edisi 02/2009

daftar isi

What's New ?

Penegakan Hukum

Advokasi

News

Benny Pasaribu dan Didik

Akhmadi Ketua dan Wakil Ketua

KPPU Periode 2009 2010

Kolusi tender dalam pengadaan

televisi DVD dan antena di Dinas

Pendidikan Sumatera Utara

Persekongkolan pada tender alat

kesehatan Rumah Sakit Duren

Sawit

Persekongkolan dalam

pengadaan buku dan multimedia

Dinas Pendidikan Madiun

Persekongkolan pembangunan

jalan Disnakertrans Kalimantan

Timur

Putusan tender pengadaan

barang jasa konstruksi di Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten

Kepahiang Bengkulu

Permasalahan kegiatan usaha

distribusi LPG

KPPU mendukung pemberlakuan

kebijakan zonasi dan trading

term

KPPU: ada kartel di bisnis BBM

:

-

, ,

/

,

!

!

!

!

!

!

!

!

!

highlightPersekongkolan pada Tender alat Kesehatan Rumah SakitDuren Sawit

Persekongkolan Pembangunan Jalan DisnakertransKalimantan Timur

Putusan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di DinasPekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang, Bengkulu

Permasalahan Kegiatan Usaha Distribusi LPG

KPPU Mendukung Pemberlakuan Kebijakan Zonasi danTrading Term

KPPU Ada Kartel di Bisnis BBM Nonsubsidi:

Pada 13 Januari 2009 KPPU menetapkan bahwa tender pengadaan alat kedokteran

berupa polysomnograph PSG di Rumah Sakit Duren Sawit telah terbukti melanggar pasal

22 UU No 5 Year 1999 kasus ini melibatkan Panitia Tender dan beberapa perusahaan

pemasok alat kesehatan...(hal. 3)

Dugaan pelanggaran terhadap hukum persaingan terjadi kembali terjadi dalam

pelaksanaan tender peningkatan ruas jalanporos penghubung Beras Jiring UPT Binangon

Kecamatan Muara Komam pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Kalimantan Timur Dalam sidang pembacaan putusan pada tanggal 13 Januari 2009

Majelis Komisi menetapkan bahwa panitia dan 3 pelaku usaha...(hal. 4)

Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa tender pengadaan barang jasa konstruksi di

Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Bengkulu tahun anggaran 2007 terbukti

melanggar Pasal 22 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai terlapor dalam kasus ini adalah Panitia tender

dan 13 pelaku usaha ..(hal. 5)

Persaingan usaha dalam sektor industri telah menghadirkan berbagai persepsi dan dan

opini yang layak untuk ditelaah lebih lanjut Pemerintah dalam hal ini telah menunjuk

Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU sebagai suatu otoritas legal yang berperan

dalam mengawasi persaingan usaha di Indonesia ..(hal. 6)

Pada dewasa ini sektor industri ritel telah berkembang pesat dan merupakan sector

industri strategis setelah bidang pertanian yang diminati oleh para pelaku usaha Jadi

perkembangan usaha dari sector ini akan secara langsung berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi bangsa ini...(hal. 9)

,

( )

. .

/ -

. ,

/

,

.

.

.

. ,

( )

.

,

. ,

Kontroversi soal minyak toni bergulir ke bahan bakar minyak BBM nonsubsidi Wakil

Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU Didik Akhmadi menduga ada praktek

kartel dalam bisnis BBM nonsubsidi ..(hal. 11)

( ) .

( )

.

“Monopoli dan atau pemusatan kegiatan yang berkaitan dengan produksi dan atau pemasaran barang dan atau

jasa yang menguasai hajat hidup orang banyak serta cabang cabang produksi yang penting bagi negara diatur

dengan undang undang dan diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara dan atau badan atau lembaga yang

dibentuk atau ditunjuk oleh Pemerintah”

-

-

(Pasal 51 UU No 5 Tahun 1999).

Newsletter Hukum Persaingan Usaha

Design & Layout oleh Yudanov Bramantyo Adi (Subdirektorat Publikasi Direktorat Komunikasi KPPU)

Benny Pasaribu dan Didik Akhmadi

Ketua dan Wakil Ketua KPPU

Periode 2009 2010

:

-

Memasuki tahun 2009 Komisi Pengawas

Persaingan Usaha KPPU telah siap melaksanakan

sejumlah program dan agenda kerja sebagaimana

yang telah tersusun dalam perencanaan kegiatannya

B e r b a g a i k e b i j a k a n p e m e r i n t a h y a n gdiimplementasikan di tahun 2009 ini akan terus ditinjau

agar selalu sesuai dengan prinsip prinsip dalam UU

No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat UU No 5 1999

Sejalan dengan hal ini pada awal tahun 2009

ini juga terjadi suksesi tampuk pimpinan di KPPU

Terhitung sejak tanggal 30 Desember 2008 terdapat

penggantian jabatan Ketua KPPU dengan terpilihnya

Syamsul Maarif Ketua KPPU saat itu sebagai salah

satu Hakim Agung di Mahkamah Agung Selanjutnya

Wakil Ketua Trena P Soemardi ditunjuk untukmengambil peran Ketua KPPU hingga terpilihnya Ketua

KPPU yang baru

Pada tanggal 14 Januari 2009 melalui proses

pemilihan secara demokratis yang diikuti oleh seluruh

anggota KPPU terpilihlah Benny Pasaribu sebagai

Ketua KPPU dan Didik Akhmadi sebagai wakil ketua

KPPU periode 2009 2010 Pelaksanaan tugas dan

wewenang bagi Ketua dan Wakil Ketua baruselanjutnya harus tetap berpegang pada independensi

dan tidak memihak siapapun Untuk itu jabatan

sebagai Ketua dan Wakil Ketua tidak bolehmempengaruhi dalam proses penanganan perkara

atau tugas konstitusional lainnya

( )

.

-

.

( . / ).

,

.

,

( )

.

.

,

,

- .

. ,

.

What’s New ?What’s New ?What’s New ?

