DAFTAR ISI - ilmate.kemenperin.go.idilmate.kemenperin.go.id/document/1589382912-5.2 PP 39 TW II 2019...
Transcript of DAFTAR ISI - ilmate.kemenperin.go.idilmate.kemenperin.go.id/document/1589382912-5.2 PP 39 TW II 2019...
-
[email protected] text5
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 3
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR ………………………………………………………….. 2
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………. 3
BAB I PENDAHULUAN ……………………………………………………… 4
1.1. Tugas pokok dan fungsi …….………………………………………. 4
1.2. Latar belakang kegiatan/program …………………………………... 6
1.3. Struktur Organisasi ……………………………………………..……. 7
BAB II RENCANA PROGRAM/KEGIATAN ………………..……………… 10
2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran …………………..….………. 10
2.2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja Program ……. 11
BAB III PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN .…………………….… 13
3.1. Hasil yang telah dicapai dan Analisis Capaian Kinerja …………. 17
3.2. Hasil yang telah dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja ……………………………… 22
3.3. Analisis Capaian Kinerja Dan Anggaran .………………….....…… 28
3.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan …………………………….. 24
3.5. Langkah Tindak lanjut ………………………………...……………… 24
BAB IV PENUTUP …………………………………………………………… 25
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 4
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35/MIND/PER/10/2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perindustrian. Bab VI Pasal 388 Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan
pelaksanakan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan
kriteria serta pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang industri
Elektronika dan telematika dan pada Pasal 389 dalam melaksanakan
tugas, Direktorat Industri Elektronika dan Telematika menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
1. penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan pelaporan
pengembangan industri elektronika dan telematika;
2. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data serta penyajian
informasi industri elektronika dan telematika;
3. penyiapan perumusan dan pelaksanaan rencana induk pembangunan
industri nasional, kebijakan industri nasional, penyebaran industri,
pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana dan
prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan penyelamatan
industri, penanaman modal dan fasilitas industri serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri elektronika dan telematika;
4. penyiapan penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur,
kriteria di bidang perencanaan, perizinan, data dan informasi industri
elektronika dan telematika;
5. penyiapan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang
perencanaan, perizinan, data dan informasi industri elektronika dan
telematika;
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 5
6. pelaksanaan pengawasan Standar Nasional Indonesia, standar
industri hijau, Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia pada
industri elektronika dan telematika; dan
7. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga direktorat.
Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Direktorat Industri
Elektronika dan Telematika tersebut dijabarkan kedalam kegiatan
Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika yang didasarkan pada
arahan seperti koordinasi dan administrasi dalam penyusunan rencana
program, penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta
penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, serta bimbingan teknis
mengenai iklim usaha, standarisasi dan teknologi, hak kekayaan
intelektual, dan industri hijau, serta pelaksanaan kerjasama dan promosi
industri dibidang industri Software dan Konten, industri Peralatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika
Profesional, dan industri Elektronika Konsumsi dan Komponen. Adapun
pelaksanaan Kegiatan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika
mengacu pada output :
1. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
/ RSNI Produk Elektronika ElektronikadanTelematika.
2. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
/ Pemberlakuan SNI Wajib Produk Elektronika dan Telematika.
3. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
/ Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha.
4. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika /
Peningkatan Kapabilitas SDM Industri dan Rekomendasi Kebijakan
Industri Elektronika dan Telematika.
5. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Elektronika danTelematika /
Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)
Sektor Industri Elektronika dan Telematika.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 6
6. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika /
Pusat Pengembangan Inovasi dan Peningkatan Akses Pasar.
7. Peningkatan Kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika /
Pilot Project Industri 4.0 di Sektor Elektronika.
1.2. Latar Belakang Kegiatan/Program
Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana
kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah
ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja
ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja
yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja
dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dan anggaran,
serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun
berikutnya. Berdasarkan PP No 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk
Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015 – 2035 disusun sebagai
pelaksanaan amanat Undang-Undang No. 3 tahun 2014 tentang
Perindustrian, serta menjadi pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri
dalam perencanaan dan pembangunan industri. Rencana kerja Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika, sesuai dengan visi, misi & strategi
dalam Rencana Strategis Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
yang mempunyai tujuan, yaitu padat teknologi, dimana teknologi produk
cepat berubah seiring dengan inovasi yang sangat cepat berkembang
serta umur (life cycle) produk yang cukup singkat/pendek. Dalam
mewujudkan tujuan tersebut, perlu dilakukan program prioritas yang akan
dikembangkan terutama berkaitan dengan penumbuhan Industri
Elektronika dan Telematika.
