Daftar Isibppp.kemendag.go.id/media_content/2018/07/Isi_Vol.1_-_2018_.pdf · Daftar Isi Dari...

WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume l. No. 15, Tahun 2018 1

Daftar IsiDari Redaksi

Pemutusan hubungan diplomatik dari beberapa negara GCC dengan Qatar akan berdampak terhadap jalur distribusi logistik perdagangan Indonesia dari dan menuju Qatar. Bagaimana langkah Indonesia mengantisipasi dampak tersebut?

Berita Pendek Perdagangan

Serba - Serbi

Statistik Perdagangan

Halaman 25

Halaman 36

Halaman 38

Hal. 2

Hal. 10

Hal. 6

Komoditas pangan merupakan produk pokok/utama Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perdagangan. Oleh karena itu, harga pangan pokok baik domestik maupun dunia menjadi salah satu perhatian khusus pemerintah Indonesia.

Fluktuasi Dan Kebijakan Harga Pangan Dunia

Harga dan Inflasi Pangan Pasca Implementasi Kebijakan Pengendalian Harga

Bagaimana gambaran perkembangan harga dan inflasi setelah pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 yang mengatur kebijakan harga acuan di tingkat konsumen dan harga ditingkat produsen untuk beberapa jenis barang kebutuhan pokok?

Hal. 15

Mendorong Kembali Kejayaan Ekspor Teh Indonesia

Tingkat konsumsi teh dunia terus mengalami peningkatan rata-rata sebesar 4,02% per tahun merupakan peluang besar bagi Indonesia untuk ikut andil sebagai pemain utama pasar teh dunia.

Kebijakan Subsidi, Distribusi dan Harga Eceran Pupuk Dalam Mendukung Ketahanan Pangan

Hal. 20

Pupuk merupakan salah satu faktor produksi yang sangat esensial bagi peningkatan produksi pangan. Kebijakan terkait pupuk akan berpengaruh terhadap pencapaian ketahanan pangan.

Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik Negara GCC Kepada Qatar bagi Indonesia

2 WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume I. No. 15, Tahun 2018

ISU PERDAGANGAN

Deky Paryadi

Qatar merupakan salah satu anggota Gulf Cooperation

Council (GCC). Lima negara di kawasan Timur Tengah lainnya

yang menjadi anggota GCC adalah Arab Saudi, Uni Emirat Arab,

Bahrain, Oman, dan Kuwait. Suhu politik di kawasan Timur

Tengah memanas setelah Arab Saudi, Uni Emirat Arab (UEA),

dan Bahrain memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar.

Pemutusan hubungan yang sudah terjalin selama 36 tahun itu

karena Qatar dianggap memberi dukungan kepada teroris serta

pandangan Qatar yang lebih condong ke Iran. Arab Saudi dan

Iran bertentangan dalam sejumlah isu regional, termasuk program

senjata nuklir. Kedua negara tersebut juga berselisih paham

karena Iran menanamkan pengaruhnya di Suriah, Lebanon, serta

Yaman (bbc.com, 2017).

Terkait dengan krisis yang terjadi di Timur Tengah tersebut,

Indonesia perlu melihat dampaknya khususnya pemutusan

hubungan diplomatik dari beberapa negara GCC dengan Qatar

terhadap perdagangan Indonesia. Adanya pemutusan hubungan

diplomatik tersebut tentu akan berdampak terhadap jalur distribusi

logistik dari dan menuju Qatar karena penutupan akses jalur darat,

laut dan udara oleh negara Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan

Bahrain yang memang berbatasan langsung dengan Qatar.

Menurut data Bank Dunia (2015), Arab Saudi, Uni Emirat

Arab dan Bahrain merupakan negara pengekspor produk pangan

terbesar ke Qatar. Lebih dari sepertiga pangan untuk rakyat Qatar

diimpor dari ketiga negara tersebut. Selama konflik tersebut, Arab

Saudi telah menutup akses darat, laut dan udara dengan Qatar,

sedangkan Uni Emirat Arab menutup bandara dan pelabuhan

untuk maskapai penerbangan dan kapal milik Qatar. Hal tersebut

menjadi pemicu kepanikan penduduk, sehingga sempat terjadi

pembelian makanan secara besar-besar oleh warga Qatar untuk

mengantisipasi kelangkaan bahan pangan. Penutupan akses

udara dan darat ini tentu berimplikasi terhadap rantai suplai

makanan masyarakat Qatar dalam jangka panjang.

Perbandingan Data Makroekonomi Indonesia dan Qatar

Berdasarkan indikator makro (IMF, 2017), Gross Domestic

Product (GDP) Indonesia sebesar USD 932,4 miliar sedangkan

GDP Qatar sebesar USD 63,9 miliar, namun secara GDP per

kapita Qatar jauh lebih besar dibandingkan Indonesia. GDP per

kapita Qatar mencapai USD 60.786 yang merupakan tertinggi

diantara negara anggota GCC yang lainnya, sedangkan GDP

per kapita Indonesia sebesar USD 3.604. Sebagai negara yang

memiliki GDP per kapita terbesar dibandingkan dengan negara

anggota GCC yang lain, Qatar sangat potensial menjadi pasar

bagi produk Indonesia, dikarenakan daya beli penduduk yang

tinggi.

Dampak Pemutusan Hubungan Diplomatik

Negara GCC Kepada Qatar bagi Indonesia

Tabel 1. Tabel Perbandingan Data Makroekonomi Indonesia dan Negara GCC, 2016

Sumber: World Development Indicators (2017), diolah Puska KPI

Negara Pendapatan Domestik Bruto Pendapatan Domestik Bruto Per kapita Inflasi Populasi

(USD Miliar) USD Per Tahun (%) Juta orang

Indonesia 932,4 3.604,2 3,5 2587GCC 53,4 - Saudi Arabia 639,6 20.152,1 3,5 31,7 - Uni Emirat Arab 371,5 37.677,9 1,7 9,8 - Oman 63,2 15.963,9 1,1 3,9 - Qatar 63,9 60.786,7 2,6 2,5 - Bahrain 31,9 24.182,9 2,7 1,3 - Kuwait 109,8 26.004,7 3,2 4,2


Kinerja Perdagangan Indonesia dan Qatar

Secara ekonomi, total perdagangan non migas antara

Indonesia dengan Qatar pada tahun 2016 tidak terlalu besar yaitu

sebesar USD 173 juta atau sekitar 4% dari total perdagangan

GCC dengan Indonesia, jika dibandingkan dengan Arab

Saudi sebesar 43% dan Uni Emirat Arab sebesar 41%. Total

perdagangan Migas dan Non Migas Indonesia dengan Qatar

pada tahun 2016 mencapai USD 915 juta yang didominasi oleh

perdagangan migas. Dalam periode 2012 – 2016 tren neraca

perdagangan Indonesia dengan Qatar mengalami pertumbuhan

negatif yaitu sebesar 18,5% (Tabel 2).

Tabel 2. Neraca Perdagangan Indonesia – Qatar

URAIAN Nilai : Juta USD Jan - Feb Perub Tren

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 17/16 (%) 12-16(%)

Total Perdagangan 14 891.8 15 398.3 16 902.2 10 937.7 8 680.9 1 347.9 1 663.5 23.4 -13.3

Migas 8 562.0 9 466.1 9 603.2 4 977.6 3 976.2 589.9 900.1 52.6 -19.6

Non Migas 6 329.8 5 932.2 7 299.0 5 960.1 4 704.7 757.9 763.4 0.7 -5.7

Ekspor 3 882.8 3 809.3 5 225.5 4 521.8 3 366.4 556.0 511.5 -8.0 -1.1

Migas 4.7 5.4 2.1 54.3 24.4 0.8 0.3 -56.3 75.0

Non Migas 3 878.1 3 803.9 5 223.4 4 467.5 3 342.0 555.3 511.2 -7.9 -1.4

Impor 11 009.0 11 589.0 11 676.7 6 415.9 5 314.5 791.8 1 152.0 45.5 -18.5

Migas 8 557.3 9 460.7 9 601.1 4 923.3 3 951.9 589.1 899.8 52.7 -19.7

Non Migas 2 451.7 2 128.4 2 075.5 1 492.6 1 362.7 202.7 252.2 24.4 -14.2

Neraca Perdagangan - 7 126.1 - 7 779.8 - 6 451.2 - 1 894.0 - 1 948.2 - 235.8 - 640.4 171.6 -33.0

Migas - 8 552.6 - 9 455.3 - 9 599.1 - 4 869.0 - 3 927.5 - 588.4 - 899.4 52.9 -19.9

Non Migas 1 426.4 1 675.5 3 147.9 2 974.9 1 979.3 352.6 259.0 -26.5 13.1

Sumber: Pusdatin Kemendag (2017), diolah

Dari enam negara yang tergabung dalam GCC, Qatar

menduduki peringkat ke-5 sebagai negara tujuan ekspor non

migas Indonesia ke negara GCC. Pada tahun 2016 pangsa pasar

ekspor non migas Indonesia ke Qatar sebesar 1,7% dari total

ekspor non migas Indonesia ke negara GCC. Ekspor non migas

Indonesia ke negara GCC terbesar berturut-turut adalah ke negara

Uni Emirat Arab (47,5%), Arab Saudi (39,9%), Oman (6%) dan

Kuwait (3,6%). Beberapa produk ekspor terbesar Indonesia ke

Qatar antara lain: kendaraan bermotor (HS 8703235492 dan HS

8703235491), produk kayu (HS 4412390000, HS 4809900000,

HS 4402900000), kertas (HS 4802569000) dan karet ban (HS

4011100000).

Tabel 3. Ekspor Non Migas Indonesia ke Qatar (USD Juta)

No Negara Tujuan Nilai : USD Juta Perub.(%) Tren (%) Pangsa

2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Feb Jan-Feb 2017/16 2012- Pasar (%)

2016 2017 2016 2016

GCC 3,878 3,804 5,223 4,468 3,342 555 511 -7.9 -1.4 100.0

1 Uni Emirat Arab 1,615 1,584 2,501 1,900 1,588 287 216 -24.7 1.5 47.5

2 Arab Saudi 1,771 1,734 2,156 2,061 1,333 206 231 11.9 -3.9 39.9

3 Oman 238 209 245 212 202 32 34 8.2 -3.1 6.0

4 Kuwait 130 143 171 146 122 16 14 -17.3 -1.1 3.6

5 Qatar 93 95 92 97 58 8 9 18.6 -9.0 1.7

6 Bahrain 31 38 58 53 40 6 7 18.2 8.5 1.2

Sumber: BPS (2017)


Sementara itu, pangsa pasar untuk impor non migas Indonesia

dari Qatar pada tahun 2016 sebesar USD 115 juta atau sebesar

8,4% dari total impor non migas Indonesia dari negara-negara

GCC. Untuk impor non migas Qatar menduduki peringkat ke-3

sebagai negara sumber impor non migas Indonesia dari negara

GCC yaitu sebesar USD 16 Juta atau sekitar 8,4% dari pangsa

pasar GCC, sementara peringkat 1 dan 2 diduduki oleh Arab

Saudi (51,8%) dan Uni Arab Emirat (26,2%). Beberapa produk

impor terbesar Indonesia dari Qatar antara lain aluminium (HS

7601200000), belerang (HS 2503000000), produk besi dan baja

(HS 7207190000) dan bahan kimia (HS 3901109010 dan HS

3901200000).

Sumber: Pusdatin Kemendag (2017), diolah

Tabel 4. Impor Non Migas Indonesia ke Qatar (USD Juta)

No Negara Tujuan Nilai : USD Juta Perub.(%) Tren (%) Pangsa

2012 2013 2014 2015 2016 Jan-Feb Jan-Feb 2017/16 2012- Pasar (%)

2016 2017 2016 2016

GCC 2,452 2,128 2,076 1,493 1,363 203 252 24.4 -14.2 100.0

1 Arab Saudi 1,045 969 970 673 706 109 116 6.6 -10.9 51.8

2 Uni Emirat Arab 445 420 424 315 357 42 76 83.4 -7.1 26.2

3 Qatar 365 209 183 136 115 19 16 -16.1 -24.0 8.4

4 Kuwait 296 292 279 235 110 21 25 20.0 -19.7 8.1

5 Oman 226 213 194 114 61 9 12 27.5 -27.6 4.5

6 Bahrain 74 24 26 20 14 3 7 116.7 -29.5 1.0

Impor Indonesia dari Qatar di dominasi oleh sektor migas, di

mana pada tahun 2016 impor migas Indonesia dari Qatar mencapai

USD 742,86 juta atau sebesar 86,5% total impor Indonesia dari

Qatar. Defisit neraca perdagangan Indonesia disebabkan jumlah

impor migas Indonesia yang cukup besar dari Qatar. Berdasarkan

BPS (2017), Qatar merupakan 10 negara eksportir migas terbesar

di dunia dan 55% dari Gross Domestic Product (GDP) Qatar di

dominasi oleh sektor minyak dan gas alam.

Tabel 5. Negara Asal Impor Migas Indonesia (USD Ribu)

No Exporters 2012 2013 2014 2015 2016

1 Singapura 15,467.02 15,434.67 15,055.92 9,070.35 6,924.64 2 Malaysia 5,933.61 7,410.51 5,085.98 3,558.73 2,476.34 3 Saudi Arabia 4,154.21 5,557.47 5,546.61 2,748.73 2,019.50 4 Nigeria 2,735.00 3,091.96 3,286.06 1,284.49 1,280.08 5 Australia 219.26 278.77 413.31 383.77 976.16 6 Uni Emirat Arab 1,288.60 1,392.36 1,330.92 1,042.92 960.65 7 Korea Selatan 3,684.86 2,799.64 4,110.23 2,165.04 776.81 8 Qatar 1,231.16 1,271.86 1,443.66 596.01 742.86 9 Azerbaijan 1,233.53 1,738.50 2,421.26 1,284.07 483.02 10 Algeria 306.67 377.77 298.42 281.61 381.60 Sub Total 79,018.11 84,898.19 82,939.77 47,465.29 36,271.99 Lainnya 6,510.27 6,191.20 4,955.06 2,633.87 2,228.72 Total 42,764.19 45,544.69 43,947.42 25,049.58 19,250.36

Qatar juga merupakan negara pemasok migas utama ke

Indonesia. Pada tahun 2016, hampir 3,9% dari total impor migas

Indonesia berasal dari Qatar. Qatar merupakan mitra penting

bagi Indonesia dalam hal impor migas selain negara anggota

GCC yang lain seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab. Adanya

penutupan akses jalur distribusi dari dan ke Qatar, baik itu jalur

darat, laut dan udara oleh beberapa negara GCC lainnya (Arab

Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain) dikhawatirkan dapat membuat

harga minyak dunia bergejolak.

Sumber: Trademap (Juni 2017)


Mengingat bahwa sektor migas merupakan kebutuhan utama

dalam proses industri, prediksi gejolak harga minyak dunia akibat

konflik politik yang terjadi di Timur Tengah ini dikhawatirkan akan

mempengaruhi industri dalam negeri Indonesia. Kenaikan harga

minyak ini akan berdampak terhadap inflasi dan daya saing

produk Indonesia.

Analisis Liberalisasi Perdagangan Indonesia-Qatar

Analisis ini mencoba menghitung potensi dampak kerjasama

perdagangan bilateral antara Indonesia dan Qatar. Simulasi

dilakukan dengan skenario penurunan tarif hingga 0% pada

seluruh pos tarif. Hasil simulasi liberalisasi seluruh pos tarif

dengan menggunakan pendekatan partial equilibrium melalui

skenario penurunan tarif hingga 0% untuk kedua Negara disajikan

pada Tabel 6:

Tabel 6. Simulasi Partial Equilibrium, Dampak Kerjasama Perdagangan

Indonesia-Qatar

Negara USD 000,- Peningkatan Kesejahteraan Kehilangan Impor Pendapatan Tarif

Indonesia 129,690.42 2,544.81 30,971.70

Qatar 37,938.77 662.48 9,476.07

Sumber: Simulasi Partial Equilibrium (2017), diolah BPPP Kemendag

Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa Indonesia akan

mengalami peningkatan impor sebesar USD 129,6 juta, sementara

Qatar akan mengalami kenaikan impor sebesar USD 37,5 juta.

Untuk Indonesia, peningkatan kesejahteraan akan sebesar USD

2,5 juta sementara Qatar sebesar USD 662,4 ribu. Potensi

kehilangan pendapatan tarif di sisi Indonesia akan sebesar USD

30,9 juta sementara untuk Qatar USD 9,4 juta.

Adanya pemutusan hubungan diplomatik negara-negara

GCC dengan Qatar ini akan menyebabkan terjadi trade creation

bagi Indonesia sebesar USD 97,3 juta. Trade creation ini berupa

keuntungan yang dapat dinikmati oleh konsumen di Indonesia

disebabkan adanya penghapusan tarif sehingga akan memperoleh

dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat

karena memperoleh barang dengan harga yang relatif lebih murah.

Selain itu, penurunan tarif sebesar 0% juga akan menyebabkan

trade diversion bagi Indonesia sebesar USD 32,3 juta. Trade

diversion ini terjadi jika impor yang murah dari negara luar non

anggota Indonesia-Qatar digantikan oleh impor yang mahal

(karena produksi yang kurang efisien) dari Indonesia atau Qatar.

Hal ini dapat menyebabkan potential loss bagi consumer surplus

karena seharusnya konsumen dapat membayar harga yang

lebih murah.

Selain dalam hal perdagangan barang, Qatar merupakan

salah satu investor terbesar di Indonesia antara lain di industri

telekomunikasi, perbankan dan ritel. Sebelumnya Qatar telah

memiliki sejumlah investasi di Indonesia meliputi bidang

keuangan/perbankan dan komunikasi, antara lain melalui Qatar

National Bank (QNB) dan kepemilikan saham Indosat Ooredoo

(bbc.com, 2017).

