DAFTAR ISI -...
Transcript of DAFTAR ISI -...
ii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar …………………………………………………………………………… i
Daftar Isi................................................................................................................... ii
BAB I PENDAHULUAN.................................................................................... 1 1.1. Latar Belakang......................................................................................... 1 1.2. Landasan Hukum...................................................................................... 2 1.3. Maksud dan Tujuan.................................................................................. 5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD....................................................... 8 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur...................................................................................
8
2.2. Sumber Daya Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur...........................................................................................................
16
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD............................................................................ 19 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD ..................... 28
BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI......... 30 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.................................
30
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Terpilih .......................................................................................................
30
3.3. Telaahan Renstra Kementrian Kelautan dan Perikanan............................ 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis…………………………………………………………………………. 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis……………………………………………………
45
46 51
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014-2019…………………………………...
54 4.1. Visi dan Misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur.......... 54 4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kelautan dan Perikanan 4.3. Strategi dan Kebijakan………………………………………………………
55 56
BAB V RENCANA PROGRAM KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF…............................
58
BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD...................................................................................
61
BAB VII PENUTUP…….................................................................................... 62 LAMPIRAN
1
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Sejarah kejayaan bahari di Indonesia pernah terukir melalui kejayaan kerajaan-
kerajaan yang ada. Laut sebagai penggerak perekonomian sehingga menjadikan
nusantara berada pada posisi terhormat dalam percaturan perdagangan, ekonomi,
geopolitik dan pertahanan keamanan bahkan sampai saat ini kearifan- kearifan
tradisional dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya kelautan tetap
bertahan.
Berdasarkan hal tersebut sudah sepatutnya semua pihak merasa optimis
bahwa sektor Perikanan dan Kelautan dapat berperan dalam meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan pertumbuhan ekonomi khususnya di Jawa Timur,
mengingat sumberdaya Perikanan dan Kelautannya sangat berpotensi. Meski
demikian kekayaan sumberdaya perikanan dan kelautan belum dapat dimanfaatkan
secara optimal, sehingga ketertinggalan serta kemiskinan sebagian nelayan dan
pembudidaya ikan masih cukup tinggi.
Guna mewujudkan percepatan pertumbuhan ekonomi yang diantaranya untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin serta mengurangi pengangguran,
maka dalam proses pembuatan kebijakan, pemerintah daerah senantiasa secara
konsisten menyelaraskan berbagi program dan kegiatannya terutama terkait dengan
alokasi belanja yang mendukung kegiatan perekonomian yang mampu memacu
pertumbuhan (pro-growth), menciptakan dan memperluas lapangan pekerjaan pro-
job). dan mengurangi kemiskinan (pro-poor). Ketiga strategi tersebut menjadi acuan
bagi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mengeksekusi kebijakan dalam rangka
mempercepat prioritas pembangunan di bidang peningkatan investasi, ekspor,
kesempatan kerja, revitalisasi pertanian, perkebunan, perikanan, serta peningkatan
aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan yang telah diimplementasikan
untuk menindaklanjuti visi “Jawa Timur Lebih sejahtera, berakhlak, berkeadilan,
mandiri dan berdaya saing”.
2
Pilihan Pemerintah Provinsi Jawa Timur memprioritaskan pembangunan
dibidang perikanan dan kelautan sangat beralasan mengingat kondisi sumberdaya
alam di Jawa timur, khususnya daya dukung usaha perikanan dan kelautan masih
potensial untuk dimanfaatkan. Upaya pengembangan usaha perikanan secara garis
besar adalah usaha penangkapan ikan di laut dan di perairan umum, usaha
budidaya perikanan di laut, air tawar dan payau serta produksi garam. Sedangkan
pada pasca panen berupa pengolahan dan pemasaran hasil perikanan. Untuk
menjaga ketersedian sumberdaya ikan dilakukan konservasi berupa rehabilitasi
hutan mangrove serta terumbu karang dan restocking di perairan umum daratan
dan laut.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum dari penyusunan RENSTRA Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur adalah :
1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebagaimana
telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan
atas Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 32);
2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara;
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3
5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Repubublik Indonesia Nomor 4421);
6 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan
Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang
pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4438);
8 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada
Masyarakat;
9 Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
10 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah
12 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tatacara Penyusunan, Pengendalian,
4
Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4815);
13 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan
14 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
16 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2009-2014;
17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 517);
19 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
20 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur;
21 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Struktur
dan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
5
22 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-
2025;
23 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang
Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031;
24 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 –
2019;
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 adalah
meningkatnya pelayanan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas Otonomi Daerah dan
Tugas Pembantuan di bidang perikanan dan kelautan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun.
Tujuan penyusunan Rencana Strategis tahun 2014 – 2019 adalah :
1. Tersusunnya visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
2. Teridentifikasinya program dan indikator kinerja dalam penyelenggaraan
tugas dan fungsinya selama 5 (lima) tahun.
3. Tersusunya acuan dan pedoman dalam penyusunan rencana kerja untuk
waktu 5 (lima) tahun ke depan.
4. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tersusunnya dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur baik tahunan maupun 5 (lima) tahunan.
6
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penyajian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 terdiri dari 6 (enam) bab, sebagai berikut:
Bab I Pendahuluan
Bab ini berisi tentang gambaran umum penyusunan Renstra terdiri dari
Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika
Penulisan.
Bab II Gambaran Pelayanan SKPD
Bab ini menjelaskan dan menyajikan Gambaran Umum SKPD selama
beberapa tahun terakhir, yang meliputi Tugas, Fungsi dan Struktur
Organisasi SKPD; Sumber Daya SKPD; Kinerja Pelayanan SKPD,
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD.
Bab III Isu – isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Bab ini menyajikan permasalahan pembangunan sesuai sektor dan isu
strategis yang memperhatikan isu/kebijakan internasional, regional,
nasional, daerah sekitar dan kebijakan Jawa Timur, yang meliputi
Identifikasi Permasalahan Bedasarkan Tugas dan Fungsi; Telaah Visi, Misi
dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih; Telaahan
Renstra K/L; Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis; Penentuan Isu-isu Strategis.
Bab IV Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategis dan Kebijakan
Bab ini berisi penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi serta
Kebijakan.
Bab V Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran
dan Pendanaan Indikatif
Pada bab ini disajikan program yang menjadi tanggungjawab SKPD,
pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang
7
dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode
perencanaan.
Bab VI Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran
RPJMD
Bab ini menguraikan indikator kinerja SKPD yang bertujuan untuk
memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi
SKPD pada akhir periode Renstra.
Bab VII Penutup
Bab ini menguraikan tentang kaidah-kaidah pelaksanaan renstra.
8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi SKPD
a. Tugas
Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur mempunyai tugas
melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan.
b. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perikanan dan Kelautan
menyelenggarakan fungsi :
a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan
b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang
perikanan dan kelautan
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya
d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
c. Struktur Organisasi
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur, maka susunan organisasi berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 94 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas
Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan kelautan
Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
1. Kepala Dinas
Mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi, pengawasan dan
pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang perikanan dan
kelautan.
2. Sekretaris
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan
mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,
9
perlengkapan, penyusunan program dan keuangan, hubungan
masyarakat (humas) dan protokol. Untuk melaksanakan tugas tersebut,
maka sekretaris mempunyai fungsi :
a. Pengelolaan dan pelayanan administrasi umum
b. Pengelolaan administrasi kepegawaian
c. Pengelolaan administrasi keuangan
d. Pengelolaan administrasi perlengkapan
e. Pengelolaan urusan rumah tangga, humas dan protokol
f. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program, anggaran dan
perundang-undangan
g. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan tugas-tugas bidang
h. Pengelolaan kearsipan dan perpustakaan dinas
i. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi organisasi dan tata laksana
j. Pelaksanaan proses administrasi rekomendasi jaminan mutu dan
keamanan pangan
k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Sekretariat terdiri atas :
a. Sub Bagian Tata Usaha
b. Sub Bagian Penyusunan Program
c. Sub Bagian Keuangan
d. Sub Bagian Perlengkapan
3. Bidang Perikanan Budidaya
Mempunyai tugas melaksanakan peningkatan dan pengembangan
perikanan budidaya, dan mempunyai fungsi :
a. Pengembangan budidaya dan perbenihan
b. Pengembangan prasarana dan sarana budidaya dan perbenihan
c. Pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan
d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang
perikanan budidaya
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain diberikan oleh Kepala Dinas
10
Susunan organisasi Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :
a. Seksi Produksi
b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya
c. Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan
4. Bidang Perikanan Tangkap
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap dan mempunyai
fungsi :
a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap
b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan tangkap
c. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan
rehabilitasi prasarana perikanan tangkap
d. Penerapan teknoogi dan penyediaan sarana perikanan tangkap
e. Pembinaan dan pengembangan organisasi nelayan
f. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan di bidang
perikanan tangkap
g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Perikanan Tangkap adalah sebagai berikut :
a. Seksi Eksploitasi dan Teknologi
b. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap
c. Seksi Operasional Pelabuhan
5. Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
Mempunyai tugas melaksanakan merencanakan, melaksanakan dan
mengkoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan kelautan
pesisir, pulau-pulau kecil dan pengawasan, serta mempunyai fungsi
sebagai berikut :
a. Penyusunan rencana pemanfaatan sumberdaya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil
11
b. Pengembangan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan
pulau-pulau kecil
c. Pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil
d. Pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan
e. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya
perikanan dan kelautan
f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Kelautan, Pesisir dan Pengawasan terdiri atas :
a. Seksi Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
b. Seksi Pengawasan dan Pengendalian
6. Bidang pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan
kegiatan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan serta mempunyai
fungsi :
a. Pelaksanaan kebijakan pengembangan usaha, pemasaran, permodalan,
kelembagaan usaha dan promosi hasil perikanan dan kelautan
b. Penyebarluasan teknologi pengolahan dan pengendalian mutu hasil
perikanan
c. Pelaksanaan penilaian teknis perijinan usaha perikanan dan kelautan
d. Pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
terdiri atas :
a. Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran
b. Seksi Bina Mutu
c. Seksi Pelayanan Usaha
12
7. Sedangkan untuk Unit pelaksanan Teknis (UPT) berdasarkan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor 131 tahun 2008 tanggal 25 Agustus 2008
tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut :
a. UPT Laboratorium Pengendalian dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan
(UPT LPPMHP)
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan
dan kelautan di bidang teknis pengelolaan, pelaksanaan pengujian
mutu hasil perikanan serta penyebaran teknologi perikanan. UPT
LPPMHP mempunyai fungsi :
1) Penyusunan rencana sarana dan prasarana kegiatan pengujian mutu
hasil perikanan
2) Pengelolaan dan pemeliharaan sarana untuk pengujian mutu hasil
perikanan
3) Pelaksanaan pengujian dan pengawasan mutu hasil perikanan
4) Pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan dan sertifikasi mutu hasil
perikanan
5) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT LPPMHP terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Pengujian
- Seksi Pengendalian Mutu
b. UPT Pengembangan Penangkapan Ikan (UPT PPI)
Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pelatihan dalam
rangka usaha meningkatkan, pengetahuan nelayan, keterampilan,
pemeliharaan dan perawatan sarana pelatihan penangkapan ikan. UPT
PPI mempunyai fungi antara lain :
13
a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan pelatihan di
bidang penangkapan ikan
b) Pelaksanaan kaji terap teknologi di bidang penangkapan
ikan
c) Pelaksanaan pembinaan keterampilan teknis pemanfaatan
dan pemeliharaan sarana penangkapan ikan kepada nelayan
dan petugas teknis lapangan
d) Penyelenggaraan dan pemeliharaan prasarana dan sarana
pelatihan penangkapan ikan
e) Pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga
f) Pelaksanaan pelayanan masyarakat
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas
Susunan organisasi UPT Pengembangan Penangkapan Ikan terdiri atas:
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Sarana dan Pengembangan Teknologi
- Seksi Pelayanan Jasa
c. UPT Pengembangan Budidaya Air Payau (UPT PBAP) Bangil
Mempunyai tugas dinas di bidang kegiatan produksi, kajian dan
penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya perikanan air payau,
pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan dan lingkungan
serta peningkatan SDM pembudidaya dan tugas teknis lapangan
melalui kegiatan pelatihan dan keterampilan. UPT PBAP Bangil
mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya /
perbenihan serta kaji terap teknologi budidaya air payau
b) Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air
payau
14
c) Pelaksanaan pelayanan pengujian penyakit ikan dan lingkungan
secara laboratoris
d) Pelaksanaan dan failitas standarisasi mutu benih dan hasil
budidaya air payau
e) Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan penyebaran teknologi
perbenihan dan budidaya perikanan air payau kepada
pembudidaya dan petugas teknis lapangan
f) Pelaksanaan ketatausahaan dan rumah tangga
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBAP Bangil adalah sebagai berikut :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi
- Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Payau
d. UPT Pengembangan Budidaya Air Tawar (UPT PBAT) Umbulan
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang
kegiatan produksi dan penyebaran teknologi perbenihan dan budidaya
perikanan air tawar, pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan
ikan dan lingkungan serta pelatihan dan keterampilan. UPT PBAT
Umbulan mempunyai fungsi sebagai berikut :
a) Penyusunan rencana dan pelaksanaan kegiatan budidaya atau
perbenihan serta penyebaran teknologi budidaya air tawar
b) Pelaksanaan distribusi perbenihan dan budidaya perikanan air
tawar
c) Pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan kaji terap teknologi
perbenihan dan budidaya perikanan air tawar kepada
pembudidaya dan petugas teknis lapangan
d) Pelaksanaan pelayanan pengujian secara laboratoris kesehatan ikan
dan lingkungan
15
e) Pelaksanaan dan fasilitasi standarisasi mutu benih dan hasil
budidaya air tawar
f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PBAT Umbulan adalah sebagai berikut :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Produksi dan Pengembangan Teknologi
- Seksi Pelayanan Jasa Benih Perikanan Air Tawar
e. UPT Pengelola Pelabuhan Perikanan Pantai (UPT PPPP) Bawean
Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan
Kelautan di bidang pengelolaan pelabuhan perikanan pantai,
pengawasan penangkapan ikan dan pelayanan teknis kapal perikanan
serta pelayanan masyarakat. UPT PPPP Bawean mempunyai fungsi :
a) Penyusunan rencana operasional dan pemeliharaan prasarana dan
sarana pelabuhan
b) pelayanan teknis kapal perikanan dan kesyahbandaran
c) Pengawasan dan pengaturan kegiatan penangkapan ikan,
penanganan, pengolahan, mutu serta kegiatan distribusi hasil
perikanan di wilayah pelabuhan perikanan pantai
d) Pelaksanaan koordinasi urusan keamanan dan keberhasilan
kawasan pelabuhan perikanan
e) Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data serta pelaporan
f) Pengelolaan urusan tata usaha dan rumah tangga
g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas
Susunan organisasi UPT PPPP Bawean Gresik terdiri atas :
- Kepala UPT
- Sub Bagian Tata Usaha
- Seksi Prasarana dan Sarana
- Seksi Tata pelayanan
16
2.2 Sumber Daya SKPD
a. Anggaran
Dukungan anggaran pembangunan perikanan dan kelautan pada Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari APBD
mengalami peningkatan dalam kurun waktu tahun 2009 – 2014, yaitu pada
tahun 2009 total anggaran dari APBD Provinsi Jawa Timur sebesar Rp.