Seiring dengan ditetapkannya Surat Edaran Bersama Menteri
Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Keuangan No
0142/M.PPN/06.2009 dan Surat Edaran No 1848/MK/2009 tanggal 19 Juni
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 7
2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran,
proses reformasi perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja terus
dilakukan pemantapan dengan melaksanakan penataan kembali program
dan kegiatan Kementerian Negara/Lembaga maka dalam menerapkan
penerapan Program dan Kegiatan Penganggaran Berbasis Kinerja
diperlukan indikator, standar biaya dan evaluasi kinerja dari setiap
program dan kegiatan dilaksanakan oleh Direktorat Industri Elektronika
dan Telematika. Maka kegiatan penyusunan program dan rencana kerja
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika dilaksanakan untuk
menerapkan program dan kegiatan berbasis kinerja.
1.3. Struktur Organisasi
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika merupakan
pengelompokkan dalam pembinaan industri nasional, sesuai dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 35/MIND/PER/10/2018, Tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian dimana Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika merupakan salah satu bagian dari
Instansi Pemerintah yang mempunyai tanggung jawab langsung kepada
Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan
Elektronika.
Struktur Organisasi Direktorat Industri Elektronika dan Telematika adalah
sebagai berikut:
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 8
STRUKTUR ORGANISASI
DIREKTORAT INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
Struktur organisasi Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
35/MIND/PER/10/2018 terdiri dari 4 (empat) Sub Direktorat yang dibantu
masing-masing oleh 2 (dua) Seksi dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.
Tugas pokok masing-masing Subdit adalah sebagai berikut:
a. Sub Direktorat Program Pengembangan Industri Elektronika dan
Telematika mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan
dan penyusunan rencana, program, anggaran, evaluasi dan
pelaporan, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian
informasi di bidang industri elektronika dan telematika.
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
DIREKTORAT INDUSTRI
ELEKTRONIKA DAN
TELEMATIKA
SUBBAGIAN
TU DAN MANAJEMEN
KINERJA
SEKSI
SUMBER DAYA
INDUSTRI DAN SARANA
PRASARANA INDUSTRI
SEKSI
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
SEKSI
SUMBER DAYA
INDUSTRI DAN SARANA
PRASARANA INDUSTRI
SEKSI
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
SEKSI
PROGRAM
SEKSI EVALUASI,
DAN PELAPORAN
SEKSI
SUMBER DAYA
INDUSTRI DAN SARANA
PRASARANA INDUSTRI
SEKSI
PEMBERDAYAAN
INDUSTRI
SUBDIT INDUSTRI
SOFTWARE DAN
KONTEN
SUBDIT
INDUSTRI PERALATAN
TIK, PERKANTORAN,
DAN ELEKTRONIKA
PROFESIONAL
SUBDIT PROGRAM
PENGEMBANGAN
INDUSTRI ELEKTRONIKA
DAN TELEMATIKA
SUB DIREKTORAT
INDUSTRI
ELEKTRONIKA
KONSUMSI DAN
KOMPONEN
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 9
b. Sub Direktorat Industri Software dan Konten mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan penyebaran
industri, pembangunan sumber daya industri, pembangunan sarana
dan prasarana industri, pemberdayaan, pengamanan dan
penyelamatan industri, perizinan industri, penanaman modal dan
fasilitas industri, serta kebijakan teknis pengembangan industri di
bidang industri software dan konten.
c. Sub Direktorat Industri Peralatan Teknologi Informasi dan
Komunikasi, Perkantoran, dan Elektronika Profesional mempunyai
tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan
penyebaran industri, pembangunan sumber daya industri,
pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri peralatan teknologi
informasi dan komunikasi, perkantoran, dan elektronika profesional.
