613 11,26

J U M L A H 1.604.419 100,00

Sumber: BPS Kota Semarang Tahun 2016 (data sementara, data diolah)

JUMLAH PENDUDUK KOTA SEMARANG

BERDASAR KELOMPOK UMUR KONDISI TAHUN 2016

KELOMPOK UMUR JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)

0 – 4 128.948 8,04

5 – 9 128.132 7,99

10 – 14 124.303 7,75

15 – 19 148.644 9,26

20 – 24 156.654 9,76

25 – 29 151.623 9,45

30 – 34 141.479 8,82

35 – 39 127.136 7,92

40 – 44 120.670 7,52

45 – 49 107.925 6,73

50 – 54 91.311 5,69

55 – 59 65.022 4,05

60 – 64 37.057 2,31

65+ 75.515 4,71

JUMLAH 1.604.419 100,00


Jika dilihat dari sebaran penduduk berdasarkan kelompok umurnya, jumlah

penduduk usia produktif (usia 15-64 tahun) di tahun 2016 sejumlah 1.147.521 jiwa, dan

jumlah penduduk usia tidak produktif (0-15 tahun dan 65 tahun keatas) sejumlah




456.898 jiwa. Dengan membandingkan antara jumlah penduduk tidak produktif dengan

penduduk yang produktif, maka akan dapat diketahui Angka Beban Ketergantungan

(dependency ratio). Angka beban ketergantungan Kota Semarang pada tahun 2016

adalah sebesar 28,47%.

Berdasarkan tingkat pendidikannya, komposisi penduduk Kota Semarang hampir

merata pada pendidikan dasar dan menengah (SD/MI sederajat, SMP/MTs sederajat,

SMA/MA sederajat) dengan persentase terbesar adalah tamatan SD/MI sederajat sebesar

22,88%. Sedangkan penduduk yang menamatkan pendidikan pada jenjang perguruan

tinggi jumlahnya hanya sekitar 8,78%, yang terdiri dari tamatan Diploma I/II/III sebesar

4,33% dan tamatan D IV, S1, S2, dan S3 sebesar 4,44%. Berikut ini tabel penduduk

Kota Semarang dirinci berdasar tingkat pendidikan formal.


BERDASAR PENDIDIKAN TAHUN 2016 NO TINGKAT PENDIDIKAN JUMLAH (JIWA) PERSENTASE (%)

1 Tidak / belum sekolah 96.542 6,54

2 Tidak / belum tamat SD 301.282 20,40

3 Tamat SD/MI sederajat 337.997 22,88

4 Tamat SLTP/MTs / sederajat 299.785 20,29

5 Tamat SLTA/MA / sederajat 311.934 21,12

6 Tamat Diploma I / II / III 64.103 4,34

7 Tamat D IV / S1 / S2 / S3 65.569 4,44

J U M L A H 1.477.212 100,00


Berdasarkan mata pencahariannya, penduduk Kota Semarang sebagian besar

bekerja sebagai buruh industri (25,69%), PNS/TNI/POLRI (13,77%), pedagang

(12,53%) dan buruh bangunan (12,03%). Sementara itu, jenis mata pencaharian petani

dan buruh tani (3,9%) serta nelayan (0,37%) adalah mata pencaharian yang paling

sedikit di Kota Semarang. Jumlah penduduk menurut mata pencahariannya secara

lengkap dapat terlihat pada tabel di bawah ini :


BERDASARKAN MATA PENCAHARIAN TAHUN 2016

NO JENIS MATA PENCAHARIAN JUMLAH PERSENTASE

(JIWA) (%)

1 Petani Sendiri 27.297 3,89

2 Buruh Tani 18.713 2,67

3 Nelayan 2.528 0,36

4 Pengusaha 54.223 7,73

5 Buruh Industri 180.389 25,70

6 Buruh Bangunan 84.414 12,03

7 Pedagang 87.964 12,53

8 Angkutan 25.949 3,70

9 PNS/TNI/POLRI 96.693 13,78

10 Pensiunan 40.426 5,76

11 Lainnya 83.220 11,86

J U M L A H 701.816 100,00


Untuk mengukur kualitas hidup, terutama yang terkait dengan kualitas pembangunan

manusia di suatu wilayah, digunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM merupakan

indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup

manusia (masyarakat/penduduk). IPM dapat menentukan peringkat atau level




pembangunansuatu wilayah/negara.Di tahun 2016, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang

meningkat menjadi 80,28.

GRAFIK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

KOTA SEMARANG TAHUN 2016

Keterangan : *) Target pada RPJMD 2016-2021

Sumber : BPS Kota Semarang, Bappeda Kota Semarang ( data diolah )

F. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan Pembangunan Daerah merupakan kesenjangan antara sasaran

pembangunan yang ingin dicapai di masa mendatang dengan kondisi riil saat

perencanaan pembangunan disusun. Untuk meminimalisir kesenjangan tersebut dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, maka diperlukan perumusan

yang tepat terkait analisis permasalahan daerah. Berdasarkan hasil analisis

permasalahan pembangunan daerah pada masing-masing bidang urusan sesuai dengan

kondisi objektif Daerah, serta kesepakatan dari para pemangku kepentingan

(stakeholder) pembangunan daerah maka diketahui permasalahan utama Kota Semarang.

Permasalahan utama ini dijabarkan ke dalam 4 (empat) pokok permasalahan

sebagai berikut :

1. Kualitas Sumber Daya Manusia yang masih perlu ditingkatkan. Adapun rumusan

permasalahan atas Kualitas Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut :

a. Kualitas kelulusan pendidikan yang masih perlu ditingkatkan

b. Belum seluruh lapisan masyarakat mendapat akses ke pelayanan kesehatan

yang bermutu.

c. Tingginya tingkat pengangguran terbuka.

d. Masih belum tuntasnya pengentasan kemiskinan

e. Pengembangan kekayaaan dan keragaman budaya masih perlu ditingkatkan

f. Perlu peningkatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan

2. Penyelenggaraan Pemerintahan Tata Kelola yang baik (Good Governance) masih

belum sesuai harapan. Rumusan permasalahan dari Penyelenggaraan Tata Kelola

Pemerintahan adalah sebagai berikut :

a. Upaya pengawasan masih perlu ditingkatkan

b. Perlu peningkatan disiplin aparatur

c. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum sesuai standar

d. Masih tingginya jumlah pelanggaran Perda

77.58

78.04

78.68

79.24

80.23 80.28

77

77.5

78

78.5

79

79.5

80

80.5

2011 2012 2013 2014 2015 2016 *)




3. Belum Optimalnya Penyediaan Infrastruktur Dasar dan Penataan Ruang. Rumusan

Permasalahan dalam penyediaan Infrastruktur & Penataan Ruang sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan arahan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun daya dukung lingkungan

b. Masih terjadinya genangan banjir dan rob.

c. Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu.

d. Belum seluruh Rumah Tangga memiliki sanitasi yang baik.

e. Kurangnya penanganan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan

4. Inovasi dan daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian masih

perlu ditingkatkan. Rumusan permasalahan Inovasi dan daya saing nilai tambah

adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya pemanfaatan tata ruang yang sesuai dengan arahan

rencana tata ruang wilayah (RTRW) maupun daya dukung lingkungan

b. Masih terjadinya genangan banjir dan rob

c. Belum optimalnya pengembangan sistem transportasi terpadu.

d. Belum seluruh Rumah Tangga memiliki sanitasi yang baik

e. Kurangnya penanganan tingkat pencemaran dan kerusakan lingkungan

Dari 4 pokok permasalahan tersebut, terdapat isu-isu strategis terkait

pembangunan jangka menengah Pemerintah Kota Semarang antara lain :

1. Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat dengan

2. Peningkatan pelayanan pendidikan

3. Peningkatan pelayanan kesehatan

4. Penanggulangan kemiskinan dan pengangguran

5. Tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi

6. Peningkatan pelayanan publik

7. Penanganan rob dan banjir

8. Peningkatan infrastruktur berkelanjutan

9. Peningkatan tata ruang dan kualitas lingkungan hidup

10. Peningkatan ekonomi dan daya saing

G. STRUKTUR ORGANISASI

a. Struktur Organisasi

Pemerintah Kota Semarang dipimpin oleh seorang Walikota dengan dibantu oleh

seorang Wakil Walikota dan perangkat daerah. Organisasi perangkat daerah Kota

Searang terdiri dari :

a. Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, sebagai unsur staf yang membantu

penyusunan kebijakan dan koordinasi Walikota Semarang dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2008. Sekretariat Daerah

dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan terdiri dari 13 bagian.




b. Dinas Daerah, sebagai unsur pelaksana urusan daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008

c. Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung tugas Walikota dalam

penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dibentuk

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2008.

d. Kecamatan dan Kelurahan, sebagai unsur kewilayahan dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2008.

e. Perubahan pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan

Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang dan menerbitkan Peraturan Daerah

Nomor 12 Tahun 2010, guna membentuk lembaga baru yaitu Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Adapun secara lengkap struktur organisasi Pemerintah Kota Semarang adalah

sebagai berikut :

b. Sumber Daya Aparatur

Pemerintah Kota Semarang memiliki PNS sebanyak 12.174 orang dengan

perimbangan laki laki sebanyak 6.705 orang dan perempuan sebanyak 5.469 yang

menunjukkan perimbangan gender yang baik sebagaimana nampak dalam grafik berikut:

JUMLAH PNS BERDASARKAN GENDER

0

2000

4000

6000

8000

LAKI - LAKI PEREMPUAN

6705 5469

Jumlah Pegawai Berdasarkan Gender




RANGE USIA JUMLAH

20-30 Th 406

31-40 Th 1867

41-50 Th 3991

51-60 Th 5910

PENDIDIKAN JUMLAH

1. Tidak Sekolah/Belum Tamat SD 0

2. Tamat SD atau Sederajat 199

3. SMP dan Sederajat 360

4. SMA dan Sederajat 3.147

5. Akademi (DI, DII dan DIII) 917

6. Sarjana (S1) 6.719

7. Magister (S2) 828

8. Doktor (S3) 4

20-30 Th; 406

31-40 Th; 1867

41-50 Th; 3991

51-60 Th; 5910

JUMLAH PNS BERDASARKAN USIA

20-30 Th

31-40 Th

41-50 Th

51-60 Th

0 2000 4000 6000 8000

1. Tidak Sekolah/Belum

Tamat SD

2. Tamat SD atau Sederajat

3. SMP dan Sederajat

4. SMA dan Sederajat

5. Akademi (DI, DII dan

DIII)

6. Sarjana (S1)

7. Magister (S2)

8. Doktor (S3)

JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN

JUMLAH PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN




GOLONGAN JUMLAH

1. Golongan I 213

2. Golongan II 2.289

3. Golongan III 5.937

4. Golongan IV 3.735

JENIS JABATAN JUMLAH

1. Eselon I 0

2. Eselon II 37

3. Eselon III 189

4. Eselon IV 1.610

5. Eselon V 37

6. Pejabat Fungsional Umum 3.674

7. Pejabat Fungsional Tertentu 6.627

2%

19%

49%

30%

JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN

1. Golongan I

2. Golongan II

3. Golongan III

4. Golongan IV

1. Eselon I ; 0

2. Eselon II ; 37

3. Eselon III ; 189

4. Eselon IV ; 1610 5. Eselon V ; 37

6. Pejabat Fungsional

Umum; 3674

7. Pejabat Fungsional

Tertentu; 6627

JUMLAH PNS BERDASARKAN JENIS JABATAN




BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

A. VISI

Suatu wilayah atau kota harus memiliki visi dan misi untuk perencananaan jangka

panjang yang tercantum dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD), maupun jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD kemudian dijabarkan dalam

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan

untuk periode satu tahun.

LKj-IP ini berisi laporan penyelenggaraan pemerintahan Kota Semarang selama

tahun 2016, dan merupakan tahun akhir pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah (RPJMD) periode 2016–2021.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD periode 2016-2021, visi Pemerintah Kota

Semarang adalah :

SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA YANG HEBAT MENUJU

MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA

Visi tersebut mengandung maksud bahwa Semarang sebagai kota metropolitan

berwawasan lingkungan akan menjadi kota yang handal dan maju dalam pedagangan

dan jasa, dengan dukungan infrastuktur yang memadai serta tetap menjadi daerah yang

kondusif untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan dukungan pengembangan

politik, keamanan, sosial, ekonomi, dan budaya.

HEBAT, mengandung arti masyarakat Kota Semarang yang bergerak untuk

mencapai keunggulan dan kemuliaan, serta kondisi perkotaan yang kondusif dan

modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan

perdagangan dan jasa. Semarang yang Hebat dapat terlihat antara lain melalui

kontribusi kategori-kategori yang terkait dengan perdagangan dan jasa-jasa terhadap




PDRB dan kontribusi kategori Industri Pengolahan terhadap PDRB yang semakin

meningkat, nilai investasi yang semakin besar, laju pertumbuhan ekonomi yang tiap

tahun terus meningkat, serta luas genangan banjir dan rob yang semakin menurun.

SEJAHTERA, mengandung arti bahwa dalam lima tahun ke depan masyarakat

Kota Semarang akan semakin meningkat kesejahteraannya dengan pemenuhan

kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun sarana dan prasarana

penunjang. Peningkatan kesejahteraan tersebut antara lain ditunjukkan melalui

peningkatan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan

Gender (IPG) serta penurunan angka kemiskinan, dan tingkat pengangguran.

B. MISI

Untuk mewujudkan Visi ”SEMARANG KOTA PERDAGANGAN DAN JASA

YANG HEBAT MENUJU MASYARAKAT SEMAKIN SEJAHTERA” dirumuskan 4 (empat) misi pembangunan daerah sebagai berikut:

MISI 1 Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kualitas sumberdaya manusia

yang memiliki tingkat pendidikan dan derajat kesehatan yang tinggi serta

menjunjung tinggi budaya asli Kota Semarang.

MISI 2 Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk

Meningkatkan Pelayanan Publik

Penyelenggaraan pemerintahan diprioritaskan pada pelaksanaan otonomi

daerah secara nyata, efektif,efisien dan akuntabeldengan menerapkan prinsip-

prinsiptata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sehingga

mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat yang disertai

dengan penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia.

MISI 3 Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan

Lingkungan

Pembangunan diprioritaskan pada optimalisasi pemanfaatan tata ruang dan

peningkatan pembangunan infrastruktur wilayah yang terencana, selaras,

serasi, seimbang dan berkeadilan dengan tetap memperhatikan konsep

pembangunan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

MISI 4 Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan

Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Pembangunan diprioritaskan pada peningkatan kemampuan perekonomian

daerah dengan struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan

kompetitif yang berbasis pada potensi ekonomi lokal, berorientasi pada

ekonomi kerakyatan dansektor ekonomi basis yang mempunyai daya saing

baik di tingkat lokal, nasional maupun internasional serta meningkatkan

investasi pada sektor industri besar untuk menyerap tenaga kerja (Penanaman

Modal Asing) yang didukung oleh keberadaan kawasan berikat, kawasan

industri dan pergudangan serta dibangunnya sentra-sentra industri kecil dan

rumah tangga.




Pesan mendasar visi yang dijabarkan dalam misi-misi pembangunan Kota

Semarang dalam waktu lima tahun kedepan adalah untuk membuat masyarakat semakin

sejahtera, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan publik, pengembangan

kehidupan berdemokrasi, pemerataan dan keadilan harus benar-benar dilaksanakan

secara konsisten di daerah. Karena itulah, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi

diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai

dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Semarang khususnya, yakni kegotongroyongan.

Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan:

“BERGERAK BERSAMA MEMBANGUN SEMARANG”

Makna slogan Bergerak Bersama Membangun Semarang diartikan satu sikap

yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangsihkan

tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Semarang. Sikap ini diperlukan

untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya.

Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk

menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota

dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.

C. TUJUAN DAN SASARAN

TUJUAN merupakan dampak (impact) keberhasilan pembangunan daerah yang

diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Selaras. dengan

penggunaan paradigma penganggaran berbasis kinerja maka perencanaan pembangunan

daerah pun menggunakan prinsip yang sama. Pengembangan rencana pembangunan

daerah lebih ditekankan pada target kinerja, baik pada dampak, hasil, maupun keluaran

dari suatu kegiatan, program, dan sasaran.

SASARAN adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan

secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam

jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Hasil rumusan tujuan dan sasaran pembangunan Kota Semarang sebagai berikut :

MISI PEMERINTAH KOTA

SEMARANG TUJUAN SASARAN

KEHIDUPAN

MASYARAKAT YANG

BERBUDAYA DAN

BERKUALITAS

TAGLINE :

SEMARANG SEHAT DAN

CERDAS

1. Meningkatkan Kualitas

Sumber Daya Manusia

1. Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat

2. Meningkatkan Kualitas

Pendidikan Masyarakat

3. Meningkatnya Kualitas Daya

Saing Tenaga Kerja

4. Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat

5. Meningkatnya Pembangunan

yang berperspektife Gender dan

Kapasitas Pemberdayaan

Masyarakat

2. Meningkatkan Nilai-

nilai Budaya

Masyarakat

6. Terwujudnya Pelestarian dan

Pengembangan Warisan Budaya

Lokal




MISI PEMERINTAH KOTA

SEMARANG TUJUAN SASARAN

MEWUJUDKAN

PEMERINTAHAN YANG

SEMAKIN HANDAL UNTUK

MENINGKATKAN

PELAYANAN PUBLIK

TAGLINE :

SEMARANG MELAYANI

3. Mewujudkan Tata

Kelola Pemerintahan

yang baik dan

melayani

7. Terwujudnya Pemerintah yang

Bersih dan Bebas KKN

8. Meningkatkan Kapasitas dan

Akuntabilitas Kinerja

9. Meningkatkan Integritas Aparatur

4. Kualitas Pelayanan

Publik

10. Terwujudnya Pelayanan Prima

5. Mewujudkan Kota

Semarang yang

Tentram, Tertib, dan

Nyaman

11. Meningkatkan Ketentraman dan

Kenyamanan Masyarakat

MEWUJUDKAN KOTA

METROPOLITAN YANG

DINAMIS DAN

BERWAWASAN

LINGKUNGAN

TAGLINE :

SEMARANG TANGGUH

6. Mewujudkan Tata

Ruang yang Terpadu

dan Berkelanjutan

12. Meningkatkanya Keterpaduan

Rencana Tata Ruang

7. Mewujudkan Sistem

Pengelolaan Drainase

Kota Semarang yang

Terintegrasi

13. Menurunnya Genangan Banjir

dan Rob

8. Mewujudkan Sistem

Transportasi Kota

Semarang yang

Terintegrasi dan

Berkelanjutan

14. Menurunya Kemacetan Jalan

9. Meningkatkan

Pelayanan Sarana dan

Prasarana Dasar

Perkotaan

15. Terwujudnya Sarana dan

Prasarana Dasar Perkotaan yang

Berkualitas

10. Meningkatnya Kualitas

Lingkungan Hidup

Perkotaan

16. Pengendalian Pencemaran dan

Perusakan Lingkungan Hidup

MEMPERKUAT EKONOMI

KERAKYATAN BERBASIS

KEUNGGULAN LOKAL DAN

MEMBANGUN IKLIM

USAHA YANG KONDUSIF

TAGLINE :

SEMARANG BERDAYA SAING

11. Menjamin Ketahanan

Pangan bagi Penduduk

17. Meningkatkan Kualitas dan

Kuantitas Ketersediaan Pangan

18. Meningkatnya Pendapatan Petani

19. Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat Pelaku Usaha

Perikanan

12. Meningkatkan Sektor

Perdagangan dan Jasa

20. Meningkatnya Sektor Barang dan

Jasa Unggulan

13. Mendorong

Pengembangan

Investasi dan Ekonomi

Lokal Berdaya Saing

Global

21. Meningkatnya Produk-produk

Unggulan Daerah

22. Meningkatnya Daya Tarik Wisata

(DTW)

23. Meningkatnya Iklim Investasi

Kota




D. INDIKATOR KINERJA UTAMA KOTA SEMARANG TAHUN 2016

MISI 1 :

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS

TAGLINE : SEMARANG SEHAT DAN CERDAS

NO SASARAN

STRATEGIS NO

INDIKATOR

KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN

TARGET

TAHUN

2016

1 Meningkatkan kualitas

Sumber Daya

1 Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

Poin 80,28

2 Incident Rate (IR) Demam

Berdarah Dengue (DBD)

Per 100.000

penduduk

98,61

2 Meningkatnya Kualitas

Daya Saing Tenaga

Kerja

3 Tingkat Pengangguran

Terbuka

% 5,57

3 Meningkatnya

Kesejahteraan

Masyarakat

4 Angka Kemiskinan % 4,99

MISI 2 :

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDALUNTUK MENINGKATKAN

PELAYANAN PUBLIK

TAGLINE : SEMARANG MELAYANI

4 Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN

5 Opini BPK Opini/

Predikat

WDP

5 Meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas kinerja

6 Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Evaluasi

atas penetapan SAKIP)

Kategori/

Nilai

CC

6 Terwujudnya Pelayanan

Prima

7 Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM)

Angka Indeks

/OPD

77/20

MISI 3 :

MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN

TAGLINE : SEMARANG TANGGUH

7 Menurunnya luas

genangan banjir dan rob

8 Prosentase luas genangan

banjir dan rob

Persen 40,17

8 Terwujudnya sarana dan

prasarana dasar perkotaan

yang berkualitas

9 Luas Lingkungan Pemukiman

Kumuh

Persen 0,80

9 Pengendalian pencemaran

dan perusakan lingkungan

hidup

10 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

Skor 45,38

MISI 4 :

MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN

MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

TAGLINE : SEMARANG BERDAYA SAING

10 Meningkatnya sektor

perdagangan dan jasa

unggulan

11 Kontribusi kategori

perdagangan dan jasa terhadap

PDRB

% 31,06

12 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,85

11 Meningkatnya produk-

produk unggulan daerah

13 Kontribusi kategori sektor

Industri Pengolahan terhadap

PDRB

% 27,34

12 Meningkatnya iklim

investasi kota

14 Nilai investasi Rupiah

(dalam juta)

10.500.000




E. PERJANJIAN KINERJA KOTA SEMARANG TAHUN 2016

NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUN 2016

1. Meningkatkan kualitas

Sumber Daya

1. Indeks Pembangunan Manusia

(IPM)

Poin 80,28

2. Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 77,21

3. Angka Kematian Bayi (AKB) Kasus 225

4. Angka Kematian Balita (AKBa) Per 1.000 KH 20

5. Persentase Gizi % 0,39

6. Incident Rate (IR) Demam


Per 100.000

penduduk

98,61

2. Meningkatnya kualitas

pendidikan masyarakat

7. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 10,35

8. Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 14,36


daya saing tenaga kerja

9. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja

% 63,35

10. Tingkat Pengangguran Terbuka % 5,57

4. Meningkatnya

Kesejahteraan Masyarakat

11. Angka Kemiskinan % 4,99

5. Meningkatnya

pembangunan yang

berprespektif gender

12. Indeks Pembangunan Gender

(IPG)

Poin 95,65

13. Indeks Pemberdayaan Gender

(IDG)

Poin 76,58

6. Terwujudnya pelestarian

dan pengembangan

warisan budaya lokal

14. Jumlah seni budaya dan tradisi

yang dilestarikan

Unit 11

7. Terwujudnya

pemerintahan yang

bersih dan bebas KKN

15. Opini BPK Opini/

Predikat

WDP

8. Meningkatnya kapasitas

dan akuntabilitas kinerja

16. Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Evaluasi atas

penetapan SAKIP)

Kategori/Nilai CC

9. Meningkatnya integritas

aparatur

17. Predikat Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

Kategori

/Nilai

Kota dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah Terbaik

10. Terwujudnya Pelayanan

Prima

18. Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM)

Angka Indeks

/OPD

77/20

11. Meningkatnya

ketentraman dan

kenyamanan masyarakat

19. Angka Kriminalitas Angka

Kriminalitas

2.500

12. Meningkatnya

keterpaduan rencana tata

ruang

20. Persentase kesesuaian pemanfaatan

ruang dengan perencanaan Tata Ruang

(simpangan)

% 5,4

13. Menurunnya luas

genangan banjir dan rob

21. Prosentase luas genangan banjir

dan rob

Persen 40,17

14. Menurunnya kemacetan

jalan

22. Jumlah simpul kemacetan Simpul 8

15. Terwujudnya sarana dan

prasarana dasar

perkotaan yang

berkualitas

23. Persentase rumah tangga

pengguna air minum / jumlah

seluruh rumah tangga x 100%

Persen 88,5

24. Persentase rumah tangga ber

sanitasi

Persen 85,82

25. Luas Lingkungan Kumuh Persen 0,80




NO SASARAN NO INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

TAHUN 2016

16. Pengendalian

pencemaran dan

perusakan lingkungan

hidup

26. Indeks Kulaitas Lingkungan

Hidup (IKLH)

Skor 45,38


dan kuantitas

ketersediaan pangan

27. Ketersediaan pangan penduduk Kkl/Kapita

/hari

3.050

18. Meningkatnya

pendapatan petani

28. Pendapatan rumah tangga petani Rp/tahun 10.452.000

19. Meningkatnya

kesejahteraan masyarakat

pelaku usaha perikanan

29. Jumlah pendapatan per kapita

nelayan

Rp/tahun 18.000.000

20. Meningkatnya sektor

perdagangan dan jasa

unggulan

30. Kontribusi kategori perdagangan

dan jasa terhadap PDRB

% 31,06

31. Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5,85

21. Meningkatnya produk-

produk unggulan daerah

32. Kontribusi kategori sektor

Industri Pengolahan terhadap

PDRB

% 27,34

22. Meningkatnya Daya

Tarik Wisata (DTW)

33. Jumlah kunjungan wisata Orang 4.660.822

23. Meningkatnya iklim

investasi kota

34. Nilai investasi Rupiah

(dalam juta)

10.500.000




BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah suatu wujud pertanggungjawaban dari suatu instansi

pemerintah atas kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun yang disusun

melalui media pelaporan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun

dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan

kegiatan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan, sasaran, kebijakan, dan program.

LKjIP Kota Semarang Tahun 2016 ini menyajikan data capaian kinerja setiap

sasaran yang tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan. Pengukuran Kinerja

dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan

realisasinya. Selain capaian setiap sasaran LKjIP Kota Semarang Tahun 2016 juga

menyajikan capaian kinerja kegiatan tahun 2016 yang dibiayai dari dana APBD Kota

Semarang.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran, program dan kegiatan merupakan

prasyarat bagi pengukuran kinerja. Kriteria yang dipakai adalah target kinerja yang

ditetapkan pada awal tahun melalui Perencanaan Kinerja (Performance Plan).

Selanjutnya pada akhir tahun 2016 target kinerja tersebut dibandingkan dengan

realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (Performance Gap). Selisih yang timbul

akan dianalisis guna menetapkan strategi untuk peningkatan kinerja di masa mendatang

(Performance improvement).

Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator, dilakukan

dengan menggunakan skala pengukuran dengan menggunakan pijakan Permendagri

nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

NO INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA KRITERIA

1 91< Sangat Tinggi

2 76 < 90 Tinggi

3 66 < 75 Sedang

4 51 < 65 Rendah

5 < 50 Sangat Rendah

Sumber : Permendagri 54 Tahun 2010, diolah




A. RINGKASAN PENCAPAIAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA

TAHUN 2016

Bagian ini akan menguraikan ringkasan pencapaian kinerja indikator kinerja utama

sebagai berikut :

NO INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI % SKOR

1 Indeks Pembangunan

Manusia (IPM)

80,28 80,28 100 Sangat Tinggi 80,23

2 Incident Rate (IR) Demam


98,50

Per 100.000

penduduk

25,22

Per 100.000

penduduk

390,56 Sangat Tinggi 98,61

Per 100.000

penduduk

3 Tingkat Pengangguran

Terbuka

5,57 % 5,77 % 103,59 Sangat Tinggi 5,77 %

4 Angka Kemiskinan 4,99 4,97 100,40 Sangat Tinggi 5,04

5 Opini BPK WDP WDP 100,00 Sangat Tinggi WDP

6 Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Evaluasi

atas SAKIP)

CC CC 100,00 Sangat Tinggi CC

7 Survei Kepuasan Masyarakat

(SKM)

77/20 78/20 101,3 Sangat Tinggi 75/15

8 Persentase Luas Genangan

Banjir dan Rob

40,17% 35% 125,32 Sangat Tinggi 41,6%

9 Luas lingkungan

permukiman kumuh

0,80 ha 0,79 ha 105,26 Sangat Tinggi 0,99 ha

10 Indeks Kualitas Lingkungan

Hidup Perkotaan

44,84 44,84 100 Sangat Tinggi -

11 Kontribusi kategori-kategori

perdagangan dan jasa-jasa

terhadap PDRB

31,06 % 23,75 % 76,46 Tinggi 30,99 %

12 Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,85 % 5,79 % 98,97 Sangat Tinggi 5,79 %

13 Kontribusi kategori-kategori

sektor Industri Pengolahan

terhadap PDRB

27,34 % 27,55 % 100,77 Sangat Tinggi 27,30 %

14 Investasi Kota Semarang 10.500.000.000.000 10.511.240.381.834 100,11 Sangat Tinggi 9.570.413.742.378

1. Di tahun 2016, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 80,28.

Pengukuran IPM dilihat dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda

dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf

(AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi

Per Kapita, mulai dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup

(AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan

Paritas Daya Beli.

2. Tahun 2016 pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir IR DBD Kota Semarang

dibawah IR DBD Jawa Tengah. Incidence rate DBD Kota Semarang 25,22 per

100.000 penduduk atau 47,5 % lebih rendah dari IR DBD Jawa Tengah yang

mencapai 48,22 per 100.000 penduduk. Hal tersebut merupakan salah satu bukti

kontribusi penempatan petugas surveilan kesehatan (Gasurkes) mulai tahun 2015

dan 2016 dalam peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk pengendalian

kegiatan demam berdarah.

3. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2016 sebesar 5,77%. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah penganggur usia

angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.

4. Angka Kesmiskinan Kota Semarang menurut BPS pada tahun 2016 sebesar 4,97

(angka sangat sementara). Pemerintah Kota Semarang telah membangun web site




mengenai Sistem Informasi Manajemen Warga Misikin (SIMGAKIN) yaitu

http://simgakin.semarangkota.go.id.

Pendataan Warga Miskin dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. Pendataan terakhir

dilakukan pada tahun 2015, diperoleh data warga miskin Kota Semarang sebesar

114.939 KK/367.848 jiwa dengan rincian Penduduk Hampir Miskin sejumlah

97.564 KK/313.258 Jiwa, Penduduk Miskin sejumlah 17.336 KK/54.485 Jiwa, dan

Penduduk Sangat Miskin sejumlah 39 KK /105 Jiwa.

5. Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015, Pemerintah

Kota Semarang belum mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Untuk LKPD tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar

Dengan Pengecualian (WDP).

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun

2016 belum diketahui, karena baru dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI.

6. Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan

SAKIP) dari yang ditargetkan CC menjadi CC, atau berhasil mencapai target

sejumlah 100%.

NO KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI

2015 2016

a Perencanaan Kinerja 30 19,02 18,42

b Pengukuran Kinerja 25 9,17 10,11

c Pelaporan Kinerja 15 8,79 9,35

d Evaluasi Internal 10 5,55 5,66

e Capaian Kinerja 20 9,90 12,40

Nilai Hasil Evaluasi 100 52,43 55,94

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang Semarang

memperoleh nilai 55,94 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar

52,43.

7. Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks nilai

Survey Kepuasan Masyarakat dari yang ditargetkan sebesar 77 menjadi 78 atau

berhasil melebihi target 101.29% dan berhasil melampaui target pada indikator

8. Terkait dengan penanganan rob dan banjir, pada tahun 2016 persentase luas

genangan banjir dan rob mengalami penurunan menjadi hanya 35% dari 41,6%

pada tahun 2015. Upaya pengendalian banjir dan rob dilaksanakan melalui

peningkatan kapasitas pompa air, operasionalisasi polder seperti polder Kali

Banger dan Kali Semarang, serta Pemeliharaan sarana dan prasarana

Drainase/gorong-gorong Pengendali Banjir.

9. Persentase luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan 0.80% berkurang

menjadi 0.79% atau berhasil mencapai target sebesar 101.27%, hal ini menunjukan

adanya pengurangan presentase luas lingkungan permukiman kumuh dari tahun

2015 sebesar 0.99% menjadi 0.79% atau berkurang sebesar 0.20%.

10. Indeks Kualitas Lingkungan Hduo (IKLH) bertujuan memberikan informasi

tentang kondisi lingkungan hidup di suatu daerah. Struktur IKLH terdiri dari

http://simgakin.semarangkota.go.id/




Indeks Pencemaran Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks

Tutupan Hutan (ITH). Dari table di atas maka IKLH Kota Semarang tahun 2016

adalah 44,84.

11. Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada koordinasi bidang ekonomi

keuangan dan industri perdagangan, peningkatan Produk Unggulan Daerah dan

Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan Pengembangan Ekonomi

Daerah. Pertumbuhan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi PDRB kategori

perdagangan dan jasa terhadap PDRB dimana pada tahun 2016 sebesar 23,75 %

dari total PDRB Atas Harga Berlaku sebesar 115.526,34 milyar rupiah.

12. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana pada tahun 2015 LPE

Kota Semarang mencapai 5,80%, maka pada tahun 2016 angka LPE mencapai

5,85%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan LPE nasional 5,02% dan LPE

Provinsi Jawa Tengah 5,28%.

13. Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara

intensif dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui

peningkatan pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan

urusan industri dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB dimana pada

tahun 2016 sebesar 27,55 % atau 30.777,45 milyar rupiah dari total PDRB sebesar

115.526,34 milyar rupiah.

14. Pada tahun 2016, investasi di Kota Semarang sampai dengan bulan Desember

mencapai sebesar Rp.10.511.240.381.834.- atau sudah melebihi target yang sudah

ditetapkan pada tahun 2016 yaitu mencapai 100 % sebanyak Rp. 10.500.000.000.-.

B. RINGKASAN PENCAPAIAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

INDIKATOR KINERJA CAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI %

MISI I


TUJUAN 1

MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS

SASARAN 1 : MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,28 80,28 100 80,23

Angka Harapan Hidup (AHH) 77,21 77,18 99,96 77,18

Angka Kematian Bayi (AKB) 225 kasus 201 kasus 110,67 229 kasus

Angka Kematian Balita (AKBa) 20 per 1000 KH 8,81 per 1000 KH 155,95 10,35 per 1000 KH

Persentase Gizi 0,39 % 0,29 % 125,64 0,4 %

Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue

(DBD)

98,50

Per 100.000

penduduk

25,22

Per 100.000

penduduk

390,56 98,61

Per 100.000

penduduk

Rata-rata Capaian Sasaran 176,55 Sangat Tinggi

SASARAN 2 : MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN MASYARAKAT

Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 10,35 11,94 115,36 10,20

Harapan Lama Sekolah (HLS) 14,36 14,33 99,79 14,33







SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA KERJA

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja 63,35 % 66,96 % 105,70 63,05 %

Tingkat Pengangguran Terbuka 5,57 % 5,77 % 103,59 5,77 %


SASARAN 4 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Angka Kemiskinan 4,99 4,97 100,40 5,04


SASARAN 5 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERPRESPEKTIF GENDER DAN KAPASITAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Indeks Pembangunan Gender (IPG) 95,65 poin 95,62 poin 99,97 95,62 poin

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 76,58 poin 76,53poin 99,93 76,53 poin


TUJUAN 2

MENINGKATKAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT


Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan 11 unit 11 unit 100 10 unit

Rata-rata Capaian Sasaran 100 Sangat Tinggi

MISI 2

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL

UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

TUJUAN 3

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI

SASARAN 7

TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

Opini BPK WDP WDP 100,00 WDP


SASARAN 8 :

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

(Evaluasi atas SAKIP) CC CC 100,00 CC


SASARAN 9 :

MENINGKATNYA INTEGRITAS APARATUR

Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah

10 besar Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah terbaik


Pemerintah Daerah terbaik 100% 10 besar Penyelenggaraan



TUJUAN 4

MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

SASARAN 10

TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 77/20 78/20 101,3 75/15


TUJUAN 5

MEWUJUDKAN KOTA SEMARANG YANG TENTRAM, TERTIB DAN NYAMAN

SASARAN 11

MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN PUBLIK

Angka kriminalitas 2500 2085 116,60 2792







MISI 3

MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS

DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN 6

MEWUJUDKAN TATA RUANG YANG TERPADU DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 12

MENINGKATKAN KETERPADUAN RENCANA TATA RUANG

Persentase kesesuaian pemanfaatn ruang sesuai

dengan Penataan Tata Ruang (simpangan)

5,40 5,40 100 5,40


TUJUAN 7

MEWUJUDKAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE KOTA SEMARANG YANG TERINTEGRASI

SASARAN 13

MENURUNNYA GENANGAN BANJIR DAN ROB

Persentase Luas Genangan Banjir dan Rob 40,17% 35% 125,32 41,6%


TUJUAN 8

MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEMARANG YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 14 :

MENURUNNYA KEMACETAN JALAN

Jumlah simpul kemacetan 8 simpul 7 simpul 87,50 8 simpul

Rata-rata Capaian Sasaran 87,50 Tinggi

TUJUAN 9

MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

SASARAN 15

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

Persentase rumah tangga pengguna air minum /

jumlah seluruh rumah tangga x 100%

88,50% 89% 100,56 88,13%

Persentase rumah tangga bersanitasi 85,82% 85,87% 100,06 85,78%

Luas lingkungan permukiman kumuh 0,80 ha 0,79 ha 105,26 0,99 ha


TUJUAN 10

MENINGKATKAN KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP PERKOTAAN

SASARAN 16

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan 44,84 44,84 100 -


MISI 4



TUJUAN 11

MENJAMIN KETAHANAN PANGAN BAGI PENDUDUK

SASARAN 17

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari) 3.050 kkal/kapita

per hari

3050 kkal/kapita

per hari

100 3049 kkal/kapita

per hari


SASARAN 18

MENINGKATNYA PENDAPATAN PETANI

Pendapatan Rumah Tangga Petani 10.452.000 10.488.000 100,34 10.355.300







SASARAN 19

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN

Jumlah pendapatan per kapita nelayan 18.000.000 24.278.748 134,88 17.500.000


TUJUAN 12

MENINGKATKAN SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA

SASARAN 20

MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN

Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-

jasa terhadap PDRB

31,06 % 23,75 % 76,46 30,99 %

Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,85 % 5,79 % 98,97 5,79 %

Rata-rata Capaian Sasaran 87,72

TUJUAN 13

MENDORONG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKONOMI LOKAL BERDAYA SAING GLOBAL

SASARAN 21

MENINGKATNYA PRODUK PRODUK UNGGULAN DAERAH

Kontribusi kategori-kategori sektor Industri

Pengolahan terhadap PDRB

27,34 % 27,55 % 100,77 27,30 %


SASARAN 22

MENINGKATNYA DAYA TARIK WISATA (DTW)

Jumlah kunjungan wisata 4.660.822 orang 4.683.974 orang 100,49 4.660.822 orang


SASARAN 23

MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI KOTA

Investasi Kota Semarang 10.500.000.000.000 10.511.240.381.834 100,11 9.570.413.742.378


C. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

MISI I :

MEWUJUDKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN

BERKUALITAS

TAGLINE : SEMARANG SEHAT DAN CERDAS

TUJUAN 1 :

MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN

BERKUALITAS


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat dengan lima indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 176,55% dengan kategori predikat“sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:




INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA REALISASI

TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %





Persentase Gizi 0,39 % 0,29 % 125,64 0,4 %


(DBD)

98,50

Per 100.000

penduduk

25,22

Per 100.000

penduduk

390,56 98,61

Per 100.000

penduduk


PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

1. Di tahun 2016, diperkirakan nilai IPM Kota Semarang meningkat menjadi 80,28.

Pengukuran IPM dilihat dengan menggunakan metode pengukuran yang berbeda

dari sebelumnya. Jika sebelumnya IPM diukur dengan Angka Melek Huruf

(AMH), Angka Harapan Hidup (AHH), Rata-Rata Lama Sekolah dan Konsumsi

Per Kapita, mulai dari tahun 2014 digunakan indikator Angka Harapan Hidup

(AHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-Rata Lama Sekolah (RLS), dan

Paritas Daya Beli.

2. Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah

dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan

derajat kesehatan pada khususnya.

ANGKA HARAPAN HIDUP KOTA SEMARANG

NO TAHUN JUMLAH

1 2010 77.17

2 2011 77.17

3 2012 77.18

4 2013 77.18

5 2014 77.18

6 2015 77.18

7 2016 77.18

Sumber Data : BPS Kota Semarang Tahun 2016

Angka Harapan Hidup Kota Semarang tahun 2016 adalah 77.18 tahun artinya

bayi-bayi yang dilahirkan menjelang tahun 2016 akan dapat hidup sampai 77 atau

78 tahun lebih tinggi dibandingkan angka harapan hidup Indonesia yaitu 70.1

tahun.

3. Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum

mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan

maupun kematian.

4. Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 201 kasus atau

sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami

penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau sebesar 8,41 per 1000

KH. Angka Kematian Balita mengalami penurunan yaitu di tahun 2015 sebesar

10,35 per 1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun 2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH

(16 kasus).

5. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan

yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun 2016 sebesar

92,48/KH.




6. Tahun 2015 Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Semarang

103,4 % lebih tinggi dari IR DBD Jawa Tengah dan 10,4 % lebih tinggi dari IR

DBD Nasional. Tahun 2016 pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir IR DBD

Kota Semarang dibawah IR DBD Jawa Tengah. Incidence rate DBD Kota

Semarang 25,22 per 100.000 penduduk atau 47,5 % lebih rendah dari IR DBD

Jawa Tengah yang mencapai 48,22 per 100.000 penduduk. Hal tersebut

merupakan salah satu bukti kontribusi penempatan petugas surveilan kesehatan

(Gasurkes) mulai tahun 2015 dan 2016 dalam peningkatan pemberdayaan

masyarakat untuk pengendalian kegiatan demam berdarah.

7. Prevalensi Gizi buruk,telah dilakukan upaya perbaikan gizi kepada masyarakat

yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,4% dan pada tahun 2016 sebesar 0,34% , dan

100% telah mendapat perawatan.

PROGRAM DAN INDIKATOR YANG MEMPENGARUHI KEBERHASILAN

PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program ini diarahkan untuk meningkatkan derajat kesehatan ibu melahirkan dan

anak, dengan indikator sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

% REALISASI

TAHUN 2015 TARGET REALISASI

Pelayanan Kesehatan Ibu Melahirkan

1. Jumlah Kematian Ibu Maternal 33 Kasus 32 Kasus 100,00 35 Kasus

2. Jumlah Kematian Bayi 225 Kasus 201 Kasus 110,67 229 Kasus

3 Cakupan komplikasi kebidanan yg

ditangani (%)

33 orang 32 orang 99,00 35 orang

4 Cakupan pertolongan persalinan oleh

tenaga kesehatan (%)

97,8 % 97,58 % 97,53 %

5 Kunjungan ibu hamil K-4 95,5 % 97,5 % 97,46 %

6 Persalinan oleh Nakes di Faskes 95 % 97,58 % 95 %

7 Kunjungan nifas 85,5 % 88,23 % 85 %

8 Ibu hamil RESTI yang dirujuk 25 % 27,14 % 25 %

9 Bumil komplikasi yang ditangani 100 % 100 % 100 100 %

10 Puskesmas PONED 6 buah 6 buah 100 6 buah %

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016

Berdasarkan data indikator kinerja Program Peningkatan Keselamatan Ibu

Melahirkan dan Anak dapat diketahui bahwa :

1) Angka Kematian Ibu ( AKI ) juga menjadi salah satu indikator penting dalam

derajat kesehatan masyarakat. AKI menggambarkan jumlah wanita yg meninggal

dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau

penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau insidentil) selama kehamilan,

melahirkan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan

lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup. AKI juga dapat digunakan dalam

pemantauan kematian terkait dengan kehamilan. Indikator ini dapat dipengaruhi

status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan selama kehamilan dan

melahirkan.

2) Jumlah Kematian Ibu Maternal (AKI) mengalami penurunan dari tahun 2015

sebesar 35 kasus dan pada tahun 2016 turun sebesar 32 kasus, hal ini terjadi karena

dilakukan berbagai upaya antara lain: (a). Pembinaan Walikota dan Wakil




Walikota kepada Direktur Rumah Sakit, (b). Pembinaan Rumah Sakit PONEK ke

Puskesmas PONED, (c). Supervisi fasilitatif ke Bidan Praktek Mandiri (BPM),

Puskesmas dan Rumah Sakit, (d). Pemenuhan sarana dan prasarana di fasilitas

kesehatan, (e). Adanya tenaga surveilan kesehatan (GASURKES KIA) untuk

memantau dan mendampingi ibu hamil, sampai nifas terutama yang beresiko

tinggi, koordinasi dengan anggota profesi terutama POGI, PERSI dan IBI.

3) Cakupan komplikasi kebidanan yang di tangani, masih tetap yaitu pada tahun

2015 sebesar 100 % dan pada tahun 2016 sebesar 100 %.

4) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, mengalami penurunan

yaitu pada tahun 2015 sebesar 97,53 % dan pada tahun 2016 sebesar 97,58 %.

b. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita


% REALISASI


1. Jumlah Kematian Bayi 225 kasus 201 kasus 229 kasus

2. Angka Kelangsungan Hidup Bayi per /

1000 kelahiran hidup (%)

91,7 per/1000 KH 92,48 per/1000

KH

100,85 91,62 per/1000

KH

3 Cakupan Kunjungan Bayi 95,5% 98,1% 102,72 98,03%

4 Angka Kematian Balita (AKaBa) 20 per 1000 KH 8,81 per 1000 KH 155,95 10,35 per 1000 KH

5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita 93,9 % 93,96% 100,06 93,79%

6 Cak kunjungan Neonatal pertama (KN1) 94% 94,7% 100,74 94,56%

7 Cak Kunjungan Neonatal lengkap (KN

lengkap)

94% 94,7% 100,74 94,56%

8 Cak Neonatal Komplikasi yang di tangani 75% 83,49% 111,32 82,86%

9 Cak BBLR 0,5% 0,9% 180 1,05%

10 Kematian Bayi 8,23% 8,10% 98,42 8,38%

11 SDIDTK APRAS 86% 99,83% 116,08 113,93%

12 Cak Penjaringan Kesehatan siswa SD 95% 100% 105,26 100%

13 Cak Penjaringan Kesehatan siswa SMP 85% 95% 111,76 98,08%

14 Cak Penjaringan Kesehatan siswa SMA 85% 95% 111,76 93,23%

15 Cak Puskesmas yang Menyelenggarakan

Pelayanan Kesehatan Remaja

67% 80% 119,40 73,55%

16 Pencegahan dan penanganan Kekerasan

Perempuan & Anak

85% 100% 117,64 100%


Berdasarkan data indikator kinerja Pelayanan Kesehatan Anak Balita dapat

diketahui bahwa :

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi per / 1000 kelahiran hidup mengalami kenaikan

yaitu pada tahun 2015 sebesar 91,62/1.000 KH dan pada tahun 2016 sebesar

92,48/KH.