190.793.823.333,- dan meningkat sampai pada tahun 2014 sebesar Rp.
232.113.192.000,-. Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk belanja gaji dan
pegawai serta belanja daerah.
b. Ketenagaan
Dukungan ketersediaan sumberdaya manusia yang berkualitas, professional,
berpengetahuan serta memiliki pengalaman dalam mengelola suatu organisasi
atau lembaga agar dapat berjalan secara optimal merupakan hal yang sangat
diperlukan. Keberhasilan pencapaian kinerja organisasi akan sangat ditentukan
oleh kinerja sumberdaya manusia yang ada dalam menjalankan tugas dan
fungsinya masing-masing.
Sebagai salah satu perangkat kerja Provinsi Jawa Timur, Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur didukung oleh sejumlah personil atau pegawai
yang berdasarkan masing – masing komposisi tergambarkan sebagai berikut :
1. Jabatan
Dari komposisi PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
yang keseluruhan berjumlah 477 orang, terdiri dari :
a) 41 orang pejabat struktural
b) 7 orang fungsional
c) 429 orang staf
17
2. Pangkat dan Golongan
Pangkat dan Golongan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa
Timur adalah sebagai berikut :
Pangkat Golongan Jumlah
Pembina IV 37
Penata III 235
Pengatur II 168
Juru I 37
Jumlah 477 orang
3. Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan PNS Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
adalah sebagai berikut :
Tingkat
Pendidikan
Jumlah
S 3 1
S 2 56
S 1 174
D 3 11
D 2 -
D 1 -
SLTA 196
SMP 19
SD 20
Jumlah 477orang
18
c. Sarana dan Prasarana
Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan
prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran.
Sarana dan prasarana Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur adalah
sebagai berikut :
No Kode
Bidang Pembidangan Barang Luas (M2)
Juml
ah Satuan
1 2 3 4 5 6
1 01 Golongan Tanah 1.594.623,00 53 Bidang
2 0101 Tanah 1.594.623,00 53 Bidang
3 02 Golongan Peralatan dan
Mesin 0,00
12.13
7 Buah / Set
4 0202 Alat-alat Besar 0,00 280 Buah / Set
5 0203 Alat-alat Angkutan 0,00 193 Buah
6 0204 Alat Bengkel dan Alat Ukur 0,00 256 Buah
7 0205 Alat Pertanian 0,00 1.651 Buah / Set
8 0206 Alat Kantor dan Rumah
Tangga
0,00 6.828 Buah
9 0207 Alat Studio dan Alat
Komunikasi
0,00 634 Buah
10 0208 Alat-alat Kedokteran 0,00 4 Buah
11 0206 Alat Laboratorium 0,00 2.290 Buah
12 0207 Alat-alat Persenjataan /
Keamanan
0,00 1 Buah
13 03 Golongan Gedung dan
Bangunan
33.360,00 379 Buah
14 0311 Bangunan Gedung 33.358,00 377 Buah
15 0312 Monumen 2,00 2 Buah
16 04 Golongan Jalan, Irigasi dan
Jaringan
13.523,00 226 Buah
19
No Kode
Bidang Pembidangan Barang Luas (M2)
Juml
ah Satuan
1 2 3 4 5 6
17 0413 Jalan dan Jembatan 0,00 18 Buah
18 0414 Bangunan Air Irigasi 13.412,00 186 Buah
19 0415 Instalasi 7,00 10 Buah
20 0416 Jaringan 104,00 12 Buah
21 05 Golongan Asset Tetap
Lainnya
0,00 1.641 Buah/Set/
Ekor
22 0517 Buku dan Perpustakaan 0,00 1.119 Buah / Set
23 0518 Barang Becorak
Kebudayaan
0,00 39 Buah
24 0519 Hewan Ternak Serta
Tanaman
0,00 483 Ekor /
Buah
25 06 Golongan Konstruksi
Dalam Pengerjaan
0,00 0 Buah
Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Perikanan
dan Kelautan Provinsi Jawa Timur maka peningkatan sarana dan prasarana
menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana
dan prasarana adalah menyangkut modernisasi sarana dan prasarana yang ada,
serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Pengembangan produksi perikanan dan kelautan di Provinsi Jawa Timur dikelola
berdasarkan jenis usaha yang terdiri dari usaha penangkapan ikan di laut dan
perairan umum, usaha budidaya ikan di laut, air tawar dan payau serta usaha
garam rakyat. Adapun potensi perikanan dan kelautan yang menunjang
pengembangan usaha tersebut adalah sebagai berikut :
20
1. Potensi Perikanan dan Kelautan
Tabel Potensi Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur
URAIAN POTENSI
Jumlah Pulau
Panjang Pantai
Perikanan Tangkap
Laut Utara Jawa
Laut Selatan Jawa +
ZEEI
Perairan Umum
Sungai
Rawa
Waduk
Danau
Perikanan Budidaya
Tambak
Kolam
Karamba
Mina Padi
Sawah Tambak
Budidaya laut
446 buah
1.900 km
65.537 km²
142.560 km2
6.012 km
2.389 ha
7.397 ha
681 ha
64.837,8 ha
8.645,2 ha
68 ha
1.064 ha
35.558 ha
324.854 ha
Potensi Sumberdaya perikanan tangkap khususnya di wilayah perairan utara
Provinsi Jawa Timur saat ini sudah dikategorikan dalam kondisi padat tangkap,
sehingga pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap diarahkan pada wilayah
perairan selatan Provinsi Jawa Timur termasuk ZEEI yang masih belum dikelola
secara optimal.
Sedangkan sumberdaya perikanan budidaya diarahkan untuk pengembangan
diversifikasi usaha budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di laut termasuk di
dalamnya budidaya rumput laut, maupun budidaya ikan di air payau khususnya
budidaya udang yang selalu menjadi primadona dan merupakan andalan atau
unggulan produk ekspor perikanan Provinsi Jawa Timur. Disamping itu
pengembangan usaha garam rakyat akan menjadi salah satu prioritas sejalan dengan
usaha untuk memenuhi kebutuhan garam nasional.
21
2. Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
Perairan laut Provinsi Jawa Timur yang luas beserta kekayaan alamnya memiliki
berbagai fungsi penting sebagai penyangga kehidupan dan untuk dimanfaatkan oleh
masyarakat Provinsi Jawa Timur guna mewujudkan kesejahteraan hidupnya, baik
pada masa kini maupun masa yang akan datang. Sumberdaya laut wilayah pesisir
dan pulau pulau kecil di Provinsi Jawa Timur menyimpan potensi untuk tumpuan
masa depan. Baik sumberdaya alam hayati termasuk ikan, rumput laut, mutiara,
terumbu karang, mangrove, padang lamun dan biota laut lainnya serta sumberdaya
non hayati seperti minyak bumi, mineral, pasir laut, maupun energi laut lainnya
serta jasa lingkungan dan kelautan dapat dimanfaatkan untuk industri berbasis
kelautan seperti perikanan, pelayaran, wisata bahari, budidaya laut, indutri mineral
dan bioteknologi.
Adapun Potensi sumberdaya kelautan, pesisir dan pengawasan adalah sebagai
berikut :
a. Mangrove
Hutan mangrove di Provinsi Jawa Timur seluas 85.000 ha atau 6,24%
dari luas hutannya. Habitat mangrove dimanfaatkan sebagai kawasan
perikanan utamanya budidaya tambak.
Mangrove yang tumbuh di kawasan pesisir sangat rentan terhadap
gangguan atau kerusakan. Hingga saat ini hutan mangrove yang
mengalami kerusakan sebanyak 13.000 ha akibat tekanan kepentingan di
wilayah pesisir yang menimbulkan penebangan/pengrusakan sehingga
perlu dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi Hutan Mangrove di Jawa
Timur telah dilaksanakan di kabupaten/kota dengan luas areal
rehabilitasi mencapai 400,00 ha.
22
b. Terumbu karang
Ekosistem terumbu karang yang terdiri dari karang penghalang dan
karang tepi. Penyebarannya meliputi Perairan Situbondo, Banyuwangi,
dan bebeberapa lokasi di pantai utara Jawa Timur. Terumbu karang
adalah ekosistem yang produktif karena merupakan fishing ground ikan
karang, yang potensinya diperkirakan sebesar 80.082 ton/tahun.
Akibat cara penangkapan ikan yang destruktif, terumbu karang di
Provinsi Jawa Timur banyak yang mengalami kerusakan. Untuk itu
pemerintah provinsi telah mulai melakukan rehabilitasi sejak Tahun
1990 dengan menanam keranjang-keranjang beton sebagai tempat
tumbuh atau perlindungan terumbu karang.
c. Pulau-pulau Kecil dan Wisata bahari
Provinsi Jawa Timur diketahui memiliki kurang lebih 446 pulau-pulau
kecil, berada di Pacitan (31), Tulungagung (19), Blitar (28), Malang (100),
Situbondo (5), Sumenep (121), Gresik (13), Sampang (1), Trenggalek (57),
Sidoarjo (4), Banyuwangi (15), Jember (50), Probolinggo (1), Bangkalan
(1) dan Sebanyak 3 pulau berada pada daerah perbatasan dengan
Australia yaitu pulau Nusa barong (kab Jember), Pulau Paneken dan
Pulau Sekel (Kab Trenggalek). Dari 446 pulau tersebut yang berpenghuni
sebanyak 20% pulau dan sisanya tidak berpenghuni. Besarnya jumlah
pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni mengindikasikan tersedianya
potensi wisata taman laut yang masih perawan akan tetapi potensi ini
belum digali dan dipromosikan secara optimal. Contohnya wisata bahari
di Pulau Bawean, Kepulauan Sumenep (Pulau Sepanjang), Pulau Sempu,
Pulau Nusa Barong, dll.
Selain potensi wisata taman laut kepulauan, wilayah pesisir dan pulau-
pulau kecil di mempunyai kekayaan dan keragaman yang tinggi dalam
bentuk ekosistem, jenis biota, struktur adat dan budayanya. Jumlah
lokasi wisata bahari di Provinsi Jawa Timur yang sudah dikembangkan
23
adalah sebanyak 52 lokasi dan menunjukkan perkembangan yang tidak
kalah menarik dibandingkan dengan sektor lain.
d. Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
Kawasan pesisir di Provinsi Jawa Timur rawan terjadi konflik nelayan
serta tindak pidana perikanan, seperti penggunaan alat tangkap
terlarang (trawl), pelanggaran jalur penangkapan ikan, penggunaan
bahan peledak, potas, pengambilan terumbu karang dan penebangan
mangrove dll. Untuk meminimalkan permasalahan tersebut Dinas
Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur telah membangun Pos
Kemanan Perikanan dan kelautan Terpadu (POSKAMLADU) yang
tersebar di 13 Kabupaten / Kota di wilayah rawan konflik, dengan
didukung personil dari Polair Polda Jatim dan TNI AL. Dasar hukum
operasional Poskamladu tersebut adalah Surat Keputusan Gubernur
Jawa Timur : No. 188/136/KPTS/013/2003 yang telah direvisi dengan
Surat Keputusan Gubernur jawa Timur No. 188/339/KPTS/013/2010
tentang Tim Pembina dan Pengawas terhadap Pengelolaan Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan Wilayah Kewenangan pemerintah Provinsi Jawa
Timur.