d. Sub Direktorat Industri Elektronika Konsumsi dan Komponen
mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan
pelaksanaan penyebaran industri, pembangunan sumber daya
industri, pembangunan sarana dan prasarana industri, pemberdayaan,
pengamanan dan penyelamatan industri, perizinan industri,
penanaman modal dan fasilitas industri, serta kebijakan teknis
pengembangan industri di bidang industri elektronika konsumsi dan
komponen.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 10
BAB II
RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
2.1. Program/Kegiatan Tahun Anggaran
Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, pada tahun 2019
memiliki program, kegiatan, dan output sebagai berikut :
Program : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Logam, Mesin, Alat
Transportasi, dan Elektronika;
Kegiatan : Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan
Telematika;
Output :
1. Tersusunnya Rancangan Standar Nasional Indonesia
(SNI).
2. Berlakunya Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib.
3. Tersedianya Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan
Tata Usaha.
4. Meningkatnya Kapabilitas SDM.
5. Tersusunnya RSKKNI.
6. Terfasilitasinya Pusat Pengembangan Inovasi.
7. Tercapainya Pilot Project Industri 4.0 di Sektor
Elektronika.
Kegiatan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika dijabarkan ke
dalam Suboutput-suboutput kegiatan yang mendukung tercapainya hasil
output selama Tahun Anggaran 2019 dengan pagu total sebesar Rp.
20.026.673.000,- (Dua puluh milyar dua pulun enam juta enam ratus tujuh
puluh tiga ribu rupiah) termasuk anggaran yang dibintang/blokir sejumlah
Rp. 2.055.995.000,- (Dua milyar lima puluh lima juta sembilan ratus
sembilan puluh lima ribu rupiah).
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 11
2.2. Sasaran Program/Kegiatan dan Indikator Kinerja
Program/Kegiatan
Sasaran dan indikator yang akan dicapai pada rencana kinerja Direktorat
Industri Elektronika dan Telematika Tahun 2019 tertuang dalam Perjanjian
Kinerja (Perkin) pada Tabel berikut:
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
No. Sasaran
Strategis (SS) Indikator Kinerja Utama
(IKU) Target 2019
Satuan
Perspektif Pemangku Kepentingan
Meningkatnya populasi dan persebaran industri
1. Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang
44 - 48
Unit
2. Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas
1,56
Rp Triliun
Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
1. Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional
6,2
Persen
2. Produktivitas SDM industri
474,6
Rp.Juta
Perspektif Proses Bisnis Internal
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
1. Peraturan perundangan yang diselesaikan
- PP/ Perpres/ Permen
2. Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
1 RSNI
3. Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
1 Regulasi
Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
1. Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
1 SKKNI
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 12
Secara detail Perjanjian Kinerja berupa sasaran, indikator, dan target yang
akan dicapai Direktorat industri Elektronika dan Telematika pada tahun
2019 dapat dilihat secara rinci pada Rencana Aksi di tabel 3.1.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 13
BAB III
PELAKSANAAN PROGRAM/KEGIATAN
3.1. Hasil yang Telah Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja
Pada awal tahun 2019 Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika telah membuat Perjanjian Kinerja (Perkin) dari Direktur Industri
Elektronika dan Telematika kepada Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika yang merupakan pernyataan
kesanggupan untuk mewujudkan suatu target kinerja tertentu, serta
Perjanjian Kinerja para Kepala Sub-Direktorat dan Kepala Seksi.
Pernyataan ini ditandatangani oleh penerima amanah sebagai tanda
kesanggupan untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dan
pemberi amanah sebagai persetujuan atas target kinerja yang ditetapkan
tersebut dan menjadi kontrak kinerja Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika serta para Kepala Sub-
Direktorat dan Kepala Seksi. Format dari Perkin Direktorat Industri
Elektronika dan Telematika, para Kepala Sub-Direktorat dan Kepala Seksi
diselaraskan dengan Format Perkin Direktur Jenderal Industri Logam,
Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.
Perjanjian Kinerja tersebut dirinci dalam rencana aksi setiap
triwulan yang menjadi tanggung jawab Direktorat Industri Elektronika
dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah ini.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 15
Tabel. 3.1 Rencana Aksi Direktorat Industri Elektronika dan Telematika
RANCANA AKSI DIREKTORAT INDUSTRI ELEKTRONIKA DAN TELEMATIKA
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET 2018
Satuan
Triwulan I Triwulan II TRIWULAN III Triwulan IV
Target Rencana Target Rencana Target Rencana Target Rencana
Antara Kegaiatan Antara Kegaiatan Antara Kegaiatan Antara Kegaiatan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
1.
Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang
44-48 Unit 20%
Business Matching Industri dan FGD dan Sosialisasi kebijakan TKDN
40%
Business Matching Industri dan FGD dan Sosialisasi kebijakan TKDN
80%
Business Matching Industri dan FGD dan Sosialisasi kebijakan TKDN
100%
Business Matching Industri dan FGD dan Sosialisasi kebijakan TKDN
2.
Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas
1,56 Rp
Triliun 20%
Business Matching Industri dan Sosialisasi Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance
40%
Business Matching Industri dan Sosialisasi Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance
80%
Business Matching Industri dan Sosialisasi Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance
100%
Business Matching Industri dan Sosialisasi Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance
2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
1.
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional 6,2 Persen 20%
Sosialisasi Kebijakan BMDTP, Harmonisasi Tariff, dan penyiapan posisi Indonesia pada sidang- sidang perdagangan Internasional
40%
Sosialisasi Kebijakan BMDTP, Harmonisasi Tariff, dan penyiapan posisi Indonesia pada sidang- sidang perdagangan Internasional
80%
Usulan Kebijakan BMDTP tahun 2020, Harmonisasi Tariff, dan penyiapan posisi Indonesia pada sidang- sidang perdagangan Internasional
100%
Usulan Kebijakan BMDTP tahun 2020, Harmonisasi Tariff, dan penyiapan posisi Indonesia pada sidang- sidang perdagangan Internasional
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 16
2 Produktivitas
SDM industri 474,6 Rp.Juta 20%
Pelatihan dan
Sertifikasi 40%
Pelatihan dan
Sertifikasi 80%
Pelatihan dan
Sertifikasi 100%
Pelatihan dan
Sertifikasi
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
1.
Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
1.
Jumlah peraturan perundangan 0
PP/ Perpre
s/ Perme
n
0 0 0 0
2.
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
1 RSNI 20% Rapat-rapat Koordinasi
40% Rapat Pra Konsensus
80% Rapat Konsensus
100% Finalisasi RSNI
3.
Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
1
Regulasi
20%
Pembahasan draft peraturan SNI mengenai house hold
40%
Finalisasi peraturan SNI mengenai house hold
80%
Pengesahan SNI Wajib mengenai house hold
100% Pemberlakuan SNI Wajib mengenai house hold
2 Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
1.
Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
1 SKKNI 20%
Rapat Pembahasan RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
40%
Rapat teknis Pembahasan RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
80%
Verifikasi internal dan pra konvensi RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
100%
Verifikasi eksternal dan konvensi RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 17
3.2. Hasil Yang Dicapai dan Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan
Indikator Kinerja dalam Perjanjian Kinerja
Progres realisasi fisik dari tiap indikator kinerja Perkin sampai dengan
Triwulan II TA 2019, terlihat pada Tabel 3.2 dibawah ini:
Tabel 3.2 Realisasi Rencana Aksi Sampai Dengan TRIWULAN II Tahun 2019
SASARAN INDIKATOR
KINERJA TARGET
2019 SATUAN
S.D. TRIWULAN II
Target Rencana Realisasi
Antara Kegaiatan Realisasi Antara
Realisasi Kegiatan
PERSPEKTIF PEMANGKU KEPENTINGAN
1 Meningkatnya populasi dan persebaran industri
1.
Jumlah unit industri pengolahan non-migas besar sedang
44-48 Unit 40%
Business Matching Industri dan FGD dan Sosialisasi kebijakan TKDN
21 Unit (45,7%)
Increfest 2019, Workshop Penerapan Teknologi IoT Dalam Rangka Implementasi Industri 4.0
2.
Nilai investasi di sektor industri pengolahan non-migas
1,56 Rp Triliun 40%
Business Matching Industri dan Sosialisasi Kebijakan Tax Holiday dan Tax Allowance
2,94 (188,46%)
FGD Peluang Ekspor Industri Elektronika dan Telematika ke
Amerika Serikat
2 Meningkatnya daya saing dan produktivitas sektor industri
1.