Rekomendasi Kerjasama Perdagangan

Dari data perdagangan yang ada, total perdagangan antara

Indonesia dan Qatar memang belum signifikan dibandingkan

negara anggota GCC yang lain. Negara anggota GCC lainnya

memiliki potensi pasar ekspor yang lebih besar dibandingkan

Qatar, seperti Arab Saudi, Uni Emirat Arab dan Kuwait, namun

Qatar merupakan negara yang memiliki GDP per kapita terbesar

dalam GCC yang lain. Dengan kondisi politik Qatar saat ini yang

sedang dikucilkan oleh beberapa negara GCC, ada beberapa

rekomendasi yang dapat diantisipasi Indonesia, antara lain:

1. Pertama, apabila Qatar keluar dari keanggotaan Custom

Union GCC maka Indonesia memiliki kesempatan untuk

melakukan kerjasama perdagangan secara bilateral dengan

Qatar.

2. Kedua, Indonesia dapat tetap melakukan pendekatan

hubungan perdagangan dengan Custom Union GCC,

hal ini mengesampingkan status Qatar sebagai anggota

ataupun non anggota GCC, karena bagi Indonesia pasar

GCC sebagai sebuah Custom Union tetaplah yang paling

potensial. Jika kondisi saat ini masih belum memungkinkan

untuk melakukan negosiasi dengan Qatar, maka pendekatan

bussiness to bussiness antara pengusaha Indonesia dan

Qatar akan lebih memberikan dampak yang signifikan

terhadap hubungan perdagangan Indonesia dan Qatar.


Mendorong Kembali Kejayaan Ekspor Teh Indonesia

Hasni

Teh yang merupakan salah satu minuman ciri khas Indonesia

selain kopi, terus diupayakan peningkatan akses pasar ekspornya.

Salah satunya melalui kegiatan misi advokasi teh Indonesia ke

Eropa yang dilakukan oleh Kementerian Perdagangan pada

awal Desember 2017. Indonesia sebagai negara tropis memiliki

produksi teh yang cukup diperhitungkan di kancah global.

Indonesia merupakan produsen teh nomor tujuh dunia dengan

pangsa produksi pada tahun 2016 mencapai 2,41% dari total

produksi teh dunia yang mencapai 8,4 juta ton (FAO, 2017).

Meskipun pertumbuhan ekspor teh dunia sedikit melambat rata-

rata 0,66% per tahun selama 2012-2016, namun diyakini ke

depan permintaan teh dunia akan kembali meningkat.

Permintaan ekspor teh dunia mulai mengalami pelambatan

sejak tahun 2014 dan semakin menurun pada tahun 2015.

Penurunan kinerja ekspor teh dunia merupakan akibat dari

penurunan produksi teh di beberapa negara produsen akibat

dampak perubahan kondisi cuaca berupa musim kemarau

panjang akibat El Nino dan konflik domestik di negara tujuan

ekspor. Negara eksportir teh terbesar dunia tahun 2016 adalah

Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dengan pangsa pasar sebesar

20,36% kemudian berturut-turut diikuti oleh Sri Lanka (17,16%),

Kenya (15,59%) dan India (9,07%). Sedangkan Indonesia

menempati posisi ke-12 sebagai eksportir teh dengan pangsa

ekspor ke dunia sebesar 1,55 % (Trademap, 2017).

Proyeksi Produksi dan Harga Teh Dunia

Menurut prediksi FAO (2015), produksi teh hitam dunia akan

tumbuh sebesar 2,9% per tahun dan mencapai 4,17 juta ton pada

tahun 2023, sedangkan produksi teh hijau dunia diprediksi tumbuh

lebih tinggi yaitu sebesar 8,2% yang disebabkan pertumbuhan

produksi teh hijau dari RRT sehingga pada tahun 2023 produksi

teh hijau diprediksi mencapai 2,97 juta ton. Sementara itu

tingkat konsumsi teh dunia meningkat rata-rata 5,4% per tahun.

Peningkatan konsumsi teh secara global dipengaruhi oleh

penguatan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita

di beberapa negara konsumen teh. Peningkatan konsumsi teh

secara global diharapkan turut berdampak terhadap menguatnya

harga teh di tingkat internasional maupun nasional.

Volume ekspor teh hitam diproyeksikan mencapai 1,67

juta ton pada 2023 dengan tingkat pertumbuhan yang serupa

diproyeksikan untuk Afrika dan Asia. Namun pada 2023, volume

ekspor untuk Asia diproyeksikan mencapai 820.921 ton, lebih

tinggi dibandingkan dengan 743.384 ton untuk Afrika. Negara

eksportir utama teh hitam diperkirakan tetap sama, yaitu Kenya


Gambar 1. Perkembangan Harga Bulanan Teh Dunia, 2015-2017.Sumber: World Bank (2017), diolah

menjadi eksportir terbesar diikuti oleh Sri Lanka, India, Vietnam,

Indonesia, Malawi, Uganda dan Tanzania (FAO, 2015).

Ekspor teh hijau dunia diproyeksikan tumbuh 7,1% per tahun

dan mencapai 750.981 ton pada 2023. RRT diperkirakan akan

terus mendominasi dengan volume ekspor 458.579 ton, diikuti

oleh Vietnam di posisi kedua dengan 251.024 ton, Indonesia

dengan 18.500 ton, dan Jepang pada 7.631 ton. Food and

Agriculture Organization (FAO) mengestimasi harga teh hitam pada

2023 berkisar USD 2,81 per kg dengan catatan tidak ada reaksi

pasokan berlebih terhadap harga dari produsen saat ini (FAO,

2015). Sedangkan World Bank mengestimasi harga teh pada

tahun 2017-2020 berkisar antara USD 2,65/kg – USD 2,81/kg.

Kinerja Ekspor Teh Indonesia

Ekspor teh Indonesia pada tahun 2012 turun signifikan

6,0% dibanding tahun sebelumnya, penurunan ekspor teh

tersebut seiring dengan penurunan kapasitas produksi, akibat

berkurangnya luas lahan perkebunan teh Indonesia. Berdasarkan

laporan tahunan Statistik Perkebunan Indonesia (2017), luas area

perkebunan teh Indonesia, kepemilikannya masih didominasi

oleh perkebunan rakyat diikuti oleh perkebunan Badan Usaha

Milik Negara (BUMN) dan perkebunan teh milik swasta. Selama

periode 2010-2015, jumlah luas areal perkebunan teh di Indonesia

terus menurun karena alih fungsi lahan untuk tanaman lain yang

lebih menguntungkan. Contohnya, PTPN IV Perkebunan Marjandi

Sumatera Utara yang telah mengkonversi lahan perkebunan teh

menjadi perkebunan sawit.

Kinerja perkebunan rakyat masih rendah dibandingkan dengan

perkebunan negara maupun swasta, hal ini dikarenakan perkebunan

rakyat masih dikelola kurang optimal. Selain itu dampak dari

kemarau panjang akibat El Nino yang melanda beberapa daerah

sentra produksi teh pada tahun 2015, serta pertumbuhan ekspor

teh beberapa negara pesaing turut mempengaruhi penurunan

ekspor teh nasional (Rezamela dan Dalimoenthe, 2016).

Sebagai dampak berkurangnya kapasitas produksi, ekspor

teh Indonesia terus menurun. Apalagi produsen teh ekspor pada

umumnya adalah perusahaan perkebunan milik negara, yang

memiliki luas dan produksi lebih kecil dibanding perkebunan

rakyat. Disisi lain perkebunan rakyat lebih banyak memasok

kebutuhan teh di pasar domestik. Ekspor teh Indonesia mencapai

puncaknya pada tahun 2010 dengan nilai ekspor sebesar USD

178,5 juta kemudian mulai menurun sejak tahun 2011 menjadi

sebesar USD 166,7 juta. Sedangkan total nilai ekspor teh nasional

tahun 2016 mencapai USD 113,1 juta. Pangsa ekspor teh hitam

Indonesia tahun 2016 mencapai 62% sedangkan teh hijau 38%

(Trademap, 2017).

Penurunan kinerja ekspor teh Indonesia juga tidak terlepas

dari melemahnya harga teh asal Indonesia. Murahnya harga teh

di Indonesia dikarenakan banyak teh hitam di Indonesia yang

dipasarkan atau diekspor dalam keadaan kemasan tanpa merek.

Ekspor teh Indonesia tanpa merek ini dimanfaatkan oleh negara

lain yang mencampurnya dengan teh dari negara tersebut,

seperti Vietnam dan Sri Lanka. Setelah proses pencampuran teh

tersebut selesai kemudian diklaim sebagai teh asli yang berasal

dari negara tersebut. Padahal teh Indonesia memiliki cita rasa

yang khas dan terbaik dibanding teh dari negara lain. Hal ini tentu

menimbulkan kerugian secara tidak langsung terhadap upaya

peningkatan kinerja ekspor teh asal Indonesia.

Sepuluh negara tujuan ekspor utama teh Indonesia

memberikan kontribusi sebesar 73,02% pada Januari-Oktober

2017 dan mengalami pertumbuhan rata-rata negatif 5,36% per

tahun selama 2012-2016. Bila dibandingkan periode Januari-


Oktober 2016, kinerja ekspor teh ke sepuluh negara tujuan utama

pada Januari-Oktober 2017 turun 0,58%. Di antara sepuluh

negara tujuan ekspor utama teh Indonesia, Singapura mengalami

pertumbuhan nilai ekspor yang paling baik pada Januari-Oktober

2017, yakni tumbuh 28,25% dibanding tahun sebelumnya. Secara

total, nilai ekspor teh pada Januari- Oktober 2017 meningkat

1,13% dibanding periode yang sama tahun lalu (Tabel 1).

Rusia merupakan negara tujuan ekspor teh Indonesia terbesar

dengan pangsa mencapai 14,45% pada Januari-Oktober 2017.

Selama periode tahun 2012-2016 ekspor teh Indonesia ke Rusia

mengalami penurunan rata-rata 3,72% per tahun. Penurunan

tersebut kembali turun pada Januari-Oktober 2017, dimana

ekspor teh ke Rusia turun 6,26% dibanding periode yang sama

tahun sebelumnya. Permasalahan domestik yang terjadi di Rusia

dan konflik global turut berdampak terhadap penurunan ekspor

teh ke negara Beruang Merah tersebut. Sedangkan Malaysia

dan Pakistan berada di posisi kedua dan ketiga, masing-masing

dengan pangsa 12,80% dan 9,05%.

Tabel 1. Nilai Ekspor Teh Berdasarkan Negara Tujuan

Tabel 2. Volume Ekspor Teh Berdasarkan Negara Tujuan

No. Uraian Nilai : Juta USD Jan - Okt Perub Tren Pangsa

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 17/16 (%) 12-16(%) 2017 (%)

1 Rusia 20.5 20.7 17.0 19.7 17.4 14.8 13.9 -6.26 -3.72 14.452 Malaysia 15.0 18.3 18.6 15.3 14.9 12.2 12.3 1.46 -1.96 12.803 Pakistan 22.0 19.6 15.3 12.4 7.2 6.2 5.2 -15.52 -23.56 5.454 Australia 9.0 8.5 8.7 7.7 6.8 5.6 4.9 -12.06 -6.39 5.145 Jerman 8.9 9.3 6.7 7.6 9.4 8.1 8.7 7.51 -0.68 9.056 Amerika Serikat 8.0 9.6 7.8 6.4 5.2 4.3 4.3 -1.62 -12.01 4.447 Polandia 7.7 8.2 5.1 5.1 5.4 4.4 4.7 8.11 -11.13 4.908 Uni Emirat Arab 4.2 5.7 5.9 4.2 9.3 8.0 7.6 -4.79 13.35 7.869 Taiwan 2.0 2.5 3.3 4.5 4.8 3.8 4.4 14.17 26.32 4.5610 Singapura 3.2 3.2 3.9 3.3 2.8 2.5 2.7 7.91 -2.62 2.80 Sub Total 100.5 105.6 92.3 86.4 83.1 70.0 68.8 -1.63 -5.65 71.44 Lainnya 56.2 51.9 42.3 39.7 30.0 25.3 27.5 8.77 -14.14 28.56 TOTAL 156.7 157.5 134.6 126.1 113.1 95.3 96.3 1.13 -8.38 100.00

No. Uraian Nilai : Juta USD Jan- Okt Perub Tren Pangsa

2012 2013 2014 2015 2016 2016 2017 17/16 (%) 12-16(%) 2017 (%)

1 Rusia 10.4 10.0 9.2 11.4 9.7 8.3 8.3 -0.15 -0.04 17.932 Malaysia 7.2 8.9 10.3 8.6 8.3 6.7 7.4 10.47 2.53 16.103 Jerman 4.9 5.2 4.3 5.0 4.1 3.7 3.4 -8.67 -4.00 7.264 Amerika Serikat 4.0 4.8 4.4 3.8 4.0 3.2 3.1 -3.95 -2.25 6.725 Pakistan 8.9 8.2 7.4 5.5 3.8 3.3 3.6 9.19 -18.98 7.716 Uni Emirat Arab 2.0 2.6 3.0 2.2 2.7 2.3 2.1 -5.10 3.34 4.667 Polandia 3.6 3.8 2.5 2.5 2.4 1.9 2.3 20.14 -11.41 4.898 Australia 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8 1.6 1.5 -7.23 -3.20 3.249 Taiwan 0.8 1.0 1.6 2.2 1.8 1.4 1.7 23.34 28.15 3.7510 RRT 1.9 3.0 4.1 3.6 1.5 1.4 1.3 -2.42 -3.15 2.92 Sub Total 45.8 49.6 48.8 46.4 40.2 33.7 34.7 2.92 -3.22 75.19 Lainnya 24.3 21.2 17.6 15.5 11.2 9.4 11.5 21.39 -17.07 24.81 TOTAL 70.1 70.8 66.4 61.9 51.3 43.2 46.2 6.96 -7.30 100.00

Sumber: BPS (2017), diolah


Tidak jauh berbeda dengan nilai, dari sisi kinerja volume

ekspor pada periode Januari-Oktober 2017 ternyata Rusia masih

menjadi negara tujuan ekspor utama teh Indonesia dengan

volume 8,3 ribu ton. Pangsa volume ekspor ke Rusia mencapai

17,93%. Malaysia dan Jerman menjadi negara tujuan ekspor teh

terbesar kedua dan ketiga dari sisi volume, pangsa ekspor ke

dua negara tersebut masing-masing sebesar 16,10% dan 7,26%.

Sepuluh negara tujuan ekspor teh terbesar memberikan kontribusi

volume ekspor sebesar 75,19% pada Januari-Oktober 2017. Dari

sepuluh negara tujuan ekspor utama teh Indonesia berdasarkan

volume, Taiwan mengalami pertumbuhan volume ekspor tertinggi

pada Januari-Oktober 2017 yakni tumbuh 23,34% dibanding

tahun sebelumnya. Volume ekspor teh ke sepuluh negara utama

meningkat sebesar 2,92% dibanding Januari - Oktober 2016,

sedangkan dari sisi tren selama periode 2012-2016 kinerja

volume ekspornya tumbuh negatif 3,22% per tahun. Secara total

volume ekspor teh pada Januari - Oktober 2017 menguat 6,96%

dibanding periode yang sama tahun sebelumnya (Tabel 2).


Upaya Peningkatan Ekspor Teh Indonesia

Tingkat konsumsi teh dunia terus mengalami peningkatan

rata-rata sebesar 4,02% per tahun merupakan peluang besar

bagi Indonesia untuk ikut andil sebagai pemain utama pasar

teh dunia (International Tea Committee, 2016). Namun ternyata,

kinerja ekspor teh Indonesia menurun rata-rata 8,38% per tahun

akibat semakin berkurangnya luas areal perkebunan teh, dampak

El Nino dan pertumbuhan ekspor teh dari negara pesaing.

Menurut Farid Akbany (Chairman Jakarta Tea Buyers’

Association) memasuki tahun 2000-an, teh Indonesia mendapat

banyak tantangan dari produsen di India dan Sri Lanka yang telah

memperbaiki mutu dan produktivitas tehnya, ditambah lagi Kenya

yang muncul dengan mutu teh yang diminati pasaran dengan

harga bersaing. Hal ini berdampak pada teh Indonesia yang agak

tersisih di pasar dunia, sehingga harga teh Indonesia melemah.

Selain itu, produsen juga mengalami kesulitan untuk investasi dan

perbaikan mutu, disamping upah tenaga kerja yang terus naik

menjadi masalah tersendiri di hampir semua usaha di Indonesia.

Berdasarkan analisis perkembangan ekspor teh Indonesia,

serta memperhatikan tren peningkatan konsumsi teh, maka

dukungan kebijakan yang penting dan mendesak diberikan dalam

rangka meningkatkan ekspor teh antara lain sebagai berikut:

a. Melakukan revitalisasi lahan teh dengan menambah lahan

perkebunan baru dan meminimalisir kegiatan konversi lahan

perkebunan teh menjadi perkebunan komoditi lain.

b. Meningkatkan produktivitas petani teh dan mempertahankan

mutu dan cita rasa teh asal Indonesia.

c. Mengupayakan pemberian merek (national branding) teh

nasional berkualitas ekspor untuk semakin meningkatkan

posisi daya saing teh nasional di pasar global.

d. Meningkatkan kualitas teh dan produk olahan teh

Indonesia agar daya saingnya semakin meningkat dengan

menjaga kualitas produksi teh yang dihasilkan dan proses

pengolahannya agar rasa dan aroma tehnya tetap terjaga.

e. Melakukan promosi teh dengan lebih giat lagi di luar negeri

misalnya dengan mengikuti pameran makanan dan minuman

bertaraf internasional.