2) Angka Kematian Bayi adalah jumlah penduduk yang meninggal sebelum

mencapai usia 1 tahun yang dinyatakan dalam 1.000 kelahiran hidup pada tahun

yang sama. Usia bayi merupakan kondisi yang rentan baik terhadap kesakitan

maupun kematian.

3) Jumlah Kematian Bayi di Kota Semarang pada tahun 2016 sebesar 201 kasus atau

sebesar 7,63 per 1000 KH, jika dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami

penurunan, jumlah kematian bayi sebesar 229 kasus atau sebesar 8,41 per 1000

KH. Angka Kematian Balita mengalami penurunan yaitu di tahun 2015 sebesar

10,35 per 1.000 KH (20 kasus), dan pada tahun 2016 sebesar 8,81 per 1.000 KH

(16 kasus).

4) Cakupan BBLR meningkat karena BBLR dipengaruhi keadaan kesehatan ibu saat

kehamilan, terutama ibu hamil yang mengalami anemia dan kekurangan energy




kronis (KEK). Dari data yang didapatkan ibu hamil yang anemia meningkat dari

tahun 2015 yaitu sebesar 18,34% menjadi 20,19% di tahun 2016. Sedangkan ibu

hamil KEK meningkat dari 5,72% di tahun 2015 menjadi 6,95% di tahun 2016.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular


% REALISASI


1. Incident Rate (IR) Demam Berdarah

Dengue (DBD)

98,50

Per 100.000

penduduk

25,22

Per 100.000

penduduk

390,56 98,61

Per 100.000

penduduk

2. Penemuan dan penanganan penderita

DBD (%)

100% 100% 100 100%

3 Kasus Demam Berdarah yang dilakukan

PE ≤ 48 jam

60% 63,5% 105,83 68%

4 Kasus Demam Berdarah yang di fogging

sesuai standart ≤ 5 hari 75% 97,1% 129,46 75%

5 Case Fatality Rate Demam Berdarah

(CFR)

1,5% 2,05% 136,66 1,2%

6 Penderita Demam Berdarah yang

ditangani

100% 100% 100 100%

7 Penemuan dan penanganan penderita

penyakit TBC, BTA (%)

76% 78% 102,63 60%

8 Angka keberhasilan pengobatan TB 84% 84% 100 83%

9 Cakupan kelurahan UCI (Universal

Child Imunization ) (%)

100% 100% 100 100%

10 AFP rate per 100.000 penduduk usia <15

th

2% 2% 100 2%

11 Kelurahan engalami KLB PD3I dan

keracunan makanan yang ditangani <24

jam

100% 100%% 100 100%

12 Jejaring surveilens PTM di RS & pusk

yang mantap

80% 80% 100 80%

13 Puskesmas yang melakukan deteksi dini

PTM tertentu

85% 85% 100 85%

14 Ketepatan laporan penyakit tidak

menular

80% 80% 100 80%

15 Kelengkapan laporan penyakit tidak

menular

90% 90% 100 90%

16 Cakupan BIAS 97% 98% 101,03 97%

17 Cakupan imunisasi CJH 100% 100% 100 100%

18 Cakupan pelacakan K3JH 100% 100% 100 100%

19 Penemuan penderita pneumonia balita

(cakupan)

90% 110% 122,22 90%

20 Angka kematian Diare 1% 0,02% 2 1%

21 Proporsi kasus TB yang berhasil diobati

dengan DOTS (suskses rate)

84% 84% 100 83%

22 Prosentase kasus IMS yang diobati 76% 90% 118,42 74%

23 Penderita yang selesai pengobatan Kusta

(RFT)

73% 90% 123,28 70%

24 Prevelensi HIV/AIDS persen dari total

populasi per 10.000 penduduk

1,5

Per 10.000

penduduk

0,88

Per 10.000

penduduk

58,66 2

Per 10.000

penduduk

25 Persentase ODHA yang aktif minum

ARV

40% 40% 100 40%

26 Proporsi penduduk usia 15-24 tahun

yang memiliki pengetahuan

komprehensif tentang HIV dan AIDS

(5)

67% 70% 104,47 65%


Berdasarkan data indikator kinerja Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit

Menular dapat diketahui bahwa :

1) Tahun 2015 Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD) Kota Semarang

103,4 % lebih tinggi dari IR DBD Jawa Tengah dan 10,4 % lebih tinggi dari IR

DBD Nasional. Tahun 2016 pertama kalinya dalam 10 tahun terakhir IR DBD

Kota Semarang dibawah IR DBD Jawa Tengah. Incidence rate DBD Kota




Semarang 25,22 per 100.000 penduduk atau 47,5 % lebih rendah dari IR DBD

Jawa Tengah yang mencapai 48,22 per 100.000 penduduk. Hal tersebut

merupakan salah satu bukti kontribusi penempatan petugas surveilan kesehatan

(Gasurkes) mulai tahun 2015 dan 2016 dalam peningkatan pemberdayaan

masyarakat untuk pengendalian kegiatan demam berdarah.

2) Incidence Rate DBD Kota Semarang menduduki peringkat ke-29 IR DBD. Hasil

tersebut diatas disebabkan karena adanya definisi opersional dari Komisi Ahli

DBD (Komli DBD) Jawa Tengah di Tahun 2016 yang mengacu pada criteria

WHO Tahun 1997. Masih terjadi over diagnosis DBD dengan adanya perbedaan

pada hemokonsentrasi ≥ 20% dari yang sebelumnya dengan ≥ 10% dan atau dengan hasil pemeriksaan (+) pada IgG dan IgM.

3) Kasus Demam Berdarah yang di fogging sesuai standart ≤ 5 hari pada tahun 2016 mengalami kenaikan yaitu sebesar 97,1 % dibandingkan pencapaian tahun 2015

sebesar 75%.

4) Penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC, BTA (%) pada tahun 2016

mengalami kenaikan sebesar 2,63 % dari target tahun 2016 sebesar 76% menjadi

78 %

5) Kegiatan Penyakit Tidak Menular (PTM) pada Program Pencegahan dan

Penanggulangan Penyakit Menular berupa jejaring surveilens PTM di Rumah

Sakit dan Puskesmas, deteksi dini PTM tertentu yang di lakukan oleh Puskesmas,

ketepatan pelaporan penyakit tidak menular dan kelengkapan penyakit tidak

menular telah dicapai 100% dari masing-masing target kegitan tahun 2016.

6) Penemuan penderita pneumonia balita, presentase kasus IMS yang diobati,

proporsi penduduk usia 15-24 tahun yang memiliki pengetahuan komprehensif

tentang HIV dan AIDS (5), dan prosentase penderita yang selesai pengobatan

kusta (RFT) mengalami kenaikan rata-rata sebesar 12,66%. Kenaikan persentase

tertinggi pada kegiatan pengobatan kusta (RFT) yaitu sebesar 23, 29 % dari target

tahun 2016.

7) Peningkatan realisasi kasus IMS yang diobati menjadi 90% disebabkan karena 37

puskesmas telah dapat melaksanakan pemeriksaan IMS dan 37 Puskesmas telah

dilatih LKB.

8) Presentase ODHA yang aktif minum ARV dan proporsi kasus TB yang berhasil di

obati dengan DOTS pencapaian 100% sesuai dengan masing-masing target

kegiatan tahun 2016.

9) Realisasi jumlah kasus HIV/AIDS baik penderita lama dan baru tahun 2016

mengalami penurunan yaitu sebesar 0,88 dibandingkan dengan pencapaian tahun

2015 sebesar 2 per 10.000 penduduk.

d. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan LANSIA


% REALISASI


1 Kelompok usia lanjut aktif 91 % 97,78 % 107,5 90 %

2 Persentase Pelayanan Lansia 65 % 69,78 % 107,4 60 %





Berdasarkan data indikator kinerja program peningkatan pelayanan kesehatan

lansia dapat diketahui bahwa kelompok usia lanjut aktif pada tahun 2015 sebesar 90 %

dan pada tahun 2016 naik sebesar 97,78 %.

e. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan


% REALISASI


1. Presentase penerapan penggunaan obat

rasional

75,00% 83,5% 111,33 75,00%

2. Proporsi pelayanan kefarmasian di

puskesmas sesuai standar

80% 80% 100 80,00%

3. Ketersediaan obat & perbekalan kesehatan

sesuai kebutuhan

100% 100% 100 100%

4. Penerapan Pelayanan Informasi Obat di

Puskesmas

86% 86,5% 100,58 85%

5. Persentase Pelayanan Kefarmasian di

Apotek yang sesuai standart

70% 70% 100 70%


Tingkat ketersediaan obat sesuai dengan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas

tahun 2016 sebesar 100%. Angka tersebut diperoleh dari jumlah persediaan obat dari

seluruh sumber anggaran pada tahun 2016. Perencanaan dan pengadaan obat di Kota

Semarang, seluruh jenis obatnya adalah obat esensial dan generik sesuai dengan

pedoman pengadaan obat dari kementrian Kesehatan Republik Indonesia. Hasil kinerja

lainnya adalah :

1) Presentase penerapan penggunaan obat rasional, pada tahun 2015 sebesar 75

%,dan pada tahun 2016 naik sebesar 83,5 %

2) Ketersediaan obat & perbekalan kesehatan sesuai kebutuhan pada tahun 2015

sebesar 100 %,dan pada tahun 2016 tetap yaitu sebesar 100 %

3) Penerapan Pelayanan Informasi Obat di Puskesmas pada tahun 2015 sebesar 86

%,dan pada tahun 2016 naik sebesar 86,5 %.

f. Program Upaya Kesehatan Masyarakat


% REALISASI


1 Jumlah Unit Reaksi Cepat Layanan

Kesehatan

5 unit 5 unit 100

2 Jumlah puskesmas Branding 10 % 10,8 % 108,1 10%

3 Persentase puskesmas prespektif Gender 10% 10% 100 3%

4 Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per

satuan penduduk x 1000

0,23 0,23 100 0,23

5 Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000

penduduk

22 22 100 20

6 Rasio dokter per satuan penduduk 1,7 1,67 98,23 1,53

7 Rasio tenaga medis per satuan penduduk x

1.000

2,12 1,97 92,92 1,97

8 Cakupan puskesmas (%) 231,3 231,35 100 231,25

9 Cakupan pembantu puskesmas 21,5 19,45 90,46 19,45

10 Proporsi Puskesmas yang telah

menerapkan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD)

0 0 0 0

11 Persentase FKTP yang dibina dan

memenuhi standar

91 91 100 91

12 Presentase tenaga kesehatan yang

memiliki ijin

94 94 100 94

Sumber Data : Dinas Kesehatan Tahun 2016.

Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Upaya Kesehatan Masyarakat

dapat diketahui bahwa :




1) Jumlah puskesmas branding sebanyak 4 puskesmas;

2) Capaian jumlah Puskesmas BLUD tahun 2016 masih 0 karena masih dalam tahap

persiapan dan akan dimulai pada tahun 2017.

3) Persentase puskesmas prespektif Gender pada tahun 2016 sebesar 10 % sama

dengan 4 buah puskesmas prespektif gender.

4) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk x 1000, pada tahun 2015

sama dengan tahun 2016 yaitu sebesar 0,23 %

5) Cakupan puskesmas (%) pada tahun 2015 sebesar 231,25 % dan pada tahun 2016

naik menjadi 231,35%

6) Sama halnya dengan Cakupan pembantu puskesmas pada tahun 2015 sebesar

19,45% dan pada tahun 2016 naik sebesar 21,5%

7) Rasio Fasilitas Kesehatan Dasar / 100.000 penduduk pada tahun 2015 sebesar 20

% dan mengalami kenaikan pada tahun 2016 sebesar 20 %

g. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat


% REALISASI


1. Prosentase promosi kesehatan melalui

media elektronik

80,00 % 100,00 % 125,00

2. Prosentase rumah tangga berperilaku

hidup bersih dan sehat (PHBS)

50,00 % 92,29 % 184,58 90,94%


Perkembangan PHBS dari tahun ke tahun telah menunjukan kecenderungan

peningkatan hal ini dapat dilihat indikator Persentase rumah tangga berperilaku hidup

bersih dan sehat (PHBS) pada tahun 2015 sebesar 90,94 % dan target tahun 2016 adalah

50%. Realisasi tahun 2016 sebesar 92,29% (ini merupakan hasil total dari indikator

paripurna 27,39% dan indikator utama sebesar 64,90%). Dalam melaksanakan survey

rumah tangga sehat tidak hanya melibatkan petugas kesehatan saja tetapi juga

melibatkan peran serta TPPKK dan hal ini menjadi kinerja pokja IV TPPKK.

h. Program Pengembangan Lingkungan Sehat


% REALISASI


1. Angka Bebas Jentik (ABJ) 84% 85% 101,19 84%

2. Presentase kelurahan yang melaksanakan

sanitasi total berbasis masyarakat (STBM)

80% 94% 117,5 80%

3 Cakupan masyarakat miskin yang terlayani

jaminan kesehatan

100% 100% 100 100%

4 Cakupan masyarakat miskin yang dijamin

BPJS

55% 58% 105,45 56%

5 Rumah sehat 86% 88% 104,76 86%

6 Tempat-tempat umum sehat 82% 85% 103,65 82%

7 Proporsi kelurahan siaga aktif mandiri 20% 24% 120 20%

8 Cakupan air bersih 93,8% 94% 100,21 93,8%

9 Kualitas air minum memenuhi syarat 82% 82% 100 82%

10 Kualitas air bersih memenuhi syarat 77% 97% 125,97 77%

11 Penduduk yang memanfaatkan jamban 96% 99% 103,12 96%

12 Rumah yang mempunyai Saluran

Pembuangan Air Limbah

88% 89% 101,36 88%

13 Tempat pembuangan sampah yang

memenuhi syarat kesehatan

92% 92% 100 92%

14 Tempat pengelolaan Pestisida sehat 98% 98% 100 98%

15 Institusi yang di bina 82% 84% 102,43 82%

16 Industri rumah tangga makanan minuman

yang memenuhi syarat kesehatan

81% 86% 106,17 81%

17 Tempat Pengelolaan Makanan Sehat 82% 86,59% 105,59 82%




1) Angka Bebas Jentik (ABJ) pada tahun 2015 sebesar 84 % dan pada tahun 2016

sebesar 84% hasil ini masih jauh dari angka ideal sebesar 95%.

2) Di Kota Semarang presentase kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total

Berbasis Masyarakat (STBM) tahun 2015 sebesar 80 % dan naik pada tahun 2016

sebesar 94 % dari target sebesar 80% hal ini disebabkan karena didukung oleh

kegiatan Hibah Intensif Kota/Daerah (HIK/HID) yang mewajibkan kelurahan

untuk melaksanakan STBM .

3) Cakupan masyarakat miskin yang terlayani jaminan kesehatan dari tahun ketahun

tetap yaitu pada tahun 2015 sebesar 100% dan pada tahun 2016 sebesar 100%

4) Penduduk yang memanfaatkan jamban, keberadaan jamban sehat dan

pemanfaatannya juga merupakan barrier bagi penularan penyakit. Kepala

Keluarga yang telah memanfaatkan jamban keluarga semakin baik yaitu pada

tahun 2015 sebesar 96 % dan pada tahun 2016 naik sebesar 99 %.

5) Rumah yang mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah pada rumah tangga

juga dapat menjadi sumber penularan penyakit, hal ini dapat dicegah melalui

pengelolaan sederhana terhadap air limbah tersebut,dimana cakupan mengalami

peningkatan dari tahun 2015 sebesar 88 % dan pada tahun 2016 naik sebesar 89 %.

6) Tempat pengelolaan makanan sehat dari tahun 2015 sebesar 82 % dan pada tahun

2016 naik sebesar 86,59%. Upaya penyehatan tempat pengelolaan makanan tidak

hanya mengawasi sanitasi dan pengelolaan makanan di restoran/rumah makan

serta jasa boga yang sangat mendesak dan penting adalah upaya pengawasan

terhadap penggunaan bahan tambahan makanan yang dilarang.

i. Program Perbaikan Gizi Masyarakat


% REALISASI


1. Prevalensi balita gizi buruk 0,39 % 0,29 % 125,64 0,4 %

2. Persentase puskesmas yang

memiliki Gizi Center

20 % 0 % 0 % -


Perkembangan keadaan gizi masyarakat dapat dipantau melalui hasil pencatatan

dan pelaporan program perbaikan gizi masyarakat yang tercermin dari hasil

penimbangan bayi dan balita setiap bulan di posyandu.

1) Capaian gizi center masih 0 karena baru akan dimulai di tahun 2017 sehingga

sekarang sedang dalam tahap persiapan.

2) Prevalensi Gizi buruk,telah dilakukan upaya perbaikan gizi kepada masyarakat

yaitu pada tahun 2015 sebesar 0,4% dan pada tahun 2016 sebesar 0,34% , dan 100

% telah mendapat perawatan.

3) Bayi mendapat ASI Eksklusif dari tahun ke tahun semakin baik yaitu pada tahun

2015 sebesar 64,69% dan pada tahun 2016 sebesar 67,16 %.

4) Prevalensi Gizi kurang balita mengalami kenaikan dari 10,67 % pada Tahun 2015

menjadi 12,11 % pada tahun 2016 karena kasus gizi buruk mengalami penurunan

dan menjadi gizi kurang. Dari semua kasus gizi kurang sudah mendapatkan PMT

Pemulihan.




5) Prevalensi ibu hamil KEK mengalami kenaikan dari 5,72 % pada Tahun 2015

menjadi 6,95 % pada tahun 2016 namun telah diupayakan dengan pemberian

PMT bagi ibu hamil.

6) Cakupan Anemia pada ibu hamil mengalami peningkatan dari 18,34% pada tahun

2015 menjadi 20,19 % pada tahun 2016, walaupun capaian ibu hamil yang

mendapat 90 tablet Fe meningkat dari 97,05% pada Tahun 2015 menjadi 97,64 %

pada tahun 2016. Hal ini disebabkan oleh kepatuhan ibu dalam meminum tab Fe

masih kurang dan adanya faktor-faktor penghambat dalam penyerapan Fe pada

ibu hamil (misal kebiasaan ibu hamil mengkonsumsi teh, mual muntah, atau

kurang intake makanan yang mengandung Fe). Namun demikian untuk ibu hamil

Anemia telah diupayakan memperoleh PMT ibu hamil.

j. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan


% REALISASI


1. Persentase Industri Rumah Tangga pangan

yang menerapkan CPP BIRT

80% 81,5% 101,87 80%

2. Persentase kelulusan peserta penyuluhan

kemanan pangan

85% 85% 100 85%


1) Persentase Industri Rumah Tangga pangan yang menerapkan CPP BIRT, pada

tahun 2015 sebesar 80 %,dan pada tahun 2016 naik sebesar 81,5 %

2) Persentase kelulusan peserta penyuluhan kemanan pangan pada tahun 2015

sebesar 75 %,dan pada tahun 2016 naik sebesar 83,5 %

k. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan


% REALISASI


1. Persentase Puskesmas yang telah terakreditasi 10 % 35,14 % 351,4 10

2. Persentase puskesmas yang nilai

kinerjanya > 8687

10,00% 72,97% 729,70


Program ini bertujuan untuk meningkatkan standar pelayanan kesehatan

khususnya di Puskesmas. Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas

yang telah terakreditasi adalah 35,14% atau sebanyak 13 puskesmas. Sedangkan

persentase puskesmas yang nilai kerjanya>8687 adalah 72,97% atau 27 puskesmas.

l. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana

Puskesmas / Puskesmas Pembantu Dan Jaringannya


% REALISASI


1. Persentase puskesmas prespektif Gender 10 % 10 % 100

2. Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas 10 paket 10 paket 100 10 paket

3. Rehab Puskesmas dan Pustu 10 paket 10 paket 100 10 paket


Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah Persentase puskesmas yang sudah prespektif

gender sebanyak 10 % atau 4 puskesmas.

Pengadaan Sarana Prasarana Puskesmas disesuaikan dengan kebutuhan puskesmas

dengan memperhatikan usulan-usulan yang berasal dari puskesmas, pada tahun 2015

sebesar 10 paket dan pada tahun 2016 sebesar 10 paket sesuai dengan target yang telah

ditetapkan.




m. Program Informasi Kesehatan


% REALISASI


1. Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi 1 unit 5 unit 500 1 unit

2. Database pelayanan kesehatan terpadu 3 data 3 data 100 3 data

3 Persentase ketersediaan data /Informasi

Bidang Kesehatan akurat dan tepat waktu

(profil)

70% 90% 128,57 90%

4 Persentase ketersediaan profil kesehatan Tk

Puskesmas

70% 100% 142,85 70%

5 Persentase Puskesmas yang mengisi data /

informasi yang lengkap dan valid di Bank

Data Kesehatan

85% 85% 100 80%

6 Pengembangan sistem informasi kesehatan 2 sistem 2 sistem 100 2 sistem

7 Persentase Permasalahan sistem informasi

yang selesai di tangani

80% 86% 107,5 80%

8 Jumlah masyarakat yang mendapat informasi 60.000 orang 70.565 orang 117,60 50.000 orang

9 Jumlah Penyuluhan melalui media

Elektronik

3 kali 12 kali 400 2 kali

10 Jumlah Penyuluhan melalui media cetak 3 kali 4 kali 133.33 2 kali

11 Jumlah Penyuluhan luar gedung 6 kali 9 kali 150 6 kali

12 Jumlah kegiatan dialog interaktif bidang

kesehatan



Berdasarkan data indikator capaian kinerja Program Informasi Kesehatan dapat

diketahui bahwa :

1) Jumlah Rumah Sakit yang terkoneksi pada Tahun 2016 mengalami peningkatan

yaitu menjadi 5 unit dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 1 unit, hal ini

dikarenakan oleh adanya koordinasi yang baik dengan Rumah Sakit.

2) Perhatian puskesmas terhadap pentingnya data kesehatan semakin meningkat, hal

ini dapat dilihat oleh adanya peningkatan presentase puskesmas yang mengisi

data/informasi yang lengkap dan valid di bank data kesehatan.

3) Upaya promotif dan preventif ditingkatkan melalui promosi dengan media cetak,

media elektronik dan dialog interaktif lebih diutamakan sehingga ada dukungan

anggaran yang meningkat.

n. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah

Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata


% REALISASI


1. Terpenuhinya sarana dan prasarana RS B

Pendidikan

68,00% 68,00% 100 65

Sumber Data :Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016.

Program berhasil meningkatkan pelayanan melalui pengembangan dan pengadaan

infrastruktur Rumah Sakit diantaranya Pembangunan Gedung Private Wings, Pengadaan

Alat Kesehatan dan pengadaan alat Penunjang lainnya.

o. Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit Badan Layanan Umum


% REALISASI


1. Kinerja BLUID (indeks) 80,00 79,40 99,25 81,85

Sumber Data :Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2016.

Program ini berhasil meningkatkan kualitas pelayanan dengan operasional

pelayanan berjalan dengan baik dan lancar sesuai harapan pelanggan. Nilai Indeks

Kinerja BLUD pada tahun 2016 adalah 79,40 dan pada tahun 2015 dengan nilai 81,85




penurunan ini disebabkan adanya penurunan nilai Indikator Kinerja Keuangan terutama

masih adanya pituang yang tidak tertagih pada saat tutup buku. Evaluasi kinerja BLUD

RSUD Kota Semarang disusun disusun setiap tahun dengan berdasarkan Peraturan

Menteri Kesehatan No.1164 /MENKES/SK/2007 tentang Penyusunan Rencana Bisnis

dan Anggaran Rumah Sakit BLU.

KINERJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (BLUD)

1. INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

2. INDIKATOR KINERJA PELAYANAN

a. Indikator Kinerja Operasional

Nilai indikator kinerja operasional 2016=30,40 x 1,02 (nilai

koefisien)=31,00 (Masih berpotensi tinggi untuk tumbuh>22,80 s/d 35,20)

b. Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat

NILAI HAPER NILAI

1 Return on Invesment (ROI) 2 (0,34) 0,2

2 Rasio Kas (Cash Ratio) 3 189,75 3,0

3 Rasio Lancar (Current Ratio) 3 340,77 3,0

4 Periode Penagihan Piutang (Collection Period) 3 392,83 0,0

5 Perputaran Persediaan (PP) 3 83,79 2,4

6 Total Asset Turn Over (TATO) 3 7,44 3,0

7 Ratio Total Modal Sendiri terhadap Total Total Asset (TMS terhadap TA) 3 96,41 1,8

Jumlah 20 13,4

INDIKATOR KINERJA KEUANGAN

NO INDIKATORTAHUN 2016

PER DESEMBER 2016

BOBOT NILAI

NILAI RIIL

A. PERTUMBUHAN PRODUKTIVITAS

1 Rata-rata kunjungan Rawat Jalan/hari 2 1,12 1,20

2 Rata-rata kunjungan Rawat Darurat/hari 2 1,16 1,60

3 Pertumbuhan Pasien Rawat Inap 2 1,1 1,20

4 Pemeriksaan Radiologi / hari 1,5 1,04 1,20

5 Pemeriksaan Laboratorium / hari 1,5 1,12 1,20

6 Rata-rata operasi / hari 1 1,03 0,80

7 Rata-rata rehab medik / hari 1 1,29 2,00

B. EFISIENSI PELAYANAN

1 Rasio pasien Rawat Jalan dengan Dokter 1 26,8 1,00

2 Rasiopasien Rawat Jalan dengan Perawat 1 22,01 0,50

3 Rasio pasien Rawat Darurat dengan Dokter 1 14,39 0,50

4 Rasio pasien Rawat Darurat dengan Perawat 1 5,04 1,00

5 Rasio pasien Rawat Inap dengan Dokter 1 11,22 0,25

6 Rasio pasien Rawat Inap dengan Perawat 1 1,83 0,25

7 B O R 2 80,38 2,00

8 A V L O S 2 5,11 1,50

9 B T O 2 70,58 0,50

10 T O I 2 1,1 1,50

C. PERTUMBUHAN DAYA SAING

1 Sales Growth (SALG) 2 1,10 1,20

D. PENGEMBANGAN SDM

1 Program Pendidikan dan Latihan 2

ada program

dilaksanakan

sebagian1,50

2 Penghargaan dan Sanksi 1

ada program

dilaksanakan

sebagian1,50

E. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

1 Pengembangan produk baru bidang pelayanan 2ada program

dilaksanakan 2,00

2 Pengembangan sistem manajemen 1

Tidak ada

pengembangan

sistem

manajemen

0,00

3 Peningkatan Penguasaan Teknologi 1

Tidak ada

program

Peningkatan

Penguasaan

Teknologi

0,00

F. ADMINISTRASI

1 Rancangan RBA 2 Tepat waktu 2,00

2 Laporan Triwulan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00

3 Laporan Tahunan (Ketepatan) 2 Tepat waktu 2,00

Total Indikator Kinerja Operasional 40 30,40

Kinerja Operasional RSUD Kota Semarang Tahun 2016

No. INDIKATOR HAPER




Nilai indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat tahun 2016

adalah 35,00 (Termasuk dalam Klafisikasi Tinggi> 27,70).

REALISASI DANA YANG DIGUNAKAN UNTUK PENCAPAIAN SASARAN

SKPD ANGGARAN (Rp) REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Kesehatan 189.966.117.515 176.469.005.136 92,89

Rumah Sakit Umum Daerah 262.559.324.206 226.295.426.422 86,19

JUMLAH 452.525.441.721 402.759.729.560 89,00

PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Adapun permasalahan-permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut :

1. Masih tingginya kasus DBD

2. Angka Bebas Jentik ( ABJ ) masih dibawah target

3. Masih tingginya angka kematian Ibu melahirkan

4. Masih banyaknya Maskin yang kurang tertib tentang administrasi kependudukan

misalnya mengurus KTP dan KK ketika sakit.

5. Keterbatasan tempat pelayanan penjaminan yang tidak memadai untuk

menampung jumlah maskin yang mengurus jamkesmaskot.

6. Pada kegiatan Perubahan APBD Kota Semarang Tahun 2016 alokasi

anggaran yang bersumber Bantuan Pajak Rokok sebesar Rp.

25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) pada Kegiatan Pengadaan

Elektronik Rumah Sakit, dan Kegiatan Pengadaan alat kesehatan pajak rokok tidak

dapat direalisasikan dikarenakan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan

Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan

Pajak Rokok untuk Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat, hal ini

disebabkan bahwa pada saat perencanaan kegiatan anggaran peraturan Menteri

BOBOT NILAI

NILAI RIIL

A. MUTU PELAYANAN

1 Emergency respone time 3 5 Menit 3,00

2 Angka kematian di gawat darurat 3 0,34 % 3,00

3 Angka kematian > 48 jam 3 7,31 %o 3,00

4 Angka pasien rawat inap yang dirujuk 3 0,80 % 3,00

5 Post Operative Death Rate 3 0,60 % 3,00

6 Angka infeksi nosokomial 3 0,37 % 3,00

7 Kecepatan pelayanan resep obat jadi 3 30 Menit 2,00

8 Waktu tunggu sebelum operasi 3 2 hari 2,00

B. EFISIENSI PELAYANAN

1 Pembinaan kepada puskesmas dan sarana kesehatan lain 1 0,50

2 Penyuluhan kesehatan (PKRS) 1 0,50

3 Rasio tempat tidur kelas III 1 72,97 % 1,00

4 Pemanfaatan TT (BOR) kelas III 1 79,60 % 0,50

5 Prosentase pasien tidak mampu 1 31,77 % 1,00

C. KEPUASAN PELANGGAN

1 Prosentase komplain 2 1,00

2 Lama waktu tunggu di poliklinik 2 30 sd 60 menit 1,50

3 Kemudahan pelayanan 2 2,00

D. KEPEDULIAN TERHADAP LINGKUNGAN

1 Kebersihan lingkungan 2,5 2,50

2 Hasil Uji AMDAL 2,5 2,50

Total Indikator Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat 35,00

ada program

dilaksanakan semua

ada petunjuk lengkap

ada SOP dilaksanakan

seluruhnya

ada tindak lanjut

sampai selesai

dilaksanakan sebagian

Nilai Kinerja Mutu Pelayanan dan Manfaat bagi Masyarakat Tahun 2016

No. INDIKATOR HAPER

dilaksanakan sebagian




dimaksud belum disosialisasikan di RSUD Kota Semarang sehingga menjadikan

SILPA RSUD Kota Semarang cukup besar dan sarana prasarana yang diusulkan

menggunakan dana Pajak Rokok yang digunakan sebagian besar melengkapan

sarana pelayanan Gedung Private Wings

SOLUSI

1. Penegakan Perda DBD ( Pengawasan dan pengendalian DBD di Masyarakat

2. Meningkatkan Peran serta masyarakat

3. Mulai mengimplementasikan PERDA keselamatan ibu dan anak,

mengintensifkan Pendampingan Ibu Hamil resiko tinggi sampai nifas oleh

petugas Puskesmas, Kader, dan petugas surveilans kesehatan.

4. Meningkatkan pelayanan ANC ( 10 T) pada pelayanan Primer

5. Pemanfaatan ambulance hebat dalam rangka rujukan ibu hamil resiko tinggi ke

sarana kesehatan

6. Optimalisasi Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi

(P4K) melalui forum Kesehatan Kelurahan

7. Optimalisasi kegiatan keluarga ibu hamil dan kelas balita di masyarakat

8. Program Jampersal untuk pembiayaan kesehatan bagi ibu hamil dalam rangka

mendekatkan akses ke pelayanan kesehatan

9. Integrasi Jamkesmaskot ke BPJS.

10. Tidak dapat direalisasikannya anggaran Pajak Rokok APBD Perubahan Tahun

2016 akan diusulkan kembali terutama yang digunakan untuk memenuhi

kebutuhan gedung Private Wings (Gatotkaca) di Tahun Anggaran 2017 melalui

dana APBD Kota Semarang.

PRESTASI

1. Akreditasi Pelayanan Rumah Sakit LULUS PARIPURNA

2. Penilaian Pelayanan Publik Terbaik No 2 bersama (Dispenduk, BPPT, RSUD Kota

Semarang) oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi

(Menpan RB).


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Masyarakat dengan dua indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 107,57% dengan kategori predikat“sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan

Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %








Indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah terdapat peningkatan.

Rata-Rata Lama Sekolah dari 10,35 tahun meningkat menjadi 11,94 tahun dengan

capaian sebesar 115,36%, sedang Harapan Lama Sekolah sampai hari ini masih sama

dengan tahun 2015 yaitu 14,33 karena belum ada data resmi dari BPS untuk Tahun

2016. Untuk peningkatan kinerja di bidang pendidikan dapat dilihat antara lain dari

Angka Partisipasi Kasar (APK) SD sebesar 113,13%, dan Angka Partisipasi Murni

(APM)-nya sebesar 96,63%, sementara APK SMP menunjukkan angka 118,01% serta

APM sebesar 86,03% dan di tingkat SMA, APK-nya sebesar 128,92% dengan APM

88,62%. Adapun angka kelulusan SD sebesar 99,98%, SMP sebesar 99,95% dan SMA

sebesar 99,9%.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada

anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun (0-6 tahun) yang dilakukan melalui

pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan

jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan

lebihlanjut. Pendidikan PAUD dilayani dengan satuan pendidikan/lembaga Taman

Kanak-kanak, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD sejenis.

Salah satu indikator keberhasilan penyelenggaraan program PAUD terutama untuk usia

3-6 tahun dapat diukur dengan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD.Pada Tahun 2015

APK PAUD 60,36% meningkat menjadi 76,78% di tahun 2016. Perkembangan PAUD

dapat dilihat pada tabel dibawah :

INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 REALISASI


1 APK PAUD 3-6 tahun 76,40 76,78 100,48 60,36

2 Jumlah lembaga PAUD Holistik - 126 100 -

3 Jumlah Siswa pada jenjang TK / RA 45.798 47.039 100 44.571

Sumber Data : Dinas Pendidikan Tahun 2016

Pada Tahun 2016 ini pendidikan PAUD diarahkan pada pendidikan PAUD holistik

integrative yang mengintegrasikan segala aspek dan nilai-nilai dalam pendidikan seperti

nilai moral, etis, religius, psikologis, filosofis, dan sosial dalam kesatuan yang dilakukan

secara menyeluruh antara jiwa dan badan serta aspek material dan aspek spiritual untuk

memenuhi kebutuhan esensial anak. Disebut PAUD holistik integratif karena pelayanan

yang diberikan dalam PAUD holistik integratife tidak hanya dalam satu bidang

pendidikan saja, akan tetapi pelayanan yang mencakup kebutuhan yang berkaitan

dengan kesehatan dan gizi, pola pengasuhan dan perlindungan untuk anak. Satuan

PAUD yang melaksanakan pendidikan PAUD Holistik Integratif meningkat pesat pada

Tahun 2016 sudah ada 126 satuan PAUD.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Selama tahun 2016 hasil yang dicapai yang dihasilkan sangat baik di atas 90%.

Bisa dilihat antara lain SD berakreditasi minimal B dari target 90,00% realisasi tahun




2016 sebesar 89,65% sehingga capaian kinerja 99,61%. Demikian juga SMP

berakreditasi Minimal B target yang dipasang 85,04% realisasi tahun 2016 sebesar 81,76

capaian kinerjanya sebesar 96,14%.

Capaian akreditasi dipengaruhi oleh : (i) sekolah SD mengalami merger (ii)

Sekolah Baru, (iii) masa berlakunya akreditasi yang harus di tinjau lagi akreditasinya.

Bahkan ada yang belum dipasang target akan tetapi tahun 2016 sudah ada realisasi.

Jumlah SD yang melaksanakan pendidikan karakter Tahun 2016 belum dipasang target

akan tetapi pendidikan karakter ada di dalam mata pelajaran yang diajarkan di setiap

satuan pendidikan. Akan tetapi ada yang capaiannya hanya 50,425% yaitu Jumlah Siswa

SMP penerima Beasiswa prestasi/Miskin, akan tetapi ini di karenakan jumlah siswa

miskin/keluarga miskin yang menerima beasiswa berkurang. Sedangkan bagi yang

berprestasi mendapatkan penghargaan pada saat menjuarai lomba prestasi baik tingkat

Kota, tingkat Provinsi, tingkat Nasional dan tingkat Internasional.



1 % SD berakreditasi minimal B 90,00% 89,65% 99,61 90%

2 % SMP berakreditasi Minimal B 85,04% 81,76% 96,14 85,4%

3 Jumlah SD yg melaksanakan muatan local

pendidikan karakter dan pembelajaran luar

kelas

- 512 sekolah 100 -

4 Jumlah SMP yg melaksanakan muatan local


kelas dan pengembangan nasionalisme

substansi

- 181 sekolah 100 -

5 Jumlah Siswa SD penerima Beasiswa

prestasi/Miskin

5.712

siswa miskin

5.680

siswa miskin

99,43 11.565

siswa miskin

6 Jumlah Siswa SMP penerima Beasiswa

prestasi/Miskin

8.028

siswa miskin

4.048

siswa miskin

50,42 8.027

siswa miskin

7 Jumlah SD Inklusi 16 sekolah 25 sekolah 156,25 -

8 Jumlah SMP Inklusi 6 sekolah 5 sekolah 83,33 -

9 Rasio guru / murid (SD) 544,61 (1:18) 544,61 (1:18) 100 544,61 (1:18)

10 Rasio guru / murid per rata-rata (SD) 1,702

(1:20:32)

1,702

(1:20:32)

100 1,702

(1:20:32)

11 Rasio guru/ murid (SMP) 700,71 (1:17) 700,71 (1:17) 100 700,71 (1:17)

12 Rasio guru / murid per rata-rata (SMP) 2,366

(1:17:30)

2,366

(1:17:30)

100 2,366

(1:17:30)

13 Sekolah pendidikan SD/MI kondisi

bangunan baik

93,94% 94,82% 100,93 93,36%

14 Kondisi Sekolah SMP/MTs 98,48% 98,74% 100,26 98,43%

15 Angka Kelulusan SD/MI (%) 99,98% 99,98% 100 99,98%

16 Angka Kelulusan SMP/MTs (%) 99,82% 99,95% 100,13 99,82%


c. Program Pendidikan Menengah

Capaian yang dihasilkan pada Tahun 2016 program pendidikan menengah sangat

tinggi bisa dilihat bahwa capaian program pendidikan menengah diatas 99% atau

minimal 100%.

Pada sekolah berakreditasi minimal B untuk SMA dari target 69,00% realisasi

tahun 2016 sebesar 73,26% sehingga capaian kinerjanya sebesar 106,17% dan untuk

SMK pada Tahun 2016 dari target 25,00% realisasi tahun 2016 sebesar 78,4% sehingga

capaian kinerjanya sebesar 313,6%. Ini dikarenakan perhitungan akreditasi SMK

berdasarkan akreditasi masing-masing jurusan atau program keahlian pada satuan

pendidikan bukan di hitung berdasar satuan pendidikan itu sendiri. Capaian kinerja dapat

dilihat seperti dibawah ini :






1 % SMA berakreditasi minimal B 69,00 % 73,26 % 106,17 75,23 %

2 % SMK berakreditasi minimal B 25,00 % 78,4 % 313,6 75,23 %

3 Jumlah SMA yg melaksanakan muatan lokal


kelas

- 73 % 100 -

4 Jumlah SMK yg melaksanakan muatan lokal


kelas dan pengembangan nasionalisme

substansi

- 89 % 100 -

5 Jumlah Siswa SMA/K penerima Beasiswa

prestasi/Miskin

1.952

siswa miskin

4.181

siswa miskin

214,19 1.952

siswa miskin

6 Jumlah SMA Inklusi 2 sekolah 2 sekolah 100 -

7 Jumlah SMK Inklusi 1 sekolah 1 sekolah 100 -

8 Rasio guru / murid (SM) 863,93 (1:14) 863,93 (1:14) 100 863,93 (1:14)

9 Rasio guru / murid per rata-rata (SM)

2,880

(1:14:30)

2,880

(1:14:30)

100 2,880

(1:14:30)

10 Kondisi Sekolah SMA/SMK/ MA 99,14 % 99,28 % 100,14 99,06 %

11 Angka Kelulusan SMA/SMK/MA (%) 99,85 % 99,9 % 100,05 99,83 %


Meskipun sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendidikan menengah akan menjadi

kewenangan Pemerintah Provinsi. Akan tetapi Pemerintah Kota Semarang Pada Tahun

2016 tetap memperhatikan dan melaksanakan kewenangan dengan baik, ini dibuktikan

dengan besarnya hasil capaian indikator pada Tahun 2016.

d. Program Pendidikan Non Formal

Program Pendidikan Non Formal memberi pelayanan pendidikan kepada warga

masyarakat yang belum sekolah, tidak pernah sekolah atau buta aksara, putus sekolah,

dan masyarakat yang kebutuhan pendidikannya tidak dapat terpenuhi melalui jalur

pendidikan formal serta pendidikan life skill.



1 Jumlah Kelurahan VOKASI 14 kelurahan 14 kelurahan 100 14 kelurahan

2 Penduduk yang berusia> 15 tahun melek

huruf (tidak buta aksara)

99,96% 99,96% 100 99,96%

3 Jumlah Kelembagaan PKBM (akreditasi) - 2 kelembagaan 100 -

4 Jumlah Lembaga Kursus dan Pelatihan

Rujukan

- - - -

5 Jumlah master penguji dan penguji kursus

dan pelatihan mengikuti uji kompetensi

5 5 100 -


Pada Tahun 2016 jumlah kelurahan Vokasi masih sama tahun sebelumnya

sebanyak 14 kelurahan, Karena mengacu pada pasal 298 ayat (5) Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Untuk bisa mendapatkan bantuan

hibah, lembaga dan organisasi kemasyarakatan harus mengurus legalitas di Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham). Indikator Jumlah kelembagaan

PKBM yang terakreditasi ada 2 Lembaga walaupun Tahun 2016 belum terpasang target.

Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi hasil

yang dicapai sebesar 100%.

e. Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Program Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, program ini

diarahkan pada mengembangkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan




dalam rangka peningkatan potensi diri, pengetahuan dan keterampilan. Hasil yang

dicapai dari masing-masing jenjang diatas 95% bahkan ada yang melebihi 100% seperti

terlihat dalam table dibawah :



1 Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV

Jenjang SD / MI 77,50 84,79 109,41 77,50

Jenjang SMP/MTs 92,41 92,29 99,87 92,41

Jenjang SMA/SMK/MA 96,30 94,89 98,54 96,30


Peningkatan kualitas pendidik (guru) dan tenaga kependidikan dilaksanakan

melalui : (i) penambahan jumlah SDM pendidik (guru) dan tenaga kependidikan;

dan/atau (ii) peningkatkan kemampuan dan kapasitas SDM pendidik (guru) dan tenaga

kependidikan (bimbingan teknis/bintek serta pelatihan-pelatihan), dan (iii)

Pendidikan/penyesuaian kualifikasi Universitas Terbuka (UT) khususnya Guru SD.

Adapun jumlah persentase kualitas dan rasio guru dipengaruh oleh 3 (tiga) faktor,

yakni: (i) usia pensiun pegawai; (ii) perpindahan pegawai; dan (iii) kematian pegawai.

f. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan.

Pelayanan pendidikan di kota semarang pada tahun 2016 terbilang baik, ini dapat

dilihat bahwa indikator pelayanan pendidikan selama tahun 2016 tinggi diatas 90%.

Angka Partisipasi Kasar (APK) baik jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA diatas

100%, ini menunjukkan di Kota Semarang penduduk usia sekolah semua terlayani

pendidikan sesuai jenjangnya. Sedangkan angka putus sekolah sedikit ini bisa dilihat

dari realisasinya yang lebih kecil dari target, Angka putus sekolah SD target 0,02 dan

realisasinya sebesar 0,01, sedangkan angka putus sekolah SMP realisasinya 0,04 dengan

target sebesar 0,07dan SMA/SMK/MA sebesar 0,15 target yang ingin di capai sebesar

0,32 data bisa dilihat sebagaimana di bawah :



1 APM SD/MI 92,00 96,63 105,03 92,08

2 APK SD/MI 100 113,13 113,13 107,54

3 Angka putussekolah SD/MI 0,02 0,01 150,00 0,02

4 APM SMP/MTs 81,20 86,03 105,95 81,24

5 APK SMP/MTs 100 118,01 118,01 110,07

6 Angka putus sekolah SMP/MTs 0,07 0,04 142,86 0,07

7 Angka melanjutkan SMP/MTs 100 102,38 102,38 104,65

8 Rasio APM P/L SD/MI 100 91,91 91,91 91,11

9 Rasio APM P/L SMP/MTs 100 95,17 95,17 101,63

10 APM SMA/K/MA 76 88,62 116,61 76,41

11 APK SMA/K/MA 100 128,92 128,92 113,81

12 Angka putus sekolah SMA/K/MA 0,32 0,15 153,13 0,32

13 Angka melanjutkan SMA/K/MA 100 116,06 116,06 114,95

14 Rasio APM P/L SMA/K/MA 100 96,63 96,63 97,22




ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Pendidikan 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46

JUMLAH 316.949.887.000 245.515.607.675 77,46





1. Kegiatan DAK sesuai Pasal 10 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 81 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2016 menentukan bahwa pengadaan

barang/jasa pada DAK Bidang Pendidikan TA 2016 dilakukan dengan mekanisme

pembelian langsung (e-purchasing) berdasarkan Katalog Elektronik (e-cata!ogue).

Ketentuan ini merupakan tindak lanjut Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 54

Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015

yang mewajibkan pembelian secara e-purchasing apabila barang sebagaimana

dimaksud telah tersedia di Katalog Elektronik (e-catalogue) LKPP. Akan tetapi

spesifikasi barang yang dibutuhkan tidak tersedia dalam E-Katalog.