Dinas Perikanan dan kelautan Provinsi Jawa Timur saat ini memiliki 8
(delapan) PPNS yang didukung oleh pengawas Perikanan. Dengan
melihat luasan wilayah perairan Provinsi Jawa Timur maka jumlah
PPNS dan Pengawas Perikanan perlu ditingkatkan secara kuantitas
melalui pelatihan-pelatihan, terutama pelatihan untuk menjadi PPNS.
Disamping itu di Provinsi Jawa Timur sudah terbentuk 215 kelompok
Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) aktif yang tersebar di Kabupaten
/Kota. Pokmaswas merupakan pelaksana pengawasan dan
pengendalian pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan di
lapangan yang terdiri dari unsur tokoh masyarakat, agama, adat, LSM
dan masyarakat maritim lainnya. Pokmaswas ini merupakan
24
perwujudan dari Sistem Pengawasan yang Berbasis Masyarakat
(SISWASMAS).
Dari potensi perikanan dan kelautan yang terdapat di Jawa Timur, telah
dilaksanakan pembangunan perikanan dan kelautan selama 5 (lima) tahun
terakhir (tahun 2009 – 2014) sehingga dicapai kinerja pembangunan perikanan
dan kelautan sebagai berikut :
1. Kontribusi Perikanan dan Kelautan pada Pertumbuhan Ekonomi
Menurut data BPS Jawa Timur, kinerja perekonomian Jawa Timur dari
tahun ke tahun mengalami pertumbuhan. Hal ini terbukti dalam 5 (lima)
tahun terakhir, perekonomian Jawa Timur terus meningkat yaitu pada
tahun 2009 mengalami pertumbuhan 5,01 % ; tahun 2010 sebesar 6,89 % ;
tahun 2011 sebesar 7,22 % ; tahun 2012 sebesar 7,27 % dan pada tahun 2013
sebesar 6,55 %.
Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Jawa Timur memberi kontribusi
pada pertumbuhan ekonomi sub sektor Pertanian berdasarkan PDRB
(ADHB) sektor perikanan tahun 2009 sebesar 4,45 % atau sama dengan Rp
11,8 T dan setara terhadap PDRB Jawa Timur memberi kontribusi sebesar
1,91 %. Target pertumbuhan tahun 2014 optimis mencapai 4,32 % dengan
asumsi apabila mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Produksi Perikanan
Produksi Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang berasal
dari kegiatan penangkapan dan budidaya secara keseluruhan pada tahun
2009-2013 adalah sebagai berikut :
25
No. U r a i a n Satuan 2009 2010 2011 2012 2013*
Total
Ton
914.088,40
1.113.393,50 1.218.897,80 1.310.976,60 1.365.416,3
1. Penangkapan : Ton 407.575,90 352.776,20 375.823,80 381.802,70 386.107,0
- Laut Ton
395.511,00
338.915,20
362.621,60
367.921,10 372.266,4
- Perairan Umum Ton
12.064,90
13.861,00
13.202,20
13.881,60 13.840,6
2. Budidaya : Ton 506.512,50 760.617,30 843.074,00 929.173,90 979.309,3
- Laut Ton
339.487,50
516.586,30
549.310,80
563.087,40 120.920,4
- Tambak Ton
73.124,70
118.651,30
132.401,70
170.433,80 173.632,6
- Kolam Ton
42.716,10
65.125,00
90.842,50
110.269,20 82.886,5
- Sawah Tambak Ton
48.721,60
57.377,80
60.058,80
66.101,70 1.378,0
- Mina Padi Ton
112,60
130,50
437,40
7.153,30 12.706,7
- Karamba Ton
135,20 189,10
676,50
428,00 7.957,8
- Jaring Apung Ton
2.214,80
2.557,30
9.346,30
11.700,50 579.827,3
3 Ikan Hias Ribu
Ekor
297.678,13
334.823,92
703.326,42
454.351,60 695.072,0
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
*) Keterangan : Asem
3. Konsumsi Ikan
Nilai konsumsi ikan Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan pada
tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut :
No. U r a i a n Satuan 2009 2010 2011 2012 2013 *
1. Konsumsi ikan per
kapita Kg/Kapita/Th 17,31 19,20 20,20 23,10 24,07
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jatim
Ket : *) Asem
26
4. Ekspor Hasil Perikanan
Nilai dan volume ekspor hasil perikanan Provinsi Jawa Timur secara
kesuluruhan pada tahun 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :
No. U r a i a n Satuan 2009 2010 2011 2012 2013*
I. Volume Ton 226.284,85 258.394,67 272.172,21 306.890,70 182.717,68
II. Nilai Ribu US
$ 621.687,81 730.110,17 827.196,81 1.027.747,51 692.211,90
Sumber : Dinas Perikanan dan Kelautan Prop. Jatim
Ket : *) Asem
5. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi) dan Nilai Tukar
Nelayan (NTN)
a. Nilai Tukar Petani Sub Sektor Perikanan (NTP-Pi)
- Penghitungan NTP-PI selama ini (sampai dengan bulan Nopember
2013) masih menggunakan tahun dasar 2007, namun seiring
dengan : (i) Perkembangan teknologi, (ii) perubahan iklim/cuaca,
(iii) perubahan pendapatan petani dan perubahan akan permintaan
komoditas serta (iv) perubahan sikap masyarakat atas komoditas
yang dihasilkan, dapat mengubah pola produksi dan konsumsi
petani. Oleh karena itu , penghitungan NTP-Pi dengan tahun dasar
2007 dirasa sudah tidak sesuai lagi, sehingga mulai bulan Desember
2013 digunakan tahun dasar 2012.
- Berdasar penghitungan dengan tahun dasar 2012, NTP-PI bulan
Desember 2013 turun 1,24. Dari 105,78 pada bulan Nopember (hasil
estimasi setelah menggunakan tahun dasar 2012) menjadi 105,67
pada bulan Desember. Penurunan disebabkan kenaikan indeks harga
yang dibayar (0,63 %) lebih besar dari indeks harga yang diterima
(0,53 %).
27
- Capaian bulan Desember 2013 tidak bisa diperbandingkan dengan
bulan Januari s/d Oktober 2013 karena penghitungannya
menggunakan tahun dasar yang berbeda.
- BPS Prov Jatim berencana akan melakukan estimasi penghitungan
terhadap capaian NTP-PI bulan Januari s/d Oktober dengan
menggunakan tahun dasar 2012.
- Perkembangan NTP-Pi Jawa Timur Tahun 2013 dengan
menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun dasar 2012
sebagai berikut :
No Periode Tahun Dasar 2007 Tahun dasar 2012
NTP-Pi Perkemb NTP-Pi Perkemb
1 Januari 100,05 - - -
2 Pebruari 99,73 -0,32 - -
3 Maret 99,56 -0,17 - -
4 April 99,38 -0,18 - -
5 Mei 100,10 0,72 - -
6 Juni 100,60 0,50 - -
7 Juli 100,64 0,04 - -
8 Agustus 100,50 -0,14 - -
9 September 99,65 -0,85 - -
10 Oktober 98,72 -0,93 - -
11 Nopember 98,79 0,07 105,78 -
12 Desember - - 105,67 -1,24
Rata-2 s/d bln Nop
2013
99,79
Rata-2 Tahun 2012 99,53
b. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
a) NTN Jawa Timur pada bulan Desember 2013 naik sebesar 0,8 persen,
dari 101,68 pada bulan Nopember menjadi 102,5 pada bulan
Desember. Kenaikan disebabkan indeks harga yang diterima
mengalami peningkatan (1,34 %) lebih besar dari indeks harga yang
28
dibayar (0,54). Sama halnya dengan NTP-Pi, penghitungan NTN
bulan Desember sudah menggunakan tahun dasar 2012.
b) Sebagai bahan informasi, perkembangan NTN Jawa Timur Tahun
2013 dengan menggunakan perhitungan tahun dasar 2007 dan tahun
dasar 2012 :
No Periode Tahun Dasar 2007 Tahun dasar 2012
NTN Perkemb NTN Perkemb
1 Januari 156,38 - - -
2 Pebruari 155,91 -0,30 - -
3 Maret 156,15 0,15 - -
4 April 155,58 -0,37 - -
5 Mei 157,01 0,92 - -
6 Juni 158,07 0,68 - -
7 Juli 158,85 0,49 - -
8 Agustus 158,79 -0,04 - -
9 September 155,28 -2,21 - -
10 Oktober 153,65 -1,05 - -
11 Nopember 154,02 0,24 101,68 -
12 Desember - - 102,50 0,80
Rata-2 s/d bln Nop
2013
156,34
Rata-2 Tahun 2012 151,15
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD
Dari uraian pada bab – bab sebelumnya maka dapat dilakukan identifikasi terhadap
potensi tantangan dan peluang dalam Pembangunan Perikanan dan Kelautan di
Jawa Timur guna menghasilkan strategi, dengan uraian sebagai berikut :
a. Tantangan meliputi :
1. Terjadinya penurunan stok Sumberdaya Ikan, khususnya di WPP 723
(Laut Jawa);
2. Peningkatan kualitas SDM perikanan dan kelautan yang belum merata.
3. Keterbatasan bahan baku perikanan untuk bahan baku industri
4. Tuntutan Penyediaan produk berdaya saing dan berkelanjutan
29
b. Peluang meliputi :
1. Dukungan Pemerintah pada sub sektor perikanan dan kelautan
semaikn besar;
2. Teknologi dan inovasi perikanan dan keluatan yang semakin
berkembang;
3. Tingkat kebutuhan masyarakat akan konsumsi produk hasil perikanan
dan kelautan semakin tinggi;
4. Makin bertambahnya pelaku usaha di bidang perikanan dan kelautan.
30
BAB III ISU - ISU STRATEGIS BERDASARKAN
TUGAS DAN FUNGSI
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD
Pelaksanaan pembangunan perikanan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu
tahun 2009 – 2014 dapat memberikan manfaat maupun dampak positif yang bisa
dirasakan namun tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan ataupun
kendala yang dihadapi .
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan perikanan dan
kelautan Provinsi Jawa Timur antara lain yaitu :
1. Menurunnya stok sumberdaya ikan;
2. Belum optimalnya sarana dan prasarana perikanan dan kelautan;
3. Masih belum optimalnya daya saing produk hasil perikanan;
4. Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu;
5. Rendahnya mutu garam rakyat;
6. Kurangnya kapasitas kelembagaan usaha perikanan dan kelautan;
7. Masih maraknya kegiatan Illegal Unreported dan Unregulated Fishing;
8. Belum meratanya kualitas SDM pelaku usaha di bidang perikanan dan
kelautan
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah
Terpilih
a. Visi
Bertitik tolak dari berbagai kondisi pembangunan yang dihadapi Provinsi
Jawa Timur 2014 - 2019, maka dibutuhkan solusi-solusi strategis untuk
mengatasinya selama lima tahun mendatang. Untuk itu, pembangunan Jawa
Timur 2014 - 2019 mempunyai landasan visi : “Jawa Timur Lebih Sejahtera
Berakhlak Berkeadilan Mandiri dan Berdaya saing“
31
b. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut,
maka misi pembangunan Jawa Timur 2014 - 2019 adalah : “Makin Mandiri dan
Sejahtera Bersama Wong Cilik“
c. Strategi, Kebijakan Umum, Misi dan Prioritas Program Pembangunan
Guna mewujudkan visi, dan menjalankan misi pembangunan daerah Jawa
Timur 2014 - 2019 tersebut dilakukan melalui 3 (tiga) strategi; 3 (tiga) kebijakan
umum; 5 (lima) misi dan prioritas program pembangunan sebagai berikut :
A. 3 (tiga) Strategi yaitu :
1. Pembangunan berkelanjutan berpusat pada rakyat (people centered
development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat
(participatory based development).
2. Pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin
(pro-poor growth), yang di dalamnya secara implisit termasuk strategi
pro-poor, pro-job, pro-growth, dan pro-environment.
3. Pengarusutamaan gender (pro-gender).
B. 3 (Tiga) Kebijakan Umum adalah :
1. Kebijakan Kewilayahan
2. Pengembangan Wilayah Jawa Timur yang Berorientasi pada
Pertumbuhan Inklusif
3. Penetapan Cluster Kewilayahan
C. 5 (lima) Misi adalah :
1. Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
2. Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan
berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi
3. Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan penataan
ruang
4. Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
5. Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
32
D. Prioritas Program Pembangunan
Misi 1: Meningkatkan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:
1. Memperluas skala pelatihan ketrampilan tenaga kerja melalui
pengembangan balai latihan kerja berstandar internasional.
2. Memperluas akses pencari kerja (angkatan kerja) terhadap lapangan
kerja melalui job fair, magang, antar kerja antar daerah (AKAD) dan
Antar Kerja Antar Negara (AKAN).
3. Meningkatkan pelatihan ketrampilan kerja para santri pondok
pesantren, termasuk bantuan sarana, agar dapat melakukan usaha
produktif.