Fluktuasi Dan Kebijakan Harga Pangan Dunia

Kumara Jati

Peran harga pangan pokok terhadap kemiskinan jauh lebih

besar dibandingkan dengan komoditas bukan pangan

dengan sumbangan sebesar 73,3% (BPS, 2017). Hal itu tidak

mengherankan mengingat pengeluaran rumah tangga miskin

untuk konsumsi pangan pokok cukup besar mencapai 67%

dibandingkan pengeluaran untuk seluruh penduduk Indonesia

yang mencapai 49% (Nuryati, Nur & Prabowo, 2010). Konsumsi

komoditas pangan pokok harus memenuhi kebutuhan energi

manusia untuk mempertahankan kesehatan tubuh. Manusia

membutuhkan karbohidrat, protein dan lemak sebagai sumber

diet dan tenaga. Energi yang direkomendasikan untuk dikonsumsi

untuk orang dewasa sekitar 1.800 kilo kalori (7.500 kj) setiap

harinya (WHO, 2010). Apabila energi yang dikonsumsi kurang dari

yang dibutuhkan maka manusia bisa menjadi malnutrisi/kurang

gizi.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012

tentang Pangan menjelaskan definisi pangan adalah segala

sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian,

perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air,

baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan

tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya

yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/

atau pembuatan makanan atau minuman. Sedangkan definisi

ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi

negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya

pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman,

beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan

dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Apabila di suatu negara terdapat penduduk miskin yang belum

bisa mengakses dan membeli kebutuhan pangan pokok karena

tidak tersedianya atau harga yang tidak terjangkau, maka hak

dasar masyarakat belum dapat dipenuhi. Untuk itu, perlu juga

dilihat jenis komoditas apa yang lebih rentan terhadap fluktuasi

harga apabila terjadi peningkatan permintaan pada suatu waktu

tertentu. Hal ini perlu diantisipasi supaya otoritas terkait bisa

menyesuaikan kebijakan seperti apa dan untuk komoditas apa

yang perlu diterapkan secara spesifik dalam jangka pendek,

jangka menengah dan jangka panjang.

Komoditas pangan merupakan produk pokok/utama

Indonesia yang memiliki peran strategis dalam perdagangan.

Komoditas ini juga termasuk ke dalam jenis komoditas di sektor

pertanian dan perkebunan yang dapat menyerap banyak tenaga

kerja/labor intensive. Prospek pengembangan komoditas pangan

relatif baik dari sisi permintaan yang diperkirakan meningkat

dimasa yang akan datang.

Harga komoditas pangan sangat dipengaruhi oleh jumlah

pasokan. Harganya relatif stabil pada saat kondisi pasokan

normal, menurun pada saat pasokan berlimpah yaitu pada panen


raya, dan meningkat pada saat pasokan terbatas yaitu pada

masa paceklik. Musim panen raya relatif bervariasi untuk masing-

masing pangan pokok.

Selain itu ada beberapa tantangan dalam menghadapi

permasalahan di sektor pangan (Alimoeso, 2011): (1) produksi

pangan bersifat musiman dan berfluktuasi cenderung meningkat

seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk, (2) iklim sulit

diprediksi dan perlu model produksi yang komprehensif, (3) faktor

produksi pertanian semakin mahal dan langka yang meningkatkan

biaya produksi, (4) diperlukan sistem pemasaran di dalam negeri

yang lebih efisien, (5) harga pangan dunia semakin tidak stabil

dan sulit diprediksi karena berkaitan dengan harga pakan, minyak

bumi, pasar modal dan nilai tukar.

Selama ini, pengendalian harga pangan pokok dilakukan

sebagai upaya menjaga agar pelaku usaha lebih mudah

memprediksi iklim usaha dan prospek pasar luar negeri. Bentuk

pengendalian harga komoditas oleh pemerintah yaitu dari

sisi penawaran dengan cara membuat kebijakan yang bisa

menambah pasokan. Tingkat harga yang menguntungkan sangat

penting untuk kesinambungan usaha bagi produsen, namun

harga yang terjangkau (affordable) juga penting bagi konsumen

supaya hak-hak dasarnya terpenuhi (BPPKP, 2015).

Perubahan Keadaan Ketahanan Pangan di Dunia

Kekhawatiran terkait dengan ketahanan pangan bisa dilihat

dari sejarahnya sejak tahun 1943 pada Hot Springs Conference of

Food and Agriculture di USA. Konsep “keamanan, ketersediaan,

kesesuaian pasokan pangan untuk semua orang” mulai dibawa

ke ranah internasional. Pada tahun 1950an, negara maju seperti

USA dan Kanada mulai mengirim kelebihan pangan ke negara

lain. Selanjutnya, tahun 1960an, sudah mulai terealisasi bantuan

pangan dari negara maju ke negara berkembang, meskipun

terkadang sebenarnya justru menghambat perkembangan

ketahanan pangan. Kemudian, sejak tahun 1974 pada saat

World Food Conference di Roma secara eksplisit pertama kali

isu ketahanan pangan dibuat yang isinya yaitu: Setiap orang

(pria, wanita dan anak-anak) memiliki hak asasi untuk bebas

dari kelaparan dan malnutrisi untuk dapat dikembangkan secara

penuh dan dijaga kemampuan fisik dan mental. Hal ini dilakukan

sebagai bentuk antisipasi karena pada tahun 1972 terjadi krisis

pangan dunia (HDFS, 2011).

Krisis pangan dunia terjadi pada tahun 1972 karena

kurangnya pasokan dan meningkatnya permintaan. Produksi

pangan dunia pada tahun 1972 turun sebesar 33 juta ton untuk

pertama kalinya sejak 20 tahun (FAO, 2009). Pasokan pangan

juga turun karena cuaca buruk yang melanda tanaman pangan

(Joerin & Joerin, 2013). Dari sisi permintaan terjadi peningkatan

kebutuhan daging di semua negara maju (Schnitteker, 1973).

Dalam perkembangannya setelah terjadi krisis, pada tahun

1996 dalam acara World Food Summit (WFS) di Italia, konsep

ketahanan pangan diperbaharui menjadi kondisi dimana semua

orang, pada setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi

terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi yang bisa

memenuhi kebutuhan diet dan preferensi pangan untuk hidup

yang aktif dan sehat (HDFS, 2011).

Krisis pangan dunia juga terjadi pada tahun 2007/2008 ketika

harga gandum dan jagung dunia naik dua kali lipat dalam dua

tahun dan harga beras dunia naik tiga kali lipat dalam beberapa

bulan (Headey, 2011), serta harga gula pada tahun 2010

merupakan yang tertinggi dalam 30 tahun (FAO, 2010). Menurut

Mueller, Anderson & Wallington (2011), harga pangan meningkat

karena permintaan makanan, biaya produksi, harga energi

dan harga pupuk meningkat. Lebih lanjut menurut Wood et al.

(2012) kenaikan harga pangan secara signifikan mempengaruhi

banyaknya rumah tangga yang jatuh ke dalam kemiskinan.

FAO, USDA dan Bank Dunia melaporkan bahwa krisis pangan

ini menyebabkan 75 sampai dengan 160 juta orang hidup dalam

kelaparan dan kemiskinan (Headey, 2011).

Krisis pangan tahun 1970an dan krisis pangan tahun

2007/2008 memiliki karakteristik yang relatif sama dikarenakan

peningkatan harga pangan (Heady & Fan, 2010). Krisis pangan ini

penting untuk dikaji karena meningkatkan biaya hidup dan inflasi

nasional. Orang miskin dan kelaparan adalah pihak yang paling

terkena dampaknya karena krisis pangan (IFPRI, 2009).

Setelah krisis pangan dunia terjadi di tahun 2007-2008, jumlah


kemiskinan dan kelaparan dunia meningkat. Akibat dari krisis

pangan ini terjadi peningkatan harga pangan pokok lebih dari

20% di 22 negara berkembang di dunia (UKAID, 2010). Secara

umum, harga pangan dunia meningkat lebih dari 100% antara

awal tahun 2007 dan pertengahan tahun 2008 (World Bank,

2013). Setelah krisis pangan dunia ini terjadi juga mengakibatkan

kemiskinan meningkat sebesar 100 juta (Ivanic & Martin, 2008)

sampai dengan 200 juta orang (Dessus et al., 2008). Orang miskin

dan hampir miskin yang tinggal di negara berkembang menderita

karena kondisi ini. FAO (2008) mengestimasi bahwa pada tahun

2007 terdapat 923 juta orang kekurangan gizi. Fluktuasi harga

pangan turun setelah pertengahan tahun 2008, namun meningkat

lagi antara Juni 2010 dan Juni 2011.

Untuk mengatasi kondisi akibat krisis pangan tersebut, tiga isu

utama menjadi fokus dalam perdagangan pangan dunia yaitu: (1)

mengurangi atau menghilangkan semua bentuk subsidi ekspor,

(2) memperbaiki akses pasar, dan (3) mengurangi dukungan

domestik yang menyimpang (Larue, Gervais & Pouliot, 2007).

Pengurangan subsidi khususnya untuk produk pertanian/pangan

menjadi komitmen anggota WTO sejak Uruguay Round. Untuk

akses pasar bisa dikembangkan bukan hanya fokus ke negara

tradisional tetapi diperbaiki juga ke arah pasar non-tradisional.

Lebih lanjut, terkait dengan akses pasar, anggota WTO menyetujui

konsep Tariff-Rate Quotas (TRQs) di sektor pangan/pertanian

untuk memberi akses ke semua pasar negara pengimpor. TRQs

berbeda dengan kuota, ini adalah kombinasi antara tarif dan

kuota absolut/mutlak. Kuota mutlak atau biasa disebut quota

adalah membatasi jumlah pangan yang bisa masuk ke suatu

negara dalam kurun waktu tertentu. Dengan ini, TRQs adalah alat

kebijakan perdagangan yang digunakan untuk melindungi pangan

di dalam negeri dari serbuan pangan negara lain.

Menurut Timmer, Falcon & Pearson (1983), kepentingan

yang saling bertentangan dari produsen dan konsumen

komoditas dalam ekonomi merupakan masalah mendasar

bagi keputusan kebijakan pemerintah. Dalam kasus komoditas

pangan, bukan hanya kepentingan produsen dan konsumen,

tetapi juga kepentingan pedagang harus dilihat sebagai masalah

mendasar. Koning et al. (2008) menyatakan bahwa pemerintah

dapat memberikan lebih banyak dukungan dana/investasi dalam

penelitian untuk meningkatkan hasil panen sambil mengurangi

emisi karbon ke lingkungan. Kenaikan hasil panen dari komoditas

pangan merupakan solusi alternatif untuk masalah konsumsi

pangan dunia yang akan meningkat di masa depan.

Kebijakan Harga Pangan di Asia Tenggara

Dari sisi pertimbangan politik, terdapat dua jenis respon

kebijakan dalam rangka memitigasi dampak negatif harga

komoditas pangan yaitu: jangka pendek dan jangka panjang.

Kebijakan jangka pendek mengacu pada program subsidi pangan

dan kebijakan jangka panjang mengacu pada investasi di sektor

pertanian. Penting bagi pemerintah untuk mendistribusikan

subsidi pangan sehingga situasi politik lebih stabil dan sistem

politiknya lebih sah. Ramadan & Thomas (2011) menyatakan

bahwa subsidi makanan merupakan kebijakan untuk melindungi

kesejahteraan konsumen dari kenaikan harga pangan. Kebijakan

jangka panjang mengacu pada produksi pangan berkelanjutan,

investasi infrastruktur tambahan dan integrasi pasar dunia.

Meskipun tidak ada penjelasan mengenai perbedaan waktu antara

kebijakan jangka pendek dan jangka panjang, studi perbandingan

antara negara-negara ini dapat memberikan penjelasan yang baik

mengenai pilihan politik di negara-negara Asia Tenggara.

Tabel 1. Prioritas Kebijakan Jangka Pendek Sebagai Respon Dalam Mengatasi

Peningkatan Harga Pangan di Asia Tenggara

No Negara Penurunan Peningkatan Kontrol Harga/ Subsidi Bantuan Stimulasi Pajak Pasokan ke Konsumen Pangan produksi

1 Brunei Prioritas Prioritas Prioritas - -2 Kamboja - Prioritas Prioritas - Prioritas3 Indonesia Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas Prioritas4 Laos Prioritas Prioritas Prioritas - Prioritas5 Filipina - - Prioritas Prioritas -6 Thailand - Prioritas Prioritas - Prioritas7 Vietnam - - Prioritas - Prioritas8 Malaysia Prioritas Prioritas Prioritas - -

Sumber: ADB (2011), Nazlioglu (2011), BPPKP (2015), Hermawan (2013) diolah


Tabel 1 menunjukkan prioritas kebijakan pangan di tujuh

negara di Asia Tenggara. Pemerintah di Asia Tenggara membuat

kombinasi kebijakan pangan yang berbeda dalam mengatasi

kenaikan harga pangan. Brunei, negara dengan sekitar 423.000

orang, merupakan pengimpor beras, jagung, gandum dan gula

memilih untuk mengurangi pajak, meningkatkan pasokan, dan

mengendalikan harga. Kamboja, negara dengan 15,76 juta orang,

merupakan importir produk nabati memilih untuk peningkatan

pasokan, kontrol harga dan stimulasi produksi. Indonesia,

negara dengan 261 juta orang, merupakan pengimpor gula,

daging sapi, gandum dan kedelai, memilih untuk menurunkan

pajak, meningkatkan pasokan, mengontrol harga khusus untuk

sembako, bantuan pangan dan stimulasi produksi. Laos, negara

dengan 6,7 juta orang, merupakan importir barang konsumsi,

dan memilih semua kebijakan kecuali bantuan pangan. Filipina,

negara dengan 103,3 juta orang, merupakan pengimpor produk

nabati dan gandum, memilih untuk mengontrol harga, dan

memberikan bantuan pangan. Thailand, negara dengan 68,86

juta orang, merupakan importir barang konsumsi dan gandum,

memilih kebijakan seperti Laos tetapi tanpa penurunan pajak.

Vietnam, negara dengan 92,7 juta orang, pengimpor produk

nabati dan gandum, memilih untuk mengontrol harga dan

menstimulasi produksi. Malaysia, negara dengan 31,7 juta orang,

pengimpor daging sapi dan gula, memilih untuk menurunkan

pajak, meningkatkan pasokan dan mengontrol harga. Delapan

negara di Asia Tenggara ini menerapkan kontrol harga karena

kebijakan tersebut merupakan satu dari kebijakan yang terbaik

dalam mengurangi atau menghambat peningkatan harga pangan

dunia ke harga domestik (Jongwanich and Park, 2011; BPPKP,

2015; Hermawan, 2013).

Dasar Pemikiran Keterlibatan Pemerintah dalam Kebijakan

Pangan

Arahan Presiden RI terkait keterlibatan pemerintah dalam

kebijakan pangan untuk mengendalikan fluktuasi harga diantaranya

yaitu (KPPU, 2016): (1) mendorong efektifitas perlindungan

kepada petani dalam memproduksi komoditas pangan, (2)

melindungi konsumen supaya bisa mendapatkan harga pangan

yang wajar dan kompetitif, serta (3) merumuskan solusi dari

permasalahan di bidang pangan. Dari Kementerian Perdagangan,

terdapat kesimpulan dari penelitian yang dilakukan BPPKP (2015)

terkait dengan Kajian Kebijakan Harga Pangan diantaranya yaitu:

(1) kebijakan harga sebaiknya dilakukan pada komoditas yang

penting dan strategis (beras, gula, minyak goreng, daging ayam,

cabai merah, cabai rawit dan bawang putih) yang dilihat dari andil

inflasi, pangsa pengeluaran masyarakat dan fluktuasi harga; (2)

kebijakan penetapan harga eceran tertinggi perlu dilakukan untuk

menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen dengan disertai

kebijakan operasi pasar terutama untuk beras, gula dan minyak


Tabel 2. Alternatif Solusi untuk Merespon Peningkatan Harga Pangan

No Dibawah 1 Tahun 1 sampai 3 Tahun Lebih dari 3 Tahun (Jangka Pendek) (Jangka Menengah) (Jangka Panjang)

1 Menggelontorkan Stok Pangan Subsidi terhadap Input Investasi pada Peningkatan Produksi Pangan Kapasitas Produksi Pangan

2 Larangan/Pajak Ekspor Pangan Menaikkan Produksi Pangan Investasi pada Penelitian dan Pengembangan Pangan3 Kontrol Harga Pangan Mengenakan Tarif Variabel/ Investasi di Aset dan Subsidi Ekspor dan Pajak Infrastruktur yang Produktif

4 Mengurangi Tarif/Pajak Membangun Cadangan Pangan Investasi pada sistem pada Pangan kepemilikan lahan dan hak properti

Sumber: Benson et al. (2013), diolah

Beberapa tantangan dalam rangka implementasi kebijakan

harga komoditas pangan yang dihadapi pemerintah, yaitu:

(1) Belum efektifnya pengawasan/monitoring terkait dengan

fenomena spekulasi di dalam perdagangan pangan; (2) Belum

efektifnya law enforcement apabila terjadi pelanggaran regulasi

yang ada seperti penimbunan pangan yang mengakibatkan

kelangkaan; (3) Kurang maksimalnya pendataan badan usaha

dalam bidang perdagangan karena sistem pengadministrasian

yang belum efektif (BPPKP, 2015). Peran lembaga pemerintah

pengawas persaingan usaha di bidang pangan sangat penting

seperti Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang bisa

melakukan penyelidikan terkait adanya indikasi persaingan usaha

tidak sehat yang bisa merugikan konsumen dan menyebabkan

peningkatan jumlah keluarga miskin di Indonesia. Selain itu

koordinasi antar stakeholder dalam konsep penta helix yaitu

Academics, Business, Government, Community and Media

(ABGCM) sangat penting dalam mengurangi efek negatif fluktuasi

harga pangan dan mengefektifkan kebijakan pangan yang ada.

goreng; (3) kebijakan harga acuan juga dapat diterapkan kepada

komoditas bawang merah, cabai merah, daging ayam dan telur

ayam; (4) kebijakan harga khusus bisa diterapkan untuk seluruh

komoditas penting dan strategis yang diterapkan hanya pada Hari

Besar Keagamaan Nasional.