2. Ada penolakan dari penyedia barang/jasa pada E-Katalog karena over kapasitas,

sehingga tidak melayani sejak tanggal 16 November 2016.

3. DAK Luncuran SMP tidak dapat dilaksanakan karena sampai bulan November

2016 belum terbit Juklak-juknis DAK.

SOLUSI

1. Terbatasnya waktu pelaksanaaan maka Silpa DAK akan dilaksanakan pada APBD

Tahun 2017.

2. Koordinasi dengan kementerian terkait berkaitan dengan Juklak-Juknis DAK.

PRESTASI

Kota Semarang dalam penyelenggaraan pendidikan selama kurun waktu satu tahu yaitu

tahun 2016 telah menorehkan prestasi baik tingkat provinsi maupun Internasional.

Perolehan prestasi terdiri 60 medali tingkat provinsi, 39 Medali Tingkat nasional dan 3

medali tingkat Internasional.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA

KERJA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing Tenaga

Kerja dengan dua indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar

104,65% dengan kategori predikat“sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Daya Saing

Tenaga Kerja disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %








1. Jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) pada tahun 2016 sebesar

66,96% dibandingkan tahun 2015 sebesar 63,05%. Tingkat Partisipasi Angkatan

Kerja (TPAK) merupakan rasio perbandingan jumlah angkatan kerja dan jumlah

penduduk usia kerja.Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi

yang dapatmenciptakan kesempatan kerja.

2. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tahun 2016 sebesar 5,77%. Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) adalah rasio perbandingan jumlah penganggur usia

angkatan kerja dengan jumlah angkatan kerja.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja.

Pada tahun 2016, hasil kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan

kompetensi dan keterampilan bagi pencari kerja melalui Pendidikan dan Pelatihan.

Adapun hasil kinerjanya sebagai berikut :


TARGET REALISASI % TAHUN 2015

1 Persentase tenaga kerja terampil 40,00 % 40,00 % 100,00 -

2 Persentase tenaga kerja kompeten 25,00 % 25,00 % 100,00 -

3 Pengadaan Sarpras Balai Latihan kerja 1 lokasi 1 lokasi 100,00 -

Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016

Pelaksanaan program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



1 Pelatihan ketrampilan bagi Pencari Kerja 400 orang 500 orang 125 528 orang

2 Fasilitasi pelatihan tenaga kerja 80 orang 60 orang 75 80 orang

3 Pelatihan berbasis pe-magangan 80 orang 60 orang 75 60 orang

4 Pelatihan peningkatan produktivitas tenaga

kerja

100 orang 80 orang 80 70 orang

5 Uji kompetensi instruktur LPK 40 orang 20 orang 50 20 orang

6 Peningkatan profesional-isme pengelola

LPK


7 Peningkatan profesional-isme instruktur

LPK

20 orang 20 orang 100 0

Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2016.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kompetensiseluruh tenaga

kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga kualitas dan kompetensi tenagakerja

dari Kota Semarang mampu bersaing dan memadai sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

JUMLAH PELATIHAN YANG DILAKSANAKAN

NO PELATIHAN 2016 (ORG)

1. Pelatihan yg dilaksanakan BLK 500

2. Pelatihan yg dilaksanakan Disnakertrans 850

3. Pelatihan yg dilaksanakan LPK BinaanDisnakertrans 11.771

Sumber data : Disnakertrans Kota Semarang Tahun 2016.

b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan

penyerapan tenaga kerja. Dengan demikiankesempatan kerja dapat diartikan sebagai

permintaan atas tenaga kerja. Pada tahun 2016, hasil kinerja yang dicapai adalah




meningkatkan kesempatan kerja bagi pencari kerjamelalui penyebarluasan Informasi

Bursa Tenaga Kerja. Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja dilaksanakan untuk

memperoleh informasi pasar kerja yang berisi antara lain tentang pencatatan lowongan

kerja dan pencari kerja yang mendaftar. Penyebarluasan Bursa Informasi Tenaga Kerja

dilaksanakan melalui pelaksanaan bursa kerja (job fair), dimana Tahun 2016

dilaksanakan sebanyak 2 kali di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Semarang.

Adapun hasil kinerjanya sebagai berikut :



1 Persentase Pencari kerja yang di-

tempatkan (Jml pencaker ditem-patkan/

Jml pencaker mendaftar x 100%)

91,46 % 91,46 % 100,00 99,81 %

2 Jumlah tenaga kerja yang menda-pat

pelatihan berbasis kewira-usahaan.

320 orang 340 orang 106,25 100 %


Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketrampilan masyarakat, dengan

arahan pada optimalisasi jejaring pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi

sertapelatihan berbasis kewirausahaan, meningkatkan jaringan tenaga kerja, dengan

arahan padapeningkatan kesempatan kerja serta peningkatan pencari kerja yang

ditempatkan.

Pelaksanaan program ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :



1 Ketersediaan lowongan kerja 11.000 orang 17.631 orang 160,29 30.129 orang

2 Pencari kerjayang mendaftar 15.000 orang 9.359 orang 62,40 8.152 orang

3 Penempatan pencari kerja 11.000 orang 8.559 orang 77,81 8.136 orang

Penempatan Lokal (AKL) 10.748 orang 8.387 orang 78,04 7.943 orang

Penempatan Antar Daerah (AKAD) 12 orang 8 orang 66,67 0 orang

Penempatan Antar Negara (AKAN) 240 orang 164 orang 68,34 193 orang

4 Pelatihan tenaga kerja siap pakai/TKSP 175 orang 160 orang 91,43 250 orang

5 Pemberdayaan masyarakat berwirausaha secara mandiri (dana apbd ) :

Pelatihan WUB 80 orang

(8 kelp)

140 org

(14 kelp)

175 160 org

(16 kelp)

Pelatihan TKM 50 orang 40 orang 80 0

6 Penciptaan WUB &Pembina-an TKM (dana dbhcht) :

Pelatihan WUB 270 orang

(27 kelp)

200 org

(20 kelp)

74,07 80 org

(8 kelp)

Pelatihan TKM 50 orang 43 orang 86 100 orang

7 Pemberdayaan TKI/W purna penempatan 10 orang 10 orang 100 0


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan ketersediaan

lowongan kerja dari yang ditargetkan sejumlah 11.000 orang menjadi sejumlah 17.631

orang, berhasil mencapai target tahun 2016 sebesar 160,29%. Kegiatan ini dilaksanakan

melalui Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja.

Untuk Pencari kerja yang mendaftar adalah sejumlah 9.359 orang meningkat

sebesar 14,81 % dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 8.152 orang. Sedangkan

Penempatan pencari kerja adalah sejumlah 8.559 orang meningkat jika dibandingkan

tahun 2015 sebanyak 8.136 orang.

Demikian halnya dengan meningkatkan pemberdayaan masyarakat untuk

berwirausaha melalui pelatihan Wira Usaha Baru (WUB, APBD murni) dari yang

ditargetkan sejumlah 80 orang menjadi sejumlah 140 orang, berhasil mencapai target

tahun 2016 sebesar 175 %.Pemberdayaan masyarakat berwirausaha secara mandiri




(APBD) melalui pelatihan tenaga kerja mandiri (TKM) adalah sejumlah 40 orang.

Penciptaan WUB dan pembinaan TKM melalui pengelolaan DBHCHTdengan pelatihan

wira usaha baru adalah sejumlah 200 orang, dan melalui pelatihan tenaga kerja mandiri

adalah sejumlah 43 orang.

c. Program Pembinaan dan Pengembangan Hubungan Industrial Serta

Jaminan Sosial.

Program ini diarahkan pada pemberian layanan penyelesaian perselisihan dan

pembinaan hubungan industrial guna perwujudan kesejahteraan tenaga kerja dan

kelangsungan hubungan kerja di perusahaan.

Hasil kinerja pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :



1 Harmonisasi hubungan industrial

pekerja pengusaha (perusahaan)

150 persh 241 persh 160,67% -

2 Jumlah Penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

PHI/PHK (kasus)

180 persh /

kasus

213 persh /

kasus

118,33% 175 kasus

3 Besaran penyelesaian

perselisihan hubungan industrial

dengan perjanjian bersama (PB)

75 kasus 98 kasus 130,67% 72 kasus

4 Penanganan mogok kerja/ unjuk

rasa

10 kasus 10 kasus 100 10 kasus

5 Pembinaan pembentukan/

pembaharuan PP/PKB

150 persh 208 persh 138,67 204 persh

Penyusunan Peraturan

Perusahaan (PP)

130 persh 185 persh 142,31 175 persh

Pembinaan pembuatan

Perjanjian Kerja Bersama (PKB)

20 persh 23 persh 115 29 persh

6 Pembinaan pembentukan LKS

(Lembaga Kerja Sama) Bipartite


7 Pembinaan PWKT (Perjanjian

Kinerja Waktu Tertentu)

-- 91 persh -- 133 persh

8 Sosialisasi pelaksanaan

peraturan ketenaga-kerjaan


Sumber Data : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2016.

Tahun 2016 kinerja yang dicapai pada indikator penyelesaian PHI/ PHK dengan

Persetujuan Bersama (PB) adalah berhasil meningkatkan kualitas mediasi hubungan

industrial dengan PB sejumlah 98 kasus.

Demikian halnya dengan kinerja yang dicapai pada indikator pembinaan

pembentukan PP/PKB adalah berhasil meningkatkan pengaturan hubungan kerja antara

pekerja dan pengusahadari yang ditargetkan sejumlah 150 perusahaan menjadi 208

perusahaan, terinci dalam bentuk PP sejumlah 185 perusahaan dan PKB sejumlah 23

perusahaan.Serta kinerja yang dicapai tahun 2016 pada indikator pembentukan Lembaga

Kerja Sama (LKS) Bipartite meningkat sejumlah 33 perusahaan dari yang ditargetkan

sejumlah 30 perusahaan. Sedangkan untuk sosialisasi pelaksanaan peraturan

ketenagakerjaan dapat dilaksanakan terhadap 200 perusahaan.




DATA PENYELESAIAN KASUS PERSELISIHAN

URAIAN PENYELESAIAN KASUS

TAHUN 2015 TAHUN 2016

Jumlah kasus yang ditangani : 175 208

Penyelesaian :

1 Dalam bentuk PB 72 28

2 Tahap anjuran mediator 56 13

3 Secara bipartite usai mediasi 26 4

4 Diasumsikan selesai bipartite tidak melapor. 21 163

PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya dalam penyiapan daya saing tenaga kerja/ pencari kerja dalam

pasar kerja era MEA maupun global.

2. Masihkurangnya pemahaman pelaku proses produksi dalam mengimplementasikan

peraturan ketenagakerjaan guna kelangsungan hubungan kerja.

SOLUSI

1. Upaya peningkatan kualitas dan kuantitas pelatihan tenaga kerja/ pencari kerja

berbasis kompetensi kebutuhan pasar kerja.

2. Upaya perluasan peluang/ kesempatan kerja bagi pencari kerja dengan

peningkatan penyebarluasan informasi pasar kerja.

3. Peningkatan kualitas pembinaan dan sosialisasi kepada pelaku proses produksi

tentang pemahaman pembentukan dan fungsi sarana hubungan industrial di

perusahaan, serta pelaksanaan ketentuan peraturan ketenagakerjaan.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 11.893.497.000 10.503.201.177 88,31

JUMLAH 11.893.497.000 10.503.201.177 88,31

PRESTASI

Dalam tahun 2016 prestasi penghargaan yang diperoleh perusahaan di wilayah Kota

Semarang berupa : “ penghargaan Zero Accident “, dimana dalam kurun waktu yang

telah ditentukan tidak terjadi kecelakaan kerja bagi pekerjanya.


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat

dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99%

dengan kategori predikat“sangat tinggi”.

Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesejahteraan

Masyarakat disajikan dalam tabel berikut ini:




INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Angka Kesmiskinan Kota Semarang menurut BPS pada tahun 2016 sebesar 4,97 (angka

sangat sementara).

Pemerintah Kota Semarang telah membangun web site mengenai Sistem Informasi

Manajemen Warga Misikin (SIMGAKIN) yaitu http://simgakin.semarangkota.go.id.

Pendataan Warga Miskin dilaksanakan 2 (dua) tahun sekali. Pendataan terakhir

dilakukan pada tahun 2015, dengan dikeluarkannya Keputusan Walikota Semarang

Nomor 050/680 Tahun 2015 Tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun

2015 dimana Hasil Verifikasi dan Identifikasi Warga Miskin Kota Semarang Tahun

2015 diperoleh data warga miskin Kota Semarang sebesar 114.939 KK / 367.848 jiwa

dengan rincian :

a. Penduduk Hampir Miskin sejumlah 97.564 KK / 313.258 Jiwa

b. Penduduk Miskin sejumlah 17.336 KK / 54.485 Jiwa

c. Penduduk Sangat Miskin sejumlah 39 KK / 105 Jiwa


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

%

REALISASI


1. Cakupan PMKS yang ditangani 6,00% 4,86% 81,00 -

2. Jumlah keluarga miskin yg memperoleh

bantuan sosial

7.100 orang 7.100 orang 100 -

Sumber : Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Tahun 2016

Indikator cakupan PMKS yang ditangani sangat tinggi yang melibatkan beberapa

SKPD antara lain untuk Raskin oleh Bagian Perekonomian dan Data Warga miskin oleh

Bappeda. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain pelatihan keterampilan, pemberian

dana bantuan lewat PKH, bantuan untuk KUBE.

b. Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

No INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016 % REALISASI


1. Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan

prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS

300 orang 300 orang 100

2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 44,00 % 44,00 % 100


Adapun Kegiatan yang mendukung adalah Peningkatan kualitas pelayanan, sarana

dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS. Dikarenakan mekanisme

Hibah dan Bansos yang mengalami penyempurnaan aturan, maka realisasi PMKS yang

memperoleh bantuan sosial tidak tercapai 100%. Kegiatan yang mendukung adalah

http://simgakin.semarangkota.go.id/




Peningkatan kualitas pelayanan, sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial

bagi PMKS.

c. Program Pembinaan Anak Terlantar


% REALISASI


1. cakupan anak terlantar yang ditampung

dalam panti



Untuk pelaksanaan Program Pembinaan Anak Terlantar dilaksanakan dengan

memperoleh hasil 100% dengan cakupan 430 orang mengalami kenaikan dari tahun

2015 sebesar 360 orang. Kegiatan yang mendukung antara lain pelatihan keterampilan

dan peringatan Hari Anak Nasional.

d. Program Pembinaan Para Penyandang Cacat Dan Trauma


% REALISASI


1 Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang

cacat dan ekstrauma

1.060 orang 1.060 orang 100 250 orang

2 cakupan disabilitas yang mendapat bantuan 16,00

(1.060 orang)

16,00

(1.060 orang)

100


Adapun Capaian Indikator atas pelaksanaan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

bagi penyandang cacat dan ekstrauma memperoleh hasil sebesar 100% dan untuk

cakupan bantuan yang telah diterima bagi penderita disabilitas sebanyak 16 % .

Sedangkan Pendidikan dan pelatihan bagi penyandang cacat dan ekstrauma sebanyak

1.060 orang atau 100% dari yang ditargetkan. Kegiatan yang mendukung adalah

Pelatihan Keterampilan Batik, Pelatihan Kewirausahaan dan Peringatan Hari Disabilitas

Internasional tingkat Kota Semarang.

e. Program Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo


% REALISASI


1 prosentase panti sosial yang memperoleh

bantuan

35,00 100 285,71

2 Pendidikan dan Pelatihan bagi penghuni

panti Asuhan / Jompo



Panti Rehabilitasi Sosial milik Pemerintah Kota Semarang adalah Panti

Rehabilitasi Sosial Among Jiwo. Panti Sosial pada tahun 2016 memperoleh bantuan

sosial berupa pelatihan ketrampilan untuk meningkatkan kemandirian dan menambah

potensi tambahan penghasilan.

f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial


% REALISASI


1 prosentase panti sosial non pemerintah

yang memperoleh bantuan

35,00% 35,00% 100


Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung Program Pemberdayaan

Kelembagaan Kesejahteraan Sosial antara lain :

1) Operasional panti khusus among jiwo

2) Penyantunan bagi lanjut usia potensial luar panti

3) Pembinaan dan Pengembangan Kelompok Usaha Bersama (KUBE)




4) Pembinaan dan pengembangan kesetiakawanan sosial serta pelestarian nilai-nilai

kepahlawanan

5) Peningkatan petugas pelaksana pengelolaan jaminan kesejahteraan sosial

6) Pemberdayaan dan pengembangan Karang taruna

7) Fasilitasi terhadap Organisasi Sosial

8) Pemberdayaan dan pengembangan Pekerja Sosial Masyarakat

g. Program Pembinaan Keagamaan, Kesehatan dan Peningkatan

Kesejahteraan Rakyat

NO INDIKATOR KINERJA TAHUN 2016

% REALISASI


1. Jumlah kegiatan keagamaan dan pendidik

keagamaan

60

kali

60

kali

100 -

2. Jumlah kegiatan sosial kemasyarakatan 10

kali

10

kali

100 -

3. Jumlah SDM pembinaan mental dan sosial

keagamaan

1.730

orang

1.730

orang

100 -

Kebijakan Program ini adalah pengembangan manusia yang berdaya saing,

peningkatan interaksi sosial, budaya dan kemasyarakatan serta mewujudkan kehidupan

harmoni intern dan antar umat beragama. Program ini dilaksanakan melalui peningkatan

koordinasi dan fasilitasi kegiatan keagamaan, kesehatan dan sosial kemasyarakatan.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga 9.223.603.000 5.643.317.159 61,18

Badan Penanggulangan Bencana Daerah 5.315.887.000 4.858.371.012 91,39

Bagian Kesejahteraan Rakyat 8.050.855.000 7.553.889.400 93,83

JUMLAH 22.590.345.000 18.055.577.571 79,93

PERMASALAHAN

1. Penguatan kapasitas PSKS belum simultan dengan kegiatan penanganan PMKS.

Pembinaan Tagana, Karang taruna, TKSK yang ditangani Bidang PSKS belum

dapat mengimplementasikan kegiatan dan ketrampilan serta pengetahuannya untuk

mendukung layanan kesejahteraan sosial PMKS.

2. Masih kurangnya penanganan database yang tertib dan akuntabel, baik database di

bidang PMKS/Sosial

3. Panti Rehabilitasi Sosial terpadu di Kota Semarang belum ada

SOLUSI

1. Pelaksanaan peningkatan kualitas kelembagaan PSKS dilakukan antara lain

dengan pelatihan motivasi PSKS sebagai relawan masyarakat agar dapat membina

PMKS yang sudah ditangani. Sehingga penanganan PMKS menjadi lebih

berkesinambungan.

2. Pembangunan aplikasi dan Website khusus terkait PMKS dan database

pendukungnya secara terencana dan yang tertib dan akuntabel.




3. Tindak lanjut permasalahan belum adanya panti rehabsos adalah dengan

mengoptimalkan fungsi dan keberadaan Panti Rehabilitasi Among jiwo. Sehingga

penanganan PGOT tetap dapat dilaksanakan.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN

Launching Elektronik Warung Gotong Royong (E- Warong) yaitu :

1. Launching 1 (satu) E-Warong Kube di Kelurahan Ngadirgo Kecamatan Mijen oleh

Menteri Sosial Republik Indonesia Ibu Khofifah Indar Parawansa pada tanggal 20

Agustus 2016 .

2. Launching 15 (lima belas) E-Warong KUBE PKH di Kelurahan Padangsari

Kecamatan Banyumanik oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia

dan Kebudayaan Republik Indonesia Ibu Puan Maharani pada tanggal 28 Oktober

2016.

SASARAN 5 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERPRESPEKTIF

GENDER DAN KAPASITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang

Berprespektif Gender dan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja

mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 99,95% dengan kategori

predikat“sangat tinggi”.


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %





1. Indeks Pembangunan Gender (IPG) pada tahun 2016 sebesar 95,62 poin. IPG

merupakan suatu indikator yang menjelaskan bagaimana penduduk suatu wilayah

mempunyai kesempatan untuk mengakses hasil dari suatu pembangunan sebagai

bagian dari haknya dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan

sebagainya dengan membedakan capaian antara laki-laki dan perempuan

2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) pada tahun 2016 sebesar 76,53 poin. Indeks

Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indeks komposit yang tersusun dari

beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan perempuan dalam

proses pengambilan keputusan dalam bidang politik dan ekonomi.





PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan


% REALISASI


1 Partisipasi perempuan di lembaga

pemerintahan

6,20% 6,70% 108,60 6,50%

Sumber Data : Bapermasper dan KB Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan Partisipasi

perempuan di lembaga pemerintahan dari yang ditargetkan 6,20% menjadi 6,70%.

Program ini didukung oleh kegiatan Perumusan Kebijakan Peningkatan Peran dan Posisi

Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik.

b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak


% REALISASI


1. Jumlah organisasi perempuan dalam

pembangunan

4 organisasi 4 organisasi 100 4 organisasi

2. Jumlah kelurahan ramah anak 2 Kelurahan 3 Kelurahan 150 2 Kelurahan


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil memberdayakan organisasi

perempuan sebanyak 4 organisasi atau berhasil mencapai target 100%. Pemberdayaan

organisasi tersebut meliputi PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP TKI dan fasilitasi

kegiatan organisasi-organisasi perempuan seperti PKK, GOW, Dharma Wanita dan GOP

TKI, adapun kegiatan - kegiatan yang di fasilitasi Pemerintah Kota Semarang yaitu :

1) PKK dengan kegiatan pembinaan administrasi di tingkat Kecamatan maupun

Kelurahan ; Terlaksananya Lomba - Lomba Dalam Rangka HKG PKK;

Penghargaan Kader Berprestasi; Terlaksananya Talk Show Pola Asuh Anak;

Berikut tabel tentang hasil dari fasilitasi kegiatan organisasi perempuan khususnya PKK:

DATA UMUM PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK)

TAHUN 2015-2016

NO DATA UMUM PKK TAHUN 2015 TAHUN 2016

1 Tim Penggerak PKK Kelurahan 177 177

2 Kelompok PKK RW 1.449 1449

3 Kelompok PKK RT 9.759 9759

4 DasaWisma 21.176 21.172

5 Jumlahkader PKK :

a. Anggota tim penggerak PKK 3.800 3.779

b. Umum 129.654 131.138

DATA KEGIATAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA

TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2015-2016

NO JENIS DATA KEGIATAN TAHUN 2015 TAHUN 2016

1. Jumlah Kader :

Kader PPBN 1.915 1915

Kader Kadarkum 2.815 2815

Kader Pola Asuh 2.238 2238

2. Jumlah Kelompok Simulasi :

Kelompok Simulasi PPBN 361 355

Kelompok Simulasi Kadarkum 489 486

Kelompok Simulasi Pola Asuh 480 470

3. Jumlah Pelaksanaan Penyuluhan :

Pelaksanaan Penyuluhan PPBN 709 704

Pelaksanaan Penyuluhan Kadarkum 893 886

Pelaksanaan Penyuluhan Pola Asuh 801 795




DATA KEGIATAN GOTONG ROYONG TIM PENGGERAK PKK TAHUN 2016

NO JENIS KELOMPOK KEGIATAN TAHUN 2016

1 Kerja Bakti 26.218

2 Rukun Kematian 8.064

3 Keagamaan/Rohani 5.381

4 Jimpitan 11.852

5 Arisan 12.568

DATA KEGIATAN EKONOMI DAN INDUSTRI PKK TAHUN TAHUN 2016

NO JENIS KADER DAN

KEGIATAN TAHUN 2016

1 Jumlah Kader :

Pangan 5.732

Sandang 3.020

Perumahan 2.746

2 Pemanfaatan Pekarangan :

Peternakan 26.924

Perikanan 5.274

Warung Hidup 33.705

TOGA 49.273

Tanaman Keras 71.976

3 Jumlah Industri Rumah Tangga :

Pangan 18.413

Sandang/Konveksi 564

Jasa 17.208

Lainnya 3.972

DATA KEGIATAN BIDANG KESEHATAN PEREMPUAN DAN ANAK

TIM PENGGERAK PKK TAHUN TAHUN 2015-2016

NO JENIS KADER DAN KEGIATAN TAHUN2016

1 Jumlah Kader :

Posyandu 14.744

Gizi 7.088

Kesehatan Lingkungan 4.650

2 Jumlah POSYANDU

Pratama 42

Madya 335

Purnama 595

Mandiri 621

2) Dharma Wanita Persatuan (DWP) dengan hasil kegiatan adalah Terlaksananya

Musyawarah Kota DWP; Pelatihan Ketrampilan (sulam payet); Seminar

Kesehatan; Partisipasi dalam kegiatan TMMD I dan II; Pengajian Jum’at Legi;

Terlaksananya Pelatihan ketrampilan Membuat Nugget

3) Terlaksananya kegiatan donor darah dengan 3 periode pelaksanaan Gabungan

Organisasi Wanita (GOW) dengan kegiatan antara lain HUT GOW ke 53; Lomba

UP tergiat; Pelatihan IT , melukis diatas kain; Seminar, Leadership, membuat

nugget; Partisipasi di TMMD; Terlaksananya Pasar Murah Idul Fitri.

4) GOP TKI dengan melaksanakan kegiatan HUT GOP TKI; Pelatihan Implementasi

Pendidikan Karakter PAUD bagi Guru TK; Pelatihan pendidikan yang tepat bagi

anak usia dini dan Partisipasi TMMD

c. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam

Pembangunan


% REALISASI


1. Terfasilitasinya kegiatan yang mengarah

kesetaraan gender

100 % 100 % 100 100 %





% REALISASI


2. Cakupan program pengarusutamaan gender 64 % 100 % 156 64%


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil memfasilitasi kegiatan yang

mengarah ke kesetaraan gender dari yang ditargetkan 100% menjadi 100%. Program ini

dilaksanakan melalui kegiatan :

1) Seminar Pengarustamaan Gender pada tanggal 22 April 2016 dengan peserta 90

peserta, terdiri dari ketua TP PKK Kelurahan dengan narasumber Suwignyo

Rahman, MM Direktur IRC Krisis dan Ani Purwanti,SH dari Lembaga

Pengabdian Masyarakat UNDIP Semarang bertempat di Gedung Juang 45

Semarang dengan Tema Perempuan danapam mengupayakan Kesetaraan Gender.

2) Bintek PPRG di Gedung PKK Kota Semarang tanggal 29-30 Nopember 2016 di

Hotel Banaran Resort dengan narasumber dari BP3AKB Provinsi Jawa Tengah,

adapun peserta dari kegiatan dimaksud adakah seluruh Kasub bag perencanaan

SKPD Kota Semarang.

3) Penyusunan Buku Profil Gender Kota Semarang Tahun 2016, buku tersebut

bertujuan sebagai salah satu perwujudan komitmen terhadap upaya mendorong

kesetaraan gender di Kota Semarang dan diharapkan dapat bermanfaat tentang

pencarian solusi dan penerapan rekomendasi yang tepat bagi perbaikan dan

kebijakan kesetaraan gender di kota Semarang.

d. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan


% REALISASI


1. Terfasilitasinya kegiatan yang mengarah ke

kesetaraan gender

100% 100 % 100 100 %

2. Jumlah petugas perlindungan di kecamatan 16 orang 16 orang 100 -

3. Penyelesaian pengaduan perlindungan

perempuan dan anak dari tindak kekerasan

100 % 100 % 100 100 %


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan

terfasilitasinya kegiatan yang mengarah ke kesetaraan gender menjadi 100% atau

berhasil mencapai target.

1) Terfasilitasinya penanganan kasus Kekerasan

Pemerintah Kota Semarang melalui Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) SERUNI

Kota Semarang dan 16 (enam belas) Pusat Pelayanan Terpadu (PPT ) tingkat

Kecamatan melakukan advokasi baik litigasimaupun non litigasi terhadap kasus

KDRT, Kekerasan dalam pacaran (KDP). Kekerasan terhadap Anak, Pelecehan

Seksual, perkosaan dan masalah Anak yang berhadapan dengan hukum .

RINCIAN KASUS YANG DITANGANI BAPERMASPER DAN KB

KOTA SEMARANG DAN PPT SERUNI TAHUN 2016

NO KASUS

2015 2016

JUMLAH

KASUS

TERTANGA

NI

JUMLA

H

KASUS

TERTANGA

NI

1. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 129 129 121 121

2 Kekerasan Dalam Pacaran 5 5 10 10

3 Kekerasan Terhada Anak 29 29 25 25




NO KASUS

2015 2016

JUMLAH

KASUS

TERTANGA

NI

JUMLA

H

KASUS

TERTANGA

NI

4 Perkosaan/kekerasan sexual 29 29 28 28

5 Anak berhadapan dengan hukum 3 3 1 1

JUMLAH 195 195 185 185

2) Terlaksananya Sosialisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB), sosialisasi

tersebut dilaksanakan pada tanggal 23 Pebruari 2016 di Gedung Komisi A dan D

Gedung Moch, Ichsan , dengan jumlah peserta 60 orang terdiri drai Camat dan

organisasi masyarakat .

3) Terlaksananya Gerakan Peningkatan Produktifitas Ekonomi Perempuan sebagai

pengganti program pengganti P2MBG , dilaksanakan selama 2 tahap sesuai

dengan pelaksanaan TMMD , yaitu tahap I tanggal 20 Mei 2016 di Kelurahan

Kedung Pane, peserta 50 orang dengan materi pengelolaan limbah berbahan perca,

tahap Iitanggal 13 Oktober 2016 di Rusunawa Genuk dengan peserta 50 orang

dengan materi pengelolaan bandeng duri lunak.

4) Terlaksananya rakor pemenuhan data pilah gender / SIGA , yaitu Sistem Informasi

Gender dan Anak, bertujuan untuk mengetahui ketersediaan data pilah gender dan

anak sehingga kesetaraaan gender di Pemerintah Kota Semarang dapat terukur,

dilaksanakan tanggal 25 bJuli 2016 bertempat di gedung Arsip Kota Semarang.

5) Terlaksananya kegiatan Rakor Pemberdayaan Perempuan pada tanggal 7

Desember 2016 bertempat di R. Lokakrida Gd. M Ichsan dengan peserta 250

orang dari organisasi wanita se-Kota Semarang .

6) Peringatan Hari Ibu di Kota Semarang

7) Dalam rangka pengembangan Semarang Kota Layak Anak (KLA),Pemerintah

Kota Semarang telah melaksanakan beberapa upaya / kegiatan, yaitu :

- Terlaksananya penyusunan buku profil anak Kota Semarang tahun 2016,

buku dimaksud berisi tentang Kebijakan , Program dan Kegiatan yang

terintegrasi dan terukur dalam mewujudkan Kota Layak Anak dan buku

profil ini merupakan salah satu indikator Kota LayakAnak.

- Terfasilitasinya Kecamatan ramah anak ,yaitu di duakelurahan di dua

kecamatan yang berbedaya itu kelurahan Ngaliyan dan kelurahanTugu.

- Terfasilitasinya Forum Anak Tingkat Kota danKecamatan , dengan tujuan

untuk memberikan ruang dan peluang bagi anak-anak dalam menyampaikan

aspirasi kebutuhan dan keinginan dalam pembangunan yang berhubungan

anak di lingkungannya melalui Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang )

- Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tahun 2016, yaitu pada tanggal

29 Juli 2016 bertempat di Balaikota dengan berbagai kegiatan diantaranya

yaitu Lomba senam, lomba pantomim, menyanyi, menari, tembang dolanan.

8) RDRM (Rumah Duta Revolusi Mental)

Rumah Duta Revolusi Mental ( RDRM ) yang dibangunoleh Pemerintah Kota

Semarang merupakan terobosan inovasi untuk menindaklanjuti arahan Menteri




Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak Republik Indonesia yang

disampaikan dalam acara Rakor Forum Pimpinan/ Wakil Pimpinan Daerah

Perempuan se-Indonesia di Hotel Sari Pan Pasific, Jakarta padatanggal 8

September 2016. Sampai dengan bulan Desember 2016 ini, Pemerintah Kota

Semarang telah membangun sarana dan prasarana guna mendukung berhasilnya

program RDRM ini dengan :

a) Pembangunan gedung RDRM, di Jl. Simongan raya Nomor 49 Semarang (ex

Kantor Kelurahan Panjangan )

b) Bintek Kompetensi Psikologi, dilaksanakan tanggal 06 Desember 2016, di

Hotel Siliwangi dengan peserta Full Timer dan SKPD terkait ,

c) Bintek Penyusunan SOP Penanganan Kasus dan SOP Pendampingan

Korban dilaksanakan pada tanggal 06 - 09 Desember 2016 di hotel

Siliwangi Semarang

d) Sosialisasi Program RDRM pada stakeholder terkait, pada tanggal

15 Desember 2016 di Gd. Balaikota Semarang

e) Bintek Kompetensi Mediasi dan Advokasi Perempuan dan Anak dengan

peserta Full Timer dan Guru BK SMP dan SMA se-Kota Semarang,

dilaksanakan tanggal 17 - 20 Desember di Hotel Siliwangi Semarang.

f) Launching RDRM , bertempat di gedung RDRM, Jl. Simongan Raya No. 49

Semarang, dihadiri oleh unsur pimpinan di Kota Semarang.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan KB 7.038.702.000 6.560.646.135 93,21

JUMLAH 7.038.702.000 6.560.646.135 93,21

PERMASALAHAN

Belum semua pemangku kepentingan/pengelola pembangunan yang memahami

Pengarustamaan Gender sebagi sebuah strategi pembangunan.

SOLUSI

Melaksanakan sosialisasi tentang anggaran resposif gender ke seluruh pemangku

kepentingan/pengelola pembangunan dan Meningkatkan kualitas SDM dalam

perencanaan anggaran responsif gender

TUJUAN 2 : MENINGKATKAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran Meningkatnya Pembangunan Yang

Berprespektif Gender dan Kapasitas Pemberdayaan Masyarakat dengan indikator kinerja

mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100% dengan kategori

predikat“sangat tinggi”.





INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Jumlah seni budaya dan tradisi yang

dilestarikan

11 unit 11 unit 100 10 unit

Rata-rata Capaian Sasaran 100


Hasil kinerja sasaran ini dapat dilihat dari jumlah seni budaya dan tradisi yang

dilestarikan sebanyak 11 unit.

Adapun seni budaya dan tradisi yang dilestarikan adalah :

1. Wayang Kulit

2. Sesaji Rewanda

3. Dugderan

4. Gambang Semarang

5. Keroncong

6. Ketoprak

7. Atraksi Budaya

8. Wayang Orang

9. Pengantin Semarangan

10. Permainan Tradisional


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengembangan Nilai Budaya


% REALISASI


1 Jumlah seni budaya dan tradisi yang

dilestarikan

11 unit 11 unit 100 10 unit

2 Persentase Pelestarian Budaya Lokal 64 % 64 % 100 60%

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016

Hasil kinerja penyelenggaraan program ini dapat dilihat dari pelaksanaan kegiatan

kegiatan kebudayaan yang dapat meningkatkan kepedulian masyarakat dan pelestarian

terhadap tradisi budaya dengan capaian pelestarian budaya lokal mencapai 64%.

Kegiatan pengembangan nilai kebudayaan yang dilaksanakan seperti kegiatan

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah, Penyelenggaraan Upacara Tradisional

Dugderan, dan Penyelenggaraan Simfoni Kota Lama.

b. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya


% REALISASI


1. Jumlah Kawasan Cagar Budaya yang

dilestarikan

12 Kawasan 12 Kawasan 100 12 kawasan

2. Jumlah Situs Budaya yang dilestarikan 1 Lokasi 3 Lokasi 300 1 lokasi

3. Jumlah Bangunan Cagar Budaya yang

dilestarikan

315 Bangunan 315 Bangunan 100 315 Bangunan


Pada tahun 2016 untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 12

Kawasan dimana sebelumnya kawasan yang dilestarikan 12 Kawasan (tidak ada




penambahan), sedangkan untuk Situs Budaya yang dilestarikan mengalami penambahan

lokasi sebanyak 2 lokasi disbanding tahun 2015 yaitu :

Untuk Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan yaitu : Kota Lama; Pecinan; Jalan

Petudungan; Kampong Kulitan; Tugu Muda; Taman Diponegoro; Perumahan PJKA

(Gergadji Wooning Park); Kampong Melayu; Kampong Kauman; Kampong Mlaten;

Perumahan Sompok dan Kampong Karang Barat

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pelaksanaan Pengelolaan Kekayaan

Budaya adalah Fasilitasi Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya;

Sosialisasi Pengelolaan Kekayaan Budaya Lokal Daerah; Pengelolaan dan

Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan

Bawah Air; Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata serta Pengembangan Nilai dan

Geografi Sejarah.

c. Program Pengelolaan Keragaman Budaya


% REALISASI


1. Jumlah Penyelenggaraan Festival Seni dan

Budaya

222 Kegiatan 228 Kegiatan 102,70 233 Kegiatan

2. Jumlah Sarana Penyeleggaraan Seni dan

Budaya

174 Kegiatan 220 Kegiatan 126,44 174 Kegiatan

3. Jumlah Kelompok yang dibina 428 Group 481 Group 112,38 428 Group


Untuk Capaian Kinerja pada Program Pengelolaan Keragaman Budaya difokuskan

melalui Indikator Kinerja penyelenggaraan Festival Kesenian Budaya dan Pembinaan

Kelompok Seni Budaya serta sarana pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan seni dan

budaya, dimana dari hasil capaian kinerja mengalami peningkatan di tahun 2016.

Capaian kinerja berdasarkan target tersebut dapat dikatakan baik, karena telah melebihi

target.

JENIS KEGIATAN TAHUN 2015 TAHUN 2016

JENIS PAGELARAN/ FESTIVAL/ PENTAS SENI DAN BUDAYA

1. Pentas Wayang kulit 28 12

2. Pentas Wayang orang 4 5

3. Pentas Kethoprak 3 4

4. Pameran Tosan Aji 0 0

5. Festival Silat Pantai 0 0

6. Pentas Jathilan 0 0

7. Pagelaran Musik Tradisi 22 22

8. Pentas Tari 30 28

9. Pameran Seni Lukis 1 1

10. Pentas Band/Vokal Grup 1 1

11. Lomba mewarnai 1 1

JUMLAH KEGIATAN UNTUK MENGEMBANGKAN KESENIAN DAN

KEBUDAYAAN

1. Sarasehan dan Temu Pelaku Budaya 2 2

2. Dialog Kebudayaan 1 1

3. Pameran 4 4

4. Promosi Kesenian/ Kebudayaan 1 1


d. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya


% REALISASI


1. Jumlah Pentas Seni dalam rangka Promosi

Seni Budaya

4 Kegiatan 4 Kegiatan 100 4 Kegiatan





Pemerintah Kota Semarang pada tahun 2016 telah memberikan dukungan terhadap

pengembangan dan pelestarian kesenian dan budaya daerah dengan memfasilitasi

penyelenggarakan pagelaran/ festival /pentas seni dan budaya. Adapun Indikator kinerja

pada program ini adalah jumlah pentas seni dalam rangka promosi seni budaya sebanyak

4 kegiatan yaitu :

1) Promosi Pentas Seni di TMII Jakarta; Pentas Seni dan Pameran Seni Budaya di

Anjungan Jawa Tengah Taman Mini Indonesia Indah, 21 Mei 2016)

2) Pelaksanaan Pameran di Yogyakarta; Pameran Seni Budaya pada enent EATOF

(East Asia Inter Regional Tourism (Exhibition And Forum) Expo 2016 di Jogja

Expo Center Yogyakarata, Tanggal 20 – 23 Oktober 2016)

3) Pelaksanaan Pameran di Semarang; Pameran Seni Budaya di event Semarang TC

(Tourism Craft and Invesment) Expo 2016 di Java Supermal, Tanggal 3 – 6

November 2016)

4) Pelaksanaan Pameran di Jakarta. Pameran dan pentas seni pada event Gebyar

Wisata Budaya Nusantara 2016 di Jakarta Convention Center, Tanggal 26 – 29

Mei 2016.


SKPD ANGGARAN

(Rp)

REALISASI

ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 10.840.266.000 10.574.326.045 97,55%

JUMLAH 10.840.266.000 10.574.326.045 97,55%

PERMASALAHAN

1. Kurangnya minat dan kepedulian generasi muda terhadap seni budaya tradisional

sehingga sulit untuk menelurkan generasi penerus khususnya terhadap seni tradisi

dan regenerasi anggota komunitas seni terkait dengan kurangnya minat dan

kepedulian generasi muda terhadap seni budaya.

2. Perlunya sinergi antara komunitas seni dengan media TV atau radio untuk

mempromosikan komunitas seni.

3. Regenerasi anggota komunitas seni terkait dengan kurangnya minat dan

kepedulian generasi muda terhadap seni budaya.

SOLUSI

1. Peningkatan penyelenggaraan gelar seni dengan melibatkan generasi muda.

2. Ketersediaan sajian seni untuk duta seni dalam rangka pengenalan seni tradisi ke

luar daerah/ luar negeri.

3. Ketersediaan kegiatan pagelaran seni dalam rangka pengenalan seni dengan

menggandeng generasi muda supaya termotivasi untuk bergabung menjadi

anggota komunitas seni.

PRESTASI

1. Juara II Lomba Keroncong Tingkat Jawa Tengah.

2. Juara I Penampil Terbaik Parade Seni Budaya Jawa Tengah 2016.

3. Juara Harapan II Jogya Fashion Week 2016 Kategori Lomba Carnaval Agustus

2016.

MISI 2 :MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK 61



MISI 2 :

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK

MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

TAGLINE : SEMARANG MELAYANI

TUJUAN 3 :

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN

MELAYANI

SASARAN 7 :

TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI,

KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan

Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dengan indikator kinerja mendapatkan angka

capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %


Rata-rata Capaian 100,00


Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015, Pemerintah Kota

Semarang belum mampu mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Untuk

LKPD tahun 2015, Pemerintah Kota Semarang mendapat opini Wajar Dengan

Pengecualian (WDP).

Opini dari BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang Tahun 2016

belum diketahui, karena baru dalam proses pemeriksaan oleh BPK RI.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengelolaan Aset Daerah


% REALISASI


1 Terwujudnya pengelolaan aset daerah yang

optimal, tertib, dan akuntabel sesuai

peraturan perundang-undangan

100 % 100 % 100 100 %

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil peningkatan kualitas

pengelolaan aset daerah melalui penelusuran aset daerah, pensertifikatan dan

pengadministrasian aset daerah, pengamanan aset daerah, penghapusan aset daerah, serta

peningkatan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah semakin meningkat dan

berjalan dengan lancar dan baik dari target yang ditetapkan 100 % dengan realiasasi

rata-rata mencapai 100 %.




b. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/ Kota


% REALISASI


1 Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

100 % 100 % 100 100%

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil dalam peningkatan kualitas

laporan keuangan pemerintah daerah melalui asistensi penyusunan laporan keuangan

pemerintah daerah kepada SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Semarang dari target

yang ditetapkan 100 % dengan realiasasi rata-rata mencapai 100 % semakin meningkat

dan berjalan dengan lancar dan baik.

c. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah


% REALISASI


1 Peningkatan pengelolaan keuangan daerah 100% 100% 100 100%

2 Ketersediaan pranata standarisasi harga

dalam pelaksanaan APBD

1 Dok 1 Dok 100 1 Dok

3 Jumlah dokumen pengelolaan barang milik

daerah (BMD)

8 Dok 8 Dok 100 8 Dok

4 Tingkat kemandirian keuangan daerah

(Rasio PAD dibandingkan pendapatan

daerah)

35,48% 36,39% 102,56 36,72%

Sumber Data : DPKAD Kota Semarang dan Bagian Perlengkapan Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil peningkatan dan

pengembangan pengelolaan keuangan daerah dari target yang ditetapkan 100 % dengan

realisasi rata-rata mencapai 100 %. Program kegiatan ini mendukung dalam pencapaian

kenaikan PAD yang secara signifikan mampu memberikan konstribusi bagi pendapatan

daerah adalah optimalisasi pendapatan daerah dari sektor pajak daerah dengan tercapai

target yang ditetapkan, program dan kegiatan telah dilaksanakan sesuai rencana yang

telah ditetapkan dan berhasil dengan baik.

Ketersediaan pranata standarisasi harga dalam pelaksanaan APBD dibantu dengan

penyusunan Standar Satuan Harga (SSH) Kota Semarang dan Pengelolaan Barang Milik

Daerah (BMD) di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Salah sumber Pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah. Pada tahun

2016 (PAD) Kota Semarang adalah sebesar Rp. 1.491.645.900.065, dengan Pendapatan

Asli Daerah (PAD) sebesar itu, maka tingkat kemandirian daerah Pemerintah Kota

Semarang Tahun 2016 sebesar 36,39 persen.

d. Program Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daerah


% REALISASI


1. Tersusunnya Pranata, koordinasi dan

evaluasi pelaksanaan pembangunan di Kota

Semarang secara baik dan tepat waktu

100,00%

100,00%

100 100%

2. Terselenggaranya koordinasi dan evaluasi

pelaksanaan kegiatan pembangunan secara

periodik

100,00%

100,00%

100 100%

3. Fasilitasi Penyelenggaraan dan Pengelolaan

pembangunan sarana dan prasaran umum

100,00% 100,00% 100 100%

4. Optimalisasi Unit Layanan Pengadaan

Barang dan Jasa (ULP) serta terlaksananya

pengadaan melalui LPSE

100,00% 100,00% 100 100%

Sebagai sarana pendukung dalam peningkatan kualitas pengadaan barang/jasa dan

untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, persaingan sehat dan




akuntabilitas, pada tahun 2016 telah disusun buku pedoman pengadaan barang dan jasa

pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang didistribusikan kepada

semua SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Semarang dan Buku Analisa Harga

Satuan Bahan dan Upah untuk kegiatan pembangunan (Konstruksi) dan Buku Pedoman

Pelaksanaan APBD.