Benny Pasar ibu mengawal ikarirnya sebagai teknokrat diDepartemen Koperasi dan UKMsejak tahun 1981 dengan jabatanterakhir Kepala Biro PerencanaanDepartemenan Koperasi dan UKM

tahun 1998 Pada tahun1999 2000

menjabat Deputi Meneg BUMNb i d a n g I n d u s t r i S t r a t e g i s

Telekomunikasi Pertambangan

. -

, ,

Benny Pasaribu Ketua KPPU( )

dan Energi Selanjutnya pada tahun 2000 menjadi

anggota aktif DPR MPR RI di Senayan Selama

menjadi menjadi anggota DPR RI periode 1999 2004

.

/ .

- ,

Benny terpilih sebagai Ketua Komisi IX merangkap

Ketua Panitia Anggaran DPR RI sejak tahun 2000 2002

Gelar akademis Benny mulai dari Sarjana Ekonomi

Pertanian dari Institut Pertanian Bogor 1980

dilanjutkan dengan Master Ekonomi dari Williams

College Massachusetts USA 1989 dan meraih

gelarDoktor Ekonomi dengan spesialisasi OrganisasiIndustri dan Perdagangan Internasional dari Ottawa

University Kanada 1995 Benny menulis tesis

doktornya dengan judul Industrial and Trade Policies A

Multisectoral Model with Increasing Returns to Scale

and Impersect Competition Benny yang lahir di Medan

lima puluh tahun silam juga aktif di berbagai organisasi

antara lain ketua harian HKTI penasehat PB FORKI

dan sebagainya Benny juga aktif mengajar di berbagai

universitas termasuk mengajar mata kuliah ekonomi

persaingan di tingkat pasca sarjana MPKP FE

Universitas Indonesia Selain itu Benny juga aktif

menulis di berbagai media yang mengupas

permasalahan persaingan usaha dan monopoli serta

isu isu ekonomi nasional lainnya

- .

( ),

, , ( )

, ( ).

“ :

.”

,

, ,

.

,

. ,

,

- .

edisi 02/2009

Didik Akhmadi Wakil Ketua KPPU( )

Didik Akhmadi dipercaya sebagaiTenaga Ahli Panitia Anggaran DPR

pada tahun 2005 Profesi akuntan

dijalaninya pada awal karir denganpengalaman sebagai auditorpemerintah pada Badan PengawasKeuangan dan PembangunanPerwakilan Propinsi Jawa Timur di

Surabaya 1984 1987 dan Deputi

Pemeriksaan Khusus kantor pusat

BPKP Jakarta Selama di BPKP

.

( - )

. ,Didik bertugas mengaudit berbagai perusahaan Badan

Usaha Milik Negara BUMN dan instansi pemerintah

serta melakukan pemerikasaan pemeriksaan khusus

Meskipun hanya berlangsung selama 2 tahun Didik

pernah mengembangkan usaha dalam bisnis farmasidengan mengelola sebuah lembaga usaha

Perdagangan Besar Farmasi PBF Sebagai dosen

Didik pernah mengajar di Sekolah Tinggi Akuntansi

Negara STAN dan program ekrtension FE UI Didik

yang lahir di Bantul empat puluh enam tahun yang lalu inimemperoleh pendidikan akuntansi di Sekolah Tinggi

Akuntansi Negara pada tahun 1983 1991 Bidang

Akuntansi Manajemen didalaminya di Universitas

Wollongong New South Wales Australia 1992 1994

( )

- .

,

( ). ,

( ) .

- .

, , ( - ).

Penegakan HukumPenegakan HukumPenegakan Hukum

Kolusi Tender Dalam Pengadaan Televisi

DVD dan Antena di Dinas Pendidikan

Sumatera Utara

,

,

Majelis Komisi KPPU melakukan pemeriksaandan penyelidikan tentang dugaan pelanggaran Pasal 22

Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 yang ditenggarai

dilakukan oleh Panitia Pengadaan Barang Dan JasaDana APBN Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara

Tahun Anggaran 2007 PT Pelita Jaya Mandiri PT Hari

Maju PT Gradita Utama dan Abdul Wahid Soenge

Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Majelis

Komisi memutuskan bahwa Panitia PT Pelita dan

Soenge terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar

Pasal 22 Undang undang Nomor 5 Tahun 1999 PT

Pelita dan Soenge juga dikenai denda sebesar Rp

1 900 000 000 satu milyar sembilan ratus juta rupiah

secara tanggung renteng

Kasus ini bermula dari dugaan terjadinyapersekongkolan antara para terlapor untuk

memenangkan PT Pelita sebagai pemenang tender

Selama proses pemeriksaan Majelis Komisi

mengumpulkan beberapa bukti yang memberatkan

seperti alamat PT Pelita dan PT Hari yang tidak sesuai

dengan alamat di Akta Pendirian Perusahaan masing

masing serta adanya post bidding yang dilakukan

antara Panitia PT Pelita dan Soenge Selain itu PT

Pelita bersama dengan Soenge juga terbuktimelakukan tindakan pinjam meminjam perusahaan dan

mengatur harga penawaran Dari pengaturan harga

tersebut PT Pelita terbukti mendapatkan keuntungan

yang tidak wajar

Dalam proses pemeriksaan ini Majelis Komisi

menilai adanya hal hal yang memberatkan Panitia

Pertama Panitia dinilai telah memfasilitasi PT Pelita

sebagai pemenang tender dengan cara tetapmeloloskan PT Pelita dalam setiap tahapan evaluasiwalaupun ia tidak melengkapi persyaratan yang

diperlukan Panitia juga dinilai tidak bersikap kooperatif

selama proses pemeriksaan Selain itu Ketua Panitia

dalam proses lelang ini juga pernah divonis bersalaholeh KPPU dalam perkara lelang pengadaan TV diDinas Pendidikan Propinsi Sumatra Utara tahun

anggaran 2006

Memperhatikan semua hal tersebut maka

Majelis Komisi dalam putusannya merekomendasikanKomisi untuk memberikan saran dan pertimbangankepada Kepala Dinas Pendidikan Propinsi SumateraUtara agar memberikan sanksi administrative kepada

-

, . , .