Benson et al. (2013) memberikan solusi tiga alternatif sebagai

respon dari kenaikan harga pangan. Ketiga usulan solusi alternatif

bagi pemerintah tersebut adalah (1) menstabilkan harga pangan

untuk konsumen (sisi harga), (2) meningkatkan produksi pangan

(sisi penawaran), dan (3) meningkatkan akses terhadap pangan

untuk kelompok sasaran tertentu (sisi pendapatan). Ketiga solusi

ini dibagi menjadi tiga kerangka manajemen waktu: dibawah satu

tahun (jangka pendek), satu sampai dengan tiga tahun (jangka

menengah), dan lebih dari tiga tahun (jangka panjang) (Tabel 2).

Kebijakan yang sebaiknya diambil tergantung dari seberapa besar

biaya yang ingin dikeluarkan dan manfaat yang ingin didapat

dari solusi tersebut. Untuk jangka pendek akan terkena biaya

yang relatif rendah namun manfaatnya juga relatif kecil. Apabila

pemerintah ingin menghasilkan manfaat yang lebih besar maka

perlu fokus kepada solusi jangka panjang terutama peningkatan

investasi di sektor pangan supaya bisa sekaligus menyerap

tenaga kerja dan pada akhirnya dapat menurunkan jumlah

keluarga miskin.


Harga dan Inflasi Pangan Pasca Implementasi Kebijakan

Pengendalian HargaYati Nuryati

Stabilisasi harga pangan masih menjadi salah satu

agenda prioritas kebijakan pemerintah. Prioritas agenda

kebijakan pemerintah ini dikarenakan harga pangan senantiasa

fluktuatif khususnya menjelang hari besar keagamaan seperti

puasa dan lebaran serta natal dan tahun baru. Selain itu, masih

tingginya pangsa pengeluaran masyarakat terhadap pangan

mengharuskan pantauan terhadap harga harus terus dilakukan

selain menjaga kontinuitas pasokan, stabilitas & kepastian harga

serta perbaikan jalur distribusi. Menurut data Badan Pusat

Statistik (BPS), saat ini ada kecenderungan perubahan pangsa

pengeluaran masyarakat dari pangan menuju non pangan.

Data pada Tabel 1 menunjukkan sebaliknya, pengeluaran untuk

pangan cenderung lebih besar dimana pangsa pengeluaran

masyarakat untuk pangan masih lebih dari 50% (BPS, 2016). Di

antara pangsa pengeluaran pangan, pengeluaran masyarakat

untuk beras relatif lebih tinggi, yaitu 15,77% dari seluruh total

pengeluaran pangan. Oleh karena itu menjaga stabilitas dan

harga terjangkau untuk pangan penting untuk terus dilakukan.

Tabel 1. Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita sebulan Menurut Kelompok Barang di Indonesia

Kelompok 2012 2013 2014 2015 2016Barang

Pangan 47,71 47,19 46,45 50,09 51,61

Non Pangan 52,29 52,81 53,55 49,91 48,39

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS (2016)

Saat ini harga komoditi pangan terlihat cukup bervariasi antar

waktu. Selain faktor musim yang mempengaruhi harga pangan

khususnya produk pertanian, selama tahun 2017 juga terdapat

beberapa intervensi dalam upaya mengendalikan harga seperti

beberapa kebijakan terkait dengan pangan telah dikeluarkan,

salah satunya yaitu Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag)

Nomor 27/M-DAG/PER/5/2017 tentang Penetapan harga

acuan pembelian di petani (HPP)1 dan harga acuan penjualan di

konsumen (HET)2. Dalam peraturan tersebut telah diatur kebijakan

harga acuan di tingkat konsumen dan harga ditingkat produsen

untuk beberapa jenis barang kebutuhan pokok, yaitu beras, gula,

minyak goreng, daging ayam, telur ayam, daging sapi, bawang

merah, jagung dan kedelai. Tulisan ini tidak membahas kedelai

dan jagung dikarenakan kedua komoditi tersebut peruntukkannya

lebih pada kebutuhan industri pakan ternak serta bukan konsumi

langsung3. Secara historis, data dalam tiga tahun terakhir

menunjukkan perkembangan harga pangan pokok (beras, gula,

minyak goreng, daging sapi, daging ayam, telur ayam ras dan

bawang merah) cenderung meningkat dan berfluktuasi. Harga

yang tidak stabil tentunya meresahkan masyarakat karena salah

satunya menjadi resiko bagi konsumen dalam hal pengaturan

besarnya pengeluaran dari seluruh total pendapatan rumah

tangganya.

Perkembangan Harga Pangan sebelum dan setelah

Implementasi Kebijakan Harga

Secara teori, harga produk pertanian khususnya produk

pangan ditentukan oleh pasokan baik lokal maupun impor,

permintaan, situasi harga pangan di pasar internasional serta

ekspektasi masyarakat (Tomek & Robinson, 2003). Lebih

lanjut, ketika pergerakan harga yang cenderung tinggi, maka

intervensi pemerintah diperlukan yaitu berupa kebijakan stabilisasi

harga yang bertujuan untuk menjaga harga yang stabil serta

pengendalian inflasi.

Dalam periode waktu tiga tahun terakhir (2015-2017) harga

beberapa barang kebutuhan pokok yang diatur oleh pemerintah

dalam kebijakan harga acuan relatif terkendali (Gambar 1), bahkan

harga selama tahun 2017 relatif terkendali dibandingan tahun

1 Harga Pembelian Pemerintah2 Harga Eceran Tertinggi3 Dalamperhitunganinflasi,kedelailebihkekonsumsitahudantempe.


sebelumnya. Peran pemerintah melalui upaya stabilisasi harga

melalui kontrol pasokan, monitoring harga di setiap wilayah serta

koordinasi dengan pemerintah terkait baik di pusat dan daerah

telah memberikan hasil yang cukup efektif.

Gambar 1. Perkembangan Harga Komoditi Pangan Pokok (Sebelum dan Sesudah

Penerapan Kebijakan Harga Acuan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Beras)Sumber: BPS (2017), diolah

Implementasi Kebijakan HET Beras Terhadap Inflasi

Berbeda dengan komoditas barang kebutuhan pokok lainnya,

beras merupakan komoditi yang sangat penting dan dikonsumsi

oleh hampir semua masyarakat Indonesia. Peraturan terkait

dengan kebijakan harga pada komoditi beras telah dikeluarkan

melalui Permendag Nomor 56/M-DAG/PER/7/2017 tentang HET

beras yang telah diimplementasikan per 1 September 2017.

Peraturan ini dikeluarkan untuk mengurangi spekulasi harga

sehingga harga tetap terkendali, menjaga inflasi serta daya beli

masyarakat. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya,

harga barang kebutuhan pokok sudah cenderung naik lebih

tinggi dari periode sebelumnya. Demikian juga dengan harga

beras, selama tahun 2017 relatif berfluktuasi dan cenderung naik.

Sebenarnya, kenaikan harga beras setiap bulan relatif kecil,

namun karena bobot beras terhadap inflasi cukup tinggi maka

sedikit saja kenaikan harga perlu menjadi perhatian karena

akan berdampak cukup besar pada inflasi. Banyak faktor yang

menyebabkan kenaikan harga beras, seperti pola musiman,

menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) serta harga

beras di pasar internasional. Faktor musim sangat menentukan


Gambar 2. Perkembangan volume beras Medium dan

Premium di Penggilingan, 2015-2017Sumber: BPS (2017), diolah

harga beras. Selama tahun 2017 terjadi musim hujan yang

panjang sehingga musim panen mundur. Perubahan pola musim

ini telah mempengaruhi volume produksi gabah yang masuk ke

penggilingan untuk menjadi beras.

Selama tahun 2017, volume gabah yang masuk penggilingan

untuk menjadi beras juga berfluktuasi terutama dimusim paceklik

dan musim gadu sehingga produksi beras yang dihasilkan juga

tidak stabil. Pasca implementasi kebijakan HET bersamaan

dengan musim gadu selama bulan Oktober-Desember serta

musim hujan yang panjang, berdampak pada suplai gabah kering

ke penggilingan berkurang. Sebagaimana ditunjukkan pada

Gambar 2, volume beras medium dan premium di penggilingan

selama periode waktu tahun 2015-2017 (November) menunjukkan

peningkatan dan cenderung berfluktuasi terutama di tiga bulan

terakhir pada setiap tahunnya dikarenakan periode tersebut

merupakan musim paceklik dan musim gadu.

Kondisi ini juga dapat dilihat dari harga gabah kering di tingkat

penggilingan juga cenderung naik. Selama tahun 2017, harga

Gabah Kering Giling (GKG) sudah cenderung naik pada kisaran

Rp 5.300/kg – Rp 5.600/kg sehingga berdampak pada harga

beras medium dan harga beras premium di penggilingan yang

juga cenderung mengalami peningkatan (Tabel 2). Hal ini juga

mendorong naiknya harga beras di tingkat konsumen. Pasca

penerapan kebijakan HET beras, harga beras juga cederung

mengalami kenaikan (kualitas medium maupun premium). Selain

itu, kenaikan harga beras juga dikarenakan siklus panen yang

mundur sehingga musim gadu masih terjadi di bulan November.

Meski sudah ada yang mengalami panen4, tetapi tidak semua

wilayah menghasilkan gabah dengan kualitas kering yang baik.

Tabel 2. Harga Gabah, Harga Beras Medium dan Premium di Tingkat Penggilingan

Harga 2016 2017Gabah/Beras Sept Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agus sept Okt Nop

GKG 5,397 5,636 5,621 5,564 5,313 5,622 5,677 5,549 5,579 5,590 5,621 5,688

Perub. (%) 1.53 -0.27 -1.01 -4.51 5.82 0.98 -2.25 0.54 0.20 0.55 1.19

Premium 9,111 9,431 9,408 9,389 9,325 9,436 9,444 9,384 9,437 9,471 9,503 9,538

Perub. (%) 0.95 -0.24 -0.20 -0.68 1.19 0.08 -0.64 0.56 0.36 0.34 0.37

Medium 8,965 9,100 9,048 8,705 8,654 8,790 8,794 8,744 8,823 8,935 9,116 9,280

Perub. (%) 0.34 -0.57 -3.79 -0.59 1.57 0.05 -0.57 0.90 1.27 2.03 1.80


4 Jika dilihat dari siklus panen padi, selama bulan Juli – Oktober merupakan panen gadu serta Nopember – Januari mulai panen kecil, kemudian bulan Feb – Juni terjadi panen raya.


Kebijakan penentuan harga yang diinginkan oleh pemerintah

pada tingkat harga tertentu harus disertai dengan instrumen,

seperti pengaturan stok dan Operasi Pasar (OP). Selama

tahun 2017, operasi pasar baru dilaksanakan pada tanggal

10 Oktober 2017. OP ini dilakukan berdasarkan hasil rapat

Koordinasi Kementerian Teknis pada tanggal 12 September

2017 dengan menggunakan Cadangan Beras Pemerintah

(CBP) serta menindaklanjuti surat Gubernur Provinsi DKI Jakarta

No 1967/-1.823.11 tanggal 18 September 2017 mengenai

rencana operasi pasar beras menggunakan CBP. Operasi

pasar hanya dilaksanakan di wilayah Jakarta, dalam rangka

mengatasi kekurangan stok beras kualitas medium di wilayah

tersebut. OP dengan menggunakan beras CBP dan Perum

Bulog selama bulan Oktober 2017 hingga Maret 2018 dengan

rincian distribusi sebanyak 75.000 ton dan harga HET untuk

beras OP yaitu sebesar Rp 8.100/kg. Sebelumnya, pelaksanaan

OP berada di bawah kewenangan Kementerian Pertanian sesuai

dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2017

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun

2016 Tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (PERUM)

BULOG Dalam Rangka Ketahanan Pangan Nasional yang berlaku

selama Februari - Agustus 2017.

Pelaksanaan OP menggunakan cadangan beras pemerintah

sebagaimana telah diatur dalam Permentan No 12 Tahun

2017 Tentang Operasi Pasar Menggunakan Cadangan Beras

Pemerintah Dalam Rangka Stabilisasi Harga. Pada kenyataannya,

OP yang harusnya dilaksanakan pada periode Februari-

Agustus 2017, baru terlaksana pada bulan Oktober 2017 dan

menyebabkan terjadinya keterlambatan sehingga pelaksanaan

OP pada waktu tersebut belum berdampak signifikan terhadap

penurunan harga beras di pasar. Harga beras setelah penerapan

1.2

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0

-0,2

-0,4

-0,270,04

0,920,99

0,62

JUL

AGUS SEPT OKT NOP

Sebelum HET Setelah HET

% (mom)Inflasi Beras

2017

Gambar 3. Inflasi Beras Pasca Penerapan

Kebijakan HET BerasSumber: BPS (2017), diolah

HET beras menunjukkan peningkatan dan berdampak pada

kenaikan inflasi beras yang terjadi selama bulan September

dan Oktober 2017. Nilai inflasi yang terbentuk pada komoditi

beras pasca penerapan kebijakan HET baru terlihat di bulan

November dimana nilai inflasi yang terbentuk cenderung turun

karena kenaikan harga beras sudah mulai melambat (Gambar

3). Namun demikian, komoditi beras masih menjadi komoditi

prioritas pemerintah yang masih terus diperhatikan.

Kestabilan harga, khususnya beras sangat penting karena

dapat mengurangi risiko petani padi dalam melakukan investasi

produktif dan inovasi teknologi baru yang akan meningkatkan

produktivitas. Sementara konsumen tidak harus mengeluarkan

biaya transaksi karena sering melakukan realokasi anggarannya

atau risiko karena turunnya pendapatan riil mereka akibat kenaikan

harga yang terjadi secara tiba-tiba serta adanya kepastian dalam

pengambilan keputusan (Sumaryanto, 2009).

Bagi penduduk miskin, stabilnya harga beras mempunyai

dimensi pemerataan pendapatan dan meringankan beban

mereka. Dengan stabilnya harga beras di pasar dalam negeri,

penduduk miskin tidak perlu melakukan pencadangan dana besar

untuk membeli beras. Bagi petani, stabilitas harga memungkinkan

petani tidak perlu menahan padinya karena takut harganya anjok

sehingga roda perekonomian dapat berjalan lebih lancar.

Implikasi Pengendalian Harga Terhadap Inflasi Bahan

Makanan dan Volatile Food

Pengendalian harga pangan terus dilakukan salah satunya

untuk mengurangi dampaknya terhadap inflasi, khususnya

inflasi bahan makanan dan volatile food5 dalam komponen inflasi

nasional. Pangan memiliki peran sangat strategis karena gejolak

yang ditimbulkan dapat mempengaruhi kondisi makroekonomi,

dalam hal ini dapat ditunjukkan dalam kontribusinya terhadap

inflasi (Prastowo et al., 2008). Sejalan dengan hal itu,inflasi

5 Volatile foodadalahinflasibarang-barangyangkomponenharganyasangatbergejolak(fluktuatif)danumumnyainflasivolatile food didominasi oleh kelompok bahan pangan pokok (BPS, 2002).


pangan memiliki andil yang lebih tinggi dibandingkan inflasi

non pangan. Titik-titik kritis inflasi bahan makanan dan volatile

food terjadi saat menjelang puasa dan lebaran serta hari raya

natal dan tahun baru. Upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas

harga barang kebutuhan pokok mulai terlihat dari perkembangan

inflasi bahan makanan dan volatile food selama tahun 2017 relatif

menurun dibandingkan periode sebelumnya (Gambar 4).

Gambar 4. Perkembangan Inflasi Bahan Makanan dan Volatile FoodSumber : BPS (2017), diolah

Pemerintah terus berupaya untuk menjaga stabilitas harga,

pasokan serta distribusi pangan melalui kebijakan harga pangan.

Kebijakan stabilisasi harga melalui penetapan harga pada

angka tertentu hanya akan berdampak dalam jangka pendek,

misalnya efektif selama bulan puasa dan lebaran atau natal dan

tahun baru. Menurut sifat musim dan karakteristik komoditas,

kenaikan harga menjelang puasa dan lebaran serta natal dan

tahun baru lebih dikarenakan oleh ekspektasi pelaku usaha yang

secara psikologis telah meningkatkan harga di periode tersebut.

Kebijakan harga dalam upaya pengendalian inflasi merupakan

salah satu instrumen, dan tetap perlu dilakukan perbaikan juga

dari sisi peningkatan produksi, perbaikan manajemen stok serta

perbaikan infrastruktur dan jalur distribusi. Dari sisi kelembagaan,

implementasi kebijakan memiliki dampak terhadap beberapa

stakeholder. Untuk itu koordinasi secara intensif penting

dilakukan baik di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah

(Propinsi dan Kab/kota), pelaku usaha, BUMN serta peran Tim

Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) agar tujuan dari pelaksanaan

kebijakan tersebut berjalan efektif (menjaga/mengendalikan

harga).

Monitoring harga pangan di setiap wilayah merupakan salah

satu cara untuk menilai indikator stabilitas harga secara dini. Dalam

jangka panjang, kebijakan dalam rangka menjaga stabilitas harga

di dalam negeri yang diterapkan pemerintah perlu diarahkan juga

pada aspek perlindungan konsumen seperti kebijakan dalam

rangka pengendalian impor untuk melindungi petani dari produk

impor dan praktek unfair trading antara lain dengan menerapkan

trade remedies dan trade defence instruments. Sementara

kebijakan lainnya dalam mendukung peningkatan produksi,

produktivitas serta standar mutu produk guna melindungi dan

memberdayakan petani tanpa harus membebani konsumen

perlu juga didukung oleh kebijakan dari sisi input produksi,

kebijakan resi gudang dan lainnya. Hal penting lainnya adalah

penegakan hukum dan aspek pengawasan dalam perdagangan

pangan, terutama beras dari hulu hingga hilir untuk mengurangi

konspirasi pemburu rente (rent seeking) yang menguasai mata

rantai perdagangan (rantai pasok) komoditi pangan di Indonesia.