Pada tahun 2016, pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kota Semarang

jumlah SKPD yang melakukan pelelangan melalui ULP pada tahun 2016 sebanyak 29

SKPD dengan jumlah paket yang dilelangkan sebanyak 479 paket dan yang gagal lelang

serta kembali ke SKPD sebanyak 28 paket. Sedangkan pada tahun 2015 Jumlah SKPD

yang melakukan pelelangan melalui Unit Layanan pengadaan (ULP) sebanyak 31 SKPD

dengan jumlah yang dilelangkan sebanyak 396 paket, dengan perincian bahwa 355

paket selesai lelang, dan sisanya yang sebanyak 13 paket mengalami gagal lelang serta

sebanyak 28 paket kembali ke SKPD.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 125.737.333.589 106.038.937.165 84,33

JUMLAH 125.737.333.589 106.038.937.165 84,33

PERMASALAHAN

1. Penyajian pelaporan keuangan daerah dari unit kerja yang kurang tepat waktu.

2. Masih banyaknya permintaan pembayaran mayoritas bertumpu di akhir tahun.

3. Dalam penelusuran aset daerah saksi-saksi atas keberadaaan aset/alas hak sulit

ditemui dan bukti administrasi atas alas hak aset sulit ditemukan.

SOLUSI

1. Diadakannya bimbingan teknis dan kaderisasi dibidang akuntansi dan pengelolaan

keuangan daerah.

2. Diadakan sosialisasi agar dalam permintaan pembayaran tidak bertumpu di akhir

tahun dan dokumen persyaratan harus lengkap dan benar.

3. Intensif melakukan penelusuran dan pendekatan kepada tokoh masyarakat.

SASARAN 8 :

MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas

kinerja dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar

100,00% dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %


(Evaluasi atas SAKIP)

CC CC 100,00 CC






Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (Evaluasi atas penerapan Sakip)

dari yang ditargetkan CC menjadi CC, atau berhasil mencapai target sejumlah 100%.

NO KOMPONEN YANG DINILAI BOBOT NILAI

2015 2016

a Perencanaan Kinerja 30 19,02 18,42

b Pengukuran Kinerja 25 9,17 10,11

c Pelaporan Kinerja 15 8,79 9,35

d Evaluasi Internal 10 5,55 5,66

e Capaian Kinerja 20 9,90 12,40

Nilai Hasil Evaluasi 100 52,43 55,94

Tingkat Akuntabilitas Kinerja CC CC

Hasil evaluasi di atas menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang Semarang

memperoleh nilai 55,94 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2015 sebesar 52,43.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



1. Kesesuaian Program di RPJMD dengan

Program di RKPD tahunan

90 % 99,63 % 110,70 89,69 %

2. Kesesuaian Program di RKPD tahunan

dengan Program di APBD tahunan

100 % 100 % 100 100 %

3. Kesesuaian kegiatan di RKPD tahunan

dengan kegiatan di APBD tahunan

99,12 % 99,87 % 100,76 99,81 %

4. Ketepatan waktu penetapan dokumen

perencanaan sesuai ketentuan

100 % 66,67 % 66,67 -

5. Ketepatan pelaksanaan tahapan

penyusunan perencanaan pembangunan

100 % 100 % 100 -

Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2016

Program ini diarahkan pada peningkatan kesesuaian program dan kegiatan antar

dokumen perencanaan serta antara dokumen perencanaan dengan dokumen pelaksanaan.

Pada tahun 2016, kesesuaian Program pada RPJMD dengan Program di RKPD

Tahunan mencapai 99,63 % dari yang ditargetkan sebesar 90 %, dimana program RKPD

yang sesuai program RPJMD tahun berkenaan adalah 268 program dari total 269

program yang terdapat pada RPJMD tahun berkenaan. Capaian ini meningkat jika

dibandingkan capaian pada tahun sebelumnya sebesar 89,69 %. Sedangkan kesesuaian

Program pada RKPD Tahunan dibanding dengan Program di APBD Tahunan mencapai

100 %.

Kesesuaian Kegiatan di RKPD Tahunan dengan Kegiatan di APBD Tahunan

mencapai 99,87 % dari target sebesar 99,12 %. Capaian ini meningkat jika dibandingkan

capaian pada tahun sebelumnya sebesar 99,81 %.

b. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH



1. Predikat Akuntabilitas Kinerja

Pemerintah Daerah (Evaluasi atas

penerapan Sakip)

CC CC 100% CC

2. Predikat Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik

10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik

100% 10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik






3. Tersusunnya Laporan Kinerja Pemerintah

Daerah yang baik, benar dan tepat waktu

(LKPJ ATA/AMA, LKJiP, LPPD, ILPPD)

4 laporan 4 laporan 100 % 100%

4. Persentase Perangkat Daerah yang

mempunyai akuntabilitas baik dalam

Penyelenggaraan Pemerintahan

70 73,00 104 % 100%

Pada tahun 2016 kinerja juga berhasil meningkatkan Persentase Perangkat Daerah

yang mempunyai akuntabilitas baik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dari yang

ditargetkan 70 menjadi 73, atau mencapai target sejumlah 73%.

Terkait dengan kewajiban penyusunan Laporan Kinerja Walikota Semarang, pada

tahun 2016 kinerja yang juga dicapai adalah berhasil meningkatkan Tersusunnya

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah yang baik, benar dan tepat waktu (LKPJ

ATA/AMA, LKJiP, LPPD, ILPPD) dari yang ditargetkan 4 laporan menjadi 4 laporan,

atau berhasil mencapai target sejumlah 100%. Berkaitan dengan kewajiban pelaporan

penyelenggaraan pemerintahan daerah, pada tahun 2016 telah disusun Laporan

Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Walikota Semarang dan telah disampaikan

dengan tepat waktu kepada DPRD serta telah dilakukan pembahasan, sedangkan untuk

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), telah disampaikan kepada

Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, Kewajiban pelaporan lain yang telah berhasil

dilaksanakan adalah terkait dengan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, dimana

pada tahun 2015 telah berhasil disusun dan disampaikan 1 dokumen Laporan

Akuntabilitas Instansi pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 ke

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Bagian Otonomi Daerah 2.217.434.150 2.052.536.705 92,56

BAPPEDA 18.196.132.000 15.750.401.139 86.56

JUMLAH 20.413.566.150 17.802.937.844 87,21%

PERMASALAHAN

1. Perlunya koordinasi dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas dan Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah yang berkualitas dan tepat waktu.

2. Proses Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan tepat

waktu dikarenakan menunggu penetapan Perda RPJMD Kota Semarang Tahun

2016-2021 untuk menyelaraskan dengan visi misi Walikota dan Wakil Walikota

terpilih. Hal ini kemudian berimbas pada Penyusunan KUA PPAS Perubahan yang

harus menunggu penetapan Perwal RKPD Perubahan Tahun 2016.

SOLUSI

1. Penyusunan aplikasi E-SAKIP dan E-Laporan yang terintegrasi dan terpadu.

2. Dalam mengatasi hal tersebut, langkah yang telah dilakukan adalah setelah Perda

RPJMD Kota Semarang Tahun 2016-2021 ditetapkan pada tanggal 16 Agustus

2016, segera disusun Perwal Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas




Perwal Nomor 9 Tahun 2015 tentang RKPD Kota Semarang Tahun 2016 pada

tanggal 31 Agustus 2016. Selanjutnya segera dilakukan penyusunan

SASARAN 9 :


Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya Integritas Aparatur dengan

indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,00% dengan

kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Predikat Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik

10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik

100% 10 besar

Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah

terbaik



Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang meraih Predikat Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah terbaik dan Kota Semarang telah 3 tahun berturut turut meraih

Penghargaan dengan Predikat Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik

Nasional.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH


% REALISASI


1 Penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan

BPK, Inspektorat provinsi,inspektorat kota

75,00% 75,21%

100,28 85,37%

2 Tingkat Maturitas SPIP 1 2 200 1

Untuk Tingkat maturitas SPIP, Kota Semarang telah mencapai tingkat 2 melampaui dari

target yang ditetapkan. Istilah Maturitas SPIP menunjukkan ukuran kualitas dari sistem

pengendalian intern organisasi itu. Maturitas sendiri berarti kematangan atau

kedewasaaan. Adapun penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP mengacu pada

Peraturan Pemerintah nomor 60 Tahun 2008 dengan berpedoman pada peraturan Kepala

BPKP Nomor 4 Tahun 2016 dengan penilaian meliputi unsur unsur Lingkungan

Pengendalian, Penilaian Resiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi

serta Pemantauan yang dirinci menjadi 25 fokus penilaian maturitas.

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik (good

governance), salah satu hal yang harus dilakukan adalah peningkatan pengawasan

penyelenggaraan pemerintahan, baik secara ekstern maupun intern. Secara Intern,

pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Inspektorat. Pada




tahun 2016, Inspektorat Kota Semarang telah melakukan pemeriksaan internal secara

berkala (reguler) di 161 obyek pemeriksaan dan 60 kali pemeriksaan kasus/khusus.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan


% REALISASI


1 Tingkat leveling kapabilitas APIP 1 level 1 level 100

Untuk meningkatkan leveling kapabilitas APIP diperlukan dukungan dan

komitmen dari seluruh pimpinan kementerian, lembaga, pemerintah daerah sebagai

stakeholders APIP, serta pimpinan APIP sendiri. Adapun tiga variabel utama yang

mempengaruhi kapabilita APIP adalah aktivitas audit internal, lingkungan organisasi di

mana unit audit internal bernaung, lingkungan sektor public di suatu

Negara/pemerintahan.

Untuk Kota Semarang, pada tahun 2016 kondisi leveling IACM yaitu :

1. Peran dan Layanan (Level 1);

2. Manajemen Sumber Daya Manusia (Level 1);

3. Praktik Profesional (Level 1);

4. Manajemen Kinerja dan Akuntabilitas (Level 2);

5. Hubungan dan Budaya Organisasi (Level 2);

6. Struktur Tata Kelola (Level 1).

Terkait dengan peningkatan kualitas pengawasan, salah satunya dilakukan dengan

meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM pengawas intern melalui Pelatihan

Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja sebanyak 85 orang, yang

diselenggarakan oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah, BPKP Perwakilan Provinsi

Jawa Tengah, Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Inspektorat Kota Semarang dan

Kantor Diklat Kota Semarang.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Inspektorat 6.281.655.000 5.745.100.913 91,46

JUMLAH 6.281.655.000 5.745.100.913 91,46

PERMASALAHAN

1. Munculnya regulasi baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

2. Banyaknya aparat pengawas lain seperti Inspektorat Provinsi Jawa Tengah, Irjen

Kementerian, BPKP dan BPK, yang waktu pemeriksaannya masih bersamaan

dengan pemeriksaan Inspektorat Kota Semarang.

3. Perubahan struktur organisasi, yaitu Pejabat Eselon IV dibawah Inspektur

Pembantu Wilayah menjadi Fungsional Pengawas Pemerintah Urusan

Pemerintahan Daerah (P2UPD).

SOLUSI

1. Perlu diadakan peningkatan pengetahuan tentang regulasi yang terbaru secara terus

menerus kepada aparatur Inspektorat baik melalui Pendidikan dan Pelatihan.




2. Meningkatkan berkoordinasi dengan Aparat Pengawas lain melalui forum

Rakorwas.

3. Meningkatkan kualitas para Pejabat Fungsional P2UPD dengan melakukan

pendidikan dan pelatihan.

PRESTASI

Parasamya Purna Karya Nugraha. Kota Semarang 3 tahun berturut turut meraih

Penghargaan dengan Predikat Kota dengan Penyelenggaraan Pemerintahan Terbaik

Nasional. Penghargaan diberikan oleh Wakil Presiden pada tanggal 25 April 2016.

TUJUAN 4 :


SASARAN 10 :

TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya Pelayanan Prima dengan



INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan indeks nilai Survey

Kepuasan Masyarakat dari yang ditargetkan sebesar 77 menjadi 78 atau berhasil

melebihi target 101.29% dan berhasil melampaui target pada indikator


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat


% REALISASI


1. Prosentase Pengaduan Masyarakat yang

tertangani dan terselesaikan

100 % 100 %

100 100 %

Sumber Data : Bagian Organisasi Tahun 2016

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Pengembangan Penanganan Pengaduan

Masyarakat secara transparan dan akuntabel dalam rangka mewujudkan

penyelenggaraan pemerintah yang baik.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penanganan pengaduan masyarakat,

Pemerintah Kota Semarang telah memiliki Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

(P3M) dan LAPOR HENDI.




Adapun pada tahun 2016, Pusat Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (P3M)

Pemerintah Kota Semarang telah menerima pengaduan masyarakat atas pelaksanaan

pelayanan publik sebanyak 2.326 pengaduan. Dari 2.326 pengaduan tersebut yang telah

ditindaklanjuti oleh SKPD yang bersangkutan sebanyak 2.326 pengaduan atau 100%.

b. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah


% REALISASI


1. Survey Kepuasan Masyarakat 77/20 78/20 101,3 75/15

2. Tersedia pranata dlm penataan / peningkatan

organisasi / kelembagaan perangkat daerah

8 Dokumen 9 Dokumen 100 100%

3. Perangkat Daerah yang menerapkan Standar

Pelayanan (SP), dan Standar Operasional

Prosedur (SOP)

15 SKPD 15 SKPD 100 15 SKPD

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Tersedianya pranata dalam

peningkatan organisasi / kelembagaan pemerintahan dan Pedoman Pelaksanaan

Reformasi Pemerintah Kota Semarang dari yang ditargetkan sebanyak 8 dokumen

menjadi 8 dokumen.

Tersedianya pranata dalam peningkatan organisasi / kelembagaan pemerintahan

dan Pedoman Pelaksanaan Reformasi Pemerintah Kota Semarang sebanyak 9 dokumen.

Dan berhasil meningkatkan Persentase PD yg menerapkan SPM dan sesuai

peraturan mengenai kewenangan Pemerintah Kota Semarang dari yang ditargetkan 1 Na

dan Raperda Revisi Perda kewenangan, 1 Data Inventarisasi P3D berhasil mencapai

target sejumlah 100 %.

Demikian juga kinerja yang dicapai dalam meningkatkan Standar Pelayanan

Minimal (SPM) Pemerintah Kota Semarang dari yang ditargetkan 15 SPM menjadi 15

SPM, atau berhasil mencapai target sejumlah 100 %.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Bagian Organisasi 2.439.250.000 2.018.935.250 82,77

JUMLAH 2.439.250.000 2.018.935.250 82,77

PERMASALAHAN

1. Meskipun telah melakukan peningkatan pelayanan publik secara terus menerus

namun Pemerintah Kota Semarang belum sepenuhnya dapat menyediakan kualitas

pelayanan publik sesuai dengan tantangan yang dihadapi, yaitu perkembangan

kebutuhan masyarakat yang semakin maju dan persaingan global yang semakin

ketat;

2. Belum semua unit pelayanan publik menerapkan standar pelayanan secara jelas

dan transparan, memberitahukan hak dan kewajiban masyarakat sebagai penerima

pelayanan publik, serta belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi untuk memberikan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan

dan akuntabel




SOLUSI

1. Akan melakukan inovasi-inovasi dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat

dan peningkatan pelayanan publik sesuai dengan perkembangan jaman;

2. Akan memacu unit-unit pelayanan publik untuk menerapkan pelayanan sesuai

dengan standar operasional yang telah ditetapkan serta memanfaatkan teknologi

informasi sebagai salah satu standar pelayanan

PRESTASI

1. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi kembali mendapatkan penghargaan sebagai

Kepala Daerah Inovatif tahun (KDI) 2016 dalam kategori Tata Kelola

Pemerintahan. Hendi, sapaan akrabnya, dianggap memiliki dedikasi, loyalitas serta

inovatif untuk kemajuan Kota Semarang.

2. Anugerah Jawa Tengah Naik Kelas 2016 kepada Hendrar Prihadi selaku Walikota

Semarang dalam Penguatan Pelayanan Publik Kota Semarang

TUJUAN 5 :

MEWUJUDKAN KOTA SEMARANG YANG TENTRAM, TERTIB DAN

NYAMAN

SASARAN 11 :

MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN PUBLIK

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya ketentraman dan kenyamanan

publik dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Penurunan angka kriminalitas dari target maksimal kejadian kriminalitas di Kota

Semarang sebesar 2500 kejadian tapi pada kenyataannya hanya terjadi 2085 kejadian

kriminalitas di Kota Semarang selam tahun 2016. Menurun dibandingkan kejadian

kriminalitas Kota Semarang Tahun 2015 yang mencapai angka 2792.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan

INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 % REALISASI


1. Jumlah kejadian konflik sosial yang berlatar 2 0 0

http://jateng.tribunnews.com/tag/penghargaan/

http://jateng.tribunnews.com/tag/hendi/




INDIKATOR KINERJA

TAHUN 2016 % REALISASI


belakang suku agama ras dan antar golongan

2. Jumlah kejadian gangguan stabilitas

Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya

dan Agama yang berdampak terhadap

kehidupan dan penghidupan masyarakat

2 0

0

3. jumlah analisa intelijen sosial politik dengan

kejadian ancaman, tantangan, gangguan dan

hambatan terhadap penyelenggaraan

pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan

80 75 93,75 70 %

Sumber : Badan Kesbangpoldagri Kota Semarang Tahun 2016

1) Jumlah kejadian konflik social yang berlatar belakang suku, agama, ras dan atar

golongan yang ditargetkan maksimal 2 kejadian setiap tahunnya tapi pada

kenyataannya, pada tahun 2016 ini di Kota Semarang tidak terjadi konflik social

yang berlatar belakang suku,agam,ras,dan atar golongan. Hal ini sama dengan

capaian pada tahun 2015 sebanyak 0 kehadian konflik social yang berlatar

belakang suku,agam,ras,dan atar golongan.

2) Jumlah gangguan stabilitas ideologi, poltik,ekonomi dan agama berdampak pada

kehidupan dan penghidupan masyarakat dari yang ditargetkan 2 menjadi 0 pada

tahun 2016. Capaian ini sama dengan capaian tahun 2015 sebersar 0 kejadian.

b. Program Peningkatan Ketentraman dan Kenyamanan Lingkungan


% REALISASI


1 Cakupan petugas perlindungan masyarakat /

Linmas) 1 petugas linmas tiap 1 RT

8.008

Petugas Linmas

7.812

Petugas Linmas

82% 7.768

Sumber : Satpol PP Kota Semarang Tahun 2016

Indikator kinerja dalam program ini adalah terpenuhinya Anggota Satlinmas.

Jumlah anggota Satlinmas sampai dengan tahun 2016 adalah sebanyak 7.812 orang yang

tersebar di 177 Kelurahan. Jumlah tersebut bertambah sebanyak 44 orang dari capaian

tahun 2015 sebanyak 7.768 orang. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84

tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pengertian Perlindungan

Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan

dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan

bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara

keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.

Organisasi yang menyelenggarakan Perlindungan Masyarakat adalah Satuan

Perlindungan Masyarakat (Satlinmas).

c. Program Pengendalian dan Penanganan Ketentraman dan Ketertiban Umum


% REALISASI


1. Cakupan penanganan gangguan trantibum 78% 78% 100

2. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per

jumlah 10.000 penduduk

1,54 1,41 92 1,43

3. Cakupan patroli siaga ketertiban umum

dan ketentraman masyarakat

4.320 patroli 4.320 patroli 100 3.600 patroli

4. Jumlah unjuk rasa 8 kejadian 6 kejadian 133 9 kejadian

5. Peningkatan jumlah wilayah tertib dan

tenteram masyarakat

31 lokasi 29 lokasi 100 31 lokasi





Capaian untuk Program Pengendalian dan Penanganan Trantibum ditandai dengan

tercapainya indikator program yaitu :

1) peningkatan jumlah wilayah tertib dan tentram masyarakat. Indikator ini telah

tercapai100% pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 ruas jalan protokol, meningkat

dari tahun 2015 dengan capaian 29 ruas jalan protokol.

2) Salah satu indikator program ini adalah rasio jumlah Polisi Pamong Praja yaitu

jumlah dari pegawai di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang bertugas

sebagai penegak peraturan daerah dan penyelenggara ketertiban umum dan

ketentaraman masyarakat diluar tenaga administrasi /kesekretariatan. Kondisi ideal

untuk Pemerintah Kota Semarang adalah 351 orang, namun saat ini hanya tersedia

227 orang.

3) Peningkatan jumlah wilayah tertib dan tentram masyarakat. Indikator ini telah

tercapai100% pada tahun 2016 yaitu sebanyak 31 ruas jalan protokol, meningkat

dari tahun 2015 dengan capaian 29 ruas jalan protokol. Kegiatan pendukung dari

pencapaian program adalah jumlah petugas Tibum, pengamanan objek vital

maupun pengamanan kegiatan, dan juga jumlah masyarakat yang dilibatkan

d. Program Penegakan Peraturan Perundang-Undangan Daerah


% REALISASI


1. Jumlah peraturan perundang - undangan

daerah yang ditegakkan

26 Peraturan

Daerah

26 Peraturan

Daerah

100 25 Peraturan

Daerah


Capaian untuk Program Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

ditandai dengan tercapainya indikator program yaitu Cakupan penegakan peraturan

perundang-undangan daerah sebanyak 26 Perda yang ditegakkan pada tahun 2016.

Jumlah tersebut meningkat dari capaian 2015 sebanyak 25 Perda. Pada tahun 2016

tercatat kegiatan penegakan perda sebanyak 438 operasi penertiban, sedangkan

penyelidikan dan penyidikan pelanggaran Perda yang dilanjutkan dengan sidang di

tempat kejadian sebanyak 3 kali.

e. Program Pengembanganpotensi Dan Pemberdayaan Satlinmas


% REALISASI


1. Jumlah anggota Linmas yang difasilitasi dan

diberdayakan

3.081 anggota

linmas

3.621 anggota

Linmas

117 2.364 anggota

Linmas

2. Menurunnya angka kriminalitas 2500 Kejadian 2.115 kejadian 118 2.792 kejadian

3. Jumlah Linmas per jumlah 10.000 penduduk 49,67 48,67 98 48,46

4. Rasio Siskamling per jumlah Kelurahan 31,71 31,66 100 31,71

5. Cakupan rasio petugas perlindungan

masyarakat (Linmas) di Kota

0,84 0,82 98 0,82

6. Prosentase kejadian gangguan keamanan dan

kenyamanan yang dilaporkan dibandingkan

yang ditindaklanjuti per tahun

100 % 100 % 100 100 %

7. Prosentase keikutsertaan dalam kegiatan

pelatihan yang diselenggarakan Provinsi per

tahun

100 % 100 % 100 100 %

8. Jumlah pos kamling yang telah

melaksanakan sistem keamanan lingkungan

5.613 siskamling 5.613 siskamling 100 5.603 siskamling

9. Jumlah Linmas yang dibina dan diberi

pelatihan peningkatan SDM Linmas






Capaian untuk Program Program Pengembangan Potensi dan Pemberdayaan

Satlinmas ditandai dengan :

1) Peningkatan pengetahuan (knowledge) dan ketrampilan (skill) anggota Linmas.

Sampai dengan tahun 2016 anggota Linmas yang telah difasilitasi dan dipenuhi

kebutuhannya tersebut sebanyak 3.621 orang atau sebanyak 46 % dari keseluruhan

anggota Linmas.

2) Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) telah diterapkan oleh anggota Linmas

untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan, dengan sarana

pendukung berupa Pos Keamanan Lingkungan (Poskamling) yang tersebar hampir

di setiap RW di seluruh Kota Semarang sejumlah 5.613 pos/siskamling.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Badan Kesbang, Politik dan Linmas 8.628.316.400 7.871.599.303 91,23

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 17.262.214.000 16.724.557.578 96,89

JUMLAH 25.890.530.400 24.590.706.881 94,98

PERMASALAHAN

1. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah, menciptakan

ketertiban umum ketenteraman masyakat serta perlindungan masyarakat (setelah

dilakukan penertiban, pelanggaran terus diulang).

2. Belum optimalnya koordinasi dalam penyelenggaraan ketertiban umum,

ketentraman masyarakat, perlindungan masyarakat dan penegakan Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota.

3. Tidak adanya ketersediaan dan sinergi data permasalahan pada masing – masing

SKPD.

4. Belum optimalnya pencapaian SPM (pelaksanaan patroli 3xsehari dalam satu

wilayah dan pemenuhan (1 Linmas/RT), dikarenakan kurangnya sarana dan

personil.

SOLUSI

1. Pelaksanaan kegiatan penertiban sesuai pengaduan, sidang tindak pidana ringan,

pengawasan pelanggaran perda serta patroli secara intensif (3xsehari) pada

wilayah rawan.

2. Pelaksanaan koordinasi Ketentraman, Ketertiban Umum dan Penegakan Perda.

3. Pelaksanaan pengendalian data Tibum tranmas, Gakda dan Linmas.

4. Pengajuan sarana dan prasarana, pemberian pakaian serta peningkatan SDM

Linmas.

PRESTASI

1. Juara I Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Linmas Tingkat Provinsi

Jawa Tengah.

2. Juara III Lomba Parade dan Defile Dalam Rangka HUT Satpol PP Tingkat

Provinsi Jawa Tengah.

MISI 3 : MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN 74



MISI 3 :

MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS DAN

BERWAWASAN LINGKUNGAN

TAGLINE : SEMARANG TANGGUH

TUJUAN 6 :


SASARAN 12 :

MENINGKATKAN KETERPADUAN RENCANA TATA RUANG

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatkan keterpaduan rencana tata

ruang dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Persentase kesesuaian pemanfaatn ruang

sesuai dengan Penataan Tata Ruang

(simpangan)

5,40 5,40 100 5,40



Persentase kesesuaian pemanfaatn ruang sesuai dengan Penataan Tata Ruang

(simpangan) Kota Semarang pada tahun 2016 adalah 5,40 sama dengan capaian pada

tahun 2015.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Perencanaan Tata Ruang.


% REALISASI


1. Jumlah Dokumen Perencanaan Tata Ruang yang

disusun

2 Dokumen 5 Dokumen 250 9

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016

Jumlah dokumen perencanaan Tata Ruang yang telah disusun Pemerintah Kota

Semarang selama tahun 2016 melalui Program Perencanaan Tata Ruang sebanyak 5

Dokumen melebihi dari target 2 dokumen, terdiri dari dokumen RTBL Mijen, Dokumen

RTBL Batas Kota dan Tambaklorok, Dokumen Peta Planing, Dokumen DED RTH

Tambaklorok dan Dokumen DED Pasar Tradisional Tambaklorok.

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.


% REALISASI


1. Rasio Ruang Terbuka Hijau 43.26% 43.31% 98.97 43.26%

2. Presentase Bangunan ber-IMB per jumlah

bangunan

55% 53.35% 97.00 53.25%

Sumber : Dinas Tata Kota dan Perumahan Tahun 2016




Persentase bangunan di Kota Semarang yang telah memiliki ijin ber IMB pada

tahun 2015 sebesar 53,25 % mengalami kenaikan di tahun 2016 sebesar 0.1% menjadi

53.35%.

c. Program Pengelola Reklame


% REALISASI


1. Jumlah seluruh titik reklame yang telah

terpasang dan terpelihara

435 titik 623 titik 143.2 623 titik

2. Jumlah reklame yang ditertibkan/dibongkar 27.031 28.867 106.08 27.031

3. Jumlah kegiatan penertiban reklame 60 Kegiatan 60 Kegiatan 100 60 Kegiatan

4. Sosialisasi Kebijakan tentang Reklame 2 Kali 2 Kali 100 2 Kali

Sumber : Dinas Penerangan Jalan dan Papan Reklame

Dari hasil kegiatan operasi penertiban reklame yang telah habis masa ijin dan tidak

berijin selama tahun 2016 sebanyak 28.867 reklame yang tersebar dibeberapa titik.

Operasi Penertiban tersebut mengalami peningkatan Capaian Kinerja dibandingkan hasil

realisasi pada tahun 2015 sebanyak 27.031 reklame.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Tata Kota dan Perumahan 22.056.895.125 21.135.117.682 95,82

Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame 4.592.323.000 3.753.760.300 81,74

JUMLAH 26.649.218.125 24.888.877.982 93,39


1. Kurangnya sumber daya manusia yang merupakan modal dasar bagi kelangsungan

aktivitas kerja organisasi ;

2. Kurangnya perhatian/dukungan dari masyarakat dalam hal pemasangan reklame

dan penerangan jalan umum.

SOLUSI

1. Perlunya peningkatan sumber daya manusia dalam hal ini kualitas dan kuantitas

manusianya, karena suatu organisasi akan mampu mengembangkan potensinya hal

ini sangat ditentukan oleh seberapa jauh kemampuan sumber daya manusianya.

Dan yang lebih penting adalah bagaimana sumber daya yang dimiliki dapat

didayagunakan secara tepat ;

2. Perlunya sosialisasi kepada masyarakat umum terutama dalam hal pemasangan

reklame dan penerangan jalan umum untuk menghindari maraknya pemasangan

reklame dan penerangan jalan umum illegal.




TUJUAN 7 :

MEWUJUDKAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE KOTA SEMARANG

YANG TERINTEGRASI

SASARAN 13 :

MENURUNNYA GENANGAN BANJIR DAN ROB

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya genangan rob dan banjir

dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 125,32%

dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Terkait dengan penanganan rob dan banjir, pada tahun 2016 persentase luas

genangan banjir dan rob mengalami penurunan menjadi hanya 35% dari 41,6% pada

tahun 2015. Upaya pengendalian banjir dan rob dilaksanakan melalui peningkatan

kapasitas pompa air, operasionalisasi polder seperti polder Kali Banger dan Kali

Semarang, serta Pemeliharaan sarana dan prasarana Drainase/gorong-gorong Pengendali

Banjir.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengendalian Banjir Dan Rob


% REALISASI


1. Persentase wilayah bebas banjir 80 % 80 % 100 79.5 %

2. Prosentase luas genangan banjir dan rob 40,17% 35% 125,32 41,6%

Sumber Data : Dinas PSDA dab ESDM Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Persentase wilayah bebas banjir adalah

berhasil meningkatkan 80% dari yang ditargetkan 80% atau berhasil mencapai target

sejumlah 100 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 79,5 %

Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah

dilaksanakan, yaitu :

1) Peningkatan Pembangunan Pusat-pusat Pengendali Banjir

2) Pembangunan Sistem Polder Kali Banger

3) Operasional dan Pemeliharaan Sistem Polder Kali Banger

4) Operasional Sistem Polder Kali Semarang

5) O dan P Pompa Banjir

6) O dan P Pintu Air dan Polder




b. Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong – Gorong


% REALISASI


1. Prosentase jumlah masyarakat yang

terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah

masyarakat yang seharusnya mendapatkan

pelayanan sistem drainase.

59,50 % 55% 92,44 -


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah Prosentase jumlah masyarakat yang

terlayani pada akhir tahun terhadap jumlah masyarakat yang seharusnya mendapatkan

pelayanan sistem drainase berhasil meningkatkan sebesar 55% dari yang ditargetkan

59.5%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015. Indikator kinerja tersebut

berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

1) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Timur meliputi

Pembangunan Saluran Drainase Kaw sigarbencah, Peningkatan Saluran Jl.

tlogosari raya I/II, Peningkatan Saluran Jl Fatmawati

2) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Barat meliputi

Peningkatan Saluran Tugurejo dan Peningkatan Saluran Gatot Subroto

3) Perbaikan Saluran Drainase/gorong-gorong Sistem Wilayah Mangkang meliputi

Pembangunan saluran kali tapak dan pembangunan saluran kawasan industri

wijaya kusuma.

c. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan

Jaringan Lainnya


% REALISASI


1. Jumlah jaringan irigasi yang berfungsi baik

dibandingkan jumlah jaringan irigasi yang

ada

75 % 75 % 100 74 %

2. Luas irigasi Kota dalam kondisi baik 80.5 % 80.5 % 100 80 %

3. Drainase dalam kondisi baik / pembuangan

aliran air tidak tersumbat

80.5 % 80.5 % 100 80 %

4. Sempadan sungai yang dipakai bangunan

liar

44.1 % 44.1 % 100 44.2 %


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada Indikator kinerja tersebut berhasil

dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu :

a) Perencanaan Tehnis

b) Rehabilitasi / Pemeliharaan Jaringan Irigasi

c) Operasional dan Pemeliharaan Drainase Kota

d) Pemeliharaan Saluran Drainase Wilayah Kerja UPTD

d. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Drainase


% REALISASI


1. tersedianya prasarana drainase 52 Unit 53 unit 101,92 -


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah tersedianya prasarana drainase

sebanyak 53 unit. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan Operasional dan

Pemeliharaan Peralatan Pengairan; Pengadaan Alat Alat Berat dan Pemeliharaan Sarana

Dan Prasarana Drainase Dan Pengendalian Banjir.






ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

DINAS PSDA DAN ESDM 191.353.732.680 133.045.890.259 69,53

JUMLAH 191.353.732.680 133.045.890.259 69,53

PERMASALAHAN

Pembebasan tanah bagi kepentingan umum dalam rangka penanganan banjir dan rob

merupakan salah satu kegiatan yang mempunyai tingkat kesulitan tertentu. Kegiatan

tersebut merupakan kegiatan di luar konstruksi, namun merupakan sarana pendukung

kegiatan fisik yang harus dilalui. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi sulit diukur dan

diperkirakan.

SOLUSI

Perlu adanya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia pada personil yang menangani

kegiatan pembebasan tanah terutama tentang pembebasan tanah bagi kepentingan

umum, sebagai landasan perencanaan pengadaan lahan.

PRESTASI :

Penghargaan Jalan Hijau Indonesia Periode November 2016 Tingkat Nasional

TUJUAN 8 :

MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEMARANG YANG

TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 14 :

MENURUNNYA KEMACETAN JALAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran menurunnya kemacetan jalan yang

terintegrasi dan berkelanjutan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian

kinerja sasaran sebesar 87,50% dengan kategori predikat“tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Untuk pembangunan di bidang perhubungan, Selama tahun 2016 berhasil

menurunkan simpul kemacetan menjadi 7 simpul. Upaya yang telah dilakukan dalam

penataan sistem transportasi antara lain pengoperasian ATCS (Area Traffic Control

System), dimana telah bertambah menjadi 25 simpang pada tahun 2016, pengadaan

rambu rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengamanan jalan, traffic cone dan lampu

flashing.





PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan


% REALISASI


1. Tingkat fasilitas transportasi terpantau 100.00 % 100% 100 100

2 Studi transportasi lokal 30 dok 30 dok 100 21

3 Rencana Pembangunan MRT/LRT 1 dok 1 dok 100 1

4 Jumlah pelabuhan laut/udara/terminal bis 9 9 100 9

Sumber data: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

1) Tingkat fasilitas transportasi terpantau tercapai melalui kegiatan :

Pemantauan Traffic Light

Pemantauan / Pendataan Lalu lintas dan penumpang Kapal/pesawat

Survey inventarisasi kapal (gt<7) dan survey lokasi kebutuhan navigasi

pelayaran / penerbangan

2) Studi transportasi lokal mengalami dicapai melalui pembuatan studi-studi

manajaemen transportasi seperti :

Kajian Perlintasan Sebidang

DED Perlintasan Sebidang

FS Fasilitas Parkir Terboyo

DED Fasilitas Parkir Terboyo

FS Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron

DED Gedung Pengujian Kendaraan Bermotor Penggaron

Studi Evaluasi Pelayanan Angkutan

FS Parkir Meter

Kajian CCTV Kemanan Kota

3) Untuk kajian rencana pembangunan MRT/LRT terdapat dokumen FS MRT

4) Jumlah pelabuhan laut / udara / terminal bus masih tetap sama yaitu : Pelabuhan

Tanjung Mas, Bandara A. Yani, Terminal Mangkang, Terminal Terboyo, Terminal

Penggaron, Terminal Cangkiran, dan Terminal Gunungpati.

b. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Llaj


% REALISASI


1. Jumlah arus penumpang angkutan umum

di Terminal

4.503.777 orang 4.513.638 orang 100,2 4.259.190 orang

2 Persentase Sarana dan Prasarana

Perhubungan dalam Kondisi Baik

42.85 % 42,85 % 100 42,85 %

3 Jumlah arus angkutan penumpang umum 22.263.142 orang 20.875.550 orang 93,76 20.061.038 orang


Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa penumpang di terminal meningkat dari

tahun 2015 sebanyak 4.259.190 orang menjadi 4.447.122 orang pada tahun 2016.

1) Jumlah arus penumpang yang naik dan turun di terminal bus sudah sesuai dengan

harapan, hal ini dikarenakan pelayanan di terminal-terminal sudah berjalan dengan

baik.

2) Untuk total arus penumpang angkutan umum belum sesuai harapan dikarenakan

target penumpang bus BRT yang belum bisa terpenuhnya sebagai akibat dari

ditundanya pengoperasian BRT Koridor 5 dan 6.




c. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan


% REALISASI


1 Jumlah trayek utama 33 trayek 38 115 33

2 Jumlah trayek cabang 11 trayek 13 118 13

3 Jumlah trayek ranting 51 trayek 32 62,75 32

4 Jumlah koridor BRT 6 koridor 4 66,67 4

5 Jumlah penumpang BRT 9.787.580 7.725.490 78,93 8.023.869

6 Rasio ijin trayek 0,002018 0,001747 86,59 0,0018

7 Parkir on street 1.115 titik 1.051 titik 94,26 1.127 titik

8 Parkir off street 242 252 104 212 titik


1) Jumlah trayek ranting mengalami penurunan dikarenakan banyak pengusaha

angkutan kota yang tidak mampu meremajakan armadanya sehingga trayek yang

sudah ada menjadi kosong / tidak aktif lagi. Hal ini juga berpengaruh terhadap

rasio ijin trayek yang juga menurun.

2) Pada tahun 2016 direncakan beroperasi BRT Koridor 5 dan 6 namun dalam

perjalanan proses pengoperasian terdapat kendala berupa jalan yang rencana

dilalui sedang dalam perbaikan disamping itu terjadi gagal lelang pengadaan jasa

operator. Sehingga pengoperasian BRT kor 5 dan 6 ditunda pada tahun 2017.

d. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan


% REALISASI


1. Jumlah halte BRT 232 unit 239 unit 103,02 232 unit

Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

Pada tahun 2016 telah dibangun 43 halte / shelter BRT. Shelter-shelter tersebut

berupa shelter permanen maupun portable yang difungsikan untuk mendukung

pelayanan BRT koridor lama maupun untuk mendukung rencana pengoperasian BRT

koridor 5 dan 6. Disamping pengadaan / pembangunan shelter baru pemerintah juga

melaksanakan perbaikan / perawatan shelter lama yang mengalami kerusakan guna

mendukung pelayanan BRT.

e. Program Pelayanan BLU UPTD Terminal Mangkang


% REALISASI


1. Tersedianya pendukung pelayanan BRT 100 % 100 % 100 100 %

2 Jumlah penumpang BRT 9.787.580 org 7.725.490 78,93 8.023.869

Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang tahun 2016

Dalam program ini kegiatan difokuskan pada pendukung pelayanan BRT antara

lain biaya rutin perkantoran BLU/BRT, gaji karyawan tidak tetap, perawatan peralatan,

perawatan shelter dan biaya operasioanal BRT kor 1. Sebagian besar kegiatan

pendukung pelayanan BRT tersebut telah dilaksanakan dengan baik. Pada program ini

pendanaan berasal dari pemasukan tiket pengguna BRT.

f. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Hasil kinerja program peningkatan dan pengamanan lalu lintas, dapat dilihat

beberapa indikator kinerja yaitu tingkat ruas simpul kemacetan lalu lintas. Adapun hasil

kinerjanya sebagai berikut :





% REALISASI


1. Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan

(rambu, marka, dan guardrill)

55.00 % 55,00% 100 53

2 APIL (alat pemberi isyarat lalu lintas 81 81 100 81

3 Jumlah simpang ATCS 22 simpang 25 simpang 113,64 22 simpang

4 Jumlah simpul kemacetan 8 simpul 7 simpul 87,50 8 simpul

5 Pemasangan rambu-rambu 3.322 3.394 102,17 3.203

Sumberdata: Dishubkominfo Kota Semarang Tahun 2016

Dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Tersedianya fasilitas perlengkapan jalan melalui antara lain pengadaan rambu-

rambu lalu lintas, marka jalan, pagar pengaman jalan, Traffic Cone dan Lampu

Flashing;

2) Penurunan simpul kemacetan menjadi 7 simpul;

3) Pengoperasian ATCS (Area Traffic Control System) pada 22 persimpangan pada

tahun 2015 telah bertambah 2 persimpangan pada tahun 2016 sehingga secara

keseluruhan jumlah persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS berjumlah 25

simpang yang dikendalikan dari CC Room ATCS. Masyarakat juga dapat

mengakses pantauan lalu lintas di persimpangan yang dilengkapi dengan ATCS

secara live menggunakan android dengan mengunduh aplikasi ATCS Lalin

Semarang di play store;

g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor


% REALISASI


1. Jumlah kendaraan lulus uji laik jalan 93.355 kendaraan 90.114 kendaraan 96,53 92.661

2 Jumlah uji kir angkutan umum 8.175 6.840 83,67 8.095

3 Kepemilikan KIR angkutan umum 5.279 3.443 65,22 4.810

4 Biaya pengujian kelaikan angkutan umum Rp 30.000 30.000 100 30.000


Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 mengalami penurunan

jumlah kendaraan yang diuji sebesar 2.547 kendaraan (2,7%), dimana pada tahun 2015

kendaraan yang diuji sebesar 92.661 kendaraan menjadi 90.114 kendaraan pada tahun

2016. Penurunan ini disebabkan beberapa hal antara lain banyaknya kendaraan angkutan

umum yang secara fisik maupun aturan sudah tidak layak lagi beroperasi. Di samping itu

juga terdapat banyak kendaraan yang melakukan numpang uji di luar daerah.

h. Program Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informatika


% REALISASI


1. Tingkat ketertiban pembangunan tower

telekomunikasi

100.00 % 100,00 % 100,00 100


Ketertiban pembangunan menara telekomunikasi baru di Kota Semarang sudah

berjalan dengan baik. Hal ini berarti tidak ada pembangunan tower di luar masterplan

yang sudah ditetapkan. Kegiatan yang mendukung antara lain melalui pengendalian

tower bersama dan pembinaan jaringan komunikasi dan informatika (penyuluhan wartel,

warnet dam jastip).






ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Perhubungan 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6

JUMLAH 104.551.071.765 91.580.585.955 87,6

PERMASALAHAN

1. Masih terdapat simpang / ruas jalan rawan kemacetan.

2. Masih terdapat fasilitas perhubungan khususnya bangunan fisik terminal yang

kurang layak sehingga kurang maksimal dalam melayani masyarakat.

3. Banyaknya permintaan masyarakat akan penambahan pelayanan transportasi

umum massal.

SOLUSI

1. Pengembangan simpang ATCS dan Penerapan jalan Sistem Satu Arah (SSA) di

beberapa ruas jalan rawan kemacetan lalu lintas. Disamping itu juga dilaksanakan

patroli pengaturan lalu lintas oleh petugas.

2. Rehab / pembangunan bangunan terminal type C.

3. Pengembangan koridor baru BRT dan penyusunan perencanaan pembangunan

angkutan umum massal berbasis rel (LRT)

PRESTASI

Penghargaan ”Wahana Tata Nugraha ” yang merupakan penghargaan dibidang tertib

lalu lintas dan angkutan tingkat nasional untuk kategori Kota Metropolitan. (Keputusan

Menteri Perhubungan No: KP 588 Tahun 2016 tentang Penerima Penghargaan Wahana

Tata Nugraha Untuk Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2016). Penghargaan

ini telah diraih selama 6 kali berturut-turut. Hal ini menunjukkan Kota Semarang sebagai

kota yang tertib di bidang lalu lintas dan angkutan.

TUJUAN 9 :

MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA DASAR

PERKOTAAN

SASARAN 15 :

TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN YANG

BERKUALITAS

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran terwujudnya sarana dan prasarana dasar

perkotaan yang berkualitas dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja

sasaran sebesar 87,72% dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:




INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Persentase rumah tangga pengguna air

minum / jumlah seluruh rumah tangga x

100%

88,50% 89% 100,56 88,13%





1) Persentase rumah tangga pengguna air minum mencapai 89% dari jumlah seluruh

tumah tangga, meningkat bila dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 88,13%.

2) Persentase rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 85.82% bertambah menjadi

85.87% atau berhasil mencapai target sebesar 100.06%, hal ini menunjukkan

adanya peningkatan presentase rumah tangga bersanitasi dari tahun 2015 sebanyak

85.78% menjadi 85.87% atau meningkat sebesar 0.90%.

3) Persentase luas lingkungan permukiman kumuh yang ditargetkan 0.80% berkurang

menjadi 0.79% atau berhasil mencapai target sebesar 101.27%, hal ini menunjukan

adanya pengurangan presentase luas lingkungan permukiman kumuh dari tahun

2015 sebesar 0.99% menjadi 0.79% atau berkurang sebesar 0.20%.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Lingkungan Sehat Perumahan


% REALISASI


1. Tertatanya perumahan yang sehat 75% 75% 100

2. Tertanganinya RTLH 1.598 unit 0 unit 0

3. Tertanganinya Kawasan Kumuh 369.83 Ha 329.04 Ha 112.40 389.83 Ha

4 Penurunan Kawasan Kumuh 20 Ha 60.79 Ha 304

5 Persentase Luas Lingkungan Pemukiman

Kumuh

0.80% 0.79% 101.27 0.99%

6 Terwujudnya Rumah Tangga Bersanitasi 377.969 Unit 379.369 unit 100.37 371.448 unit

7 Persentase Rumah Tangga Bersanitasi 85.82% 85.87% 100.06 85.78

8 Persentase rumah tangga pengguna air

minum

88.50% 89% 100,56 87%

Sumber Data : Dinas Tata Kota dan Perumahan 2016

1) Tertanganinya Kawasan kumuh yang pada kondisi awal tahun 2015 seluas 389.83

Ha berkurang 60.79 Ha menjadi 329.04 Ha ditahun 2016, dimana target capaian

kinerja pada tahun 2016 sebesar 20 Ha dapat terealisasi sebesar 60.79 Ha ( capaian

304% )

2) Terwujudnya rumah tangga bersanitasi yang ditargetkan 377.969 Unit bertambah

menjadi 379.369 unit atau berhasil mencapai target sebesar 100.37%, hal ini

menunjukan adanya peningkatan rumah tangga bersanitasi dari tahun 2015

sebanyak 371.448 unit menjadi 379.369 unit atau bertambah sebesar 7.921 unit.

Program Lingkungan Sehat Perumahan, meliputi kegiatan :

1) Penanganan jalan dan saluran di kawasan Pasar Waru di kelurahan Kaligawe.