, . .

,

,

- .

. . . ( )

.

.

,

,

-

,

, . ,

.

,

.

,

- .

,

.

. ,

.

,

Panitia dan kepada Gubernur Propinsi Sumatera Utarauntuk memantau pelaksanaan tender agar menerapkan

prinsip persaingan usaha yang sehat Rekomendasi

juga ditujukan bagi Kejaksaan BPK dan Badan Peng-

awas Daerah agar melakukan pemeriksaan lebih lanjut

terhadap proyek pengadaan TV DVD dan Antena ini

.

,

, .

Persekongkolan pada Tender alatKesehatan Rumah Sakit Duren Sawit

Pada 13 Januari 2009 KPPU menetapkan

bahwa tender pengadaan alat kedokteran berupa

polysomnograph PSG di Rumah Sakit Duren Sawit

telah terbukti melanggar pasal 22 UU No 5 Year 1999

kasus ini melibatkan Panitia Tender dan beberapa

perusahaan pemasok alat kesehatan yakni PT Tiara

Kencana PT Bhakti Wira Husada PT Ilong Prayatna

dan PT Kamara Idola

Persekongkolan yang terjadi dalam proses

tender ini melibatkan ke 4 terlapor Dalam pemeriksaan

KPPU diketahui bahwa PT Tiara Kencana menyusun

skenario persekongkolan dengan 3 terlapor lain untukmembuat PT Bhakti Wira Husada memenangkan

tender tersebut Dalam persekongkolan tersebut PT

Ilong dan PT Kamara secara sengaja menyerahkandokumen tender yang tidak sesuai dengan spesifikasi

yang dipersyaratkan sementara PT Tiara memberikan

penawaran harga yang tinggi

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis

Komisi akhirnya menjatuhkan sanksi administratifkepada 4 pelaku usaha tersebut dalam rentang antara

22 juta hingga 144 juta sedangkan panitia tender

dinyatakan tidak bersalah karena tidak terlibat secara

langsung dalam persekongkolan tesebut Namun

demikian panitia tender dinilai lalai karena telah

menetapkan spesifikasi alat yang mengarah pada suatu

merek tertentu

Untuk itu Majelis Komisi

memperhatikan proses tender agar memberikesempatan kepada semua merek alat kesehatan agar

dapat ikut berkompetisi

Dinas Kesehatan Propinsi

DKI Jakarta untuk lebih meningkatkan kapasitas

administratif di unit unit kerjanya agar dapat

mendukung pelaksanaan tender yang berazaskan

prinsip persaingan usaha yang sehat

,

( )

. .

, ; .

, . , .

. .

- .

,

. ,

,

.

,

,

.

,

.

.

-

.

merekomendasikan

kepada Direktur Rumah Sakit Duren Sawit untuk

Majelis Komisi juga

merekomendasikan kepada

edisi 02/2009

Penegakan HukumPenegakan HukumPenegakan Hukum

Persekogkolan dalam Pengadaan Bukudan Multimedia Dinas Pendidikan Madiun

P e r s e k o n g k o l a n t e n d e r d i l e m a g a

pemerintahan kembali terjadi Kali ini KPPU mengusut

tentang dugaan pelanggaran pasal 22 UU No. 5 Tahun1999 yang terjadi dalam tender pengadaan alat peraga

buku pengayaan referensi dan multimedia di Dinas

Pendidikan Kota Madiun Kasus ini melibatkan panitia

tender dan 3 pelaku usaha sebagai terlapor yaitu PT

Damata Sentra Niaga CV Fajar Jaya dan CV Eka Jaya

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU menilai

bahwa Panitia tender secara sengaja telah meloloskanPT Damata pada setiap tahap evaluasi tender dan

menetapkannya sebagai pemenang tender walaupun

kompetensi yang dimiliki oleh PT Damata terbukti tidak

memenuhi syarat yang ditetapkan

KPPU juga menemukan bukti bahwa ketigaterlapor telah bersekongkol untuk membuat persaingan

semu dalam tender tersebut Persekongkolan tersebut

terjadi karena ketiga perusahaan tersebut mempunyai

hubungan kepemilikan yang sama persekongkolan

dilakukan oleh ketiga perusahaan bersama dengan

panitia tender ini telah mengakibatkan praktik monopoli

yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat

mengikuti proses tender secara wajar

Dalam proses pemeriksaan salah satu terlapor

mengajukan gugatan perdata tentang perbuatanmelawan hukum kepada KPPU di Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dengan register Nomor 332 Pdt G

2008 PN JKT PST Terkait dengan gugatan tersebut

maka para terlapor lain tidak bersedia memberikan

keterangan pada proses Pemeriksaan Lanjutan

Majelis Komisi selanjutnya memutuskanbahwa seluruh terlapor terbukti melanggar Pasal 22 UU

No 5 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat serta melarang mereka

untuk mengikuti tender di seluruh instansi Pemerintah

Daerah Kota Madiun selama 2 dua tahun sejak

Putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap

.

/

.

, .

, . . .

,

,

.

.

.

,

.

,

/ .

/ / . . . ,

.

. /

,

( )

.