Kontribusi ekspor produk industri pengolahan non-migas terhadap ekspor nasional
6,20 Persen 40%
Sosialisasi Kebijakan BMDTP, Harmonisasi Tariff, dan penyiapan posisi Indonesia pada sidang- sidang perdagangan Internasional
3,59% (57,90%)
FGD Penyusunan
AHTN
2.
Produktivitas SDM industri 474,6 Rp.Juta 40% Pelatihan dan
Sertifikasi
375,8 (90,05%)
Pelaksanaan Bimtek Cisco, Bimtek Sistem DIBRS Dalam Rangka Implementasi Kebijakan
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 18
Kontrol IMEI, Pelatihan dan Sertifikasi SDM Bidang Junior Mobile Programming, dan Pelatihan dan Sertifikasi SDM Bidang Junior Cyber Security
PERSPEKTIF PROSES BISNIS INTERNAL
1. Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif
1.
Jumlah peraturan perundangan
0,00 PP/
Perpres/ Permen
0 - - -
2.
Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI)
1,00 RSNI 40% Rapat Pra Konsensus
0 RSNI
(0 %)
FGD Penyusunan 4 RSNI produk elektronika dan telematika.
3.
Jumlah regulasi teknis pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib
1,00 Regulasi 40%
Finalisasi peraturan SNI mengenai house hold
0 Permenperin
(0%)
Rapat Teknis Finalisasi Draf Premnperin Tentang SNI Wajib House Hold.
2 Terselenggara nya urusan pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan berkelanjutan
1.
Infrastruktur kompetensi yang terbentuk
1,00 SKKNI 40%
Rapat teknis Pembahasan RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
0 RSKKNI
(0%)
Rapat teknis Pembahasan
RSKKNI Bidang Perbaikan dan
Perawatan Mesin Printer
SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 19
a. Dalam Sasaran Strategis Meningkatnya populasi dan
persebaran industri, akan dilaksanakan kegiatan beberapa
kegiatan, yaitu:
1. Launching Increfest 2019 pada tanggal 3 Mei 2019 di Bandung,
serta Roadshow Increfest 2019 pada tanggal 14 Mei 2019 di
Jakarta, tanggal 21 Mei 2019 Yogyakarta, dan tanggal 22 Mei
2019 di Semarang. Output dari kegiatan ini ditujukan untuk
melaksanakan kompetisi dibidang Animasi, Games
dan Software. Event Increfest ini merupakan salah satu tahapan
program kegiatan yang dijalankan untuk dapat memberikan
kontribusi pada perekonomian Indonesia.
2. FGD Peluang Ekspor Industri Elektronika dan Telematika ke
Amerika Serikat. Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan
untuk memanfaatkan peluang dalam peningkatan ekspor
industri elektronika dan telematika ke negara Amerika Serikat
ditengah perang dagang Tiongkok dengan tujuan guna
meningkatkan daya saing industri elektronika dan telematika di
dalam negeri. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Selasa, 25
Juni 2019 di Hotel Mercure Jakarta Gatot Subroto, Jl. Jend.
Gatot Subroto Kavling I, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
b. Dalam Sasaran Strategis Meningkatnya daya saing dan
produktivitas sektor industri, telah dilakukan beberapa kegiatan
yaitu:
1. FGD Penyusunan AHTN di Bogor. Kegiatan ini dilaksanakan
sebanyak 1 (satu) hari pada tanggal 27 Mei 2019. Kegiatan ini
bertujuan untuk ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature
(AHTN) 2022 yang nantinya akan menjadi Buku Tarif
Kepabeanan Indonesia (BTKI 2022) yang menjadi dasar atas
seluruh kebijakan ekspor impor di Indonesia baik untuk
keperluan tarif maupun non-tarif. Penyusunan AHTN dilakukan
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 20
bersama dengan industri dan asosisasi industri elektronika,
institusi pendidikan serta stakeholder terkait.
