Daftar Isi...ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution,...

2

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Daftar Isi

Sekapur Sirih ............................................................................................. 3

Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ............................... 5

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ............ 9

SEKRETARIAT PERWAKILAN ................................................................. 16

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan ........................ 17

Subbagian Sumber Daya Manusia .............................................................................. 19

Subbagian Keuangan .................................................................................................. 28

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi ................................................................ 31

Subbagian Hukum ...................................................................................................... 37

Subauditorat Kalimantan Tengah I ......................................................... 39

Subauditorat Kalimantan Tengah II ........................................................ 42

Sarana dan Prasarana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ................. 45

Peta Strategi, IKU, dan Capaian Kinerja ....................................................... 50

a. Peta Strategi ........................................................................................................ 51

b. Indikator Kinerja Utama (IKU) .............................................................................. 58

c. Capaian Skor Indikator Kinerja Utama (IKU) ........................................................ 59

Informasi terkait Pemeriksaan ................................................................... 62

a. Jenis-Jenis Pemeriksaan ....................................................................................... 63

b. Hasil Pemeriksaan ............................................................................................... 68

c. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan ............................... 69

d. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah ................................................................. 70

Kaleidoskop Kegiatan Perwakilan ............................................................... 71

3

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Sekapur Sirih

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kami dapat menyelesaikan buku

Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019. Profil BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah ini disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang diperlukan

untuk menggambarkan keseluruhan profil dari BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah. Kami berharap bahwa buku Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah ini

dapat memberikan gambaran secara lengkap, objektif dan jelas tentang BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah dan entitas yang diperiksanya. Untuk itu, kami telah berupaya

untuk menghasilkan informasi yang lengkap dan memadai terkait dengan profil dimaksud.

Namun demikian, kami merasa bahwa penyusunan profil ini belum sempurna, sehingga di

waktu yang akan datang perlu dilakukan berbagai macam penyempurnaan dan updating

data, sehingga buku ini selalu akurat, dan dapat menjadi bahan informasi yang memadai

bagi stakeholder BPK serta semua pihak yang memerlukan informasi terkait dengan Badan

Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

Demikian kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah

membantu dalam penyusunan Profil BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

2019 ini dan semoga bermanfaat bagi kita semua terutama dalam rangka memberikan

informasi yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

1Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

5

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Sejarah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah

Berdasarkan Pasal 23 G UUD 1945,

BPK berkedudukan di Ibukota Negara

dan mempunyai Perwakilan di setiap

Provinsi. Berdasarkan amanat UUD 1945

tersebut, maka sejak tahun 2002 BPK

mulai membentuk dan meresmikan

berdirinya Perwakilan-Perwakilan BPK di

setiap provinsi. BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah merupakan

pengembangan dari BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Selatan.

Pendirian BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah didukung oleh

keinginan Pemerintah Daerah untuk

bermitra dengan BPK RI dalam

mewujudkan penyelenggaraan

pemerintahan yang akuntabel dan

transparan, antara lain adanya surat

permintaan pendirian BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah oleh

Gubernur Kalimantan Tengah, Agustin

Teras Narang, S.H., kepada Ketua BPK RI

pada saat itu. Menindaklanjuti hal

tersebut pada tanggal 17 Juli 2006

diterbitkan Surat Keputusan Sekretaris

Jenderal BPK RI tentang penetapan

pejabat dan pegawai pelaksana BPK pada

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah yang antara lain terdiri dari Drs.

Mampan Manalu, M.M., sebagai Kepala

Perwakilan, Dori Santosa, S.E., M.M.,

sebagai Kepala Sub Auditorat Kalimantan

Tengah II, Samsmsudduha, S.E., M.M.,

sebagai Kepala Sub Bagian Kepegawaian;

serta 15 orang tenaga pemeriksa. Ke-18

orang tersebut kemudian menempati

gedung bekas Dinas Perindustrian dan

Perdagangan di Jalan Yos Sudarso Nomor

16, yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah. BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah berdiri

ditandai dengan peresmian oleh Ketua

BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar

Nasution, pada tanggal 10 Agustus 2006.

Sejak resmi berdiri, BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

pernah menempati beberapa gedung di

Kota Palangkaraya sebagai lokasi kantor.

Dari tanggal 17 Juli 2006 sampai 5

Februari 2010, pegawai BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah menempati

gedung bekas Dinas Perindustrian dan

Perdagangan di Jalan Yos Sudarso Nomor

16 yang dipinjamkan Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah. Pada tanggal 5

Februari 2010, gedung tersebut mulai

dibangun yang ditandai dengan

pelaksanaan peletakan batu pertama

6

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

sebagai simbol dimulainya proses

pembangunan kantor BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah menjadi

gedung kantor pemerintah dengan

berbagai fasilitas pendukungnya. Acara

peletakan batu pertama gedung baru

BPK RI dilakukan oleh Anggota V BPK Drs.

Sapto Amal Damandari, Ak. dan dihadiri

oleh Gubernur Kalimantan Tengah

Agustin Teras Narang, S.H., para pejabat

teras pemerintah daerah, serta para

pejabat dan pegawai BPK Perwakilan BPK

Provinsi Kalimantan Tengah. Selama

proses pembangunan gedung baru,

pegawai BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah untuk sementara

berkantor di Lantai 2 Gedung Batang

Garing, Jalan D.I. Panjaitan no. 1 Kota

Palangkaraya. BPK RI Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah menempati kantor di

Batang Garing sampai bulan Agustus 2011.

Gedung bekas Dinas Perindustrian dan

Perdagangan di Jalan Yos Sudarso no. 16

Kota Palangkaraya yang tadinya

dipinjamkan kini telah resmi menjadi milik


Tengah, melalui proses

hibah antara Pemerintah

Daerah Provinsi Kalimantan

Tengah dan BPK RI, dengan

persetujuan DPRD Provinsi

Kalimantan Tengah. Setelah

pembangunan selesai, Wakil

Ketua Badan Pemeriksa

Keuangan (BPK ) RI, Hasan

Bisri, meresmikan

penggunaan Gedung Kantor

BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari

Senin, tanggal 16 Juli 2012. Gedung baru

ini berlokasi di Jl. Yos Sudarso No. 16,

Palangka Raya, dengan luas ±7.646 m2

yang terdiri dari dua bangunan utama,

yaitu gedung bagian depan yang terdiri

dari tiga lantai, dan gedung auditorium

Acara peresmian dihadiri oleh Gubernur

Kalimantan Tengah A. Teras Narang,

Auditor Utama KN VI BPK Sjafrudin Mosii,

Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Kalimantan Tengah Endang Tuti Kardiani,

mantan Kepala Perwakilan BPK Provinsi

Kalimantan Tengah Mampan Manalu,

Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota

se-Kalteng, serta para pejabat di

lingkungan Kejaksaan Tinggi, Polda, serta

BPK Provinsi Kalimantan Tengah.

7

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Pimpinan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah dari Masa ke Masa

Drs. Mampan Manalu, M.M.

Agustus 2006 – Maret 2010

Drs. Erwin, S.H., M.Hum

Maret – Desember 2010

Maman Abdulrachman, S.E., M.M

Desember 2010 – Juni 2012

Endang Tuti Kardiani, S.E., M.M.

Juni 2012 – September 2015

Ir. R. Cornell Syarief P., M.M.

September 2015 – Maret 2018

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak., CA.

Maret 2018 - sekarang

2 Struktur Organisasi dan Kepegawaian

9

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

Berdasarkan Pasal 618 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa

Keuanganm BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari Sekretariat

Perwakilan, Subauditorat Kalimantan Tengah I, Subauditorat Kalimantan Tengah II,

dan Kelompok Pejabat Fungsional Pemeriksa.

Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

10

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Kepala Perwakilan

Ade Iwan Ruswana, S.E., M.M., Ak. CA

196807061990031003 / Pembina Utama Madya (IV/d)

[email protected]

Lahir di Sukabumi pada tanggal 6 Juli 1968. Menamatkan pendidikan terakhir pada

Universitas Gadjah Mada, berkarier di BPK selama 29 tahun. Berdasarkan Surat Keputusan

Sekretaris Jenderal BPK Nomor 68/K/X-X.3/02/2018 tanggal 19 Februari 2018, saat ini

menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Selama berkarir di BPK,

Beliau pernah menjabat sebagai Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Kepala Auditorat

VII.C, Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara, dan Kepala Perwakilan Provinsi

Maluku.

11

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

DAFTAR PEJABAT STRUKTURAL

Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah I

Lukman Hakim, S.ST., Ak., CFE,

QIA, CA

197103211991031001/

Pembina (IV/a)

[email protected]

Kepala Subauditorat Kalimantan Tengah II

Mochammad Suharyanto, S.E.,

M.M., Ak., CA

197009091998031006 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

Kepala Sekretariat Perwakilan

Dra. Mardiah, M.M.

196206011983032003 /

Pembina Tk.I (IV/b)

[email protected]

Kepala Subbagian Humas dan TU Kepala Perwakilan

Bambang Budi Purwanto, S.E.,

M.M., CA, Ak.

196310031995011001 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

12

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia

Guntur Yulianto, S.E., MBA, Ak., CA

197807162006041003 /

Pembina Tk. I (III/d)

[email protected]

Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Dodi Haryadi, S.E., MM

197211081994021001 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

Kepala Subbagian Hukum

Henry Angga Sulistyo, S.H., M.H.

198210032006041005 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

Kepala Subbagian Keuangan

Andi Syafruddin, S.E.

196406121985031004 /

Penata Tk. I (III/d)

[email protected]

13

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

DAFTAR PEJABAT FUNGSIONAL (PENGENDALI TEKNIS,

KETUA TIM SENIOR, DAN KETUA TIM YUNIOR) Pengendali Teknis

Bosman Indra S.E., Ak.