Achmad Suryana

Politik pangan negara dalam penyediaan pangan yang

cukup bagi seluruh penduduk tertulis dalam Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, khususnya

dalam pasal 13 dan 14 disebutkan bahwa sumber penyediaan

pangan berasal dari produksi dalam negeri dan cadangan

pangan nasional. Apabila kedua sumber tersebut belum

mencukupi kebutuhan, pangan dapat dipenuhi dari impor.

Implementasi politik pangan Indonesia tercermin dalam kebijakan

pangan nasional pada saat ini yaitu berupa (1) penetapan sasaran

pencapaian swasembada pangan untuk pangan pokok dan

strategis dan (2) kebijakan impor pangan yang sangat hati-hati,

sebagai opsi terakhir untuk menjaga stabilitas harga pangan

pokok.

Salah satu kegiatan operasional dari kebijakan swasembada

pangan adalah pelaksanaan program peningkatkan produksi

pangan pokok di dalam negeri dengan sasaran tingkat

pertumbuhan produksi yang tinggi setiap tahun. Langkah ini

diperlukan untuk mengimbangi peningkatan permintaan pangan

pokok yang terus tumbuh akibat pertumbuhan penduduk dan

peningkatan pendapatan masyarakat. Untuk meningkatkan

produktivitas usaha tani tanaman pangan dengan pertumbuhan

tinggi, salah satu bentuk kegiatan yang sangat penting adalah

pemupukan secara tepat sesuai kondisi lahan, lingkungan, dan

tanaman yang diusahakan. Di sinilah peran penting kebijakan

subsidi pupuk dalam mendukung pencapaian swasembada

pangan dan perwujudan ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan Pusat

Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian (PSEKP) Kementerian

Pertanian (Kementan), pada tahun 2016 pangsa pengeluaran

untuk pupuk pada usaha tani tanaman pangan sebenarnya

tidak terlalu besar, yaitu masing-masing sekitar 8,4%, 15,6%,

dan 7,0% dari total biaya usaha tani padi, jagung, dan kedelai

tahun 2016 (Suryani et al. 2017). Badan Pusat Statistik (BPS)

melaporkan informasi serupa, yaitu untuk usaha tani padi, jagung

dan kedelai tahun 2014, pangsa biaya pupuk terhadap total biaya

usaha tani masing-masing sebesar 10,2%, 12,1%, dan 4,4%.

Walaupun pangsa biaya pupuk tersebut relatif kecil, namun faktor

produksi ini merupakan komponen esensial, karena produktivitas

tanaman yang tinggi sangat ditentukan oleh penggunaan pupuk

yang tepat.

TINJAUAN PERDAGANGAN


Penyediaan, Distribusi dan Harga Eceran Tertinggi

Pemerintah memahami bahwa pupuk sebagai salah satu

faktor produksi sangat esensial bagi peningkatan produksi

pangan, terlebih sejak diperkenalkannya benih padi Varietas

Unggul Baru (VUB). Melalui program Bimas (bimbingan massal)

yang dimulai akhir tahun 1960-an, benih padi VUB introduksi

dari International Rice Research Institute (IRRI) yaitu IR 5 dan

IR 8 diperkenalkan kepada petani secara intensif. Program ini

juga mensosialisasikan kepada petani varietas Pelita I-1 yang

merupakan perkawinan dari IR 5 dan varietas lokal Sintha

(bbpadi.litbang.pertanian.go.id). Benih-benih padi jenis VUB ini

memiliki potensi hasil/hektar yang tinggi, namun perlu didukung

dengan tambahan pasokan ketersediaan hara dalam tanah yang

tinggi pula, dalam dosis tertentu sesuai kondisi kesuburan tanah

dan diaplikasikan tepat waktu. Untuk merespon hal tersebut itu

Pemerintah melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang

pupuk membangun pabrik pupuk Urea serta meningkatkan

penyediaan pupuk P dan K, dan memperlancar penyalurannya

sampai tingkat petani.

Untuk menjamin pupuk yang disediakan Pemerintah tersebut

terdistribusi dengan tepat kepada petani, berbagai peraturan-

perundangan diterbitkan. Agar pengawasan peredarannya

lebih mudah, pada tahun 2005 dikeluarkan Peraturan Presiden

(Perpres) Nomor 77 Tahun 2005 tetang Penetapan Pupuk

Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan yang dirubah

dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2011. Dalam Perpres tersebut

lingkup pengawasan mencakup pengadaan dan penyaluran

pupuk bersubsidi, termasuk jenis, jumlah, mutu, wilayah

pemasaran, harga eceran tertinggi (HET), dan waktu pengadaan

serta penyaluran. Pada saat ini, jenis pupuk bersubsidi dalam

pengawasan adalah pupuk anorganik Urea, SP 36, ZA, serta

NPK, dan pupuk organik.

Untuk mengatur pengadaan dan distribusi pupuk bersubsidi

secara lebih tertib, diterbitkan Peraturan Menteri Perdagangan

(Permendag) Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan

dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pengadaan pupuk bersubsidi ditugaskan kepada BUMN

holding produsen pupuk, yaitu PT Pupuk Indonesia (Persero).

Distribusi pupuk bersubsidi diatur tertutup sepanjang rantai

disitribusinya, mulai dari lokasi gudang pupuk di pabrik produsen

(Lini I), ke gudang produsen di ibukota provinsi (Lini II), lalu ke

gudang produsen atau disributor (Lini III) sampai gudang atau

kios pengecer (Lini IV). PT Pupuk Indonesia (Persero) diserahi

tangungjawab atas pengadaan dan peyaluran pupuk bersubsidi

untuk sektor pertanian ini dan harus dilaksanakan sesuai dengan

prinsip 6 (enam) tepat. Dalam Permendag Nomor 15/2013

tersebut, istilah “prinsip enam tepat” diartikan sebagai prinsip

pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang meliputi tepat

jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, dan mutu.

Untuk menjamin petani mampu membeli pupuk dalam rangka

mendorong penerapan pemupukan berimbang, Pemerintah

mengalokasikan anggaran subsidi pupuk dari APBN dan

menetapkan HET. Karena volume pupuk yang disubsidi cukup

besar, maka besaran anggaran subsidi untuk pupuk juga relatif

besar. Dalam tiga tahun terakhir (2015-2017) volume alokasi

pupuk bersubsidi secara nasional rata-rata sekitar 9,5 juta per

tahun, dengan jumlah alokasi angaran subsidi pupuk rata-rata

30,6 trilyun rupiah per tahun.

Kebijakan penetapan volume alokasi pupuk bersubsidi

dan besaran HET diatur dengan Peraturan Menteri Pertanian

(Permentan) setiap tahun. Untuk tahun 2017 kebijakan

tersebut ditetapkan melalui Permentan Nomor 04/Permentan/

SR.310/3/2017 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 69/

Permentan/SR.310/12/2016 tentang Alokasi dan Harga Eceran

Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian. Jumlah

alokasi pupuk bersubsidi tahun 2017 sebesar 9,55 juta ton,

dengan proporsi dua terbesar berupa pupuk Urea 43% dan NPK

27%, seperti disajikan dalam Gambar 1.

Urea 42,9%

SP 3610,5%

ZA11,0%

Organik8,9%

NPK26,7%

Gambar 1. Volume Alokasi Pupuk

Bersubsidi Berdasarkan Jenis

Pupuk, 2017Keterangan: total alokasi penyediaan pupuk bersubsisi 9.55 juta ton


Pupuk bersubsidi ini diperuntukkan bagi petani dan petambak

yang telah bergabung dalam Kelompok Tani (KT), menyusun

Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), dan melakukan

usaha tani tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan

peternakan yang mengusahakan luasan lahan maksimal 2,0

hektar setiap musim; dan petambak yang mengusahakan luasan

lahan maksimal 1,0 hektar setiap musim.

Besaran HET pupuk sudah lebih dari enam tahun tidak

dinaikkan Pemerintah. Dalam Permentan Nomor 04/2017

tersebut, untuk tahun 2017 HET/kg untuk pupuk Urea sebesar

Rp 1.800 (tidak berubah sejak 2012), pupuk NPK Rp 2.300

(berlaku sejak 2011), pupuk ZA dan SP 38 masing-masing Rp

1.400 dan Rp 2.000 (tidak dinaikkan sejak 2010), dan pupuk

organik Rp 500 (tidak berubah sejak 2012). Besaran HET pupuk

bersubsidi tahun 2017 ini di bawah 50% dari biaya produksi dan

distribusi masing-masing jenis pupuk, yang berarti Pemerintah

mensubsidi lebih dari 50% harga pupuk di pasar.

Dengan tidak dinaikkannya HET pupuk bersubsidi selama

delapan tahun (2010-2018) sementara biaya produksi pupuk naik

setiap tahun, maka proporsi besarnya subsidi pupuk terhadap

biaya produksinya meningkat setiap tahun. Kenaikan biaya

produksi pupuk antara lain disebabkan oleh terjadinya kenaikan

harga gas sebagai bahan baku pupuk urea, gas dibeli dalam

dolar Amerika Serikat (AS) sementara itu kurs rupiah melemah

setiap tahun, dan terdapat inflasi tahunan. Sebagai bahan

perbandingan, selama periode 2011-2017 harga pembelian

pemerintah (HPP) untuk padi dalam bentuk gabah kering panen

(GKP) dinaikkan dari 2.640 rupiah/kg menjadi 3.700 rupiah/kg

(Inpres perberasan) atau naik 54%; harga beras medium di pasar

meningkat dari 7,890 rupiah/kg menjadi 11.552 rupiah/kg (BPS)

atau naik 46%; dan kurs rupiah terhadap dolar AS melemah

dari 9.070 rupiah menjadi 13.515 rupiah (rata-rata kurs tengah

tahunan dari beberapa bank) atau naik 49% (Tabel 1).

Tabel 1. Penyediaan dan Kebijakan Harga Pupuk Bersubsidi, 2011-2017No Uraian Satuan 2011 2013 2015 2017

1 Total volume pupuk bersubsidi 000 t 9.754 8.610 9.550 9.5502 Urea 000 t 5.100 3.860 4.100 4.1003 NPK 000 t 2.350 2.131 2.550 2.5504 HET Urea Rp/kg 1.600 1.800 1.800 1.8005 HET NPK Rp/kg 2.300 2.300 2.300 2.3006 HPP padi (GKP)(naik) Rp/kg 2.640 3.300 3.700 3.700+ (54%)7 Harga beras medium (naik) Rp/kg 7.890 8.941 10.915 11.552 (46%)8 Kurs (naik) Rp/$AS 9.070 12.189 12.440 13.516 (49%)

Sumber: Butir 1,2,3 ,4,5 dari beberapa dokumen Permentan, butir 6 dari Perpres dan Permendag, butir 7 dari BPS, dan Butir 8 dari perbankan.Ket: Pada tahun 2017 tingkat HPP dengan diskresi Pemerintah dapat dinaikkan sampai 10%.

Kebijakan Distribusi dan Pengawasan Pupuk Bersubsidi

Melalui Penggunaan Kartu Tani

Petani sudah memahami pentingnya pupuk untuk

mendapatkan hasil produksi yang tinggi dari usaha taninya.

Kondisi tersebut dapat terlihat dari angka partisipasi petani

dalam penggunaan pupuk yang tinggi. Hasil kajian PSEKP

untuk usaha tani tanaman pangan tahun 2016 memperlihatkan

angka partisipasi penggunaan pupuk Urea pada usaha tani padi

dan jagung mencapai 100%, yang artinya seluruh petani padi

dan jagung menggunakan pupuk Urea dalam usaha taninya.

Sementara itu, angka partisipasi penggunaan pupuk Urea pada

usaha tani kedelai sebesar 79,5%. Angka partisipasi penggunaan

pupuk majemuk NPK juga tinggi, yaitu 100% pada usaha tani

jagung, 88,5% pada padi, dan 82,1% pada kedelai. Sementara

itu, walaupun sudah disosialisasikan secara intensif dalam

beberapa tahun terakhir, angka partisipasi penggunaan pupuk

organik baru mencapai 47,5% pada usaha tani padi sawah,

35,6% pada jagung, dan 48,7% pada kedelai (Gambar 2).


Gambar 2. Angka Partisipasi Penggunaan Pupuk Pada Usaha Tani

Tanaman Pangan, 2016

Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang dilakukan

PSEKP, dilihat dari dosis penggunaan pupuk, dalam 15 tahun

terakhir terjadi perubahan pemakaian pupuk ke arah pemupukan

berimbang sesuai dengan kondisi kesuburan lahan. Penggunaan

pupuk tunggal Urea dan SP 36 menurun, sementara itu

penggunaan pupuk majemuk NPK trennya meningkat. Pada

tahun 2010 pengunaan pupuk Urea/hektar sebesar 360

kg menurun menjadi 241 kg di tahun 2016. Penurunan ini

disubstitusi oleh peningkatan penggunaan pupuk NPK yang

pada tahun 2000 masih belum dikenal petani, pada tahun 2010

digunakan dengan dosis sebesar 86 kg/ha dan pada tahun

2016 sebesar 221 kg/ha.

Walaupun telah banyak upaya Pemerintah untuk menjamin

penyaluran pupuk guna memenuhi prinsip enam tepat, tetapi selalu

saja itikad tersebut tidak dapat dipenuhi seluruhnya dengan baik.

Permasalahan tersebut diantaranya terkait dengan kelemahan

pengawasan, penyaluran belum tepat sasaran, perembesan

pupuk bersubsidi ke pihak yang tidak berhak, kelangkaan pupuk

saat dibutuhkan di suatu daerah, dan harga pupuk bersubsidi

yang dibayar oleh petani lebih tinggi dari yang seharusnya.

Untuk mengatasi hal tersebut, Pemerintah saat ini meluncurkan

kebijakan penggunaan Kartu Tani untuk meningkatkan ketepatan

penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani sekaligus mengatasi

penyalahgunaan penggunaan pupuk bersubsidi.

Kebijakan penggunaan Kartu Tani ini diimplementasikan

dengan menggandeng BUMN perbankan. Untuk di pulau Jawa,

kerja sama dengan Bank BRI dilakukan untuk melayani petani

di wilayah Provinsi Banten, DI Yogyakarta, dan Jawa Tengah;

Bank Mandiri di Provinsi Jawa Barat, dan Bank BNI di Provinsi

jawa Timur. Persiapan dan uji coba pelaksanaan pemanfaatan

Kartu Tani untuk penebusan dan pembayaran pupuk bersubsidi

sudah berlangsung di provinsi-provinsi tersebut. Sebagai

AngkaPartisipasi

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%Urea NPK SP36 ZA Organik

Padi Sawah Jagung Kedelai


contoh, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan

dan mensosialisasikan Petunjuk Praktis Penggunaan Kartu

Tani (biroinfrasda.jatengprov.go.id/). Dokumen tersebut secara

singkat namun jelas menerangkan mulai dari pengertian Kartu

Tani, maksud dan tujuan serta manfaat, dan tahapan penerbitan

sampai pemanfaatannya.

Berdasarkan Petunjuk Praktis tersebut, maksud dan tujuan

penggunaan Kartu Tani adalah untuk mewujudkan pendistribusian

dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada petani yang berhak

menerima sesuai prinsip enam tepat serta pemberian layanan

perbankan bagi petani. Dengan kesiapan dari PT Pupuk

Indonesia (Persero), yaitu BUMN pupuk yang diberi penugasan

dalam penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai lini

IV juga secara enam tepat, diharapkan inovasi penggunaan Kartu

Tani tersebut dapat meminimalisir permasalahan yang selama ini

terjadi, sehingga pupuk bersubsidi sampai kepada petani secara

enam tepat.

Sampai akhir tahun 2017 telah didistribusikan Kartu Tani

kepada sekitar 858 ribu petani di Jawa Barat (republika.co.id/

Ekonomi) dan sekitar 647 ribu untuk petani di 13 kabupaten di

Jawa Timur (http://bisnis.tempo.co/Bisnis). Sementara itu di Jawa

Tengah diberitakan pada awal tahun 2018 telah didistribusikan

sekitar 2,1 juta Kartu Tani kepada petani (www.solopos.com). Untuk

pelaksanaannya di setiap kios penyalur pupuk resmi dilengkapi

dengan Electronic Data Capture (EDC) untuk memfasilitasi proses

transaksi pembelian pupuk bersubsidi tersebut.

Beberapa respon awal yang muncul di masyarakat atas

implementasi kebijakan penggunaan Kartu Tani ini adalah

mengenai permasalahan keakurasian data Kartu Tani, baik

ketepatan petani yang berhak menerima maupun ketepatan

informasi yang terkandung di dalamnya, khususnya mengenai

jumlah subsidi yang berhak diterima petani. Perbaikan data

ini perlu dilakukan segera agar kredibilitas program Kartu Tani

dapat dijaga. Selain itu, penyesuaian data dalam Kartu Tani

perlu dilakukan secara berkelanjutan, sesuai dengan dinamika

kependudukan dan kepemilikan serta pengusahaan lahan

pertanian. Walupun intensitasnya tidak terlalu tinggi, tetapi

perubahan tempat tinggal, perpindahan kepemilikan lahan, dan

perubahan pelaku pengusahaan lahan (berupa garap sendiri,

sewa, gadai, garap) dalam satu tahun dapat saja terjadi. Dengan

upaya updating data secara berkelanjutan, subsidi pupuk dapat

secara langsung diterima petani dan distribusi pupuk secara

tepat dapat direalisasikan

Tantangan Subsidi dan Harga Eceran Dalam Mendukung

Ketahanan Pangan

Untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan,

peningkatan produksi pangan domestik, khususnya pangan

pokok secara terus-menerus mutlak diperlukan. Sehubungan

dengan itu, dukungan insentif untuk berusaha tani tanaman

pangan, yang salah satunya berupa penyediaan anggaran

subsidi agar harga pupuk yang dibeli petani lebih rendah masih

diperlukan. Kebijakan subsidi pupuk ini sebaiknya dirancang

agar pupuk sampai ke petani secara enam tepat dan petani

mampu menggunakan pupuk sesuai rekomendasi pemupukan

berimbang.