4. Meningkatkan dan mengembangkan secara bertahap Wajib Belajar
Pendidikan Menengah 12 Tahun sebagai kelanjutan dari Program
Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
5. Meningkatkan kualitas pendidikan pondok pesantren melalui
progam Bantuan Penyelenggaraan Pendidikan Diniyah dan Guru
Swasta yang lebih dikenal dengan BOSDA Madin
6. Meningkatkan rasio jumlah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)
dibanding Sekolah Menengah Umum (SMU) dengan perbandingan
70%:30%, untuk menyiapkan tenaga kerja terampil berpendidikan
menengah. Pengembangan bidang keahlian SMK disesuaikan
kebutuhan lapangan kerja, didukung kerjasama dengan dunia usaha
dan industri.
7. Meningkatkan kemampuan vokasional dan profesional para lulusan
SMK menjadi tenaga terampil yang siap memasuki pasar kerja di
sektor industri melalui Bantuan Sarana Prasarana SMK;
8. Menghilangkan hambatan administratif pemberian bantuan bagi
sekolah umum, sekolah agama, sekolah kejuruan dan sekolah
khusus.
33
9. Meningkatkan dan mengembangkan penyediaan tambahan fasilitas
dan program antara (bridging program) bagi lulusan sekolah
kejuruan untuk melanjutkan kejenjang pendidikan tinggi.
10. Meningkatkan perluasan pelayanan kesehatan pondok bersalin desa
(polindes) menjadi pondok kesehatan desa (ponkesdes) untuk lebih
mendekatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa.
11. Mengembangkan Jaminan Kesehatan Semesta bagi seluruh
penduduk Jawa Timur.
12. Meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak dibawah lima tahun
melalui penguatan dan pengembangan "Taman Posyandu" disetiap
desa/kelurahan yang mengintegrasikan Posyandu, Pos Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD), dan Bina Keluarga Balita (BKB).
13. Melanjutkan upaya meminimalkan hambatan keuangan bagi
penduduk miskin dan rentan dalam mengakses memanfaatkan
pelayanan kesehatan.
14. Melanjutkan dan memperkuat revitalisasi program keluarga
berencana untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga.
15. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program
penanggulangan kemiskinan yang ditujukan untuk memangkas
beban pengeluaran rumah tangga miskin.
16. Melanjutkan, meningkatkan, dan menyempurnakan program
penanggulangan kemiskinan dalam bentuk bantuan sosial dan
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemampuan dan
pendapatan penduduk miskin.
17. Meningkatkan perluasan akses penduduk miskin terhadap kredit
mikro dengan suku bunga rendah.
18. Meningkatkan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan yang
menghubungkan tempat produksi pertanian dan tujuan pasar untuk
menekan biaya angkut, yang dapat meningkatkan pendapatan
penduduk miskin.
34
19. Pengurangan jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di
perdesaan melalui Renovasi RTLH sebanyak 10.000 unit per tahun.
20. Melanjutkan dan menyempurnakan pengarusutamaan
penanggulangan kemiskinan di semua program yang ada di satuan
kerja pemerintah daerah (SKPD), sekaligus memperbaiki efektivitas
program.
21. Mengembangkan dan melindungi keberlangsungan usaha mikro
dan kecil sektor informal di perkotaan maupun pedesaan untuk
mencegah terjadinya pemiskinan lebih parah akibat kehilangan
sumber nafkah.
22. Meningkatkan keberdayaan masyarakat miskin sebagai aktor
perubahan sosial yang menetapkan tujuan, mengendalikan sumber
daya, dan mengarahkan proses yang mempengaruhi kehidupannya
dalam menanggulangi kemiskinan mereka sendiri melalui konsep
dan metode belajar sosial.
23. Pengembangan PAUD secara holistik dan terpadu;
24. Peningkatan pemerataan dan akses PAUD, khususnya di daerah
tertinggal;
25. Peningkatan mutu dan sebaran tenaga kependidikan secara merata;
26. Peningkatan pendidikan non-formal berbasis komunitas;
27. Peningkatan layanan pendidikan berbasis manajamen pendidikan
secara komprehensif dan terintegrasi;
28. Peningkatan kuantitas sarana dan prasana perpustakaan, serta
kapasitas kelembagaan secara terpadu;
29. Peningkatan kelembagaan karang taruna dan/atau organisasi lain
yang berafiliasi dengan kepemudaan;
30. Peningkatan perlindungan generasi muda dari bahaya
penyalahgunaan Napza, minuman keras, dan penyebaran
HIV/AIDS;
31. Peningkatan sarana dan prasarana olahraga;
35
32. TNI Manunggal Ketahanan Pangan untuk swasembada kedelai,
swasembada berkelanjutan padi, jagung, gula dan daging sapi;
33. Peningkatan kualitas dan peran perempuan dalam pembangunan,
serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai tindak
kekerasan melalui upaya-upaya pencegahan, pelayanan dan
pemberdayaan.
Misi 2: Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri,
dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/agroindustri, dan
industrialisasi
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:
1. Mendorong pengembangan dan pemberdayaan agroindustri
berbasis industri kerakyatan yang memanfaatkan hasil pertanian
setempat.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas dalam rangka
peningkatan surplus bahan pangan, khususnya padi, jagung,
kedelai, gula, daging, telur, susu dan ikan untuk memenuhi
konsumsi dan bahan baku industri pengolahan (agroindustri).
3. Mengoptimalkan dan memberdayakan kelembagaan petani/nelayan
untuk meningkatkan akses petani/nelayan thd faktor produksi,
teknologi, informasi, pemasaran maupun akses permodalan.
4. Meningkatkan nilai tambah (value Added) sektor pertanian melalui
perluasan penciptaan kawasan agropolitan dan agroindustri yg
memiliki keterkaitan kebelakan (Backward linkage) dan kedepan
(forward linkage) pada sebaran lokasi potensial yang merata.
5. Meningkatkan daya saing produk pertanian, dengan tetap
melakukan perlindungan produk lokal, melalui peningkatan kualitas
menuju standar mutu yang dipersyaratkan pada berbagai kawasan
perdagangan.
6. Pengembangan kawasan agroindustri dan kawasan agropolitan
dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah, menekan cost dan
36
mendekatkan industri pengolah dengan kawasan industri serta
konsepnya dibangun dalam bentuk kawasan agropolitan;
7. Pengembangan karang kitri, dimaksudkan untuk memperkuat
ketahanan pangan Rumah Tangga petani di pedesaan dan perkotaan
dengan target 75 desa setiap tahun;
8. Pengembangan sarana prasarana dan kapasitas nelayan, serta usaha
ekonomi produktif masyarakat kawasan pesisir, dan kepulauan
9. Perluasan areal hutan rakyat, dan pemanfaatan lahan bawah
tegakan, sekitar hutan, serta pengembangan usaha non-kayu di
kawasan hutan
10. Peningkatan dan perluasan jaringan usaha, dan akses permodalan
(kredit usaha) bagi perempuan melalui pengembangan Koperasi
Wanita.
11. Mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha
ekonomi produktif, melalui berbagai pelatihan keterampilan, dan
pendampingan untuk meningkatkan kapasitas usaha ekonomi
perempuan.
12. Penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan untuk
meningkatkan efisiensi skala usaha ekonomi kaum perempuan.
13. Fasilitasi sarana dan prasarana dalam rangka penguatan dan
pengembangan ekonomi kaum perempuan.
14. Mendorong dan fasilitasi upaya penghapusan kesenjangan gender
yang mengakibatkan terjadinya kemiskinan dan pemiskinan
perempuan lebih parah daripada laki-laki, serta menjamin
penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar
perempuan sama dengan laki-laki.
15. Memperluas jaringan akses permodalan UMKM melalui peran
stimulasi pemerintah sebagai stimulan, lembaga keuangan bank dan
non bank, dengan mengutamakan pendapingan kepada UMK untuk
kelancaran pembiayaan usaha.
37
16. Mendorong BI maupun bank pelaksana untuk memperbesar pangsa
kredit kepada UMKM melalui pemanfaatan iddle money.
17. Memperluas cakupan target group, substansi pendidikan dan
pelatihan UMKM untuk efisiensi dan efektivitas proses usaha,
termasuk manajemen pemasaran.
18. Penyediaan dan perluasan akses pasar bagi UMKM dengan
mengutamakan tujuan pasar dalam negeri, selanjutnya didorong
untuk mampu bersaing ke pasar internasional.
19. Meningkatkan dan memperluas pengembangan LKM pedesaan
untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM
20. Mengembangkan perluasan jaringan Bank UMKM di wilayah-
wilayah strategis untuk mendukung kemudahan akses permodalan
bagi UMKM
21. Mendorong tumbuhnya wirausaha kelas menengah baru yang
bergerak di sektor UMKM melalui pelatihan budaya usaha dan
kewirausahaan, dan bimbingan teknis manajemen usaha serta akses
permodalan
22. Mengoptimalkan peran UMKM terhadap pembentukan PDRB,
penciptaan lapangan kerja melalui fasilitasi skema pembiayaan,
peningkatan daya saing, perluasan dan penguatan kelembagaan
serta peningkatan ussaha koperasi
23. Meningkatkan kualitas SDM pengelola koperasi melalui pelatihan
untuk mendukung pengembangan koperasi termasuk Kopwan dan
Koppontren.
24. Meningkatkan dukungan pengembangan usaha mikro tradisional
dan pengrajin melalui pembinaan sentra-sentra produksi/klaster
disertai dukungan penyediaan infrastruktur yang makin memadai.
25. Perkuatan ekonomi perempuan melalui pemberdayaan Koperasi
Wanita (Kopwan) berbasis fungsional dimaksudkan untuk
meningkatkan aktivitas perempuan dalam usaha ekonomi dengan
target 1500 kopwan setiap tahun, serta pemberdayaan ekonomi
38
mikro lainnya (Koppontren, Kopkar dan LMDH) dengan target 500
setiap tahun .
26. Meningkatkan akses dan penetrasi ke pasar domestik melalui
perluasan dan penguatan fungsi Kantor Perwakilan Dagang.
27. Mengoptimalkan akses dan penetrasi pasar ekspor konvensional dan
perluasan pasar ekspor non konvensional
28. Memperluas dan meningkatkan substansi pameran dagang produk
UMKM di Pasar domestik maupun internasional
29. Fasilitasi pengembangan IKM non agro yang memiliki daya
penyebaran, dan daya kepekaan tinggi atau yang mamiliki backward
dan forward linkage yang tinggi
30. Fasilitasi kerangka regulasi usaha skala menengah dan besar dan
mendorong kemitraan usaha dengan pelaku mikro dan kecil
31. Meningkatkan pengembangan destinasi pariwisata melalui
perluasan pengembangan obyek wisata alam dan buatan
32. Memperluas cakupan substansi pameran produk pariwisata di pasar
domestik dan internasional
33. Fasilitasi sarana dan prasarana penunjang destinasi pariwisata
34. Memperkuat kemitraan pemangku kepentingan kepariwisataan,
perhotelan, restoran dan transportasi (maskapai, pelaku penyedia
jasa pelayaran, penyedia jasa transportasi darat) untuk
meningkatkan jumlah kunjungan dan lama hari berkunjung
wisatawan nusantara serta wisatawan asing
35. Memperluas penyelenggaraan festival budaya lokal di event
nasional dan internasional
36. Mengembangkan pembangunan pariwisata yang terintegrasi dengan
penanggulangan kemiskinan yang memberikan sumber penghasilan
kolektif bagi komunitas masyarakat di sekitar daerah tujuan wisata
melalui kemitraan usaha dnegan swasta
37. Fasilitasi kemitraan UMKM dan koperasi lokal dengan usaha
pariwisata berskala besar
39
38. Meningkatkan pengembangan kualitas seni dan budaya serta
melestarikan warisan kebudayaan lokal.
39. Meningkatkan investasi melalui perbaikan iklim investasi, sehingga
tercipta kesempatan kerja baru.