Persekongkolan Pembangunan JalanDisnakertrans Kalimantan Timur

Dugaan pelanggaran terhadap hukumpersaingan terjadi kembali terjadi dalam pelaksanaan

tender peningkatan ruas jalan poros penghubung

Beras Jiring UPT Binangon Kecamatan Muara Komam

pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Kalimantan Timur Dalam sidang pembacaan putusan

pada tanggal 13 Januari 2009

Majelis Komisi menetapkan bahwa panitia dan

3 pelaku usaha yaitu PT Madya Sejahtera PT

Multipuri Sejahtera dan PT Al Fajar Sejahtera terbukti

bersalah melanggar pasal 22 UU No 5 Tahun 1999

Majelis Komisi menetapkan denda administratif bagi PT

Madya sebesar Rp 936 juta dan Rp 117 juta bagi 2

pelaku usaha lainnya Sementara bagi panitia tender

Majelis Komisi Gubernur Kaltim

agar memberi sanksi sesuai dengan ketentuanadministratif yang berlaku kepada Panitia tender danKepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi

Kalimantan

Berdasarkan hasil pemeriksaan KPPU menilai

bahwa telah ter jadi persekongkolan untukmemenangkan PT Madya Sejahtera dalam tender

proyek pembangunan jalan tersebut Kasus ini bermula

saat Panitia Tender dan Kepala Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Propinsi Kalimantan Timur melakukantender ulang dalam rentang waktu lima hari setelah

tender pertama dilaksanakan Pada tender ulang ini

ketiga pelaku usaha tersebut memasukkan nilaipenawaran yang jauh lebih tinggi dibandingkan nilai

penawaran saat mereka mengikuti tender pertama

KPPU melihat hal ini sangat tidak wajarmengingat jangka waktu pengunduran tender hanya

lima hari Dalam pemeriksaan selanjutnya kemudian

diketahui bahwa ketiga perusahaan tersebut memiliki

hubungan kepemilikan yang sama KPPU selanjutnya

memutuskan bahwa dalam tender proyek tersebutterdapat praktik monopoli dan persekongkolan tidak

sehat yang mengakibatkan tender tersebut hanya

dapat diikuti oleh ketiga terlapor dan tertutup bagi

pelaku usaha lain

/

-

.

,

, . , .

.

. .

.

. ,

.

,

.

. ,

.

.

.

,

.

merekomendasikan

edisi 02/2009

Majelis Komisi KPPU memutuskan bahwa

tender pengadaan barang jasa konstruksi di Dinas

Pekerjaan Umum Kabupaten Kepahiang Bengkulu

tahun anggaran 2007 terbukti melanggar Pasal 22 UU

No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Sebagai terlapor

dalam kasus ini adalah Panitia tender dan 13 pelaku

usaha Dalam keputusannya Majelis Komisi

menetapkan bahwa 13 terlapor terbukti bersalahmelanggar pasal 22 dan 1 pelaku usaha tidak terbukti

bersalah

Berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis

Komisi menilai telah terjadi persekongkolan baik secarahorizontal dan vertikal dalam tender paket

pembangunan 6 enam kantor Dinas atau Instansi

Kabupaten Kepahiang Tahun 2007 Tim pemeriksa

KPPU menemukan fakta bahwa panitia tender tidak

mengumumkan pelaksanaan tender di media

sebagaimana disyaratkan dalam Keppres 80 2003 dan

Perpres 8 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Tindakan

Panitia Tender ini mengakibatkan peserta tendermenjadi berkurang dan merupakan tindakan untukmembatasi peserta pada beberapa pelaku usaha

tertentu

Tim pemeriksa KPPU juga menemukan adanya

kesamaan dokumen antara 6 yang ternyata

dibuat oleh satu orang yang sama Sementara 3

yang lain dengan sengaja tidak memenuhi

kelengkapan dokumen penawaran dengan tujuan untuk

memenangkan peserta tender lain Panitia juga dinilai

telah melakukan diskriminasi dalam evaluasi

administrasi PT Saribina Jasa

Kontrindo sebagai pemenang tender.

/

,

.

.

. ,

.

,

( )

.

,

/

/

.

.

.

.

.

terlapor

terlapor

untuk memudahkan

Atas pelanggaran yang telah dilakukan olehpara terlapor tersebut maka Majelis Komisi memberikanrekomendasi kepada Bupati Kabupaten Kepahianguntuk memberikan sanksi adminitratif kepada Panitia

Tender sesuai dengan peraturan perundang undangan

yang berlaku serta kepada segenap instansi

pemerintah di Propinsi Bengkulu agar melaksanakan

tender sesuai dengan peraturan perundang undangan

yang berlaku dan memperhatikan prinsip prinsip

persaingan usaha yang sehat

Majelis Komisi juga memberikan rekomendasi

kepada Lembaga Kebijakan Pengadaan Publik LKPP

agar dapat lebih mengawasi pelaksanaan tender diseluruh Indonesia sehingga potensi terjadinya

persekongkolan dapat dicegah Sedangkan kepada 12

pelaku usaha yang menjadi terlapor Majelis Komisi

menetapkan sangsi administratif dengan kisaran antara

77 juta hingga 450 juta Para terlapor juga dilarang

untuk mengikuti tender di wilayah Propinsi Bengkulu

selama 1 satu tahun semenjak keputusan ini memiliki

kekuatan hukum tetap

-

,

-

-

.

( )

.

,

.

( )

.

edisi 02/2009

Putusan Tender Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi di Dinas Pekerjaan UmumKabupaten Kepahiang Bengkulu

Penegakan HukumPenegakan HukumPenegakan Hukum

Persaingan usaha dalam sektor industri telahmenghadirkan berbagai persepsi dan dan opini yang

layak untuk ditelaah lebih lanjut Pemerintah dalam hal

ini telah menunjuk Komisi Pengawas Persaingan

Usaha KPPU sebagai suatu otoritas legal yang

berperan dalam mengawasi persaingan usaha di

Indonesia Dalam sektor usaha faktor efisiensi dan

efektivitas memegang peranan penting dalam

meningkatkan taraf mereka dalam

persaingan sehat

Pada akhir tahun 2007 pemerintah telah

menetapkan kebijakan konversi minyak tanah ke LPGyang telah memberikan berbagai dampak di

masyarakat Terkait dengan kebijakan tersebut

pemerintah memberikan kemudahan bagi rakyatIndonesia dengan memberikan 1 set tabung dankompor beserta juga pengenalan tentang pemakaian

kompor gas Saaat ini tabung LPG yang beredar di

masyarakat dapat dibagi menjadi dua yakni LPG PSO

dan LPG Non PSO LPG PSO adalah tabung LPG

ukuran 3 kg yang masih disubsidi oleh pemerintah

Sedangkan LPG Non PSO adalah tabung LPG ukuran

12kg 50kg yang tidak masuk dalam subsidi pemerintah

Munculnya kelangkaan gas yang terjadi padatahun 2008 telah memberikan suatu dampak yang

signifikan dalam kehidupan masyarakat KPPU selaku

otoritas legal pemerintah mempunyai peranan penting

dalam mengawasi dan menyoroti distribusi gas tersebut

.