Anggaran subsisi pupuk meningkat terus dan saat ini

mencapai lebih dari Rp 30 triliun. Mengingat HET pupuk

bersubsidi sejak 2010-2012 belum dinaikkan, sementara harga

pangan dan kurs rupiah pada periode tersebut meningkat sekitar

50%, disarankan untuk secara gradual meningkatkan HET pupuk

bersubsidi dengan kenaikan antar jenis pupuk yang berbeda

sesuai arah kebijakan pemupukan berimbang. Kebijakan terakhir

ini dapat mendorong petani menggunakan pupuk lebih efisien,

meningkatkan produktivitas tanaman pangan/hektar, dan

mengurangi beban APBN untuk subsidi pupuk.

Biodata Penulis:Nama : Achmad SuryanaProfesi : Peneliti Utama Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, Kementerian PertanianEmail : [email protected]


Peran Kebijakan Hilirisasi dan ISPO dalam

Meningkatkan Daya Saing CPO IndonesiaDalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJMN) 2014-2019 (Bappenas, 2014), pemerintah mentargetkan

pertumbuhan ekonomi 7,5% pada tahun 2018. Untuk mendukung

target tersebut, ekspor non migas diharapkan tumbuh 12,0%

di tahun 2018. Salah satu produk andalan Indonesia untuk

peningkatan ekspor nasional adalah Crude Palm Oil (CPO)

mengingat kontribusi produksi dan ekspornya terhadap pasar

dunia yang terus meningkat.

Produksi CPO Indonesia pada tahun 2016 merupakan yang

tertinggi di dunia, yakni mencapai 36 juta ton atau 53,8% dari

total produksi CPO dunia. Produksi CPO Indonesia juga terus

mengalami peningkatan dari 8,3 juta ton di tahun 2000 menjadi

36 juta ton di tahun 2016 (Index Mundi, 2017). Indonesia juga

merupakan eksportir CPO dan turunannya terbesar di dunia selama

tahun 2016 dengan pangsa 39,8% dari total ekspor CPO dunia

(UN Comtrade, 2017). CPO merupakan produk penyumbang

ekspor non migas terbesar, yakni 13,7% terhadap ekspor non

migas tahun 2016 (Kementerian Perdagangan, 2017).

Kebijakan Hirilisasi CPO

CPO masih tergolong dalam produk primer yang memiliki nilai

tambah rendah yang ekspornya tergantung pada perkembangan

harga dan nilai tukar Rupiah yang berfluktuasi dan penuh

ketidakpastian (Maygirtasari et all., 2015). Oleh karena itu tidak

mengherankan jika kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan

hilirisasi yang mendorong ekspor CPO ke arah sektor manufaktur

atau industri berbasis agro yang bernilai tambah lebih tinggi.

Apalagi perkembangan agroindustri dipercaya berperan dalam

penciptaan nilai tambah (Supriyati & Erma Suryani, 2006).

Kebijakan pemerintah dalam mendorong hilirisasi CPO

dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 67/

PMK.011/2010 jo. Nomor 13/PMK.010/2017 tentang Penetapan

Barang Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar.

Pokok pengaturan dalam peraturan tersebut adalah semakin tinggi

Harga Patokan Ekspor (HPE) CPO, semakin tinggi pula tarif Bea

Keluar (BK) yang diterapkan. Penentuan HPE CPO dan turunannya

sebagai acuan PMK tersebut ditetapkan berdasarkan Peraturan

Menteri Perdagangan yang dikeluarkan setiap bulan. Selain itu,

pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Perindustrian

Nomor 13 tahun 2010 tentang Roadmap Pengembangan Industri

Hilir Kelapa Sawit (IHKS) Nasional, dimana klaster IHKS difokuskan

di tiga daerah, yaitu Sumatera Utara (Sei Mangkei), Riau (Dumai

dan Kuala Enok), dan Kalimantan Timur (Maloy).

Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pasti

memunculkan dampak positif maupun negatif. Beberapa penelitian

dan kajian menunjukkan dampak positif dari kebijakan hilirisasi

BERITA PENDEK PERDAGANGAN


CPO. Kajian Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Kementerian

Keuangan (2013) dan Kusmartata et.all (2013) menyebutkan

bahwa kebijakan bea keluar ekspor CPO telah meningkatkan

kinerja ekspor CPO dan turunannya serta mengubah komposisi

produksi dan ekspor kelapa sawit Indonesia sehingga lebih

didominasi oleh produk hilir. Kajian Pusat Kebijakan Pendapatan

Negara, Kementerian Keuangan (2013) juga menyampaikan bahwa

kebijakan bea keluar ekspor CPO telah menarik investasi industi

hilir kelapa sawit dengan nilai mencapai sekitar USD 860 juta,

baik yang telah dan akan direalisasikan. Dampak positif lain dari

kebijakan bea keluar ekspor CPO adalah peningkatan pendapatan

pemerintah dari bea keluar sebesar Rp 24,1 miliar dan Industri

minyak goreng menikmati keuntungan karena memperoleh harga

bahan baku (CPO) dengan harga yang relatif murah dan tersedia

di pasar domestik, yakni dari sekitar 1.200 USD/mt menjadi sekitar

900 USD/mt (Salam et all, 2014).

Adapun dampak negatif dari kebijakan hilirisasi CPO adalah

kerusakan lingkungan diantaranya ekspansi kebun kelapa sawit

berdampak pada berkurangnya kuantitas air tanah, pencemaran

air, serta berkurangnya populasi satwa dan pabrik pengolahan CPO

menghasilkan limbah cair yang menimbulkan biaya eksternal bagi

masyarakat berupa biaya pengganti air bersih dan biaya berobat

(Utami, et All., 2017). Giandadewi, et. all (2017) juga menyebutkan

bahwa aktivitas perkebunan dan industri CPO berpengaruh pada

climate change (perubahan iklim) sebagai akibat dari penggunaan

pupuk dari aktivitas perkebunan yang menghasilkan emisi N2O

ditambah dengan Palm Oil Mill Effluent (POME) yang menghasilkan

gas metana.

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)

Dalam rangka mempertahankan dampak positif dan

meminimalkan dampak negatif dari kebijakan hilirisasi CPO,

Kementerian Pertanian, melalui Peraturan Menteri Pertanian

Nomor: 19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman

Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia membentuk

Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai upaya untuk

mempertahankan keberadaan dan manfaat kelapa sawit dalam

jangka panjang. Pemerintah menerbitkan sertifikat ISPO bagi

perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan CPO yang

berkelanjutan berdasarkan kriteria tertentu. Sampai bulan Oktober

2017, pemerintah telah menerbitkan 300 sertifikat ISPO (setara

dengan luas areal sekitar 1,8 juta ha dan produksi 8,5 juta ton

CPO/tahun), mencakup 18% dari luas areal perkebunan sawit di

Indonesia (Kemenko Perekonomian, 2017).

Dalam menerbitkan sertifikat ISPO, berdasarkan Permentan

Nomor 19 tahun 2011 pemerintah memperhatikan beberapa kriteria

yang meliputi sektor lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi. Kriteria

tersebut antara lain legalitas izin usaha, perlindungan terhadap

pemanfaatan hutan, pengelolaan dan pemantauan lingkungan,

tanggung jawab terhadap pekerja, tanggung jawab sosial

perkebunan kelapa sawit dan pabrik CPO, perberdayaan ekonomi

masyarakat, serta peningkatan usaha secara berkelanjutan.

Komitmen pemerintah dalam meningkatkan daya saing CPO

masih terus dilakukan dengan melakukan diplomasi kepada

negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Pada tanggal 28 November

2017, Kementerian Luar Negeri melakukan briefing kepada para

Duta Besar negara-negara Uni Eropa untuk menegaskan posisi

Indonesia atas sikap dan kebijakan diskriminatif terhadap CPO oleh

berbagai pihak di Uni Eropa. Dalam briefing tersebut disampaikan

bahwa CPO justru merupakan minyak nabati berkelanjutan

karena jika kebutuhan dunia akan minyak nabati harus digantikan

oleh minyak rapeseed dan kedelai, maka kebutuhan luas lahan

kedelai atau rapeseed mencapai 5 sampai 10 kali lebih besar

daripada lahan perkebunan sawit. Selain itu, program replanting

dan peningkatan produktifitas petani kecil sawit merupakan

program strategis, karena produksi sawit dapat ditingkatkan

dengan menggunakan luasan lahan yang sama sekaligus dapat

meningkatkan kesejahteraan para petani dan perekonomian di

daerah-daerah lokasi perkebunan sawit yang sebagian besar

berlokasi jauh dari pusat pertumbuhan (Kementerian Luar Negeri,

2017).

Dari sektor lingkungan hidup, komitmen pemerintah

dalam mengurangi dampak negatif hilirisasi CPO melalui ISPO

membuahkan hasil berupa pergeseran pola deforestasi untuk

perkebunan kelapa sawit, sebagaimana disebutkan dalam

penelitian Austin, et. all (2017). Proporsi perkebunan kelapa sawit

yang menggantikan hutan menurun dari 54% selama tahun 1995-

2000, menjadi 18% selama tahun 2010 – 2015. Dengan komitmen

tersebut, kedepannya diharapkan kebijakan hilirisasi dan program

ISPO akan meningkatkan daya saing CPO Indonesia di pasar

internasional dan mampu menghadapi setiap hambatan khususnya

diskriminasi atau kampanye negatif dari beberapa Negara tujuan

ekspor. (Titis K. Lestari)


Pemerintah Siap Genjot Ekspor ke Afrika

Lewat Penugasan Khusus Ekspor (PKE)Sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia pada

pembukaan rapat kerja (RAKER) Kementerian Perdagangan

Tahun 2018, terdapat dua hal yang menjadi kunci pertumbuhan

perekonomian Indonesia yaitu peningkatan investasi dan

peningkatan ekspor nasional. Dalam mendukung pencapaian

pertumbuhan perekonomian tersebut, Kementerian Perdagangan

memiliki peran yang sangat penting khususnya dalam hal

meningkatkan ekspor Indonesia. Pada kesempatan tersebut,

Presiden juga menyatakan bahwa, Indonesia harus lebih fokus

pada pasar-pasar non-tradisional yang merupakan pasar ekspor

prospektif dengan perekonomian yang terus tumbuh seperti

negara-negara yang berada di kawasan Afrika dan Asia Selatan.

Dengan demikian, Kementerian Perdagangan saat ini tentu harus

memberikan perhatian khusus pada program-program yang

mendukung akselerasi pertumbuhan ekspor Indonesia khususnya

ke negara mitra dagang non-tradisional.

Akselerasi pertumbuhan ekspor tersebut, tentu harus didukung

oleh program-program yang bukan lagi bersifat business as usual,

dengan terobosan-terobosan terhadap program peningkatan

ekspor yang sudah berjalan. Berdasarkan hasil analisis hubungan

perdagangan Indonesia dengan negara yang tergabung

dalam selatan-selatan, yang dilakukan oleh Pusat Pengkajian

Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan di tahun

2015, selama ini salah satu kendala yang dihadapi oleh para

eksportir Indonesia untuk dapat melakukan penertrasi ke pasar-

pasar non-tradisional khususnya Afrika dan Asia Selatan adalah

adanya kekhawatiran gagal bayar serta resiko ketidakstabilan

politik dan ekonomi negara-negara tersebut yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, perlu adanya skema khusus yang dapat menjadi

stimulus bagi para eksportir untuk mau masuk dan menajajaki

pasar non-tradisional Afrika dan Asia Selatan.

Untuk mengatasi permasalahan tingginya resiko ekspor di

negara-negara non-tradisional, pemerintah telah mengeluarkan

program kebijakan khusus berupa Penugasan Khusus Ekspor

(PKE) kepada Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

yang didasari oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 134/

PMK.08/2015. Penugasan khusus ekspor (PKE) pemerintah

kepada LPEI tersebut bertujuan untuk menyediakan pembiayaan

ekspor atas transaksi atau proyek yang secara komersial yang

sulit dilaksanakan, tetapi dianggap perlu oleh pemerintah untuk

menunjang kebijakan atau program ekspor. Dengan demikian,

penugasan khusus diberikan secara selektif dan terbatas pada

sektor ekonomi, komoditas, negara tujuan ekspor, kriteria pelaku

pelaku ekspor dan bentuk pembiayaan ekspor tertentu yang

diputuskan dalam rapat dewan komite PKE.

Dewan komite penugasan khusus ekspor yang terdiri dari 3

Kementerian sebagai anggota tetap komite antara lain Kementerian

Perdagangan, Kementerian Keuangan dan Kementerian

Perindustrian. Dewan komite PKE memiliki wewenang antara lain:

a. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penugasan

khusus.

b. Melakukan penilaian hasil kajian aspek ekonomi atas program

ekspor yang diusulkan oleh Kementerian/Lembaga pemerintah

non Kementerian dengan mempertimbangkan beban dan

risiko fiskal.

Sumber dana pembiayaan PKE berasal dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kriteria secara umum,

suatu sektor atau proyek ekspor dapat difasilitasi oleh LPEI antara

lain: i) Meningkatkan daya saing dan nilai tambah produk Indonesia;

ii) mendukung pertumbuhan industri dalam negeri dan; iii) memiliki

potensi peningkatan dan pengembangan ekspor jangka panjang.


Tabel 1. Payung Hukum Program PKE

No. Jenis Peraturan Uraian

1. Undang-Undang Undang-Undang No. 2 Tahun 2009 tentang LPEI Pasal 18 1. LPEI dapat melaksanakan penugasan khusus dari pemerintah

untuk mendukung program ekspor nasional atas biaya pemerintah. 2. Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang terkait dengan

penugasan khusus pelaksanaan program Ekspor nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Peraturan Menteri Keuangan tentang Penugasan KhususMemuat tata cara pengajuan usul program Ekspor nasional dari Kementerian dan Lembaga, sumber dana, denda, provisi penjaminan, premi asuransi, penggantian kerugian (coverage), pembentukan komite penugasan khusus ekspor dan pembayaran.

3.KeputusanMenteriKeuangan(KMK) • KeputusanMenteriKeuanganNo.988/KMK.08/2015tentang Pembentukan Komite Penugasan Khusus Ekspor.

• Keputusan Menteri Keuangan tentang Program Ekspor yangdikeluarkan setelah Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi yang dikeluarkan oleh dewan komite. Dengan demikian, akan dikeluarkan KMK yang bersifat dinamis sesuai hasil rapat dewan komite yang digunakan sebagai dasar bahwa sektor atau proyek-proyek tersebut disetujui untuk mendapatkan fasilitas PKE.

4.PeraturanInternalLPEI • PeraturanDewanDirekturtentangKebijakanatasPelaksanaan Penugasan Khusus

• PeraturanDirekturEksekutif tentangManualProdukPenugasanKhusus.

• Peraturan Direktur Eksekutif tentang Komite PembiayaanPenugasan Khusus.

Sumber: LPEI (2017)

Tata cara pengusulan program/proyek pembiayaan ekspor

yang akan mendapat fasilitas program PKE terdiri dari 2 tahap

yaitu tahapan pertama yang menjadi tanggung jawab dewan

komite PKE dan tahapan kedua yang menjadi tugas dan tanggung

jawab LPEI. Tata cara pengusulan program/proyek PKE disajikan

pada Gambar 1.


Dewan Komite PKETahap I:

Menetapkan PROGRAM EKSPOR yang dianggap perlu oleh Pemerintah:• Meningkatkandayasaingdannilaitambahproduk

Indonesia.• Mendukungpertumbuhanindustridalamnegeri.• Memilikipotensipeningkatandanpengembangan

ekspor jangka panjang.

LPEITahap II:

Menetapkan TRANSAKSI/PROYEK yang secara komersil sulit dilaksanakan:• Sesuai dengan sektor ekonomi, komoditas,

negara tujuan ekspor, kriteria pelaku ekspor, dan bentuk fasilitas pembiayaan ekspor sebagaimana ditetapkan dalam KMK PKE yang diterbitkan setelah Menteri Keuangan menyetujui rekomendasi dewan komite.

• Memilikirisikopembiayaan/krediteksporyangtidakkompetitif bagi LPEI.

• Tidak ada perusahaan yang menyediakan jenispenjaminan kembali/reasuransi untuk Transaksi/ Proyek tersebut.

Penilaian aspek ekonomi

K/L mengajukan Usulan Program

Ekspor

Komite/Menkeu menyetujui/menolak

program ekspor

Pelaku Ekspor mengajukan

transaksi/Proyek

LPEI menyetujui/menolak

Transaksi/Proyek

Penilaianaspekfinansial

1 42 53 6

Gambar 1. Alur Program Penugasan Khusus Ekspor (PKE)Sumber: LPEI (2017)

Tahap I

1. Pimpinan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

menyampaikan usulan program ekspor kepada Menteri c.q.

Komite dengan dilampiri paling kurang hasil kajian aspek

ekonomi.

2. Kajian Aspek Ekonomi sebagaimana dimaksud berisi mengenai:

a. Uraian mengenai rencana ekspor yang diajukan sebagai

penugasan khusus.

b. Analisis kelayakan dan efek pengganda penugasan khusus

bagi industri dalam negeri dan perekonomian nasional.

c. Bentuk fasilitas pembiayaan ekspor yang diperlukan

d. Perkiraan nilai pembiayaan ekspor dan jangka waktu yang

diperlukan

e. Potensi risiko yang mungkin terjadi.

3. Penyampaian usulan penugasan khusus oleh pimpinan

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian

kepada Menteri dilakukan sesuai dengan siklus Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Komite melakukan

penelaahan/ penilaian hasil kajian aspek ekonomi, dengan

mempertimbangkan kemampuan dan risiko keuangan negara.