2) Infrastruktur sanitasi, Pendampingan Infrastruktur Sanitasi, Penanganan dan

Penataan Permukiman Kumuh, Pembangunan dan perbaikan MCK, Monitoring

dan Evaluasi IPALKomunal Skala Kawasan,

3) Pendampingan fasilitas program urban sanitasi and rural infrastruktur (USRI)

suport to PNPM, Pendampingan kegiatan Neighborhood Urban Shelter Project

(NUSP).

4) Peningkatan dan penanganan sarana prasarana lingkungan permukiman,

Optimalisasi pengelolaan sarpras lingkungan permukiman, Pemeliharaan dan

perbaikan sarana prasarana lingkungan permukiman, DED kawasan permukiman.

5) Perbaikan dan peningkatan sarpras lingkungan pemukiman di kecamatan

Gunungpati, Tembalang dan Banyumanik serta perbaikan dan peningkatan sarpras

lingkungan permukiman di Kota Semarang.

b. Program Penyedia dan Pengelola Air Baku


% REALISASI


1. Presentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal

sehari-hari

87 % 87,5% 100,57 87%

2. Persentase rumah tangga pengguna air

minum / jumlah seluruh rumah tangga x

100%

88.50% 89% 100,56 87%


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai yaitu Presentase tersedianya air baku untuk

memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari mencapai 87,5% dari yang ditargetkan

87% atau berhasil meningkat 0,5 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun

2015 sebesar 87%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan

yang telah dilaksanakan, yaitu :

1) Pembangunan Sumur-sumur Air Tanah

2) Peningkatan Sumur-sumur Dalam

3) Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana

c. Program Pengembangan Perumahan


% REALISASI


1. Terpeliharanya Rusun dan Rusunawa yang

layak huni

8 Twinblok 8 Twinblok 100 -

2. Tertanganinya Rumah Tidak Layak Huni 1.598 Unit - Unit - 1.598 Unit


Pemeliharaan Rusun dan Rusunawa di 8 twinblok meliputi Rusun Kudu

(5 Twinblok), Kaligawe (1 Twinblok), Karangroto (1 Twinblok) dan Rusun Jrakah

(1 Twinblok) yang berupa perbaikan atap, kamar mandi, jalan masuk rusun dan garasi

motor. Pada tahun 2016, Program Pengembangan Perumahan dilaksanakan melalui

kegiatan :

1) Kegiatan Updating Data Perumahan dan Permukiman melalui pelaksanaan

pendataanjumlah lokasi Kecamatan RTLH, Dokumen DED dan studi jumlah

pengembang di Kota Semarang.

2) Kegiatan Pembangunan dan Peningkatan Sarpras Rusun, Rusunawa dan Rumah

Pondok Boro / Sosial dengan hasil terwujudnya bangunan dan sarpras rusun dan




rusunawa sebanyak 8 rusun serta rumah pondok borososial yang nyaman, aman

dan bersih

3) Pemeliharaan Rusun, Rusunawa dan Rumah Pondok Boro / Sosial

d. Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan


% REALISASI


1. Terwujudnya tertib administrasi Rusun/

Rusunawa

60% 60% 100


Program ini bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi Rusun/Rusunawa

dengan hasil kinerja 60% pada tahun 2016. Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung

kegiatan ini adalah Fasilitasi Peningkatan Pemahaman Kebijakan Perumahan dan

Permukiman dan Pembinaan Penghuni Rumah Sewa / Rusunawa.

e. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan


% REALISASI


1. Pemenuhan sarpras gedung dan sarpras dasar

perkotaan yang representatif

17 unit 24 unit 141,18 10 unit


Terdiri dari Pembangunan 10 kantor Kelurahan, 2 kantor Kecamatan dan 12

Gedung Kantor pemerintah kota dan Fasilitas Publik

Pembangunan Kantor Kelurahan 10 unit :

Kantor Kelurahan Kramas Kantor Kelurahan Wonoplumbon

Kantor Kelurahan Srondol Wetan Kantor Kelurahan Pandansari

Kantor & Balai Kelurahan Wonosari Kantor Kelurahan Kebonagung

Kantor Kelurahan Kalibanteng Kidul Kantor Kelurahan Tambakrejo

Kantor Kelurahan Dadapsari Kantor Kelurahan Bendan Duwur

Pembangunan Kantor Kelurahan 2 unit :

pembangunan gedung kantor dan sarpras kecamatan

Tembalang

Pembangunan Gedung Kantor (2 lantai) dan Sarpras

Kec. Semarang Utara

Pembangunan Gedung dan Kantor Aset Pemerimtahan 12 unit :

Renovasi gedung pramuka Perbaikan gudang kpu

Rehabilitasi gor tri lomba juang tahap iii Pembuatan garasi mobil jenazah

Pembangunan sarpras kantor diklat Pembangunan gedung upt metrologi

Pembangunan gedung asrama 3 lantai, gedung

perpustakaan dan kantin kantor Diklat Kota Semarang

Pelaksanaan pembangunan gedung BLK

Disnakertrans kota semarang

Pembangunan Gedung Basecamp / Gudang Terpadu di

Banjardowo

Renovasi rumah Dinas Walikota ( renovasi aula dan

taman belakang aula )

Pembangunan gedung aula dan sarpras

BAPERMASPER

Perbaikan loby driving range lapangan golf gombel

f. Program Pengembangan Teknologi Dan Jasa Konstruksi


% REALISASI


1. Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan 700 ijin 1.075 ijin 153,57 375 ijin


Ijin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan sejumlah 1.075 ijin atau berhasil

mencapai target sebesar 153,57%, hal ini menunjukkan adanya peningkatan Ijin Usaha

Jasa Konstruksi dari tahun sebelumnya sebesar 375 ijin

Program Pengembangan teknologi dan jasa konstruksi, meliputi kegiatan Workshop

peningkatan SDM pengadaan barang jasa yang sudah bersertifikat; Sosialisasi peraturan

perundang-undangan untuk Asosiasi Jasa Konstruksi; Monitoring bidang jasa




konstruksi; Bintek tenaga pelaksana bangunan; Operasional IPTB (Ijin Bekerja Pelaku

Teknis Bangunan Gedung); Bintek dan ujian sertifikasi tenaga ahli dan tenaga teknis



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Tata Kota dan Perumahan 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44

JUMLAH 215.041.173.490 205.226.291.563 95,44

PERMASALAHAN

Tidak tercapainya target indikator Tertanganinya rumah tidak layak huni dan indikator

Presentase jumlah rumah layak huni karena pada tahun anggaran 2016 kegiatan

Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni tidak dianggarkan, hal ini dikarenakan

Penyusunan Peraturan Walikota tentang Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni sebagai

dasar hukum pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak huni belum selesai.

SOLUSI

Untuk menindaklanjuti kendala tersebut, maka ditahun 2016 ditargetkan untuk

penyelesaian penyusunan Perwal pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Rumah tidak layak

huni dan pada tahun anggaran 2017 sudah dianggarakan untuk kegiatan Rehabilitasi

Rumah Tidak Layak Huni sehingga diharapkan capaian indikator pada tahun 2017 bisa

direalisasikan.

TUJUAN 10 :


SASARAN 16 :

PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran pengendalian pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran

sebesar 100,77% dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkotaan

44,84 44,84 100 -

Rata-rata Capaian 100


Indeks Kualitas Lingkungan Hduo (IKLH) bertujuan memberikan informasi tentang

kondisi lingkungan hidup di suatu daerah. Struktur IKLH terdiri dari Indeks Pencemaran

Air (IPA), Indeks Pencemaran Udara (IPU) dan Indeks Tutupan Hutan (ITH). Dari table

di atas maka IKLH Kota Semarang tahun 2016 adalah 44,84.





PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup


% REALISASI


1. Jumlah usaha dan atau kegiatan yang

mentaati persyaratan administrasi dan teknis

pencegahan pencemaran air

70 Perusahaan 70 perusahaan 100 100

2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

AMDAL

150 Dokumen 150 dokumen 100 100

3 Dokumen Perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup

1 Dokumen 1 dokumen 100 0

4 Persentase jumlah titik pantau Adipura yang

tertangani

100% 99,69 99,69 100

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Tahun 2016

1) Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati pesyaratan

administrasi dan teknis pencegahan air dan udara dari tahun sebelumnya sebesar

10 %

2) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja perusahaan

tingkat nasional (PROPERNAS) sebanyak 14 industri

3) Terlaksananya koordinasi penilaian dan pemeriksaan dokumen kajian lingkungan

(AMDAL, UKL/UPL, SPPL)

4) Meningkatnya jumlah industry / kegiatan usaha yang menaati peraturan

perundangan yang berlaku.

b. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

1) Terpeliharanya kebersihan dan RTH di wilayah Kota Semarang melalui

pencapaian Anugerah Adipura Kirana pada Tahun 2016.

PERSENTASE JUMLAH TITIK PANTAU ADIPURA YANG TERTANGANI

NO KECAMATAN JUMLAH

1 Kecamatan Semarang Selatan 39 titik pantau

2 Kecamatan Semarang Utara 3 titik pantau

3 Kecamatan Semarang Barat 24 titik pantau

4 Kecamatan Semarang Timur 3 titik pantau

5 Kecamatan Semarang Tengah 29 titik pantau

6 Kecamatan Gunung Pati 2 titik pantau

7 Kecamatan Tugu 3 titik pantau

8 Kecamatan Mijen 5 titik pantau

9 Kecamatan Genuk 2 titik pantau

10 Kecamatan Gajahmungkur 8 titik pantau

11 Kecamatan Tembalang 12 titik pantau

12 Kecamatan Candisari 13 titik pantau

13 Kecamatan Banyumanik 16 titik pantau

14 Kecamatan Ngaliyan 10 titik pantau

15 Kecamatan Gayamsari 2 titik pantau

16 Kecamatan Pedurungan 16 titik pantau

2) Terlaksananya penerapan SPM Pengendalian Pencemaran Udara.

Kota Semarang memperoleh penghargaan dalam Public Expose Evaluasi Kualitas

Udara Perkotaan Tahun 2016 yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan

Hidup dan Kehutanan sebagai Kota Bersih nomor dua setelah Palembang.

3) Terlaksananya penerapan SPM pengendalianpencemaran air

Di Tahun 2016, Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang telah melakukan

pengawasan dan pemantauan industri di 360 (tiga ratus enam puluh) industri




potensi pencemar yang ada di Kota Semarang dan hasilnya adalah sebagai

berikut :

a) Meningkatnya jumlah industri dan/atau kegiatan usaha yang mentaati

pesyaratan administrasi dan teknis pencegahan air dan udara dari tahun

sebelumnya sebesar 40 %

b) Meningkatnya jumlah perusahaan yang mengikuti penilaian kinerja

perusahaan tingkat nasional (PROPERNAS) sebanyak 14 industri

4) Kajian / Penelitian /Perencanaan Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Badan

Lingkungan Hidup Kota Semarang pada tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kota Semarang

b) Kajian Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Kota Semarang

c) Kajian Penyusunan Peta Ekoregion Kota Semarang

d) Kajian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa di Kecamatan

Tembalang

e) Kajian Daya Dukung Sungai Kaligarang

f) Kajian Kualitas Badan Air di Kota Semarang

g) Kajian Daya Tampung dan Mutu Kelas Air Sungai Tapak

h) DED Pembangunan Bank Sampah

i) DED Rumah Kompos

j) Penyusunan Data Base Lingkungan Hidup

k) Penyusunan Laporan Inventarisasi GRK

l) Tersusunnya Buku Laporan Status Lingkungan Hidup Kota Semarang

m) Uji kualitas udara ambient

n) Penyusunan Kajian Pesisir

5) Terwujudnya peningkatan partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam

mewujudkan lingkungan kota Semarang yang bersih, hijau dan nyaman, melalui :

a) Meningkatnya jumlah Kelurahan Ramah Lingkungan di Kota Semarang dari

80 Kelurahan pada tahun 2015 menjadi 96 Kelurahan pada tahun 2016.

b) Meningkatnya jumlah Bank Sampah dari 50 buah pada tahun 2015 menjadi

65 buah pada tahun 2016

6) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penaatan dan penanganan

kasus pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau

perusakan lingkungan hidup yang ditindak lanjuti pada tahun 2016 sebanyak 44

kasus.

7) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui pencegahan, pengendalian,

pengawasan dan pemantauan kualitas lingkungan, dengan hasil sebagai berikut ;

a) Cakupan pelaksanaan pengawasan Amdal yang dilaksanakan pada tahun

2016 sebesar 435 industri/kegiatan.

b) Meningkatnya jumlah industri/kegiatan usaha yang telah menyusun

dokumen kajian lingkungan dari 290 industri/kegiatan pada tahun 2015

menjadi 435 industri/kegiatan usaha pada tahun 2016.




c. Program Perlindungan dan Konservasi SDA


% REALISASI


1. Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor

dan sumber mata air

41 Ha 41 Ha 100 -

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016

1) Meningkatnya kapasitas laboratorium lingkungan BLH dalam melaksanakan

pemantauan kualitas lingkungan.

2) Meningkatnya upaya pemulihan cadangan air tanah pada daerah tangkapan air.

3) Meningkatnya pengelolaan kualiats lingkungan kegiatan usaha penambangan

minerba dan pemanfaatan air bawah tanah (ABT) serta pengelolaan kegiatan

reklamasi pantai.

4) Terlaksananya penerapan SPM informasi status kerusakan tanah untuk produksi

biomassa.

5) Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan yang memperhatikan daya tampung

lingkungan yang serasi dan keberlanjutan

6) Terlaksananya kegiatan pengendalian dan perlindungan SDALH

7) Meningkatnya jumlah DED Pembangunan Bank Sampah dan DED Rumah

Kompos yang disusun

8) Terwujudnya peningkatan mitigasi/adaptasi daerah rawan kekeringan akibat

dampak perubahan iklim dengan dibangunnya Rain Harvesting / pemanen air

hujan dari 65 unit pada tahun 2015 menjadi 73 unit pada tahun 2016

9) Meningkatnya cadangan sumber daya air melalui pembuatan sumur resapan

sebanyak 8unit di seluruh wilayah Kota Semarang

10) Meningkatnya cakupan wilayah yang melaksanakan program “Biopori” dari 33

% pada tahun 2015 menjadi 36 % pada tahun 2016

d. Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam


% REALISASI


1. Laporan inventarisasi penurunan GRK 1 Dokumen 1 dokumen 100% -


1) Tersedianya indikator kinerja utama urusan lingkungan hidup sebagai tolak ukur

capaian kinerja BLH; Tersedianya dokumen perencanaan lingkungan hidup yang

berkelanjutan

2) Tersedianya laporan inventarisasi penurunan emisi gas rumah kaca (GRK) di Kota

Semarang

3) Tersedianya data base capaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup Kota

Semarang

e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA Dan LH


% REALISASI


1 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Perkotaan

44,84 44,84 100% -


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil ;

1) Penerbitan Buletin Lingkungan Hidup “Green” 6 kali/tahun




2) Penerbitan leaflet bidang lingkungan hidup

3) Sosialiasasi/penyebaran informasi lingkungan melalui media massa “Harian

Kompas” 4) Pembuatan iklan layanan masyarakat “Public Service Advertisement (PSA)

Program Kantong Plastik Berbayar yang ditayangkan di Kompas TV

5) Pembuatan film dokumentasi Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

6) Pembuatan Banner Pelayanan Publik dan Program-Program Kegiatan BLH Kota

Semarang

7) Jaringan internet dan Website Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang

www.blh.semarangkota.go.id

8) Jaringan internet BLH Kota Semarang merupakan sarana teknologi informasi yang

digunakan untuk menghubungkan seluruh bidang di lingkungan Badan

Lingkungan Kota Semarang.

f. Program Pengendalian Polusi


% REALISASI


1. Jumlah Bank Sampah yang terbangun 7 unit 9 unit 128,57 2 Unit

Sumber Data : Badan Lingkungan Hidup Kota Semarang Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah

1) Terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan melalui penerapan hari bebas

kendaraan bermotor (car free day) di kawasan Simpanglima, Jl. Pemuda dan Jl.

Pahlawan setiap minggu sekali atau sebanyak 52 kali dalam setahun. Kegiatan ini

diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan

mencegah polusi udara dari sumber bergerak.

2) Terwujudnya penurunan tingkat pencemaran limbah padat dan limbah cair

kegiatan domestik, dengan hasil :

Terlaksananya sosialisasi pengembangan teknologi

Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menerapkan

pilah dan olah sampah di 96 kelurahan

Pendampingan dan desiminasi untuk Komposting dan Bank Sampah

Pembangunan instalasi biogas

g. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan


% REALISASI


1. Tingkat Cakupan Pelayanan Penanganan

Sampah

87,50 % 87,50% 100 87%

2. Persentase vol sampah terangkut dari TPS

ke TPA (di 16 kecamatan)

- 629.139,00

m3 - -

Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah

1) Kemampuan pelayanan persampahan di Kota Semarang meningkat dari 87% pada

tahun 2015 menjadi 87,5 % di tahun 2016 dimana volume sampah yang terangkut

sebesar 4.348 m3/hari pada tahun 2015 meningkat menjadi 4.445 m

3/hari pada

tahun 2016.




2) Jumlah total produksi sampah di Kota Semarang meningkat dari 4.679

m3/hari di tahun 2015 menjadi 4.757 m

3/hari pada tahun 2016.

Pemerintah Kota Semarang hanya memiliki sebuah TPA (Tempat Pemrosesan

Akhir) yaitu TPA Jatibarang. Sedangkan TPA Jatibarang mempunyai luas 46,1830

ha dengan pembagian 27,7098 ha untuk lahan buang dan 18,4732 ha untuk

infrastruktur kolam lindi (leachate), sabuk hijau dan lahan cover sedangkan daya

tampung TPA mencapai 4,15 juta m3 namun saat ini sampah yang tertimbun

melebihi kapasitas sehingga perlu penerapan sistem 3 R (Reduce, Reuse, Recycle)

secara intens.

3) Jumlah kelurahan yang terlayani sebanyak 134 kelurahan dari 177 kelurahan serta

ada 2 kecamatan yang belum terlayani yaitu Kecamatan Gunungpati dan

Kecamatan Mijen karena di kedua kecamatan tersebut lahan yang tersedia masih

luas sehingga pengelolaan sampah masih dilakukan sendiri oleh masyarakat

setempat.

4) Pengelolahan sampah di Kota Semarang melbatkan 16 Kelompok Swadaya

Masyarakat (KSM).

h. Program Pengelolaan RTH


% REALISASI


1 Terbangunnya dan terpeliharanya taman-

taman di setiap wilayah

244 taman 244 taman 100% -

Sumber Data : Dinas Kebersihan dan Pertamanan Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan Wajib Lingkungan Hidup adalah

peningkatan jumlah pengelolaan RTH, khususnya RTH Publik Taman Kota. Taman

yang seyogyanya menjadi salah satu ruang publik dengan fungsi ekologis dan estetika

untuk lingkungan sekitarnya menjadi ruang pembentuk lingkungan sosial. Ruang ini

dapat menjadi ruang bagi masyarakat kota untuk mendapatkan nilai ekologis yang ada

pada lingkungan sekitar aktivitas mereka, di Kota Semarang dalam meningkatkan RTH

melalui peningkatan penghijauan turus jalan dan peningkatan taman-taman kota sebagai

sarana publik, Trobosan yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang diantaranya adalah

dengan merehabilitasi dan meningkatkan fungsi taman kota berupa mainan anak – anak

di Taman Lalu lintas. Jumlah taman yang dikekola oleh Pemerintah Kota Semarang

sebanyak 244 taman yang meliputi taman aktif maupun pasif.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Badan Lingkungan Hidup 15.364.509.060 14.586.388.381 94,94

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 79.035.879.026 74.076.006.754 93,72

JUMLAH 94.400.388.086 88.662.395.135 93,92

PERMASALAHAN

1. Belum optimalnya penerapan sanksi bagi pelaku kegiatan usaha yang tidak

menerapkan kaidah konservasi didalam melaksanakan penambangan minerba eks

galian C di wilayah Kota Semarang




2. Belum optimalnya pelaksanaan penanganan pemulihan kerusakan lingkungan

hidup dan konservasi SDA.

SOLUSI

1. Melakukan penyelidikan perkara kasus penambangan minerba eks galian C

2. Pengajuan usulan penambahan jumlah personil / SDM Badan Lingkungan Hidup

yang mempunyai kompetensi dan keahlian teknis

3. Menggerakkan peran serta sektor swasta dalam penanganan pemulihan kerusakan

lingkungan serta konservasi sumberdaya alam melalui CSR serta mendorong peran

SKPD untuk mainstreaming kebijakan yang pro llingkungan hidup, khususnya

terhadap issue perubahan iklim.

PRESTASI

1. Anugerah Adipura Kirana sebagai Kota Metropolitan terbersih.

2. Penghargaan Sekolah Adiwiyata Nasional yang diberikan kepada sekolah yang

dinilai berjasa dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup, yaitu kepada:

a. SD Antonius 02

b. SD Lamper Kidul 02

c. SD K Sang Timur

d. SD Srondol Wetan

e. SD Kalicari 02

f. SD Al – Azhar 29

g. SD Padangsari 02

h. SD Srondol Wetan

i. SD Sarirejo 01

j. SMP N 33

k. SMA N 7

l. SMA N 11

m. SMA N 14

3. Penghargaan Kalpataru Tingkat Provinsi diberikan kepada tokoh yang berjasa

dalam perlindungan lingkungan hidup adalah sebagai berikut :

a. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pembina Lingkungan Hidup Tahun 2016

Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Dr. Lianah dari UIN Walisongo

b. Penghargaan Kalpataru Sebagai Pengabdi Lingkungan Hidup Tahun 2016

Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Bapak Suparno, SH, Lurah Krobokan.

c. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2016

Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ibu Ika Yudha Kurniasari, SKM

d. Penghargaan Kalpataru Sebagai Perintis Lingkungan Hidup Tahun 2016

Tingkat Propinsi Jawa Tengah kepada Ibu Mulyani, seorang guru dari

Gunungpati.

MISI 4 : MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF 93



MISI 4 :

MEMPERKUAT EKONOMI KERAKYATAN BERBASIS KEUNGGULAN

LOKAL DAN MEMBANGUN IKLIM USAHA YANG KONDUSIF

TAGLINE : SEMARANG BERDAYA SAING

TUJUAN 11 :


SASARAN 17 :

MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan kuantitas

ketersediaan pangan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari)

3.050 kkal/kapita per

hari

3050 kkal/kapita per

hari

100 3049 kkal/kapita per

hari



Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan ketersediaan pangan

penduduk berdasarkan 9 kelompok pangan menjadi 3.050 kkal/kapita/hari, atau berhasil

mencapai target ketersediaan pangan penduduk sejumlah 100 %, meningkat bila

dibandingkan dengan tahun 2015 sebesar 3.049 kkal/kapita/hari


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Ketahanan Pangan



1 Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari)

3.050 kkal/kapita per hari

3050 kkal/kapita per hari

100 3049 kkal/kapita per hari

2

Pola Pangan Harapan (satuan skor) 91,1 91.0 99,89 90,9

3 Ketersediaan pangan utama (beras) (kg/1000 penduduk)

192.718,8 (kg/1000 penduduk)

193.114 (kg/1000 penduduk)

100,20 191.760 (kg/1000 penduduk)

4 Ketersediaan pangan utama (beras)(ton) 307.385 ton 307.941 ton 100,2% 305.857 ton

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016

Capaian ketersediaan pangan utama tahun 2016 menjadi 193.114 kg/1000

penduduk, lebih tinggi daripada tahun 2015 sebesar 191.760 kg/1000 penduduk.

Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program ini ada\ah sebagai berikut ;

1) Pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan dengan hasil skor pola

pangan harapan (PPH) 91 dan tingkat konsumsi energi rata-rata sebesar 1992,6

kkal/kapita/hari, meningkat dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yang

besarnya 1979,3. Capaian ini didukung oleh adanya pelatihan optimalisasi

pemanfaatan pekarangan dalam rangka peningkatan kualitas pangan di tingkat




rumah tangga, pelatihan percepatan penganekaragaman konsumsi pangan dalam

upaya edukasi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani dan sayur-

buah.

2) Pengembangan distribusi dan peningkatan akses pangan melalui pemantauan harga

pangan sehingga tersedia informasi harga bahan pangan bulanan dan tahunan,

Penyusunan peta Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi dan Peta Ketahanan dan

Kerentanan Pangan sebagai dasar pengambilan kebijakan penanganan daerah

rentan rawan pangan serta pembinaan Kelompok Distribusi Pangan Masyarakat

dalam rangka peningkatan akses pangan bagi masyarakat.

3) Pembinaan dan fasilitasi penanganan mutu dan keamanan pangan melalui survei

keamanan pangan dengan tingkat keamanan pangan 88,31 %.

b. Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat



1 Penanganan Daerah Rentan Rawan Pangan

88 kelurahan 89 kelurahan 101,14 78 kelurahan

Sumber Data : Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016


penanganan kelurahan rentan rawan pangan dari tahun 2015 sebanyak 78 kelurahan

menjadi 89 kelurahan pada tahun 2016. Kegiatan yang mendukung pelaksanaan program

ini adalah Aksi Desa Mandiri melalui pelatihan teknis pengembangan pangan sebanyak

20 kegiatan, pelatihan manajemen warung desa 1 kegiatan, pelatihan manajemen

ekonomi rumah tangga 1 kegiatan, pembinaan produk pangan lokal sebanyak 10

kegiatan yang diarahkan pada penanganan daerah rentan rawan pangan.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Kantor Ketahanan Pangan 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07

JUMLAH 4.369.522.000 4.328.759.838 99,07

PERMASALAHAN

1. Kota Semarang bukan daerah produksi pangan, sehingga ketersediaan pangan

sangat bergantung dari pasokan daerah sekitar

2. Masih banyak beredar bahan pangan yang kurang memenuhi standar mutu pangan,

terutama penggunaan bahan tambahan non pangan yang ditambahkan ke dalam

jajanan anak sekolah.

3. Masih adanya kelurahan yang rentan rawan pangan.

SOLUSI

1. Koordinasi yang intensif dan pemantauan secara kontinyu untuk memastikan

pasokan pangan lancar.

2. Pengawasan dan pembinaan bagi pedagang agar menggunakan bahan tambahan

yang aman pada makanan yang dijual serta edukasi pada masyarakat agar

menjadi konsumen yang cerdas dalam memilih pangan.




3. Pemberdayaan kelurahan rentan rawan pangan dengan berbagai pembekalan,

keterampilan dan motivasi agar konsumsi pangan meningkat dengan

meningkatkan pakan pangan lokal.

PRESTASI

Pada tanggal 28 - 29 Mei 2016 Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengadakan

Lomba Makanan Khas Jawa Tengah bertempat di Anjungan Jawa Tengah TMII dan

Kota Semarang mendapatkan prestasi sebagai Juara II Kategori Beras dan Juara II

Kategori Non Beras Lomba Makanan Khas Jawa Tengah.

SASARAN 18 :

MENINGKATNYA PENDAPATAN PETANI

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pendapatan petani dengan



INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Salah satu indikator kesejahteraan petani adalah tingkat pendapatan yang

meningkat Tingkat pendapatan Rumah Tangga Petani pada tahun 2016 sebesar Rp.

10.488.000 meningkat dibandingkan tahun 2015 sebesar 10.335.300. Peningkatan

pendapatan dapat diperoleh dengan penganekaragaman usahatani serta adanya

pendapatan lain di luar usahatani. Untuk meningkatkan pendapatan petani dilakukan

dengan melaksanakan upaya peningkatan produksi dan perbaikan kualitas hasil


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan


% REALISASI


1. Jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversivikasi usaha pertanian sampai dengan pemasaran

33 kelompok tani 33 kelompok tani 100 30 kelompok tani

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai Urusan pilihan Pertanian berhasil mencapai

jumlah kelompok tani yang telah melakukan diversifikasi usaha sampai dengan

pemasaran sesuai yang ditargetkan yaitu 33 kelompok, atau berhasil mencapai target

100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 10%. Indikator

kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan

yaitu promosi atas hasil produksi pertanian/ perkebunan unggulan daerah.




b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan


% REALISASI


1. Jumlah Produksi hasil pertanian dan perkebunan

54.976,00 Ton 54,978,09 ton 100 54.649,00

2. Jumlah Wilayah Pengem-bangan Pertanian Perkotaan

5 wilayah 5 wilayah 100 4 wilayah

3 Tingkat produksi pertanian 54.976,00 Ton 54.978,09 Ton 100 54.649,00 Ton

4 Produksi tanaman pangan 44.161,00 Ton 43.642,29 Ton 98,83 43.941 Ton

5 Produksi tanaman hortikultura 10.567,00 Ton 10.546,00 Ton 99,80 10.462 Ton

6 Produksi tanaman perkebunan 248,00 Ton 789,80 Ton 318,47

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai jumlah wilayah

pengembangan pertanian perkotaan sesuai yang ditargetkan yaitu 5 wilayah kelurahan,

atau berhasil mencapai target 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun

2015 sebesar 20%.

Kinerja yang belum berhasil dicapai yaitu produksi pertanian khususnya produksi

tanaman pangan dari yang ditargetkan 44.161,00 ton menjadi 43.642,29 ton atau

mencapai target 98,83% dan produksi tanaman hortikultura dari yang ditargetkan

10.567,00 ton menjadi 10.546,00 ton atau mencapai target 99,80%. Indikator tersebut

gagal dicapai antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan yaitu pengembangan

sarana dan prasarana pertanian yang dimaksudkan untuk pengembangan infrastruktur

pertanian terutama irigasi dan jalan pertanian baru dapat diselesaikan pada bulan-bulan

terakhir tahun 2016 sehingga belum bisa memberikan dampak bagi peningkatan

produksi pertanian. Selain itu faktor iklim basah (curah hujan tinggi) menyebabkan

peningkatan serangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) baik tanaman pangan

maupun hortikultura sehingga produktivitas turun.

c. Program Pengembangan SDM Pertanian


% REALISASI


1. Jumlah SDM pertanian (petani & penyuluh) yang ditingkatkan kapasitasnya

557 orang 596 orang 107 361

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah jumlah SDM pertanian yang

ditingkatkan kapasitasnya dari yang ditargetkan 557 orang menjadi 596 orang, atau

berhasil mencapai target 107%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015

sebesar 65%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena kegiatan yang

telah dilaksanakan, yaitu : (1) pembinaan dan pendampingan petani, (2) peningkatan

SDM petani, dan (3) peningkatan SDM penyuluh.

d. Program Penjamin Bahan Asal Hewan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal

(ASUH)


% REALISASI


1. Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)

5 sertifikat 5 sertifikat 100 -

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai jumlah sertifikat

dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV) sesuai yang ditargetkan yaitu 5

sertifikat, atau berhasil mencapai target 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai

antara lain karena kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu pemeriksaan bahan asal

hewan (BAH).




e. Program Peningkatan Usaha Peternakan dan Kesejahteraan Petani Peternak


% REALISASI


1. Jumlah sertifikat dan rekomendasi penjaminan BAH (sertifikat NKV)

2 kelompok 2 kelompok 100 -

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil mencapai jumlah kelompok

tani ternak yang difasilitasi sesuai yang ditargetkan yaitu 2 kelompok, atau berhasil

mencapai target 100%. Indikator kinerja tersebut berhasil dicapai antara lain karena

kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu fasilitasi pemasaran produk peternakan.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

BAGIAN PEREKONOMIAN 562.747.000 560.135.700 99.54

DINAS PERTANIAN 21.864.556.000 20.978.595.371 95,95

JUMLAH 22.427.303.000 21.538.731.071 96,04

PERMASALAHAN

1. Meskipun secara teknis budidaya banyak petani yang kemampuannya sudah bagus

tetapi secara kelembagaan sistem organisasi dan manajemen kelompok tani belum

berjalan maksimal. Hal ini terlihat dari meskipun jumlah kelompok tani bertambah

tetapi dari segi kualitas kelembagaan masih relatif rendah.

2. Keterbatasan sumber daya penyuluh pertanian menyebabkan keterbatasan juga

dalam pembinaan petani.

3. Berkurangnya lahan pertanian karena alih fungsi lahan ke penggunaan non

pertanian seperti pemukiman dan kawasan bisnis.

4. Infrastruktur pertanian seperti irigasi, transportasi, dan unit pengolahan belum

optimal.

SOLUSI

1. Meningkatkan kemampuan berorganisasi dan managerial kelompok tani.

2. Memberdayakan penyuluh-penyuluh swadaya yang berasal dari kalangan petani

sendiri.

3. Memanfaatkan lahan-lahan pekarangan terutama di kawasan perkotaan untuk

budidaya pertanian.

4. Meningkatkan insfrastruktur pertanian melalui pembangunan dan rehabilitasi

terutama pada jaringan irigasi dan jalan pertanian.

PRESTASI

1. Juara 3 Lomba Kelompok Tani Ternak Tingkat Nasional yang diraih oleh PKT

Kuncen Farm Kelurahan Bubakan Kecamatan Mijen.

2. Juara 3 Lomba Kelompok Tani Ternak Kerbau Tingkat Propinsi Jawa Tengah

yang diraih oleh PKT Mbangun Karso Kelurahan Purwosari Kecamatan Mijen.




SASARAN 19 :

MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA

PERIKANAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat

pelaku usaha perikanan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Jumlah pendapatan per kapita nelayan mengalami peningkatan, pada tahun 2015 sebesar

Rp. 17.500.000,- atau sebesar Rp. 1.333.000,-/kapita/th dan meningkat pada tahun 2016

sebesar Rp. 24.278.748,-. Atau sebesar Rp. 2.023.229,-/kapita/th

Pencapaian indikator sasaran ini dilaksanakan melalui peningkatan pemanfaatan

sumberdaya kelautan dan perikanan secara optimal, dengan tetap menjaga kelestarian

lingkungan melalui peningkatan kualitas SDM, pengelolaan potensi kelautan dan

perikanan dan pengembangan perikanan.


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir


% REALISASI


1. Kelompok pelaku usaha perikanan 388 Kelompok 388 kelompok 100 370 kelompok

Sumber Data : Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016

Pada tahun 2016 hasil kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan target

pembinaan kelompok pelaku usaha perikanan, dimana pada tahun 2015 sebesar 370

kelompok meningkat menjadi 388 kelompok pada Tahun 2016. Kelompok pelaku usaha

perikanan ini meliputi Pengelolaan usaha perikanan terpadu, mulai dari pembudidayaan,

pengolahan dan pemasaran pada satu daerah tertentu. Secara umum data pelaku bidang

perikanan sebagai berikut :

1) Jumlah nelayan di Kota Semarang pada tahun 2015 sebanyak 1.404 orang dan di

tahun 2016 sebanyak 1.566 orang.

2) Adapun rata-rata pendapatan nelayan mengalami peningkatan , pada tahun 2015

sebesar Rp. 1.333.000,-/kapita/th dan meningkat pada tahun 2016 sebesar Rp.

2.023.229,-/kapita/th.

3) Sedangkan rata-rata pendapatan tenaga kerja yang bekerja di sektor kelautan dan

perikanan selain nelayan sebagai berikut :

Petambak, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan sebesar

Rp. 1.933.000,- per orang per bulan meningkat menjadi sebesar

Rp. 2.068.310,- per orang per bulan pada tahun 2016.




Pengolah, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan sebesar



Petani ikan, pada tahun 2015 memiliki rata-rata pendapatan sebesar



b. Program Pengembangan Budidaya Perikanan


% REALISASI


1. Jumlah produksi perikanan budidaya 2.840,44 ton 3.200,57 ton 112,68 2.705, 19 Ton


Capaian kinerja pada program ini adalah berhasil meningkatkan produksi

perikanan budidaya baik hasil budidaya air tawar berupa kolam maupun budidaya air

payau berupa tambak, dari yang ditargetkan 2.840,44 ton tercapai 3.200,57 ton, atau

berhasil mencapai target produksi perikanan budidaya sebesar 112,68 %. Hal ini

meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 2.705,19 ton.

Nilai hasil perikanan darat meningkat 67 %, dari Rp. 22.256.704.000,- pada

tahun 2015 menjadi Rp. 37.280.230.000,- pada tahun 2016.

Luas lahan budidaya perikanan berupa kolam dan tambak, dengan luas kolam

meningkat 1,47 % dari 58,56 ha menjadi 59,42 ha, sedangkan luas tambak berkurang

dari 1.570 ha pada tahun 2015 menjadi 1548,6 ha pada tahun 2016. Berkurangnya luas

tambak disebabkan abrasi.

c. Program Pengembangan Perikanan Tangkap


% REALISASI


1. Jumlah produksi perikanan tangkap 2.243,10 2.392,56 106,66 2.136,29 Ton


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan produksi

perikanan hasil tangkap oleh nelayan dari yang ditargetkan 2.243,10 ton menjadi

2.392,56 ton, atau berhasil mencapai target produksi perikanan tangkap sejumlah

106,66%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebesar 2.136,29 ton.

Peningkatan nilai ikan hasil tangkapan dari laut sebesar 7,5 %, dari Rp.

26.591.007.000,- pada tahun 2015 menjadi Rp. 28.452.377.000,-pada tahun 2016.

Jumlah pengolah hasil laut pada tahun 2015 sebanyak 525 orang dan pada tahun 2016

jumlahnya meningkat sebanyak 600 orang mencakup 14 jenis usaha.

d. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan


% REALISASI


1. Peningkatan konsumsi ikan perkapita 30,71 Kg/ kapita/tahun

30,94 Kg /kapita /tahun

100,7 30,26 Kg/ kapita /tahun



konsumsi ikan perkapita masyarakat Kota Semarang dari yang ditargetkan 30,71

Kg/kapita/tahun menjadi 30,94 Kg/kapita/tahun, atau berhasil mencapai target konsumsi

ikan perkapita sejumlah 100,74 %. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015

sebesar 30,26 Kg/kapita/tahun. Adapun kegiatan promosi ikan produk perikanan




dilaksanakan melalui lomba masak ikan, pameran produksi hasil perikanan dan

pelaksanaan FORIKAN.

e. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan


% REALISASI


1. Produk olahan hasil perikanan 15.885,65 ton 16.427,90 ton 103,41 15.650,89 ton

2. Kelompok pelaku usaha perikanan . 388 kelompok 388 kelompok 100 370



produksi pengolahan hasil perikanan dari tahun 2015 sebesar 15.650,89 ton menjadi

16.427,90 ton.

f. Program Rehabilitasi dan Konservasi Sumberdaya Kelautan dan Perikanan


% REALISASI


1. Luas lahan konservasi (hektar) 15 Hektar 0 0 0

2. Pengelolaan lahan (%) 40 % 0 0 0


Pada tahun 2016 kinerja yang ingin dicapai adalah menyiapkan Tim Persiapan

Pengadaan Lahan yang ditargetkan 100 % untuk pengadaan lahan ekoeduwisata di

Kelurahan Trimulyo Kecamatan Genuk, serta tersedianya dokumen kajian penanganan

kerusakan pesisir. Panjang garis pantai yang rawan abrasi di Kota Semarang pada tahun

2015 adalah 36,63 km dan pada tahun 2016 menjadi 31,22 km. Luas keseluruhan hutan

mangrove yang ada di Kota Semarang yang ditangani oleh Pemerintah Kota Semarang

melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Semarang pada tahun 2015 adalah 96,89 ha

dan pada tahun 2016 luasnya 186,17 ha.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Dinas Kelautan dan Perikanan 7.060.470.000 6.691.033.681 94,81

JUMLAH 7.060.470.000 6.691.033.681 94,81

PERMASALAHAN

1. Dengan tidak adanya pemberian bantuan peralatan pada masyarakat pesisir

setelah diberi pelatihan dikhawatirkan ilmu selama pelatihan tidak dapat

digunakan untuk wirausaha karena tidak ada bantuan peralatan, sedangkan

masyarakat tidak memiliki modal untuk wirausaha.

2. Kurangnya pemanfaatan lahan tidur untuk perikanan darat terutama lahan-lahan

yang memiliki sumber air untuk kegiatan perikanan sehingga produksi perikanan

budidaya air tawar belum optimal.

3. Dengan dibangunnya kawasan kampung bahari memiliki dampak bagi penghasilan

nelayan karena pembangunan kawasan tersebut menyebabkan terjadinya

pendangkalan sungai sehingga perahu nelayan sulit untuk keluar masuk TPI.

4. Masih kurangnya minat masyarakat untuk mengkonsumsi ikan terutama bagi

kalangan anak-anak, sehingga diperlukan berbagai upaya penyuluhan yang

menarik minat anak-anak.




SOLUSI

1. Membantu kelompok-kelompok pelaku usaha perikanan untuk mengurus badan

hukum berdirinya kelompok supaya memenuhi syarat menerima bantuan dari

pemerintah.

2. Dilakukan identifikasi lahan-lahan tidur yang dekat dengan sumber air untuk dapat

dikembangkan sebagai lahan budidaya ikan air tawar, serta memberikan sosialisasi

dan pelatihan-pelatihan budidaya ikan pada masyarakat dengan membentuk

kelompok-kelompok pembudidaya ikan.

3. Mengadakan koordinasi dengan BBWS dalam menangani pendangkalan alur

pelayaran kapal-kapal nelayan, dan telah dilakukan pengerukan pada alur muara

dan alur pelayaran menuju TPI.

4. Untuk meningkatkan konsumsi ikan perkapita dilakukan inovasi pengolahan hasil

perikanan dengan membuat aneka jenis menu olahan berbahan ikan dan

mensosialisasikan danmemberi pelatihan pada masyarakat.

TUJUAN 12 :


SASARAN 20 :

MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya sektor perdagangan dan jasa

unggulan dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-jasa terhadap PDRB

31,06 % 23,75 % 76,46 30,99 %




1. Pembangunan sektor perdagangan difokuskan pada koordinasi bidang ekonomi

keuangan dan industri perdagangan, peningkatan Produk Unggulan Daerah dan

Penguatan Kelembagaan Perekonomian dalam kebijakan Pengembangan Ekonomi

Daerah. Pertumbuhan perdagangan dapat dilihat dari kontribusi PDRB kategori

perdagangan dan jasa terhadap PDRB dimana pada tahun 2016 sebesar 23,75 %

dari total PDRB Atas Harga Berlaku sebesar 115.526,34 milyar rupiah.

2. Peningkatan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), dimana pada tahun 2015 LPE

Kota Semarang mencapai 5,80%, maka pada tahun 2016 angka LPE mencapai

5,85%. Angka ini lebih tinggi dibandingkan LPE nasional 5,02% dan LPE

Provinsi Jawa Tengah 5,28%.





PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor


% REALISASI


1. Peningkatan nilai ekspor ($,000) 1.193.300.000 1.218.036.901 102,07

Neraca perdagangan

- Nilai total ekspor 1.218.036.901 USD 1.218.036.901 USD 100 1.155.342.967 USD

- Nilai total impor 122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD 861.951.832 USD

- Nilai ekspor non-migas 1.218.036.901 USD 1.218.036.901 USD 1.155.245.825 USD

- Nilai impor non-migas 122.056.321.637 USD 122.056.321.637 USD 100 861.951.832 USD

2 Nilai ekspor komoditi non-migas

Total 1.218.036.901 USD 1.218.036.901 USD 100 1.155.342.966,83 USD

Furniture 244.430.081,18 USD 244.430.081,18 USD 100 406.200.004,20 USD

Pakaian Jadi 233.779.008,58 USD 233.779.008,58 USD 100 427350.545,04 USD

Hasil laut 8.617.757,16 USD 8.617.757,16 USD 100 26.145.875,23 USD

Suku cadang elektronik 114.619.449,00 USD 114.619.449,00 USD 100 41.443.325,56 USD

Produk plastik 1.857.923,08 USD 1.857.923,08 USD 100 23.906.026,99 USD

Hasil perkebunan 28.724.859,13 USD 28.724.859,13 USD 100 14.920.952,84 USD

Komoditi lainnya 586.007.823,21 USD 586.007.823,21 USD 100 215.376.236,97 USD

3 Negara yang menjadi tujuan ekspor dengan nominal yang cukup besar

China, Amerika, Jerman

China, Amerika, Jerman

100 China, Amerika, Jerman

4 Tingkat inflasi 2,56% 2,56% 100 2,56%

5 Jumlah toko swalayan (pusat perbelanjaan/mall, minimarket, department store, hypermart)

635 buah 635 buah 100 508 buah

Sumber Data : Dinas Perindustrian dan Perdagangan tahun 2016

Melihat dari data tabel di atas nilai ekspor Kota Semarang Tahun 2016

sebesar 1.218.036.901 US$ mengalami kenaikan dibanding Tahun 2015 yang

hanya 1.155.342.967 US$. Dengan kenaikan nilai ekspor maka tingkat ekonmi

masyarakat menjadi lebih baik.

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri


% REALISASI


1. Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana perdagangan yang representatif

11 pasar 11 pasar 100 9 pasar

2. Jumlah IKM yang produk produknya dipasarkan

1.440 IKM 1.440 IKM 100 -

Sumber data : Dinas Pasar dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2016

Pada tahun 2016 kinerja tentang pasar adalah meningkatkan tingkat ketersediaan

sarana dan prasarana perdaganagan yang representatif dari yang 9 pasar pada tahun 2015

menjadi 11 pasar, terlaksananya pembangunan Pasar Peterongan sebagai Pasar

Bangunan Cagar Budaya, pembangunan Pasar Pedurungan, penyempurnaan Pasar

Purwogondo, Pasar Dargo dan dilakukannya perbaikan pasar-pasar di beberapa pasar

Kota Semarang.

c. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan


% REALISASI


1. Jumlah komoditas yang diawasi 1.375 Unit 1.375 Unit 100 -

2. Persentase alat UTTP (Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya) yang sesuai standar

60,00 % 60,00% 100 -

3. Program dan kegiatan untuk melindungi kepentingan konsumen

4 kegiatan 4 kegiatan 100 3 kegiatan

4. Jumlah Penyelesaian Sengketa Konsumen 9 kali 9 kali 100 12 kali

5. Jumlah Pengawasan Barang yang beredar 241 kali 241 kali 100 260 kali





Kegiatan untuk melindungi konsumen dilakukan melalui kegiatan Pengawasan

kemetrologian, pengawasan barang yang beredar dari berbagai komoditas dan

penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa

Konsumen (BPSK). Penyerahan urusan metrologi legal berupa pelayanan tera dan

pengawasan sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah saat ini sudah ditindaklanjuti dengan :

1. Penyerahan Personil, Pendanaan, Sarana dan Prasarana serta Dokumen (P3D) dari

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ke Pemerintah Kota Semarang pada tanggal 26

September 2016.