196705081996031001 /

Pembina Tk.I (IV/b)

[email protected]

Ketua Tim Senior

Gusti Chrisanti Dewi, S.E., MPA.,

CFE., Ak.

197110312000032001 /

Pembina Tk.I (IV/b)

[email protected]

Sumarsana, S.E., Ak., M.Ak

197303261995031001 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

Wijayanti, S.E., Ak., C.A

197408082000032005 /


[email protected]

14

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Nurul Huda, S.E., Ak.

197707232003121002 /

Pembina (IV/a)

[email protected]

Ketua Tim Yunior

Fadjar Prajitno, S.E.

197104052000031003 /


[email protected]

Mardiyatmo, S.E., Ak.

196602061996031002 /


[email protected]

Rony Suhatman, S.E., Ak.

197906292007081001 /


[email protected]

15

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Rizadi Edo Putra, S.T., M.T.

198309232007081001 /


[email protected]

Marshal Pandapotan S.E.

197010141998031003 /


[email protected]

Mukhammad Yogiantoro, S.E., Ak.,

CA

197709272006041005 /


[email protected]

Bayu Harry Putranto, S.E., MM.

197207131997031004 /


[email protected]

16

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

1. SEKRETARIAT PERWAKILAN

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan

mengoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan

perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah. Sekretariat Perwakilan memiliki fungsi

sebagai berikut:

Pelaksanaan kegiatan

kesekretariatan BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah;

Pengurusan SDM, keuangan,

serta sarana dan prasarana di

lingkungan BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah;

Pemberian layanan di bidang

hukum, hubungan masyarakat,

teknologi informasi, administrasi

umum, keprotokolan dan

perpustakaan di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah;

Penyusunan Laporan Keuangan


Kalimantan Tengah dan

penyiapan bahan penyusunan

Laporan Keuangan BPK;

Pemutakhiran data pada aplikasi

SIMAK dalam rangka pengukuran

IKU unit kerja pada lingkup BPK


Tengah;

Penyimpanan DEP pada lingkup

tugas BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengahl dan

Penyiapan bahan penyusunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja


Kalimantan Tengah.

Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari:

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan;

Subbagian Sumber Daya Manusia;

Subbagian Keuangan;

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi; dan

Subbagian Hukum.

17

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan

Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Perwakilan

18

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tugas:

melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, mengelola perpustakaan,

kesekretariatan, keprotokolan, dan menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh

Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi SIMAK dalam rangka

pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan DEP pada lingkup tugas BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Layanan Perpustakaan

Perpustakaan memiliki berbagai jenis

bahan pustaka yang meliputi: buku teks

(koleksi referensi dan koleksi terbitan

BPK), koleksi mutimedia (CD dan DVD),

majalah, jurnal, e-book, e-journal, dan

koleksi digital. Perpustakaan BPK


dilengkapi dengan aplikasi SIPUSPA dan

aplikasi internal Perpustakaan BPK


untuk menelusur bahan pustaka dan

mengakses jurnal elektronik serta koleksi

digital yang dimiliki perpustakaan.

2. Kesekretariatan

Kesekretariatan dalam rangka

mendukung pelaksanaan kegiatan di

Kantor Perwakilan dengan menyiapkan

informasi yang dibutuhkan oleh Kepala

Perwakilan dan membantu kelancaran

administrasi Kepala Perwakilan.

3. Layanan Informasi dan Publikasi


Tengah memfasilitasi masyarakat yang

ingin memperoleh informasi atau

menyampaikan pengaduan ke BPK

dengan cara mendatangi atau

menghubungi Pelayanan Informasi dan

Komunikasi (PIK) Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah. Selain melalui media

PIK, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah juga membuka layanan informasi

melalui website BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah

(http://palangkaraya.bpk.go.id).

4. Media Relation

Sejalan dengan visi dan misi BPK, maka


Tengah menjalin hubungan dengan

media pers (Media Relation) yang terdiri

dari media workshop, pers conference,

dan pers release.

5. Public Awareness

Untuk lebih mengenalkan BPK kepada

masyarakat, maka BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah melakukan

beberapa kegiatan yang meliputi BPK

Goes To Campus/School dan membuka

peluang magang.

6. Keprotokolan

Keprotokolan adalah serangkaian

kegiatan yang berkaitan dengan aturan

dalam acara kenegaraan atau acara

resmi yang meliputi tata tempat, tata

upacara, dan tata penghormatan

sebagai bentuk penghormatan kepada

seseorang sesuai dengan jabatan

dan/atau kedudukannya dalam negara,

pemerintahan, atau masyarakat.

Keprotokolan di BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah diantaranya

dilakukan untuk:

a. Kunjungan kerja Ketua/Anggota BPK;

b. Acara resmi Kepala Perwakilan.

Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia

20

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tugas:

melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkup BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah.

1. Administrasi Keuangan Pegawai

dan Penghargaan Pegawai

a. menjalankan administrasi gaji

dan tunjangan pegawai;

b. melalukan pengurusan Kartu

Istri/ Kartu Suami (KARSU), BPJS

Kesehatan, TASPEN, KP4 untuk

perhitungan tunjangan

keluarga, dan memproses

Peninjauan Masa Kerja (PMK)

serta pengurusan pensiun

sehingga dapat menjamin hak

pegawai

c. melakukan koordinasi untuk

memberikan penghargaan

Satya Lancana Karyasatya atas

dedikasi dan kontribusi selama

bekerja di BPK kepada pegawai

yang telah mengabdi di BPK

selama 10 tahun, 20 tahun, dan

30 tahun.

2. Administrasi Data Kepegawaian,

Kenaikan Pangkat, dan Pendidikan

dan Pelatihan

a. melakukan pemutakhiran

database di aplikasi SISDM

untuk melengkapi data pegawai

dan menjaga keakuratan data

kepegawaian di lingkungan

b. menerbitkan bezetting;

c. memroses administrasi terkait

JFP sesuai ketentuan yang

berlaku

d. melakukan pemantauan

kehadiran dan cuti pegawai

untuk memantau tingkat disiplin

pegawai dan sebagai dasar

pembayaran tunjangan pegawai

e. melakukan pengurusan

kenaikan pangkat reguler dan

kenaikan pangkat pilihan untuk

memantau dan memastikan

pelaksanaan kenaikan pangkat

pada pegawai

f. mempersiapkan daftar pegawai

yang hendak mengikuti

pendidikan dan pelatihan.

21

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Statistik Pegawai

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki pegawai sejumlah 129 orang

pegawai yang terdiri dari 107 pegawai tetap dan 22 pegawai tidak tetap. Adapun

statistik sumber daya manusia BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah adalah

sebagai berikut.

1. STATISTIK PEGAWAI TETAP

a) Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Golongan

No. Pangkat Gol Jumlah

1 Pembina Utama Madya IV/d 1

2 Pembina Tingkat I IV/b 2

3 Pembina IV/a 6

4 Penata Tingkat I III/d 14

5 Penata III/c 14

6 Penata Muda Tk. I III/b 18

7 Penata Muda III/a 45

8 Pengatur Tk. I II/d 1

9 Pengatur II/c 6

Jumlah 107

1%2%5%

13%

13%

17%

42%

1%6%

Pegawai Tetap Berdasarkan Golongan

Pembina Utama Madya(IV/d)

Pembina Tk. I (IV/b)

Pembina (IV/a)


Penata (III/c)

Penata Muda Tk. I (III/b)

22

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

b) Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah

1 21-25 Tahun 16

2 26-30 Tahun 33

3 31-35 Tahun 24

4 36-40 Tahun 12

5 41-45 Tahun 7

6 46-50 Tahun 9

7 51-55 Tahun 4

8 56-60 Tahun 2

Jumlah 107

c) Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 57

2 Perempuan 50

Jumlah 107

15%

31%

22%

11%

7%

8%4%2%

Pegawai Tetap Berdasarkan Usia

21-25 Tahun

26-30 Tahun

31-35 Tahun

36-40 Tahun

41-45 Tahun

46-50 Tahun

51-55 Tahun

56-60 Tahun

23

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

d) Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Jabatan Tertentu

No Jabatan Tertentu Jumlah

1 Kepala Perwakilan 1

2 Kepala Sekretariat 1

3 Pemeriksa Madya 2

4 Kepala Subauditorat 2

5 Kepala Subbagian 5

6 Pemeriksa Muda 20

7 Pemeriksa Pertama 29

8 Administrasi Umum 27

9 Analis Hukum 1

10 Pengelola BMN 2

11 Pengelola Kepegawaian 5

12 Pengelola Keuangan 4

13 Pengelola Layanan Kehumasan 2

14 Pengelola TI 2

15 Pranata Kearsipan 2

16 Sekretaris 2

Jumlah 107

53%47%

Pegawai Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

24

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

e) Statistik Pegawai Tetap Berdasarkan Pendidikan

No Penddikan Jumlah

1 S-2 15

2 S-1 83

3 D-3 8

4 SLTA 1

Jumlah 107

1%1%2%2%5%

19%

27%

25%

1%2%

5%4%

2%2%2%2%

Pegawai Tetap Berdasarkan Jabatan Tertentu

Kepala Perwakilan

Kepala Sekretariat

Pemeriksa Madya

Kepala Subauditorat

Kepala Subbagian

Pemeriksa Muda

Pemeriksa Pertama

Administrasi Umum

Analis Hukum

Pengelola BMN

Pengelola Kepegawaian

Pengelola Keuangan

Pengelola Layanan Kehumasan

Pengelola TI

Pranata Kearsipan

Sekretaris

25

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

2. STATISTIK PEGAWAI TIDAK TETAP

a) Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No Jenis Pekerjaan Jumlah

1 Dokter 1

2 Perawat 1

3 Pengemudi 5

4 Pengamanan 13

5 Teknisi 1

6 Resepsionis 1

Jumlah 22

14%

78%

7%1%

Pegawai Tetap Berdasarkan Pendidikan

S-2

S-1

D-3

SLTA

4%4%

23%

59%

5%5%

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Pekerjaan

Dokter

Perawat

Pengemudi

Pengamanan

Teknisi

Resepsionis

26

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

b) Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Usia

No Usia Jumlah

1 21-25 Tahun 1

2 26-30 Tahun 1

3 31-35 Tahun 6

4 36-40 Tahun 6

5 41-45 Tahun 6

6 46-50 Tahun 1

7 51-55 Tahun 1

Jumlah 22

c) Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

No Jenis Kelamin Jumlah

1 Laki-laki 19

2 Perempuan 3

Jumlah 22

4%5%

27%

27%

27%

5%5%

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Usia

21-25 Tahun

26-30 Tahun

31-35 Tahun

36-40 Tahun

41-45 Tahun

46-50 Tahun

51-55 Tahun

27

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

d) Statistik Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan

No Pendidikan Jumlah

1 S-1 2

2 D-3 1

3 SLTA 18

Jumlah 22

9%5%

86%

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Pendidikan

S-1

D-3

SLTA

86%

14%

Pegawai Tidak Tetap Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki

Perempuan

28

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan

29

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Tugas:

Melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan

pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka

penyusunan laporan keuangan.