Atas hasil penilaian aspek Ekonomi tersebut, Dewan Komite

kemudian menyusun dan menyampaikan rekomendasi kepada

Menteri yang memuat: a. sektor ekonomi; b. komoditas; c.

negara tujuan ekspor; d. kriteria pelaku ekspor; e. bentuk

fasilitas penugasan khusus; dan f. besaran dana atas program

yang disetujui.

Tahap II

1. Eksportir/nasabah yang termasuk ke dalam kriteria sektor

yang mendapat pembiayaan dalam program PKE mengajukan

transaksi/proyek kepada LPEI dengan membawa dokumen

sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh LPEI.

2. LPEI kemudian melakukan penilaian aspek finasial dari

dokumen-dokumen yang diajukan oleh nasabah.

3. Apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi dan nasabah

telah memenuhi aspek finansial, maka LPEI akan menyetujui

transaksi/proyek yang diajukan. LPEI berhak untuk menyetujui

atau menolak usulan proyek yang diajukan oleh nasabah

berdasarkan hasil penilaian aspek finansial dan aspek standar

penilaian lainnya yang bersifat umum.


Berdasarkan PMK No. 134/2015, fasilitas yang diberikan

oleh LPEI dalam skema PKE tersebut terdiri dari 3 skema yaitu

pembiayaan, penjaminan dan asuransi. Pembiayaan yang

dimaksudkan dalam hal ini adalah LPEI melalui skema PKE

dapat memberikan pembayaran atas pembiayaan untuk pembeli

luar negeri (buyer’s credit), pembiayaan proyek luar negeri dan

pembiayaan investasi luar negeri.

LPEI mengenakan imbalan kepada nasabah atas pembiayaan,

provisi pinjaman, atau premi asuransi kepada nasabah

(pelaku ekspor). Imbalan atas pembiayaan dikenakan dengan

mempertimbangkan beberapa faktor antara lain: i) biaya yang

dikeluarkan untuk memberikan pembiayaan ekspor; ii) rating

nasabah; iii) unsur lainnya. Sementara, imbalan yang dikenakan

LPEI atas penjaminan dan premi asuransi didasarkan pada: i)

penggantian kerugian atau nilai kompensasi finansial dari jenis

resiko yang akan dijamin; ii) biaya yang akan dikeluarkan untuk

memberikan jaminan atau asuransi; iii) unsur lainnya.

Pada bulan September 2017 lalu, dewan komite PKE telah

mengadakan rapat pleno yang menghasilkan kesepakatan bahwa

PKE pemerintah kepada LPEI di tahun 2017 akan difokuskan untuk

mendorong ekspor ke negara-negara yang berada di kawasan Afrika.

Berdasar pertimbangan tersebut, pemerintah melalui Kementerian

Keuangan telah menerbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK)

No. 787/KMK.08/2017 tentang penugasan khusus kepada LPEI

untuk mendorong ekspor ke negara kawasan Afrika.

Berbeda dengan kebijakan Penugasan Khusus Ekspor

(PKE) yang tertuang pada KMK sebelumnya, KMK No. 167/

KMK.08/2016 yang membatasi penyediaan pembiayaan ekspor

hanya pada komoditas produk olahan ikan, alas kaki, tekstil dan

produk tekstil, furnitur serta produk olahan kayu, dalam KMK yang

baru diterbitkan saat ini, pemerintah memberikan banyak ruang

bagi seluruh eksportir yang memiliki keinginan untuk menjajaki

pasar Afrika. Hal tersebut terlihat dari tidak adanya batasan sektor

ekonomi dan komoditas yang menjadi fokus dalam KMK No.

787/2017. Para eksportir dapat langsung mengajukan transaksi

atau proyek ekspor yang ditujukan ke pasar Afrika kepada LPEI

untuk dapat mendapatkan pembiayaan, penjaminan dan asuransi.

Oleh karena itu, adanya KMK 787/2017 hendaknya dapat

dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh para eksportir Indonesia untuk

melakukan penetrasi pasar Afrika dan untuk meningkatkan ekspor

nasional. Beberapa produk potensial ekspor Indonesia ke pasar

Afrika antara lain CPO, kopi, kertas, sabun, otomotif dan produk

ban (Tabel 3). Hal tersebut, mengingat masih besarnya potensi

pasar akan produk-produk tersebut yang ditunjukkan dengan

besarnya nilai indicative potential ekspornya. Namun demikian

program PKE KMK 787/2017 tidak hanya terbatas pada produk

tertentu saja, dapat dimanfaatkan untuk produk ekspor lain yang

ditujukan ke pasar Afrika.


Tabel 2. Ketentuan Umum KMK No. 787/KMK.08/2017

Sektor Ekonomi yang menjadi fokus PKE : Seluruh sektorKomoditas yang dicakup KMK 787/2017 : Seluruh produk, baik barang maupun jasa, sepanjang memenuhi kontribusi dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.Negara Tujuan Ekspor : Negara-negara di kawasan Afrika kecuali negara yang mendapat perhatian khususKriteria Pelaku Ekspor : Semua pelaku ekspor, kecuali badan usaha berstatus penanaman modal asing yang mayoritas kepemilikannya dikuasai oleh badan hukum asing atau warga negara asing.Bentuk Fasilitas : Pembiayaan, penjaminan, atau asuransiPengenaan Imbalan : Besaran imbalan yang dikenakan LPEI kepada pelaku ekspor ditetapkan sebagai berikut: 1. Imbalan Pembiayaan:

a. Paling banyak sebesar 200 basis poin di bawah suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) dalam denominasi Rupiah dengan tenor yang setara;

b. Paling banyak sebesar 100 basis poin di atas suku bungan LIBOR 3 bulan dalam valuta asing.

2. Imbalan penjaminan paling banyak sebesar 50% dari imbal jasa penjaminan komersial LPEI; 3. Imbalan asuransi paling banyak sebesar 50% dari premi asuransi komersial LPEI.Alokasi Dana : Rp 1,3 TriliunJangka Waktu Penugasan : Sampai dengan 31 Desember 2022 dengan mempertimbangkan ketersediaan alokasi dana.

Sumber: Disarikan dari KMK No. 787/KMK.08/2017

Tabel 3. Beberapa Produk Potensial Ekspor Indonesia ke Pasar Afrika

No. HS Uraian Afrika Impor dari Indonesia Ekspor ke Afrika Impor dari Indonesia (USD Milyar) Dunia (USD Milyar) Dunia (USD Milyar) 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

All products 4.31 3.64 2.75 150.37 144.49 168.81 510.86 471.40 263.40

1 ‘151190 Palm oil and its fractions, whether or not refined

(excluding chemically modified and crude) 1.14 1.03 1.07 11.00 11.06 13.81 2.13 2.48 1.84

2 ‘090111 Coffee (excluding roasted and decaffeinated) 0.12 0.09 0.10 1.19 1.00 1.18 0.59 0.58 0.25

3 ‘151110 Crude palm oil 0.44 0.32 0.09 4.39 3.31 4.70 0.74 0.82 0.25

4 480257 Uncoated paper and paperboard, of a kind used

for writing, printing or other graphic purposes, ... 0.08 0.08 0.07 0.42 0.44 0.59 0.35 0.33 0.30

5 ‘870322 Motor cars and other motor vehicles principally

designed for the transport of persons, incl. ... 0.07 0.05 0.06 1.17 1.13 1.15 4.04 3.28 1.70

6 ‘151620 Vegetable fats and oils and their fractions,

partly or wholly hydrogenated, inter-esterified, 0.09 0.09 0.06 0.18 0.31 0.32 0.38 0.39 0.18

7 ‘400122 Technically specified natural rubber “TSNR” 0.05 0.03 0.04 3.56 3.24 4.96 0.10 0.07 0.08

8 ‘151329 Palm kernel and babassu oil and their fractions,

whether or not refined, but not chemically ... 0.02 0.04 0.04 1.05 1.60 1.83 0.03 0.06 0.06

9 ‘540310 High-tenacity yarn of viscose rayon filament

(excluding sewing thread and yarn put up for retail ... 0.02 0.02 0.03 0.00 0.00 0.00 0.02 0.03 0.04

10 ‘340120 Soap in the form of flakes, granules, powder,

paste or in aqueous solution 0.07 0.06 0.03 0.16 0.21 0.29 0.27 0.24 0.11

11 ‘271019 Medium oils and preparations, of petroleum or

bituminous minerals, not containing biodiesel, ... 0.00 0.00 0.03 0.41 0.36 0.77 25.08 19.34 10.57

12 ‘401110 New pneumatic tyres, of rubber, of a kind used for

motor cars, incl. station wagons and racing ... 0.05 0.04 0.03 1.23 1.38 1.32 0.96 1.04 0.59

13 ‘291570 Palmitic acid, stearic acid, their salts and esters 0.06 0.04 0.03 0.09 0.09 0.13 0.12 0.09 0.08

14 ‘382319 Fatty acids, industrial, monocarboxylic; acid oils

from refining (excluding stearic acid, oleic ... 0.07 0.04 0.03 1.12 1.42 1.76 0.14 0.11 0.07

15 ‘210610 Protein concentrates and textured protein

substances 0.00 0.01 0.02 0.00 0.00 0.00 0.09 0.09 0.07


Cabotage dan Beyond Cabotage:

Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 26 Tahun 2012

tentang Cetak Biru Pengembangan Sistem Logistik Nasional

menyatakan bahwa salah satu aspek penggerak utama dalam

pengembangan sistem logistik nasional Indonesia adalah pelaku

dan penyedia jasa logistik. Selain aspek tersebut, pengembangan

Sistem Logisik Nasional juga bertumpu pada aspek lainnya yang

saling terkait yaitu: komoditas penggerak utama, infrastruktur

transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, manajemen

sumber daya manusia, serta regulasi dan kebijakan. Dalam

Perpres diatas diuraikan bahwa kondisi yang diinginkan dalam

pengembangan aspek pelaku dan penyedia jasa logistik adalah

terwujudnya pelaku logistik (PL) dan penyedia jasa logistik (PJL)

yang terpercaya dan profesional, yang tidak hanya mampu bersaing

dan menguasai sektor logistik dalam tataran lokal dan nasional,

tetapi juga mampu bersaing di tataran global sehingga terwujud

pemain lokal kelas dunia. Pada sektor angkutan laut, pemerintah

telah berusaha untuk mewujudkan kondisi ideal tersebut dengan

memberikan peluang dan kesempatan berusaha yang seluas-

luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional dan lokal dengan

memberlakukan asas cabotage dan beyond cabotage.

Asas cabotage mulai diinisiasi dan diberlakukan di dunia

pelayaran Indonesia sejak diterbitkannya Instruksi Presiden No. 5

Tahun 2005 tentang Pemberdayaan Industri Pelayaran Nasional.

Inpres ini menginstruksikan untuk menerapkan asas cabotage

secara konsekuen dan merumuskan kebijakan serta mengambil

langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi

dan kewenangan masing-masing guna memberdayakan industri

pelayaran nasional. Prinsip dan definisi cabotage di Indonesia

tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang

Pelayaran Pasal ayat 1 dan 2 yaitu bahwa (1) kegiatan angkutan

laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut

nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta

diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia dan (2)

kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang

antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah perairan Indonesia.

Selama kurang lebih satu dasawarsa diterapkan, asas

cabotage terbukti cukup efektif dan berdampak signifikan

terhadap industri pelayaran nasional. Penerapan asas cabotage

dinilai berhasil dalam meningkatkan daya saing industri pelayaran

nasional. Berikut ini adalah beberapa dampak penerapan asas

cabotage di indonesia (Achmadi, 2016):

1. Jumlah armada kapal meningkat 132% dari 6.041 kapal pada

tahun 2005 menjadi 14.036 pada tahun 2014.

2. Jumlah kapasitas armada kapal meningkat 351% dari 3,66

juta DWT pada tahun 2005 menjadi 12,88 juta DWT pada

tahun 2013

Upaya Mendongkrak Performa Industri Pelayaran Nasional

Upaya Mendongkrak Performa Industri Pelayaran Nasional


3. Sejak diterapkannya asas cabotage jumlah perusahaan

pelayaran bertambah sebesar 2.866 perusahaan; jumlah

perusahaan pemasok peralatan maritim bertambah 51

perusahaan; perusahaan jasa pelayaran meningkat 1.894

perusahaan; dan perusahaan galangan kapal meningkat

sebesar 250 perusahaan.

4. Pada tahun 2005, kapasitas armada pelayaran Indonesia

berada di peringkat 4 di Asean, berada di bawah Malaysia

dan Philipina, sementara pada tahun 2013 kapasitas armada

pelayaran Indonesia menjadi peringkat 2 mengungguli

Malaysia dan Philipina.

Setelah melihat kebijakan cabotage yang cukup sukses

mendongkrak performa industri transportasi laut, pemerintah mulai

meluncurkan kebijakan yang tidak hanya mewajibkan penggunaan

kapal berbendera Indonesia di wilayah perairan Indonesia saja,

tetapi juga mendorong penggunaan kapal berbendera Indonesia

untuk bersaing di luar wilayah perairan Indonesia atau lebih dikenal

dengan kebijakan beyond cabotage. Pemerintah yang dalam hal

ini adalah Kementerian Perdagangan melalui Permendag No. 82

Tahun 2017 tentang Ketentuan Penggunaan Angkutan Laut dan

Asuransi Nasional untuk Ekspor dan Impor Barang Tertentu, mulai

mewajibkan penggunaan armada kapal berbendera Indonesia

untuk ekspor dan impor beberapa komoditi yaitu CPO, batubara,

beras dan barang pengadaan pemerintah. Permendag ini juga

merupakan realisasi program perubahan term of trade ekspor dari

free on board (FOB) menjadi sistem cost, insurance and freight (CIF)

yang sudah disepakati bersama antara Kementerian Perdagangan

dengan dunia usaha dalam nota kesepahaman (Memorandum of

Understanding/MoU) pada 27 Februari 2013.

Kebijakan beyond cabotage ini disambut gembira oleh

para perusahaan pelayaran. Indonesian National Shipowners’

Association (INSA) menilai langkah Kementerian Perdagangan

mewajibkan penggunaan kapal yang dikuasai perusahaan

pelayaran akan memberikan dampak positif pada industri pelayaran

dan industri terkait lainnya. Kebijakan ini merupakan lompatan

besar guna mendongkrak performa neraca jasa perdagangan

Indonesia. Selama ini, transportasi laut selalu menjadi sorotan

karena sering menjadi salah satu penyumbang terbesar defisit

neraca jasa perdagangan Indonesia. Hal ini disebabkan, kegiatan

angkutan ekspor impor masih didominasi kapal asing. Tahun

2016 misalnya, penggunaan kapal asing pada kegiatan angkutan

ekspor impor mencapai 93,7% sedangkan penggunakan kapal

berbendera merah putih hanya 6,3% (Kontan, Desember 2017).

Pemerintah dan Pelaku usaha berharap penerapan kebijakan

beyond cabotage ini juga akan memberikan dampak positif yang

luas pada sektor lainnya, seperti industri galangan kapal, industri

komponen kapal, perbankan dan penciptaan lapangan kerja. (Avif

Haryana)


Peran Kementerian Perdagangan Dalam Mencapai SDGs

Menurut United Nations Development Program (UNDP),

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau biasa lazim disebut

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah aksi universal untuk

menghentikan kemiskinan, melindungi planet dan memastikan

semua orang merasakan kedamaian dan kemakmuran.

Pemerintah Republik Indonesia menanggapi serius aksi ini dengan

mengeluarkan Peraturan Presiden (PerPres) nomor 59 tahun 2017

perihal pelaksanaan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2017.

Dalam Perpres tersebut dimuat peta jalan atau road map yang

merupakan dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis

tahapan-tahapan dalam pencapaian SDG tahun 2017 hingga

tahun 2030 yang sesuai dengan sasaran pembangunan nasional.

Dalam Perpres ini juga dimuat Rancangan Aksi Nasional (RAN) dan

Rancangan Aksi Daerah (RAD) yang merupakan bentuk dokumen

yang memuat perencanaan program dan kegiatan selama lima (5)

tahun ke depan untuk pelaksanaan berbagai kegiatan yang secara

langsung dan tidak langsung mendukung pencapaian SDG yang

sesuai dengan sasaran nasional dan daerah. Dalam Perpres ini

Presiden menginstruksikan seluruh Kementerian/Lembaga terkait

untuk turut serta membantu pencapaian aksi ini, tidak terkecuali

Kementerian Perdagangan (Kemendag).