2. Kota Semarang sudah membentuk UPTD Metrologi Legal dan saat ini sudah

beroperasional.

d. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan


% REALISASI


1. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal

6 sentra 6 sentra 100 5 sentra

Sumber data : Dinas Pasar Kota Semarang

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai adalah berhasil meningkatkan cakupan bina

kelompok pedagang/usaha formal menjadi 6 sentra atau berhasil mencapai target

sejumlah 100%. Hal ini meningkat dibandingkan capaian tahun 2015 sebanyak 5 sentra.

Dalam tahun 2016 pelaksanaannya penataan PKL Pasar Kembang Kali Sari dan

pembuatan shelter PKL samping di kantor diklat, shelter PKL Kelurahan Bulu Lor serta

pembangunan pagar tembok shelter Suryokusumo.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Bagian Perekonomian 883.090.000 703.431.000 79,66

Dinas Pasar 78.807.555.000 73.449.407.190 93,20

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 7.686.805.000 6.684.466.675 86,96

JUMLAH 87.377.450.000 80.837.304.865 92,52

PERMASALAHAN

Pada tahun 2016 ada satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu

pembangunan Pasar Karangayu, hal tersebut dikarenakan adanya penolakan warga

Kelurahan Karangayu tentang tempat relokasi sementara, yang rencananya di lapangan

sepak bola Kenconowungu dan Jalan Cempolorejo.

SOLUSI

Untuk mengatasi permasalahan pembangunan Pasar Karangayu pada anggaran

perubahan APBD Tahun 2016 dilakukan review terhadap DED Pembangunan Pasar

Karangayu, kajian lingkungan dan kajian lalu lintas pasar Karangayu. Sedangkan untuk

pelaksanaan pembangunan fisik Pasar Karangayu dilaksanakan dengan mekanisme

tahun jamak.




PRESTASI

Indonesia's Attractivenness Award 2016 yang diselenggarakan atas kerjasama

antara Tempo Media Group dengan Frontier Consulting Group di Hotel Mulia Jakarta,

Kamis Malam (22/9). Penilaian Indonesia's Attractiveness Index dilakukan terhadap

kabupaten/kota dengan melihat indikator besaran pertumbuhan Produk Domestik

Regional Bruto (PDRB) daerah tersebut, dan kontribusinya bagi PDRB Provinsi. Dari

penilaian tersebut, terdapat 99 kabupaten dan 38 kota yang lolos nominasi.

TUJUAN 13 :

MENDORONG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKONOMI LOKAL

BERDAYA SAING GLOBAL

SASARAN 21 :

MENINGKATNYA PRODUK PRODUK UNGGULAN DAERAH

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya produk produk unggulan

daerah dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar


INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %

Kontribusi kategori-kategori sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB

27,34 % 27,55 % 100,77 27,30 %



Pembangunan industri diarahkan untuk menumbuh kembangkan industri secara intensif

dengan mengutamakan industri/usaha kecil dan menengah melalui peningkatan

pengetahuan dan ketrampilan sumber daya manusia. Perkembangan urusan industri

dilihat dari kontribusi sektor industri terhadap PDRB dimana pada tahun 2016 sebesar

27,55 % atau 30.777,45 milyar rupiah dari total PDRB sebesar 115.526,34 milyar rupiah


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah


% REALISASI


1 Peningkatan industri kecil menjadi industri menengah

726 IKM 726 IKM 100 -

2 Jumlah Usaha Industri 3.672 unit 3.672 unit 100 3.644 unit

3 Laju pertumbuhan industri kecil dan menengah

0,007% 0,007% 100 0,21%

4 Volume ekspor produk industri dalam total ekspor daerah

1.155.342.967 1.060.220.245


Meningkatnya jumlah industri yang ada di Kota Semarang, tahun 2015 sebesar

3.644 unit sedangkan tahun 2016 sebesar 3.672 unit terdapat peningkatan sebesar 28 unit




usaha. Pada tahun 2016, peningkatan industri kecil menjadi industri menengah sebanyak

726 IKM. Pembinaan terhadap IKM melalui pelatihan, dimana pada tahun 2016

sebanyak 1420 IKM telah mengikuti diklat dan kegiatan penyuluhan di tahun 2016

diadakan sebanyak 20 kali kegiatan.

b. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri


% REALISASI


1. Bertambahnya peman-faatan teknologi industri

40 IKM 40 IKM 100


Kegiatan yang mendukung adalah Pengembangan dan Pelayanan Teknologi

Industri yang di dalamnya memuat kegiatan Sosialisasi SNI, sosialisasi barcode, lomba

karya teknologi industri serta mengadakan pelatihan-pelatihan. Semua kegiatan yang ada

dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan dan menambah wawasan IKM

terhadap pemanfaatan teknologi industri. Mengingat kegiatan pemanfaatan teknologi

industri baru dilaksanakan di Tahun 2016 sehingga realisasi Tahun 2015 belum ada

kegiatan tersebut sehingga tidak bisa dilaporkan dalam laporan pertanggungjawaban di

Tahun 2016.

c. Program Peningkatan Struktur Industri


% REALISASI


1. Tercapainya pembinaan lingkungan sosial 760 orang 760 orang 100

2. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Cukai



Penumbuhan wirausaha baru dilakukan dengan mengadakan berbagai macam

pelatihan antara lain sebagai berikut : pelatihan menjahit, lukis kain, membatik,

pengolahan makanan/minuman, membuat design batik serta pelatihan kain perca. Untuk

kegiatan pengawasan cukai sendiri diadakan supaya masyarakat khususnya para

produsen serta konsumen produk rokok dihimbau agar tidak membuat/memasarkan

rokok dengan cukai ilegal. Minimal dengan adanya pengawasan cukai rokok ilegal ini

dapat menekan dan membuat efek jera pada para pelakunya.

d. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial


% REALISASI


1. Penguatan Sentra Industri yang ada 2 sentra 5 sentra 250 2 sentra


Pembinaan penguatan sentra pada tahun 2016 ada 5 sentra sebagai berikut sentra

olahan pangan Kandri, sentra batu bata Pedurungan Kidul, sentra tempe miroto dan

sekayu, sentra ikan asap Bandarharjo dan sentra bandeng Krobokan. Program ini

bertujuan untuk meningkatkan populasi sentra-sentra industri potensial. Kegiatan yang

mendukung antara lain :

1) Kegiatan Penyediaan Sarana Informasi yang dapat Diakses Masyarakat melalui

pembuatan leaflet/brosur sebanyak 1.500 buah, pengembangan dan pembinaan

sentra industri.

2) Kegiatan Penyusunan Data Informasi Industri dan Perdagangan Kota Semarang

dengan hasil Buku Informasi Industri dan Perdagangan dan pengelolaan website.






ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

Bagian Perekonomian Setda 431.960.000 382.958.000 88,66

Dinas Perindustrian dan Perdagangan 4.709.605.000 4.570.582.254 97,05

JUMLAH 5.141.565.000 4.953.540.254 96,34

PERMASALAHAN

1. Infrastruktur terutama jalan di dalam wilayah kawasan industri beserta fasilitasnya

banyak yang rusak.

2. Kawasan industri banyak yang ditinggalkan pengelola kawasan.

3. Pemasaran hasil produk IKM belum mempunyai tempat showroom ruang pamer

dan promosi yang memadai.

SOLUSI

1. Menyarankan agar infrastruktur terutama jalan yang ada di wilayah kawasan

industri diserahkan pengelolaannya kepada pemerintah kota Semarang agar dapat

diperbaiki oleh pemerintah kota

2. Sosialisasi peraturan PP 142 Tahun 2016 tentang kawasan industri agar kawasan

industri menjadi tanggung jawab pengelola kawasan sesuai dengan ijin kawasan

industri yang dimiliki.

3. Mengusulkan kepada pemerintah kota tempat display promosi berupa ruang pamer

di tempat yang strategis.

PRESTASI

Penganugrahan Penghargaan Bidang Industri Tahun 2016 berupa Anugrah Cinta Karya

Bangsa dari Kementerian Perindustrian.

SASARAN 22 :

MENINGKATNYA DAYA TARIK WISATA (DTW)

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya daya tarik wisata (DTW)

dengan indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 100,49%

dengan kategori predikat“sangat tinggi”. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran disajikan dalam tabel berikut ini:

INDIKATOR KINERJA


TAHUN 2015 TARGET

TAHUN 2016

REALISASI

TAHUN 2016 %




Dari data tersebut diatas menunjukan adanya perkembangan yang positif pada bidang

pariwisata di Kota Semarang dari tahun ke tahun. Dilihat dari jumlah wisatawan yang

berkunjung pada tahun 2016 sebanyak 4.683.974 orang, sedangkan target kunjungan

wisatawan tahun 2016 adalah sebanyak 4.660.822 orang, berarti melebihi target sebesar




100,49 %. Kondisi kepariwisataan kota Semarang dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun

terakhir, dilihat dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) dan

wisatawan nusantara (wisnus) adalah sebagai berikut

NO TAHUN JUMLAH

1 Tahun 2010 1.915.892 orang

2 Tahun 2011 2.100.926 orang

3 Tahun 2012 2.712.442 orang

4 Tahun 2013 3.157.658 orang

5 Tahun 2014 3.750.351 orang

6 Tahun 2015 4.660.822 orang

7 Tahun 2016 4.683.974 orang

Sumber data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang Tahun 2016


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata


% REALISASI


1 Jumlah kunjungan wisata 4.660.822 orang 4.683.974 orang 100,49 4.660.822 orang

2 Persentase peningkatan kunjungan wisata 6,50 % 7,00 % 107,69 6,50 %


Persentase kenaikan peningkatan kunjungan wisata mencapai 7%, kenaikan

tersebut tidak lepas dari usaha Pemerintah Kota Semarang dalam mengembangkan

mendorong kemajuan Pariwisata yang ada di Kota Semarang. Dinas Kebudayaan dan

Pariwisata melalui Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata pada tahun 2016

secara terus menerus melakukan berbagai promosi dalam memperkenalkan Daerah

Wisata untuk menarik Wisatawan baik Domestik maupun Luar Negeri seperti

tercantum pada tabel dibawah ini :

SARANA PROMOSI 2015 2016

- Situs Online www.wisata semarang.net

www.semarang-tourism.com

www.pariwisata.semarangkota.go.id

- Buku

Guide book & Kalender Event : 1750 buku

Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2015 ; 70 buku

- Guide book&kalender event : 2.000 buku

- Buku Direktori Kebudayaan dan Pariwisata 2016, 50 buku

- Brosur / Leaflet

Kota Lama

Wisata Kota semarang

Peta Wisata

5000 lembar

5000 lembar

7000 lembar

2500 lembar

6000 lembar

10.000 lembar

- DVD Wisata Kota Semarang

1 kegiatan 1 kegiatan

- Baliho 6 kegiatan 7 kegiatan

- Majalah Penerbangan 1 kegiatan

1 kegiatan

- Majalah Pariwisata 2 kegiatan 2 kegiatan

Sumber Data : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang tahun 2016

Kegiatan pameran pemasaran pariwisata yang diselenggarakan atau

diikuti oleh Pemerintah Kota Semarang selama tahun 2016 antara lain ;

1) Borobudur travel mart and expo 2016

2) Pameran kepariwisataan pecan raya Sulawesi Selatan 2016

3) Medan TTI expo 2016

4) Batam IITT expo 2016

http://www.wisata/

http://www.semarang-tourism.com/

http://www.pariwisata/




Selain melakukan Promosi seperti tersebut di atas Pemerintah Kota

Semarang dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga melakukan

pelatihan untuk menambah Sumber Daya Manusia bagi masyarakat serta membina

wilayah-wilayah potensial yang dapat mendukung dan mempromosikan Kota

Semarang sebagai Kota Tujuan Wisata.

b. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata


% REALISASI


1 Jumlah obyek wisata yang dikelola dengan baik

63 Buah 64 Buah 101,59 63 Buah

2 Jumlah Sarpras MICE 175 Buah 175 Buah 100 175 Buah

3 Jumlah Event MICE 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100 1 Kegiatan


Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai pada program ini adalah pengelolaan obyek

wisata sebanyak 64 buah.

DESTINASI PARIWISATA 2016

KATEGORI NAMA DAYA TARIK WISATA ALAMAT

A. WISATA ALAM 1 GOA KREO Desa Talun Kacang Kandri

2 HUTAN WISATA TINJOMOYO Desa Tinjomoyo Sukorejo Gunungpati

3 PANTAI MARINA Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari

4 MANGROVE EDUCATION CENTER Jl. Tapak Tugurejo Tugu Semarang

5 DESA WISATA KANDRI Desa Talun Kacang Kandri Gunungpati

6 DESA WISATA WONOLOPO Desa Wonolopo Mijen

7 DESA WISATA NONGKOSAWIT Desa Nongkosawit Gunungpati

8 DESA WISATA JAMALSARI Desa Jamalsari Kel. Kedungpane

9 DESA WISATA JATIREJO Desa Jatirejo Gunungpati Semarang

10 KEBUN AGRO BISNIS Desa Cepoko Gunungpati

11 RIVER TUBING NGITIR KALIJOGO KANDRI Desa Kandri Gunungpati

B. WISATA BUDAYA

12 TAMAN BUDAYA RADEN SALEH Jl. Sriwijaya No. 29 Semarang

13 GEREJA BLENDUK/KAWASAN KOTA LAMA Jl. Letjen Suprapto No. 32 Semarang

14 GEDUNG LAWANG SEWU Jl.Pemuda Kompleks Tugu Muda

15 MASJID AGUNG JAWA TENGAH Jalan Gajah

16 KLENTENG SAM POO KONG GEDUNGBATU Jl. Simongan No.129 Semarang

17 MUSEUM JAMU NYONYA MENEER Jl. Raya Kaligawe KM. 4 Semarang

18 VIHARA MAHAVIRA Kompleks Marina Semarang

19 PURI AGUNG GIRINATHA Jl. Sumbing Semarang

20 MUSEUM MANDALA BHAKTI Jl. Tugu Muda No.1 Semarang

21 MUSEUM MURI DAN JAMU JAGO Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 4 Semarang

22 PAGODA AVALOKITESVARA Jl. Perintis Kemerdekaan

23 MAKAM KI AGENG PANDANARAN Jl. Mugas Dalam 2 No.4 Mugasari

24 MUSEUM PERADABAN ISLAM Jl. Gajah Raya Gayamsari Semarang

25 WIDYA MITRA PUSAT KEBUDAYAAN BELANDA

Jl. MT. Haryono No. 360 Semarang

26 SEMARANG ART GALERY Jl. Letjen Suprapto Taman Srigunting No.5-6 Semarang

27 MASJID LAYUR KAMPUNG MELAYU Jl. Layur Dadapsari Semarang

28 PETILASAN WASIS JOYO KUSUMO Desa Mundingan Kel. Cepogo Gunungpati

29 MAKAN KYAI SAFI’I WONOSARI Desa Plalangan Gunungpati

30 MAKAM RAJA PRAGOLAPATI GUNUNGPATI

Desa Karanganyar Gunungpati

31 MAKAM PANGERAN HARTO GUMILAR NONGKO

Kelurahan Nongkosawit

32 KAWASAN PECIANAN TAY KAK SI Gg. Lombok Semarang

33 MAKAM SYECH JUMAIDIL QUBRO Jl. Yos Sudarso No.1 Terboyo

34 MUSEUM RONGGOWARSITO Jl. Abdul Rahman Saleh No.1 Semarang

35 GEDUNG SOBOKARTI

Jl. Dr. Cipto No. 31-33 Semarang




KATEGORI NAMA DAYA TARIK WISATA ALAMAT

C. WISATA BUATAN

36 TUGU MUDA Kompleks Tugu Muda Semarang

37 TAMAN MARGASATWA SEMARANG Jl. Raya Mangkang Semarang

38 KAMPOENG WISATA TAMAN LELE Jl. Raya Tugu KM. 10 Semarang

39 KAWASAN SIMPANG LIMA Kompleks Simpang Lima

40 WATER BLASTER Jl. Bukit Candi Golf No.7 Semarang

41 TAMAN REKREASI MARINA Jl. Villa Marina Kompleks Taman Sari

42 BANDENG PRESTO Jl. Pandanaran Semarang

43 LOENPIA EXPRESS Jl. Gajahmada Semarang

45 WINGKO BABAT Jl. Teungku Umar

46 MALL PARAGON Jl. Pemuda No. 118 Semarang

47 MALL CIPUTRA Jl. Simpang Lima No.1 Semarang

48 DP MALL Jl. Pemuda No.150

49 JAVA MALL Jl. MT. Haryono No. 992-994 Semarang

50 KAMPOENG BATIK Jl. Batik Bubakan Semarang

51 PURI BATIK Jl. Dr. Sutomo No.11 Semarang

52 KAMPOENG SEMARANG Jl. Kaligawe KM.1 No.98 Semarang

53 PLAY SETOZ INDOOR THEME PARK Jl. Inspeksi Gajahmada Semarang

54 CLUB MERBY Jl. MT. Haryono No.653 Semarang

55 PUSAT OLEH OLEH PANDANARAN Jl. Pandanaran Semarang

56 WARUNG SEMAWIS PECINAN Gang Waru Pecinan Kranggan Semarang

57 KAMPUNG LAUT Jl. Komplek PRPP Maerokoco Semarang

58 WONDERIA Jl. Sriwijaya No.29 Semarang

59 GARDU PANDANG Taman Tabanas Gombel

60 WISATA MICE (EVENT-EVENT DI KOTA SEMARANG)

Semarang Night Carnival ,Semarang Great Sale ,Symphoni Kota Lama, Dugderan Semarang, Festival Perahu Warak, Mahakarya Legenda Goa Kreo

61 PUJASERA SIMPANG LIMA Kawasan Simpang Lima Semarang

62 PUJASERA TAMAN MENTERI SUPENO Jl. Menteri Supeno Semarang

63 GALERI BUNGA POJOK TAMAN KB Jl. Menteri Supeno

64 JUNGLE TOON Perumahan Graha Wahid Manyaran

Adapun obyek wisata yang potensial tersebut terus dikembangkan dan dikemas

dalam Program Ayo Wisata Ke Semarang, antara lain :

1) Wisata Sejarah, seperti Lawang Sewu, Tugu Muda, Kawasan Kota Lama, Museum

Ronggowarsito, Museum Mandala Bhakti, Peringatan Pertempuran Lima Hari di

Semarang, Replika Kapal Laksamana Cheng Ho, dan sebagainya ;

2) Wisata Religi, seperti Masjid Agung Kauman, MAJT, Gereja Blenduk, Klenteng

Gedung Batu / Sam Poo Kong, Klenteng Tay Kak Sie, Vihara Avalokiteswara,

Makam Ki Ageng Pandanaran, Makam Kyai Soleh Darat, Makam Syech Jumadil

Kubro, dan sebagainya ;

3) Wisata Alam, seperti Goa Kreo, Taman Margasatwa Wonosari (Bonbin

Mangkang), Kampoeng Wisata Taman Lele, Agrowisata Sodong, Pantai Marina,

Pantai Maron, Kampung Laut, Danau Bukit Semarang Baru (BSB), Taman

Tabanas, dan sebagainya ;

4) Wisata Tradisi/ Budaya, seperti Upacara Dugderan dengan Warak Ngendhog,

Sesaji Rewandha, Upacara Apitan/ Merpi Deso/ Sedekah Bumi, Taman Budaya

Raden Saleh (TBRS), PRPP/ Taman Mini Jateng, Ibu Suri Huang Dai Ho Gallery

Dekranasda Kota Semarang, Gallery Kriya Megrania, dan sebagainya ;

5) Wisata Kuliner, seperti Pusat Oleh-oleh Makanan Khas Semarang Jl.Pandanaran,

Pujasera Simpang Lima, Pujasera Taman Menteri Soepeno, berbagai makanan




khas yakni Lunpia, Bandeng Presto, Wingko Babat, Warung Semawis dengan

aneka makanan tempo dulu (wedang tahu, ganjel rel), dan sebagainya ;

6) Wisata Belanja, seperti, Pusat Batik Semarangan (Kp. Batik, Sobokarti), Pusat

Souvenir Khas Semarang, Kaos Sembarangan, Pasar Johar, Pasar Ikan Higienis,

Sango Ceramics, Webe Tas, Pusat Tas Elisabeth, Paragon Mal, DP Mal/ Care

Four, Java Mal, Swalayan Ada, dan sebagainya ;

7) Wisata Permainan, seperti Out Bond Tinjomoyo, Wonderia, Istana Majapahit,

Water Blaster di Bukit Candi Golf, Water Park Kampoeng Semawis, Bukit Kali

Pancur, Bukit Wahid Manyaran, dan sebagainya ;

8) Wisata Edukasi, seperti Melihat langsung proses cetak koran Suara Merdeka,

proses pembuatan mie instan (Indo Mie), Agrowisata Tanaman Obat PT. Sido

Muncul, Museum Jamu Ny Meneer, Museum Muri dan Museum Jamu Jago, dan

sebagainya .

9) Wisata Event, seperti Pandanaran Art Festival, Pemilihan Denok Kenang,

Semarang Night Carnival, Semarang Great Sale, dan sebagainya .

c. Program Pengembangan Kemitraan


% REALISASI


1 Jumlah SDM pariwisata yang dibina 520 Orang 800 Orang 153,85 520 Orang


Pelaksanaan program ini didukung melalui kegiatan koordinasi pembangunan

kemitraan pariwisata dengan hasil sebagai berikut :

1) Terlaksananya Bina Pelaku Usaha Pariwisata; Pembinaan pelaku usaha pariwisata

dalam rangka menghadapi MEA.

2) Peningkatan SDM Pariwisata; Pelatihan untuk pemandu wisata yang menjadi

anggota Himpunan Pariwisata Indonesia.

3) Pelayanan Usaha Pariwisata; Tanda Daftar Usaha Pariwisata jumlah perijinan

yang dikeluarkan selama tahun 2016 sebanyak 884 ijin.

4) Kajian Kepuasan Masyarkat terhadap pelayanan publik.

Pemerintah Kota Semarang menyadari bahwa upaya pengembangan

kepariwisataan tidak mungkin dapat dilakukan tanpa campur tangan para stakeholder

daerah, untuk itu perlu dilakukan sinkronisasi kerjasama pengembangan kepariwisataan

dengan berbagai pihak termasuk asosiasi pelaku pariwisata di Kota Semarang, sehingga

peran serta masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dapat semakin tumbuh dan

terarah sesuai dengan kebijakan pemerintah.

PERMASALAHAN

1. Belum adanya branding yang secara masif disosialisasikan untuk meningkatkan

citra Kota Semarang.

2. Sumber Daya Manusia SKPD belum mempunyai yang berlatar belakang

pendidikan teknik sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

infrastruktur kesulitan.

3. Kurangnya kajian tentang pemasaran sehingga target pasar kurang fokus.




4. Kesulitan pengembangan UPTD karena keterbatasan dalam hal investasi.

SOLUSI

1. Segera diintrusikan untuk menetapkan dan mensosialisasikan branding Kota

Semarang.

2. Menempatkan Sumber Daya Manusia dengan latar belakang pendidikan teknik

yang sesuai dengan pembangunan insfrastruktur.

3. Meningkatkan kajian pemasaran.

4. Kerjasama dengan pihak ke tiga dengan terlebih dahulu UPTD dikelola BUMD.

PRESTASI

1. Juara I Stand Terbaik Pameran Gebyar Wisata Budaya Nusantara di Jakarta.

2. Juara III Stand Terbaik Pameran EATOF Expo 2016 di Yogyakarta.

3. Juara II Stand Terbaik Pameran Semarang Tourism Craft and Expo 2016 di Java

Mall Semarang.

4. Juara III Stand Terbaik Batam Indonesia Invesment Tourism and Trade Expo 2016

5. Juara Hararpan I Stand Terbaik Pameran Pekan Raya Sumsel 2016.

6. Juara II Stand Terbaik Expo di Borobudur Travel Mart 2016.

7. Anugerah Indeks Pariwisata Indonesia dari Kementerian Pariwisata, Kota

Semarang peringkat ke 5 dari 10 Peringkat Tertinggi Indeks Pariwisata.

SASARAN 23 :

MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI KOTA

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya iklim investasi kota dengan



INDIKATOR KINERJA

CAPAIAN KINERJA REALISASI TAHUN

2015 TARGET TAHUN

2016

REALISASI TAHUN

2016 %




Pada tahun 2016, investasi di Kota Semarang sampai dengan bulan Desember

mencapai sebesar Rp.10.511.240.381.834.- atau sudah melebihi target yang sudah

ditetapkan pada tahun 2016 yaitu mencapai 100 % sebanyak Rp. 10.500.000.000.- .


PENCAPAIAN SASARAN

a. Program Peningkatan Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



1. Nilai Realisasi PMDN dan PMAJumlah Investor

5.064 4.899 97 4.405




Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sampai dengan bulan Desember adalah

4.899 investor atau sudah mencapai 97 % dari target Tahun 2016 sebanyak 5.064.

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2016

1 Jenis dan jumlah potensi investasi di Kota Semarang Jumlah potensi 16

2 Peningkatan promosi dan kerjasama investasi % 100 %

3 Jumlah kegiatan dan jenis promosi untuk mendatangkan investasi (Forum PPTSP, RKPPMD, Sem BIZ, Temu Bisnis dll)

Jumlah kegiatan 13

4 Laju pertumbuhan investasi % 10 %

5 Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Peru sahaan 4.899

b. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi



1. Investasi Kota Semarang 10.500.000.000.000 10.511.240.381.834 100,11 9.570.413.742.378

2. Peningkatan Nilai Investasi 10 % 940.826.639.456 10 1.645.897.892.452

Sumber Data : BPPT Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Pada tahun 2016 kinerja yang dicapai sampai dengan bulan Desember adalah

sebesar Rp.10.511.240.381.834.- atau sudah melebihi target yang sudah ditetapkan pada

tahun 2016 yaitu mencapai 100 % sebanyak Rp. 10.500.000.000.- .

INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI

TAHUN 2015

REALISASI

TAHUN 2016

1 Jumlah tenaga kerja yang terserap (RPJMD) orang 41.847 50.181

2 Jumlah jenis perijinan yang mendapatkan pengakuan ISO 9001 : 2008

Jumlah per ijinan

29 29

3 Jumlah dan nilai persetujuan investasi selama setahun Jumlah rupiah

- Penanaman Modal Asing (PMA) 1.398.793.197.537 804.834.988.747

$ 171.293.106

- Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) 1.540.981.800 263.125.084.353

4 Jumlah permohonan penanaman modal Permohonan

penanaman modal asing (PMA) 45 52

penanaman modal dalam negeri (PMDN) 4.773 4.847

5 Nilai investasi penanaman modal asing (PMA) Rupiah 5.397.756.206.300 4.424.504.124.801

6 Nilai investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rupiah 5.432.000.000.000 6.086.736.257.033

7 Jumlah persetujuan investasi yang diterbitkan (IKK) ijin 4.817 4.899

8 Jumlah Perijinan yang dilayani ijin

Investasi 16.721 17.160

Non Investasi 3.563 4.560

JUMLAH PELAYANAN PERIJINAN TAHUN 2016

NO INDIKATOR KINERJA

JUMLAH PERMOHONAN

PELAYANAN PERIJINAN

PELAYANAN PERIJINAN

YANG DITERBITKAN

TAHUN 2015 TAHUN 2016 TAHUN 2015 TAHUN

2016

TOTAL PERIJINAN 20.456 21.928 20.284 21.720

1. Bidang Kesra dan Lingkungan 4.393 5.538 4.280 5.396

2. Bidang Perekonomian 11.457 11.934 11.434 11.881

3. Bidang Pembangunan 4.631 4.456 4.570 4.443

Sumber Data : BPPT Kota Semarang Tahun 2016

c. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Daerah



1. Jumlah Pranata 2 dokumen 2 dokumen 100 2 dokumen

Sumber Data : BPPT Kota Semarang dan RPJMD Kota Semarang

Pada Tahun 2016 Realisasi Jumlah Pranata adalah 2 dokumen sesuai dengan yang

direncanakan yaitu 2 dokumen atau 100 %. Faktor-faktor penyebab terpenuhinya target

kinerja program/kegiatan adalah adanya perencanaan yang matang dalam penyusunan




rencana kinerja untuk tahun yang bersangkutan sehingga target kinerja dapat dicapai

sesuai harapan.

Dalam hal ini koordinasi dan pemahaman tugas sangat perlu guna penyeimbangan

dalam pelaksanaan program/kegiatan yang terarah serta elevansi antara program dan

pagu anggaran yang tersedia.



ANGGARAN (Rp)

PERSEN

TASE (%)

BPPT 4.767.735.000 4.677.612.349 98.11

BagianPerekonomian 1.673.360.000 1.573.159.392 94,01

BagianKerjasama 2.285.000.000 1.959.705.342 85,76

JUMLAH 8.726.095.000 8.210.477.083 94,09

PERMASALAHAN

1. Masih perlunya peningkatan infrastruktur khususnya gedung kantor yang kurang

representative dalam menunjang pelaksanaan pelayanan perijinan.

2. Masih perlunya identifikasi potensi dan promosi investasi yang lebih mengarah

pada upaya percepatan peningkatan invenstasi.

SOLUSI

1. Diusulkan untuk dibuatkan gedung kantor baru yang representatif.

2. Pelaksanaan kajian potensi investasi dan inovasi bentuk dan pola promosi yang

lebih efektif dan efisien.

PRESTASI

Prestasi dan penghargaan pada tingkat Provinsi Jawa Tengah. Nasional dan Internasional

yang diperoleh pada tahun 2016 adalah :

1. Penghargaan Kota Pro Investasi se Jawa Tengah dengan Kategori Istimewa.

2. Mempertahankan Sertifikasi ISO 9001:2008.

AKUNTABILITAS KEUANGAN 114



D. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Akuntabilitas keuangan merupakan pertanggungjawaban mengenai integritas

keuangan, pengungkapan, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.

Sasaran pertanggungjawaban ini adalah laporan keuangan dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku mencakup penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang

oleh instansi pemerintah sedangkan transparansi dibangun atas dasar kebebasan

memperoleh informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Artinya, informasi yang

berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang

membutuhkan.

Implementasinya adalah seluruh pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan

daerah hendaknya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan

tersebut harus disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)

berbasis akrual sebagaimana dipersyaratkan oleh PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintah yang dinyatakan dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi

Pemerintahan (PSAP).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah Pasal 34 ayat (1) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang terakhir kali diubah

dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah pasal 83 mengamanatkan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan Kebijakan

Umum APBD (KUA) berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang

ditetapkan Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan APBD Tahun Anggaran

2016 diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Dalam penyusunan APBD Pemerintah sesuai mekanismenya maka terlebih dahulu

disusun Dokumen KUA. Dokumen KUA Tahun Anggaran 2016 Kota Semarang disusun

berdasarkan RKPD Kota Semarang Tahun 2016 yang merupakan RKPD yang

penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kota Semarang Tahun 2005 – 2015 karena

RPJMD periode ketiga (2016-2020) belum ditetapkan.

Dokumen KUA merupakan dokumen yang memuat target pencapaian kinerja yang

terukur dari program dan kegiatan pembangunan pada tahun 2016 untuk setiap urusan

Pemerintahan Daerah. Dokumen KUA juga memuat kondisi ekonomi makro daerah,

asumsi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah,

dan strategi pencapaiannya yang memuat langkah- langkah konkrit dalam pencapaian

target yang ditetapkan.




A. PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Anggaran Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2016, terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp 1.337.039.529.000,-

2. Dana Perimbangan sebesar Rp. 1.447.698.516.000,-

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. 983.172.252.000,-

Total Pendapatan Daerah sebesar Rp. 3.767.910.297.000,-

1. Kebijakan Pendapatan

Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah

Kebijakan APBD perubahan Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1) Melakukan optimalisasi peningkatan pendapatan melalui perkiraan yang

terukur secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan asli

daerah sampai dengan semester I tahun 2016;

2) Penyesuaian kebijakan dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah

pusat maupun provinsi. Pada Perubahan APBD TA 2016 ini terdapat

pemangkasan dana transfer sebesar total Rp. 314.971.502.000 yang meliputi

Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi

Hasil.

3) Penyesuaian terhadap alokasi Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah yang

belum dimasukkan pada APBD TA 2016 karena APBD TA 2016 Kota

Semarang yang ditetapkan lebih dulu daripada APBD TA 2016 Provinsi Jawa

Tengah.

4) Penyesuaian terhadap Hibah dari Pemerintah Pusat untuk penyelesaian utang

PDAM.

2. Target dan Realisasi Pendapatan

Upaya-upaya untuk mencapai target pendapatan daerah pada tahun 2016 dilakukan

melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Meningkatkan upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber

pendapatan sesuai kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Semarang

dengan memerhatikan potensi pendapatan yang ada dengan tetap mendasarkan

kepada aspek pelayanan, keadilan, serta kepentingan umum;

2) Meningkatkan kualitas pelayanan melalui penyediaan sarana dan prasarana

untuk memudahkan masyarakat dalam membayarkan kewajibannya kepada

Pemerintah Kota Semarang

3) Meningkatkan kapasitas aparatur pemungut serta sistem prosedur administrasi

pemungutan pajak dan retribusi daerah yang cepat, sederhana dan akuntabel;




4) Meningkatkan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat dan wajib

pajak/retribusi untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi

daerah sesuai ketentuan yang berlaku;

5) Meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan pendapatan

daerah untuk terciptanya efektifitas dan efisiensi yang diikuti dengan

peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan dan kecepatan pelayanan;

6) Meningkatkan pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;

7) Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan Rencana

Bisnis Anggaran untuk berkontribusi terhadap pendapatan Pemerintah Kota

Semarang. Upaya-upaya yang dilakukan dalam pencapaian target pendapatan

daerah adalah sebagai berikut : Membenahi manajemen data penerimaan

Pendapatan Asli Daerah;

Secara umum di Tahun 2016 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang

telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan realisasinya melampaui target.

Namun masih terdapat jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target.

Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2016 sebagai berikut :

Target Pendapatan Rp. 3.767.910.297.000,-

Realisasi Pendapatan Rp. 4.103.151.795.483,- _

Selisih lebih Rp. 335.241.498.483,-

Realisasi Pendapatan mencapai 108,90 % dari target Pendapatan Tahun 2016.

Target dan Realisasi pendapatan secara rincian adalah sebagai berikut :

NO JENIS

PENDAPATAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 SELISIH

PERSEN

TASE REALISASI 2015

1. Pendapatan Asli

Daerah

1.337.039.529.000 1.491.645.900.065 154.606.371.065 111,56 1.244.594.020.738

2. Dana

Perimbangan

1.447.698.516.000 1.644.277.729.716 196.579.213.716 113,58 1.270.371.271.674

3. Lain-lain

Pendapatan yang

Sah.

983.172.252.000 967.228.165.702 (15.944.086.298) 98,38 875.207.156.305

JUMLAH

PENDAPATAN

DAERAH

3.767.910.297.000 4.103.151.795.483 335.241.498.483 108,90 3.390.172.448.717

Sumber Data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2016

a) Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan pendapatan yang berasal dari pajak

daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut :

Target Rp. 1.337.039.529.000,-

Realisasi Rp. 1.491.645.900.065,- _

Selisih Lebih Rp. 154.606.371.065,-




Realisasi PAD mencapai 111,56 % dari target PAD Tahun 2016.

NO JENIS

PENDAPATAN

ANGGARAN

2016 REALISASI 2016 SELISIH

PERSEN

TASE REALISASI 2015

1. Pendapatan Pajak

Daerah

886.964.751.000 1.006.487.472.776 119.522.721.776 113,48 816.208.853.784

2. Pendapatan Retribusi

Daerah

127.522.601.000 121.124.927.429 (6.397.673.571) 94,98 89.728.179.483

3. Pendapatan Hasil

Pengelolaan

Kekayaan Daerah

yang dipisahkan

51.979.633.000 52.309.979.748 330.346.748 100,64 10.530.576.700

4. Lain-lain PAD yang

Sah

270.572.544.000 311.723.520.112 41.150.976.112 115,21 328.126.410.771

JENIS PENDAPATAN

ASLI DAERAH (PAD)

1.337.039.529.00

0 1.491.645.900.065 154.606.371.065 111,56 1.244.594.020.738


Rincian Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :

1) Pajak Daerah :

Pajak Daerah adalah PAD yang tarifnya diatur dengan Peraturan Daerah (Perda)

Kota Semarang.Pengelolaan Pajak dilakukan oleh SKPD Dinas Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kota Semarang.

Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah tahun 2016 adalah :

Target Rp. 886.964.751.000,-

Realisasi Rp. 1.006.487.472.776,- _


Realisasi Pajak Daerah mencapai 113,48 % dari target Pajak Daerah Tahun 2016.

Rincian Pajak Daerah adalah sebagai berikut :

NO JENIS PENDAPATAN ANGGARAN

2016 REALISASI 2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. Pajak Hotel 56.356.000.000 66.374.406.216 10.018.406.216 117,78 55.445.095.950

2. Pajak Restoran 87.500.000.000 91.789.276.983 4.289.276.983 104,90 78.155.642.554

3. Pajak Hiburan 17.000.000.000 17.601.177.831 601.177.831 103,54 15.728.927.946

4. Pajak Reklame 28.135.001.000 29.428.875.424 1.293.874.424 104,60 25.910.827.083

5. Pajak Penerangan Jalan 186.000.000.000 189.895.462.761 3.895.462.761 102,09 185.505.501.940

6. Pajak Pengambilan Bahan

Galian Golongan C

200.000.000 105.999.850 (94.000.150) 53,00 120.188.240

7. Pajak Parkir 10.000.000.000 11.379.780.905 1.379.780.905 113,80 9.574.487.370

8. Pajak Air Tanah 5.343.750.000 6.296.980.828 953.230.828 117,84 5.543.419.678

9. Pajak Sarang Burung

Walet

50.000.000 750.000 (49.250.000) 1,50 0

10. Pajak BPHTB 254.505.000.000 331.793.233.942 77.288.233.942 130,37 232.877.793.324

11. Pajak PBB 241.875.000.000 261.821.528.036 19.946.528.036 108,25 207.346.969.699

PAJAK DAERAH 886.964.751.000 1.006.487.472.776 119.522.721.776 113,48 816.208.853.784


2) Retribusi Daerah

Retribusi Daerah adalah PAD yang tarifnya telah diatur dengan Perda dan

pemungutan Retribusi ini berhubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh

Pemerintah Kota Semarang. Pengelolaan Pendapatan Retribusi dan

Pemungutannya dilakukan oleh SKPD penghasil.




Target dan Realisasi Retribusi Daerah adalah :

Target Rp. 127.522.601.000,-

Realisasi Rp. 121.124.927.429,- _

Selisih kurang Rp. ( 6.397.673.571,-)

Realisasi Retribusi Daerah mencapai 94,98 % dari target Retribusi Daerah Tahun

2016. Rincian Penerimaan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 SELISIH PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. DINAS KESEHATAN 3.548.453.000 3.876.771.000 328.318.000 109,25 3.564.854.400 Retribusi Pelayanan

Kesehatan

3.548.453.000 3.876.771.000 328.318.000 109,25 3.564.854.400

2. DINAS BINA MARGA 0 56.000.000 56.000.000 100,00 45.000.000 Retr. Ijin Persewaan Alat

Berat

0 56.000.000 56.000.000 100,00 45.000.000

3. DINAS PSDA & ESDM 0 0 0 0 1.140.000 Retr. Ijin Persewaan Alat

Berat

0 0 0 0 1.140.000

4. DINAS KEBAKARAN 113.140.000 187.522.500 74.382.500 165,74 183.897.500

Retr.Pemeriksaan Alat

Pemadam Kebakaran

101.390.000 157.272.500 55.882.500 155,12 115.147.500

Retr.Pemakaian Kekayaan

Daerah

11.750.000 30.250.000 18.500.000 257,45 68.750.000

5. DINAS TATA KOTA &

PERUMAHAN

37.861.560.000 28.622.046.900 (9.239.513.100) 75,60 24.061.757.000

Retr.Pelayanan

Pemakaman & Pengabuan

Myt

654.691.000 849.052.000 194.361.000 129,69 696.904.000

Retr.Penggantian Biaya

Cetak Peta

1.667.097.000 1.345.473.000 (321.624.000) 80,71 1.586.986.500

Retr. Ijin Pemakaian

Kekayaan Daerah

1.224.328.000 1.695.910.000 471.582.000 138,52 840.697.500

Retr. Ijin Mendirikan

Bangunan

26.119.175.000 19.259.130.800 (6.860.044.200) 73,74 15.811.316.600

Retr. Ijin Gangguan /

Keramaian

8.196.269.000 5.472.481.100 (2.723.787.900) 66,77 5.125.852.400

6. PENERANGAN JALAN

& P. REKLAME

6.000.000.000 6.489.987.250 489.987.250 108,17 5.887.733.480


Daerah

6.000.000.000 6.489.987.250 489.987.250 108,17 5.887.733.480

7. DISHUB KOMINFO 18.819.671.000 16.567.163.475 (2.252.507.525) 88,03 11.620.435.250 Retr. Pelayanan Parkir

Tepi Jalan Umum

3.850.000.000 3.012.751.000 (837.249.000) 78,25 2.804.290.000

Retr. Pengujian Kendaraan

Bermotor

6.040.753.375 6.043.205.700 2.452.325 100,04 6.119.204.000

Retr. Pengendalian Menara

Telekomunikasi

2.000.000.000 487.690.150 (1.512.309.850) 24,38 0,00


Daerah

5.308.495.625 5.308.495.625 - 100,00 1.364.420.750

Retr. Terminal 1.147.860.000 904.826.000 (4.403.669.625) 78,83 645.988.500

Retr.Tempat Khusus

Parkir

397.412.000 731.620.000 (416.240.000) 184,10 617.382.000

Retr. Ijin Trayek 75.150.000 78.575.000 3.425.000 104,56 69.150.000

8. BADAN LINGKUNGAN

HIDUP

393.050.000 525.450.000 132.400.000 133,69 331.900.000

Retr.Hasil Sewa

Laboratorium Air

393.050.000 525.450.000 132.400.000 133,69 331.900.000

9. DINAS KEBERSIHAN

& PERTAMANAN

12.597.919.000 15.373.320.500 2.775.401.500 122,03 14.384.499.286

Retr.Pelayanan

Persampahan

11.568.165.000 15.167.582.500 3.599.417.500 131,11 14.059.141.286

Retr. Penyedotan Kakus 189.754.000 205.738.000 15.984.000 108,42 199.358.000

Retr. Sewa Lapangan

Simpang Lima

840.000.000 0 (840.000.000) 0 126.000.000

10. D. SOSIAL PEMUDA &

OLAHRAGA

1.818.760.000 2.036.930.000 218.170.000 112,00 1.641.669.500


Daerah

768.520.000 1.011.105.000 242.585.000 131,57 698.850.000





TASE

REALISASI

2015

Retr.Tempat Rekreasi &

Olah Raga

1.050.240.000 1.025.825.000 (24.415.000) 97,68 942.819.500

12. DINAS TENAGA

KERJA &

TRANSMIGRASI

3.500.000.000 3.408.400.050 (91.599.950) 97,38 3.694.595.700

Retr. Perpanjangan Ijin

Memperkerjakan Tenaga

Kerja Asing

3.500.000.000 3.408.400.050 (91.599.950) 97,38 3.694.595.700

13. DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA

6.057.952.000 5.914.603.300 (143.348.700) 97,63 4.955.301.700


Daerah

1.107.947.000 2.265.864.300 1.157.917.300 204,51 780.255.200

Retr.Tempat Penginapan/

Pesanggrahan/Villa

469.000.000 372.200.000 (96.800.000) 79,36 417.400.000

Retr.Tempat Rekreasi &

Olahraga

4.481.005.000 3.276.539.000 (1.204.466.000) 73,12 3.757.646.500

14. SEKRETARIAT 798.627.000 823.486.000 24.859.000 103,11 899.573.000

Retr. Pemakaian

Kekayaan Daerah

109.495.000 119.200.000 9.705.000 108,86 118.700.000

Retr.Tempat Penginapan /

Villa

689.132.000 704.286.000 15.154.000 102,20 780.873.000

15. D P K A D 21.084.047.000 24.084.560.360 3.000.513.360 114,23 4.037.436.321 Retribusi Pemakaian

Kekayaan Daerah

21.084.047.000 24.084.560.360 3.000.513.360 114,23 4.037.436.321

Retr.Sewa Aset Tanah 6.671.787.000 7.533.797.578 862.010.578 112,92 2.245.739.139

Retr.Sewa Lahan

Jembatan Ciputa-Anggrek

22.973.000 22.973.425 425 100,00 20.884.932

Sewa Lahan Jembatan

Ciputa-Achmad Dahlan

160.179.000 202.728.657 42.549.657 126,56 180.203.250

Retr.Kerjasama Lantai

dasar Pertokoan Simp.5

242.037.000 715.734.000 473.697.000 295,71 349.609.000

Retr.Kerjasana Bengkok

Pujasera Ngaliyan

34.625.000 41.000.000 6.375.000 118,41 41.000.000

Retr.Kerjasana PT.

NARPATI

580.000.000 1.740.000.000 1.160.000.000 300,00 0

Retr.Sewa Lahan Sam Po

Kong

39.235.000 132.420.000 93.185.000 337,50 0

Retr.Sewa Lahan Tk. Roti

Purimas

29.282.000 144.477.700 115.195.700 493,40 0

Retr.Sewa Lapangan Golf 1.350.000.000 1.550.000.000 200.000.000 114,81 1.200.000.000

Retr.Sewa Lahan

Dr.Cipto PT.Indosat

55.995.000 55.995.000 0 100,00 0

Retr.Sewa Lahan PT.