40. Meningkatkan investasi dalam negeri (PMDN) dan PMA dengan
mendorong kemitraan PMA dan PMDN serta kebijakan
pemanfaatan bahan baku lokal bagi PMA
41. Meningkatkan kapasitas pelayanan perizinan melalui peningkatan
infrastruktur pelayanan perizinan, kepastian prosedur dan jenis
layanan serta kapasitas SDM pelayanan
42. Memperluas dan meningkatkan cakupan substansi pameran
investasi berskala domestik nasional dan internasional
43. Mendorong pengembangan hilirisasi industri untuk meningkatkan
nilai tambah komoditas yang diperdagangkan
44. Mengembangkan transportasi untuk mendukung sentra produksi
agropolitan, dan sumber daya alam lainnya dalam kawasan strategis
ekonomi, serta kawasan andalan untuk mendukung sentra produksi
pada 38 simpul kabupaten/Kota
45. Mengembangkan pembangunan dermaga/transportasi antar pulau
untuk mendukung penanganan kawasan tertinggal, terutama
diwilayah kepulauan Madura dan pulau-pulau lainnya
46. Mengembangkan jalur komuter perkeretaapian dan pengembangan
rel perkeretaapian ganda (double track)
47. Meningkatkan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi jalan
48. Mengembangkan perluasan sistem angkutan umum, termasuk
busway/monorail
49. Mengembangkan terminal kelas A, B dan C serta optimalisasi
terminal kargo dan peti kemas
50. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan pelabuhan
umum
51. Mengembangkan pelabuhan khusus
40
52. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara
Juanda dan Abdurahman Saleh Malang
53. Meningkatkan pembangunan dan mengembangkan Bandar Udara
Perintis untuk penerbangan antar kota (Citylink)
54. Meniningkatkan panjang Jalan Provinsi dengan Kondisi
Baik/Mantap
55. Menambah Panjang Jalan Provinsi Serta Peningkatan Panjang Jalan
Provinsi Dalam Kondisi Baik/Mantap
56. Meningkatkan Percepatan Pembangunan Jalan Lintas Selatan
57. Meningkatnya Jembatan & Gorong-gorong Provinsi Dengan Lebar
Minimum 9 m
58. Mengembangkan Bandara Internasional Sipil/Komersiil melalui
Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) melalui Optimalisasi
Pemanfaatan Barang Milik Daerah
59. Meningkatkan pembangunan dan rehabilitasi waduk, dam dan
embung berteknologi geomembran
60. Meningkatkan volume pekerjaan rehabilitasi infrastruktur
sumberdaya air untuk mengoptimalkan fungsi daerah tangkapan air
(catcment area) dan sumber air
61. Mempertahankan volume sumber air untuk menjaga ketersediaan
air sepanjang tahun
62. Meningkatkan percepatan pembangunan, pemeliharaan dan
perbaikan infrastruktur yang menunjang pembangunan sektor
pertanian dan wilayah pedesaan
63. Meningkatkan pengembangan Jaringan Irigasi Air Tanah (JIAT)
64. Meningkatkan pembangunan embung berteknologi geo-membran di
lokasi rawan kekeringan, jauh dari sumber air dan kondisi tanah
porus, sebagai solusi jangka pendek mengantisipasi bencana
kekeringan
41
65. Mendorong peningkatan aksesibilitas pelayanan air bersih dengan
harga terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat
berpenghasilan rendah
66. Meningkatkan pendayagunaan sumber daya air untuk pemenuhan
kebutuhan air irigasi, difokuskan pada peningkatan fungsi jaringan
irigasi yang sudah dibangun tapi belum berfungsi dan peningkatan
kinerja operasi dan pemeliharaan
67. Peningkatan akses masyarakat di daerah perdesaan dan rawan air
terhadap pelayanan air minum dan air limbah melalui
pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Sistem
Pengelolaan Air Limbah (SPAL) secara komunal.
68. Penurunan angka backlog perumahan melalui pembangunan Rumah
Susun Sewa dan Rumah Sederhana Tapak (RST) serta pembangunan
Prasaran Sarana Utilitas (PSU) Perumahan dan Kawasan
Permukiman.
69. Meningkatkan koordinasi dan pengembangan Energi Baru
Terbarukan (EBT) sebagai sumber energi dan ketenagalistrikan
70. Meningkatkan koordinasi kegiatan pertambangan/SD Mineral dan
Migas
71. Meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan air tanah
72. Meningkatkan nilai tambah/manfaat potensi geologi lingkungan
dan Early Warning System (EWS) bencana geologi.
Misi 3: Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan, dan
penataan ruang
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:
1. Meningkatkan rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan hidup,
khususnya kawasan hutan, dengan memilih tanaman pohon
bermasa tumbuh relatif pendek.
2. Meningkatkan upaya konservasi sumber daya air untuk
mewujudkan keberlanjutan kapasitas pasok sumber daya air,
42
disamping untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari, juga
untuk pemenuhan kebutuha air irigasi pertanian rakyat.
3. Mengembangkan penyediaan air irigasi melalui peningkatan fungsi
jaringan irigasi, rehabilitasi dan peningkatan kinerja operasi dan
pemeliharan dengan mempertimbangkan ketersediaan air dan
kesiapan petani.
4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan sumber daya air melalui
peningkatan peran dan keterlibatan semua pemangku kepentingan
(stake-holders), serta menggali dan mengembangkan modal sosial,
merevitalisasi peran-peran lokal tradisional dalam pengelolaan dan
pemeliharaan sumber daya air untuk irigasi pertanian.
5. Memberdayakan komunitas masyarakat yang bertempat tinggal di
sepanjang daerah aliran sungai untuk mengawasi pencemaran air
sungai, dan memelihara lingkungan hidup.
6. Meningkatkan upaya konservasi pesisir dan laut, serta merehabilitasi
ekosistem yang rusak, dan menggiatkan kemitraan untuk
meningkatkan peran aktif masyarakat dan swasta dalam
pengelolaan sumber daya pesisir dan laut.
7. Meningkatkan koordinasi lintas sektor yang berpotensi
menghasilkan emisi GRK, terutama sektor energi, transportasi,
industri, pertanian, kehutanan dan pengelolaan limbah.
8. Menetapkan Rencana Kawasan Strategis Provinsi dalam mendorong
pengembangan wilayah.
9. Memfasilitasi upaya Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang
Kabupaten/Kota untuk dievaluasi oleh Gubernur
10. Menyusunan Petunjuk Pelaksanaan pemanfaatan ruang
11. Memfasilitasi Upaya ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang.
43
Misi 4: Meningkatkan reformasi birokrasi, dan pelayanan publik
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:
1. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi
administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya
manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk
menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
2. Penguatan aksi anti-korupsi, dan pemberantasan korupsi, serta
memperluas secara bertahap zona integritas Wilayah Bebas dari
Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
(WBBM).
3. Meningkatkan efesiensi dan efektifitas ketatalaksanaan dan prosedur
pada semua tingkat pelayanan publik.
4. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaksanaan
standar pelayanan minimal serta optimalisasi peran pengawasan
internal oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan
pengawasan masyarakat.
5. Peningkatan pengelolaan arsip pemerintah daerah secara profesional
yang didukung sistem kearsipan yang komprehensif;
6. Mengembangkan konsep reformasi birokrasi sebagai reformasi
administrasi yang terdiri dari elemen regulasi, sumber daya
manusia, teknologi informasi dan kontrol masyarakat, untuk
menghasilkan pelayanan publik yang lebih jelas tolak ukurnya.
7. Peningkatan efesiensi dan efektivitas ketatalaksanaan dan prosedur
pada semua tingkat pelayanan publik.
8. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan
dengan perumusan pelayanan standar minimal yang diketahui
masyarakat, beserta pemantauan pelaksanaannya oleh masyarakat.
9. Peningkatan akses informasi publik secara akurat dan up to date
melalui pengembangan e-Government.
44
10. Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, serta sinergi
perencanaan pembangunan antar dan lintas SKPD.
11. Peningkatan kapasitas anggota legislatif beserta kelembagaannya
secara berkelanjutan.
12. Optimalisasi pengelolaan keuangan dan aset daerah secara terpadu.
13. Peningkatan ketersediaan dokumen statistik daerah yang akurat dan
up to date.
Misi 5: Meningkatkan kualitas kesalehan sosial dan harmoni sosial
Program Unggulan yang mendukung misi ini difokuskan pada:
1. Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada
semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan
masyaraklat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk
agama, serta beribadah sesuai agama dan kepercayaan masing-
masing.
3. Meningkatkan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar umat
beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap
toleran dan saling menghormati.
4. Mendorong aktifitas pendidikan untuk menumbuhkan rasa
kebanggaan kebangsaan, aklak mulia, serta kemampuan peserta
didik untuk hidup bersama dalam masyarakat yang multi kultur.
5. Meningkatkan jalinan kerjasama lintas umat beragama, dan forum
silaturahmi lintas pemuka agama, serta mendorong berkembangnya
kerjasama internal dan/atau antar umat beragama di bidang sosial
ekonomi.
6. Meningkatkan revitalisasi keamanan berbasisi komunitas untuk
mewujudkan keamanan lingkungan termasuk mencegah tumbuhnya
permasalahan yang berkaitan penggunaan dan penyebaran narkoba.
7. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penciptaan keamanan
dan ketertiban melalui mekanisme community Policing.
45
8. Mengembangakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai
keseimbangan antara hak asasi manusia dan kewajiban asasi
manusia di dalam berdemokrasi yang menjunjung tinggi supremasi
hukum.
9. Mendorong pembentukan dan pengembangan Forum Kewaspadaan
Dini Masyarakat (FKDM) di tingkat desa/kelurahan dan kecamatan.
10. Meningkatkan keberdayaan organisasi kemasyarakatan/ LSM dalam
mencegah, dan mengevaluasi ketidakadilan, diskriminasi, serta
pelanggaran HAM lainnya, sebagai bagian penguatan Civil Society.
11. Peningkatan kualitas pendidikan agama dan keagamaan pada semua
jalur, jenis, dan jenjang pendidikan;
12. Peningkatan kualitas pelayanan keagamaan bagi seluruh lapisan
masyarakat untuk memperoleh hak-hak dasar dalam memeluk
agama, serta beribadat sesuai agama dan kepercayaan masing-
masing;
13. Peningkatan dan memperkuat kerukunan internal, dan antar-umat
beragama untuk menciptakan harmoni sosial berlandaskan sikap
toleran dan saling menghormati;
14. Peningkatan stimulasi aktivitas pendidikan untuk menumbuhkan
rasa nasionalisme, akhlak mulia, serta kemampuan peserta didik
untuk hidup bersama dalam masyarakat multikultur.
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan
a. Visi
Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019 adalah
“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
b. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut,
maka misi yang diemban adalah :
46
1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu
menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi
dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan
mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang
tinggi, maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing.
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang
mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional.
c. Arah Kebijakan
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019
adalah :
1. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.
2. Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan
perikanan.
3. Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif.
4. Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan
akuntabel.
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
a. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW)
Dari sisi penataan ruang dan KLHS, Jawa Timur dalam 20 tahun kedepan sesuai
Rencana Tata Ruang dan Wilayah Jawa Timur Tahun 2011 - 2031 perlu
diperhatikan dinamika internal dan eksternal spatial daerah yang
menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor
perikanan dan kelautan, antara lain:
A. Wilayah Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur mencakup
perencanaan seluruh wilayah administrasi Provinsi Jawa Timur, yang
meliputi daratan seluas kurang lebih 4.779.975 Ha terdiri dari 38
47
Kabupaten/Kota, wilayah pesisir dan laut sejauh 12 mil dari garis pantai,
ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa - Pulau Kalimantan
(Provinsi Kalimantan Selatan)
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Bali - Pulau Bali
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah
B. Kawasan terumbu karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
meliputi Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Jember; Kabupaten Malang;
Kabupaten Pacitan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Situbondo; dan
Kabupaten Sumenep.
C. Kawasan peruntukan perikanan merupakan kawasan minapolitan
meliputi:
a. peruntukan perikanan tangkap;
b. peruntukan perikanan budi daya; dan
c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
D. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan tangkap meliputi:
a. Pengembangan komoditi utama perikanan meliputi Tamperan di
Kabupaten Pacitan, Prigi di Kabupaten Trenggalek, Sendangbiru di
Kabupaten Malang, Puger di Kabupaten Jember, Ujungpangkah di
Kabupaten Gresik, Brondong di Kabupaten Lamongan, Pondokmimbo
di Kabupaten Situbondo, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan
di Kabupaten Sumenep;
b. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) meliputi Prigi di
Kabupaten Trenggalek dan Brondong di Kabupaten Lamongan;
c. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) meliputi Muncar di
Kabupaten Banyuwangi, Puger di Kabupaten Jember, Pondokdadap di
Kabupaten Malang, Mayangan di Kota Probolinggo, Paiton di
48
Kabupaten Probolinggo, Lekok di Kabupaten Pasuruan, Tamperan di
Kabupaten Pacitan, dan Bawean di Kabupaten Gresik; dan
d. Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) meliputi Pancer di
Kabupaten Banyuwangi, Bulu di Kabupaten Tuban, dan Pasongsongan
di Kabupaten Sumenep.
E. Pengembangan kawasan peruntukan perikanan budidaya meliputi:
a. Perikanan budi daya air payau;
b. Perikanan budi daya air tawar; dan
c. Perikanan budi daya air laut.
F. Pengembangan kawasan perikanan budidaya air payau yaitu:
a. Komoditas perikanan air payau, meliputi Kabupaten Bangkalan;
Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Blitar; Kabupaten Gresik;
Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten Lumajang;
Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pamekasan;
Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang;
Kabupaten Sidoarjo; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep;
Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban; Kabupaten Tulungagung;
Kota Pasuruan; Kota Probolinggo dan Kota Surabaya.
b. Komoditas garam, meliputi Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Gresik;
Kabupaten Lamongan; Kabupaten Pamekasan; Kabupaten Pasuruan;
Kabupaten Probolinggo; Kabupaten Sampang; Kabupaten Sumenep;
Kabupaten Tuban; Kota Pasuruan dan Kota Surabaya.
G. Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar dibagi
berdasarkan:
a. komoditas ikan konsumsi; dan
b. komoditas ikan hias.
H. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budidaya
komoditas ikan konsumsi dikembangkan di seluruh kabupaten/kota.
49
I. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air tawar untuk budi daya
komoditas ikan hias dikembangkan di wilayah Kabupaten Blitar;
Kabupaten Kediri; Kabupaten Tulungagung; dan Kota Kediri.