1. Melaksanakan Kebijakan Anggaran,

Perbendaharaan, Penatausahaan,

dan Pertanggungjawaban

Keuangan

a. melakukan penelaahan usulan

anggaran dan menyusun konsep

rencana anggaran sesuai arahan

dan tata cara penyusunan yang

berlaku, guna mendukung

rencana kegiatan yang akan

dilaksanakan

b. melakukan proses pembayaran

dengan menggunakan Uang

Persediaan (UP) atau Surat

Perintah Membayar (SPM) sesuai

ketentuan yang berlaku sehingga

kewajiban pembayaran dapat

dipenuhi serta dokumennya

tersedia lengkap

c. menyusun Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara

(LPJ) bulanan, guna

mendapatkan rekapitulasi

aktivitas bulanan bendahara.

2. Menyiapkan Bahan Pendukung

dalam Rangka Penyusunan Laporan

Keuangan

a. membuat Surat Pemberitahuan

(SPT) Pasal 21, 22, 23, 26, dan PPN

sehingga dapat melaporkan

perhitungan dan pembayaran

pajak secara tepat waktu dan

akurat

b. melakukan pengarsipan

dokumen cetak BKU dan Buku-

Buku Pembantu lain setiap

bulannya sehingga arsip dapat

tersedia lengkap dan sebagai

data pendukung softcopy

pembukuan

c. melakukan input data ke aplikasi

SIK, SPM, SAKPA, SINTAG, dan

merekonsiliasi bulanan dengan

KPPN dan triwulan dengan

Kanwil Dirjen Perbendaharaan

sesuai ketentuan yang berlaku

sehingga data yang diperoleh

akurat

d. membuat Laporan Keuangan di

lingkungan Perwakilan secara

berkala sehingga dapat diperoleh

laporan keuangan yang akurat

dan tepat waktu.

30

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Realisasi Anggaran

Realisasi Belanja BPK Perrwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada 31 Desember 2019

adalah sebesar Rp21.172.755.084,00 atau 97,18% dari anggaran belanja sebesar

Rp21.787.464.000,00. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2019 adalah sebagai

berikut:

Anggaran dan Realisasi Belanja Berdasarkan Klasifikasi Ekonomi/Jenis Belanja TA 2019

(dalam Rupiah)

Kode Uraian 2019

Anggaran Realisasi %

51 Belanja Pegawai 5.896.929.000 5.786.265.660 98,12

52 Belanja Barang 15.349.535.000 14.867.959.333 96,86

53 Belanja Modal 541.000.000 532.684.500 98,46

Total Belanja Kotor 21.787.464.000 21.186.909.493 97,24

Pengembalian Belanja - 14.154.409 -

Jumlah 21.787.464.000 21.172.755.084 97,18

- 10.000.000.000 20.000.000.000

Belanja Pegawai

Belanja Barang

Belanja Modal

Jumlah

Anggaran dan Realisasi TA 2019

Realisasi Anggaran

31

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

32

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tugas:

melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip,

penyelenggaraan layanan BMN, teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan

prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.

1. Pemberian Layanan Administrasi

Umum dan Arsip

a. melakukan pengelolaan

dokumen sesuai ketentuan yang

berlaku sehingga dokumen

terdokumentasi dengan baik dan

diterima tepat waktu serta

penyimpanan dokumen dengan

lengkap

b. melakukan layanan

penyimpanan, pengelolaan dan

peminjaman arsip sesuai

ketentuan yang berlaku untuk

penyimpanan arsip yang baik

2. Penyelenggaraan Layanan dan BMN

dan Teknologi Informasi

a. melakukan pengelolaan dan

pemeliharaan sarana dan

prasarana TI di kantor

perwakilan, sehingga perangkat

TI dan jaringan dapat berjalan

baik serta bermanfaat untuk

menunjang pelaksanaan tugas di

lingkungan

b. melakukan pencatatan dan

administrasi BMN ke SIMAK BMN

untuk memastikan BMN

teradministrasi lengkap dan

akurat

c. mempersiapkan proses dan

dokumen pengadaan barang dan

jasa berdasarkan nota

permintaan dan unit kerja di

perwakilan untuk mendukung

pelaksanaan pengadaan barang

secara transaparan dan sesuai

ketentuan yang berlaku

3. Pengurusan Sarana dan Prasarana

a. melakukan pengelolaan barang-

barang inventaris, barang

persediaan, dan sarana prasarana

kantor sehingga dapat

memperlancar operasional

kantor serta penggunaannya

dapat dilakukan secara efektif

b. melakukan pemeliharaan dan

pengamanan gedung dan rumah

dinas beserta barang

inventarisnya di lingkungan

kantor sehingga terjaga dengan

baik dan layak digunakan

c. melakukan pengelolaan

kendaraan dinas di kantor

sehingga kendaraan selalu siap

pakai dan digunakan secara

efektif dan efisien

33

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Inventaris Kantor

Tanah dan Bangunan

No Jenis BMN Luas Tanah (m2)

Lokasi Tanah Luas Bang-unan (m2)

Lokasi Bangunan Nilai

1 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I

5440 JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

1.715.825.000

2 Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II


JL. G.Obos, Kelurahan Menteng, kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

3.228.750.000

3 Tanah Bangunan Kantor Pemerintah

7646 Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

Jl. Yos Sudarso, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Palangka Raya

3.914.329.749

4 Bangunan Gudang Tertutup Permanen


68.480.000

5 Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Permanen


289.311.500

6 Gedung Pos Jaga Permanen


41.187.500

7 Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen


1.485.092.050

8 Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen


1.223.106.000

9 Rumah Negara Golongan I Tipe D Permanen


353.410.500

10 Bangunan Gudang Kantor Permanen


22.731.649.96

4

11 Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen


356.323.500

12 Bangunan Gedung Pertemuan Permanen


3.656.019.087

13 Gedung Pos Jaga Permanen


17.187.500

34

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h




14 Bangunan Tempat Parkir


387.298.415



353.410.500

16 Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen


4.899.779.171

17 Bangunan Terbuka Lainnya


1.926.847.591



353.410.500

19 Bangunan Terbuka Lainnya


123.507.912



353.410.500



353.410.500



353.410.500



362.567.000

24 Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen


4.899.779.171

25 Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen


632.179.000



632.179.000

35

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e






632.179.000

Kendaraan Bermotor Roda Empat

No Nomor Dokumen

Kepemilikan

Tanggal Dokumen

Kepemilikan

Merk / Tipe / Jenis Nomer Mesin

Nomer Rangka Nomor Polisi

1 5244388 11/05/2007 Toyota DC10553 MHFM1BA2J7K005067 KH 822 AU

2 F214759M 21/08/2008 Toyota 1TR6606763 MHFXW42G982122909 KH1048AU

3 H02873100 22/12/2010 TOYOTA AVANZA DF90869 MHFN1BA3JKA716840 KH 1484 AU

4 J03652543 19/10/2012 TOYOTA INNOVA G M/T

1ITR7436559

MHFXW42G7C224132 KH 1482 AU

5 L00219276 19/05/2014 TOYOTA NEW AVANZA 1.3 G M/T

MD02647 MHKM1BA3JEK191089 B 1386 PQR

6 N-00063431 01/11/2016 TOYOTA ALL NEW KIJANG

1TRA202552 MHFJW8EM3G230199 KH 1024 TU

7 H-02873090 06/07/2010 INNOVA ITR-6933694 MHFXN4260A2161957 B 1986 PQN

8 O-00331911 09/07/2018 TOYOTA 26DC409810 MHFJ886S3J1558719 B1823 PQH

Kendaraan Bermotor Roda Dua

No Nomor

Dokumen Kepemilikan

Tanggal Dokumen

Kepemilikan

Merk / Tipe / Jenis

Nomer Mesin Nomer Rangka Nomor Polisi

1 1745567 10/5/2008 HONDA/NF 125

TR JB91E1243742 MH1JB91198K243794 KH4843AY

2 4846222 15/12/2008 Honda/GL 160

D2 – RED KC11E1197388 MH1KC11158K195374 KH4985AY

3 P-06107629 09/09/2019 HONDA/SUPRA

X 125 JBN1E1172166 MH1JBN117KK172160 KH 3497 TY

4 P-06107630 09/09/2019 HONDA/SUPRA

X 125 JBN1E1171008 MH1JBN117KK170988 KH 3498 TY

Peralatan dan Mesin

No Kode Uraian Kuantitas Nilai

1 3.01.03 Alat Bantu 6 Rp 2.053.881.700

2 3.02.01 Alat Angkutan Darat Bermotor 9 Rp 1.747.355.000

3 3.03.01 Alat Bengkel Bermesin 1 Rp 285.730.445

4 3.03.02 Alat Bengkel Tak Bermesin 2 Rp 1.450.000

5 3.03.03 Alat Ukur 13 Rp 77.545.500

6 3.05.01 Alat Kantor 423 Rp 3.115.199.041

7 3.05.02 Alat Rumah Tangga 1397 Rp 6.963.755.018

8 3.06.01 Alat Studio 143 Rp 826.393.990

9 3.06.02 Alat Komunikasi 28 Rp 180.822.693

10 3.06.03 Peralatan Pemancar 14 Rp 520.401.431

11 3.07.01 Alat Kedokteran 13 Rp 22.167.000

12 3.07.02 Alat Kesehatan Umum 2 Rp 1.183.500

36

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h


13 3.08.01 Unit Alat Laboratorium 22 Rp 138.154.500

14 3.08.02 Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir 24 Rp 17.084.760