,

( )

. ,

.

,

. ,

.

.

.

,

, .

.

.

daya saing

AdvokasiAdvokasiAdvokasi

Permasalahan Kegiatan Usaha DistribusiLPG

Dan KPPU telah mengidentifikasi sejumlah isu penting

dalam distribusi komoditi LPG yaitu kelangkaan

penetapan harga dan terjadinya hambatan masuk bagi

pelaku usaha di sektor tersebut entry barrier

Berdasarkan analisis KPPU terjadinya kelangkaan

terhadap ketersediaan LPG di pasaran disusul denganmahalnya harga jenis LPG non PSO di tingkat

konsumen Isu kelangkaan muncul setelah Pertamina

melakukan koreksi dengan menaikan harga LPG non

PSO 12Kg pada pertengahan tahun 2008 Di sisi lain

penetapan harga terjadi karena kedua jenis LPG telahterdapat ketentuan bahwa harga LPG PSO ditetapkan

oleh pemerintah dan LPG Non PSO oleh Pertamina

Pada prinsipnya peluang usaha untuk industri LPG

Non PSO masih sangat terbuka bagi pelaku usaha

swasta Apalagi hal tersebut dimungkinkan sesuai

kebijakan pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah PP

No 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak

dan Gas Bumi yang pada Pasal 51 menyebutkan

bahwa

(1) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niagayang melaksanakan kegiatan niaga LPG wajibmemiliki atau menguasai fasilitas dan saranapenyimpanan dan pengisian tabung LPG

bottling plant

(2) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga

sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 wajib

mempunyai dan menggunakan merek dagang

tertentu

(3) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niagabertanggung jawab atas standar dan mutu

LPG tabung LPG

Hanya saja industri LPG menjadi tidak menarikbagi investor karena mereka menilai bahwa harga jual

LPG yang masih dibawah harga keekonomian Untuk

menyelami dampak yang berpotensi muncul dari

kebijakan pemerintah di sektor LPG tersebut KPPU

mencermati tiga kebijakan pemerintah untuk industri

LPG PSO Tiga kebijakan tersebut adalah

1. Peraturan Presiden Perpres No 104

Tahun 2007 tentang Penyediaan

Pendistribusian dan Penetapan Harga

LPG PSO Pasal pasal yang dicermati

dalam Perpres tersebut adalah sebagai

berikut

Pasal 9

Pemerintah menugaskan badanusaha sebagai penyedia dan

, ,

( ).

,

.

( ) . ,

.

,

.

, ( )

.

,

:

( ).

( )

.

, .

.

,

. :

( ) .

,

. -

:

:

http://themotorreport.com.au/wp-content/uploads/2008/06/ipg.jpg

edisi 02/2009

pendistribusi LPG PSO dilakukan

dengan cara penunjukan langsung

apabila hanya ada satu badan

usaha dan atau lelang

Pasal 11

Badan Usaha penyedia danpendistribusi LPG PSO melakukanp e n g a w a s a n p e l a k s a n a a npenjualan dan pendistribusianLPG PSO

Pasal 15

Menteri melakukan pengawasandalam pelaksanaan kegiatanpenyediaan dan pendistribusian

LPG PSO

KPPU menilai bahwa meskipun telah terdapat

ketentuan sebagaimana di atas tetapi pengawasan

yg dilakukan oleh Menteri terkait masih belum jelas

Ketidakjelasan tersebut tergambar pada kondisi

timbulnya kelangkaan pasokan LPG

2. Peraturan Menteri Permen ESDM No 21 Tahun

2007 tentang Penyelenggaraan Penyediaan dan

Pendistribusian LPG PSO Pada Pasal 5 ayat 2

memuat ketentuan persyaratan penugasanpenyediaan dan pendistribusian LPG PSO sebagai

berikut

- memiliki lzin Usaha Niaga Umum LPGuntuk melaksanakan penyediaan danpendistribusian LPG PSO

- memiliki aset kilang pengolahan BBMdan LPG dalam negeri termasukpengembangannya dalam jangka panjang

- jaminan ketersediaan pasokan- memiliki kemampuan dalam

menyediakan infrastruktur dan jaringanuntuk penyediaan dan pendistribusianLPG PSO di NKRI

3. Keputusan Menteri Kepmen ESDM No 1661

Tahun 2008 tentang Harga Patokan LPG PSOTahun Anggaran 2008 adalah Kepmen yang

mengatur harga patokan LPG PSO yaitu

- Harga Patokan ditetapkan berdasarkan

Contract Price CP Aramco rata rata pada

periode bulan bersangkutan ditambah

dengan biaya distribusi termasuk

handling dan margin keuntungan

- Harga patokan LPG PSO ditetapkan

sebesar 141 21 dari CP Aramco

ditambah Rp 390 10 kg yang akan

digunakan sebagai dasar perhitungan

,

(

) / .

:

:

.

,

.

.

( ) .

. ,

:

( ) .

, :

( ) -

(

) .