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017,

Kementerian Perdagangan diharapkan perannya terkait program,

kegiatan dan indikator kegiatan, yang mendukung 3 pilar, yaitu: (1)

Pilar Pembangunan Sosial; (2) Pilar Pembangunan Ekonomi; dan

(3) Pilar Pembangunan Hukum dan tata Kelola, serta tercapainya

6 Tujuan SDG, yaitu: (1) Tujuan 3 tentang Kehidupan Sehat dan

Sejahtera; (2) Tujuan 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan

Ekonomi; (3) Tujuan 9 tentang Industri, Inovasi, dan Infrastruktur;

(4) Tujuan 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan; (5) Tujuan 16

tentang Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh;

dan (6) Tujuan 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

Dalam RAN Kemendag, setiap unit eselon 1 mempunyai perannya

masing-masing. Sebagai contoh, Direktorat Jenderal Perdagangan

Dalam Negeri (Ditjen Dagri) memiliki program pendukung tujuan 8,

9, dan 10 yaitu melalui pembangunan/revitalisasi pasar, bantuan

sarana usaha untuk pelaku usaha serta layanan perizinan dan

non perizinan perdagangan. Ini merupakan salah satu cara untuk

dapat membantu pencapaian tujuan-tujuan tersebut yaitu dengan

menjaga stabilitas harga bahan pokok serta pembangunan pasar

yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kelayakan

hidup masyarakat serta menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

(PKTN) mendukung tujuan 3 yaitu kehidupan sehat dan sejahtera

melalui program edukasi konsumen cerdas, serta Inspektorat

Jenderal (Itjen) mendukung tujuan 16 melalui wilayah tertib

administrasi. Untuk Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

(Ditjen Daglu) dan Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan

Peran Kementerian Perdagangan Dalam Mencapai SDGs


Internasional (Ditjen PPI) menitikberatkan program mereka untuk

mencapai tujuan nomor 17, yaitu kemitraan untuk mencapai

tujuan, Kemendag, melalui Ditjen PPI, telah melakukan berbagai

perundingan baik itu secara bilateral maupun multilateral, guna

mendorong ekspor dan menjaga neraca perdagangan, sesuai

dengan mandat nomor dua. Pada poin tujuan 17.10, secara

umum mempromosikan mengenai perdagangan yang bebas,

tidak ada diskriminasi dan adil dibawah sistem WTO. Indonesia,

selain secara aktif berpartisipasi dalam berbagai macam forum

multilateral, percepatan SDG ditunjukan melalui kerjasama bilateral

dengan berbagai negara. Sampai saat ini, Indonesia sudah

memiliki berbagai kerjasama perdagangan dan ekonomi sebanyak

8 perjanjian kerjasama perdagangan (WTO, 2017). Sebanyak tujuh

kerjasama perdagangan sedang dalam proses perundingan, yaitu

Indonesia – European Union Comprehensive Economic Partnership

Agreement (CEPA), Indonesia – European FTA (Norwegia, Islandia,

Liechtenstein, dan Swiss), Chile, Peru, Australia, Turki, dan Iran

(Puska KPI, 2017). Indonesia juga masih merencakan berbagai

kerjasama perdagangan bilateral untuk tahun-tahun mendatang.

Indonesia juga sudah bergabung bersama Australia, India, Jepang,

Korea Selatan, Selandia Baru dan Tiongkok untuk dalam fora

ASEAN+. Hal ini merupakan bentuk upaya untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi melalui kemitraan, yang dalam hal ini

mencakup berbagai perjanjian perdagangan.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

(BPPP) merupakan research and development agency yang

bertugas untuk menghasilkan analisis empiris yang berfungsi

untuk membantu merumuskan kebijakan Menteri Perdagangan.

Sebagai unit think tank, BPPP mendukung proses perumusan

kebijakan di Kementerian Perdagangan melalui berbagai

rekomendasi kebijakan yang disusun berdasarkan hasil kajian

baik di subsektor perdagangan dalam negeri, luar negeri, dan

kerjasama perdagangan internasional. Total Kajian dan Analisis

yang dilakukan BPPP pada tahun 2017 sebanyak 71 judul kajian/

analisis dimana jumlah rekomendasi yang dipergunakan untuk

perumusan kebijakan sebanyak 39 rekomendasi (54,92% dari total

kajian/analisis). Sebagai contoh, BPPP kerap memberikan usulan-

usulan request offer Preferential Trade Agreement (PTA) dalam

berbagai perundingan bilateral, yang pada akhirnya digunakan

unit teknis sebagai pertimbangan dalam fora perundingan. Salah

satu memo kebijakan yang dihasilkan oleh BPPP adalah terkait

Biaya dan Manfaat Kerjasama ASEAN – Canada Free Trade

Agreement (FTA) bagi Indonesia. Dalam memo kebijakan tersebut,

BPPP mengusulkan agar Indonesia bergabung dengan perjanjian

ini karena jika Indonesia tidak bergabung, maka Indonesia akan

mengalami kerugian yang lebih besar baik dari sisi makroekonomi

maupun sisi sektoral. Hal seperti ini merupakan sebagaian dari

peran kecil namun bermanfaat dari BPPP untuk dapat membantu

mewujudkan SDG. (Bryan Zaharias)


Kementerian Perdagangan terus memperluas akses pasar

ekspor, khususnya pasar non tradisional. Hal tersebut disampaikan

oleh Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

(BPPP), Kasan dalam acara Diseminasi Hasil Pengkajian dan

Pengembangan di Sektor Perdagangan dengan tema “Perluasan

Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia” di Fakultas Ekonomika dan

Bisnis Universitas Gadjah Mada (FEB-UGM), Yogyakarta, Kamis

Diseminasi Kajian BPPP: Perluasan Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia

(1/3). Dalam sesi pemaparan hasil kajian yang dipandu oleh Kepala

Pusat Pengkajian Kerja sama Perdagangan Internasional, Sri Nastiti

Budianti, BPPP menyampaikan dua hasil kajian terkait Perluasan

Akses Pasar Produk Ekspor Indonesia, yaitu Kajian Peningkatan

Ekspor Makanan Olahan Indonesia ke Timur Tengah oleh Peneliti

Pusat Pengkajian Perdagangan Luar Negeri, Naufa Muna dan

Kajian Manfaat dan Biaya Indonesia dalam ASEAN-Canada

FTA oleh Peneliti Pusat Pengkajian Kerja sama Perdagangan

Internasional, Dian Dwi Laksani. Guru Besar FEB UGM Prof.

Tri Widodo, Ph. D turut menyampaikan hasil kajiannya tentang

Perdagangan Internasional. Kegiatan ini mendapat sambutan yang

baik dari perwakilan lembaga, akademisi, dan pelaku usaha di

Yogyakarta.

Pada kesempatan yang sama telah dilaksanakan

penandatangan Nota Kesepahaman Kerja Sama dalam bidang

pengkajian dan penelitian, peningkatan kapasitas sumber daya

manusia, serta penyebaran informasi dan publikasi. Melalui kerja

sama ini diharapkan akan meningkatkan kualitas hasil kajian di

sektor perdagangan sehingga dapat memberikan rekomendasi

kebijakan yang tepat berbasis data dan analisis.

Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan

(BPPP), Kementerian Perdagangan, bekerjasama dengan Dinas

Perdagangan Propinsi Sumatera Selatan, Kantor Perwakilan

Bank Indonesia Propinsi Sumatera Selatan, dan Universitas

Sriwijaya menyelenggarakan Diseminasi Hasil Pengkajian dan

Pengembangan di Sektor Perdagangan pada tanggal 21 Maret

2018 di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Sumatera

Selatan, Palembang. Tema yang diangkat adalah “Peran Logistik

Nasional dalam Mendukung Daya Saing Ekspor dan Stabilitas

Harga Pangan”.

Dalam sambutannya, Kepala BPPP menyampaikan bahwa

ketersediaan fasilitas logistik menjadi aspek penting untuk

mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu,

BPPP telah melakukan sejumlah kajian terkait peran fasilitas logistik

untuk meningkatkan kinerja perdagangan.

Acara diawali dengan sambutan dari Inspektur Jenderal

Kemendag, Srie Agustina mewakili pimpinan Kementerian

Perdagangan. Ditegaskan bahwa logistik sangat penting dalam

mendukung stabilitas harga pangan dan kinerja ekspor. BPPP

menyampaikan dua hasil kajian sesuai tema, yaitu Kajian Evaluasi

Diseminasi Kajian BPPP: Peran Logistik Nasional dalam Mendukung Daya Saing Ekspor dan Stabilitas Harga Pangan

SERBA SERBI

Manfaat Pusat Logistik Berikat Dalam Rangka Mendukung Daya

Saing Industri Nasional dan Kajian Implementasi Sistem Resi

Gudang Komoditas Perkebunan khusususnya Kopi yang seluruhnya

disampaikan oleh Peneliti dari Pusat Pengkajian Perdagangan

Dalam Negeri. Dalam kesempatan ini, Bank Indonesia turut

menyampaikan Kajian Dampak Makroekonomi dan Efisiensi Logistik

yang disampaikan oleh Kepala Grup Riset Ekonomi Departemen

Kebijakan Ekonomi dan Moneter, Reza Anglingkusumo, Ph. D.

Sementara Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, Prof.

Dr. Taufiq, S.E., M.Si menyampaikan Kajian Integrasi Pasar Beras

di Sumatera Selatan. Seluruh kegiatan diseminasi ini dipandu oleh

Kepala Pusat Pengkajian Perdagangan Dalam Negeri, Sahudi.


Produk hasil pertanian Indonesia memiliki peluang ekspor

yang besar sekaligus tantangan yang besar. Kondisi ini menjadi

gagasan utama dalam Seminar Nasional yang diadakan Badan

Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan (BPPP) Kementerian

Perdagangan pada Kamis (12/4) di IPB International Convention

Center, Bogor, Jawa Barat.

Seminar mengusung tema Perdagangan Internasional Produk

Pertanian: Peluang dan Tantangan. Lima isu yang menjadi

fokus pembahasan yaitu promosi ekspor dan peningkatan daya

saing ekspor produk pertanian; perdagangan produk pertanian

menghadapi kebijakan proteksionis negara tujuan ekspor;

perdagangan internasional produk pertanian di era ekonomi digital;

perdagangan internasional produk pertanian sebagai bagian

strategi stabilisasi pasar domestik; serta perdagangan produk

pertanian dan pemenuhan bahan baku industri dalam negeri. Isu-

isu tersebut dibahas para narasumber yang merupakan pakar

ekonomi IPB, pengamat ekonomi, dan pemerintah.

Turut hadir dalam seminar ini Wakil Menteri Perdagangan

periode 2011-2014 Bayu Krisnamurthi, Rektor IPB sekaligus Ketua

Seminar Nasional: Perdagangan Internasional Produk Pertanian: Peluang dan Tantangan

Pemantauan Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok di DaerahKementerian Perdagangan terus melakukan pemantauan

terhadap harga dan pasokan barang kebutuhan pokok (bapok)

menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) di daerah.

Kepala Badan Pengkajian dan Pengembangan Perdagangan,

Kasan, mengawali rangkaian kegiatan pemantauan ke pasar

rakyat, ritel modern, gudang Bulog, serta gudang distributor barang

kebutuhan pokok ke Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau (24/4).

Terpantau harga dan stok dalam keadaan stabil. Berdasarkan

pemantauan, stok beras medium Bulog di sub divre Tanjung Pinang

mencapai 1.100 ton dan aman untuk 6 bulan ke depan. Bulog juga

diminta untuk memastikan pasokan beras medium ke seluruh kota/

kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau berjalan lancar hingga akhir

tahun.

Pada kesempatan lain, Kepala BPPP didampingi oleh Wakil

Gubernur Provinsi Gorontalo, Idris Rahim, melakukan pemantauan di

Kota Gorontalo (26/4). Tim mengawali pemantauan di Pasar Sentral,

Kota Gorontalo, dilanjutkan dengan memantau gudang Bulog

Subdivre Gorontalo, ritel modern Hypermart, gudang distributor PT

Cipta Langgeng Mitra Sukses, dan Pabrik Gula PT PG Gorontalo.

Hasil pantauan menunjukkan bahwa harga bapok masih di bawah

harga eceran tertinggi (HET) dan pasokan cukup untuk menghadapi

Puasa dan Lebaran 2018.

University Network for Indonesia Export Development (UNIED) Arif

Satria, serta sejumlah ekonom dan akademisi.

Seminar terselenggara atas kerja sama Kemendag dengan

Institut Pertanian Bogor, Perhimpunan Ekonomi Pertanian

Indonesia (PERHEPI), Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), dan

the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF).


DATA STATISTIK PERDAGANGAN

Sumber : Kementerian Perdagangan (2018), diolah

PERKEMBANGAN HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK

DAN BARANG JENIS LAINNYA SECARA NASIONAL

SELAMA BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN 26 APRIL 2018

NO KOMODITI TAHUN 2018 APRIL Rata2 Perub

Minggu Tanggal Apr 2018 Apr-Mar

(%) Jan Feb Mar Mg I Mg II MgIII 23 24 25 26

1 Minyak Goreng Curah 11,496 11,430 11,462 11,369 11,366 11,362 11,347 11,385 11,376 11,344 11,365 -0.96

2 Daging Sapi 116,939 116,932 117,306 117,660 117,810 117,574 116,942 117,020 117,020 116,959 117,502 2.3

3 Daging Ayam Ras 33,114 31,352 30,951 31,804 31,853 32,295 32,626 32,740 32,803 32,933 32,186 11.88

4 Telur Ayam Ras 25,218 23,987 23,463 23,112 23,513 23,920 24,054 24,101 24,099 24,136 23,652 1.59

5 Tepung Terigu 9,163 9,279 9,331 9,325 9,254 9,236 9,240 9,240 9,247 9,251 9,267 -0.63

6 Kedelai Impor 10,845 10,670 10,605 10,622 10,717 10,660 10,575 10,585 10,590 10,575 10,640 0.4

7 Kedelai lokal 11,158 10,317 10,147 10,146 10,278 10,228 10,292 10,277 10,292 10,292 10,227 0.76

8 Beras Medium 10,945 11,044 10,896 10,802 10,685 10,659 10,614 10,580 10,554 10,549 10,686 -2.02

9 Gula Pasir 12,543 12,455 12,411 12,357 12,388 12,376 12,373 12,349 12,319 12,335 12,365 -0.44

10 Cabe Merah Keriting 36,507 37,419 40,242 39,861 40,679 38,317 36,391 35,940 35,537 35,329 38,596 -14.42

11 Bawang Merah 25,086 25,381 27,827 34,426 36,359 37,595 37,746 37,841 37,230 36,850 36,403 85.48

12 Cabe Merah Besar 35,431 38,291 40,865 43,651 45,076 43,692 40,027 40,772 39,862 39,821 43,084 24.23

13 Cabe Rawit Merah 44,987 46,564 55,915 51,110 50,211 47,110 43,749 43,756 42,506 42,236 47,881 -76.81

14 Bawang Putih 23,155 26,598 30,683 33,159 33,290 33,416 32,906 33,126 32,819 32,388 33,175 25.42


NERACA PERDAGANGAN INDONESIA

Periode 2013-2018 (JANUARI-MARET)

No. URAIAN Nilai : Juta USD JAN-MAR* Perub Tren

2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018 18/17 (%) 13-17(%)

I E K S P O R 182.551,8 175.980,0 150.366,3 145.186,2 168.810,7 40.694,0 44.265,8 8,78 -3,43

- M I G A S 32.633,0 30.018,8 18.574,4 13.105,5 15.738,3 3.980,9 4.052,5 1,80 -20,45

- NON M I G A S 149.918,8 145.961,2 131.791,9 132.080,8 153.072,4 36.713,1 40.213,3 9,53 -0,58

II I M P O R 186.628,7 178.178,8 142.694,8 135.652,9 156.925,2 36.616,4 43.983,0 20,12 -6,01

- M I G A S 45.266,4 43.459,9 24.613,2 18.739,3 24.316,0 6.578,2 6.756,4 2,71 -18,81

- NON M I G A S 141.362,3 134.718,9 118.081,6 116.913,6 132.609,2 30.038,2 37.226,6 23,93 -2,66

III Total 369.180,5 354.158,8 293.061,1 280.839,1 325.735,9 77.310,4 88.248,8 14,15 -4,71

- M I G A S 77.899,4 73.478,7 43.187,5 31.844,8 40.054,3 10.559,1 10.808,9 2,37 -19,48

- NON M I G A S 291.281,1 280.680,1 249.873,5 248.994,3 285.681,6 66.751,3 77.439,9 16,01 -1,57

IV NERACA -4.076,9 -2.198,8 7.671,5 9.533,3 11.885,5 4.077,6 282,8 -93,06

- M I G A S -12.633,3 -13.441,1 -6.038,8 -5.633,9 -8.577,7 -2.597,3 -2.703,9 -4,10

- NON M I G A S 8.556,4 11.242,3 13.710,3 15.167,2 20.463,2 6.674,9 2.986,7 -55,25 22,67


PERIODE: JANUARI-MARET 2018

Sumber: BPS (2017), diolah PDSI Kementerian Perdagangan

Sumber: BPS, diolah Pusat Data dan Sistem Informasi, Kementerian Perdagangan

Keterangan: *) Angka sementara

URAIAN 2018

JANUARI FEBRUARI MARET

EKSPOR 14.553,4 14.132,6 15.579,8

- MIGAS 1.323,6 1.390,9 1.337,9

- NON MIGAS 13.229,8 12.741,7 14.241,9

IMPOR 15.309,4 14.212,8 14.488,1

- MIGAS 2.259,2 2.260,6 2.262,4

- NON MIGAS 13.050,2 11.952,2 12.225,7

TOTAL PERDAGANGAN 29.862,8 28.345,4 30.067,9

- MIGAS 3.582,8 3.651,5 3.600,3

- NON MIGAS 26.280,0 24.693,9 26.467,6

NERACA 756,0 80,2 1.091,7

- MIGAS 935,6 869,7 924,5

- NON MIGAS 179,6 789,5 2.016,2


EKSPOR-IMPOR INDONESIA

2013-2018 (JANUARI-MARET)


PERIODE 2013-2018 (JANUARI-MARET)

(Nilai : Juta USD)

200.000.00

180.000.00

160.000.00

140.000.00

120.000.00

100.000.00

80.000.00

60.000.00

40.000.00

20.000.00

0.00 2013 2014 2015 2016 2017 2017 2018

E K S P O R 182,551.8 175,980.0 150,366.3 145,186.2 168,810.7 40,694.0 44,265.8

I M P O R 186,628.7 178,178.8 142,694.8 135,652.9 156,925.2 36,616.4 43,983.0



2013 2014 2015 2016 2017 2018

- M I G A S -12,633.3 -13,441.1 -6,038.8 -5,633.9 -8,577.2 -2,703.9

- NON M I G A S 8,556.4 11,242.3 13,710.3 15,167.2 20,463.2 2,986.7

40 WARTA PENGKAJIAN PERDAGANGAN, Volume l. No. 15, Tahun 2018

Daftar Isibppp.kemendag.go.id/media_content/2018/07/Isi_Vol.1_-_2018_.pdf · Daftar Isi Dari...

Documents

Transcript of Daftar Isibppp.kemendag.go.id/media_content/2018/07/Isi_Vol.1_-_2018_.pdf · Daftar Isi Dari...