15 3.09.02 Persenjataan Non Senjata Api 2 Rp 531.300

16 3.09.04 Alat Khusus Kepolisian 1 Rp 4.730.000

17 3.10.01 Komputer Unit 101 Rp 1.417.734.245

18 3.10.02 Peralatan Komputer 180 Rp 1.971.315.221

19 3.15.03 Alat Sar 1 Rp 5.000.000

20 3.17.01 Unit Peralatan Proses/Produksi 16 Rp 804.968.407

21 3.19.01 Peralatan Olah Raga 5 Rp 31.000.000

Jalan


1 5.01.01 JALAN 518 Rp 199.863.000

Jaringan


1 5.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU 5 Rp 395.301.665

2 5.03.02 INSTALASI AIR KOTOR 2 Rp 77.954.663

3 5.03.09 INSTALASI PENGAMAN 1 Rp 85.792.330

4 5.03.10 INSTALASI LAIN 142 Rp 3.354.196.050

5 5.04.02 JARINGAN LISTRIK 4 Rp 640.760.415

6 5.04.03 JARINGAN TELEPON 1 Rp 40.683.500

Aset Tetap Lainnya


1 6.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK 2398 Rp 227.201.568

2 6.01.03 KARTOGRAFI NASKAH DAN LUKISAN 4 Rp 265.320

3 6.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN 1 Rp 3.125.000

Satuan Pengamanan

37

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Subbagian Hukum

Subbagian Hukum

38

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tugas:

Melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi,

bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi

Kalimantan Tengah.

1. Legilasi Produk Hukum

Penerbitan produk hukum dari BPK


Tengah seperti Surat Keputusan

Kepala Perwakilan, Surat Edaran

Kepala Perwakilan, dan Instruksi

Dinas Kepala Perwakilan harus

melalui proses legislasi dari Sub

Bagian Hukum sehingga produk

hukum tersebut dapat disesuaikan

dengan mekanisme dan isi materi

serta subtasi produk hukumnya

sesiai dengan ketentuan yang

berlaku.

2. Konsultasi Hukum

a. melakukan layanan pemberian

konsultasi dan pendapat hukum

menurut permintaan sehingga

dengan adanya Konsultasi

Hukum maka dapat

memperlancar pelaksanaan

tugas pemeriksaan serta

terdapat kejelasan aspek

hukum.

b. melakukan analisis dan kajian

hukum mengenai pemeriksaan

sesuai kebutuhan pegawai

sehingga dapat membantu

proses pengambilan keputusan

oleh pimpinan.

3. Bantuan Hukum

memberikan layanan bantuan

hukum kepada pegawai BPK


Tengah yang diminta untuk

memberikan keterangan ahli

ataupun saksi dalam pengadilan.

4. Informasi Hukum

memberikan layanan informasi

hukum melalui website JDIH yang

diharapkan dapat menjadi wadah

atas Jaringan Dokumentasi dan

Informasi Hukum di lingkungan BPK


Tengah serta membantu

penyebarluasan informasi mengenai

peraturan perundangan-undangan

dan dokumentasi hukum secara

mudah, cepat, dan akurat ke

pengguna internal ataupun

eksternal lingkungan BPK


Tengah.

39

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Subauditorat Kalimantan Tengah I

Subauditorat

Kalimantan Tengah I

40

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

2. SUBAUDITORAT KALIMANTAN TENGAH I

SubAuditorat Kalimantan Tengah I mempunyai tugas:

a) Pada lingkup Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah, Kota

Palangkaraya, Kabupaten Seruyan,

Kabupaten Kotawaringin Timur,

Kabupaten Kotawaringin Barat,

Kabupaten Lamandau, Kabupaten

Sukamara, BUMD dan lembaga

terkait di lingkungan entitas untuk:

1) Merumuskan rencana kegiatan

2) Mengusulkan tim pemeriksa

3) Melakukan pemerolehan

keyakinan mutu hasil

pemeriksaan

4) Mengompilasi hasil

pemantauan penyelesaian

kerugian negara

5) Menyusun bahan penjelasan

kepada Pemerintah Daerah dan

DPRD tentang hasil

pemeriksaan

6) Mengevaluasi kegiatan

pemeriksaan yang dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa

yang bekerja untuk dan atas

nama BPK, dan akuntan publik

berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan

7) Mengompilasi dan

mengevaluasi hasil pemeriksaan

dalam rangka penyusunan

Sumbangan IHPS, baik yang

pemeriksaannya dilaksanakan

oleh Pemeriksa BPK maupun

oleh pemeriksa yang bekerja

untuk dan atas nama BPK

8) Melakukan pembahasan tindak

lanjut hasil pemeriksaan dengan

aparat pengawasan internal

pada entitas terperiksa

9) Memantau pelaksanaan tindak

lanjut hasil pemeriksaan

10) Menyiapkan bahan perumusan

pendapat BPK yang akan

disampaikan kepada pemangku

kepentingan yang diperlukan

karena sifat pekerjaannya

11) Melakukan pemutakhiran data

pada aplikasi SMP dan DEP

b) Menyiapkan bahan penyusunan



Kalimantan Tengah.

Daftar Nama Kepala Subauditorat dan Fungsional Pemeriksa pada SubAuditorat

Kalimantan Tengah I

No Nama

1 Lukman Hakim, S.ST., Ak., CFE, QIA, CA.

2 Bosman Indra, S.E., Ak.

3 Gusti Chrisanti Dewi, S.E., MPA., CFE., Ak.

4 Wijayanti, S.E., Ak.

5 Fadjar Prajitno, S.E.

6 Mardiyatmo, S.E., Ak.

7 Bayu Harry Putranto, S.E., M.M.

No Nama

8 Noor Fithriani, S.E.

9 Rony Suhatman, S.E., Ak.

10 Dony Hernawan, S.Hut.

11 Christine Cinintya, S.E.

12 Onny Hendyani, S.T

13 Iis Islamiyah, S.E., Ak.

14 Albertus Aryo Andriyanto, S.ST., M.P.A.

41

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

No Nama

15 Afif Fiskhinindya, S.T.

16 Syahbana Prio Handoko, S.Pd.

17 Mangiring Silalahi, S.H.

18 Sigit Wahyudi, S.E.

19 Tri Suharsono, S.E.

20 Viola Sinda Putri Mita Argiya, S.H.

21 Mochamad Zamroni, S.M.

22 Satrio Wibowo, S.E.

No Nama

23 Vidori Nadatherian, S.E.

24 Rizkia, S.T.

25 Rifa'atul Mahmudah, S.Kom.

26 Putri Permata Sari, S.Kom.

27 David Fernando Napitupulu, S.E.

28 Negla Sari, S.E.

29 Roziana Octia Dasril, S.E.

42

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

3. Subauditorat Kalimantan Tengah II

43

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

SubAuditorat Kalimantan Tengah II mempunyai tugas:

a) Pada lingkup Pemerintah

Kabupaten Kapuas, Kabupaten

Pulang Pisau, Kabupaten

Gunung Mas, Kabupaten

Katingan, Kabupaten Murung

Raya, Kabupaten Barito Utara,

Kabupaten Barito Selatan,

Kabupaten Barito Timur, BUMD

dan lembaga terkait di

lingkungan entitas untuk:

1) Merumuskan rencana

kegiatan

2) Mengusulkan tim pemeriksa

3) Melakukan pemerolehan

keyakinan mutu hasil

pemeriksaan

4) Mengompilasi hasil

pemantauan penyelesaian

kerugian negara

5) Menyusun bahan penjelasan

kepada Pemerintah Daerah

dan DPRD tentang hasil

pemeriksaan

6) Mengevaluasi kegiatan

pemeriksaan yang

dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK, pemeriksa

yang bekerja untuk dan atas

nama BPK, dan akuntan

publik berdasarkan

ketentuan peraturan

perundang-undangan

7) Mengompilasi dan

mengevaluasi hasil

pemeriksaan dalam rangka

penyusunan Sumbangan

IHPS, baik yang

pemeriksaannya

dilaksanakan oleh

Pemeriksa BPK maupun

oleh pemeriksa yang bekerja

untuk dan atas nama BPK

8) Melakukan pembahasan

tindak lanjut hasil

pemeriksaan dengan aparat

pengawasan internal pada

entitas terperiksa

9) Memantau pelaksanaan

tindak lanjut hasil

pemeriksaan

10) Menyiapkan bahan

perumusan pendapat BPK

yang akan disampaikan

kepada pemangku

kepentingan yang

diperlukan karena sifat

pekerjaannya

11) Melakukan pemutakhiran

data pada aplikasi SMP dan

DEP

b) Menyiapkan bahan penyusunan



Kalimantan Tengah.