, %

, /

AdvokasiAdvokasiAdvokasi

harga untuk setiap kilogram LPG PSO

Selain menyikapi kebijakan terkait maka

dalam kajian industri ini KPPU juga melakukan analisis

terhadap perkembangan industri dan struktur

industrinya Hasil analisis KPPU menunjukkan bahwa

LPG merupakan industri yang saat ini masihterkonsentrasi dimana Pertamina berperan sebagaipelaku usaha tunggal yang mempunyai akses dari hulu

sampai ke hilir Padahal sejalan dengan arah konversi

energi LPG menjadi salah satu komoditi strategis yang

diperlukan masyarakat luas sebagai pengganti minyak

tanah Lebih lanjut ternyata dalam implementasi

keb i j akannya kemud ian te r j ad i beberapapermasalahan terutama setelah dilakukannya program

konversi

Kelangkaan LPG merupakan permasalahan

utama Hal ini dipicu oleh mekanisme pengawasan di

sisi distribusi yg kurang memadai infrastruktur yg

terbatas dan keterbatasan pasokan LPG Industri LPG

pada prinsipnya terbuka bagi siapa saja Hanya saja

beberapa kebijakan mengakibatkan pelaku usaha

menjadi sulit untuk masuk dalam industri LPG baik

untuk LPG PSO maupun LPG Non PSO

Harga LPG Non PSO yang masih mendapatsubsidi dari Pemerintah menimbulkan suatu entry

barrier bagi pelaku usaha swasta Pertamina di satu sisi

ingin mencapai harga keekonomiannya denganmenaikkan harga LPG PSO agar memungkinkan

kondisi terbukanya pasar bagi pelaku usaha lain Tapi

pada saat yang bersamaan pula pemerintah melakukan

intervensi dengan menunda kenaikan tersebut Hal ini

memperlihatkan bahwa LPG sepenuhnya telah menjadikomoditas yang diatur dan tidak dapat diserahkan kepasar sehingga status quo terhadap entry barrier

tersebut masih ada

Sementara untuk LPG PSO kebijakan yang

mensyaratkan kepemilikan kilang BBM dan LPG sertapembangunan dalam rentang jangka panjang jelas

menimbulkan entry barrier Hal ini terjadi akibat

sejumlah persyaratan kewajiban diberlakukan danpada outputnya akan semakin mempersulit pelakuusaha swasta yang ingin masuk sebagai penyedia dan

pendistribusi LPG PSO Fakta bahwa pasokan LPG

domestik ternyata tidak mencukupi kebutuhan LPG

selama ini dan masih tingginya ketergantungan impor

maka kemudian pilihan program konversi minyak tanah

ke LPG menjadi suatu pertanyaan besar Seharusnya

pemerintah dalam hal ini melakukan pilihan komoditilain dengan mempertimbangkan ketersediaan pasokan

domestik yang ada

,

,

.

. ,

,

. ,

.

.

,

.

. ,

,

.

.

. ,

.

.

,

.

.

,

.

.

edisi 02/2009

Berdasarkan atas evaluasi terhadap dampak

kebijakan KPPU telah menyampaikan beberapa

rekomendasi utama terkait dengan sektor industri

LPG agar industri ini dapat mengadopsi nilai nilai

persainan sehat yaitu

1 Perlunya grand strategy perencanaan yang tepat

dari pemerintah terkait dengan program konversi

energi dan konsekuensinya

Dalam hal ini seolah olah LPG bukan lagi

merupakan komoditas yang dibebaskan ke pasar

baik untuk LPG PSO dan Non PSO sehingga

dengan menahan laju harga untuk LPG Non PSO

pemerintah juga perlu konsekuen siap mensubsidi

Pertamina selaku pelaku usaha murni Apabila

pemerintah telah mengambil alih peran penetapan

harga maka pemerintah perlu memikirkan bahwa

tidak akan terjadi pesaing baru dalam industri LPG

2 Perlunya pengawasan yang ketat dalam

pendistribusian LPG sampai ke tingkat konsumen

Dengan demikian maka Pemerintah harus

menjamin distribusi berjalan lancar sehingga dapatmenjamin ketersediaan pasokan LPG bagikonsumen akhir serta jaminan harga jual LPG di

titik konsumen yang wajar

3 Perlunya penetapan formula harga jual LPG seperti

halnya untuk komoditi LPG PSO

Berdasarkan penetapan formula tersebut maka

proses penetapan harga akan menjadi transparan

Penetapan formula ini juga akan melindungikonsumen jika terjadi eksploitasi produsen dalam

menetapkan excessive pricing Formula ini baik

untuk diterapkan khususnya pada produk produk

yang menyangkut hajat hidup orang banyaksehingga setiap kenaikan harganya akan jelas dan

transparan sebab sebabnya

4 Pemerintah perlu memikirkan bentuk konversi

energi yang dapat dipenuhi

Saat ini sesuai dengan data kecenderungan impor

yang terus meningkat pemerintah perlu

memikirkan bentuk konversi energi yang sumber

supply nya secara full terpenuhi di dalam negeri

Apabila LPG dianggap pemerintah sebagai energi

alternatif terbaik maka perlu adanya langkah

langkah agar tidak terjadi ketergantungan impor

dan perbaikan masalah infrastruktur agar

menjamin supply LPG Atau benar benar mencari

,

, -

, :

.

.

, -

,

,

.

,

.

.

.

,

.

.

.

.

.

-

- .

.

.

,

,

- .

, -

,

. -

alternatif konversi energi lainnya seperti city gasyang didukung oleh pasokan gas alam domestik

yang berlimpah

5 Perlunya harmonisasi dengan Menteri ESDM

terkait dengan beberapa kebijakan yang dapatmenimbulkan entry barrier bagi pelaku usaha di

industri LPG

6 Perlu adanya monitoring terhadap potensi perilaku

anti persaingan dari Pertamina selaku pelaku

utama dalam industri LPG

7 Hal ini dilakukan untuk meminimasi kelangkaan di

tingkat distribusi

.

.

.

.

.

.