J. Pengembangan kawasan perikanan budi daya air laut meliputi
Kabupaten Bangkalan; Kabupaten Banyuwangi; Kabupaten Blitar;
Kabupaten Gresik; Kabupaten Jember; Kabupaten Lamongan; Kabupaten
Lumajang; Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten
Pamekasan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten Probolinggo; Kabupaten
Sampang; Kabupaten Situbondo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten
Trenggalek; Kabupaten Tuban; dan Kabupaten Tulungagung.
K. Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan meliputi Kabupaten
Banyuwangi; Kabupaten Blitar; Kabupaten Gresik; Kabupaten Lamongan;
Kabupaten Malang; Kabupaten Pacitan; Kabupaten Pasuruan; Kabupaten
Sidoarjo; Kabupaten Sumenep; Kabupaten Trenggalek; Kabupaten Tuban
dan Kota Probolinggo.
L. Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi :
a. Pemertahanan, perehabilitasian, dan perevitalisasian tanaman
bakau/mangrove dan terumbu karang;
b. Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budi daya;
c. Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran limbah
industri;
d. Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui
penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
e. Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan;
f. Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan
pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
50
g. Pengembangan kelembagaan kelompok nelayan ke arah kelembagaan
ekonomi/koperasi;
h. Pemertahanan luasan dan sebaran kawasan tambak garam agar tidak
berubah fungsi;
i. Pembukaan peluang pengembangan tambak garam baru dalam rangka
meningkatkan produksi garam dan membuka peluang investasi;
j. Pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan
kualitas produksi garam; dan
k. Pengembangan kawasan tambak garam dengan mempertimbangkan
aspek lingkungan hidup yang keberlanjutan.
b. Kajian Lingkungan Hidup Strategis
Pembangunan kelautan dan perikanan juga turut memperhatikan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup (SDA-LH). SDA-LH sangat penting dalam
pembangunan nasional, baik sebagai penyedia bahan baku bagi pembangunan
ekonomi maupun sebagai pendukung system kehidupan. Sesuai dengan
fungsinya tersebut, SDA-LH perlu dikelola dengan bijaksana agar pembangunan
serta keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga dan lestari saat ini dan
di masa yang akan datang. Selain itu, sektor-sektor yang berbasis SDA dan LH
juga menjadi tumpuan utama bagi sebagian besar tenaga kerja, terutama di
perdesaan dan pesisir.
Isu – isu stretegis KLHS yang terkait dengan sektor perikanan dan kelautan
adalah alih fungsi lahan (hutan dan pertanian); perubahan iklim; penurunan
kualitas dan kuantitas sumberdaya alam; belum optimalnya pengelolaan
laut,pesisir dan pulau-pulau kecil; kesejahteraan rakyat; pertanian dan
ketahanan pangan. Dalam proses penyusunan KLHS, implementasi program
prioritas Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dinilai telah
berkontribusi untuk menjawab isu – isu strategis KLHS.
51
3.5 Penentuan Isu – isu Strategis
A. Isu Lingkungan
Isu yang muncul pada isu lingkungan merupakan indikasi dibutuhkannya
tindakan rehabilitasi atau konservasi dalam menjaga sumberdaya perikanan
dan kelautan di Provinsi Jawa Timur. Isu-isu yang teridentifikasi adalah :
a. degradasi kondisi ekosistem lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil,
b. overfishing akibat dari kegiatan penangkapan ikan yang terkonsentrasi
pada suatu tempat,
c. pemanfaatan yang kurang bertanggungjawab seperti penggunaan bahan
peledak dan kimia dalam kegiatan penangkapan,
d. masih maraknya pencurian terumbu karang dan penebangan mangrove.
B. Isu Kebijakan
Isu kebijakan ini muncul dikarenakan beberapa hal antara lain:
a. lemahnya implementasi suatu peraturan terkait perlunya pembatasan
perijinan baru kapal ikan di atas 6 GT di Pantura;
b. tumpang tindih pelaksanaan peraturan dari beberapa instansi terkait. Isu
ini muncul terkait dengan perijinan kapal perikanan yang harus
mendapatkan ijin berlayar dari syahbandar perikanan dan syahbandar
umum.
c. belum adanya kebijakan dari pemerintah daerah yang mendukung
solusi permasalahan di tingkat masyarakat. Beberapa kebijakan yang
diperlukan terkait zonasi tata ruang pesisir atau pengembangan
wilayah pesisir, distribusi pasokan ikan di lokasi tertentu yang masih
sangat minim, dan kompensasi kenaikan BBM untuk nelayan yang
harus tepat sasaran.
C. Isu Kelembagaan
Isu yang teridentifikasi adalah :
a. Penguatan kelembagaan masyarakat/Pemberdayaan kelompok
masyarakat dalam upaya menjaga kelestarian sumberdaya perikanan
dan kelautan.
52
b. Konflik antar nelayan (nelayan skala besar dengan nelayan skala
kecil/tradisional)
c. Rendahnya pemahaman hukum sektor kelautan dan perikanan serta
penegakannya.
d. Perlunya penguatan kapasitas UPT pusat, UPT Provinsi/Kab/Kota,
serta Balai Riset.
e. Perlunya Penguatan kapasitas kelompok usaha bidang perikanan dan
kelautan
D. Isu Infrastruktur
Pada isu kelompok infrastruktur teridentifikasi isu terkait minimnya sarana
dan prasarana untuk mendukung kegiatan produksi, sistem informasi, dan
distribusi hasil tangkapan, tidak efisiennya proses produksi dan distribusi
hasil tangkapan. Secara detail, isu yang teridentifikasi mencakup :
a. Minimnya sarana dan prasarana di wilayah kepulauan
b. Restrukturisasi armada tangkap
c. Menurunnya kualitas air tambak dikarenakan tidak adanya normalisasi
saluran air
d. Belum optimalnya fungsi dan peran TPI
B. Isu Ketahanan Pangan
Isu ini muncul di bidang budidaya perikanan dikarenakan untuk mewujudkan
ketahanan pangan, diperlukan adanya peningkatan produksi dari budidaya
perikanan sebagai tumpuan utama. Sedangkan dari perikanan tangkap pemenuhan
kebutuhan produksi tidak dapat terpenuhi semuanya dikarenakan adanya isu
penangkapan berlebih (overfishing). Isu-isu yang teridentifikasi adalah :
1) Harga komoditas fluktuatif, cenderung turun, nelayan/pembudidaya
ikan/petambak garam merugi
2) Tingginya harga pakan yang berimbas terhadap tingginya ongkos produksi
budidaya
53
3) Masalah kawasan pesisir sudah rusak dan disebabkan penggalian pasir
yang bersifat masif untuk itu sulit dikembangkan usaha kegiatan budidaya
perikanan
4) Perlunya pengembangan budidaya ikan skala kecil/rumah dan penataan
pemasaran
5) Menurunnya kualitas mutu benih dan induk ikan yang beredar di
masyarakat (khususnya yang terjadi di wilayah kab.Kediri)
6) Masih rendahnya minat pelaku usaha budidaya/Pokdakan untuk
sertifikasi unit usahanya bagi keperluan food safety dan jaminan mutu
7) Kurangnya Kepatuhan/Ketaatan penerapan HACCP di UPI
8) Ketersediaan hasil produksi perikanan tidak stabil
9) Angka kemiskinan di Jatim masih relatif tinggi, terutama dari kalangan
nelayan di wilayah pesisir
10) Sempitnya lahan perairan dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk
melakukan usaha perikanan budidaya
11) Terbatasnya ketersediaan induk unggul dan benih bermutu
E. Isu Pendanaan
Isu kelompok pendanaan didominasi oleh sumber dana dalam mengatasi
permasalahan dalam perikanan budidaya. Isu-isu tersebut adalah :
1) Identifikasi sumber-sumber dana yang berasal dari perusahaan (Corporate
Social Responsibility)
2) Identifikasi potensi sumber dana dari pemerintah pusat (APBN/DAK) untuk
mendukung pelaksanaan isu strategis pembangunan KP
3) Sumber pendanaan dari APBD Provinsi dan Kabupaten/Kota
4) Identifikasi jenis-jenis pendanaan dari pemerintah pusat yang berasal dari
kebijakan subsidi
5) Identifikasi dan pemanfaatan sumber daya dari swadaya masyarakat.
54
BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1 Visi dan Misi SKPD
a. Visi
Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan Perikanan dan
Kelautan Provinsi Jawa Timur dan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan
solusi strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk itu
“VISI“ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban
adalah ”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya
saing dan berkelanjutan”.
Makna Visi :
- Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing
mempunyai makna bahwa produk yang dihasilkan mempunyai kemampuan
untuk bersaing dengan produk sejenis dari luar daerah baik di dalam wilayah
Provinsi Jawa Timur maupun dalam pasar nasional dan internasional.Untuk
menuju penghasil produk Perikanan dan Kelautan yang berdaya saing, dari
sisi kuantitas melalui peningkatan teknologi produksi dan fasilitasi prasarana
dan sarana produksi. Dari sisi kualitas, dikaitkan dengan keamanan pangan
melalui penanganan pra panen dan pasca panen yang sesuai standar.
- Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berkelanjutan
mempunyai makna mampu menghasilkan produk perikanan dan kelautan
dengan kualitas (mutu) dan kuantitas (jumlah) yang cukup untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan aman dikonsumsi serta tersedia sepanjang tahun.
Berkelanjutan dikaitkan bahwa dalam pemanfaatan dan pengelolaan
sumberdaya perikanan dan kelautan di Jawa Timur akan tetap
memperhatikan kesejahteraan generasi sekarang dan mendatang serta
menghindari rusaknya sumberdaya perikanan dan kelautan melalui
rehabilitasi mangrove dan terumbu karang di mana mangrove dan terumbu
karang mempunyai peranan penting pada ekosistem pesisir yaitu sebagai
penahan ombak sehingga dapat mencegah abrasi; sebagai nursery ground,
55
feeding ground dan spawning ground sehingga dapat menjaga keberlangsungan
populasi ikan dan masih banyak peranan lainnya termasuk peranannya bagi
kehidupan masyarakat. Sehingga diharapkan Jawa Timur sebagai penghasil
produk perikanan dan kelautan yang aman, dilihat dari sisi kuantitas dan
kualitas, khususnya kemanan pangan sekaligus melaksanakan pelestarian
sumberdaya perikanan dan kelautan
b. Misi
Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa
Timur tahun 2014 - 2019 tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur tahun 2014 - 2019 adalah :
1. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan
3. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan
4. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD
a. Tujuan
Tujuan pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur tahun 2014 - 2019
adalah :
1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan
2. Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan
3. Meningkatnya mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan
kelautan
4. Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan
berkelanjutan
b. Sasaran strategis
Sasaran strategis pembangunan perikanan dan kelautan berdasarkan tujuan
yang akan dicapai adalah :
a. Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan
b. Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
c. Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
d. Meningkatnya pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
56
4.3 Strategi dan Kebijakan
Sesuai arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun
2014 – 2019 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti misi ke - 2 (dua) yaitu Meningkatkan
pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis
agrobisnis/agroindustri, dan industrialisasi dan misi ke – 3 yaitu Meningkatkan
pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang, maka dari itu strategi dan
arah kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
diimplementasikan sebagai berikut :
A. Strategi
a. Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan
b. Penerapan teknologi perikanan dan kelautan
c. Fasilitasi sarana prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan
dan pemasaran hasil perikanan
B. Kebijakan
a. Peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dan kelautan
b. Pengembangan Perikanan Budidaya
c. Pengembangan Perikanan Tangkap
d. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
e. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
f. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan
g. Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang
menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan
berkelanjutan) pada sektor perikanan dan kelautan. Dampak yang lain adalah
perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan
kelautan.
57
BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,
KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF
Arah kebijakan dan strategi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
tahun 2015 – 2019 yang telah diuraikan tersebut akan dimplementasikan kedalam
program dan kegiatan sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Peningkatan Kualitas Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
a. Penyusunan Database SKPD sebagai Penunjang Pusat Data dan Informasi
Provinsi Jawa Timur
4. Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
b. Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintah
5. Program Peningkatan Kapasitas Pelaku Usaha Perikanan
a. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan
Kelautan, Pesisir, Pulau - Pulau Kecil dan Pengawasan Sumberdaya Perikanan
dan Kelautan
b. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Pengembangan
Budidaya Perikanan
c. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif bagi Nelayan dan Taruna Nelayan
58
d. Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam rangka Optimalisasi
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.
6. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
a. Optimalisasi UPTD Bidang Perikanan Budidaya
b. Pengelolaan Produksi Perikanan Budidaya
c. Pengelolaan dan Pengembangan Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya
d. Pengelolaan Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Payau
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Tawar
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Budidaya Air Laut
h. Fasilitasi Pengembangan Kawasan Agropolitan di Bidang Perikanan Budidaya
i. Pembentukan dan Pengembangan Klaster Komoditas Perikanan unggulan
Berpotensi Ekspor
j. Fasilitasi Program Anti Kemiskinan (APP) Bidang Perikanan
7. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
a. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Penangkapan Ikan
b. Fasilitasi Eksploitasi dan Aplikasi Teknologi Perikanan Tangkap
c. Pengelolaan Operasional Pelabuhan Perikanan dan PPI
d. Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Mayangan
f. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Muncar
g. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Tamperan
h. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Pelabuhan Perikanan Bulu
8. Program Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
a. Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat
9. Program Pengembangan Kelautan, Pesisir,Pulau–Pulau Kecil dan Pengawasan
a. Pengelolaan Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Perikanan dan
Kelautan
59
b. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
10. Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
a. Pengembangan Pengolahan dan Jaminan Mutu Hasil Perikanan
b. Pengembangan Usaha Perikanan dan Kelautan
c. Penguatan dan Pengembangan Pemasaran Produk Perikanan Dalam dan Luar
Negeri
d. Penguatan Kompetensi Pengendalian, Pengujian dan Sertifikasi Mutu Hasil
Perikanan serta Pengembangan Teknologi
60
BAB VI
INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
Sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor :
PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka Dinas Perikanan dan Kelautan
Provinsi Jawa Timur menetapkan Indikator Kinerja Utama yang ingin dicapai selama
kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut :
1. Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)
2. Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
3. Nilai Tukar Nelayan / NTN
4. Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)
5. Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)
6. Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp. Triliun)
7. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)
8. Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
61
BAB VII
PENUTUP
Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Tahun 2014 – 2019 berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan
bagi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dalam melaksanakan
urusan pemerintahan daerah di bidang perikanan dan kelautan. Pelaksanaan
rencana strategis ini sangat memerlukan partisipasi dan komitmen dari seluruh
aparatur Dinas karena akan menentukan keberhasilan program dan kegiatan yang
telah disusun.
Semoga rencana strategis ini dapat diimplementasikan dengan baik dan
kosisten guna mendukung terwujudnya good governance
REVIEW MATRIK RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2014 – 2019
VISI : Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan MISI : a. Meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia perikanan dan kelautan b. Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan c. Meningkatkan daya saing produk hasil perikanan dan kelautan d. Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil TUJUAN : 1. Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan 2. Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan 3. Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan 4. Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan TUGAS : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan dan kelautan FUNGSI : 1. Perumusan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayan umum di bidang perikanan dan kelautan 3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya 4. Pelaksana tugas lain yang diberikan oleh Gubernur
Tujuan 1 : Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan dan kelautan
Indikator Kinerja Tujuan : Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas
NO SASARAN STRATEGIS
DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA / PENJAB URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya kualitas kelas kelompok perikanan dan kelautan
1) Persentase kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas (%)
Jumlah KNK ditahun berjalan x 100% Jumlah kelompok keseluruhan
Ket : KNK = Kelompok Naik Kelas
(Penjelasan) Peningkatan kelas kelompok adalah meningkatnya kelas kelompok dari kelompok pemula menjadi madya dan madya menjadi utama
5.402 Kelompok
5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 Meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan
Program Peningkatan kapasitas pelaku usaha perikanan
Bidang lingkup Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur
Th. Satuan kelompok perikanan dan kelautan yang naik kelas
2019 % 25,0%
Tujuan 2 : Meningkatkan ketersediaan pangan dari sektor perikanan dan kelautan
Indikator Kinerja Tujuan : - Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap
- Nilai Tukar Nelayan/NTN
- Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya
- Persentase peningkatan produksi garam rakyat
NO
SASARAN STRATEGIS DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA / PENJAB URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan
1) Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap (%)
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % Jumlah produksi tahun lalu
395.046,80 Ton
1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 Mengembangkan perikanan tangkap
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Bidang Perikanan Tangkap
2) Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya (%)
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % Jumlah produksi tahun lalu
995.946,20 Ton
1,2 2,0 2,0 2,0 2,0 Mengembangkan perikanan budidaya
Program Pengembangan Budidaya Perikanan
Bidang Perikanan Budidaya
3) Persentase peningkatan produksi garam rakyat (%)
Jumlah produksi tahun berjalan – Jumlah produksi tahun lalu X 100 % Jumlah produksi tahun lalu
620.950 Ton
10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 Pemberdaya-an usaha garam rakyat
Program Pemberdayaan Usaha Garam rakyat
Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan
Th. Satuan Perikanan Tangkap
2019 % 7,5
Th. Satuan NTN
2019 105,00
Th. Satuan Perikanan Budidaya
2019 % 9,2
Th. Satuan Garam rakyat
2019 % 50,0
Tujuan 3 : Meningkatkan mutu dan pemasaran produk hasil perikanan dan kelautan
Indikator Kinerja Tujuan : Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
NO
SASARAN STRATEGIS DIFINISI OPERASIONAL DAN FORMULA PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA
/ PENJAB URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2013 2015 2016 2017 2018 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Meningkatnya nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan
1) Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan (Rp. Triliun)
NT = Nilai Produk PKO – Nilai produk PKS Ket : NT = Nilai Tambah PKO = Perikanan dan kelautan olahan PKS = Perikanan dan kelautan segar
(Penjelasan) : Nilai tambah produk hasil perikanan dan kelautan adalah selisih antara nilai produk perikanan dan kelautan yang telah melalui proses pengolahan dengan produk perikanan dan kelautan segar
8,00
10,00 10,20 10,40 10,60 10,70 Meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan
Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
Tujuan 4 : Mewujudkan pengelolaan kawasan pesisir yang lestari dan berkelanjutan
Indikator Kinerja Tujuan : - Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove
- Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang
NO
SASARAN STRATEGIS DIFINISI
OPERASIONAL DAN FORMULA
PERHITUNGAN
TAHUN DASAR
TARGET TAHUNAN STRATEGI PENCAPAIAN SUMBER DATA / PENJAB URAIAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA
2013 2014 2015 2016 2017 2019 KEBIJAKAN PROGRAM / KEGIATAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1 Meningkatnya
pemulihan dan perlindungan wilayah pesisir
1) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem mangrove (%)
Luas MRn-MR(n-1) x 100 % Luas MR(n-1) Ket : MR = Mangrove Rusak n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu
35.170 Ha 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 Program Pengembangan Kelautan, Pesisir, Pulau -Pulau Kecil dan Pengawasan
Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan
2) Persentase penurunan tingkat kerusakan ekosistem terumbu karang (%)
Luas TKRn-TKR(n-1) x 100 % Luas TKR(n-1) Ket : TKR = Terumbu Karang Rusak n = Realisasi Tahun Berjalan (n-1) = Realisasi Tahun Lalu
247.771 Ha 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002
Tahun Satuan Mangrove
2019 % 0,1
Tahun Satuan Terumbu Karang
2019 % 0,01
Th. Satuan Nilai Tambah
2019 Rp. Triliun 51,90
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
2 Urusan Pilihan 228,734,795,900 251,608,275,490 276,769,103,039 304,446,013,343 334,890,614,677 1,396,448,802,449
2 05 Kelautan dan Perikanan 228,734,795,900 251,608,275,490 276,769,103,039 304,446,013,343 334,890,614,677 1,396,448,802,449
2 05 01 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
4,959,795,900 5,527,376,162 6,001,353,039 6,700,000,000 6,700,000,000 29,888,525,101 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 01 001 Indeks kepuasan
masyarakat/aparatur
terhadap pelayanan
adm perkantoran dan
kenyamanan kantor
(%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 01 001 Pelaksanaan Administrasi
Perkantoran
4,959,795,900 5,527,376,162 6,001,353,039 6,700,000,000 6,700,000,000 29,888,525,101 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 01 001 001 Persentase pegawai
yang puas terhadap
pelayanan perkantoran
(%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 01 001 002 Persentase pegawai
yang mendapatkan
pelayanan
administrasi
perkantoran (%)
75 80 85 90 95 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
7,163,384,840 7,000,000,000 6,942,344,408 6,672,508,370 7,114,183,622 34,892,421,240 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 001 Persentase sarana dan
prasarana aparatur
yang layak fungsi (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 001 Penyediaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
4,663,384,840 4,400,000,000 4,000,000,000 3,500,000,000 3,500,000,000 5,738,384,840 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 001 001 Jumlah peralatan dan
kelengkapan sarana
yang tersedia (unit)
10 12 14 16 18 20 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 001 002 Persentase pemenuhan
peralatan dan
kelengkapan sarana
SKPD (%)
75 80 85 90 95 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 002 Pemeliharaan Peralatan dan
Kelengkapan Sarana dan
Prasarana
2,500,000,000 2,600,000,000 2,942,344,408 3,172,508,370 3,614,183,622 6,160,378,030 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 02 002 001 Jumlah peralatan dan
kelengkapan sarana
yang terpelihara (unit)
10 12 14 16 18 20 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 Program Peningkatan
Kapasitas Kelembagaan
Pemerintah Daerah
1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 1,350,000,000 6,750,000,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 001 Persentase
kelembagaan yang
tepat fungsi (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 001 Koordinasi dan Konsultasi
Kelembagaan Pemerintah
Daerah
850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 850,000,000 4,250,000,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 001 001 Persentase kesesuaian
kelembagaan
pemerintah daerah
dengan aturan yang
berlaku (%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 001 002 Jumlah koordinasi dan
konsultasi (kali)
120 130 140 150 160 170 750 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 002 Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 500,000,000 2,500,000,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 002 001 Jumlah pegawai yang
mengikuti
pendidikan/pelatihan
formal (orang)
20 22 24 26 28 30 130 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 002 002 Jumlah Pegawai yang
mengikuti pembinaan
peningkatan kapasitas
SDM (orang)
70 72 74 76 78 80 380 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 07 002 003 Persentase pegawai
yang mengikuti
pendidikan formal/non-
formal sesuai dengan
jabatannya (%)
5 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 Program Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi
Dokumen Penyelenggaraan
Pemerintahan
2,765,204,100 3,041,724,510 3,345,896,961 3,680,486,657 4,048,535,323 16,881,847,551 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 001 Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang
disusun tepat waktu
(%)
100 100 100 100 100 100 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
1
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra
Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD
Provinsi Jawa TimurSKPD : Dinas Perikanan dan Kelautan
KodeUrusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Kode
Urusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 05 11 001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan
1,500,000,000 1,650,000,000 1,815,000,000 1,996,500,000 2,196,150,000 9,157,650,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 001 001 Jumlah dokumen
perencanaan SKPD
yang tersusun
(dokumen)
1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 002 Penyusunan Laporan Hasil
Pelaksanaan Rencana Program
dan Anggaran
765,204,100 841,724,510 925,896,961 1,018,486,657 1,120,335,323 4,671,647,551 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 002 001 Jumlah dokumen
pelaporan yang
tersusun (dokumen)
2 2 2 2 2 2 10 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 002 002 Jumlah dokumen
evaluasi (Hasil
Evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan)
yang tersusun
(dokumen)
2 2 2 2 2 2 10 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 002 003 Jumlah dokumen
pelaporan keuangan/
anggaran (dokumen)
1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 003 Penyusunan, Pengembangan,
Pemeliharaan dan Pelaksanaan
Sistem Informasi Data
500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 003 001 Jumlah Update
database SKPD
(Triwulan)
4 4 4 4 4 4 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 11 003 002 Jumlah SOP PDE
yang tersusun (kali)
0 1 0 0 0 0 1 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 Program Pengembangan
Budidaya Perikanan
65,761,615,160 73,280,899,328 81,580,405,592 90,739,004,973 100,843,481,055 412,205,406,108 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 001 Produksi Perikanan
Budidaya (Ton)
979.309 1,126,575 1,202,056 1,282,594 1,368,528 1,464,325 6,444,078 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 009 Program Anti Kemiskinan
(APP) Bidang Perikanan
2,500,000,000 2,750,000,000 3,025,000,000 3,327,500,000 3,660,250,000 15,262,750,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 009 001 Jumlah paket hibah
(paket)
8 8 8 8 8 8 40 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 009 002 Jumlah pertemuan
(kali)
2 3 3 3 3 3 15 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 010 Optimalisasi UPTD Bidang
Perikanan Budidaya
25,703,120,000 29,504,331,328 32,705,775,200 35,119,597,747 38,997,963,002 162,030,787,277 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 010 001 Jumlah operasional
UPTD Perikanan
Budidaya (UPTD)
3 3 3 3 3 3 3 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 010 002 Jumlah pembangunan
dan rehabilitasi UPTD
Perikanan Budidaya
(UPTD)
3 3 3 3 3 3 3 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 044 Pengelolaan Produksi Perikanan
Budidaya
10,907,215,160 11,710,160,000 13,276,176,000 14,421,283,654 15,854,172,960 66,169,007,774 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 044 001 Jumlah
pertemuan/sosialisasi
(kali)
15 14 14 14 14 14 70 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 044 002 Jumlah paket hibah
(paket)
50 50 50 50 50 50 250 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 044 003 Jumlah pembudidaya