Tirto Podo Moro

55.500.000 103.000.000 47.500.000 185,59 0

Retr.Sewa Lahan PT. XL

Axiata Tbk

55.995.000 55.995.000 0 100,00 0

Retr.Sewa Lahan Hotel

Tentrem

11.786.439.000 11.786.439.000 0 100,00 0

16. DINAS KELAUTAN &

PERIKANAN

70.477.000 80.850.915 10.373.915 114,72 85.076.625

Pemakaian Kekayaan

Daerah

32.035.000 42.339.000 10.304.000 132,16 48.570.000

Retr. Tempat pelelangan

Ikan

38.442.000 38.511.915 69.915 100,18 36.506.625

17. DINAS PASAR 14.858.945.000 13.077.835.179 (1.781.109.821) 88,01 14.333.309.721 Retr. Pelayanan Pasar 9.370.366.000 9.305.604.465 (64.761.535) 99,31 10.406.375.343


Daerah

5.488.579.000 3.772.230.714 (1.716.348.286) 68,73 3.926.934.378

RETRIBUSI DAERAH 127.522.601.000 121.124.927.429 (6.397.673.571) 94,98 89.728.179.483


3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang dipisahkan :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah PAD yang berasal

dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang




pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah.Pendapatan ini dikelola

dan diterima melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang.

Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah :

Target Rp. 51.979.633.000,-

Realisasi Rp. 52.309.979.748,- -

Selisih lebih Rp. 330.346.748,-

Realisasi HPKD mencapai 100,64 % dari target HPKD yang dipisahkan Tahun

2016. Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah

sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Perusahaan Daerah RPH &

BHP

150.000.000 77.623.330 (72.376.670) 51,75 0

2 Perusahaan Daerah

Percetakan

210.000.000 120.038.570 (89.961.430) 57,16 69.361.514

3 Perusahaan Daerah Bank

Pasar

368.280.000 249.489.648 (118.790.352) 67,74 91.006.744

4 Perusahaan Daerah BPR /

BKK

1.251.353.000 1.071.546.959 (179.806.041) 85,63 1.035.606.835

5 Bank Jateng Cabang

Semarang

50.000.000.000 50.791.281.241 791.281.241 101,58 9.334.601.607

JUMLAH 51.979.633.000 52.309.979.748 330.346.748 100,64 10.530.576.700


4) Lain-lain PAD yang Sah :

Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah adalah penerimaan yang berasal dari 7

(tujuh) Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu Dinas Kesehatan

Kota, RSUD, Dinas Perhubungan dan Kominfo, Dinas Sosial, Pemuda dan Olah

raga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kelautan dan

Perikanan dan Dinas Pertanian

Target Rp. 270.572.544.000,-

Realisasi Rp. 311.723.520.112,-


Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai 115,21 % dari target Lain – lain

PAD yang sah Tahun 2016. Lain – lain PAD yang Sah dapat dirinci sebagai

berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. DINAS KESEHATAN

KOTA

27.720.627.000 28.928.389.955 1.207.762.955 104,36 29.224.121.000

Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional pada

FKTP

27.720.627.000 28.928.389.955 1.207.762.955 104,36 29.224.121.000

2. RUMAH SAKIT UMUM 132.000.000.000 130.264.266.621 (1.735.733.379) 98,69 118.549.358.953 Pendapatan BLUD RSUD

Kota Semarang

132.000.000.000 130.264.266.621 (1.735.733.379) 98,69 118.549.358.953

3. DISHUB KOMINFO 27.611.643.000 22.661.268.137 (4.950.374.863) 82,07 23.498.212.750 Fasilitas Umum 278.058.000 251.306.500 (26.751.500) 90,38 251.869.250

Penr.lain2 BLU

27.333.585.000 22.409.961.637 (4.923.623.363) 81,99 23.246.343.500




NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

4. DINAS

KEPENDUDUKAN DAN

PENCATATAN SIPIL

489.800.000 384.900.000 (104.900.000) 78,58 871.900.000

Pendapatan Denda

Administrasi Kependudukan

489.800.000 384.900.000 (104.900.000) 78,58 871.900.000

5. D P K A D 82.072.436.000 130.836.857.571 48.764.421.571 159,42 154.961.698.693

Pelepasan Hak Atas Tanah 100.000.000 0 (100.000.000) 0,00 0

Penj.Peralatan/

Perlengk.Kant. Yg tdk

terpakai

200.000.000 1.379.824.770 1.179.824.770 689,91 1.931.938.925

Jasa Giro Kas Daerah 18.961.903.000 19.823.411.810 861.508.810 104,54 30.346.141.136

Rekening Deposito pada

Bank

56.991.249.000 59.778.995.932 2.787.746.932 104,89 56.044.693.347

Pendapatan dari

Pengembalian kerugian

daerah

4.634.070.000 4.634.070.387 387 100,00 -

Pendapatan dari

Pengembalian hibah KPU

1.115.214.000 0 (1.115.214.000) 0,00 -

Hasil Pengelolaan Dana

Bergulir dari Kel Masy.

70.000.000 144.077.823 74.077.823 205,82 126.228.471-

Denda Pajak 0 742.968.508 742.968.508 100,00 8.600.484.283

Lain-lain DPKAD 0 41.708.276.668 41.708.276.668 100,00 57.912.212.531

6. DINAS KELAUTAN &

PERIKANAN

19.288.000 30.125.000 10.837.000 156,19 22.265.000

Penjualan Hasil Perikanan 19.288.000 30.125.000 10.837.000 156,19 22.265.000

7. DINAS PERTANIAN 658.750.000 1.242.944.501 584.194.501 188,68 998.854.375

Penjualan Hasil Pertanian 90.000.000 109.910.800 19.910.800 122,12 82.213.500

Penjualan Hasil Peternakan 568.750.000 1.133.033.701 564.283.701 199,21 916.640.875

PENERIMAAN LAIN-

LAIN PAD YANG SAH

270.572.544.000 311.723.520.112 41.150.976.112 115,21 328.126.410.771


b) Dana Perimbangan

Dana Perimbangan adalah dana yang berasal dari Pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka

pelaksanaan Desentralisasi.

Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah :

Target Rp. 1.447.698.516.000,-

Realisasi Rp. 1.644.277.729.716,- -


Realisasi Dana Perimbangan mencapai 113,58 % dari target Dana Perimbangan

Tahun 2016.

Rincian Dana Perimbangan adalah sebagai berikut :


TASE REALISASI 2015

1. Bagi Hasil Pajak 196.616.059.000 182.951.352.221 (13.664.706.779) 93,05 95.124.155.500

2. Bagi Hasil Bukan

Pajak/ Sumber Daya

Alam

3.088.834.000 2.731.426.525 (357.407.475) 88,43 1.738.332.174

3. Dana Alokasi Umum. 992.311.186.000 1.211.708.204.000 219.397.018.000 122,11 1.126.847.634.000

4 Dana Alokasi Khusus 255.682.437.000 246.886.746.970 (8.795.690.030) 96,56 46.661.150.000

Dana Perimbangan 1.447.698.516.000 1.644.277.729.716 196.579.213.716 113,58 1.270.371.271.674





1) Bagi Hasil Pajak :

Dana Bagi Hasil Pajak adalah dana yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan

Bangunan, Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak

Penghasilan Pasal 21, DBHCHT dan Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29.

Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah :

Target Rp. 196.616.059.000,-

Realisasi Rp. 182.951.352.221,- -

Selisih kurang Rp. (13.664.706.779,-)

Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 93,05 % dari target Bagi Hasil Pajak

Tahun 2016. Adapun Rincian Bagi Hasil Pajak adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. Bagi Hasil Pajak Bumi &

Bangunan

12.814.294.000 15.351.809.483 2.537.515.483 119,80 15.042.001.500

2. Bagi Hasil dari PPH OPDN

& Pasal.21

107.756.042.000 97.729.343.222 (10.026.698.778) 90,70 66.219.562.200

3 PPH Pasal 25/29 69.045.723.000 62.675.208.552 907.000 90,77 7.281.907.000

4 DBHCHT 7.000.000.000 7.194.990.964 194.990.964 102,79 6.580.684.800

Bagi Hasil Pajak 196.616.059.000 182.951.352.221 (13.664.706.779) 93,05 95.124.155.500


2) Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA) :

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam adalah dana yang berasal dari

Penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan umum, perikanan, pertambangan

minyak bumi, pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi.

Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah :

Target Rp.3.088.834.000,-

Realisasi Rp.2.731.426.525,- -

Selisih kurang Rp. (357.407.475,-)

Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 88,43 % dari target BHBP / SDA Tahun 2016.

Rincian Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam adalah sebagai

berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Pertambangan Umum 286.000 186.000 (100.000) 65,03 26.900.686

2 Panas Bumi 15.498.000 17.945.050 2.447.050 115,79 11.570.897

3 Minyak Bumi 71.465.000 36.187.500 (35.277.500) 50,64 57.172.500

4 Gas Bumi 1.727.546.000 2.054.062.013 326.516.013 118,90 739.162.200

5 Kehutanan 184.845.000 171.020.423 (13.824.577) 92,52 200.261.858

6 Perikanan 1.089.194.000 452.025.539 (637.168.461) 41,50 703.264.033

Bagi Hasil Bukan Pajak/

Sumber Daya Alam

3.088.834.000 2.731.426.525 (357.407.475) 88,43 1.738.332.174


3) Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari pendapatanAPBN yang

dialokasikan dengan tujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah

dalam rangka mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi.




Target Rp. 992.311.186.000,-

Realisasi Rp. 1.211.708.204.000,- -


Atau realisasi Dana Alokasi Umum mencapai 122,11 % dari target Dana Alokasi

Umum Tahun 2016. Rincian Dana Alokasi Umum adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Dana Alokasi Umum 992.311.186.000 1.211.708.204.000 219.397.018.000 122,11 1.126.847.634.000

Jumlah Dana Alokasi Umum

(DAU)

992.311.186.000 1.211.708.204.000 219.397.018.000 122,11 1.126.847.634.000


Pelampauan pencapaian Target Pendapatan DAU adalah karena terbitnya PMK

125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran sebagian DAU Tahun 2016,

dimana untuk Kota Semarang ditunda untuk 4 bulan (mulai September – Desember)

sehingga Pemkot Semarang menurunkan Target Pendapatan DAU pada Perubahan

APBD 2016 sesuai dengan besaran penundaan, namun ternyata penundaan hanya

untuk bulan September dan Oktober 2016, sedangkan DAU bulan Nopember dan

Desember tidak ada penundaan. Adapun penundaan bulan September dan Oktober

telah ditransfer oleh Pemerintah Pusat pada 31 Desember 2016.

4) Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang berasal dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu mendanai

kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas

nasional.

Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah :

Target Rp. 255.682.437.000,-

Realisasi Rp. 246.886.746.970,- -

Selisih Kurang Rp. (8.795.690.030,- )

Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 96.56 % dari target Dana Alokasi Khusus

Tahun 2016. Rincian Dana Alokasi Khusus adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Dana Alokasi Khusus Fisik 75.222.635.000 64.575.055.970 (10.647.579.030) 85,85 0

2 Dana Alokasi Khusus Non

Fisik

180.459.802.000 182.311.691.000 1.851.889.000 101,03 0

Dana Alokasi Khusus

(DAK) 255.682.437.000 246.886.746.970 (8.795.690.030) 96,56 46.661.150.000

Jumlah Dana Alokasi Khusus

(DAK)

255.682.437.000 246.886.746.970 (8.795.690.030) 96,56 46.661.150.000





c) Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah yang berasal

dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan

yang berlaku.

Target dan Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah :

Target Rp. 983.172.252.000,-

Realisasi Rp. 967.228.165.702,-

Selisih kurang Rp. 15.944.086.298,-

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 98,38 % dari target

Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2016.

Rincian Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. Pendapatan Hibah dari

Pemerintah Pusat

492.005.508.000 497.402.508.000 5.397.000.000 101,10 0

2 Dana Bagi Hasil dari Provinsi

dan Pemerintah Daerah

Lainnya

448.160.000.000 427.901.413.702 (20.258.586.298) 95,48 432.645.344.655

3 Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

0 0 0,00 355.298.952.000

4 Bantuan Keuangan dari

Propinsi

43.006.744.000 41.924.244.000 (1.082.500.000) 97,48 66.532.836.650

5 Dana Insentif Daerah 0 0 0 0,00 20.730.023.000

Lain – lain Pendapatan

Daerah Yang Sah

983.172.252.000 967.228.165.702 (15.944.086.298) 98,38 875.207.156.305


1) Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat

Adanya pendapatan hibah dari pemerintah pusat adalah berdasarkan Permendagri RI

Nomor 48 Tahun 2015 tentang pedoman penerimaan hibah dari Pemerintah Pusat

kepada Pemerintah Daerah dan penyertaan Modal pemerintah Daerah PDAM dalam

rangka penyelesaian hutang PDAM kepada Pemerintah Pusat secara Non Kas.

Target dan Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah :

Target Rp. 492.005.508.000,-

Realisasi Rp. 497.402.508.702,- _


Realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat mencapai 101,10 % dari target

Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Rincian Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISAS

I 2015

1 Hibah Non Kas dari

Pemerintah Pusat

492.005.508.000 492.005.508.000 0 100,00 0

2 Hibah dari

Pemerintah Pusat

0 5.397.000.000 5.397.000.000 100,00 0

Pendapatan Hibah

dari Pemerintah

Pusat

492.005.508.000 497.402.508.000 5.397.000.000 101,10 0





Hibah Non Kas sebesar Rp.492.005.508.000,- merupakan Dana Hibah Non Kas

yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Semarang untuk

digunakan sebagai dasar penyertaan modal kepada PDAM dalam rangka

mengoptimalkan perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian piutang

negara kepada PDAM. Sedangkan Hibah dari Pemerintah Pusat sebesar

Rp.5.397.000.000,- terdiri dari :

a. Program hibah air minum bantuan bantuan Pemerintah Australia Tahap II Kota

Semarang sebesar Rp.2.337.000.000,-

b. Program hibah air minum APBN Tahun 2016 Kota Semarang sebesar

Rp.3.060.000.000,-

2) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi adalah dana yang berasal dari pendapatan

APBD Provinsi yang dialokasikan kepada kabupaten/kota se Provinsi yang

bersangkutan berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah.

Target dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah

lainnya adalah :

Target Rp. 448.160.000.000,-

Realisasi Rp. 427.910.413.702,-

Selisih kurang Rp. 20.258.586.298,-

Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

mencapai 95,48 % dari target Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah

Daerah Lainnya Tahun 2016.

Rincian Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya adalah

sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. Pajak Kendaraan

Bermotor

150.000.000.000 156.311.497.647 6.311.497.647 104,21 143.012.429.266

2. BBNKB 125.000.000.000 114.990.167.765 (10.009.832.235) 91,99 117.200.774.862

3. Bahan Bakar Kendaraan

Bermotor

120.000.000.000 100.727.744.843 (19.272.255.157) 83,94 119.988.102.162

4. P2 & PAP 160.000.000 160.325.000 325.000 100,20 167.180.027

6. Bagi Hasil Pajak Rokok 53.000.000.000 55.711.678.447 2.711.678.447 105,12 52.276.858.338

Bagi Hasil Pajak dari

Propinsi dan Pemda

Lainnya

448.160.000.000 427.901.413.702 (20.258.586.298) 95,48 432.645.344.655


3) Dana Penyesuaian

Dana penyesuaian adalah dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam

rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang terdiri dari Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil

Daerah dan Tunjangan Profesi. Mulai Tahun 2016 Dana Tambahan Penghasilan




Guru ( DTP-Guru PNSD ) dan Dana Tunjangan Profesi Guru ( Dana TP Guru

PNSD) menjadi DAK Non Fisik, hal ini berdasarkan Perpres Nomor 137/2015

tentang rincian APBN Tahun 2016.

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dirinci sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1. Tambahan Penghasilan

Guru PNSD dan Tunj.

Prof

0 0 0 0,00 355.298.952.00

0

Dana Penyesuaian dan

Otonomi Khusus

0 0 0 0,00 355.298.952.00

0


Berdasarkan surat dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK)

tanggal 16 Agustus 2016 nomor S-579/PK/2016 tentang Penyampaian Informasi

kepada Daerah tentang penghentian penyaluran Dana Tunjangan Profesi Guru dan

Tambahan Penghasilan Tahun Anggaran 2016 untuk triwulan III & IV ,

dikarenakan masih ada SILPA Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan

Guru PNSD. Tahun 2016 yang diperhitungkan oleh Pemerintah Pusat masih cukup

untuk membayar Tunjangan Profesi Guru dan Tambahan Penghasilan Guru PNSD

sampai dengan akhir Tahun 2016 sehingga kekurangan pembayaran TPG PNSD

menggunakan SILPA Tahun 2015 sebesar Rp. 154.137.387.000,-

4) Bantuan Keuangan Provinsi

Bantuan keuangan provinsi adalah bantuan dalam penggunaannya dan teknis

penganggarannya dibedakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus.

Bantuan ini diberikan provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan

dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah :

Target Rp. 43.006.744.000,-

Realisasi Rp. 41.924.244.000,- _


Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 97,48 % dari target Tahun 2016.

Adapun rincian dari Bantuan Keuangan adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Bantuan Keuangan dari

Propinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

43.006.744.000 41.924.244.000 (1.082.500.000) 97,48 66.532.836.650

Bantuan Keuangan dari

Propinsi Tk.I

43.006.744.000 41.924.244.000 (1.082.500.000) 97,48 66.532.836.650





5) Dana Insentif Daerah

Dana Insentif Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang bertujuan

memberikan reward kepada pemerintah daerah atas penilaian capaian kinerja-nya di

atas rata-rata nasional, dan digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi

pendidikan yang menjadi urusan / kewenangan daerah. Untuk tahun 2016

penggunaan DID tidak terikat pada pendidikan. Kriteria pengalokasian DID yaitu :

1). Kriteria Utama : kriteria yang harus dimiliki oleh suatu daerah sebagai penentu

kelayakan daerah penerima yang terdiri atas :

* Opini BPK atas LKPD : WTP atau WDP.

* Penetapan APBD tepat waktu.

2). Kriteria Kinerja : kriteria penilaian terhadap kinerja daerah terdiri dari :

* Kesehatan Fiskal dan pengelolaan keuangan daerah (termasuk pengelolaan

pajak dan retribusi daerah ) dengan bobot 50%

* Pelayanan dasar publik, yang meliputi pendidikan, Kesehatan, Air Minum

Layak, Sanitasi untuk masyarakat dengan bobot 25%

* Ekonomi dan kesejahteraan (termasuk pengendalian tingkat inflasi) dengan

bobot 25% .

Namun untuk tahun 2016 Pemerintah Kota Semarang tidak memperoleh Dana

Insentif Daerah (DID) karena opini BPK atas Pemeriksaan Laporan Keuangan

Pemerintah Kota Semarang Tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian

(WDP). Adapun rincian dari Dana Insentif Daerah adalah sebagai berikut :

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Dana Insentif

Daerah

0 0 0 0,00 20.730.023.000

Dana Insentif

Daerah

0 0 0 0,00 20.730.023.000


3. Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah

Dalam upaya mengoptimalisasi mengelola pendapatan daerah Pemerintah Kota

Semarang sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul

pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut :

a. Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD

a) Permasalahan Pajak Daerah

1) Kurangnya kesadaran dan transparansi sebagai wajib pajak dalam

melaporkan besaran pendapatan dan besaran pembayaran pajaknya.

2) Keterbatasan aparat/SDM Pemeriksa Pajak yang memenuhi kriteria

pemeriksa pajak yang bersertifikat dan latar belakang pendidikan yang

sesuai.




3) Kesulitan dalam pemungutan Pajak Daerah yang tidak jelas

kepemilikannya.

4) Peraturan Daerah terkait pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan

kondisi saat ini

5) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C tidak mencapai target

karena wilayah di Kota Semarang hanya ada 2 (dua) obyek pajak yang

bisa dikenakan pajak yaitu PT.Dibya Jaya Makmur dan PT.Berkah

Rowosari Indah. Pajak yang ada pada Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan termasuk yang harus diatur terkait dengan lingkungan (ijin) dan

dimana semua usaha yang terkait dengan mineral bukan logam dan

bantuan harus dipungut pajak secara adil. Sesuai dengan Peraturan

Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pengelolaan

Pertambangan Mineral dan Batubara di Provinsi Jawa Tengah,

Bupati/Walikota menerbitkan WIUP Mineral Bukan Logam dan atau

Batuan setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur.

6) Pajak Sarang Burung Walet realisasinya tidak mencapai target

dikarenakan banyak obyek sarang burung walet yang tidak diketahui

pemiliknya/pengelolanya.

b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

1) Dilaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dengan pemasangan on

line sistem (pembayaran dan pelaporan melalui sistem elektronik)

terhadap Wajib Pajak Restoran, Pajak Hiburan dan akan dilakukan

terhadap obyek pajak lain yaitu Pajak Hotel dan Pajak Parkir.

2) Diselenggarakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan terkait

pengelolaan dan pemeriksaan pajak daerah bagi pegawai di lingkungan

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang

3) Melakukan perubahan data obyek pajak secara berkala, dengan

melakukan updating Pajak Daerah dan telah dilaksanakan yustisi pajak

daerah bagi wajib pajak yang telah melalaikan kewajibannya.

4) Telah diselesaikannya 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah tentang

Pajak Daerah dan telah diusulkan untuk dibahas dalam Program

Legislasi Daerah (Prolegda) Tahun 2017.

5) a). Melakukan sosialisasi terhadap aktifitas/kegiatan pengambilan

mineral bukan logam dan batuan agar mengajukan ijin ke Dinas ESDM

Provinsi Jawa Tengah.




b). Berkoordinasi dengan Kecamatan untuk memberikan data obyek

Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan yang ada di wilayah

kecamatan masing-masing.

6) Bekerjasama dengan kecamatan untuk mendata dan mengetahui alamat

pemiliknya/pengelolanya.

b. Permasalahan Retribusi Daerah

Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan

dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi Daerah bersangkutan.

Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai berikut :

Dinas Tata Kota dan Perumahan

Permasalahan :

1) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Penggantian Cetak Peta

dikarenakan :

a) Pada tahun 2016 pengajuan ijin didominasi oleh pemohon

perorangan/perumahan kecil.

b) Pada tahun 2016 pengajuan permohonan KRK dari sektor kegiatan usaha

dan industri sedikit.

2) Tidak tercapainya Target pendapatan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan

dikarenakan :

a. Wajib Retribusi IMB yang masuk pada TA 2016 sebagian besar nilai

retribusinya kecil (rata-rata sekitar Rp.10.000,- per meter).

b. Banyak berkas yang berhenti karena persyaratan belum lengkap,

terutama terkait persyaratan rekomendasi dari instansi lain.

c. Proses IMB yang masih rumit dan tidak sesuai SPM, sehingga

masyarakat enggan mengurus IMB.

d. Dalam memproses IMB belum memanfaatkan IT secara maksimal

sehingga efisien dan efektifitas masih kurang.

e. Banyak berkas yang masuk dalam kondisi pengecekan di lapangan

terdapat banyak pelanggaran, sehingga berkas tidak bisa diproses.

f. Personil yang menangani sangat terbatas.

2) Tidak tercapainya Target Pendapatan Retribusi Ijin Gangguan (HO)

dikarenakan :

a. Sesuai Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2011 tentang Ijin Gangguan

dan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perijinan

Tertentu bahwa permohonan daftar ulang bagi pemohon Ijin Gangguan

tidak dikenakan pembayaran retribusi kembali.




b. Pemberlakuan peraturan baru/edaran mengenai persyaratan yang harus

dilengkapi dalam permohonan Ijin Gangguan menjadi hambatan bagi

pengajuan penerbitan Ijin Gangguan maupun daftar ulang Ijin Gangguan,

karena belum didukung peraturan teknis pelaksanaannya di daerah.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut :

1) Sosialisasi berkaitan dengan perijinaan (KRK, IMB, HO dan Pelayanan

Pemakaman) perlu ditingkatkan dari tingkat kelurahan dan kecamatan.

2) Perlu adanya monitoring dan evaluasi setiap bulan terhadap prosedur

perijinan yang berlaku.

Dinas Perhubungan, Komunikasi& Informatika

Permasalahan :

1) Tidak tercapainya target pendapatan parkir tepi jalan umum dikarenakan

banyak jalan yang direnovasi dan adanya perubahan lahan parkir.

2) Tidak tercapainya target retribusi pengendalian menara telekomunikasi

karena :

a) Menara Telekomunikasi di Kota Semarang ada yang tidak ada identitas

b) Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi baru,

karena waktunya sangat sempit sehingga perlu sosialisasi kepada

pemilik Menara Telekomunikasi

c) Pencairan Anggaran sosialiasi II baru diterima tanggal 5 Desember 2016

3) Tidak tercapainya target retribusi terminal dikarenakan :

a) Terminal Terboyo, Jalan Kaligawe menuju Terminal Terboyo tergenang

air/rob. Pintu akses masuk Terminal banjir dan rusak. Hal ini

mengakibatkan bus tidak bisa masuk terminal dan kios/warung banyak

yang tutup.

b) Terminal Penggaron, penarikan retribusi tidak di depan pintu terminal

sehingga angkutan banyak yang putar balik untuk menghindari petugas

di lapangan dengan alasan kondisi didalam terminal sepi/tidak ada

penumpang.

c) Terminal Mangkang, berkurangnya bus kota dengan alasan sudah tidak

layak pakai, bus besar sulit diarahkan masuk ke dalam terminal dengan

alasan jalan didalam terminal rusak parah, serta penerangan jalan banyak

yang sudah mati sampai sekarang, beroperasinya kembali agen-agen bus

di wilayah Krapyak dan sekitarnya, belum maksimal pemanfaatan

terhadap Terminal Mangkang dan hanya digunakan sebagai lintasan saja

jadi jarang bus-bus yang istirahat/menginap.




d) Terminal Cangkiran, banyaknya bus angkutan yang tidak

beroperasi/berkurang dengan alasan Buku KIR dan KP yang habis masa

berlakunya, bertambahnya Bus BRT sehingga mengurangi jumlah bus

kota.


1) Parkir di tepi jalan umum

a) Koordinasi dengan instansi terkait

b) Mencari titik-titik parkir yang belum terdata

c) Menaikkan target per titik parkir

2) a) Sudah ada himbauan secara lisan maupun tertulis dari Dinas kepada

pemilik Menara Telekomunikasi tetapi belum ditindak lanjuti. Data

Mentel dan operator sangat dinamis, sehingga diperlukan data dari

pemilik menara

b) Sosialisasi I sudah dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2016, namun

peserta belum bisa menyampaikan data mentel yang dimilikinya

c) Sosialisasi II dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 6 Desember 2016

3) a) Terminal Terboyo : akan dialihfungsikan untuk parkir angkutan barang.

b) Terminal Penggaron : Penertiban di depan gapura/gerbang terminal

setiap bulan, memberi sosialisasi peraturan-peraturan terminal dan tata

tertib pada sopir-sopir dan PO yang ada di terminal.

c) Terminal Penggaron : Petugas sudah berupaya memasukkan bus-bus

penumpang yang melintas untuk diarahkan masuk ke dalam terminal

namun sulit karena faktor-faktor tersebut.

d) Terminal Cangkiran : Melakukan/mengadakan sosialisasi peraturan-

peraturan terminal dan tata tertib kepada para sopir dan PO yang ada di

terminal dan petugas mengupayakan supaya bus penumpang untuk

masuk dalam terminal.

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

Permasalahan :

Retribusi Sewa Lapangan Simpang Lima tidak mencapai target dikarenakan di

tahun 2016 tidak ada pemohon untuk menggunakan Lapangan Simpang Lima.


Dalam memberikan ijin sewa Lapangan Simpang Lima lebih selektif dan

diprioritaskan pada kegiatan yang tidak bersifat komersil.

Dinas Sosial, Pemuda dan Olah Raga

Permasalahan :

Tidak tercapainya retribusi pemakaian kekayaan daerah dikarenakan :




1) Berkurangnya obyek retribusi akibat adanya pinjam pakai lapangan Citarum

2) Adanya obyek retribusi yaitu GOR Trilomba Juang yang masih dalam taraf

perbaikan atau pembangunan sehingga tidak dapat dioperasionalkan


Obyek retribusi yang masih dalam perbaikan apabila sudah selesai agar segera

dioperasionalkan

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Permasalahan :

1) Masa perpanjangan telah habis, sehingga untuk kembali bekerja di kota

Semarang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bersangkutan harus mengurus

ijin baru ke Jakarta dimana DPKK dibayarkan di BNI sesuai dengan

rekening Kementerian.

2) Ada beberapa Tenaga Kerja Asing (TKA) yang kontraknya tidak

diperpanjang oleh perusahaan.

3) Tenaga Kerja Asing (TKA) pindah lokasi kerja di luar kota Semarang.


Sebenarnya Retribusi Perpanjangan Tenaga Kerja Asing tidak bisa ditarget karena

Tenaga Kerja Asing yang ada baru bisa ditarik retribusi di tahun ke-2 (dua) setelah

ijin dikeluarkan dari Kementerian, itupun kalau diperpanjang. Jadi kondisi yang

ada boleh dikatakan secara kebetulan ada Tenaga Kerja Asing di Kota Semarang,

di samping itu Pemerintah Kota Semarang tidak ada kewenangan untuk

memperlama Tenaga Kerja Asing.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Permasalahan :

1) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa tidak memenuhi target

dikarenakan akses masuk ke Hotel Taman Lele dari arah barat tertutup

media jalan, sehingga pengunjung dari arah barat harus memutar sejauh ± 3

km sampai daerah Jerakah dan adanya pekerjaan bongkar pasang pipa PGN

(Perusahaan Gas Negara) dan pembuatan saluran air yang letaknya tepat di

depan Kampoeng Wisata Taman Lele

2) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

a) Retribusi Tempat Rekreasi di Taman Lele tidak dapat memenuhi

Target dikarenakan akses masuk ke obyek wisata Taman Lele dari arah

barat tertutup media jalan, sehingga pengunjung dari arah barat harus

memutar sejauh ± 3 km sampai daerah Jerakah dan adanya pekerjaan

bongkar pasang pipa PGN (Perusahaan Gas Negara) dan pembuatan




saluran air yang letaknya tepat di depan Kampoeng Wisata Taman

Lele.

b) Target Obyek Wisata Taman Margasatwa dan Goa Kreo terlalu tinggi

sedangkan Perda Retribusi Jasa Usaha belum disahkan sehingga tiket

masuk belum naik dan di Taman Margasatwa naik tiket arena

permainan maupun tiket menaiki hewan masih belum naik


1) Mengkoordinasikan kepada Dinas Perhubungan agar dapat membuka

median jalan yang tepat di depan Taman Lele

2) a) Mengkoordinasikan kepada Dinas Perhubungan agar dapat membuka

median jalan yang tepat di depan Taman Lele

b) Mengajukan Perda Kenaikan Harga Karcis yang sekarang sedang

dalam proses

Dinas Pasar :

Permasalahan :

Tidak tercapainya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dikarenakan :

1) Pungutan retribusi PKL belum sesuai dengan Perda sehingga perhitungan

potensi retribusi PKL masih kurang dari target yang ditetapkan

2) Pengelolaan dan pungutan retribusi PKL pada lima belas kecamatan dan

break down ke kelurahan-kelurahan bahwa dengan ketiadaan (MOU) antara

Dinas Pasar dengan wilayah maka hasilnya tidak optimal bahkan jauh dari

target

3) Banyak toko yang ditutup


1) Menghitung potensi retribusi PKL dengan updating data

2) Sosialisasi kepada pedagang kaki lima tentang tarif PKL sesuai Perda

3) Membuat surat peringatan kepada pedagang pasar yang tidak aktif, dan

dibuatkan surat untuk diambil tindakan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Permasalahan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :

Perusda Percetakan

Pada tahun 2016 ada pengeluaran yang tidak dianggarkan sebesar

Rp.365.839.000,- yaitu untuk membayar biaya pesangon karyawan yang perusda

yang purna tugas sebanyak 4 orang dan 1 orang karyawan yang meninggal dunia.

Solusi yang diupayakan sebagai berikut:




Pemberian pesangon terhadap karyawan yang purna tugas dan meninggal dunia

terakhir diberikan pada tahun 2016 ini. Mulai tahun 2017 dan seterusnya,

pemberian dana pesangon akan dicadangkan setiap tahunnya sehingga tidak

membebani laba/rugi tahun bersangkutan.

Perusda RPH dan BHP

Panen budidaya sapi yang ditargetkan 3 kali dalam 1 tahun hanya tercapai 1 kali

karena lelang pengadaan hewan sapi 4 bulan dan memperoleh sapi bakalan dengan

bobot 225 kg dari rencana 400 kg maka waktu pemeliharaan menjadi mundur dari

rencana hanya 4 bulan menjadi 6 bulan


Membongkar monopoli harga sapi siap potong dengan cara memotong sendiri dan

menjual daging sendiri langsung ke user (bakso, rumah makan, rumah sakit, Hotel,

Cafe)

PD. BPR Bank Pasar

PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2016 karena :

1) Penyertaan modal Pemerintah Kota Semarang sebesar Rp.1.000.000.000,-

pada akhir bulan Desember 2015 yang rencananya untuk modal kerja tahun

2015 belum dapat digunakan untuk operasional tahun 2015 karena masih

menunggu persetujuan dari OJK.

2) Persaingan anatar BPR, Bank umum, lembaga keuangan lainnya dan

koperasi yang semakin kompetitif di Kota Semarang.

3) Efisiensi jaringan pelayanan kantor yang sulit diakses oleh nasabah UMKM

disebabkan belum adanya jaringan pelayanan lain sehingga pemanfaatan

SDM kurang efisien.


1) Modal disetor tahun 2015 mendapat persetujuan OJK berdasar surat Nomor

S-36/KR.412/2016 tanggal 29 Januari 2016 dan surat persetujuan pencairan

atas modal disetor Nomor: S-85/KR.031/2016 tanggal 30 Juni 2016,

sehingga saat ini modal sdh bisa digunakan Bank.

2) Untuk menghadapi persaingan yang makin tajam bank berusaha

mengembangkan produk baru sehingga tenaga pemasaran dana bias cross

selling untuk produk kredit sehingga dapat meningkatkan penjualan kredit.

Di samping itu bank juga menekan harga bunga kredit agar dapat bersaing

dengan competitor yang ada yang semula 1,5% menjadi 1,25% anuitas, serta

membuka kantor baru.

3) Pengembangan jaringan kantor mengalami hambatan bekaitan susunan

pengurus yang belum lengkap (Dewan Pengawas masih 1). Bank telah




mengajukan Calon Dewan Pengawas ke OJK dengan surat Nomor: 137/BP-

SMG/X/16 tanggal 4 Oktober 2016 dan telah mendapatkan undangan

klarifikasi (fit and Proper test) dari OJK dalam surat nomor:

S141/KR.03121/2016 tanggal 21 November 2016; namun sampai saat ini

belum mendapatkan hasil/jawaban dari OJK.

PD. BPR BKK Kota Semarang

PD BPR BKK Kota Semarang tidak mencapai target di tahun 2016 karena

outsanding kredit tidak tercapai dikarenakan persaingan pasar yang cukup ketat,

adanya koreksi PPAP dari OJK sebesar Rp.200.000.000,- akibat pemberlakuan

PBI 13/26 tentang KAP dan PPAP, adanya koreksi fiskal PPh Ps 25 (Pajak Badan)

oleh Akuntan Publik sebesar Rp.100.000.000,-, adanya denda pajak tahun lalu

sebesar Rp.39.900.00,- dan pemberian pesangon kepada 3 karyawan yang

mengundurkan diri sebesar Rp.51.000.000,-


Melakukan promosi pemasaran kredit berupa :

1) Menurunkan tingkat suku bunga kredit

2) Jangka waktu kredit yang diperpanjang

3) Memperlakukan suku bunga deposito sesuai maksimal yang ditentukan LPS

4) Penyesuaian suku bunga tabungan dengan rate diatas lebih tinggi dibanding

dengan bank umum

5) Melakukan efisiensi tehadap biaya operasional perusahaan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

RSUD

Pendapatan BLUD RSUD tidak mencapai target disebabkan klaim belum terbayar

yaitu :

1) BPJS

ii. bulan Oktober 2016 sebesar Rp.7.815.869.499

2) Jamkesda

iii. Jamkesmas bulan September 2016 sebesar Rp.2.096.521.306

iv. Jamkesda bulan Oktober 2016 sebesar Rp.1.756.355.035

Jamkesmas bulan September dan Oktober tersebut klaimnya belum terbayar

karena terlambatnya verifikasi dari DKK karena dana dari pusat dropingnya

terlambat sehingga tidak bisa membayar klaim tepat waktu sesuai perjanjian.


1) BPJS harus membayar klaim tepat waktu

2) Ke depan verifikasi dari DKK tidak terlambat sehingga pembayaran klaim

tepat waktu




Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi

Penerimaan lain-lain BLU tidak memenuhi target karena :

1) Fasilitas Umum tidak mencapai target karena banyaknya fasilitas umum

yang belum dimanfaatkan (kurang peminat)

2) Retribusi Penumpang BRT

a) Koridor 5 dan 6 belum beroperasi dikarenakan adanya jalan di rute

tersebut dalam perbaikan sehingga tidak layak untuk dilewati

b) Kekurangan armada di koridor 1 sampai 4

c) Gagal lelang untuk pengadaan operator


1) Dilaksanakan sosialisasi dan memberikan potongan/disetor sewa

2) a) Segera mengoperasionalkan Koridor 5 dan 6 dengan memperbaiki jalan

rute koridor 5 dan 6

b) Menambah jumlah armada yang saat ini masih kurang terutama koridor

1, 2 dan 4 dan diharapkan tahun 2017 sudah dapat dioperasionalkan.

c) Lelang untuk pengadaan operator dilaksanakan 2017

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan tidak tercapainya penerimaan denda disebabkan karena ada

pembebasan denda pengurusan akta kelahiran dan akta kematian dalam rangka

HUT Kota Semarang ke 469 dan HUT Kemerdekaan Indonesia sampai dengan 31

Desember 2016.


Membebaskan denda dengan keputusan Walikota Semarang nomor 477/10/2007

tanggal 3 Januari 2017 tentang pembebasan denda administratif terhadap

keterlambatan pelaporan dokumen kependudukan di kota Semarang.

DPKAD

1. Pelepasan hak atas tanah tidak terealisasi karena di tahun 2016 tidak ada

permohonan pelepasan hak atas tanah. Kegiatan tersebut dianggarkan

dengan maksud untuk mengakomodir jika ada permohonan pelepasan hak

atas tanah untuk jalan, waduk, tol, dsb. Namun berdasarkan Peraturan

Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah, jika ada

permohonan pelepasan hak atas tanah harus diganti dalam bentuk tanah,

sehingga Pemerintah Kota tidak menerima ganti rugi berupa uang.

2. Pendapatan dari Pengembalian Hibah KPU realisasi 0 % karena

pengembalian dana dari KPU sebesar Rp.1.115.214.000,- secara otomatis

mengurangi belanja di tahun 2016.





1. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah,

kegiatan pelepasan hak atas tanah akibat terkena proyek/kegiatan untuk

kepentingan publik tidak dianggarkan dalam APBD.

2. Pendapatan pengembalian hibah KPU tidak akan dianggarkan dalam

pendapatan karena apabila ada pengembalian akan secara otomatis

mengurangi belanja.

e. Pendapatan Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak Pusat yang terdiri dari :

- PPh. Ps. 21

- PPh. Ps. 25/29

- PBB

- SDA

tidak mencapai target dikarenakan :

1) Transfer triwulan IV tahun 2016 belum disalurkan sampai dengan 31

Desember 2016 dan kebijakan tersebut berlaku secara Nasional. Pemerintah

Pusat akan menyalurkan kekurangan tersebut di tahun 2017.

2) Target penerimaan pajak pusat tidak tercapai sehingga realisasi bagi hasil

pajak kepada daerah juga tidak tercapai, karena bagi hasil pajak

perhitungannya berdasarkan realisasi penerimaan pajak pusat.


Perlu meningkatkan upaya dalam rangka optimalisasi penerimaan Bagi Hasil

Pajak yaitu dengan implementasi perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kota

Semarang dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jawa Tengah I tentang

Optimalisasi Pajak Penghasilan (PPh Pasal 21 dan PPH WPOPDN Pasal 25/29),

sehingga apabila ada kebijakan Pemerintah Pusat tentang penundaan penyaluran

transfer, tidak berpengaruh pada pencapaian target Pendapatan Bagi Hasil Pajak

pada APBD.

Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) tidak mencapai target

dikarenakan :

1) Transfer triwulan IV tahun 2016 belum disalurkan sampai dengan 31

Desember 2016 dan rencana Pemerintah Pusat akan menyalurkan

kekurangan tersebut di tahun 2017 sesuai PMK Nomor 48/PMK.07/2015

dengan mekanisme kurang bayar.

2) Harga minyak mentah dunia masih sangat rendah, sehingga realisasi tidak

tercapai.





Terkait dengan harga minyak mentah dunia, Pemerintah Kota sifatnya hanya

menerima, namun setiap triwulan rekonsiliasi lifting (penjualan) migas antara

Kementrian ESDM Migas dengan DJPK, DJA , Kemendagri dan daerah yang

diselenggarakan oleh Kementerian ESDM.

Dana Alokasi Khusus tidak mencapai target karena :

Tidak tercapainya pendapatan dari DAK Tahun 2016 yang terdiri dari DAK

Reguler dan Infrastruktur Publik Daerah (IPD) adalah karena :

1) Adanya kegiatan yang terlambat dilaksanakan karena ada Surat Edaran

Menteri Kauangan nomor SE-10/MK.07/2016 tanggal 8 April 2016 tentang

pengurangan / pemotongan DAK Fisik secara mandiri Tahun Anggaran 2016

sehingga menyebabkan mundunya pelaksanaan.

2) Beberapa SKPD antara lain Dinas Bina Marga kurang cepat menyerap dana

DAK yang disebabkan lelang ulang, Dinas Pendidikan tidak sesuai Juknis

sehingga capaian output kegiatan sesuai tahapan triwulan tidak dapat

dipenuhi.


SKPD pelaksana DAK harus dipacu untuk merencanakan dan melaksanakan

kegiatan tepat waktu sehingga penyerapan bisa lebih cepat dan minimal

penyerapan 75% atau 90% untuk capaian output kegiatan triwulan II atau III yang

merupakan syarat pengajuan pencairan tahap selanjutnya dapat dipenuhi.

f. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi tidak mencapai target dikarenakan:

1) Khususnya Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak tercapai

target pendapatan karena masyarakat beralih pada pembelian mobil murah

dan ada program pembebasan BBNKB di tahun 2016 untuk kendaraan dari

luar kota, sehingga realisasi pendapatan BBNKB menjadi lebih kecil.

2) Dan untuk PBBKB tidak tercapai karena ada penundaan penyaluran pada

bulan Nopember 2016.


Terkait dengan daya beli dan selera masyarakat dalam pembelian mobil murah,

Pemerintah Provinsi berupaya memonitor ketepatan data, sehingga diharapkan WP

BBNKB dapat terjaring semua dan meningkatkan koordinasi dengan Provinsi.

Bantuan Keuangan dari Propinsi

Realisasi Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi terserap sebesar 97,48 % dari

target yang ditetapkan, hal tersebut disebabkan karena :




1) Kegiatan tidak dapat dilaksanakan berdasar Surat Walikota Semarang Nomor

978.3/2791 tanggal 13 Juni 2016 perihal kegiatan bantuan Keuangan Provinsi

Jawa Tengah Tahun 2016 yang tidak dapat dilaksanakan antara lain karena :

v. Nomenklatur tidak sesuai

vi. Sudah dianggarkan di APBD

vii. Kesalahan kode rekening belanja

viii. Regulasi hibah bansos yang belum memungkinkan

2) Bantuan Beasiswa SMA/SMK untuk keluarga kurang mampu yang tidak

dapat diserap sebesar Rp. 184.000.000,- karena banyak siswa yang telah

mendapatkan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) dari Pemerintah Pusat.


1) SKPD melaksanakan kegiatan lebih responsif dan perencanaan pelaksanaan

lebih baik dan tepat waktu. sehingga dapat mengantisipasi adanya gagal

lelang dan penyerapan anggaran optimal.

2) Memberikan saran dan masukan kepada Pemerintah Provinsi agar penetapan

APBD Provinsi lebih awal baik murni maupun perubahan, sehingga

Pemerintah Kota tidak terkendala dalam pelaksanaan proses lelang serta

terbatasnya waktu pelaksanaan kegiatan.

B. PENGELOLAAN BELANJA DAERAH

Pengelolaan Belanja Daerah Pemerintah Kota Semarang disusun berdasarkan

prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian target kinerja terukur yang ditetapkan

untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran guna

peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Orientasi anggaran berbasis

kinerja adalah pencapaian keluaran dan hasil (output dan outcome) dari masukan (input)

yang dimanfaatkan untuk pencapaian target kinerja Pemerintah Kota Semarang dan

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sesuai tugas pokok, fungsi dan kewenangan

yang dimiliki. Belanja daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari

urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang

tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah

atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

1. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan belanja daerah pada tahun 2016 disusun dengan memperhatikan

ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016




Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah

Belanja daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah

disusun dengan berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan kota, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang

ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan belanja daerah pada

tahun 2016 ( APBD murni ) disusun dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan belanja di tahun 2016 diarahkan pada:

1. Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah

yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang, dengan peningkatan

proporsi belanja program dan kegiatan yang berdampak langsung kepada publik

terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar dengan memerhatikan visi dan misi

pada RPJPD Tahun 2005-2025.

2. Belanja daerah disusun berdasarkan prioritas pembangunan tahun 2016 yang

tercantum dalam RKPD Tahun 2016, terutama untuk urusan pemerintahan wajib

yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimal.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi

kepada pencapaian indikator kinerja yang direncanakan untuk meningkatkan

akuntabilitas serta efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

4. Dana DAK yang telah disalurkan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Kota

Semarang dan belum seluruhnya digunakan atau dihabiskan akan dianggarkan

kembali dalam APBD Tahun Anggaran 2016 .

Perubahan Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2016

Keterbatasan kemampuan keuangan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 perlu

dilaksanakan kebijakan belanja daerah yang diarahkan pada:

1. Penyesuaian terhadap kebijakan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

2. Efisiensi terhadap belanja daerah yang memungkinkan untuk dilakukan efisiensi

dengan tetap mengutamakan pelayanan ke masyarakat.

3. Belanja yang berasal dari dana perimbangan dan bantuan keuangan Provinsi

dialokasikan sesuai peruntukaannya dengan mengacu pada ketentuan pennggunaan

dana tersebut.