.

edisi 02/2009

Praktek

Saja

MonopoliLaporkan

KPPU

RE

P U B L I K I N D O N E SI A

KO

MIS

IP

ENGAWAS P E RS AINGAN

US

AH

A

AdvokasiAdvokasiAdvokasi

KPPU Mendukung PemberlakuanKebijakan Zonasi dan Trading Term

Pada dewasa ini sektor industri ritel telah

berkembang pesat dan merupakan sektor industristrategis setelah bidang pertanian yang diminati oleh

para pelaku usaha Jadi perkembangan usaha dari

sektor ini akan secara langsung berdampak terhadap

pertumbuhan ekonomi bangsa ini Dengan makin

pesatnya pertumbuhan di sektor ritel ini maka secara

sinergis akan membawa beberapa permasalahan yang

muncul kedepannya Melihat kondisi tersebut maka

Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU selaku

lembaga pemerintah mencoba untuk ikut berperan aktif

dalam mereduksi permasalahan yang ada KPPU

mencermati bahwa pada dasarnya terdapat dua

permasalahan utama dalam industri ritel Indonesia

yaitu permasalahan ritel besar modern versus ritel

kecil tradisional dan permasalahan pemasok versus

peritel modern

Hasil kajian KPPU menunjukkan bahwa inti daripermasalahan tersebut terletak pada munculnya

kekuatan pasar market power dari ritel yang

besar modern Jika pada kondisi ritel modern versus

ritel tradisional yang terjadi adalah pertumbuhan riteltradisional dari tahun ke tahun cenderung tidakmengalami peningkatan yg signifikan bahkan dapat

dikatakan terjadi stagnansi sementara pertumbuhan

ritel modern terus mengalami peningkatan maka

permasalahan pemasok versus ritel modern lebihkepada pemberlakuan persyaratan perdagangan

trading term yang semakin memberatkan pemasok

Permasalahan yang terjadi dalam industri ritel tersebutmerupakan produk dari persaingan yang tidaksebanding daripada persaingan usaha tidak sehat

,

. ,

.

,

. ,

( )

.

,

/

/

.

( )

/ .

,

,

( ) .

sebagaimana didefinisikan dalam UU No 5 1999

tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan

Usaha Tidak Sehat

KPPU telah memberikan saran kepadaPemerintah selaku regulator untuk melakukanpengaturan yang mendorong terciptanya equal playing

field dalam dua permasalahan ritel tersebut Mengingat

akar permasalahan yang ada terdapat pada market

power ritel modern maka solusi kebijakan yang diambil

harus diarahkan pada upaya pembatasan potensipenyalahgunaan market power untuk mereduksi

kondisi imbalance tersebut

Pemerintah dalam hal ini telah mengeluarkandua kebijakan dalam industri ritel melalui Peraturan

Presiden Perpres 112 2007 dan Peraturan Menteri

Perdagangan Permendag No 53 2008 tentang

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional

Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern Kedua

kebijakan tersebut memuat ketentuan ketentuan

tentang industri ritel yang dilakukan melalui

pembatasan ruang gerak ritel modern melalui

penetapan zonasi pembatasan luas tempat

pembatasan waktu buka perizinan diperketat

pembatasan jumlah dan besaran trading term dan

keharusan menjalin kemitraan dengan UKM

Kajian analisis KPPU telah menunjukkanbahwa terdapat dua kebijakan yang memiliki posisisangat penting untuk menyelesaikan permasalahandalam industri ritel yaitu Kebijakan Zonasi dan

Pembatasan jenis serta besaran Trading term

Kebijakan Zonasi merupakan sebuah bagian dariblueprint industri ritel yang telah memperhatikananalisis dampak sosial dan budaya akibat kehadiran

ritel modern

Pada dasarnya sistem zonasi merupakansebuah sistem yang membatasi lokasi di mana ritel

modern beroperasi Pembatasan lokasi memiliki makna

bahwa jumlah gerai ritel modern juga akan dibatasi

Melalui strategi pembatasan zonasi ini maka ritel

kecil tradisional memiliki kesempatan berusaha yang

relatif terlindungi dari persaingan head to head dengan

ritel modern Selanjutnya maka dengan jumlah gerai

yang terbatas ritel modern juga memiliki bargaining

position yang tidak terlalu besar terhadap pemasok

mengingat terbatasnya jumlah gerai mereka Pemasok

masih memiliki secercah harapan untuk dapatmemasarkan produknya pada peritel lain yangjumlahnya masih potensial untuk kegiatan sirkulasi

pemasaran

Apabila operasional dari kebijakan zonasi ini

. /

.

.

,

,

.

( ) /

( ) /

,

, .

-

:

(

, ,

, ),

,

.

.

.

.

.

/

. ,

,

,

.

.

http://farm1.static.flickr.com/17/22725413_4a81cb9d43_b.jpg

edisi 02/2009

AdvokasiAdvokasiAdvokasi

dilaksanakan dengan sungguh sungguh maka dapat

menjadi solusi potensial untuk menyelesaikan

persoalan utama ritel yang telah muncul Syarat utama

dari kebijakan ini adalah adanya pemetaan potensi

zona zona tertentu yang masih dapat dimasuki peritel

modern

Sedangkan bila dilihat dari dimensi besarnya

proses eksploitasi pemasok oleh peritel modern upaya

lain yang juga dapat ditempuh adalah denganmembatasi jenis dan besaran trading term yang

diberlakukan Namun terkait dengan ungkapan

kebebasan berkontrak maka terdapat suatu paradoks

bahwa Indonesia bukanlah penganut sistem pasar

bebas yang sebebas bebasnya dimana doktrin ini

harus pula memperhatikan doktrin yang lain yaitu

perjanjian harus memperhatikan undang undang

kepentingan umum dan kesusilaan Dengan kata lain

Pemerintah dapat melakukan intervensi apabila melihatmekanisme pasar justru bergerak liar dan merugikan

masyarakat secara keseluruhan

Di Perancis trading term dibatasi maksimal

20 dari harga jual produk Dutreil Law Melalui model

seperti ini maka efisiensi yang dihasilkan oleh produsen

sebagian besar akan dinikmati oleh konsumen

sementara oleh peritel akan terbatas pada batas atas

besaran trading term Hipotesis harga akan bergerak

mahal apabila pembatasan besaran trading term

diberlakukan karena tidak ada insentif bagi peritel

menjual dengan harga kompetitif akan terbantahkan

dengan fakta bahwa persaingan antar pemasok terjadi

dengan sangat ketat yang akan memaksa mereka

menerapkan strategi harga Pembatasan meski tidak

100 akan mengembalikan ritel pada konsep awal

KPPU telah mendukung adanya pengaturanyang dilakukan oleh Pemerintah yang bertujuanmendorong sebuah harmonisasi yang lebih baik dalamindustri ritel Indonesia sebagaimana yang dilakukan

melalui Perpres 112 2007 dan Permendag 53 2008

Melihat nilai strategis industri ritel KPPU akan terus

melaksanakan tugasnya sebagai pengawas

persaingan usaha dalam industri ritel termasuk

didalamnya jika pelanggaran terhadap Perpres

112 2007 dan Permendag 53 2008 ternyata berpotensi

melanggar UU No 5 tahun 1999

-

.