44

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Daftar Nama Kepala Subauditorat dan Fungsional Pemeriksa pada Subauditorat

Kalimantan Tengah II

No Nama

1 Mochammad Suharyanto, S.E., M.M., Ak., CA.

2 Sumarsana, S.E., Ak., M.Ak.

3 Nurul Huda, S.E., Ak.

4 Marshal Pandapotan, S.E.

5 Mukhammad Yogiantoro, S.E. Ak., CA.

6 Rizadi Edo Putra, S.T., M.T.

7 Noor Ivana, S.T.

8 Rohullah Aji Wicaksono, S.T.

9 Dimas Septianto, S.E., CRMO.

10 Hamiduddin Arief Kaenong, S.Kom.

11 Rakhmat Alfian, S.Kom., M.Kom.

12 Heru Setiawan, S.H.

No Nama

13 Taufik Nasrudin, S.E.

14 Moniq Adinafa, S.E.

15 Khalimatus Sodiyah, S.E.

16 Apres Wiweko, S.E.

17 Tiara Prafitria Sadewa Putri, S.E.

18 Marsha Frieda Ester Lumban Tobing, S.H.

19 Harry Christian Marpaung, S.H.

20 Boy Andrio, S.E.

21 Benedictus Bayu Catur Murti, S.E.

22 Kharisma Lailatul Rauda, S.E.

23 Ressa Vebriani, S.E.

24 Devi Rosdal Yanti, S.E.

Sarana dan Prasarana BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah

3

46

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan baik kegiatan pemeriksaan maupun kegiatan

penunjang, Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah telah dilengkapi sarana

dan prasarana yang memadai sebagai berikut.

a. Tanah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki dua bidang tanah seluas 14.808

m² yang terletak pada dua lokasi, yaitu :

1) Seluas 7.162 m² di Jln. G Obos No. 191 diperoleh pada Tahun 2008 digunakan untuk Mess Pegawai serta Rumah Jabatan Eselon IV s.d. Eselon II.

2) Seluas 7.646 m² di Jln. Yos Sudarso No. 16 diperoleh pada Tahun 2010 digunakan untuk gedung kantor, mushola, gudang, dan kantin.

b. Gedung Kantor

Gedung Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terletak di Jln. Yos Sudarso

No. 16, mulai ditempati pada Tahun 2010 Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah memiliki tiga lantai, dengan luas bangunan masing-masing lantai yaitu.

1) Lantai pertama seluas 864 m²; 2) Lantai dua seluas 966,75 m²; dan 3) Lantai tiga seluas 962,055 m².

c. Mess Pegawai Dalam memenuhi kebutuhan prasarana pegawai dan pejabat di lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, pada Tahun 2013 dibangun Mess 2 lantai,

dengan luas masing-masing lantai kurang lebih 762 m². Fasilitas Mess terdiri atas 16

kamar tidur yang dilengkapi dengan toilet pada masing-masing kamar, dapur, dan

lobby.

47

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

d. Rumah Jabatan Kepala Perwakilan Dalam rangka memenuhi kebutuhan prasarana Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Tengah, pada Tahun 2012 dibangun Rumah Jabatan Kepala Perwakilan, rumah jabatan tersebut terdiri atas dua lantai dengan luas masing-masing kurang lebih 388 m². Fasilitas Rumah Jabatan Kepala Perwakilan terdiri atas 2 kamar tidur utama, 2 kamar tidur tamu, 1 kamar tidur pembantu, dapur, ruang tamu, ruang makan keluarga, dan garasi.

e. Rumah Jabatan Struktural Eselon III dan IV

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 memiliki 10 unit rumah

jabatan struktural yang terdiri atas rumah jabatan struktural eselon III sebanyak 3

48

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

unit dan struktural eselon IV sebanyak 5 unit. Rumah jabatan tersebut dibangun pada

Tahun 2012

f. Fasilitas Ibadah BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki Musholla seluas 94 m² yang

diberi nama Mushalla Al-Ikhlas yang dibangun pada Tahun 2013 Musholla tersebut

terletak disebelah utara gedung kantor atau disamping kantin.

49

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

g. Kantin

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah memiliki satu bangunan kantin yang

terletak di belakang gedung kantor.

Peta Strategi, IKU, dan Capaian Kinerja

4

51

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

a. Peta Strategi

Peta strategis BPK perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dibagi dalam 3 (tiga)

perspektif yaitu pemenuhan kebutuhan dan harapan pemilik kepentingan,

Pengelolaan fungsi strategis, Pertumbuhan dan pembelajaran organisasi. BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selaku salah satu satuan kerja pelaksana BPK

menjadikan strategi BPK sebagai acuan untuk menjabarkan dan merancang peta

strategi dan indikator kinerja yang akan dicapai tahun 2019 yang kemudian dijabarkan

dalam sistem penganggaran (RKP/RKSP) BPK. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka mendukung pencapaian

Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam peta strategis BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah berikut ini:

PETA STRATEGI

1. PEMENUHAN KEBUTUHAN DAN HARAPAN PEMILIK KEPENTINGAN

Perspektif Pemenuhan Kebutuhan dan Harapan Pemilik Kepentingan meliputi

Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan yang

mecakup empat Indikator Kinerja Utama yaitu:

52

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

a) Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan intensitas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi

hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan pengelolaan

keuangan negara, yang pengaturannya didasarkan pada Peraturan BPK Nomor 2

Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan BPK.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya,

yang ditujukan kepada orang dan/atau badan (auditee) yang berwenang untuk

dilakukan tindakan perbaikan.

Tindak lanjut telah diatur dalam Peraturan BPK No.2 tahun 2010 tentang

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

b) Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana

Setiap temuan pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana segera disampaikan ke

Auditorat Utama Investigasi pada tahun berjalan untuk dianalisa dan disampaikan

ke IPH oleh Auditorat Utama Investigasi.

IKU ini menunjukkan kontribusi BPK dalam pemberantasan praktek tindak pidana,

terutama tindak pidana korupsi.

c) Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian

Keterangan Ahli

IKU ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemangku

kepentingan yang meliputi perhitungan kerugian negara/daerah (yang dinyatakan

memenuhi syarat oleh BPK) dan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan

pemangku kepentingan terkait Pemberian Keterangan Ahli.

d) Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

IKU ini menunjukkan tingkat produktivitas Auditorat/Perwakilan terkait

pelaksanaan tugas dalam hal memberikan bahan pertimbangan dan bahan

pendapat BPK kepada Pemerintah untuk memperbaiki tata kelola Keuangan

Negara.

53

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

2. PENGELOLAAN FUNGSI STRATEGIS

Perspektif Pengelolaan Fungsi Strategis meliputi tiga Strategi, yaitu:

a) Strategi 1.1 yaitu Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan yang mencakup

tiga Indikator Kinerja, yaitu:

1) Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksan

IKU ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang

diwujudkan dalam bentuk tema dan fokus pemeriksaan.

2) Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP

IKU ini menunjukkan tingkat proporsi kegiatan pemeriksaan kinerja yang

ditunjukkan oleh adanya peningkatan jumlah LHP pemeriksaan kinerja terhadap

jumlah seluruh LHP yang dihasilkan.

3) Tingkat Evaluasi LHP

IKU ini menunjukkan tingkat evaluasi atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang

diterbitkan oleh satker pemeriksaan.

b) Strategi 1.2 yaitu Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

yang meliputi tiga Indikator Kinerja, yaitu:

1) Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan

sebagaimana telah diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2010 tentang

Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK.

2) Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

Laporan pemantauan mencakup jumlah kasus kerugian negara yang telah

ditetapkan dan jumlah kasus yang telah diselesaikan dalam satu periode

laporan yang disusun oleh Auditorat/Perwakilan untuk disampaikan kepada

Ditama Revbang.

Kasus kerugian negara/daerah yang dimaksud terdiri dari kasus kerugian

negara/daerah yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh bendaharawan, PNS non bendaharawan dan pihak ketiga.

3) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian

Negara ke Ditama Revbang

Penyampaian laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara oleh

Auditorat/Perwakilan ke Dit. EPP adalah dalam rangka penyusunan bahan IHPS.

54

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Penyampaian yang dimaksud adalah penyampaian laporan secara fisik dan

melalui input ke SIKAD.

c) Strategi 2.1 yaitu Meningkatnya Kualitas Hasil Pemeriksaan mempunyai empat

Indikator Kinerja, yaitu:

1) Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan

IKU ini menunjukkan sejauhmana pemeriksaan BPK telah dilaksanakan sesuai

dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan Quality Control (QC)

Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP)

dan Quality Assurance (QA) dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat

Struktural Pemeriksaan (PSP).

2) Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

Indikator tingkat kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa AKN dalam

menerapkan nilai-nilai dasar organisasi BPK, yang diukur berdasarkan persepsi

auditee melalaui survei tingkat kepuasan. Dimensi yang diukur mencakup

Integritas, Independensi dan Profesionalisme.

3) Ketepatan Waktu Penyampaian LHP

Ketepatan waktu penyampaian hasil pemeriksaan merupakan salah satu

indikator dari efektivitas pelaksanaan pemeriksaan. Ketepatan waktu

penyampaian LHP untuk pemeriksaan keuangan diatur dengan Undang-

undang No.15 Tahun 2004, sementara untuk pemeriksaan kinerja dan

pemeriksaan dengan tujuan tertentu didasarkan pada perencanaan

penyelesaian yang dinyatakan dalam P2.

4) Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

IKU ini menunjukkan kualitas pelaksanaan dan pelaporan hasil pemeriksaan

sesuai dengan SPKN, yang mensyaratkan bahwa tidak ada LHP yang digugat

dan dinyatakan kalah di pengadilan.