2. Disisi Produktivitas SDM industri telah dilaksanakan Bimtek
Cisco pada tanggal 13-17 Mei 2019 di Jakarta, Bimtek Sistem
DIBRS Dalam Rangka Implementasi Kebijakan Kontrol IMEI
pada tanggal 17 Juni - 2 Juli 2019 di Jakarta, Pelatihan dan
Sertifikasi SDM Bidang Junior Mobile Programming pada
tanggal 8-12 April 2019 di Yogyakarta, serta Pelatihan dan
Sertifikasi SDM Bidang Junior Cyber Security pada tanggal 28
April - 4 Mei 2019 di Semarang.
c. Dalam Sasaran Strategis Tersedianya kebijakan pembangunan
industri yang efektif, telah dilaksankan beberpa kegiatan sebagai
berikut:
1. Terkait dengan Jumlah Rancangan Standar Nasional Indonesia
(RSNI) telah dilaksanakan FGD Penyusunan RSNI Produk
Elektronika pada tanggal 23 s/d 24 Mei 2019 di Bogor. Dalam
kegiatan ini telah tersusun draf awal 4 (empat) RSNI, yaitu: (1)
Penentuan zat tertentu dalam produk elektroteknik - Bagian 1;
(2) Penentuan zat tertentu dalam produk elektroteknik - Bagian
8; (3) Baterai Primer – Bagian 1; (4) Baterai Primer – Bagian 2.
2. Sedangkan pada indikator kinerja jumlah regulasi teknis
pemberlakuan SNI, ST dan/atau PTC secara wajib telah
dilaksanakan Rapat Teknis Finalisasi Draf Premnperin Tentang
SNI Wajib House Hold. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan
finalisasi penyusunan SNI Wajib house hold sebagai tindaklanjut
dari tahun sebelumnya.
d. Dalam Sasaran Strategis Terselenggaranya urusan
pemerintahan di bidang perindustrian yang berdaya saing dan
berkelanjutan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka telah
dilaksankan kegiatan pada indikator kinerja Infrastruktur
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 21
kompetensi yang terbentuk, maka telah dilaksanakan Rapat teknis
Pembahasan RSKKNI Bidang Perbaikan dan Perawatan Mesin
Printer SOHO Multifunction Sub Bidang Technical Support
3.3. Analisis Capaian Kinerja Dan Anggaran
Pagu anggaran pada Triwulan II tahun 2019 terjadi pemblokiran
anggaran Direktorat IET untuk Fasilitasi Bantuan Peralatan Microchip
Tehcnology di STP Batam sejumlah Rp. 2.055.995.000,- (Dua milyar
lima ratus lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).
Direktorat IET telah melakukan upaya untuk pembukaan blokir dimaksud
dengan menyiapkan data dukung bantuan alat dimaksud serta melalui
koordinasi dengan Sekretariat Ditjen. ILMATE, Ditjen Anggaran
Kementerian Keuangan, dan Bappenas.
Kegiatan Penumbuhan Industri Elektronika dan Telematika pada
Triwulan II tahun anggaran 2019 mempunyai realisasi keuangan sebesar
27,13 % (Dua puluh tujuh koma tiga belas persen), sedangkan untuk
realisasi fisik sebesar 46,79 % (Empat puluh enam koma tujuh puluh
sembilan persen). Untuk detail sasaran dan realisasi keuangan dan fisik
Triwulan II tahun anggaran 2019 dapat dilhat pada tabel di bawah ini:
Tabel 3.3 Tabel Sasaran dan Realisasi Kegiatan Dit. IET Sampai Dengan TW II
Tahun Anggaran 2019
A. Penumbuhan dan Pengembangan Industri Elektronika dan Telematika
Output
Triwulan Ini (%) S.D. Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 6 7 8 9 10 11 12 13
019 Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) Industri Elektronika dan Telematika
8.38 2.50 11.00 12.00 8.38 2.50 11.00 12.00
020 Sosialisasi dan Penyusunan Pemberlakuan SNI Wajib Produk Elektronika Konsumsi dan Komponen
35.36 41.25 29.00 23.15 47.95 41.36 48.00 51.40
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 22
035 Dokumen Program, Evaluasi, Pelaporan, dan Tata Usaha
16.14 13.10 27.93 27.50 19.37 13.10 48.23 62.50
Jumlah 2.38 2.12 3.21 3.06 2.94 2.12 5.25 6.47
B. Peningkatan kompetensi SDM Industri Elektronika dan Telematika
Output