-

.

,

. ,

,

- ,

- ,

. ,

.

,

% ( ).

,

.

,

,

,

. ,

%, .

/ / .

,

,

/ /

.

edisi 02/2009

Kode Etik KPPU

Sebagaimana ketentuan dalam Undang – undang Nomor 5Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli danPersaingan Usaha Tidak Sehat (UU No.5/1999), anggota KPPUperiode 2006 – 2011 adalah warga negara Indonesia yangdipilih sesuai ketentuan mengenai persyaratan keanggotanKPPU. Hanya saja, dalam UU No.5/1999 belum dijabarkandengan jelas perihal kode etik bagi anggota KPPU.

Kondisi ini tentu memancing sejumlah pihak yang kerapmempersoalkan kredibilitas anggota KPPU. Padahal, sejakberdiri, KPPU telah memiliki Kode Etik yang kini disempurnakankembali dan mulai berlaku pada tanggal 28 Januari 2009. KodeEtik tersebut diatur dalam SK No. 22/KPPU/KEP/I/2009 denganpasal yang memuat sejumlah ketentuan mengikat yang harusdipatuhi.

Secara singkat larangan bagi Kode Etik, diantaranya adalahmenyalahgunakan wewenang, melakukan korupsi, kolusi,memiliki saham mayoritas, dan mempunyai kepentingandengan perkara yang bersangkutan.

Hal yang dilarang adalah juga bertemu atau berhubungan untukmembicarakan perkara dengan pihak – pihakyang berkaitandengan perkara yang sedang ditangani di luar prosespemer iksaan , pers idangan dan d i lua r kan to r.Implementasi yang cermat dalam Kode Etik harus disikapidengan prinsip independensi dan transparan. Dengandemikian, pada Kode Etik juga dicantumkan ketentuan baru,yaitu Majelis Kehormatan dan kewenangan memberikansanksi.

AdvokasiAdvokasiAdvokasi

NewsNewsNews

JAKARTA Kontroversi soal minyak toni

bergulir ke bahan bakar minyak BBM nonsubsidi

Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha

KPPU Didik Akhmadi menduga ada praktek

kartel dalam bisnis BBM nonsubsidi

Ia menuduh PT Pertamina Persero PT

Petronas Niaga Indonesia dan Shell Indonesia

terlibat dalam kartel Ketiganya bergerak di bisnis

stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU di

Indonesia

Dasar tuduhan Didik adalah lambannyapenurunan harga BBM nonsubsidi yang tidaksebanding dengan turunnya harga minyak

internasional Harga minyak dunia sudah jauh

turun hingga di bawah US 40 per barel tapi harga

BBM nonsubsidi hanya turun sedikit cetus Didik

kepada KONTAN kemarin

Alhasil ia menduga ketiga perusahaan itu

mengatur berapa penurunan harga BBM

nonsubsidi Jika tudingan ini benar maka

ketiganya bisa terjerat Pasal 11 UU No 5 Tahun

1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan

Persaingan Usaha Tidak Sehat

Selain kartel ia juga punya dugaan lain

yakni praktek oligopoli Menurut Didik ketiga

perusahaan itu boleh jadi menggelar praktek

leadership follower model Pertamina yang

bertindak sebagai pemimpin pasar memberi sinyal

awal untuk menahan penurunan harga Shell dan

Petronas kemudian mengikut inya Buat

memastikan semua dugaanitu KPPU berniat

menggelar pertemuan Nanti bisa kami tentukan

bagaimana bentuk pasti kartelnya imbuh Didik

Praktek ini juga telah merembet pada

harga bahdn bakar lain yang tak tersedia di SPBL

Sebut saja avtur yang penurunan harganya juga

lambat Maka tiket pesawat terbang pun enggan

meluruh

Pertamina tentu saja menampik tudingan

tersebut Harus dicermati kami sudah beberapa

kali menurunkanharga BBM nonsubsidi jauh

.

( ) .

( )

.

,

,

.

( )

.

. "

$ ,

,"

, .

,

. ,

.

.

,

. ,

.

.

,

. "

," .

.

,

. ,

.

. " ,

KPPU Ada Kartel di Bisnis BBM Nonsubsidi:

sebelum harga BBM subsidi Pertamina

menetapkan harga yang wajar cetus Vice Pi esi

dent Communication Pertamina Anang Rizkani

Noor Meski demikian ia mengaku siap

memberikan penjelasan kepada KPPU

Fathia Syarif Media Relations External

Communications Manager Shell Indonesia juga

membantah Kami selalu menjalankan bisnis

sesuai aturan katanya

Sebetulnya ada cara mudah untuk

membantah ada praktek kartel Ketiga pebisnis itu

tinggal menurunkan harga BBM nonsubsidi

sejalan dengan penurunan harga minyak dunia

Toh mereka juga tetap untung dan konsumen

senang KPPU pun pasti tak bisa menuduh ada

kartel

.

," - -

. ,

.

,

. "

," .

,

.

.

,

,

.

Sumber: Harian Kontan/20 Januari 2009/Hal. 1

edisi 02/2009

SeharusnyaAdaHarga

DitanganAnda

KPPU

RE

P U B L I K I N D O N E SI A

KO

MIS

IP

ENGAWAS P E RS A INGAN

US

AH

A