4. Belanja yang berasal dari SiLPA APBD Tahun Anggaran 2015 yang telah

ditetapkan penggunaannya, dialokasikan sesuai dengan ketentuan tentang petunjuk

pelaksanaan dan petunjuk teknis yang berlaku.

5. Pergeseran anggaran antar SKPD, antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar

obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja




program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam perubahan

APBD apabila asumsi kebijakan umum anggaran tidak dapat tercapai atau

melampaui asumsi KUA.

Penganggaran Belanja Daerah tahun 2015 terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja

langsung.

Kebijakan Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung meliputi belanja pegawai, Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan

Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga.

Kebijakan untuk belanja tidak langsung tahun 2016, diarahkan pada hal-hal sebagai

berikut:

1. Gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) dianggarkan dengan berpedoman pada

ketentuan yang ditetapkan dalam Peratutan Pemerintah tentang Peraturan Gaji

Pegawai Negeri Sipil. Di tahun 2016 belanja gaji PNSD disusun dengan

mengantisipasi rencana pemberian gaji ke-13 dan gaji ke-14, accress dan kenaikan

tunjangan-tunjangan.

2. Anggaran untuk Tunjangan Perbaikan Penghasilan PNS di tahun 2016

direncanakan naik rata-rata sebesar 75% dengan berpedoman pada ketetapan

tentang tambahan penghasilan bagi PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah

Kota Semarang. TPP ini diberikan kepada PNS dengan memperhatikan kinerja

pegawai yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian TPP ini

merupakan rintisan bagi pemberlakuan remunerasi berdasarkan ketentuan yang

berlaku.

3. Belanja Tidak Terduga merupakan anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan

yang sifatnya tida biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya,

diluar kendali dan pengaruh Pemerintah. Penganggaran belanja tidak terduga

dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran

2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat

diprediksi sebelumnya.

4. Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial dilaksanakan berdasarkan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang tata cara

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaliasi Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Walikota Semarang Nomor 16 Tahun 2013 tentang Perubahan atas

Peraturan Walikota Semarang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan

serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari




Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Penganggaran Hibah dan Bansos di

tahun 2016 dilaksanakan dengan mempertimbangkan ketentuan dalam UU No. 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Kebijakan Belanja Langsung

Belanja Langsung pada Tahun Anggaran 2016 diarahkan melalui kebijakan sebagai

berikut :

1. Penganggaran Belanja Langsung diimplementasikan melalui program dan kegiatan

berdasarkan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD 2016 dan RPJPD

2005-2025 dengan memperhatikan isu-isu strategis dan permasalahan mendesak

yang harus ditangani di tahun 2016.

2. Penganggaran Belanja Langsung disusun berdasarkan target capaian kinerja yang

jelas dan terukur yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan

anggaran dan memperjelas efektifitas serta efisiensi penggunaan anggaran.

3. Penganggaran Belanja Langsung disusun dengan memperhatikan asas kepatutan,

kewajaran, dan rasionalitas dalam rangka pencapaian sasaran program dan

kegiatan secara efektif dan efisien.

4. Dalam rangka mendukung tercapainya keterpaduan kebijakan dan prioritas

pembangunan Kota Semarang dengan kebijakan dan prioritas pembangunan di

Provinsi dan Nasional, dilakukan sinkronisasi dengan kebijakan dan prioritas

pembangunan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di Tahun 2016.

5. Pekerjaan pengadaan serta biaya-biaya yang berkaitan dengan proses pengadaan

tersebut dilaksanakan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Perubahan Kebijakan Belanja Langsung Tahun Anggaran 2016 diarahkan dengan

kebijakan sebagai berikut :

1. Penambahan, pengurangan, dan penggeseran program/kegiatan Belanja Langsung

disusun secara selektif berdasarkan prioritas untuk melaksanakan:

Program/kegiatan yang berasal dari SiLPA APBD TA 2015.

Program/kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya yang bersumber

dari dana transfer dan Bantuan Keuangan Provinsi.

Program/kegiatan yang merupakan komitmen dengan Pemerintah Pusat dan

Pemerintah Provinsi.

Program/kegiatan yang mendukung capaian kinerja RPJMD Tahun 2016-

2021.

Kewajiban Pemerintah Kota terhadap keputusan pengadilan yang harus

dilaksanakan terkait dengan pengembalian barang bukti Kejaksaan.




Kewajiban pembayaran lahan yang telah ditentukan besarannya.

2. Pelaksanaan program/kegiatan harus memperhatikan sisa waktu pelaksanaan pada

tahun anggaran 2016.

2. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kebijakan Pembangunan Daerah dan Prioritas Pembangunan Daerah Yang

Disusun Secara Terintegrasi Dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional

Yang Akan Dilaksanakan di Daerah

Selain untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang ada di

RPJPD 2005-2025, terutama di lima tahun ketiga, belanja daerah juga disusun dengan

mempertimbangkan kebijakan dan prioritas pembangunan Pemerintah Pusat yang

tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2016 dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016. Sinkronisasi dilakukan

melalui proses komunikasi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan,

Kementerian dan SKPD terkait di Provinsi dengan mengedepankan sinergitas

pelaksanaan pembangunan nasional.

Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan pada RKPD Kota Semarang Tahun 2016 dirumuskan

dengan mempertimbangkan hasil-hasil pelaksanaan pembangunan Kota Semarang,

berbagai isu strategi serta permasalahan-permasalahan pembangunan daerah. Mengacu

pada isu-isu strategis dalam RPJPD Kota Semarang Tahun 2005-2025 dan Rencana

Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Semarang Tahun 2016, maka Prioritas

Pembangunan Kota Semarang Tahun 2016 adalah:

1. Peningkatan Kualitas SDM;

2. Peningkatan Pelayanan Kesehatan;

3. Peningkatan Pelayanan Pendidikan;

4. Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan;

5. Tata Kelola & Reformasi Birokrasi;

6. Peningkatan Infrastruktur, Ekonomi & Daya Saing Daerah;

7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;

8. Pengembangan Teknologi dan Informasi;

9. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran.

Berdasarkan prioritas pembangunan dalam mewujudkannya, maka pada tahun

2016 ditetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Sumberdaya Manusia Kota Semarang Yang Berkualitas, dengan

arahan prioritas sebagai berikut :

a. Peningkatan Kualitas Pendidikan;




b. Peningkatan Pelayanan Puskesmas dan RSUD;

c. Menuju Semarang Kota Sehat;

d. Peningkatan Kualitas Hidup Bermasyarakat;

e. Peningkatan Kegiatan dan Aktivitas Kemasyarakatan.

2. Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang baik (good governance) dan kehidupan

politik yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan arahan prioritas sebagai

berikut :

a. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan;

b. Keterbukaan Informasi Publik;

c. Peningkatan Kualitas SDM Aparatur;

d. Peningkatan Sarana Prasarana dan Pelayanan Publik Berbasis IT.

3. Mewujudkan Kemandirian dan Daya Saing Daerah, dengan arahan prioritas untuk

peningkatan perekonomian daerah berbasis potensi unggulan lokal yang

difokuskan pada :

a. Peningkatan produksi perikanan dan pertanian;

b. Pemberdayaan nelayan dan petani lokal;

c. Pemberdayaan dan peningkatan daya saing wirausaha, UMKM dan

Koperasi;

d. Pengembangan industry kecil dan menengah;

e. Peningkatan pasar-pasar tradisional;

f. Peningkatan kualitas destinasi wisata serta daya saingnya berbasis

keunggulan dan potensi yang dimiliki;

g. Peningkatan ketahanan pangan dengan memperhatikan perubahan pola

konsumsi dan budaya lokal masyarakat.

4. Mewujudkan Tata Ruang Wilayah dan Infrastruktur yang berkelanjutan, dengan

arahan prioritas sebagai berikut :

a. Peningkatan Infrastruktur, yang difokuskan pada Pengembangan Wilayah

Strategi dan Wilayah Pengembangan, Pengembangan Dekorasi Kota,

Peningkatan Layanan Air Minum;

b. Peningkatan dan Pengoptimalan sarana dan prasarana pengendalian banjir

dan rob;

c. Peningkatan Kualitas Wilayah, yang difokuskan pada Peningkatan RTH,

Peningkatan Pengelolaan Persampahan;

d. Peningkatan Ekosistem Pesisir dan Laut, yang difokuskan pada Pengadaan

Lahan Pesisir, Konservasi Pesisir;




e. Pengelolaan dan Konservasi Lingkungan Hidup, yang difokuskan pada

Pengurangan Resiko Bencana, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan

Iklim, Pengembangan Ekowisata;

f. Pengembangan Transportasi Massal, yang difokuskan pada Peningkatan

Layanan Angkutan Massal/ Bus Rapid Transfer (BRT), Pengadaan Bus

Sharing melalui Pengadaan Bus Sekolah;

g. Peningkatan Sarpras & Manajemen Transportasi, dengan fokus pada

kegiatan Pengoptimalan Terminal, Peningkatan ATCS, Rambu, APILL, dan

Peningkatan Pemanfaatan Kendaraan Tidak Bermotor.

5. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat, dengan arahan prioritas sebagai

berikut :

a. Pemenuhan Kebutuhan Dasar Warga Miskin;

b. Peningkatan Akses Modal & Peralatan bagi Usaha Produktif Warga Miskin;

c. Pemantapan Penurunan Angka Pengangguran;

d. Peningkatan Kesetaraan & Keadilan Gender.

3. TARGET DAN REALISASI BELANJA DAERAH

Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah

Anggaran Rp. 4.414.701.354.680,-

Realisasi Rp. 3.931.979.128.661,- _


Realisasi belanja sebesar 89,07 % atau kurang belanja sebesar 10,93 % dari

Anggaran Belanja Tahun 2016


TASE REALISASI 2015

1 Belanja Tidak

Langsung

1.641.349.152.800 1.518.488.621.149 (122.860.531.651) 92,51 1.361.662.523.163

2 Belanja Langsung 2.773.352.201.880 2.413.490.507.512 (359.861.694.368) 87,02 1.657.195.629.330

Belanja 4.414.701.354.680 3.931.979.128.661 (482.722.226.019) 89,07 3.018.858.152.493


Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut :

a. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah :

Anggaran Rp.1.641.349.152.800,-

Realisasi Rp.1.518.488.621.149,- _

Selisih kurang Rp (122.860.531.651,-)

Realisasi sebesar 92,51 % atau kurang belanja sebesar 7,49 % dari Anggaran

Belanja Tidak Langsung Tahun 2016.





TASE REALISASI 2015

1 Belanja Pegawai 1.588.313.324.659 1.478.723.234.727 (109.590.089.932) 93,10 1.323.678.903.513

2 Belanja Bunga 0 0 0 0,00 0

3 Belanja Subsidi 0 0 0 0,00 0

4 Belanja Hibah 25.506.799.218 24.482.212.342 (1.024.586.876) 95,98 34.097.478.825

5 Belanja Bantuan Sosial 20.091.772.000 11.472.700.000 (8.619.072.000) 57,10 1.998.500.000

6 Belanja Bagi Hasil 0 0 0 0,00 0

7 Belanja Bantuan

Keuangan

1.102.861.425 1.016.840.775 (86.020.650) 92,20 865.658.275

8 Belanja Tidak terduga 6.334.395.498 2.793.633.305 (3.540.762.193) 44,10 1.021.982.550

Belanja Tidak

Langsung 1.641.349.152.800 1.518.488.621.149 (122.860.531.651) 92,51 1.361.662.523.163


Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung dapat diuraikan

sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai, pegawai yang

cuti dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD dengan

selisih terkecil di SKPD Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan terbesar di

SKPD Kecamatan Tugu.

b) Belanja Bunga :

Belanja Bunga tidak dianggarkan.

c) Belanja Subsidi

Belanja subsidi tidak dianggarkan.

d) Belanja Hibah

Pemberian hibah berdasarkan pada Permendagri nomor 39 tahun 2012 sebagai

perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah

dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Serta

ketentuan pasal 298 ayat (5) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka organisasi

kemasyarakatan yang diperbolehkan untuk menerima hibah adalah organisasi

kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia. Sehingga dikarenakan peraturan

tersebut, maka SKPD pengelola Hibah lebih berhati-hati dalam mengajukan

pencairan Hibah. Di tahun 2016 selisih kurang hibah disebabkan karena pencairan

dana Hibah KONI yang sesuai dengan kebutuhan, dan Pencairan Hibah OP PAUD

terdapat 8 (delapan) lembaga PAUD yang mengundurkan diri.

e) Belanja Bantuan Sosial :

Belanja bantuan sosial diberikan sesuai dengan ketentuan Permendagri nomor 39

tahun 2012 sebagai perubahan Permendagri nomor 32 tahun 2011 tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bansos yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan




Belanja Daerah. Kebijakan Pemerintah dalam pemberian bantuan sosial diberikan

secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib

dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki

kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan

keuangan daerah. Di tahun 2016 selisih kurang berasal dari pencairan bantuan sosial

bersifat insidentil, hanya diberikan kepada warga semarang yang telah terdaftar

sebagai warga miskin meninggal dunia, warga kota Semarang yang terkena musibah

bencana alam. Sedangkan dana bantuan sosial Beasiswa Fasilitasi SPP/SPI bagi

siswa SD/MI, SMP/MTS dan SMA/SMK tidak terserap secara keseluruhan

disebabkan karena banyak siswa yang telah mendapatkan Dana Program Indonesia

Pintar (PIP) dari Pemerintah pusat .

f) Belanja Bantuan Keuangan :

Selisih kurang Belanja Bantuan Keuangan dikarenakan Partai Persatuan

Pembangunan tidak mengajukan permohonan pencairan disebabkan persyaratan

yang tidak lengkap yaitu kepengurusan partai yang belum definitif karena

menunggu surat dari Kemenkumham mengenai penetapan kepengurusan partai

secara definitif.

g) Belanja Tidak Terduga :

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial

yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan

penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

B. BELANJA LANGSUNG

Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah :

Anggaran Rp. 2.773.352.201.880,-

Realisasi Rp. 2.413.490.507.512,- -


Atau kurang sebesar 87,02 % dari target Belanja Langsung Tahun 2016:

NO URAIAN ANGGARAN 2016 REALISASI 2016 SELISIH PERSE

N TASE REALISASI 2015

1 Belanja Pegawai 238.598.116.330 218.919.199.418 (19.678.916.912) 91,75 133.048.408.412

2 Belanja Barang dan Jasa 1.304.835.060.980 1.167.854.403.278 (136.980.657.702) 89,50 838.106.540.994

3 Belanja Modal 1.229.919.024.570 1.026.716.904.816 (203.202.119.754) 83,48 686.040.679.924

Belanja Langsung 2.773.352.201.880 2.413.490.507.512 (359.861.694.368) 87,02 1.657.195.629.330


Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut :

a) Belanja Pegawai :

Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena :




Sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing SKPD. Kurang Belanja

Langsung Pegawai antara lain terdapat pada SKPD Sekretariat DPRD, Dinas Bina

Marga, Dinas PJPR, Dinas PSDA dan ESDM, Bappeda, Dishubkominfo,

Disnakertrans, DPKAD, dan RSUD.

b) Belanja Barang dan Jasa :

Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena :

1) Belanja barang jasa disesuaikan dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

2) Pemakaian telepon, listrik, dan air disesuaikan dengan kebutuhan kedinasan.

3) Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan

bangunan kantor, dan pengadaan dan penyediaan peralatan gedung kantor

disesuaikan dengan harga pasar dan menyesuaikan dengan E-Catalog.

4) Adanya kegiatan yang dilaksanakan tetapi target dan penyerapan belanjanya

tidak mencapai 100% dan ada beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau

0% .

Kurang Belanja Barang dan Jasa antara lain terdapat pada SKPD Dinas PSDA dan

ESDM, Sekretariat DPRD, Dinas Pasar, Dinas Kebakaran,Dinas Pendidikan,

Bappeda, Dishubkominfo, DPKAD,Kesbangpolinmas, Disnakertrans, Bina Marga

dan Sekretariat Daerah

c) Belanja Modal :

Pada belanja modal selisih kurang belanja disebabkan karena :

1) Pembelian barang modal memiliki kualitas , kuantitas dan pelaksanaannya di

bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.

2) Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu dengan melakukan

perbandingan harga yang menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui

mekanisme lelang.

3) Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.

4) Kegiatan yang tidak mencapai 100% antara lain terdiri dari SKPD : Dinas

Pendidikan, Dinas PSDA dan ESDM, RSUD, Bappeda, Disperindag,

Dishubkominfo, Sekretariat Daerah, DPKAD ,Kecamatan Pedurungan,

Sekretariat DPRD, Disnakertrans, Dinas Bina Marga, DKK, sedangkan

kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) yaitu dari SKPD : Dinas Bina Marga,

Dinas PSDA dan ESDM, RSUD, Dinas Tata Kota dan Perumahan, Dinas Pasar,

Sekretariat DPRD, Dinas PJPR, Bappeda dan Kecamatan Gajahmungkur.

4. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Permasalahan Belanja daerah yang timbul dalam pelaksanaan Tahun

Anggaran 2016 adalah masih adanya beberapa program dan kegiatan dari pusat




yang ditetapkan belum diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat

waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu

dan kondisi di lapangan.

Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah melakukan koordinasi dan

komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan Petunjuk

Pelaksanaan (juklak) dari pusat.

C. PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah merupakan pembiayaan yang disediakan untuk

menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran

yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada

tahun-tahun berikutnya. Pembiayaan dalam struktur APBD merupakan akibat dari

penerapan surplus/defisit anggaran. Pembiayaan untuk menutup defisit anggaran disebut

sebagai penerimaan pembiayaan, sedangkan pembiayaan yang dilakukan untuk

memanfaatkan surplus disebut pengeluaran pembiayaan. Sehingga penyusunan anggaran

pembiayaan daerah akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran.

1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

a. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah pada tahun anggaran 2016 direncanakan akan

berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah (SiLPA). Penganggaran SilPA

Tahun Anggaran 2016 didasarkan pada :

Penghitungan SiLPA mengikat, yaitu SilLPA kegiatan di tahun anggaran 2015

yang telah ditentukan peruntukkannya dan harus dianggarkan kembali;

Perkiraan pelampauan pendapatan daerah di tahun 2015;

Perkiraan efisiensi belanja daerah dan yang tidak terserap sampai dengan akhir

tahun anggaran 2015.

b. Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Anggaran Rp. 1.194.348.850.680,-

Realisasi Rp. 1.194.348.650.680,- _

Selisih kurang Rp 200.000,-

Atau mencapai 100 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2016.

Penerimaan Pembiayaan adalah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

(SILPA) Tahun 2015, yaitu sebesar Rp.1.194.348.650.680,-.





TASE REALISASI 2015

1 Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan

Anggaran (SILPA)

1.194.348.850.680 1.194.348.650.680 200.000 100,00 1.073.208.844.976

2 Pencairan Dana Cadangan 0 0 0 0,00 0

3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah

yang Dipisahkan

0 0 0 0,00 0

4 Penerimaan Pinjaman Daerah 0 0 0 0,00 0

5 Penerimaan Kembali Pemberian

Pinjaman Daerah

0 0 0 0,00 0

6 Penerimaan Piutang Daerah 0 0 0 0,00 0

Penerimaan Pembiayaan 1.194.348.850.680 1.194.348.650.680 200.000 100,00 1.073.208.844.976


2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN

a. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik

pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan tujuan tertentu sehingga

terdapat keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah.

b. Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Anggaran Rp. 547.557.793.000,-

Realisasi Rp. 547.557.793.000,- -

Selisih Rp. 0,-

Atau mencapai sebesar 100 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2016.

NO URAIAN ANGGARAN

2016

REALISASI

2016 SELISIH

PERSEN

TASE

REALISASI

2015

1 Pembentukan Dana Cadangan 0 0 0 0,00 0

2 Penyertaan Modal (Bank Jateng) 48.901.000.000 48.901.000.000 0 100,00 41.686.000.000

3 Penyertaan Modal (Dana Bergulir

UKM, LKM,dan Koperasi

2.350.000.000 2.350.000.000 0 100,00 0

4 Penyertaan Modal (PDAM) 492.005.508.000 492.005.508.000 0 100,00 0

5 Penyertaan Modal BPR/BKK 1.000.000.000 1.000.000.000,00 0 100,00 0

6 Penyertaan Modal Bank Pasar 2.000.000.000 2.000.000.000,00 0 100,00 0

7 Penyertaan Modal (Perusda

Percetakan)

1.124.945.000 1.124.945.000 0 100,00 0

9 Pembayaran Pokok

Utang(Pembayaran pengembalian

barang bukti perkara pidana)

176.340.000 176.340.000 0 100,00 874.742

10 Pemberian Pinjaman Daerah 0 0 0 0,00

Pengeluaran Pembiayaan 547.557.793.000 547.557.793.000 0 100,00 41.686.874.742


D. SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN 2016

1. Kebijakan SILPA Tahun Berjalan.

Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan

pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD.

Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan

untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau

pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka

pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan




merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas

dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

2. Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016.

sebagai berikut :

a. Realisasi Pendapatan Rp. 4.105.777.027.156

Realisasi Belanja Rp. 3.931.979.128.661

Surplus Anggaran Rp. 171.172.666.822

b. Realisasi Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.194.348.650.680

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Rp. 547.557.793.000

Surplus Pembiayaan Rp. 646.790.857.680

c. Sisa Lebih Pembiayaan Rp. 817.963.524.502

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2016 sebesar Rp. 817.963.524.502,-

terdiri dari :

1) Over Target Pendapatan sebesar Rp.335.241.298.483,-

2) Sisa Belanja sebesar Rp. 482.722.226.019,- terdiri dari :

a. Sisa belanja Dana Perimbangan/Dana Transfer sebesar 133.099.145.265 yang

berasal dari dana-dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak

dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain maupun sisa

dana yang bersifat umum atau bebas penggunaannya untuk mendanai program

dan kegiatan.

Rincian Silpa dari Dana Perimbangan/Dana Transfer adalah sebagai berikut :

1. Silpa DBHCHT tahun 2016 sebesar Rp. 1.155.702.550,- akan dianggarkan

kembali pada APBD perubahan 2017.

2. Silpa DAK terdiri dari :

a). Bidang Pendidikan, pada Dinas Pendidikan.

1) DAK Fisik

- silpa dari tahun 2010 – 2015 sebesar Rp. 79.969.299.423,- yang

dianggarkan dan dilaksanakan tahun 2016, masih terdapat silpa

Rp. 49.257.532.423,- yang terdiri : SD Rp. 24.817.121.000,- dan

SMP Rp. 24.440.411.423,-.

- Silpa tahun 2016 sebesar Rp. 744.816.000,-.

2) DAK Non Fisik

- Dana Tunjangan Profesi Guru ( Dana TP Guru ) PNSD Tahun

2016 terdapat silpa sebesar Rp. 35.383.458.497,-.

- Dana Tambahan Penghasilan Guru ( DTP Guru ) PNSD tahun

2016 terdapat silpa sebesar Rp. 3.715.750.000,-.




- PAUD tahun 2016 terdapat silpa sebesar Rp. 179.524.200,-.

b) Bidang Kesehatan pada :

1) RSUD.

a. Silpa DAK Tambahan 2015 yang dianggarkan dan dilaksanakan

tahun 2016 yang terdiri dari :

- UD (Urusan Daerah), sebesar Rp. 8.000.000.000,- setelah

dilaksanakan di 2016 masih terdapat silpa Rp. 55.250.000,-

- P3K2 (Program Percepatan Pembangunan Kabinet Kerja),

tahun 2015 sebesar Rp. 6.879.189.391,- setelah dilaksanakan

di 2016 masih terdapat silpa Rp. 625.190.369,-

b. Silpa DAK Fisik tahun 2016 sebesar Rp. 468.449.987,- Seluruh

silpa RSUD tersebut akan dianggarkan kembali pada APBD

perubahan tahun 2017 yaitu sebesar Rp. 1.148.890.356,-

2) DKK.

a. DAK Non Fisik

Tahun 2016 terdapat silpa dak Non Fisik sebesar

Rp. 1,945.211.809,- dengan rincian sebagai berikut :

1. BOK (Bantuan Operasional Kesehatan) Rp. 75.205.000,-

2. Akreditasi Puskesmas Rp. 318.769.029,-

3. Jampersal Rp.1.551.237.780,-

b. DAK Fisik

Tahun 2016 terdapat silpa sebesar Rp. 142.846.451,- Seluruh

silpa tersebut akan dinggarkan kembali pada APBD

perubahan 2017.

3) Bapermas

a. DAK Non Fisik yaitu BOKB (Bantuan Operasional Keluarga

Berencana) tahun 2016 terdapat silpa Rp. 221.924.700,-

b. DAK Fisik, tahun 2016 terdapat silpa Rp. 12.528.000,-

Seluruh silpa tersebut akan dianggarkan kembali di APBD

Perubahan tahun 2017.

c). Bidang Infrastruktur Air Minum.

Pada PSDA Silpa tahun 2015 Rp. 869.168.543,- yang telah

dianggarkan pada APBD Perubahan 2016 tidak dilaksanakan karena

rencana akan digunakan bersama anggaran DAK tahun 2016, namun

berdasarkan SE Menteri Keuangan Nomor SE. 10/MK . 07/2016

tentang Pengurangan /Pemotongan Dana Alokasi Khusus Fisik secara

mandiri Tahun Anggaran 2016 maka Walikota Semarang membuat




surat kepada DJPK dengan Nomor 910/2081 tanggal 28 April 2016

tentang Pemotongan DAK 10% maka untuk bidang tersebut di nolkan.

d). Bidang Infrastruktur , pada Dinas Bina Marga.

1. Silpa 2015 yang dilaksanakan pada APBD Perubahan 2016 sebesar

Rp. 635.717.002,- masih terdapat silpa Rp. 2,-

2. Untuk DAK – IPD (Infrastruktur Publik Daerah) tahun 2016 dari

alokasi anggaran Rp. 25.751.375.000,- Pemerintah Kota Semarang

hanya bisa menyerap anggaran s/d triwulan III yaitu sebesar Rp.

20.601.100.000,- namun dari anggaran Output telah tercapai dan

masih terdapat silpa Rp. 299.415.000,-

e). Bidang Transportasi pada Dinas Perhubungan,

1. melaksanakan silpa akumulasi s/d tahun 2015 ditambah dari silpa

bidang-bidang lain total sebesar Rp. 102.764.039,- di tahun 2016

dan masih terdapat silpa Rp. 646.639,-

2. Untuk pelaksanaan alokasi DAK tahun 2016, terdapat silpa sebesar

Rp. 16.465.000,- seluruh silpa tersebut akan dianggarkan kembali

pada APBD Perubahan 2017.

f). Bidang Lingkungan Hidup pada BLH

1. Silpa tahun 2015 yang dianggarkan dan dilaksanakan di tahun 2016

masih terdapat silpa Rp. 3.065.550,-

2. Alokasi DAK tahun 2016 masih terdapat silpa Rp. 149.577.431,

Seluruh silpa tersebut akan dianggarkan kembali pada perubahan

APBD 2017.

g). Bidang Kehutanan pada bidang Dinas Pertanian.

Melaksanakan silpa akumulasi s/d 2015 ditambah dari silpa bidang

lain, total silpa Rp. 155.616.000,- yang dianggarkan dan dilaksanaka di

tahun 2016. Serta masih terdapat silpa di tahun 2016 Rp. 4.166.940,-

h). Bidang Perdagangan pada Dinas Perdagangan.

Pelaksanaan alokasi DAK tahun 2016 sebesar Rp. 3.150.000.000,-

masih terdapat silpa Rp.153.539.802,-

3. Dana Bantuan Keuangan Provinsi.

1) Silpa Luncuran tahun 2013 yaitu sebesar Rp. 157.500.000,- yang

dilaksanakan tahun 2016, masih terdapat silpa Rp. 130.891.000,-

dengan penjelasan kegiatan bantuan fasilitasi penelitian IPA & IPS

siswa SMA, RSBI sebesar Rp. 40.000.000,- tidak dapat dilaksanakan

karena terkendala nomenklatur kegiatan dan kegiatan bantuan

pembangunan RKB SMA/SMK sebesar Rp. 90.000.000,- . Tidak dapat




dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan, mengingat

penganggaran silpa ada pada APBD Perubahan 2016. Sedangkan silpa

Rp. 891.000,- merupakan efisiensi kegiatan.

2) Silpa Luncuran Tahun 2014 sebesar Rp. 400.000.000,-, dianggarkan

pada APBD perubahan 2016, hanya terealisasi Rp. 40.000.000,-,

sehingga masih terdapat silpa Rp. 360.000.000,- dengan penjelasan

keterbatasan waktu pelaksanaan & regulasi belum memungkinkan.

3) Silpa Luncuran Tahun 2015 sebesar Rp. 40.000.000,- dianggarkan

pada APBD perubahan 2016, masih terdapat silpa Rp. 1.220.000,-

karena efisiensi kegiatan.

4) Tahun 2016, dari realisasi Bantuan keuangan sebesar Rp.

41.924.244.000,-, masih terdapat silpa Rp. 6.468.002.100,-, dengan

penjelasan adanya efisiensi kegiatan sebesar Rp. 6.378.002.100,- dan

Rp. 90.000.000,- tidak dilaksanakan adalah karena bantuan tersebut

untuk SMA& SMK yang fungsinya beralih ke Provinsi.

4. Pajak Rokok

Silpa Pajak Rokok sampai dengan tahun 2016 sebesar Rp. 30.612.726.632,-

dan belum dianggarkan kembali di tahun 2017 terdiri :

1) Silpa s/d tahun 2015 Rp. 9.388.143.020,- baru dianggarkan pada

APBD murni 2016 sebesar Rp. 1.526.152.788,- sehingga masih ada

silpa sebesar Rp. 7.861.990.232,-

2) Silpa 2016 sebesar Rp. 22.750.736.400,- karena pada tahun 2016, baru

mengalokasikan anggaran belanja dari pajak rokok sebesar Rp.

5.836.928.500,-

5. Dana Insentif Daerah (DID)

Dari Silpa tahun 2015 Rp. 2.686.972.200,-, dianggarkan dan dilaksanakan di

tahun 2016 oleh Dinas Pendidikan masih terdapat silpa Rp. 122.075.140,-

B. Sisa belanja diluar Dana Perimbangan/Dana Transfer sebesar

Rp.349.623,080.754,- terdiri dari :

- Kegiatan yang tidak dilaksanakan (0%) sebesar Rp.16.601.278.500,- antara

lain pada SKPD Dinas PSDA dan ESDM, Dinas Bina Marga, Sekretariat

DPRD, Dinas Pasar, Dinas PJPR, Bappeda, RSUD dan Kecamatan

Gajahmungkur.

- Selisih HPS dengan nilai kontrak sebesar Rp.63.520.390.825,-

- Efisiensi atau sisa dari program atau kegiatan yang telah dilaksanakan oleh

SKPD sebesar Rp.269.501.411.429,-

P E N U T U P



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Instansi Pemerintah (LKj-IP) Kota

Semarang Tahun 2016 yang telah selesai disusun menunjukkan bagaimana

kualitas kinerja seluruh elemen Pemerintah Kota Semarang. Seluruh kerja keras

yang dilakukan untuk mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Semarang melalui

program dan kegiatan serta alur proses manajemen yang baik, mulai dari

perencanaan yang matang hingga evaluasi yang efektif.

2. Pencapaian kinerja Pemerintah Kota Semarang Tahun 2016 diukur dengan

pencapaian Tujuan Strategis dan Sasaran Strategis, yang mengacu pada Indikator

Kinerja Pemerintah Kota Semarang berdasarkan realisasi tahun 2016 dengan hasil

“sangat baik”.

3. Secara keseluruhan, rekapitulasi capaian Kinerja Pemerintah Kota Semarang pada

tahun 2016 dengan capaian sebagai berikut :



MISI I


TUJUAN 1

MENINGKATKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG BERBUDAYA DAN BERKUALITAS






Persentase Gizi 0,39 % 0,29 % 125,64 0,4 %


(DBD)

98,50

Per 100.000

penduduk

25,22

Per 100.000

penduduk

390,56 98,61

Per 100.000

penduduk






SASARAN 3 : MENINGKATNYA KUALITAS DAYA SAING TENAGA KERJA







SASARAN 5 : MENINGKATNYA PEMBANGUNAN YANG BERPRESPEKTIF GENDER DAN KAPASITAS

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT




TUJUAN 2

MENINGKATKAN NILAI-NILAI BUDAYA MASYARAKAT


Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan 11 unit 11 unit 100 10 unit


P E N U T U P





MISI 2

MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG SEMAKIN HANDAL UNTUK MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK.

TUJUAN 3

MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN MELAYANI

SASARAN 7 : TERWUJUDNYA PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

(KKN)



SASARAN 8 : MENINGKATNYA KAPASITAS DAN AKUNTABILITAS KINERJA


(Evaluasi atas SAKIP) CC CC 100,00 CC


SASARAN 9 :


Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

Daerah




Pemerintah Daerah terbaik 100% 10 besar Penyelenggaraan



TUJUAN 4


SASARAN 10 : TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA



TUJUAN 5

MEWUJUDKAN KOTA SEMARANG YANG TENTRAM, TERTIB DAN NYAMAN

SASARAN 11 : MENINGKATNYA KETENTRAMAN DAN KENYAMANAN PUBLIK



MISI 3

MEWUJUDKAN KOTA METROPOLITAN YANG DINAMIS

DAN BERWAWASAN LINGKUNGAN

TUJUAN 6


SASARAN 12 : MENINGKATKAN KETERPADUAN RENCANA TATA RUANG

Persentase kesesuaian pemanfaatn ruang sesuai

dengan Penataan Tata Ruang (simpangan)

5,40 5,40 100 5,40


TUJUAN 7

MEWUJUDKAN SISTEM PENGELOLAAN DRAINASE KOTA SEMARANG YANG TERINTEGRASI

SASARAN 13 : MENURUNNYA GENANGAN BANJIR DAN ROB



TUJUAN 8

MEWUJUDKAN SISTEM TRANSPORTASI KOTA SEMARANG YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN

SASARAN 14 : MENURUNNYA KEMACETAN JALAN


Rata-rata Capaian Sasaran 87,50 Tinggi

TUJUAN 9

MENINGKATKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN

P E N U T U P





SASARAN 15 : TERWUJUDNYA SARANA DAN PRASARANA DASAR PERKOTAAN YANG BERKUALITAS

Persentase rumah tangga pengguna air minum /

jumlah seluruh rumah tangga x 100%

88,50% 89% 100,56 88,13%




TUJUAN 10


SASARAN 16 : PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Perkotaan 44,84 44,84 100 -


MISI 4



TUJUAN 11


SASARAN 17 : MENINGKATNYA KUALITAS DAN KUANTITAS KETERSEDIAAN PANGAN

Ketersediaan pangan penduduk (kkal/kapita/hari) 3.050 kkal/kapita

per hari

3050 kkal/kapita

per hari

100 3049 kkal/kapita

per hari


SASARAN 18 : MENINGKATNYA PENDAPATAN PETANI



SASARAN 19 : MENINGKATNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PELAKU USAHA PERIKANAN



TUJUAN 12


SASARAN 20 : MENINGKATNYA SEKTOR PERDAGANGAN DAN JASA UNGGULAN

Kontribusi kategori-kategori perdagangan dan jasa-

jasa terhadap PDRB

31,06 % 23,75 % 76,46 30,99 %



TUJUAN 13

MENDORONG PENGEMBANGAN INVESTASI DAN EKONOMI LOKAL BERDAYA SAING GLOBAL

SASARAN 21 : MENINGKATNYA PRODUK PRODUK UNGGULAN DAERAH

Kontribusi kategori-kategori sektor Industri

Pengolahan terhadap PDRB

27,34 % 27,55 % 100,77 27,30 %


SASARAN 22 : MENINGKATNYA DAYA TARIK WISATA (DTW)



SASARAN 23 : MENINGKATNYA IKLIM INVESTASI KOTA



Dengan hasil tersebut diatas, kinerja Pemerintah Kota Semarang pada tahun

2016 dapat dinilai “berhasil”. Hal ini tentunya tidak hanya melihat pencapaian

P E N U T U P



angka semata, namun ini sebuah hasil karya nyata bahwa keseriusan seluruh

elemen

4. Beberapa program dan kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan di Kota Semarang yang sukses dilaksanakan merupakan hasil dari

adanya sinergitas dan harmonisasi hubungan serta dukungan dari anggota DPRD

dan masyarakat Kota Semarang.

B. UPAYA PERBAIKAN KE DEPAN

1. Mengingat masih terdapat beberapa masalah yang belum dapat terselesaikan

secara maksimal dikarenakan berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan dan

pemanfaatan sumber daya yang ada, maka dibutuhkan upaya perbaikan dan

pembenahan di segala lini dan bidang untuk mencapai kinerja yang optimal seperti

yang diharapkan

2. Kami memiliki harapan besar bahwa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini

dapat menjadi media informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan di Kota Semarang serta dapat memberikan

manfaat bagi Pemerintah Kota Semarang di masa yang akan datang dalam

mewujudkan Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang Hebat menuju

Masyarakat Semakin Sejahtera

TARGET

KINERJA

RKPD

TAHUN 2016

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

RKPD 2016

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,

TINGGI 90≥X>75, SEDANG 75≥X>65, RENDAH 65≥X>50,

SANGAT RENDAH X≤50

TARGET

KINERJA

AKHIR

RPJMD

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

AKHIR RPJMD

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,


SANGAT RENDAH X≤50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) poin 80.28 80.28 100.00% Sangat Tinggi 81,96 80.28 97.95% Sangat Tinggi Bappeda

2 Angka Harapan Hidup (AHH) Tahun 77 77.18 99.96% Sangat Tinggi 77,24 77.18 99.92% Sangat Tinggi Bappeda

3 Angka Kematian Bayi (AKB)

Jml kasus Per

1.000 kelahiran

hidup

225/26.337 *1.000 201/26.337 *1.000 110.00% Sangat Tinggi 205 201.00 101.95% Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

4 Angka Kematian Balita (AKBa)Per 1.000

kelahiran hidup20.00 8.81 155.95% Sangat Tinggi 14,75 8.81 140.27% Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

5 Persentase Gizi Buruk % 0.39 0.29 125.64% Sangat Tinggi 0,34 0.29 114.71% Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

6 Incident Rate (IR) Demam Berdarah Dengue (DBD)Per 100.000

penduduk98.50 25.22 174.40% Sangat Tinggi 96.00 25.22 173.73% Sangat Tinggi Dinas Kesehatan

7 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 10.35 11.94 115.36% Sangat Tinggi 11,10 11.94 107.57% Sangat TinggiBappeda /

D. Pendidikan

8 Harapan Lama Sekolah (HLS) Tahun 14.36 14.33 99.79% Sangat Tinggi 14,54 14.33 98.56% Sangat TinggiBappeda /

D. Pendidikan

9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja % 63.35 66.96 105.70% Sangat Tinggi 64,85 66.96 103.25% Sangat Tinggi Bappeda

10 Tingkat Pengangguran Terbuka % 5.57 5.77 96.41% Sangat Tinggi 4,57 5.77 73.74% Sedang Bappeda

11Meningkatnya kesejahteraan

masyarakatAngka Kemiskinan % 4.99 4.97 100.40% Sangat Tinggi 4,55 4.97 90.77% Sangat Tinggi Bappeda

12 Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin 95.65 95.62 99.97% Sangat Tinggi 96.00 95.62 99.60% Sangat Tinggi Bappeda (data 2015)

13 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 76.58 76.53 99.93% Sangat Tinggi 79,08 76.53 96.78% Sangat Tinggi Bappeda (data 2015)

14

Terwujudnya pelestarian dan

pengembangan warisan budaya

lokal

Jumlah seni budaya dan tradisi yang dilestarikan Unit 11 11.00 100.00% Sangat Tinggi 16 11.00 68.75% Sedang Disbudpar

15Terwujudnya pemerintah yang

bersih dan bebas KKNOpini BPK

Opini/

PredikatWDP WDP 100.00% Sangat Tinggi WTP WDP 75.00% Sedang Inspektorat

16Meningkatnya kapasitas dan

akuntabilitas kinerja


(Evaluasi atas penerapan Sakip)

Kategori

/ nilaiCC CC 100.00% Sangat Tinggi A CC 69.92% Sedang Otda

17 Meningkatnya integritas aparatur Predikat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kategori / nilai

Kota dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Terbaik (3,2920)

Kota dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Terbaik kedua

(3,2432)

98.52% Sangat Tinggi

Kota dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Terbaik (3,2920)

Kota dengan

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Daerah

Terbaik kedua

(3,2432)

98.52% Sangat Tinggi Otda

CAPAIAN INDIKATOR SASARAN RPJMD KOTA SEMARANG TAHUN 2016-2021

SAMPAI DENGAN TAHUN 2016 TRIWULAN IV

NO SASARAN INDIKATOR SATUAN

EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2016 EVALUASI HASIL RPJMD TAHUN 2016-2021

SKPD PENANGGUNG

JAWAB

Misi 1: Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Berbudaya dan Berkualitas

Meningkatnya derajat kesehatan

masyarakat

Meningkatnya kualitas pendidikan

masyarakat

Meningkatnya kualitas daya saing

tenaga kerja

Meningkatnya pembangunan yang

berperspektif gender dan kapasitas

pemberdayaan masyarakat

Misi 2: Mewujudkan Pemerintahan yang Semakin Handal untuk Meningkatkan Pelayanan Publik

1

TARGET

KINERJA

RKPD

TAHUN 2016

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

RKPD 2016

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,



TARGET

KINERJA

AKHIR

RPJMD

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

AKHIR RPJMD

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,







SKPD PENANGGUNG

JAWAB

18 Terwujudnya pelayanan prima Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Angka

Indeks /

Perangkat

Daerah

77 / 20 78 / 20 101.30% Sangat Tinggi 87 / 30 78 / 20 69.83% Sedang Organisasi

19Meningkatnya ketentraman dan

kenyamanan masyarakatAngka Kriminalitas

Angka

Kriminalitas2,500 2,085 116.60% Sangat Tinggi 1,800 2,085 84.17% Tinggi

Kesbang

polinmas

2

TARGET

KINERJA

RKPD

TAHUN 2016

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

RKPD 2016

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,



TARGET

KINERJA

AKHIR

RPJMD

REALISASI

KINERJA S.D

TRIWULAN IV

TAHUN 2016

CAPAIAN

KINERJA

TERHADAP

TARGET

AKHIR RPJMD

STATUS S.D 2016

TRW IV

SANGAT TINGGI X>90,







SKPD PENANGGUNG

JAWAB

20Meningkatnya keterpaduan rencana

tata ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan

perencanaan Tata Ruang (simpangan)% 5.40 5.40 100.00% Sangat Tinggi 2.00 5.40 0.00% Sangat Rendah DTK dan P

21Menurunnya luas genangan banjir

dan robProsentase luas genangan banjir dan rob % 40.17 35.00 112.87% Sangat Tinggi 33.00 35.00 93.94% Sangat Tinggi PSDA dan ESDM

22 Menurunnya kemacetan jalan Jumlah simpul kemacetan simpul 8 7 112.50% Sangat Tinggi 3 7 0.00% Sangat Rendah Dishubkominfo

23Persentase rumah tangga pengguna air minum /

jumlah seluruh rumah tangga x 100%% 88.50 89.00 100.56% Sangat Tinggi 97.00 89.00 91.75% Sangat Tinggi PSDA dan ESDM

24 Persentase rumah tangga bersanitasi % 85.82 85.87 100.06% Sangat Tinggi 86.07 85.87 99.77% Sangat Tinggi DTKP

25 Luas lingkungan permukiman kumuh % 0.80 0.79 105.26% Sangat Tinggi 0.00 0.79 20.20% Sangat Rendah DTKP

26Pengendalian pencemaran dan

perusakan lingkungan hidupIndeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) skor 44.84 44.84 100.00% Sangat Tinggi 55.00 44.84 81.53% Tinggi BLH

27Meningkatnya kualitas dan

kuantitas ketersediaan pangan

Ketersediaan pangan

penduduk

Kkl / kapita /

hari3,050.00 3,050.00 100.00% Sangat Tinggi 3,055.00 3,050.00 99.84% Sangat Tinggi Ketahanan Pangan

28 Meningkatnya pendapatan petani Pendapatan rumah tangga petaniRp /

tahun10,452,000 10,488,000.00 100.34% Sangat Tinggi 10,972,600 10,488,000.00 95.58% Sangat Tinggi D. Pertanian

29

Meningkatnya kesejahteraan

masyarakat pelaku usaha

perikanan

Jumlah pendapatan per kapita nelayanRp /

tahun18,000,000 24,278,748.00 134.88% Sangat Tinggi 24,989,180 24,278,748.00 97.16% Sangat Tinggi

D. Kelautan &

Perikanan

30Kontribusi kategorikategori perdagangan dan jasa-jasa

terhadap PDRB% 31.06 23.75 76.46% Tinggi 31.41 23.75 75.61% Tinggi Bappeda

31 Laju Pertumbuhan Ekonomi % 5.85 5.79 98.97% Sangat Tinggi 6.10 5.79 94.92% Sangat Tinggi Bappeda

32Meningkatnya produk-produk

unggulan daerah

Kontribusi kategori sektor Industri Pengolahan terhadap

PDRB% 27.34 27.55 100.77% Sangat Tinggi 27.54 27.55 100.04% Sangat Tinggi Bappeda

33Meningkatnya daya tarik wisata

(DTW)Jumlah kunjungan wisatawan orang 4,660,822 4,683,974 100.50% Sangat Tinggi 6,847,543 4,683,974 68.40% Sedang Disbudpar

34 Meningkatnya iklim investasi kota Nilai InvestasiRupiah

(dalam juta)10,500,000 10,511,240 100.11% Sangat Tinggi 24,500,000 10,511,240 42.90% Sangat Rendah BPPT

Misi 3: Mewujudkan Kota Metropolitan yang Dinamis dan Berwawasan Lingkungan

Terwujudnya sarana dan prasarana

dasar perkotaan yang berkualitas

Misi 4: Memperkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Keunggulan Lokal dan Membangun Iklim Usaha yang Kondusif

Meningkatnya sektor perdagangan

dan jasa unggulan

3

DAFTAR ISI -...

Documents

Transcript of DAFTAR ISI -...