ikan yang bersertifikat
(orang)
675 950 1360 1820 2370 2925 2925 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah pembenih ikan
yang bersertifikat
(orang)
41 50 60 70 80 90 90
2 05 20 045 Pengelolaan dan Pengembangan
Sarana dan Prasarana Budidaya
9,121,830,000 10,034,013,000 11,037,414,300 13,706,175,622 14,355,271,303 58,254,704,225 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 045 001 Jumlah pertemuan
(kali)
5 6 6 6 6 6 30 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 045 002 Jumlah fasilitasi
sarana budidaya di
UPTD (instalasi)
8 8 8 8 8 8 8 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 045 003 Jumlah paket hibah
(paket)
202 60 60 60 60 60 300 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 046 Pengelolaan Kesehatan Ikan
Budidaya dan Lingkungan
1,188,450,000 1,307,295,000 1,438,024,500 1,581,826,950 2,240,009,645 7,755,606,095 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 046 001 Jumlah lokasi
monitoring peredaran
dan pemakaian obat
ikan, bahan kimia dan
kontaminan biologi
(lokasi)
22 6 6 6 7 7 26 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 046 002 Jumlah lokasi
monitoring dan
pengendalian hama
penyakit ikan (lokasi)
38 38 38 38 38 38 38 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 046 003 Jumlah pertemuan
sosialisasi/temu/lapan
g (kali)
4 6 6 6 6 6 6 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Kode
Urusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 05 20 046 004 Jumlah paket hibah
(paket)
10 8 8 8 8 8 40 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 047 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Budidaya Air Payau
Bangil
5,416,000,000 5,957,600,000 6,553,360,000 8,041,446,000 8,795,590,600 34,763,996,600 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 047 001 Jumlah operasional
UPTD (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 047 002 Jumlah pembinaan
pembudidaya ikan
(lokasi)
3 3 5 7 9 11 11 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 048 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Budidaya Air Tawar
Umbulan
3,470,000,000 3,817,000,000 4,198,700,000 4,618,570,000 5,891,383,045 21,995,653,045 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 048 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 048 002 Jumlah lokasi
pembinaan
pembudidaya ikan
(lokasi)
4 4 6 8 10 12 12 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 050 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Budidaya Air Laut
Situbondo
2,750,000,000 3,025,000,000 3,652,905,592 3,660,250,000 4,160,250,000 17,248,405,592 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 050 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 050 002 Jumlah pembinaan
pembudidaya ikan
(lokasi)
13 15 15 15 15 15 75 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 051 Fasilitasi Pengembangan
Kawasan Agropolitan Dibidang
Budidaya Perikanan
1,500,000,000 1,650,000,000 1,815,000,000 1,996,500,000 2,196,150,000 9,157,650,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 051 001 Jumlah paket hibah
(paket)
4 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 051 002 Jumlah pertemuan
(kali)
2 2 2 2 2 2 10 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 052 Pembentukan dan
Pengembangan Klaster
Komoditas Perikanan Unggulan
Berpotensi Ekspor
500,000,000 550,000,000 605,000,000 665,500,000 732,050,000 3,052,550,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 052 001 Jumlah paket hibah
(paket)
3 3 3 3 3 3 15 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 052 002 Jumlah pertemuan
(kali)
1 1 1 1 1 1 5 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 053 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pengembangan
Teknologi Perikanan Budidaya
Kepanjen
2,705,000,000 2,975,500,000 3,273,050,000 3,600,355,000 3,960,390,500 16,514,295,500 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 053 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 053 002 Jumlah pelatihan
(kali)
3 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 20 053 003 Jumlah lokasi
pembinaan
pembudidaya ikan
(lokasi)
2 4 4 4 4 4 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 Program Pengembangan
Perikanan Tangkap
100,734,795,900 110,808,275,490 121,889,103,039 134,078,013,343 147,485,814,677 614,996,002,449 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 001 Produksi Perikanan
Tangkap (Ton)
389.559 397.993 401.972 405.992 410.051 414.193 2.030.201 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 Fasilitasi, Eksploitasi dan
Aplikasi Teknologi Perikanan
Tangkap
16,500,000,000 18,150,000,000 19,965,000,000 21,961,500,000 24,157,650,000 100,734,150,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 001 Jumlah paket hibah
alat tangkap/alat bantu
penangkapan ikan
(paket)
182 150 160 165 170 175 175 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 002 Jumlah benih yang
ditebar di PUD
(paket)
50 50 50 50 50 50 250 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 003 Jumlah benih ikan
yang ditebar di laut
(paket)
4 4 4 4 4 4 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 004 Jumlah pertemuan
koordinasi/
sosialisasi (kali)
38 20 20 20 20 20 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 005 Jumlah rumah ikan
(paket)
5 5 5 5 5 5 5 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 020 006 Jumlah dokumen
statistik perikanan
tangkap (dokumen)
1 1 1 1 1 1 1 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 021 Pengelolaan Operasional
Pelabuhan Perikanan dan PPI
6,034,795,900 6,638,275,490 7,302,103,039 8,032,313,343 8,835,544,677 36,843,032,449 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 021 001 Jumlah operasional
instalasi pelabuhan
perikanan (instalasi)
7 7 7 7 7 7 7 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Kode
Urusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 05 21 021 002 Jumlah pertemuan
(kali)
53 21 21 21 21 21 105 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 022 Pengembangan Sarana dan
Prasarana Perikanan Tangkap
51,000,000,000 56,100,000,000 61,710,000,000 67,881,000,000 74,669,100,000 311,360,100,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 022 001 Jumlah pembangunan
pelabuhan perikanan
(lokasi)
11 4 4 4 4 4 4 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 022 002 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
8 7 7 7 7 7 35 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 026 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pengembangan
Teknologi Penangkapan Ikan
1,000,000,000 1,100,000,000 1,210,000,000 1,331,000,000 1,464,100,000 6,105,100,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 026 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah monitoring
pengembangan sarana
penangkapan ikan
(lokasi)
0 3 3 3 3 3 15
Jumlah pemeliharaan
kapal dan mesin (unit)
0 5 5 5 5 5 5
2 05 21 028 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pelabuhan Perikanan
Mayangan
9,400,000,000 10,340,000,000 11,374,000,000 12,511,400,000 13,762,540,000 57,387,940,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 028 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 028 002 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
2 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah fasilitas
sarana dan prasarana
yang dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 1 1 1 1 1 5
2 05 21 029 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pelabuhan Perikannan
Muncar
8,700,000,000 9,570,000,000 10,527,000,000 11,579,700,000 12,737,670,000 53,114,370,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 029 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 029 002 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
2 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah fasilitas
sarana dan prasarana
yang dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 1 1 1 1 1 5
2 05 21 030 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pelabuhan Perikanan
Tamperan
4,300,000,000 4,730,000,000 5,203,000,000 5,723,300,000 6,295,630,000 26,251,930,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 030 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 030 002 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
2 5 5 5 5 5 5 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah fasilitas
sarana dan prasarana
yang dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 1 1 1 1 1 5
2 05 21 031 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pelabuhan Perikanan
Bulu
3,800,000,000 4,180,000,000 4,598,000,000 5,057,800,000 5,563,580,000 23,199,380,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 031 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 21 031 002 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
2 5 5 5 5 5 25 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah fasilitas
sarana dan prasarana
yang dibangun atau
diperbaiki (unit)
1 1 1 1 1 1 5
2 05 31 Program Peningkatan
Kapasitas Pelaku Usaha
Perikanan
13,000,000,000 14,300,000,000 15,730,000,000 17,303,000,000 19,033,300,000 79,366,300,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 001 Jumlah kelompok yang
terakses (kelompok)
5.402 5.751 5.996 6.241 6.496 6.751 6.751 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 001 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan Kelautan Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil dan
Pengawasan Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
3,250,000,000 3,575,000,000 3,932,500,000 4,325,750,000 4,758,325,000 19,841,575,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 001 001 Jumlah
pelatihan/bimtek
(kali)
18 23 25 27 29 31 135 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 002 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan Budidaya
Perikanan
3,250,000,000 3,575,000,000 3,932,500,000 4,325,750,000 4,758,325,000 19,841,575,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 002 001 Jumlah
pelatihan/bimtek
(kali)
35 34 34 34 34 34 170 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Kode
Urusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 05 31 003 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Pengembangan Perikanan
Tangkap
3,250,000,000 3,575,000,000 3,932,500,000 4,325,750,000 4,758,325,000 19,841,575,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 003 001 Jumlah
pelatihan/bimtek
(kali)
44 23 25 27 29 31 133 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 004 Pendidikan Kemasyarakatan
Produktif dalam rangka
Optimalisasi Pengolahan dan
Pemasaran Hasil Perikanan
3,250,000,000 3,575,000,000 3,932,500,000 4,325,750,000 4,758,325,000 19,841,575,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 31 004 001 Jumlah
pelatihan/bimtek
(kali)
30 25 25 25 25 25 125 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 Program Pengembangan
Kelautan, Pesisir, Pulau-pulau
Kecil dan Pengawasan
11,000,000,000 12,100,000,000 13,310,000,000 14,641,000,000 16,105,100,000 67,156,100,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 Rehabilitasi
Mangrove (ha)
400 30 35 40 45 50 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 002 Rehabilitasi Terumbu
Karang (ha)
150 10 12 14 16 17 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 Pengelolaan Pengawasan dan
Pengendalian Sumberdaya
Perikanan dan Kelautan
5,000,000,000 5,500,000,000 6,050,000,000 6,655,000,000 7,320,500,000 30,525,500,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 001 Jumlah Poskamladu
yang beroperasional
(lokasi)
15 15 15 15 15 15 75 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 002 Jumlah kapal
pengawasan yang
beroperasional (unit)
16 16 16 16 16 16 16 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 005 Jumlah pengawasan
perairan dan usaha
perikanan (kali)
25 30 35 40 45 50 200 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 005 Jumlah pertemuan/
sosialisasi/
pembinaan/
koordinasi (kali)
25 30 35 40 45 50 200 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 001 006 Jumlah paket hibah
(paket)
20 10 15 20 25 30 100 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 002 Pengelolaan Kelautan, Pesisir
dan Pulau-Pulau Kecil
6,000,000,000 6,600,000,000 7,260,000,000 7,986,000,000 8,784,600,000 36,630,600,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 002 001 Jumlah pertemuan/
sosialisasi/
koordinasi (kali)
13 19 19 19 19 19 95 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 002 002 Jumlah lokasi
rehabilitasi mangrove
(lokasi)
22 22 22 22 22 22 22 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 32 002 003 Jumlah lokasi
rehabilitasi terumbu
karang (lokasi)
5 8 8 8 8 8 40 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Jumlah dokumen
pemetaan/identifikasi/
rancangan Pergub
(dokumen)
0 18 18 18 18 18 90
Jumlah paket hibah
(paket)
0 10 10 10 10 10 50
2 05 33 Program Peningkatan
Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Perikanan
20,000,000,000 22,000,000,000 24,200,000,000 26,620,000,000 29,282,000,000 122,102,000,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 001 Persentase nilai
tambah produk
perikanan (%)
30 40 45 50 55 60 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 001 Pengembangan Pengolahan dan
Jaminan Mutu Hasil Perikanan
3,500,000,000 3,850,000,000 4,235,000,000 4,658,500,000 5,124,350,000 21,367,850,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 001 001 Jumlah pertemuan/
sosialisasi/
standarisasi/apresiasi
(kali)
16 8 10 12 14 16 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 001 002 Jumlah paket hibah
(paket)
9 10 10 10 10 10 50 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 002 Pengembangan Usaha Perikanan
dan Kelautan
2,700,000,000 2,970,000,000 3,267,000,000 3,593,700,000 3,953,070,000 16,483,770,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 002 001 Jumlah pertemuan/
koordinasi/sosialisasi
/standarisasi/apresiasi
(kali)
21 30 30 30 30 30 150 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 003 Penguatan dan Pengembangan
Pemasaran Produk Perikanan
Dalam dan Luar Negeri
3,800,000,000 4,180,000,000 4,598,000,000 5,057,800,000 5,563,580,000 23,199,380,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 003 001 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
3 10 10 10 10 10 50 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 003 002 Jumlah pameran/ gelar
produk perikanan
dalam dan luar negeri
(kali)
6 10 10 10 10 10 50 Dinas Perikanan dan
Kelautan
Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp Target Rp
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 171
Indikator kinerja
program
(Outcome) dan
kegiatan (Output)
Unit Kerja SKPD
PenanggungjawabTahun 2015 Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 Tahun 2019
Kondisi Kinerja pada
akhir periode Renstra Kode
Urusan/Bidang/Program/
Kegiatan
Data
Capaian
pada Tahun
Awal
Perencanaan
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
2 05 33 005 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pengendalian dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Surabaya
6,000,000,000 6,600,000,000 7,260,000,000 7,986,000,000 8,784,600,000 36,630,600,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 005 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 006 Pengelolaan Unit Pelaksana
Teknis Pengendalian dan
Pengujian Mutu Hasil Perikanan
Banyuwangi
4,000,000,000 4,400,000,000 4,840,000,000 5,324,000,000 5,856,400,000 24,420,400,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 33 006 001 Jumlah operasional
UPT (bulan)
12 12 12 12 12 12 60 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 34 Program Pemberdayaan
Usaha Garam Rakyat
2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000 2,662,000,000 2,928,200,000 12,210,200,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 34 001 Produksi garam rakyat
(Ribu Ton)
620,95 971,04 990,46 1010,27 1030 1051 5.052,77 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 34 001 Pemberdayaan Usaha Garam
Rakyat
2,000,000,000 2,200,000,000 2,420,000,000 2,662,000,000 2,928,200,000 12,210,200,000 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 34 001 001 Jumlah pertemuan/
sosialisasi (kali)
0 4 4 4 4 4 20 Dinas Perikanan dan
Kelautan
2 05 34 001 002 Jumlah paket hibah
(paket)
0 50 55 60 65 70 300 Dinas Perikanan dan
Kelautan
228,734,795,900 251,608,275,490 276,769,103,039 304,446,013,343 334,890,614,677 1,396,448,802,449TOTAL