55

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

3. PERTUMBUHAN DAN PEMBELAJARAN ORGANISASI

Perspektif Pertumbuhan dan Pembelajaran Organisasi mempunyai 4 Strategi, yaitu:

a) Strategi 3.1 yaitu Menciptakan Budaya Berintegritas, Independensi dan

Profesional di Lingkungan Perwakilan yang mempunyai tiga Indikator Kinerja,

yaitu:

1) Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi dan Nilai Dasar BPK

Untuk menjaga integritas dan kredibilitas kelembagaan BPK RI, perlu

dukungan dari seluruh unsur pegawai yang ada di dalam organisasi. Setiap

pegawai bertanggung jawab untuk memahami visi, misi dan nilai dasar BPK

sebagai bahan yang melekat pada dirinya dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya.

2) Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

IK ini bertujuan untuk menilai bagaimana pegawai BPK mengimplementasikan

nilai-nilai dasar BPK dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Penyajian atas

nilai dasar BPK diharapkan akan menumbuhkan karakter pegawai BPK untuk

menjaga kredibilitas BPK di mata para pemangku kepentingan.

3) Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

Pegawai adalah PNS di lingkungan BPK. Kode Etik Pegawai merupakan kode

etik sebagaimana diatur dalam Peraturan BPK No. 2 Tahun 2011 tentang Kode

Etik Badan Pemeriksa Keuangan. Sementara itu, disiplin pegawai merupakan

kedisiplinan sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai

Negeri Sipil.

b) Strategi 3.2 yaitu Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK

Perwakilan yang meliputi tujuh Indikator Kinerja, yaitu:

1) Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja

Evaluasi AKIP merupakan evaluasi yang dilaksanakan oleh Itama ke seluruh

satker di BPK.

2) Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang

meliputi layanan dasar (email, eDrive, portal satker), layanan aplikasi SISDM

dan layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, portal eAudit, SIPTL). Untuk

56

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

mendorong IT culture di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan

memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal.

IKU ini mengukur tingkat pemanfaatan layanan TIK dalam rangka mendorong

IT culture di BPK, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas

dan fungsi dalam organisasi BPK.

3) Jumlah Best Practice yang Disusun

Best practice adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan

dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan

pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan

sejumlah proses pekerjaan menjadi best practice.

4) Tingkat Penerapan Best Practice

Best Practice merupakan praktek-praktek yang sudah berlangsung di suatu

satuan kerja dan telah dibuktikan dapat memberiksan manfaat bagi satker itu

sendiri dan berpotensi memberikan manfaat bagi satuan kerja lainnya. Best

Practice dapat didefinisikan sebagai suatu cara paling efisien dan efektif untuk

menyelesaikan suatu tugas, berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi

yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup

lama.

5) Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

Ketepatan waktu penyampaikan Laporan Kinerja tahunan adalah sesuai

dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 286/2017 terkait Pelaporan Kinerja,

yakni 1 bulan setelah tahun pengukuran berakhir.

Ketepatan waktu penyampaikan Laporan Kinerja triwulanan adalah sesuai

dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 320/2011 terkait Pengelolaan

Pengukuran Kinerja berbasis SIMAK, yakni 1 bulan setelah triwulan pengukuran

berakhir.

Ketepatan waktu penyampaian laporan output adalah penyampaian laporan

bulanan sesuai dengan yang diatur dalam SK Sekjen No 545/2013 tentang POS

Penyusunan Laporan Kegiatan Pelaksana BPK yakni hari kerja ke-10 di bulan

berikutnya.

57

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

6) Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana kerja merupakan pedoman yang menjadi acuan

dalam perencanaan, pengadaan, pendistribusian, serta penataan sarana dan

prasarana kerja di lingkungan BPK, untuk terwujudnya suatu pengelolaan

sarana dan prasarana kerja yang efektif dan efisien dalam rangka menunjang

pelaksanaan dan kelancaran tupoksi di BPK. Tingkat Pemenuhan Standar

Sarana dan Prasarana Kerja adalah upaya yang dilakukan oleh satuan kerja

untuk memenuhi standar sarana dan prasarana kerja sesuai Panduan Standar

Sarana dan Prasarana Kerja BPK.

7) Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan

Kegiatan media relation merupakan salah satu bentuk kegiatan hubungan dan

kerjasama dengan media massa. Kegiatan media relation dapat

diselenggarakan dalam bentuk:

Sosialisasi kepada wartawan mengenai hasil pemeriksaan BPK yang telah

disampaikan kepada lembaga perwakilan;

Pelatihan (workshop) bagi para wartawan dalam proses pembelajaran

mengenai hal-hal yang terkait dengan teknis pemeriksaan seperti: istilah-

istilah yang digunakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK, cara membaca

laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan (LKPP/LKPD), jenis dan

kriteria penilaian pendapat (opini) dsb.

c) Strategi 3.3 yaitu Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK

Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah terdiri dari dua Indikator Kinerja, yaitu:

1) Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

Standar jam pelatihan bagi pemeriksa adalah dalam rangka pemenuhan

standar umum SPKN, bahwa setiap pemeriksa harus menyelesaikan paling

tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun. Cut off perhitungan jumlah pegawai

adalah 30 September. Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di

satker baru sebelum 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker

baru. Jika sesudah 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di satker

lama.

58

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

2) Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non

Pemeriksa)

Untuk memenuhi tujuan peningkatan kompetensi sumber daya manusia di

berbagai lini organisasi BPK, setiap pegawai dipersyaratkan untuk diberikan

pendidikan/pelatihan yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi yang

diemban oleh pegawai yang bersangkutan. Sebagaimana PFP (pemeriksa),

pegawai non pemeriksa, yakni staf maupun pejabat struktural pada satker

dipersyaratkan untuk memelihara kompetensi sesuai bidang tugas yang

menjadi tanggung jawabnya.

4. KEUANGAN

Perspektif Keuangan mempunyai satu Strategi, yaitu Meningkatkan Kinerja Anggaran

di Lingkungan Perwakilan. Strategi ini mencakup satu Indikator Kinerja yaitu Tingkat

Kinerja Implementasi Anggaran. Tingkat kinerja atas aspek implementasi berdasarkan

PMK 249 tahun 2011, dinilai dari 4 indikator, yaitu:

1. Penyerapan anggaran

2. Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

3. Pencapaian keluaran

4. Efisiensi

b. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan

Provinsi Kalimantan Tengah telah menyusun Indikator Kinerja beserta target pencapaian

Indikator Kinerja. Indikator Kinerja beserta target pencapaiannya dituangkan dalam Perjanjian

Kinerja (PK) 2019 yang ditandatangani oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah selaku Eselon II dan Auditorat Utama Keuangan Negara VI pada tanggal 1 Februari

2019. Berikut Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan target pencapaian Indikator

Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019:

59

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Strategi Indikator Kinerja Target

Sasaran Strategis 1 - Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan

IKU 1.1 Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

75%

IKU 1.2 Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Tindak Pidana ke IPH

100%

IKU 1.3 Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli

100%

IKU 1.4 Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang

1

Strategi 1.1 - Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan

IK 1.1.1 Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan 95%

IK 1.1.2 Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap seluruh LHP 24%

IK 1.1.3 Tingkat Evaluasi LHP 100%

Strategi 1.2 - Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara

IK 1.2.1 Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan

100%

IK 1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara

30

IK 1.2.3 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang

100%

Strategi 2.1 - Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan

IK 2.1.1 Pemenuhan Quality Control dan Quality Assurance Pemeriksaan

100%

IK 2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK

3,9

IK 2.1.3 Ketepatan Waktu Penyampaian LHP 100%

IK 2.1.4 Persentase Gugatan atas LHP yang Dimenangkan BPK

100%

Strategi 3.1 - Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.1.1 Indeks Pemahaman Pegawai Terhadap Visi Misi Dan Nilai Dasar BPK

5,0

IK 3.1.2 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK 5,0

IK 3.1.3 Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin

100%

Strategi 3.2 - Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja AA

IK 3.2.2 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi 95%

IK 3.2.3 Jumlah Best Practice yang Disusun 1

IK 3.2.4 Tingkat Penerapan Best Practice 100%

IK 3.2.5 Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja

100%

IK 3.2.6 Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana 94%

IK 3.2.7 Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan 2

Strategi 3.3 - Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.3.1 Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa

100%

IK 3.3.2 Persentase Pegawai yang Memenuhi Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)

100%

Strategi 3.4 - Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan

IK 3.4.1 Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran 80%

60

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

c. Capaian Skor Indikator Kinerja Utama (IKU)

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 2019 memperoleh skor pencapaian

kinerja 100,58. Berikut adalah pencapaian Indikator Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan

Tengah:


2019

Realisasi Skor

Sasaran

Strategi 1

Meningkatnya

Pemanfaatan

Hasil

Pemeriksaan

IKU

1.1

Persentase Penyelesaian

Tindak Lanjut Rekomendasi

Hasil Pemeriksaan

75% 71,23% 94,97

IKU

1.2

Persentase Penyampaian

LHP yang Mengandung

Tindak Pidana ke IPH

100% 100% 100

IKU

1.3

Tingkat Pemenuhan

Permintaan Penghitungan

Kerugian Negara dan

Pemberian Keterangan Ahli

100% 102% 102

IKU

1.4

Jumlah Bahan Pendapat

dan Pertimbangan yang

Dimanfaatkan Ditama

Revbang

1 1 100

Strategi

1.1

Meningkatkan

Kualitas

Perencanaan

Strategis

IK

1.1.1

Tingkat Implementasi

Strategi Pemeriksaan

95% 100% 105

IK

1.1.2

Rasio Jumlah LHP Kinerja

terhadap Seluruh LHP

24% 28% 105

IK

1.1.3

Tingkat Evaluasi LHP 100% 100% 100

Strategi

1.2

Meningkatkan

Kualitas

Pemantauan

TLRHP dan

Kerugian

Negara

IK

1.2.1

Tingkat Kemutakhiran Data

Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan

100% 100% 100

IK

1.2.2

Jumlah Laporan

Pemantauan Penyelesaian

Kerugian Negara

30 30 100

IK

1.2.3

Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Penyelesaian Kerugian

Negara ke Ditama Revbang

100% 100% 100

Strategi

2.1

Meningkatkan

Kualitas Hasil

Pemeriksaan

IK

2.1.1

Pemenuhan Quality Control

dan Quality Assurance

Pemeriksaan

100% 100% 100

IK

2.1.2

Indeks Kepuasan Auditee

atas Kinerja Pemeriksa BPK

3,9 4,57 105

IK

2.1.3

Ketepatan Waktu

Penyampaian LHP

100% 100% 100

IK

2.1.4

Persentase Gugatan atas

LHP yang Dimenangkan

BPK

100% 100% 100

Strategi

3.1

Menciptakan

Budaya

Berintegritas,

IK

3.1.1

Indeks Pemahaman

Pegawai Terhadap Visi Misi

dan Nilai Dasar BPK

5,0 4,49 89,80

61

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e


2019

Realisasi Skor

Independen

dan

Profesional di

Lingkungan

BPK

Perwakilan

IK

3.1.2

Indeks Implementasi Nilai

Dasar BPK

5,0 4,76 95,20

IK

3.1.3

Tingkat Kepatuhan Pegawai

terhadap Kode Etik dan

Peraturan Nilai Dasar BPK

100% 100% 100

Strategi 3.2

Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan

IK

3.2.1

Hasil Evaluasi Itama atas

Akuntabilitas Kinerja

AA A 90

IK

3.2.2

Tingkat Pemanfaatan

Teknologi dan Informasi

95% 98,99% 104,20

IK

3.2.3

Jumlah Best Practice yang

Disusun

1 1 100

IK

3.2.4

Tingkat Penerapan Best

Practice

100% 100% 100

IK

3.2.5

Ketepatan Waktu

Penyampaian Laporan

Output dan Kinerja

100%

100% 100

IK

3.2.6

Tingkat Pemenuhan Sarana

dan Prasarana

94% 94,74% 100,79

IK

3.2.7

Jumlah Media Relation yang

Dilaksanakan

2 5 105

Strategi

3.3

Meningkatkan

Kompetensi

Pegawai di

Lingkungan

BPK

Perwakilan

IK

3.3.1

Persentase Pemeriksa yang

Memenuhi Standar Jam

Pelatihan Pemeriksa

100% 100% 100

IK

3.3.2

Persentase Pegawai yang

Memenuhi Jam Pelatihan

Teknis/Manajerial (Non

Pemeriksa)

100% 100% 100

Strategi

3.4

Meningkatkan

Kinerja

Anggaran di

Lingkungan

BPK

Perwakilan

IK

3.4.1

Tingkat Kinerja

Implementasi Anggaran

80% 85,42% 105

Total Skor 100,58

Informasi terkait Pemeriksaan

5

63

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

a. Jenis-Jenis Pemeriksaan

Selama tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan tiga

jenis pemeriksaan dan dua jenis pemantauan, antara lain: Pemeriksaan LKPD,

Pemeriksaan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik, Pemeriksaan

Kinerja, Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu, Pemantauan Penyelesaian Kerugian

Negara/ Daerah, dan Pemantauan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil

Pemeriksaan dengan rincian sebagai berikut.

No. Entitas Pemeriksaan Pemantauan

LKPD Bantuan

Parpol

Kinerja PDTT Runeg TLRHP

1 Provinsi Kalimantang Tengah √ √ √ √ √

2 Kota Palangka Raya √ √ √ √

3 Kab. Kotawaringin Barat √ √ √ √

4 Kab. Kotawaringin Timur √ √ √ √ √

5 Kab. Seruyan √ √ √ √ √

6 Kab. Lamandau √ √ √ √ √

7 Kab. Sukamara √ √ √ √

8 Kab. Katingan √ √ √ √

9 Kab. Gunung Mas √ √ √ √

10 Kab. Pulang Pisau √ √ √ √ √

11 Kab. Barito Selatan √ √ √ √ √

12 Kab. Barito Utara √ √ √ √ √

13 Kab. Barito Timur √ √ √ √

14 Kab. Murung Raya √ √ √ √ √

15 Kab. Kapuas √ √ √ √ √

16 KPU Provinsi Kalimantan

Tengah

√

Berikut ini hasil pemeriksaan atas Pemeriksaan Kinerja dan Pemeriksaan Dengan Tujuan

Tertentu yang telah dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah selama 5

tahun terakhir.

Tahun Jenis

Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

2019 Pemeriksaan

Kinerja

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk

Meningkatkan Pembangunan Manusia TA 2016 s.d. 2018 pada

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya

64

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tahun Jenis

Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah untuk

Meningkatkan Pembangunan Manusia Tahun 2016 s.d. 2018 pada

Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui

Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum dalam Mewujudkan

Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Tahun Ajaran 2016/2017,

2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

serta Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Peningkatan Kualitas Pembelajaran Melalui

Penjaminan Mutu dan Implementasi Kurikulum Dalam Mewujudkan

Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun Untuk Tahun 2016/2017,

2017/2018, 2018/2019 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya

Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang

Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018

dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lamandau Dan

Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang

Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018

dan Semester I 2019 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas dan Instansi

terkait lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun

2019 pada Komisi Pemilihan Umum dan Instansi Terkait Lainnya di

Provinsi Kalimantan Tengah

Pemeriksaan

Dengan

Tujuan

Tertentu

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 pada

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan


Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 dan 2019

pada Pemerintah Kabupaten Seruyan

2018 Pemeriksaan

Kinerja

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta

Didik Melalui Program BOS dan PIP dalam Rangka Mewujudkan

Terselenggaranya Wajib Belajar 12 Tahun pada Pemerintah Provinsi

Kalimantan Tengah untuk Tahun Anggaran 2015 s.d 2018 (Semester I)

serta Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pendanaan Pendidikan Bagi Peserta

Didik Melalui Program BOS dan PIP serta Pendanaan Pendidikan

Sejenis Lainnya dalam Rangka Mewujudkan Terselenggaranya Wajib

Belajar 12 Tahun pada Pemkab Barito Utara untuk TA 2015 s.d. 2018

(Semester I) serta Instansi Terkait Lainnya

65

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Tahun Jenis

Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Sumber Daya

Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional

Tahun 2017 dan Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Kapuas

dan Instansi Terkait

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

s.d Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan dan



Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa TA 2015 s.d. Semester

I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau dan Instansi Terkait

Lainnya


Pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2015

s.d. Semester I 2018 pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya dan


Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa pada

Pemerintah Kabupaten Barito Timur TA 2017 – Semester 1 TA 2018

Pemeriksaan

Dengan

Tujuan

Tertentu


Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur


Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemeriksaan atas Pengelolaan Pengalihan Aset Tetap Tahun Anggaran

2018 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

2017 Pemeriksaan

Kinerja

Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2016 s.d

Triwulan III TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten Barito Selatan

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2016 dan Semester 1 TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten

Kapuas

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa Tahun

Anggaran 2016 & Semester I TA 2017 pada Pemerintah Kabupaten

Kotawaringin Timur

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pembangunan Desa TA 2016 dan

Semester I 2017 pada Pemerintah Kabupaten Katingan

Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Upaya Pemerintah Daerah dalam

Pemenuhan Kebutuhan Guru yang Profesional Tahun Anggaran 2014,

2015, dan 2016 (Semester I) pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah dan Instansi Terkait Lainnya

66

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Tahun Jenis

Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Pemerintah Daerah dalam

Pemenuhan Kebutuhan Guru dan Tenaga Kependidikan yang

Profesional TA 2015. 2016 dan 2017 (Semester I) pada Pemerintah

Kota Palangka Raya

Pemeriksaan Kinerja atas Efektifitas Pengelolaan Obat dalam

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Tahun 2016 dan

Semester I Tahun 2017 pada Kabupaten Kotawaringin Barat dan


Pemeriksaan

Dengan

Tujuan

Tertentu


Pemerintah Kabupaten Gunung Mas


Pemerintah Kabupaten Lamandau


Pemerintah Kabupaten Sukamara

2016 Pemeriksaan

Kinerja

Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah


dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d 2016 pada

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat


dalam Pembinaan BUMD Tahun Anggaran 2011 s.d. 2016 pada

Pemerintah Kabupaten Sukamara

Pemeriksaan Kinerja atas Manajemen Aset Tahun Anggaran 2015 s.d.

Triwulan III TA 2016 pada Pemerintah Kota Palangka Raya

Pemeriksaan Kinerja atas Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan

Nasional Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 pada Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Timur dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam

Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang

Berkualitas pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun

Anggaran 2014 s.d. 2016 (Semester 1)

Pemeriksaan Kinerja atas Pemenuhan Sarana dan Prasarana dalam

Rangka Peningkatan Akses Pendidikan Dasar dan Menengah yang

Berkualitas pada Pemerintah Kabupaten Kapuas Tahun Anggaran 2014

s.d. 2016 (Semester 1)

67

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Tahun Jenis

Pemeriksaan

Objek Pemeriksaan

Pemeriksaan

Dengan

Tujuan

Tertentu

Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2016 pada Pemerintah Kabupaten Katingan

2015 Pemeriksaan

Kinerja


Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun

2014 s.d Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Provinsi Kalimantan

Tengah


Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun

2014 s.d Triwulan III Tahun 2015 pada Pemerintah Kota Palangka Raya

Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Penyediaan

Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat Yang Layak dan Berkelanjutan

Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah

Kabupaten Barito Selatan


Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan

TA 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah Kabupaten Katingan


Akses Air Bersih Berbasis Masyarakat yang Layak dan Berkelanjutan

Tahun Anggaran 2014 dan Semester I 2015 pada Pemerintah

Kabupaten Kotawaringin Timur

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Tahun Anggaran 2014 dan 2015

(s.d. 30 September) pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur

Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan

Perdesaan dan Perkotaan Tahun Anggaran 2014 dan Semester I Tahun

Anggaran 2015 pada Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat

Pemeriksaan Kinerja atas Efisiensi Bank dan Efektivitas Program dalam

Rangka Peningkatan Perekonomian Daerah pada Bank Pembangunan

Daerah Kalimantan Tengah Tahun Buku 2014 dan Semester I 2015

Pemeriksaan

Dengan

Tujuan

Tertentu

Pemeriksaan BPK atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja

Daerah TA 2015 pada Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Pemeriksaan BPK RI atas Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 pada Pemerintah Kota Palangka

Raya

68

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

b. Hasil Pemeriksaan

Berikut ini hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah

dilakukan BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan tengah selama lima tahun terakhir.