S.D. Triwulan Lalu (%) Triwulan Ini (%)
Keuangan Fisik Keuangan Fisik
S R S R S R S R
1 2 3 4 5 6 7 8 9
001 Peningkatan Kapabilitas SDM dan Rekomendasi Kebijakan Industri Elektronika dan Telematika
21.79 17.58 30.50 31.63 29.96 26.71 41.92 48.71
002 Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Industri (RSKKNI) sektor Industri Elektronika dan Telematika
7.23 8.16 17.50 19.50 9.69 8.16 25.00 25.00
003 Pusat Pengembangan Inovasi dan Peningkatan Akses Pasar
11.79 5.55 28.75 19.95 22.87 8.32 37.50 40.50
004 Pilot Project Industri 4.0 di Sektor Elektronika
9.24 7.47 22.04 31.17 11.30 9.19 33.70 43.50
Jumlah 9.60 6.81 21.38 23.82 14.21 9.10 30.59 36.80
3.4. Hambatan dan Kendala Pelaksanaan
Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan
di Direktorat Industri Elektronika dan Telematika, Direktorat Jenderal
Industri Logam Mesin Alat transportasi dan Elektronika adalah:
a. Setelah mengajukan revisi serta menyusun data dukung kegiatan
Fasilitasi Bantuan Peralatan Microchip Tehcnology di STP Batam
masih tetap di blokir.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 23
b. Pelaksanaan sosialisasi SNI wajib menunggu pengesahan
Permenperin tentang pemberlakuan SNI Wajib House Hold yang
direncanakan pada bulan Juli 2019.
3.5. Langkah Tindak Lanjut
Langkah dan tindak lanjut yang dilakukan untuk mengatasi masalah
yang dihadapi dan tindak lanjut arahan dari kegiatan yang telah dilakukan
adalah sebagai berikut:
a. Mempercepat proses revisi dan menyiapkan dokumen pendukung,
serta koordinasi dengan Sekretariat Ditjen. ILMATE, DJA, dan
Bappenas.
b. Menyiapkan data dukung bantuan alat dan koordinasi dengan
Sekretariat Ditjen. ILMATE, Bappenas, dan DJA.
c. Melakukan koordinasi dengan LKPP dan ULP untuk mempersiapkan
proses pengadaan barang pada tahun anggaran 2019.
-
Laporan PP 39 Direktorat Industri Elektronika dan Telematika TW II 2019 25
BAB IV
PENUTUP
Laporan Triwulan II Tahun 2019 Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika dengan realisasi anggaran kegiatan sampai dengan Triwulan II
sebesar 27,13 % (Dua puluh tujuh koma tiga belas persen), sedangkan untuk
realisasi fisik sebesar 46,79 % (Empat puluh enam koma tujuh puluh sembilan
persen). Beberapa kendala utama Direktorat IET dalam pelaksanaan kegiatan
pada triwulan II tahun 2019 adalah setelah mengajukan revisi serta menyusun
data dukung kegiatan Fasilitasi Bantuan Peralatan Microchip Tehcnology di
STP Batam masih tetap di blokir. Selain itu pelaksanaan sosialisasi SNI wajib
House Hold menunggu pengesahan Peraruran Menteri Perindustrian tentang
pemberlakuan SNI House Hold Secara Wajib yang direncanakan pada bulan
Juli 2019.
Laporan PP 39 Triwulan II ini adalah menginformasikan realisasi
pelaksanaan kegiatan baik dari sisi anggaran maupun fisik di Direktorat IET
tahun anggaran 2019. Diharapkan laporan ini mampu menjadi bahan
pertimbangan dalam pelaksanaan kegiatan triwulan dan tahun anggaran
selanjutnya, sehingga target, realisasi anggaran dan fisik dapat sesuai pada
tahun anggaran berikutnya. Diharapkan laporan ini mampu menjadi panduan
dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya. Demikian laporan ini
disusun untuk dijadikan bahan evaluasi bagi Direktorat Industri Elektronika dan
Telematika sendiri terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan dan pencapaian
keluaran serta bahan pertimbangan bagi pelaksanaan realisasi anggaran pada
tahun-tahun mendatang, sehingga target realisasi anggaran dan keluaran pada
tahun selanjutnya dapat tercapai.
-
Cover PP 39 TW II.pdf (p.1-2)PP 39 Tw II-IET-19 Edit 2.pdf (p.3-27)Lampiran PP 39 TW II.pdf (p.28-38)