No. Wilayah Tahun Anggaran yang Diperiksa

2014 2015 2016 2017 2018

1 Provinsi Kalimantan Tengah WTP WTP WTP WTP WTP

2 Kota Palangkaraya WDP WDP WTP WTP WTP

3 Kabupaten Seruyan WDP WTP WTP WTP WDP

4 Kabupaten Kotawaringin Barat WTP WTP WTP WTP WTP

5 Kabupaten Kotawaringin Timur WTP WTP WTP WTP WTP

6 Kabupaten Lamandau WTP WTP WTP WTP WTP

7 Kabupaten Sukamara WTP WTP WTP WTP WTP

8 Kabupaten Katingan WTP WTP WTP WDP WTP

9 Kabupaten Pulang Pisau WDP WTP WTP WTP WTP

10 Kabupaten Gunung Mas WDP WDP WTP WTP WTP

11 Kabupaten Kapuas WDP WDP WTP WTP WTP

12 Kabupaten Barito Utara WTP WTP WTP WTP WTP

13 Kabupaten Barito Timur WDP WDP WTP WTP WTP

14 Kabupaten Barito Selatan WDP TMP WDP WTP WTP

15 Kabupaten Murung Raya WDP WTP WTP WTP WTP

Keterangan:

WTP : Wajar Tanpa Pengecualian

WDP : Wajar Dengan Pengecualian

TW : Tidak Wajar

TMP : Tidak Memberikan Pendapat

69

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

c. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan pemantauan tindak

lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan atas LHP yang telah disampaikan hasil

pemantauannya kepada lima belas entitas setiap semesternya. Hasil pemantauan atas

tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan per Semester II 2019 sebagai berikut.

Perkembangan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Sampai Dengan Semester II Tahun 2019 *)

No. Entitas

Prosentase Penyelesaian Tindak Lanjut (%)

Sesuai

Rekomendasi

Belum Sesuai

dan dalam

Proses Tindak

Lanjut

Belum

Ditindaklanjuti

Tidak Dapat

Ditindaklanjuti

dengan Alasan

yang Sah

1 Kabupaten Kotawaringin Barat 99,42% 0,58% 0,00% 0,00%

2 Kabupaten Kotawaringin Timur 96,50% 2,90% 0,00% 0,60%

3 Kota Palangka Raya 93,55% 3,96% 0,00% 2,49%

4 Kabupaten Gunung Mas 92,99% 5,47% 0,28% 1,26%

5 Kabupaten Pulang Pisau 90,03% 9,52% 0,15% 0,30%

6 Kabupaten Barito Utara 89,31% 7,46% 2,62% 0,60%

7 Kabupaten Barito Timur 89,20% 8,72% 0,59% 1,49%

8 Kabupaten Katingan 87,82% 11,46% 0,00% 0,72%

9 Kabupaten Lamandau 87,44% 9,19% 2,30% 1,07%

10 Kabupaten Kapuas 82,71% 14,22% 2,16% 0,91%

11 Kabupaten Murung Raya 82,46% 16,71% 0,72% 0,12%

12 Kabupaten Seruyan 80,00% 19,01% 0,55% 0,44%

13 Provinsi Kalimantan Tengah 77,08% 12,39% 9,12% 1,41%

14 Kabupaten Barito Selatan 73,32% 23,57% 2,99% 0,12%

15 Kabupaten Sukamara 72,49% 22,34% 4,29% 0,89%

Total 86,48% 10,73% 1,92% 0,87%

* data sementara

86,48%

10,73%

1,92%0,87%

Sesuai Rekomendasi Belum Sesuai Rekomendasi

Belum Ditindaklanjuti Tidak Dapat Ditindaklanjuti

PROGRESS PENYELESAIAN TLRHP PER SEMESTER II 2019

70

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

d. Pemantauan Kerugian Negara/Daerah

BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kegiatan pemantauan atas

kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik

oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga telah

disampaikan hasil pemantauannya kepada lima belas entitas setiap semesternya. Hasil

pemantauan atas kerugian negara/daerah per Semester II 2019 sebagai berikut.

No. Wilayah Jumlah Kerugian Angsuran Kerugian

Pelunasan Kerugian

Penghapusan Sisa Kerugian

1 Provinsi Kalimantan Tengah

49.660.227.514,79 9.461.341.579,44 31.497.667.794,50 - 8.701.218.140,85

2 Kota Palangkaraya 22.882.639.405,89 2.181.667.860,77 7.153.150.537,17 - 13.547.821.007,95

3 Kabupaten Seruyan 67.677.091.017,91 3.995.433.513,20 11.100.493.523,65 - 52.581.163.981,06

4 Kabupaten Kotawaringin Barat

5.674.494.283,25 68.545.000,00 5.436.904.607,25 50.000.000,00 119.044.676,00

5 Kabupaten Kotawaringin Timur

39.727.142.735,78 23.624.766.466,63 12.362.031.557,26 - 3.740.344.711,89

6 Kabupaten Lamandau 34.115.941.216,57 2.572.527.851,42 13.400.089.168,48 18.143.324.196,67

7 Kabupaten Sukamara 26.101.384.765,72 1.668.650.146,30 6.808.266.691,45 - 17.624.467.927,97

8 Kabupaten Katingan 27.733.838.053,67 3.616.859.366,31 14.764.362.002,19 - 9.352.616.685,17

9 Kabupaten Pulang Pisau 12.241.074.501,40 2.495.708.902,79 3.894.783.751,74 - 5.850.581.846,87

10 Kabupaten Gunung Mas 8.881.926.208,89 1.224.707.195,18 6.746.397.619,18 - 910.821.394,53

11 Kabupaten Kapuas 24.269.737.727,48 2.109.324.762,49 6.296.534.818,61 15.863.878.146,38

12 Kabupaten Barito Utara 9.952.252.872,12 1.610.664.530,00 3.127.328.113,43 - 5.214.260.228,69

13 Kabupaten Barito Timur 31.776.883.346,51 8.196.005.684,12 10.845.221.426,22 - 12.735.656.236,17

14 Kabupaten Barito Selatan

34.140.043.471,37 3.655.112.958,93 2.186.885.470,52 - 28.298.045.041,92

15 Kabupaten Murung Raya

36.413.589.880,65 8.990.086.656,19 10.264.579.083,86 - 17.158.924.140,60

Total 431.248.267.002,00 75.471.402.473,77 145.884.696.165,51 50.000.000,00 209.842.168.362,72

Kaleidoskop Kegiatan Perwakilan

6

72

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Upacara Bendera Peringatan HUT BPK ke-72 Ziarah ke Makan Mantan Wakil Ketua BPK, Bapak Zaini

Family Gathering Perayaan HUT BPK ke-72 Diklat Metode Sampling dan Teknik Pemeriksaan Belanja Infrastruktur

Sosialisasi SiAP Banparpol Pengambilan Sumpah PNS BPK

73

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Penyampaian LK Unaudited Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Penyampaian LK Unaudited Pemerintah Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah

Penyampaian LK Unaudited Pemerintah Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah

Penyampaian LK Unaudited Kota Palangka Raya

Penyampaian LHP Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik

Anjangsana ke Panti Asuhan LKSA El Ministry

74

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Konsinyering Penyusunan LHP LKPD TA 2018 Upacara Peringatan Hari Kebangkitan Nasional

Penyampaian LHP Audited Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah

Pengarahan dan Buka Bersama Tortama KN VI

Berbagi Takjil Jelang Buka Puasa Media Workshop

75

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila Verifikasi Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Publik

Penyampaan LHP LKPD Kota dan Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah

Penyampaan LHP LKPD Kota dan Kabupaten di Wilayah Kalimantan Tengah

Sosialisasi SiPTL V2 dan PTLHP Semester I kepada Entitas

Sosialisasi SiAP Monitoring LKPD kepada Pemeriksa

76

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Sosialisasi PermenpanRB 49 Tahun 2018 dan Pendampingan Penyusunan dan Penilaian DUPAK

Kuliah Umum Wakil Ketua BPK di IAIN Palangka Raya

Peringatan Hari Idul Adha Penerimaan Penghargaan Badan Publik “Menuju Informatif”

Upacara Peringatan HUT RI Rapat Pembahasan Pemutakhiran FAQ dan Kebijakan Pemeriksaan LKPD TA 2019 Perwakilan Wilayah Timur

77

ind

ep

en

den

si,

inte

gri

tas,

da

n p

rofe

sio

na

lism

e

Edukasi dan Pemeriksaa Kesehatan bagi Pegawai yang Terdampak Kabut Asap

Diklat Motivation Achievement

Diklat Fraud Auditing Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila

Upacara Peringatan Hari Sumpah Pemuda Seminar Manajemen Keuangan Rumah Tangga

78

BP

K P

erw

ak

ilan

Pro

vin

si Ka

lima

nta

n T

en

ga

h

Pengambilan Sumpah PNS BPK Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2019

Upacara Peringatan HUT Korpri

Pemberian Keterangan Ahli dalam Pengadilan Public Awareness – Car Free Day

Daftar Isi...ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution,...

Documents

Transcript of Daftar Isi...ditandai dengan peresmian oleh Ketua BPK RI periode 2004-2010 Prof. Dr. Anwar Nasution,...